Susunan Dewan Redaksi Jurnal Accounting Unipa Maumere

Susunan Dewan Redaksi Jurnal Accounting Unipa Maumere

Penerbit

:

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Nipa Maumere

Penanggungjawab

:

Henrikus Herdi, SE.M.S.A

Ketua Editor

:

Drs.Petrus Da Silva,M.Si

Skretaris Editor

:

Yan Yanitsa Salvanos, SE.Akt.

Desain cover dan Tataletak

:

1.Dionisius Dewa , SE. 2.Maria Nona Dince, SE

Editor Ahli

:

Dr.M.Nuryatno. Dr.Robert Kristaung.

Alamat Redaksi

:

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Nipa Maumere Jln. Kesehatan, No.03 Maumere, Flores – Nusa Tenggara Timur Telp. (0382) 22388 Email: [email protected] Website: http//www.nusanipa.ac.id

HALAMAN DAFTAR ISI 1. Kajian tingkat kesehatan koperasi berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Ukm N0. 14 tahun 2009...............................................................................................................1-15 (Henrikus Herdi). 2. Analisis kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka...................................................................................................................................16-26 (Henrikus Herdi, Maria Nona Dince). 3. Analisis Penilaian Persediaan Menggunakan Metode First In First Out (Fifo) Dan Last In First Out (Lifo) Pada Roxy Swalayan Maumere......................................................27-48 (Yosefina Andia Dekrita, Dionisius Dewa). 4. Analisis Hubungan Model Economic Order Quantity Terhadap Penjualan Barang Pada Usaha Dagang Sophie Martin Kecamatan Alok Kabupaten Sikka.................49-66 (Petrus Da Silva, Eligius Ketut), 5. Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pembayaran Rekening Listrik Menggunakan SOPP Pada PT. Pos Indonesia ( Persero ) Cabang Maumere..........67-85 (Yan Yanitsa Salvanos, Aloysia Helenora Mengsino).

KAJIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM N0. 14 TAHUN 2009 ( Studi Kasus Pada Koperasi Kredit TUKE-JUNG Maumere ) Henrikus Herdi Universitas Nusa Nipa Maumere Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Kredit Tuke Jung dari aspek tingkat kesehatan koperasi kredit tahun 2009–2011, mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi koperasi kredit, dan memberi solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi koperasi kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung mengalami fluktuasi yaitu tahun 2009 diperoleh skor 75,95 dan masuk dalam predikat cukup sehat, tahun 2010 diperoleh skor 82,7 dan masuk dalam predikat sehat, dan tahun 2011 diperoleh skor 73,95 masuk dalam predikat cukup sehat. Fluktuasi tejadi karena koperasi memilki beberapa masalah yaitu memiliki pinjaman berisiko yang sangat besar, beban operasi anggota dan beban usaha yang sangat besar, hutang silang pinjam daerah yang sangat besar, belum mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara keseluruhan, kecilnya SHU, tidak membuat batas besarnya pinjaman yang diberikan kepada anggota, dan hanya memiliki satu bidang usaha saja yaitu simpan pinjam. Untuk itu disarankan agar Koperasi Kredit Tuke Jung membuat kebijakan pemberian pinjaman dengan agunan yang secara rinci dan jelas dan selektif dalam memberi pinjaman kepada anggota, membuat batas besarnya pemberian pinjaman kepada anggota sesuai dengan modal yang dimiliki, harus menekan beban usaha dan perkoperasian (bunga hutang silang pinjam daerah dan biaya risiko), dalam jangka panjang harus mengusulkan penurunan bunga untuk silang pinjam daerah. Kata Kunci: Tingkat Kesehatan Koperasi, Kinerja Keuangan, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM N0. 14 tahun 2009. PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Ada

beberapa jenis koperasi, termasuk didalamnya adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit yang dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan. Usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut 1

kepada para anggotanya atau masyarakat umum (Kasmir,2004:270). Koperasi kredit atau simpan pinjam memperoleh modal dari anggota dalam bentuk simpanan. Semakin banyak simpanan anggota maka semakin besar modal koperasi kredit dan besaran pinjaman yang diberikan kepada anggota juga semakin besar. Sebagai lembaga keuangan perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, koperasi kredit harus menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana, dengan menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan koperasi. Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Tingkat kesehatan koperasi merupakan gambaran suatu koperasi ditinjau dari laporan keuangannya. Laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting untuk mengetahui bagamana kondisi koperasi, apakah dapat dikatakan baik atau tidak baik. Suatu koperasi dikatakan sehat dapat dilihat dari hasil pemberdayaan koperasi yang diukur dengan indikator tumbuh dan berkembangannya koperasi yang sehat, adanya manfaat koperasi bagi anggota, partisipasi anggota terhadap koperasi dan dukungan masyarakat serta pihak-pihak yang terkait. Indikator hasil pemberdayaan koperasi menggambarkan keberhasilan kinerja koperasi. Penilaian kinerja keuangan koperasi kredit dalam mengelola dana dari masyarakat dilihat dari tingkat

kesehatan koperasi merupakan faktor penting dalam suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi kredit, maka masyarakat (anggota) dapat dengan mudah meniliai kinerja lembaga tersebut (Anoraga, 2003:127). Indikator kinerja keuangan koperasi dapat dilihat dari tingkat kesehatannya.Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM N0. 14 tahun 2009tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NOMOR 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan yang terdiri atas Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jati Diri Koperasi. Analisis tingkat kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana kinerja koperasi dan tingkat kesehatannya, sehingga manajer dapat mengambil suatu keputusan yang tepat untuk menjaga kalangsungan hidupnya. Usaha kecil dan menengah yang berkembang di Kabupaten Sikka adalah koperasi kredit. Dengan banyaknya koperasi kredit didirikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka, pada tahun 2005 Bapak Bupati Sikka mencanangkan Kabupaten Sikka sebagai Kabupaten Koperasi. Dengan pencanangan ini, banyak koperasi kredit maupun koperasi serba usaha yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Penelitian ini hanya berpusat pada Koperasi Kredit Tuke Jung. Koperasi Kredit Tuke Jung adalah salah satu koperasi kredit di Kabupaten Sikka

2

yang perkembangan anggotanya sampai bulan november tahun 2012 berjumlah 7.111 orang, tetapi belum dilakukan penilaian tingkat kesehatan dari Dinas Koperasi untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi. Rumusan masalah dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan koperasi kredit dari aspek tingkat kesehatan koperasi kredit tahun 2009-2011, masalah-masalah apa saja yang dihadapi koperasi kredit, dan bagaimana solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi koperasi kredit. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi kredit dari aspek tingkat kesehatan koperasi kredit tahun 2009–2011, mengetahui masalahmasalah apa saja yang dihadapi koperasi kredit, dan memberi solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi koperasi kredit. Tujuan Penelitan Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Kredit Tuke Jung dari aspek tingkat kesehatan koperasi kredit tahun 2009– 2011, mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi koperasi kredit, dan memberi solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi koperasi kredit. TINJAUAN TEORETIS Koperasi Koperasi menurut Undang-undang N0.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum

koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Menurut PSAK N0.27 tahun 2009, koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsipprinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Tujuan koperasi menurut Undangundang N0.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2012). Koperasi Kredit (KOPDIT) Koperasi kredit merupakan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya

3

atau koperasi yang menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan. Koperasi kredit/simpan pinjam bertujuan untuk memberi pinjaman uang kepada anggotanya yang sangat memerlukan bantuan dengan persyaratan ringan,mudah, dan terjamin(Karsono, 2005:58). Koperasi simpan pinjam jugamemberi kesempatan kepada anggotanya untuk menabung secara bersama-sama, hal ini tidak lain untuk mnemperbesar koperasi walaupan bukan tujuan utamanya. Menurut Undang-undang N0.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, kegiatan koperasi kredit/simpan pinjam menghimpun dana dari Anggota, memberikan Pinjaman kepada Anggota dan menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya. Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi.Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil keputusan (Sutrisno, 2005:9). Menurut Sugiono dan Untung (2008:3), laporan keuangan pada

perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada didalam (internal) perusahaan maupun pihak yang berada diluar (eksternal) perusahaan. Kinerja Keuangan Pengertian kinerja menurut Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (2007:570) adalahsesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. Sehingga penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Rudianto, 2006:331). Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran-anggaran.

4

Fuad (1999) dalam penelitiannya ingin menganilisis kinerja keuangan KUD Mandiri di Kabupaten Dati II Malang, dalam penelitian tersebut menyimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan KUD Mandiri Kabupaten Malang secara keseluruhan maupun komponenkomponen dari kinerja keuangan. Djayani (1995) dalam penelitiannya ingin menganalisis kinerja perusahaan sebelum dan sesudah melakukan akuisisi pada perusahaan go publik di indonesia. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa rasio aktivitas, likuiditas, solvabilitas dan tingkat pengembalian aktiva mempunyai kontribusi terhadap prestasi kinerja keuangan koperasi, namun rasio aktivitas yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja keuangan koperasi. Styawan (2009) dalam penelitiannya menganalisis kesehatan koperasi di Kabupaten Pasuruan agar dapat mencapai predikat sehat dengan menggunakan acuan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah N0.194/Kep/M/IX/1998. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar koperasi simpan pinjam di Kabupaten Pasuruan masuk dalam kategori sehat. Wijiastuti (2011) dalam penelitiannya menganalisis Tingkat Kesehatan Koperasi Di Kabupaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM RI N0.20 Tahun 2008, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan koperasi dilihat dari kinerja keuangan dan kebijakan apa saja yang dapat diambil berdasarkan hasil penilaian kesehatan.

