SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-PURCHASING
A. KETENTUAN UMUM I. Definisi 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 5. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. 7. Pengguna aplikasi E-Purchasing yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Penyedia barang/jasa/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 8. Pengelola aplikasi E-Purchasing adalah personil di LKPP yang memiliki tugas mengelola aplikasi E-Purchasing. 9. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. 10. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. 11. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP
12. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah aplikasi perangkat lunak SPSE berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui website LPSE. 13. Aplikasi E-Purchasing adalah aplikasi perangkat lunak SPSE berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE untuk kegiatan EPurchasing 14. Kontrak payung adalah surat perjanjian kerjasama pembelian barang/jasa antara LKPP dengan penyedia barang/jasa. 15. User lD adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE. 16. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User lD kepada aplikasi SPSE. 17. Agregasi Data Penyedia yang selanjutnya disebut Agregasi adalah sistem yang dikembangkan oleh LKPP untuk memungkinkan penyedia barang/jasa yang telah terdaftar di satu LPSE dapat melakukan akses ke LPSE lainnya dengan menggunakan 1 (satu) user id.
II. Lingkup Penggunaan 1. Aplikasi E-Purchasing dikembangkan dan dikelola oleh LKPP 2. Pengguna mengakses aplikasi E-Purchasing melalui aplikasi SPSE pada LPSE, dengan ketentuan: a. untuk Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK melalui LPSE pada K/L/D/I masingmasing atau pada LPSE tempat Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK terdaftar. b. untuk Penyedia barang/jasa melalui LPSE LKPP dengan alamat website: http://www.lpse.lkpp.go.id. 3. Penyedia barang/jasa yang menjadi pengguna aplikasi E-Purchasing ini hanya terbatas penyedia barang/jasa yang telah menandatangani kontrak payung penyediaan barang/jasa dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk penyediaan barang/jasa yang sesuai dengan jenis aplikasi EPurchasing sebagaimana huruf F angka I. 4. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjadi pengguna aplikasi E-Purchasing ini hanya terbatas pada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK pada K/L/D/I yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan EPurchasing penyediaan barang/jasa yang sesuai dengan jenis aplikasi E-Purchasing sebagaimana huruf F angka I.
5. Kode akses (user id dan password) yang digunakan pengguna pada aplikasi EPurchasing sama dengan kode akses yang digunakan pada aplikasi SPSE. 6. Pihak lain selain pengelola aplikasi SPSE dan pengguna aplikasi E-Purchasing sebagaimana yang dimaksud angka 2 dan 3 tidak diperkenankan untuk menggunakan aplikasi E-Purchasing dalam hal apapun, kecuali mendapat ijin secara tertulis dari LKPP.
B. KEANGGOTAAN PENGGUNA I. Registrasi Pengguna 1. Pengguna yang belum mendapatkan kode akses (User ID dan Password) aplikasi EPurchasing dapat melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE melalui LPSE di seluruh Indonesia yang telah teragregasi. 2. Pengguna melakukan pendaftaran secara online pada website LPSE dan selanjutnya mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh LPSE. 3. Pengguna yang telah memilki kode akses pada aplikasi SPSE dapat menggunakan kode akses tersebut pada aplikasi E-Purchasing. II. Kewajiban Pengguna 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 2. Setiap Pengguna bertanggungjawab melindungi kerahasiaan hak akses yang dimiliki dan aktivitas lainnya pada aplikasi E-Purchasing. 3. Setiap penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik User ID dan Password. 4. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang tidak diperuntukkan bagi khalayak umum. 5. Pengguna aplikasi E-Purchasing bertanggung jawab terhadap setiap kekeliruan dan/atau kelalaian atas penggunaan aplikasi E-Purchasing. 6. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab terhadap setiap kekeliruan dan/atau kelalaian data yang tidak mutakhir (update) pada aplikasi E-Purchasing.
III. Ketentuan Pengguna 1. Pengguna setuju bahwa transaksi yang dilakukan melalui aplikasi E-Purchasing tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Pengguna wajib tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data baik di wilayah Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Indonesia melalui website LPSE.
3. Pengguna wajib tundauk dan taat pada seluruh ketentuan yang terdapat pada syarat dan ketentuan ini. 4. Pengguna bertanggungjawab penuh atas isi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Purchasing. 5. Pengguna dilarang saling mengganggu proses transaksi dan/atau layanan lain yang dilakukan dalam aplikasi E-Purchasing. 6. Pengguna setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.
IV. Pembatalan dan Penonaktifan Keanggotaan Pengguna 1. Pengelola LPSE berhak menunda/menghalangi sementara/membatalkan hak akses Pengguna apabila ditemukan adanya informasi/ transaksi/aktivitas lain yang tidak dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pengguna mengundurkan diri dengan cara mengirimkan surat permohonan dan disampaikan kepada pengelola LPSE (tempat Pengguna terdaftar) yang dapat dikirimkan melalui sarana elektronik (email). 3. LPSE atau LKPP berhak membatalkan atau menonaktifkan hak akses pengguna aplikasi E-Purchasing apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. 4. LKPP akan menonaktifkan kode akses penyedia barang/jasa, apabila masa berlaku kontrak payung sudah berakhir.
