Pt~RATURAN
DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR
14 TAHUN
2003
TENTANG
SU...U \IAN ORGANISASI
SEKRETARIAT
DAERAH
KOTATERNATE
DEN ·~AN RAHMAT
TUHAN
WALIKOTA
YANG MAHA ESA
TERN ATE
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Tahun 2003 tentang Pedoman
Peraturan Pemerintah
Organisasi
pengganti dari pada Peraturan Pemerintah dipandang
perlu dilakukan
penataan
Perangkat
omor 8
Daerah sebagai
omor 84 Tahun 2000, maka
kembali
terhadap
Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Ternate; b. bah wa Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor
8 Tahun 2003 tentang
Perubahan Pertarna Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Ternate sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan pemerintahan daerah : c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada hUTUfa dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate. 1. Undang-Undang
Nornor
11
Tahun
1999
tentang
Kotamadya Daerah Tihgkat II Ternate (Lembaran
Pembentukan
egara Tahun 1999
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824) ; 2. Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 ten tang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
=t=-
3. Undang-Undang
Nornor 25 Tahun 1999
Antr ra Pemerintah
[C'1111l11l',
Porirnbangan
Pusat dan Daerah (Lernbaran
Keuar
Negara Tahun 1
Non or 72, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3848) ; 4. Und.ing-Undang Undang
Nomor 43 Tahun 1999 ten tang Perubahan Atas Und
Nomor
8 Tahun
1974 tentang
Pokok-Pokok
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Kepegav
Lembaran Ne
Nomor 3890); 5. Peraturan
Pemerintah
Pemerintah
dan
Nomor
25 Tahun
Kewenangan
Propinsi
2000 tentang Sebagai
Kewenan
Daerah
Oton
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tumbahan Lembaran Neg Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Orga . Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tamb Lernbaran Negara Nomor 4?62); 7.
Keputusan
Presiden Nomor 44 Tahun 1999 ter.tang Tehnik Penyus
Pcruturun
Pcrundang-Undangun
Peraturan
Pemerintah
Negura
'I'ahun
dun Bcntuk Undllng-Undcll1g
dan Rancangan
1<)<)<) Nornor
Keputusan
Presiden
Rancang (Lernba
1'0) ;
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 08 Tahun 2003 tentang Perub~ Pertama
Atas Peraturan
ten tang Pernbentukan
Daerah Kota Ternate Nornor
28 Tahun 2
Organisasi dan Tata Kcrja Sekrctariat Daerah Ko
Ternate. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN ORGANISASI
DAERAH
KOTA
SEKRETARIAT
TERNATE
DAERAII
TENTANG
KOTI, TERNATE.
SUSUNA~
---_.---""""'
_------'
...•.•.
BAB I
Negara
KETENTUAN
UMUM
iahan Atas Un Pasal 1
okok Kepega :1
Lembaran Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
clengan:
a. Daerah adalah Kota Ternate ; b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate; c.
Fcmerintah
Daerah adalah Kepala
Daerah beserta perangkat
daerah
otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif I. ierah Kota Ternate ; d. Desentralisasi
adalah
Pcrncrintah kcpada
penyerahan
Dacrah Otonom
kewe 'angan
pemerintahan
dari
dalarr: kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia; e. Otonomi Daerah adalah wewenang Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ; f.
mtang Perub r 28 Tahun
2
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Ternate ;
g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate ;
h. Eselo-iering adalah tingkatan jabatan struktural pada Sekretariat Daerah
1.