Pedoman Penilaian Kesehatan KOPDIT

Tingkat

Berdasarkan peraturan menteri koperasi dan UKM N0. 14 tahun 2009tentang perubahan atas peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah NOMOR 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan yang terdiri atas Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jati Diri Koperasi (Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2009). Permodalan bertujuan untuk menilai tingkat pertumbuhan modal koperasi. Kualitas aktiva produktif bertujuan menilai kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi. Manajemen bertujuan menilai kemampuan manajemen dalam mengelola koperasi. Efisiensi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya. Likuiditas bertujuan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemandirian dan pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. Jati diri koperasi bertujuan untuk untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam

5

mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dikembangkan antara lain oleh Yin (1988). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Koperasi Kredit (KOPDIT) Tuke Jung yang merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, yang sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Kredit (KOPDIT) Tuke Jung berbadan hukum: BH/16/KWK/.24/II/1996, berada di Desa Nelle Wutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, Flores, NTT.

dikumpulkan dan dikaji berupa data kualitattif. Informasi tersebut akan digali dari berbagai sumber data, dan jenis sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: (a) Informan dalam penelitian ini adalah manajer Koperasi Kredit (KOPDIT) Tuke Jung; (b) Rekaman/manucrip, arsip atau dokumen resmi digunakan sebagai data pendukung yang dapat memperjelas data utama. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data meliputi: (a) Wawancara. Wawancara dilakukan terhadap manajer Koperasi Kredit (KOPDIT) Tuke Jung dengan tujuan mengetahui kondisi operasi koperasi, masalah-masalah yang dihadapi koperasi serta kebijakan-kebijakan atau keputusan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja koperasi; (b) Dokumen. Dokumen dari data Koperasi Kredit (KOPDIT) Tuke Jung adalah laporan keuangan yang dikumpulkan dari laporan hasil RAT tahun 2009-2011.

Satuan Kajian Penilaian tingkat kesehatan koperasi kredit merupakan penilaian Sumber Data yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi kredit dari Jenis sumber data menurut Sutopo berbagai aspek, agar pihak manajemen (2002:53) adalah mencakup secara dapat mengetahui kinerja keuangan menyeluruh meliputi manusia koperasi kredit dan dapat (responden), peristiwa atau aktivitas, mempertangungjawabkan keberhasilan tempat atau lokasi, benda termasuk dan kegagalan pengelolaan koperasi beragam gambar dan rekaman/manucrip, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang serta dokumen maupun arsip. Data atau ditetapkan dalam Rapat Anggota (RAT). informasi yang paling penting untuk Indikator penilaian tingkat kesehatan

6

koperasi kredit berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM N0. 14 tahun 2009tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NOMOR 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan yang terdiri atas Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jati Diri Koperasi. Permodalan lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal (Hendrojogi, 2002:193). Permodalan Unit Simpan Pinjam (USP) berupa modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap terdiri dari modal yang disetorkan pada awal pendirian, modal tambah koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari keuntungan koperasi. Aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan. Pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/ sekelompok orang, atau bisa juga merupakan proses. Manajemen dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya (Hendrojogi, 2002:135).

Efisiensi koperasi adalah seberapa besar kemampuan koperasi melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin. Likuiditas adalah kemampuan KSP atau USP Koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada sebagaimana kemampuan koperasi melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jatidiri Koperasi adalah tujuan dari sebuah koperasi dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. Menganalisis masalah-masalah yang dihadapi koperasi dengan tujuan untuk mengetahui kondisi koperasi dan masalah yang sedang dihadapi koperasi serta memberi solusi untuk pemecahan masalah-masalah yang dihadapi koperasi. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan berpedoman pada rangkaian masalaah dan tujuan teoretis akademis. Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian meliputi beberapa tahap sebagai berikut: (a) Menghitung rasio-rasio Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jati diri Koperasi merujuk pada Laporan Keuangan Koperasi Kredit Tuke Jung Periode 2009-2011; (b) Menghitung nilai, mengalikan dengan bobot dan menentukan skor yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara

7

Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009; (c) Menjumlahkan skor masing-masing aspek berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009; (d) Menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat; (e) Menganalisis masalah-masalah yang dihadapi koperasi kredit dan memberi solusi untuk masingmasing masalah yang dihadapi koperasi kredit.

20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan yang terdiri atas Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jati Diri Koperasi, ditampilkan dalam tabel berikut:

HASIL PENELITIAN Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung Tahun Buku 2009-2011. Hasil penilaian tingkat kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung tahun buku 2009-2011 berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM N0. 14 tahun 2009tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NOMOR

8

Tabel 1. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung Tahun Buku 2009-2011 N0

Aspek Yang Dinilai

1.

Permodalan a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset. b. Rasio Moda l Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Berisiko. c. Rasio Kecukupan Modal sendiri. Kualitas Aktiva Produktif a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan. b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan. c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah. d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

2.

3.

4.

5.

6.

Manajemen a. Manajemen Umum. b. Manajemen Kelembagaan. c. Manajemen Permodalan . d. Manajemen Aktiva. e. Manajemen Likuiditas. Efisiensi a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor. c. Rasio efisiensi pelayanan. Likuiditas a. Rasio Kas. b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Kemandirian dan Pertumbuhan a. Rentabilitas asset. b. Rentabilitas Modal Sendiri. c. Kemandirian Operasional Pelayanan.

2009

Rasio (%) 2010

Nilai 2011

2009

2010

2011

52,42

52,38

52,86

100

100

100

121

118

118,9

100

100

47,93

76,54

60,80

100

100

100

100

1,22

1,28

149,4

1,33

Bobot (%)

Skor

6

2009 15 6

2010 15 6

2011 15 6

100

6

6

6

6

100

100

3

100

100

100

10

3 24 10

3 20,5 10

3 20,5 10

0,26

80

80

80

5

4

4

4

219

1.269

100

100

100

5

5

5

5

50,07

50,79

100

25

25

5

5

1,25

1,25

8 5 4 8 4

8 5 4 8 4

8 5 4 8 4

11,7 2 2,50 2,40 2,40 2,40 7 1

11,7 2 2,50 2,40 2,40 2,40 4 1

104,75

107,71

106,24

0

0

0

4

11,7 2 2,50 2,40 2,40 2,40 4 1

1996

13,12

2.055

25

100

25

4

1

4

1

0,93

2,75

2,78

100

100

100

2

2

2

2

1,85

14,05

5,4

25

100

25

10

7,5 2,5

15 10

7,5 2,5

98,17

98,67

103,6

100

100

100

5

5

5

5

0,52 9,08

0,42 11,05

0,36 0,21

25 100

25 100

25 25

3 3

3,75 0,75 3

3,75 0,75 3

5,5 0,75 0,75

45,67

85,49

116,2

0

0

100

4

0

0

4

9

7.

Jati Diri Koperasi a. Rasio partisipasi bruto. b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA).

93,14

91,02

127 136 Jumlah

92,45

100

100

100

7

103

100

100

100

3

10 7

10 7

10 7

3 75,95

3 82,7

3 73,95

Sumber : Kopdit Tuke Jung, Diolah

1. Dari tabel di atas bahwa tingkat kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM N0. 14 tahun 2009, mengalamai fluktuasi yaitu tahun 2009 termasuk dalam predikat cukup sehat karena memperoleh skor 75,95, tahun 2010 termasuk dalam predikat sehat karena memperoleh skor 82,7 dan tahun 2011 diperoleh skor 73,95 dan termasuk dalam predikat cukup sehat. 2. Fluktuasi terjadi disebabkan dari beberapa aspek yaitu aspek kualitas aktiva produktif, Efisiensi, Likuiditas, serta Kemandirian dan Pertumbuhan tidak dapat memenuhi standar penilaian yang ditentukan. 3. Aspek kualitas aktiva produktif Koperasi Kredit Tuke Jung terletak pada risiko pinjaman bermasalah, dimana pinjaman berisiko mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan total yang cukup besar yaitu tahun 2009 besarnya pinjaman berisiko Rp156.565.500, tahun 2010 sebesar Rp7.721.616.335 atau meningkat sebesar Rp7.565.050.835, sedangkan tahun 2011 sebesar Rp10.543.927.150 atau meningkat sebesar Rp2.822.310815. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dalam

memberi pinjaman kepada anggota tanpa menghitung besarnya pinjaman yang diberikan dengan besarnya agunan yang diberikan anggota. Kebijakan koperasi dalam memberi pinjaman kepada anggota adalah jika besarnya pinjaman di atas Rp5.000.000 agunan yang diberikan berupa sertifikat rumah, BPKB sepeda motor dan mobil serta surat berharga lainnya. Hasil temuan penulis menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat koperasi belum mencerminkan batas besarnya pinjaman dengan agunan secara rinci. Temuan lainnya apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih agunan yang ditarik tidak dapat dilelangkan karena pihak koperasi belum membuat ketentuan atau aturan mengenai pelelangan agunan yang ditarik, sehingga solusi yang diberikan penulis bagi Koperasi Kredit Tuke Jung agar dalam melayani atau memberi pinjaman kepada anggota harus mengkaji dan menghitung besarnya agunan jumlahnya harus lebih besar dari jumlah pinjaman yang akan diberikan dengan membuat kebijakan pemberian pinjaman dengan agunan yang secara rinci dan lebih jelas misalnya besarnya pinjaman sebesar