C. DAFTAR JENIS DAN PENGGUNAAN APLIKASI E-PURCHASING I. Daftar Jenis aplikasi E-Purchasing: Daftar jenis aplikasi E-Purchasing yang tersedia saat ini adalah aplikasi E-Purchasing Jasa Internet. II. Penggunaan Aplikasi E-Purchasing 1. Pengguna yang telah memiliki kode akses aplikasi E-Purchasing wajib melakukan login pada aplikasi E-Purchasing sebelum kegiatan E-Purchasing dilakukan. 2. Pengguna dalam menggunakan aplikasi E-Purchasing wajib menggunakan fitur yang telah disediakan pada aplikasi E-Purchasing antara lain: a. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan: 1) Membuat paket dengan mengisi kolom isian yang tersedia pada fitur “Buat Paket” 2) Memilih jenis barang/jasa yang akan dibeli melalui fitur “permintaan pembelian” 3) Mengundang penyedia barang/jasa untuk melakukan negosiasi harga melalui fitur “undangan negosiasi”
4) Memberikan persetujuan hasil negosiasi harga dengan cara menginputkan data hasil negosiasi dan mengklik tombol “setuju” melalui fitur “daftar negosiasi” 5) Mengajukan permintaan pembelian barang/jasa melalui fitur “permintaan pembelian” b. Penyedia barang/jasa: 1) Mendapatkan pemberitahuan undangan untuk melakukan negosiasi dari Pokja ULP/Pejabat Pengadaan melalui aplikasi E-Purchasing. 2) Memberikan persetujuan permintaan pembelian barang/jasa dari Pokja ULP/Pejabat Pengadaan melalui fitur “permintaan pembelian”
c. PPK: 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara offline (di luar aplikasi E-Purchasing) yang meliputi: a) spesifikasi teknis barang/jasa; b) Harga Perkiraan Sendiri (HPA);dan c) rancangan kontrak 2) Membuat dan surat perjanjian pembelian barang/jasa melalui fitur “perjanjian pembelian” 3. Pengguna dalam menggunakan aplikasi E-Purchasing berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta mengikuti panduan penggunaan (user guide) aplikasi EPurchasing.
D. TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT 1. LKPP dan LPSE tidak bertanggung jawab atas semua akibat karena keterlambatan/kesalahan/kerusakan penerimaan data pengadaan yang terjadi pada aplikasi E-Purchasing yang dilakukan Pengguna dan pihak lain. 2. LKPP dan LPSE tidak bertanggung jawab atas semua akibat adanya gangguan infrastruktur yang berakibat pada terganggunya proses penggunaan aplikasi EPurchasing. 3. LKPP dan LPSE tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengguna atau pihak lain. 4. LKPP dan LPSE dapat membantu pengguna aplikasi E-Purchasing terkait dengan penyelesaian kesalahan penggunaan atau penyelesaian keterbatasan fasilitas aplikasi namun tidak bertanggungjawab atas hasil yang diakibatkan oleh tindakannya. 5. Pengguna bertanggung jawab atas segala resiko dan tidak terbatas pada tidak dapat dilanjutkannya proses pengadaan barang/jasa apabila dalam penggunaan aplikasi EPurchasing tidak mengindahkan ketentuan ini.
E. PERSELISIHAN Perselisihan yang terjadi antara Pengguna dan LKPP dan/atau afiliasinya diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai pengguna dan LKPP sepakat untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan yang berada di wilayah Indonesia.
F. HAK CIPTA 1. Pengguna atau pihak lain dilarang mengutip atau meng-copy sebagian atau seluruh isi yang terdapat di dalam aplikasi E-Purchasing tanpa ijin tertulis dari LKPP. 2. Pengguna setuju tidak akan dengan cara apapun memanfaatkan, memperbanyak, atau berperan dalam penjualan/menyebarkan setiap isi yang diperoleh dari aplikasi EPurchasing untuk kepentingan pribadi dan/atau komersial. 3. Pelanggaran atas seluruh ketentuan pada syarat dan ketentuan ini akan dituntut dan/atau digugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
G. PERUBAHAN 1. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki syarat dan ketentuan aplikasi E-Purchasing ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. 2. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki fasilitas/fitur yang disediakan E-Purchasing ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. 3. Pengguna wajib taat kepada aturan dan ketentuan yang telah ditambah, dikurangi, diperbaiki tersebut. Apabila pengguna tidak setuju dapat mengajukan keberatan dan mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai Pengguna Aplikasi E-Purchasing.