'E
Kelompok jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang xedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya
dalam
suatu
satuan
organisasi
yang
dalarn pelaksanaan
tugas.iya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu,
2 3
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI U,lgian Pertama
Kedudukan
Pasal 2
Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA merupakan
unsur s
Pemerintah Daerah dipirnpin oleh se-orang Sekretaris Daerah, yang berada bawah dan bertanggungjawab
kepada
Kepala Dac rah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
Pasal 3
SETDA mcmpunyai pem.erintahan
tl.lgas mcrnbantu Kopala Dac .ih dalarn penyclenggard3:
adrninistrasl,
peJa allan administratif
organisasi
dan tat .aksana
serta memberne
kepada seluruh Perengknt Deereb Kota Ternate. Bagian Ketiga
Fungsi PasaI 4 Oalam mellyelenggarakan tugas SETOA mempunyai fungsi : a. pengko()rdinasian b. penyele"ggaraan
perumusan
sebagaimana
dimaksud
pada
Pasai 3,
kebijakan Pemerintah Oaerah ;
administrasi pemerintahan;
c. pengelolaan surnber daya aparatur, Pemeru tah Daerah ;
keuangan,
prasarana
dan sarana
d. pelaksa. .aan tugas lain yang diberikan oleh Kcpala Daerah sesuai dcngan tugas dan fungsi.nya.
BAB III
GSI
STRUKTUR ORGA Pasal
(1) St.uktur Organisasi a.
5
SETDA, sebagai berikut
Asisten Tata Praja, membawahi 1. Bagian Pemerintahan,
pakan unsur
membawahi:
a)
Sub Bagian Pcmcrmtahan
di
b)
Sub Bagian Bina Kecamatan
c)
Sub Bagian Bina Adrninistrasi
2.
Bagian Hukum a)
Urnurn clan Otonorni
Sub Bagian Pengkajian
Pcmcrintahan:
Hukum
dan Informasi;
Sub Bagian Dokumentasi
b) Sub Bagian Pembinaan c)
Perundang-Undangan;
dan HAM;
3. Bagian Inforrnasi dan Komunikasi, a)
:
dan Peraturan
Sub Bagian Dokumentasi
Dacrah ;
dan Kelurahan;
dan HAM, mcmbawahi
b) Sub Bagi.an Bantuan c)
:
:
staf
\, yang berada
ISASI
membawahi:
dan Peliputan
;
Media Massa;
Sub Bagian Informatika
dan Elektronik
;
rnyclcngganliln b.
Asisten Pembangunan
dan Kesejahteraan
Sosial, membawahi
a mernberikan 1.
Ternate.
Bagian Administrasi
Pembangunan,
a) Sub Bagian Analisis Kebijakan b) Sub Bagian Pengawasan c) 2.
Sub Bagian Evaluasi
Bagian Ekonomi a)
3,
c)
dan Pelaporan
dan Investasi,
Sub Bagian Perekonornian
;
membawahi
:
; Modal;
Sub Bagian Pengembangan
3. Bagian
;
dan Pengendalian;
b) Sub Bagian Penanaman ada Pasal
membawahi:
Pemberdayaan
Potensi
Daerah.
Perer· :puan
dan
Kesejahteraan,
mernba w ahi : a) dan sarana
Sub Bagian Pemberdayaan
Pel ~mpuan
;
b) Sub Bagian Kesejahteraan; c)
Sub Bagian Pembinaan
Keagamaan;
suai dengan c. 4
Asisten Administrasi, 1.
Ragia~ Organisasi,
membawahi membawahi
; : 5
a) Sub Bagian Kelernbagaan dan ' atalaksana : b) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Setda ; c) Sub Bagian Analisa Formasi [abatan ,: 2. Bagian Umum, membawahi : a) Sub Bagian Tata Us aha Pimpinan clan Keuangan SETDA; b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol ; c)
Sub l3<1gi.111 Sandi dun Tclckomunikasi
3. Bagian Perlengkapan,
;
mernbawahi :
a) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi ; b) Sub Bagian Pemeliharaan ; c) Sub Bagian Inventarisasi dan Pernbukuan. (2)
Bagan Struktur Organisasi SETDA tercanturn dalarn Lampiran Peratu Dar ah ini yang merupakan
satu kesatuan yang tak terpisahkan.