10

Rp5.000.000, agunannya adalah BPKB sepeda motor, untuk pinjaman sebesar Rp10.000.000-25.000.000 agunannya adalah BPKB mobil, dan untuk besarnya pinjaman diatas Rp25.000.000 agunannya adalah sertifikat tanah dan rumah. Koperasi juga harus membuat ketentuan atau aturan bahwa untuk agunan yang disita oleh pihak koperasi dalam jangka waktu tertentu harus dilelangkan, agar dapat menutupi pinjaman macet atau pinjaman yang tak tertagih yang terjadi. 4. Aspek efisiensi terletak pada beban operasi anggota dan beban usaha yang sangat besar, dibadingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap jasa keuangan yang diberikan oleh koperasi Kredit Tuke Jung. Beban operasi anggota sangat besar terjadi karena biaya untuk bunga hutang silang pinjam daerah , dan biaya risiko meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Hasil temuan penulis bahwa bunga untuk hutang silang pinjam daerah adalah sebesar 18% sampai 22% pertahun, dan pemberian pinjaman kepada anggota dimana koperasi tidak menentukan berapa batas jumlah pinjaman yang harus dilayani, tetapi koperasi selalu melayani dan memenuhi pinjaman yang diusulkan oleh anggota tanpa melihat besarnya modal yang dimilki, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pinjaman anggota, koperasi harus berhutang pada koperasi sekunder yang disebut silang pinjam daerah dengan bunga yang cukup besar,

sehingga solusinya Koperasi Kredit Tuke Jung harus membuat ketentuan atau aturan mengenai batasan besarnya pelayanan pinjaman kepada anggota, yaitu besarnya pinjaman yang dilayani harus sesuai dengan modal yang dimiliki, sehingga dalam memberikan pelayanan pinjaman tanpa harus berhutang pada koperasi sekunder. Untuk jangka panjang koperasi harus menekan biaya-biaya tersebut dengan cara mengusulkan penurunan bunga untuk silang pinjam daerah dan selektif dalam memberi pinjaman kepada anggota, agar tidak terjadi pinjaman yang bermasalah sehingga tidak adanya biaya risiko yang dikeluarkan oleh koperasi. 5. Aspek likuiditas terletak pada besarnya kewajiban lancar, yang harus dipenuhi koperasi Kredit Tuke Jung dalam satu tahun buku dibandingkan dengan jumlah kas. Hal ini terjadi karena hutang silang pinjam daerah yang sangat besar. Silang pinjam daerah adalah suatu bentuk pinjaman koperasi primer (Koperasi Kredit Tuke Jung) pada koperasi skunder (PUSKOPDIT) untuk memenuhi kebutuhan pinjaman anggota. Hasil temuan bahwa perkembangan modal Koperasi Kredit Tuke Jung mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga harusnya koperasi mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi kenyataannya koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka permasalahannya terletak pada pemberian pinjaman kepada anggota

11

dimana koperasi tidak menentukan berapa batas jumlah pinjaman yang harus dilayani, tetapi koperasi selalu melayani dan memenuhi pinjaman yang diusulkan oleh anggota tanpa melihat besarnya modal yang dimilki, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pinjaman anggota, koperasi harus berhutang pada koperasi sekunder yang disebut silang pinjam daerah. Solusinya, Koperasi Kredit Tuke Jung harus membuat ketentuan atau aturan mengenai batasan besarnya pelayanan pinjaman kepada anggota, yaitu besarnya pinjaman yang dilayani harus sesuai dengan modal yang dimiliki, sehingga dalam memberikan pelayanan pinjaman tanpa harus berhutang pada koperasi sekunder. 6. Aspek kemandirian dan pertumbuhan terletak pada SHU dan partisipasi anggota terhadap jasa keuangan koperasi yang diperoleh lebih kecil dari beban usaha dan beban perkoperasian. Solusinya, Koperasi Kredit Tuke Jung harus menekan beban usaha dan perkoperasian (bunga hutang silang pinjam daerah, dan biaya resiko) agar dapat meningkatkan SHU yang diperoleh sehingga koperasi dapat melayani masyarakat secara mandiri dan meningkatkan pertumbuhan koperasi. Masalah-masalah secara umum yang dihadapi Koperasi Kredit Tuke Jung diperoleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap bapak manajer Koperasi Kredit Tuke Jung diperoleh beberapa masalah yang dihadapi

koperasi. Manajer menyatakan beberapa masalah sebagai berikut: “Berkaitan dengan kelembagaan dalam hal legalitas salah satunya adalah perubahan UndangUndang dari UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Koperasi Kredit Tuke Jung dalam menjalankan kegiatan operasional belum menerapkan sesuai perubahan Undang-Undang yang berlaku”. Dari jawaban wawancara diatas menggambarkan bahwa Koperasi Kredit Tuke Jung sampai sekarang dalam menjalankan kegiatan operasional masih mengikuti peraturan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga solusi yang diberikan oleh peneliti adalah koperasi dalam menjalankan kegiatan operasional, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga harus mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan peraturan Undang-Undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Masalah berikut yang disampaikan bapak manajer dalam wawancara adalah:

12

“Berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan koperasi dan kinerja koperasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Sikka, itu dilakukan hanya pada saat RAT dan disampaikan secara lisan. Sedangkan untuk audit dari akuntan publik belum pernah dilakuakan, sudah dilakukan audit pada tahun 2008 tapi dilakukan oleh pihak dari Inkopdit dan Puskopdit”. Dari jawaban wawancara diatas menggambarkan bahwa Koperasi Kredit Tuke Jung belum dilakukan penilaian tingkat kesehatan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Sikka dan belum diaudit oleh akuntan publik. Dari hasil wawancara ini solusi yang diberikan peneliti untuk koperasi adalah Koperasi Kredit Tuke Jung harus dilakukan penilaian tingkat kesehatan dari Dinas Koperasi Kabupaten Sikka dan dibuatkan secara secara tertulis hasil penilaian tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan dilakukan agar menjadi pegangan bagi pengurus dan manajemen agar dapat mengetahui tingkat kesehatan, kinerja keuangan dan perkembangan koperasi. Koperasi Kredit Tuke Jung juga harus diaudit oleh akuntan publik, karena berdasarkanPeraturan Menteri Koperasi dan UKM N0.14 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi, bahwa Koperasi Kredit atau Unit Simpan Pinjam harus dinilai tingkat kesehatan oleh pemerintah dalam hal ini

Dinas Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi. Koperasi Kredit atau Unit Simpan Pinjam yang volume pinjaman diatas Rp1.000.000.000, harus diaudit oleh akuntan publik. Masalah lainnya yang disampaikan bapak manajer dalam wawancara adalah: “Berkaitan dengan penyitaan aguanan. Penyitaan aguanan sudah dilakukan tetapi barang aguanan yang disita tidak bisa dilelang”. Dari jawaban wawancara diatas menggambarkan bahwa Koperasi Kredit Tuke Jung belum memiliki ketentuan atau aturan yang mengatur tentang pelelangan agunan yang telah disita. Dari hasil ini solusi yang diberikan peneliti untuk koperasi adalah pengurus dan manajemen harus membuat sebuah aturan atau ketentuan tentang pelelangan agunan, agar agunan yang disita dapat dilelang sehingga memberi manfaat bagi koperasi yaitu dapat menutupi pinjaman macet atau pinjaman yang tak tertagih. KESIMPULAN Hasil penilaian tingkat kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung dari ketujuh aspek yaitu Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jati Diri tahun 2009 dan 2011 masuk dalam predikat cukup sehat, sedangkan tahun 2010 masuk

13

dalam predikat sehat. Dari hasil penilaian tingkat kesehatan menggambarkan kinerja keuangan Koperasi Kredit Tuke Jung cukup baik. Koperasi Kredit Tuke Jung dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki pinjaman berisiko yang sangat besar, beban operasi anggota dan beban usaha yang sangat besar, hutang silang pinjam daerah yang sangat besar, belum mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara keseluruhan, kecilnya SHU, tidak membuat batasan besarnya pinjaman yang diberikan kepada anggota. Koperasi Kredit Tuke Jung sampai sekarang dalam menjalankan kegiatan operasional masih mengikuti peraturan Undang-Undang lama yaitu UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi Kredit Tuke Jung belum dilakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Sikka dan belum diaudit oleh akuntan publik, dan Koperasi Kredit Tuke Jung belum memiliki ketentuan atau aturan yang mengatur tentang pelelangan agunan yang telah disita. DAFTAR PUSTAKA Anoraga. 2003. Dinamika Koperasi. Jakarta: Rineka Cipta. Creswell, J. W. 1998. Qualitatif Inquiry and Research Design. California:Sage Publications, Inc. Djayani, N. 1995. Analisis Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Melakukan Akuisisi Pada

Perusahaan Yang Go Publik Di Indonesia. Tesis, Program Studi Manajemen Keuangan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Fuad, M. 1999. Analisis Kinerja Keuangan KUD Mandiri di Kabupaten Dati II Malang. Tesis, Program Studi Manajemen Keuangan Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya Malang. Hendrojogi. 2002. Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek. Jakarta: Penerbit Rajawali Press. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Karsono, E. 2005.Mengenal Koperasi Indonesia. Bandung: Penerbit CV Lestari. Kasmir. 2004.Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian KesehatanKoperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Jakarta. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tentang Perkoperasian,Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

14

Musianto, L.S., 2002. Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian.Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Univ. Kristen Petra, Surabaya, hal Vol. 4 N0.2,. 123-136. Rudianto. 2006. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo. Sutopo, H.B., 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Buku Satu, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Sugiono, A. dan E. Untung.2008.Panduan Praktis Dasar Analisa. Sutrisno. 2005. Manajemen Keuangan Teori Konsep Dan Aplikasi. Styawan, B. (2009). Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Pasuruan Tahun Buku 2007. Tesis, Program Magister Sains Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Wijiastuti, L. 2011. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Di Kabupaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM RI NO. 20 Tahun 2008.Tesis, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yin, R.K., 1988, Case Study Research: Design and Methods, Revised Edition, London: Sage Publications, The International Professional Publisher.

