+43
W
*, "uJ'lfr'IRSB** u'o KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TATIT.IN 2OO1 TENTANG PERUBA}IAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1I.7 T'AHUN 2OOO TENTANG SEKRETARIAT IVEGARA
a
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang :
bahwa untuk lebih rneningkatkandukunganstaf dan pelayanan administrasikepada Presiden selaku Kepala Negara dalam menyelenggarakanicekuasaanPemerintahanNegara sehingga dalampelaksanaan tugasnyadapatberjalanl4ncar,berdayaguna, dan berhasil guna, dipandang perlu mengubah Keputusan PresidenNomor 1,17Tahun2000tentangSekretariat Negara;
Mengingat :
1, Pasal4 ayat'(t)Undang-Undang Dasar 1945; 2. Keputusan Presiden Nomor It7
Tahun 2000 tentang
Sekretariat Negara;
MEMUTUSKAN : Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN AT.{,S KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
LI7 TAHTIN 2OOO
TENTANG SEKRETARIAT NEGARA.
PasalI & ARSIP M$KUMEhITASI
MAPPENA A,rc.I{o. Clsss
Beberapa ketentuan dalarnKeputusan PresidenNomor 117Tahun 2000tentangSekretariatNegaradiubahsebagaiberikut :
Checked
1. Ketentuan
"+
.-$,,*ru =>)T{:s
PRESID€N REPUBLIK INDONESIA
l. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi
sebagai
berikut :
Pasal4 (1) Sekretariat Negaraterdiri dari : a. DeputiBidangPemberdayaan SumberDaya; b. DeputiBidangDukunganKebijakan c. Deputi Bidang Hubungan Lembaga Negara dan L,embaga Masyarakat; d. DeputiBidangAdministrasi; e. StafAhli BidangPersatuan danKesatuan Bangsa; f. StafAhli BidangPerekonomian; g. StafAhli BidangKesejahteraan Rakyaf; i h. StafAhli BidangPendidikan; i. StafAhli BidangIlmu Pengetahuan danTeknologi. (2) Sekretariat Negara dapat membentuk Pusat, yang pelaksanaannyadilakukan gesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yangberlaku. (3) Untrrk kelancaran pelaksanaantugas dan fungsi Sekretariat Negara, di lingkungan Deputi Bidang Adnrrinistrasidibentuk Unit Kesehatan dan Unit Keamanan Dalam yang berada di
bawah dan
jawabkepadaKepalaBiro Umum." bertanggung 2. Ketentuan ...
,
W PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2. KetentuanPasal9 diubah,sehingga berbunyisebagaiberikut : (tPasal
9
Staf Ahli rxempunyai tugas mernbantuSekretarisNegara dalam melaksanakanpengkajian,penelaahan,dan pemikiran serta saran dalam bidang tertentu baik atas permintaan Sekretaris Negara maupunatasprakarsasendiri."
3. DiantaraPasal9 dan Pasal10 ditambahkan 5 (lima) Pasalbaru, yaitu Pasal9 A, Pasal9 B, Pas.al 9 C, Pasal9 D, dan Pasal9 E , yangberbunyisebagaiberikut :
"Pasal 9 A Staf Ahli Bidang Persatuandan KesatuanBangsamempunyai pengkajian,penelaahan, tugas melaksanakan danpemikiranserta sarandalarnbidangpersatuan clankesatuan bangsa.
Pasal 9 B mempunyaitugas melaksanakan Staf Ahli BidangPerekonomian pengkajian,penelaahan, dan pemikiransertasarandalambidang perekonomian.
Pasal 9 C ,,..
FIEPUBLIK INDONESIA
Pasal 9 C Staf Ahli
Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melaksanakanpengkajian,penelaahan,dan pemikiran serta saran dalam bidang kesejahteraan rakyat.
Pasal 9 D staf Ahli Biclang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,penelaahan,dan pemikiran serta saran dalam bidang pendidikan.
Pasal 9 E Staf Ahli BidangIlmu Pengetahuan dan Teknologimempunyai tugas melaksanakan pengkajian,penelaahan, danpernikiranserta sarandalambidangilmu pengetahuan danteknologi""
4. KetentuanPasal17diubah,sehingga berbunyisebagaiberikut :
"Pasal t7 ,..
W
PRESIDEN FIEPUBLIK INDONESI,A
"Fasal 17 (1) DeputiadalahjabataneselonIa; (2) StafAhli adalahjabataneselonIb. (3) KepalalPusat danKepalaBiro adalahjabataneselonIIa. (4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalahjabatan eselon IIIa. (5) KepalaUnit adalahjabatansetinggi-tingginya eselonIIIa. (6) KepalaSubbagian adalahjabataneselonIVa."
5. KetentuanPasal18diubah,sehingga berbunyisebagaiberikut :
"Pasal 18 (1) SekretarisNegaradiangkatdan diberhentikanoleh Presiden. (2) Deputi dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presidern atasusul SekretarisNegara. (3) KepalaPusat,KepalaBiro, KepalaBidang, KepalaBagian, Kepala Unit,
dan Kepala Subbagian diangkat dan
diberhentikanoleh SekretarisNegara. (4) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku." perundang-undangan
PasalII ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal II KeputusanPresidenini mulai berlaku pada tanggalditetapkan"
Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 20 April 2001 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, ftd. ABDURRAHMAN WAHID
Salinansesuaidenganaslinya SEKRETARIAT KABIIYET RI ngan II
ibyo