BAB IV KELOMPOKJABATA
FU
Pasal (1)
Kelompok
Jabatan
sebagian tugas
GSIONAL
6
Fungsional
tugas
mempuny
dan fungsi SElDA
melaksanaka
Sf-sua: dengan
keahlian da:
kebutuhan. (2)
Kelompok [abatan Fungsional sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1
Pasal ini dipimpin oleh sp.orang tenaga fungsional senior selaku krtua kelompok,
yang berada
dibawah
clan bertanggung
jawab kepada
Sekretaris Daerah. (3)
Kelompok [abatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(4)
Jumlah
tenaga fungsional
ditentukan
oerdasarkan
sifat, jenis dan
beban kerja. (5)
Kelompok pejabat
jabatan
yang
fungsional
berwenang
diangkaL dan
sesuai
dengan
diberhentikan peraturan
olch
perundang-
undangan yang berlaku.
6
a) Sub Bagian Kelembagaan
dan 'latalaksana
b) Sub Bagian Administrasi
Kepegawaian
;
Setda;
c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan .: 2.
Bagian Umum,
membawahi
:
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
dan Keuangan
b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol c) 3.
Sub Bdgi~ll) Sandi
a)
membawahi
Sub Bagian Pengadaan
(2)
Organisasi
;
;
Sub Bagian Inventarisasi
Bagan Struktur
:
dan Distribusi
b) Sub Bagian Pemeliharaan c)
;
Tclckomu niknsi ;
dLIfI
Bagian Perlengkapan,
SETDA;
dan Pembukuan.
SETDA tercantum
dalam Lampiran
satu kesatuan
yang tak terpisahkan.
Dar rah ini yang merupakan
Perature
BAB IV KELOMPOK JABATAN
FU
GSIONAL
Pasal 6 (1)
Kelompok
Jabatan
sebagian
tugas
Fungsional
dan
fungsi
mempuny
SETDA
i
Sf-sua:
tugas dengan
melaksanakan keahlian
dan
kebutuhan. (2)
Kelornpok
[abatan
Pasal ini dipimpin
(3)
yang
Sekretaris
Daerah.
dipimpin (4)
Jumlah
sebagaimana
oleh s~orang
kelompok,
Kelompok
Fungsional
berada
oleh seorang tenaga
tenaga fungsional
dibawah
[abatan Fungsional
dan
dapat
pada
ayat
(11
senior selaku ketu
bertanggung
jawab
kepada
dibagi dalam Sub Kelompok dan
tenaga fungsional
fungsional
dimaksud
ditentukan
senior. berdasarkan
sifat,
jenis dan
beban kerja. (5)
Kelompok pejabat undangan
jabatan yang
fungsional
berwenang
yang berlaku.
diangkat
sesuai
dengan
oan
diberhentikan peraturan
olel
perundang
(6)
.da :
Pembina an peraturan
terhadap
fungsiona;
tenaga
perundang-undangan
dilakukan
sesuai
dengan
yang bei laku.
mganSETDA;
BAB V KEPANGKATAN,
PENGANGKATAN
DAN PEMBERHE
TIAN
Bagian Pertama Eselonering Pasal npiran Peraturan
(1)
Sekretaris
)isahkan.
(2)
A .istcn Sckrctaris
(3)
Kopala Bagian adalah jabatan
(4)
}('~pala Sub Bagian adalah jabatan
7
Daerah adalah jabatan Eselon Il.a. Daerah adalah jabatan
Esclon ll.b.
Eselon lIl.a. Eselon IV.a.
Bagian Kedua Pengangkatan
dan Pemberhentian
melaksanakan keahlian
dan
pada ayat
(1)
Pasal 8
(1) r
rr selaku
kf'tua
Sekretaris diangkal
(2)
iawab kepada
Asisten
dan diberhentikan
Kepala Daerah
Daerah,
Sub
Bagian
atas pelimpahan
cara
pengangkatan
perunJang-undangan tikan
dan
dan
Kepala
Bagian
diberhentikan
oleh
Sekretaris
oleh Kepala Daerah.
kewenangan
Pasal Tata
Daerah
oleh Kepala Daerah.
diangkat
elompok dan
'at, jenis dan
Sekretaris
9
Sekretaris
Daerah
berdasarkan
peraturan
yang berlaku.
olch
BAB VI
perundang_
KEl\ENTUAN
LAIN-LAIN
Pasal Penjabaran
tugas
~'kap ditetapkan
pokck dengan
dan fungsi Keputusan
10
dari unsur
pcmbantu
dan pelaksana
Kepala Daerah. 7
BAB VII KE1'ENTUAN PENUrUp Pasal 11
Dengan berlakunva
Peraturan
Daerah ini. maka Peraturan
08 Tahun 2003 tentang Perubahan 28 Tahun
Pertama At-as Peraturan Daerah Nom
2000 tentang Pembenlukan
Daerah Kota Ternate
Daerah Nom
Organisasi
clan Tata Kcrja Sekretari
dinyatakan tidak berlaku lagi.