15

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIKKA (Henrikus Herdi, Maria Nona Dince) Universitas Nusa Nipa Maumere Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka, dan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sikka yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan perkembangan kontribusi. Hasil akhir dari penelitian ,merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dan seberapa besar kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sikka yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Kata Kunci : Kontribusi Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah. PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan Pelaksanaan otonomi daerah peraturan daerah sesuai dengan yang dititikberatkan pada daerah peraturan Perundang – undangan. kabupaten dan kota dimulai dengan Menurut Yani, (2008: 55) bahwa adanya penyerahan kewenangan (urusan) Pajak reklame adalah pajak atas dari pemerintah pusat ke pemerintah penyelenggaraan reklame, yaitu benda, daerah yang bersangkutan. Penyerahan alat, pembuatan atau media menurut berbagai kewenangan dalam rangka bentuk corak ragam untuk tujuan desentralisasi ini tentunya harus disertai komersial, dipergunakan untuk dengan penyerahan dan pengalihan memperkenalkkan, menganjurkan atau pembiayaan. memujikan suatu barang, jasa atau orang Sumber daya yang paling utama ataupun untuk menarik perhatian umum dalam rangka membiayai kelangsungan kepada suatu barang, jasa atau orang hidup daerah otonom adalah Pendapatan ditempatkan atau dilihat, dibaca atau di Asli Daerah (PAD), dimana salah satu dengar dari suatu tempat oleh umum komponen dari PAD tersebut adalah kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. penerimaan dari pajak reklame. Menurut Mardiasmo, (2002 : 132) bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah 16

Penerimaan yang di peroleh dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang pajak daerah, retribusi daerah, hasil dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli perusahaan milik daerah, hasil Daerah yang sah. Tabel 1. Target Dan Realisasi Pajak Reklame Dan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka tahun anggaran 2006-2010. Tahun Anggaran

Pajak Reklame Target Realisasi ( Rp ) ( RP )

Prosentase %

Pendapatan Asli Daerah Target Realisasi ( Rp ) ( Rp )

Prosentase %

2006

35.000.000

39.289.300

112,26

19.289.344.251

15.294.030.977

79,29

2007

34.416.000

34.345.903

99,80

20.274.865.249

17.915.122.792

88,36

2008

34.416.000

34.000.692

98,79

26.346.425.997

23.794.545.547

90,31

2009

34.416.000

32.356.551

94,02

25.727.513.241

21.049.937.900

81,82

2010

51.674.500

39.843.320

77,10

28.802.169.771

24.273.768.053

84,28

Total

189.922.500

179.835.766

94,69

120.440.318.509

102.327.405.269

84,96

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sikka

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pajak Reklame dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun bervariasi dan tidak menggambarkan suatu keadaan yang meningkat prosentasenya. Dari tabel ini juga dapat di katakan bahwa khusus untuk tahun 2007 sampai dengan 2009 realisasi pajak reklame dapat di katakan mendekati 100% sedangkan untuk tahun 2010 hanya sebesar 77,10%. Hal ini memberikan gambaran kinerja keuangan yang perlu di tingkatkan. Demikian halnya dengan realisasi Pendapatan Asli daerah, dimana berdasarkan data tersebut sangat fluktuasi pada setiap tahun. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas,maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka? 2. Bagaimana perkembangan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka? Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadapPendapatan Asli Daerah. 2. Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sikka yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. TINJAUAN TEORETIS Analisis Kontribusi Menurut Simangunsong (2000 : 52) menyatakan bahwa analisis kontribusi adalah suatu analisis yang

17

menggambarkan hubungan antara suatu jumlah pendapatan tertentu dengan jumlah pendapatan yang lain di laporkan keuangan dalam bentuk perbandingan. Dengan alat analisa penulis menggunakan analisa kontribusi yang dikemukakan oleh Budiyuwono (1995 :160) dengan rumus: QXn Pn =

x 100% QYn

Dimana: Pn

:Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang PAD.

QX

:Jumlah Penerimaan Reklame (rupiah).

Pajak

QY

:Jumlah Pendapatan Daerah (rupiah).

Asli

n

: Tahun (periode) tertentu.

Pajak Reklame Menurut Kurniawan, dan Purwanto ( 2004 - 2006 : 73) menyatakan pajak reklame adalah pajak atas dasar penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu : Benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan di dengar dari suatu tempat

oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Reklame sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 5 tahun 1998 tentang Pajak Reklame yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 973.63-1009 Tahun 1998 tanggal 18 November 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 4 seri A Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 2 Januari 1999 diubah sebagai berikut. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan jenis reklame sebagai berikut: 1). Reklame papan billboard: Rp. 200/M2/ hari 2). Reklame pake sinar: Rp. 250/M2/hari 3). Reklame kain : Rp. 200/M2/hari 4). Reklame melekat/stiker: Rp.200/lbr/kesempatan 5). Reklame selebaran : Rp.200/lbr/kesempatan 6). Reklame berjalan : Rp. 4.000/hari 7). Reklame udara : Rp. 10.000/hari 8). Reklame suara : Rp.4.000/hari 9). Reklame film/slide: Rp.10.000/hari 10). Reklame peragaan: Rp.10.000/hari

1).Reklame Papan atau Bilboard. Reklame papan billboard adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik , fibre glass, mika, plastik kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang berbentuk lampu pijar atau antara lain yang bersinar yang di pasang pada tempat yang disediakan berdiri sendiri atau dengan cara di gantungkan atau ditempelkan.

18

2).Reklame pake sinar. Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan lampu. 3).Reklame kain. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, dan atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Reklame kain contohnya adalah umbul – umbul. 4).Reklame melekat / stiker. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara di berikan atau dapat diminta untuk di tempelkan, dipasang, pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum. 5).Reklame selebaran Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat di minta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain. 6).Reklame berjalan. Reklame berjalan adalah reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau dengan tidak dengan suara. Reklame pada Bis yang berjalan dengan iklan ban mobil, jamu tradisional dan mie instans adalah contoh reklame berjalan. 7).Reklame udara. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis. Reklame ini

digunakan pada saat insidentil saja misalnya launching produk. 8).Reklame suara.

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang di ucapkan dengan atau yang di timbulkan dari atau oleh penggunaan alat atau pesawat apapun, Reklame jenis ini jarang sekali digunakan tetapi bukan berarti tidak pernah, karena dirasa kurang efektif untuk berpromosi menurut pendapat para wajib pajak maupun biro reklame. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ‘pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudtan asas desentralisasi’. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari: 1. Pajak daerah, yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di pergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. 2. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena

19

mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang di berikan oleh daerah. 3. Perusahaan daerah. Dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. Dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai ‘Suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah, untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah’. 4. Lain – lain PAD yang sah. Menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Lainlain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004, meliputi: 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2. Jasa giro 3. Pendapatan bunga 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan /atau pengadaan barang dan / jasa oleh daerah. Menurut Wijaya (1992 : 42 ) Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas ( subsidi ). Menurut Samudra (1995 :51) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari pemungutan daerah, retribusi, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah itu digali dan di hasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang analisis berhubungan dengan angka-angka, dengan tujuan untuk membuktikan pernyataan atau menerangkan pengolahan data dengan alat matematika dan dapat dihitung secara parsial. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan Di Pemerintahan Kabupaten Sikka, Flores, NTT. Data yang diperlukan Data yang diperlukan adalah realisasi pajak reklame dan total Pendapatan Asli Daerah (PAD)

20

Kabupaten Sikka tahun anggaran 20062010.

QY N

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode observasi, dokumentasi, wawancara dan interview. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu analisa yang berhubungan dengan angka-angka, dengan tujuan untuk membuktikan pernyataan atau menerangkan pengolahan data dengan alat matematika dan dapat dihitung secara parsial. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah : 1. Menghitung Besarnya Kontribusi Pajak Reklame, dengan menggunakan analisis kontribusi yang dikemukakan oleh Nugroho Budiyuwono (1995 :160)dihitung dengan menggunakan rumus: QXn Pn =

x 100% QYn

:Jumlah Pendapatan Asli Daerah (rupiah). : Tahun (periode) tertentu

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Sikka, dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama 5 tahun, akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil, sehingga dapat membuktikan peranan pajak reklame mempunyai kontribusi yang besar atau kecil terhadap PAD Kabupaten Sikka. Apabila pengaruh kenaikkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan PAD. Bila yang terjadi adalah sebaliknya maka perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Reklame. 2. Perkembangan Kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Sikka. Menurut Munawir S. (2002 : 96) untuk mengetahui perkembangan Kontribusi Pajak Reklame dengan rumus: %

Kontribusi tahun yang di cari -%Kontribusi tahun

sebelumnya Persentase Kontribusi tahun yang dicari

Dimana: Pn QX

: Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menunjang PAD. : Jumlah Penerimaan Pajak Reklame (rupiah).

21

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN Besarnya Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka.

Hasil penelitian kontribusi pajak reklame ditampilkan tabel berikut:

Tabel 2. Kontribusi Pajak Reklame dalam menunjang PAD kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2006 – 2010

Tahun 2006 0,25%

Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang PAD Kabupaten Sikka Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 0,19%

0,14%

0,15%

0,16%

Sumber data : DPPKAD Kabupaten Sikka, Diolah.

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2006 sebesar 0,25% dan pada tahun 2007 sebesar 0,19%, hal ini menandakan bahwa adanya penurunan kontribusi dari tahun 2006 ke tahun 2007. Pada tahun 2008 kontribusi Perkembangan Kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Sikka.

Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,14%, ini menandakan adanya penurunan kontribusi Pajak Reklame dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2009 – 2010 kontribusi Pajak Reklame naik yaitu pada tahun 2009 sebesar 0,15% dan tahun 2010 sebesar 0,16%, ini menandakan bahwa terjadi perubahan kenaikan kontribusi dari tahun – tahun sebelumnya. Hasil perkembangan kontribusi pajak reklame ditampilkan pada tabel berikut:

22

Tabel 2. Perkembangan kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Sikka. Tahun Anggaran 2006 – 2010 Perkembangan Kontribusi Pajak Reklame Tahun 2006

Tahun 2006 – 2007

Tahun 2007 – 2008

0,4% -0,31% -0,35% Sumber data : DPPKAD Kabupaten Sikka, Diolah.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 kontribusi Pajak Reklame sebesar 0,4% dan pada tahun 2007 – 2008 mengalami penurunan persentase yaitu tahun 2007 sebesar 0,31% dan tahun 2008 sebesar 0,35%, dan juga tahun 2009 – 2010 kontribusi Pajak Reklame tidak mengalami perkembangan.

Tahun 2008 – 2009

Tahun 2009 - 2010

0,6%

0,6%

sebuah sumber Pendapatan Daerah yang di unggulkan.

Asli

Hal ini juga di katakan masih banyak faktor yang perlu dicarikan solusinya agar potensi Pajak Reklame dengan nilai kontribusi yang dicapai ini masih harus digalakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka.

Pembahasan

Kontribusi Pajak Reklame Berdasarkan hasil analisis data terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sikka dikatakan sangat penerimaan yang bersumber dari rendah, karena realisasi penerimaan Pajak Reklame dalam menunjang Pajak Reklame sangat kecil bila di kapasitas keuangan daerah otonom bandingkan dengan realisasi yakni Pendapatan Asli Daerah masih Pendapatan Daerah. sangat kecil dan belum merupakan Tabel 3. Target dan RealisasiTahun Anggaran 2006 – 2010 Tahun

Pajak Reklame Target Realisasi 2006 35.000.000 39.289.300 2007 34.416.000 34.345.903 2008 34.416.000 34.000.692 2009 34.416.000 32.356.551 2010 51.674.500 39.843.320 Sumber data : DPPKAD Kabupaten Sikka

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa: 1. Pada tahun 2006 realisasi Pajak Reklame melebihi target sebesar Rp.39.289.300 dan selisihnya

Selisih Rp.4.289.300 ( Rp.70.097 ) ( Rp.415.308 ) ( Rp.2.059.449 ) ( Rp.11.831.180)

sebesar Rp.4.289.300, hal ini menunjukan bahwa kontribusi yang sangat baik karena realisasinya yang diperoleh melebihi target.

23

2. Pada tahun 2007 – 2008 realisasi yang diperoleh sangat jauh dibawah target yaitu tahun 2007 selisih sebesar Rp.70.097 dan tahun 2008 selisihnya meningkat sebesar Rp.415.308 dan tahun 2009 – 2010 meningkat lagi yaitu tahun 2009 sebesar Rp.2.059.449 dan tahun 2010 sebesar Rp.11.831.180. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka semakin menurun. Faktor–faktor yang menyebabkan turunnya realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sikka yaitu: a. Kurangnya tenaga atau personil untuk menagih b. Kurangnya pengawasan terhadap penerimaan Pajak Reklame. c. Kurangnya kesadaran Wajib pajak dalam membayar pajak d. Kurangnya biaya operasional untuk petugas dalam menagih e. Kurangnya koordinasi atau kerjasama antara instansi pengolah Pendapatan Asli daerah khususnya Pajak Reklame. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Besarnya kontribusi dari Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat rendah, tidak sesuai dengan yang ditargetkan. 2. Kontribusi dari penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2006 sebesar 0,25% dan pada tahun 2007 sebesar 0,19%. Hal ini menandakan bahwa adanya penurunan kontribusi dari tahun 2006 ke tahun 2007. Pada tahun 2008 kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,14%. Ini menandakan adanya penurunan kembali kontribusi Pajak Reklame dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2009 – 2010 kontribusi Pajak Reklame naik yaitu pada tahun 2009 sebesar 0,15% dan tahun 2010 sebesar 0,16%. Ini menandakan bahwa terjadi perubahan kenaikan kontribusi dari tahun sebelumnya. Disini dapat dilihat bahwa besarnya kontribusi dari penerimaan Pajak Reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka masih sangat rendah. 3. Pada tahun 2006 perkembangan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,4%. Dan pada tahun 2007 mengalami penurunan dengan persentase 0,31%. Kemudian pada tahun 2008 kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami penurunan sebesar 0,35%. Dan

24

pada tahun 2009 – 2010 kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perkembangan. 4. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan – penurunan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sikka pada tahun 2006 – 2010, yaitu kurangnya tenaga atau personil untuk menagih, kurangnya pengawasan terhadap penerimaan Pajak Reklame, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, kurangnya biaya operasional untuk petugas dalam menagih, dan kurangnya koordinasi atau kerjasama antara instansi pengolah Pendapatan Asli Daerah khusunya Pajak Reklame. DAFTAR PUSTAKA Burton, Richard dan B. Ilyas, Purwanto. 2007. Hukum Pajak. Jakarta Kurniawan, Panca dan Purwanto, Agus. 2004. Pajak Daerah dan RetribusiDaerah di Indonesia.Malang Munawir, S. 2002. Analisis Informasi Keuangan. Yogyakarta: Liberty. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi. ………..…, 2006. Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi.

………….., 2008.Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi. Nugroho, Budiyuwono.1995. Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Klaten; Skripsi Sarjana ( tidak dipublikasikan).FE.UII Yogyakarta. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pajak Reklame. Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Rincian Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka Tahun 2005 – 2009. Supramono, dan Damayanti Woro , Theresia. 2005. Perpajakan Indonesia. Jakarta Siregar. 2001. Otonomi Daerah. Yogyakarta: Liberty. Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

25

T. Guritno. 1992. Kamus Ekonomi. Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Pusat Dan Daerah di Indonesia Yani, Ahmad. 2008 . Hubungan Keuangan Antara Pemerintah . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

26

ANALISIS PENILAIAN PERSEDIAAN MENGGUNAKAN METODE FIRST IN FIRST OUT (FIFO) DAN LAST IN FIRST OUT (LIFO) PADA ROXY SWALAYAN MAUMERE (Yosefina Andia Dekrita, Dionisius Dewa) Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang jadi, akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Dalam perusahaan dagang persediaan barang dagangan merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya persediaan barang dagangan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaaan konsumen dan secara otomatis kegiatan operasional perusahaan tidak akan berjalan atau berhenti. Oleh karena itu untuk mengendalikan ketersediaan persediaan barang dagang, perusahaan dagang secara sistematis akan selalu menyelenggarakan catatan persediaan guna menilai besarnya persediaan yang ada. Dalam ilmu akuntansi terdapat tiga metode penilaian persediaan yaitu metode FIFO, LIFO, Rata-rata. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan metode FIFO dan LIFO. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu dengan menganalisis data persediaan perusahaan menggunakan metode FIFO dan LIFO. Selanjutnya membandingkan hasil dari nilai persediaan dan harga pokok dan laba kotor yang diperoleh dari ke dua metode penilaian persediaan tersebut. Yang kemudian digunakan sebagai dasar pengajuan saran kepada perusahaan untuk penerapan metode penilaian persediaan mana yang terbaik digunakan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa metode FIFO ini akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling besar, HPP yang paling kecil dan laba kotor yang paling besar. Namun sebaliknya, jika perusahaan menggunakan metode LIFO dalam menilai persediaan akhirnya, maka penggunaan metode LIFO ini akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling kecil, HPP yang paling besar dan laba kotor yang paling kecil. Metode penilaian persediaan FIFO (First In First Out) merupakan metode yang paling tepat guna diterapkan pada Roxy Swalayan Maumere. Kata Kunci: Penilaian Persediaan Menggunakan Metode First In First Out (Fifo) Dan Last In First Out (Lifo)

27

Pendahuluan Latar Belakang Perusahaan dagang dan perusahaan jasa sama-sama menjual produk, perbedaannya adalah bahwa produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa penawaran produk berupa jasa sedangkan perusahaan dagang berupa penawaran produk barang dagang. Aktivitas perusahaan dagang meliputi pembelian barang dari supplier (pemasok) dan kemudian menjual kembali barang dagangan yang telah dibelinya tersebut kepada konsumen/ pelanggan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Ketika barang dagangan dijual, nilai transaksi penjualan ini akan dilaporkan sebagai pendapatan penjualan dan harga pokok dari barang yang dijual akan diakui sebagai beban yang dinamakan harga pokok penjualan. Pendapatan penjualan setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan akan diperoleh laba kotor. Barang dagangan yang masih tersedia (tidak terjual) sampai dengan akhir periode akuntansi dinamakan persediaan barang dagangan. Dalam perusahaan dagang persediaan barang dagangan merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya persediaan barang dagangan perusahaan tidak dapat memenuhi

permintaaan konsumen dan secara otomatis kegiatan operasional perusahaan tidak akan berjalan atau berhenti. Oleh karena itu untuk mengendalikan ketersediaan persediaan barang dagang, perusahaan dagang secara sistematis akan selalu menyelenggarakan catatan persediaan untuk menentukan besarnya barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan juga berapa yang telah laku terjual. Selain itu dengan pencatatan yang sistematis kekurangan atau kelebihan persediaan barang dagangan tidak akan terjadi. Perlu diingat kelebihan persediaan barang dagangan akan berpengaruh buruk bagi perusahaan karena biaya operasional perusahaan akan semakin besar sehingga berdampak pada berkurangnya laba perusahaan. Roxy Swalayan merupakan swalayan yang pertama kali berdiri di kota Maumere dan berdiri pada tahun 2009.Seperti pada umumnya swalayan yang mendistribusikan barang jadi, persediaan merupakan hal yang paling penting dan harus sangat diperhatikan. Pada Roxy swalayan pembelian barang-barang dagangan (persediaan) dilakukan berkala pada tiap tahunnya, sehingga dalam tiap bulan minimal satu kali barang yang masuk. Namun proses pemesanan barang ini dilakukan sebelum atau menjelang barang yang bersangkutan habis. Kebijakan ini diambil sebagai

28

pertimbangan mengenai kapasitas gudang yang relatif sempit sehingga dapat menghindari over load barang dan memperkecil biaya penggudangannya. Untuk pengendalian persediaan yang baik manajemen membagi dua bagian karyawan yaitu bagian gudang dan bagian toko, sehingga alur barang dapat dikendalikan dengan baik dan bila terjadi habisnya stok persediaan, kerusakan barang atau adanya barang yang kadaluarsa dapat segera diketahui. Namun terkadang kurang terjadi kerjasama yang baik antara bagian gudang dan toko yaitu salah satunya dari segi pemesanan barang. Dalam hal ini bagian toko yang bertugas melakukan pemesanan barang hanya memperhatikan kekurangan barang di bagian toko saja tanpa melakukan pengecekkan stok barang di gudang terlebih dahulu, sehingga bila stok barang di gudang masih ada maka pada saat barang pesanan datang akan terjadi kelebihan persediaan. Terkadang juga terjadi barang yang dipesan tidak sesuai dengan lembar permintaan order barang, baik dari segi kuantitas maupun jenis barangnya dan hal tersebut tidak terlacak karena kurangnya perhatian bagian gudang yang bertugas menerima barang dari pemasok.

nilainya berbeda dengan nilai persediaan barang yang lama (terutama bila terjadi kenaikan harga) maka bagian gudang akan menaikkan semua nilai persediaan sesuai dengan nilai persediaan baru, walaupun pada saat itu masih ada persediaan barang yang digudang. Selain itu dalam Roxy swalayan pelayanan terhadap konsumen juga merupakan hal suatu yang diutamakan. Dalam penelitian yang dilakukan peniliti mengambil 2 jenis barang yaitu: Daia Bunga 900 gram dan Minyak Goreng Filma 2 liter.

Penilaian persediaannya Roxy Swalayan tidak menganut sistem FIFO, LIFO atau rata-rata, hal ini dapat disimpulkan karena pada waktu terjadi pembelian persediaan yang

29

Tabel 1.1 Pembelian dan Penjualan Daia Bunga 900 gram tahun 2012 Tanggal Unit 1 Januari 21 Januari 120 31 Januari 11 Februari 120 29 Februari 2 Maret 120 31 Maret 13 April 120 30 April 3 Mei 120 31 Mei 30 Juni 11 Juli 120 31 Juli 3 Agustus 120 29 Agustus 120 31 Agustus 30 September 18 Oktober 120 31 Oktober 30 November 20 Desember 120 31 Desember Sumber : Roxy Swalayan

Pembelian Harga Satuan

Penjualan Unit

Saldo Awal Unit Harga Satuan 523 11.000

11.000 98

14.000

109

14.000

112

14.000

85

14.000

116 124

14.000 14.000

96

14.000

84 119

14.000 14.000

102 101

14.000 14.000

110

14.000

11.250 11.250 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.450

Berdasarkan tabel diatas terlihat saldo awal persediaan adalah 523 unit dengan harga satuan sebesar Rp 11.000,00. Selanjutnya perusahaan melakukan 10 kali pembelian barang dagangan yaitu masing-masing sebanyak 120 unit dengan harga yang terus mengalami kenaikan yaitu mulai dari harga Rp 11.000,00 hingga mencapai Rp 11.450,00. Kemudian perusahaan juga melakukan beberapa kali penjualan yaitu sebagai berikut: pada 31 Januari sebesar 98 unit, 29 Februari sebesar 109 unit, 31 Maret

sebesar 112 unit, 30 April sebesar 85 unit, 31 Mei sebesar 116 unit, 30 Juni sebesar 124 unit, 31 Juli sebesar 96 unit, 31 Agustus sebesar 84 unit, 30 September sebesar 119 unit, 31 Oktober sebesar 102 unit, 30 November sebesar 101 unit, 31 Desember sebesar 110 unit, dengan harga per unit sebesar Rp 14.000,00.

30

Tabel 1.2 Pembelian dan Penjualan Minyak Goreng Filma 2 liter tahun 2012 Tanggal Unit 1 Januari 31 Januari 1 Februari 30 10 Februari 30 29 Februari 31 Maret 13 April 30 26 April 30 30 April 31 Mei 5 Juni 12 12 Juni 30 30 Juni 3 Juli 18 18 Juli 18 31 Juli 31 Agustus 1 September 18 30 September 4 Oktober 30 31 Oktober 30 November 31 Desember Sumber : Roxy Swalayan

Pembelian Harga Satuan

Penjualan Unit 7

29.000

11 13

29.000 29.000

9 7

29.000 29.000

12

29.000

14 21

29.000 29.000

29

29.000

28 31 35

29.000 29.000 29.000

Saldo Awal Unit Harga Satuan 53 25.000

25.500 25.500 25.500 25.500 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

Berdasarkan tabel diatas terlihat saldo awal persediaan adalah 53 unit dengan harga satuan sebesar Rp 25.000,00. Selanjutnya perusahaan melakukan 10 kali pembelian barang dagangan dengan jumlah yang beragam yaitu sebanyak 12, 18 dan 30 unit dengan harga yang terus mengalami kenaikan yaitu mulai dari harga Rp 25.500 hingga mencapai Rp 26.000,00. Kemudian perusahaan juga melakukan beberapa kali penjualan yaitu sebagai berikut: pada

31 Januari sebesar 7 unit, 29 Februari sebesar 11 unit, 31 Maret sebesar 13 unit, 30 April sebesar 9 unit, 31 Mei sebesar 7 unit, 30 Juni sebesar 12 unit, 31 Juli sebesar 14 unit, 31 Agustus sebesar 21 unit, 30 September sebesar 29 unit, 31 Oktober sebesar 28 unit, 30 November sebesar 31 unit, 31 Desember sebesar 35 unit, dengan harga per unit sebesar Rp 26.000,00.

31

Dalam ilmu akuntansi terdapat dua sistem yang lazim dipakai dalam mencatat persediaan barang dagangan, yaitu sistem pencatatan periodik merupakan sistem pencatatan persediaan dimana kuantitas persediaan ditentukan secara periodik yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stock opname, dan sistem pencatatan perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan di mana pencatatannya yang up-to-date terhadap barang persediaan, yaitu pencatatannya selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Di dalam sistem pencatatan persediaan ini terdapat metode penilaian persediaan, sehingga dengan metode ini akan diketahui nilai persediaan akhir perusahaan. Metode penilaian persediaan ini dijabarkan menjadi tiga metode yaitu metode FIFO; harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan, LIFO; harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan, metode rata-rata; harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Penerapan metode FIFO, LIFO dan Rata-Rata dalam penilaian persediaan akan berpengaruh terhadap

perhitungan Harga Pokok Penjualan dan Laba perusahaan. Besarnya Harga Pokok Penjualan dan Laba perusahaan akan berbeda untuk masing-masing metode penilaian persediaan. Rumusan Masalah 1. Bagaimana penilaian persediaan dengan menggunakan metode FIFO dan LIFO pada Roxy Swalayan Maumere. 2. Metode penilaian persediaan manakah yang paling tepat diterapkan pada Roxy Swalayan Maumere. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui nilai persediaan akhir barang dagangan pada Roxy Swalayan Maumere. 2. Untuk mengetahui perbedaan yang timbul dari penerapan metode FIFO dan LIFO dalam penilaian persediaan pada Roxy Swalayan Maumere, sehingga dapat mengambil keputusan metode manakah yang paling tepat guna diterapkan dalam perusahaan. TINJAUAN TEORETIS Persediaan Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang

32

yang akan dijual. Kieso Donald dkk (2008:402) Sedangkan menurut PSAK 14 (revisi 2008) mendefinisikan persediaan sebagai asset yang; (i) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; (ii) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut: (iii) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jadi persediaan merupakan sejumlah barang yang disediakan dengan cara dibeli untuk memenuhi permintaan dari pelanggan, dengan cara dijual, yang tidak mengalami proses lebih lanjut di dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan perubahan bentuk dari barang yang bersangkutan. Sistem Pencatatan Persediaan a. Sistem

Persediaan

Periodik

(Periodik Inventory System) Dalam sistem ini kuantitas persediaan ditentukan secara periodik atau setahun sekali. Kieso Donald dkk (2008:404) Menurut Dwi Mertani dkk (2012:250) sistem persediaan periodik merupakan sistem pencatatan persediaan di mana kuantitas persediaan ditentukan secara periodik yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang dilakukan secara stock opname. Menurut jurnal ilmiah Jatu Arifa Fahmi Persediaan yang merupakan komponen cost of

goods sold (CGS) maka perhitungan kuantitas persediaan yang dilakukan dengan stock opname tergantung dari kelengkapan data atau catatan dan perhitungan barang. Dengan cara ini perhitungan persediaan yang dibebankan pada CGS ada kemungkinan overstatement, karena hanya membandingkan dan menghitung jumlah barang yang dimiliki dikurangi dengan persediaan akhir. Sehingga kalau terjadi adanya barang yang hilang, rusak, menguap, turun kualitasnya dsb, maka hal ini bila tidak terungkap akan menyebabkan laporan laba–rugi tidak atau kurang informatif. Karena tidak ada catatan mutasi persediaan barang maka harga pokok penjualan juga tidak dapat diketahui sewaktuwaktu. Harga pokok penjualan baru dapat dihitung apabila persediaan akhir sudah dihitung. Perhitungan harga pokok penjualan dilakukan dengan cara sebagai berikut: Persediaan barang awal Rp.xxx Pembelian

xxx (+)

Brg tersedia untuk dijual Persediaan barang akhir Harga Pokok Penjualan b. Sistem

Perpetual

Rpxxx xxx (-) Rp xxx (Perpetual

Inventory System)

33

Sistem ini secara terus menerus melacak perubahan akun persediaan. Yaitu, semua pembelian dan penjualan (pengeluaran) barang dicatat secara langsung ke akun persediaan pada saat terjadi. Sistem persediaan perpetual menyediakan catatan yang berkelanjutan tentang saldo baik dalam akun persediaan maupun akun harga pokok penjualan. Kieso Donald dkk (2008:404)

Menurutt Dwi Mertani dkk (2012:250) sistem persediaan perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan di mana pencatatannya yang up-to-date terhadap barang persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Berikut ini adalah contoh kartu persediaan yang dikemukakan oleh Hery (2011:157)

Gambar 2.1 Kartu Persediaan Tgl

Pembelian Unit

HP

Harga Pokok Penjualan Total

Unit

Metode Penilaian Persediaan a. Metode Penilaian Persediaan FIFO Metode FIFO diasumsikan bahwa barang-barang digunakan (dikeluarkan) sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode ini mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan (dalam perusahaan manufaktur) atau dijual (dalam perusahaan

HP

Total

Saldo Persediaan Unit

HP

Total

dagang). Karena itu, persediaan yang tersisa merupakan barang yang yang dibeli paling terakhir. Kieso Donald dkk (2008:418) b. Metode Penilaian Persediaan LIFO Dengan menggunakan metode LIFO, harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan.