I.
PENJE1
Pasal 12
Bi efektif
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar
setiap
Peraturan
orang
Daerah
mengetahuinya,
iru dengan
memerintahkan
pencmpatannva
dala.n
tugas f
pengundangar
keleml
Lembaran Daeral
B
Kota Ternate.
Pedorr Nomoi
Organ Peratu Kota ':'atak€
II.
PENJ1
Pasal ~1~1IU
KOTA TERNATE
Pasal
Pasal
Lembaran 'Daerah. Kota 'Ierruue 'Tahun. 2003 '}./jJmor 14 Seri 'D
TAMBAH
PENJELASAN ATAS PERTURAN
DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 14 T AHUN 2003 TENTANG Daerah Nomor
SUSUNAN ORGANISASI
Daerah Nomor
SEKRET ARIAT DAERAH KOT A TERNATE
erjaSekretariat I.
PEN]ELASA
U MUM.
Bahwa guna meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan pembangunan
yang
efektif dan efisien dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat serta jangkauan pengundCingan baran Daerah
tugas pernerintahan
yang eksistensinya
sangat signifikan, maka dipandang
perlu adanya
kelembagaan yang ramping struktur kaya fungsi. Bahwa dengan ditetapkannya Pedoman Nomor Organisasi
Organisasi 84 Tahun
Perangkat
Peraturan
Daerah
Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Daerah sebagai pengganti
20CO, maka perlu
Sekretariat
Pemerintah
dilakukan
Kota Ternate
penataan
sebagaimana
dari Peraturan
Pemerintah
embali terhadap yang
ditetapkan
Susunan dengan
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Ternate
Nemer
28 Tahun
2000 tentang
Pembentukan,
Susunan
Organisasi
dan
Tatakerja Sekretariat Daerah Kota Ternate.
II. PEN]ELASAN PASAL OEMI PASAL.
Pasal 1 s/ d Pasal 3
cutup jelas
Pasal 4 (point b)
PW!feCenggaraan administrasi pemeriniahon sudah. termasuk penqau/asan. administrasi terhadap seluruh. Perangkpt 'Daerah.
Pasal 5 51 d Pasal 12
cutupjeCas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 15
8 9
LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA TERN ATE NOMOR 16TAHUN2003 l_AN_G_,G_A_L_J..C2.DESEMBER 20c..:.O.;:,..3 _
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI OlNAS UNGKUNGAN HIOUP KOTA TERNATE
SUSUNJ
sua
BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAW AIAN
L-------t SUB
BAGlAN
KEUANGM
=-== .........•. =. !.... """"""""""'~"""'"il KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL It--t--t---+---/--i--t--i---f--
--
DID~'NG
BIN A PROGRAM
---
,:=---r-
_.I-+-f-+--f---jJ
SEKSIJ PERENCANMN
r.-----J S E K S I EVALUASI DAN PELAPORAN
p~~1 [ DAMPAK LINGKUNGAN
-----__
,---_.
._-
Menimban BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDf.LIAN
~-=----~~--I
.[-·-~-1~!~---J JK1
TEKNIS AMDAL
----.---PEN~:~~~~A.~
KELEMBAGAAN DAN [ KAPASITAS
__ ._._---
.
l
S E K S I PENGAWASAN DAN PERIJINAN S E K S I PENGB:NDAL!AN& PEMULIHAN Y.UALIT LINGKUNGAN
'---_.
Menging:
--
P'F/lIjITL
.1M
IP'"