34

Dalam hal ini, tidak berarti bahwa unit atau barang yang terakhir kali dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali akan dijual. Dengan menggunakan metode LIFO, yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli. Hery (2011:161). Pembelian Menurut Soemarso (2007:208) pembeliaan (purchase) adalah akun yang digunakan untuk mencatat semua pembeliaan barang dagangan dalam suatu periode. Selain itu menurut Mulyadi (2008:316) pembelian adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui pertukaran, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Sedangkan menurut Hery (2009:100), dalam perusahaan dagang pembelian dilakukan dengan dijual kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk barang, sedangkan pada perusahaan manufaktur pembelian dilakukan dengan merubah kembali bentuk. Berdasarkan pengertian diatas,dapat diartikan bahwa pembelian adalah suatu proses atau perbuatan membeli barang baik lokal maupun impor yang dijualkembali pada perusahaan dagang dan diubah bentuknya kemudian dijual pada

perusahaan manufaktur. Penjualan Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Menurut Herry Simamora (2004:204) penjualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa. Selain itu menurut Chairul Marom (2002:28) penjualan artinya penjualan barang dagangan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasanya dilakukan secara umum. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah pengalihan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual kepada pihak pembali yang disertai penyerahan imbalan atau pembayaran. METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian Menurut Sumanto (1995) metode penelitian kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial di jabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator.

35

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu dengan menganalisis data persediaan perusahaan menggunakan metode FIFO dan LIFO. Selanjutnya membandingkan hasil dari nilai persediaan dan harga pokok yang diperoleh dari ke dua metode penilaian persediaan tersebut. Yang kemudian digunakan sebagai dasar pengajuan saran kepada perusahaan untuk penerapan metode penilaian persediaan mana yang terbaik digunakan oleh perusahaan. Obyek Penelitian Penelitian

dan

Tempat

Obyek Penelitian Obyek penelitian yang diambil oleh penelitian adalah data persediaan perusahaan pada tahun 2012. Tempat Penelitian Peneliti melakukan penelitian di Roxy Swalayan Maumere. Teknik pengumpulan data Study pustaka Menurut M. Hariwijaya dan Triton (2011:63) teknik ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.

Peneliti mengambil data dari beberapa referensi buku-buku yang berisikan pendapat-pendapat para ahli serta beberapa jurnal ilmiah. Observasi Peneliti melakukan pengamatan dari kegiatan karyawan bagian gudang mulai dari penerimaan barang dari pemasok, melakukan mutasi barang, serta pengisian form stok barang. Dokumentasi Peneliti mengambil data dari dokumendokumen yang dimiliki oleh perusahaan yaitu data persediaan dan data pendapatan pada tahun 2012. Metode Analisis Data Penilaian persediaan menggunakan metode penilain persediaan FIFO dan LIFO. Dari kedua metode tersebut akan diperoleh persediaan akhir yaitu sebagai berikut menurut Hery (2011:164) Dalam rumus ini nilai penjualan akan berbeda pada metode FIFO dan LIFO karena perbedaan asumsi Harga Pokok Penjualan yang diterapkan yaitu sebagai berikut: 1. Penjualan FIFO : Harga Pokok dari barang dagangan yang pertama kali dibeli adalah yang diakui pertama kali sebagai Harga Pokok Penjualan 2. Penjualan LIFO : Harga Pokok dari barang dagangan yang terakhir kali dibeli adalah yang diakui pertama kali sebagai Harga Pokok Penjualan

36

Setelah mendapatkan nilai dari persediaan akhir selanjutnya mencari harga pokok persediaan dan laba kotor dari kedua metode tersebut. Berikut ini rumus-rumus yang digunakan menurut Hery (2011:157): 1 Harga Pokok Penjualan = Persediaan Awal + Harga Pokok Pembelian – Persediaan Akhir

Laba kotor = Penjualan bersih – Harga Pokok

Persediaan Akhir = Persediaan Awal + Pembelian - Penjualan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Metode penilaian persediaan FIFO dan LIFO dalam sistem pencatatan periodik Daia Bunga 900 gram 1. Metode FIFO Daia Bunga 900 gram Metode FIFO (First In First Out) mengasumsikan bahwa Harga Pokok dari barang yang pertama kali dibeli akan ditetapkan sebagai harga pokok penjualan yang pertama kali. Dengan menggunakan data di atas dan harga jual per unit adalah Rp 14.000,00, maka besarnya nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan dan laba kotor adalah:

37

Tgl Unit 1/1/2012 21/1/2012 31/1/2012 11/2/2012

Tabel 4.1 Metode penilaian persediaan FIFO dalam sistem pencatatan periodik Daia Bunga 900 gram (Dalam satuan rupiah) Pembelian Penjualan Saldo Persediaan HP Total Unit HP Total Unit HP Total

120

11.000

1.320.000

120

11.250

1.350.000

98

11.000

1.078.000

109

11.000

1.199.000

112

11.000

1.232.000

85

11.000

935.000

31/5/2012

116

11.000

1.276.000

30/6/2012

123 1

11.000 11.250

1.353.000 11.250

96

11.250

1.080.000

31/8/2012

84

11.250

945.000

30/9/2012

59 60

11.250 11.300

663.750 678.000

102 101

11.300 11.300

1.152.600 1.141.300

110

11.300

1.243.000

29/2/2012 2/3/2012

120

11.250

1.350.000

31/3/2012 13/4/2012

120

11.300

1.356.000

30/4/2012 3/5/2012

11/7/2012

120

120

11.300

11.300

1.356.000

1.356.000

31/7/2012 3/8/2012

120

11.300

1.356.000

29/8/2012

120

11.300

1.356.000

18/10/2012 31/10/2012 30/11/2012 20/12/2012

120 120

11.300 11.450

1.356.000 1.374.000

31/12/2012 1200

13.530.000

1256

13.987.900

523 643 545 545 120 436 120 436 240 324 240 324 240 120 239 240 120 239 240 240 123 240 240 239 240 239 360 143 360 143 480 143 600 59 600 540

11.000 11.000 11.000 11.000 11.250 11.000 11.250 11.000 11.250 11.000 11.250 11.000 11.250 11.300 11.000 11.250 11.300 11.000 11.250 11.300 11.000 11.250 11.300 11.250 11.300 11.250 11.300 11.250 11.300 11.250 11.300 11.250 11.300 11.250 11.300 11.300

5.753.000 7.073.000 5.995.000 5.995.000 1.350.000 4.796.000 1.350.000 4.796.000 2.700.000 3.564.000 2.700.000 3.564.000 2.700.000 1.356.000 2.629.000 2.700.000 1.356.000 2.629.000 2.700.000 2.712.000 1.353.000 2.700.000 2.712.000 2.688.750 2.712.000 2.688.750 4.068.000 1.608.750 4.068.000 1.608.750 5.424.000 1.608.750 6.780.000 663.750 6.780.000 6.102.000

660 558 457 457 120 347 120 467

11.300 11.300 11.300 11.300 11.450 11.300 11.450

7.458.000 6.305.400 5.164.100 5.164.100 1.374.000 3.921.100 1.374.000 5.295.100

38

Dari tabel diatas dapat diketahui: 

Persediaan Akhir = Persediaan Awal + Pembelian - Penjualan

Dengan menggunakan data di atas dan harga jual per unit adalah Rp 14.000,00, maka besarnya nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan dan laba kotor adalah:

Rp5.753.000,00 + Rp13.530.000,00 – Rp13.987.900,00 = Rp5.295.100,00 Nilai persediaan akhir ini terdiri atas dua lapis yaitu: Rp3.921.100,00 (347 unit @Rp11.300,00) dan Rp1.374.000,00 (120 unit @Rp11.450,00).  HPP = Persediaan Awal + Harga Pokok Pembelian – Persediaan Akhir

Rp5.753.000,00 + Rp13.530.000,00 Rp5.295.100,00 = Rp13.987.900,00 

Laba kotor = Penjualan bersih – Harga Pokok Penjualan

(1.256 x Rp14.000,00) - Rp13.987.900,00 = Rp17.584.000,00 - Rp13.987.900,00 = Rp3.596.100,00

Penjualan bersih didapat dari penjualan sebesar 1.256 unit dikalikan dengan harga jual perunit sebesar Rp 14.000,00. Metode LIFO Daia Bunga 900 gram Metode LIFO (Last In First Out) mengasumsikan bahwa Harga Pokok dari barang yang terakhir dibeli akan ditetapkan sebagai harga pokok penjualan yang pertama kali.

39

Tabel 4.2 Metode penilaian persediaan LIFO dalam sistem pencatatan periodik Daia Bunga 900 gram (Dalam satuan rupiah) Pembelian Penjualan Saldo Persediaan

Tgl Unit

HP

Total

Unit

HP

Total

1/1/2012 21/1/2012

120

11.000

1.320.000

31/1/2012 11/2/2012

98 120

11.250

109 120

11.250

112 120

11.300

85

120

11.300

116

30/6/2012

120

11.300

11.300

11.300

960.500

11.300

1.310.800

39

11.300

440.700

19

11.250

213.750

66

11.000

726.000

96 120

1.260.000

1.356.000

31/7/2012 3/8/2012

11.250

1.356.000

31/5/2012

11/7/2012

1.226.250

1.356.000

30/4/2012

3/5/2012

11.250

1.350.000

31/3/2012 13/4/2012

1.078.000

1.350.000

29/2/2012 2/3/2012

11.000

1.356.000

11.300

1.084.800

Unit

HP

Total

523

11.000

5.753.000

643

11.000

7.073.000

545

11.000

5.995.000

545

11.000

5.995.000

120

11.250

1.350.000

545

11.000

5.995.000

11

11.250

123.750

545

11.000

5.995.000

131

11.250

1.473.750

545

11.000

5.995.000

19

11.250

213.750

545

11.000

5.995.000

19

11.250

213.750

120

11.300

1.356.000

545

11.000

5.995.000

19

11.250

213.750

35

11.300

395.500

545

11.000

5.995.000

19

11.250

213.750

155

11.300

1.751.500

545

11.000

5.995.000

19

11.250

213.750

39

11.300

440.700

479

11.000

5.269.000

479

11.000

5.269.000

120

11.300

1.356.000

479

11.000

5.269.000

24

11.300

271.200

479

11.000

5.269.000

40

29/8/2012

120

11.300

1.356.000

31/8/2012

84

30/9/2012 18/10/2012

119 120

11.300

102

30/11/2012 120

11.450

11.300

1.344.700

11.300

1.152.600

79

11.300

892.700

22

11.000

242.000

1.374.000

31/12/2012

110 1200

949.200

1.356.000

31/10/2012

20/12/2012

11.300

13.530.000

11.450

1.259.500

1256

14.141.500

144

11.300

1.627.200

479

11.000

5.269.000

264

11.300

2.983.200

479

11.000

5.269.000

180

11.300

2.034.000

479

11.000

5.269.000

61

11.300

689.300

479

11.000

5.269.000

181

11.300

2.045.300

479

11.000

5.269.000

79

11.300

892.700

457

11.000

5.027.000

457

11.000

5.027.000

120

11.450

1.374.000

457

11.000

5.027.000

10

11.450

114.500

467

5.141.500

Rp5.753.00,00 + Rp13.530.000,00 – Rp5.141.500,00 = Rp14.141.500,00

Dari tabel diatas dapat diketahui:  Persediaan Akhir = Persediaan Awal + Pembelian - Penjualan

Rp5.753.00,00 + Rp13.530.000,00 – Rp14.141.500,00 = Rp5.141.500,00 Nilai persediaan akhir ini terdiri atas dua lapis yaitu: Rp5.027.000,00 (457 unit @Rp11.000,00) dan Rp114.500,00 (10 unit @Rp11.450,00). 

HPP = Persediaan Awal + Harga Pokok Pembelian – Persediaan Akhir



Laba kotor = Penjualan bersih – Harga Pokok Penjualan

(1256 x Rp14.000,00) - Rp14.141.500,00 = Rp17.584.000,00 - Rp14.141.500,00 = Rp3.442.500,00

B. Metode penilaian persediaan FIFO dan LIFO dalam sistem pencatatan periodik Minyak Goreng Filma 2 liter Metode FIFO Minyak Goreng Filma 2 liter Metode FIFO (First In First Out) mengasumsikan bahwa Harga Pokok

41

dari barang yang pertama kali dibeli akan ditetapkan sebagai harga pokok penjualan yang pertama kali. Dengan menggunakan data di atas dan harga jual per unit adalah Rp 29.000,00, maka besarnya nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan dan laba kotor adalah: Tabel 4.3 Metode penilaian persediaan FIFO dalam sistem pencatatan periodik Minyak Goreng Filma 2 liter (Dalam satuan rupiah) Pembelian Penjualan Saldo Persediaan

Tgl Unit

HP

Total

Unit

HP

Total

1/1/2012 31/1/2012 1/2/2012 10/2/2012

7 30 30

25.500 25.500

765.000 11

31/3/2012

26/4/2012

13 30 30

25.500 25.500

175.000

765.000

29/2/2012

13/4/2012

25.000

25.000 25.000

275.000 325.000

765.000 765.000

30/4/2012

9

25.000

225.000

31/5/2012

7

25.000

175.000

5/6/2012

12/6/2012

12

30

26.000

26.000

312.000

780.000

Unit

HP

Total

53

25.000

1.325.000

46

25.000

1.150.000

46

25.000

1.150.000

30

25.500

765.000

46

25.000

1.150.000

60

25.500

1.530.000

35

25.000

875.000

60

25.500

1.530.000

22

25.000

550.000

60

25.500

1.530.000

22

25.000

550.000

90

25.500

2.295.000

22

25.000

550.000

120

25.500

3.060.000

13

25.000

325.000

120

25.500

3.060.000

6

25.000

150.000

120

25.500

3.060.000

6

25.000

150.000

120

25.500

3.060.000

12

26.000

312.000

6

25.000

150.000

120

25.500

3.060.000

42

30/6/2012 3/7/2012 18/7/2012

18 18

26.000 26.000

1/9/2012

114

25.500

2.907.000

6

25.500

153.000

42

26.000

1.092.000

114

25.500

2.907.000

60

26.000

1.560.000

114

25.500

2.907.000

78

26.000

2.028.000

100

25.500

2.550.000

78

26.000

2.028.000

79

25.500

2.014.500

78

26.000

2.028.000

79

25.500

2.014.500

96

26.000

2.496.000

50

25.500

1.275.000

96

26.000

2.496.000

50

25.500

1.275.000

126

26.000

3.276.000

22

25.500

561.000

126

26.000

3.276.000

117

26.000

3.042.000

82

26.000

2.132.000

21 26.000

29 30

26.000

25.500

357.000 535.500

25.500

739.500

780.000

31/10/2012

28

30/11/2012 31/12/2012 246

25.500

468.000

30/9/2012 4/10/2012

150.000

14

18

6.336.000

1.092.000

25.000

468.000

31/8/20112

26.000

6 468.000

31/7/2012

42

25.500

714.000

22

25.500

561.000

9

26.000

234.000

35

26.000

910.000

217

Dari tabel diatas dapat diketahui: 

5.529.000



HPP = Persediaan Awal + Harga Pokok Pembelian – Persediaan Akhir

Persediaan Akhir = Persediaan Awal + Pembelian - Penjualan

Rp1.325.000,00 + Rp6.336.000,00 – Rp2.132.000,00 = Rp5.529.000,00 Rp1.325.000,00 + Rp6.336.000,00 – Rp5.529.000,00 = Rp2.132.000,00 Nilai persediaan akhir ini terdiri atas satu lapis yaitu: 2.132.000 (82 unit @Rp26.000,00).

 Laba kotor = Penjualan bersih – Harga Pokok Penjualan

43

(217 x Rp29.000,00) - Rp5.529.000,00 = Rp6.293.000,00 - Rp5.529.000,00 = Rp764.000,00 Penjualan bersih didapat dari penjualan sebesar 1.256 unit dikalikan dengan harga jual perunit sebesar Rp 14.000,00.

persediaan akhir, harga pokok penjualan dan laba kotor adalah:

Metode LIFO Minyak Goreng Filma 2 liter Metode LIFO (Last In First Out) mengasumsikan bahwa Harga Pokok dari barang yang terakhir dibeli akan ditetapkan sebagai harga pokok penjualan yang pertama kali. Dengan menggunakan data di atas dan harga jual per unit adalah Rp 29.000,00, maka besarnya nilai Tabel 4.4 Metode penilaian persediaan LIFO dalam sistem pencatatan periodik Minyak Goreng Filma 2 liter (Dalam satuan rupiah) Pembelian Penjualan Saldo Persediaan

Tgl Unit

HP

Total

Unit

HP

Total

1/1/2012 31/1/2012 1/2/2012 10/2/2012

7 30 30

25.500 25.500

765.000 11

31/3/2012

26/4/2012

13 30 30

25.500 25.500

175.000

765.000

29/2/2012

13/4/2012

25.000

765.000 765.000

25.500 25.500

280.500 331.500

Unit

HP

Total

53

25.000

1.325.000

46

25.000

1.150.000

46

25.000

1.150.000

30

25.500

765.000

46

25.000

1.150.000

60

25.500

1.530.000

46

25.000

1.150.000

49

25.500

1.249.500

46

25.000

1.150.000

36

25.500

918.000

46

25.000

1.150.000

66

25.500

1.683.000

46

25.000

1.150.000

44

30/4/2012

9

31/5/2012 5/6/2012

12/6/2012

7 12

30

26.000

26.000

18/7/2012

18

26.000

26.000

31/8/20112

21

26.000

31/10/2012

29

30

26.000

26.000

26.000

364.000

546.000

468.000

30/9/2012

4/10/2012

312.000

468.000

14

18

26.000

468.000

31/7/2012

1/9/2012

178.500

780.000

12

18

25.500

229.500

312.000

30/6/2012

3/7/2012

25.500

26.000

754.000

780.000

28

26.000

728.000

96

25.500

2.448.000

46

25.000

1.150.000

87

25.500

2.218.500

46

25.000

1.150.000

80

25.500

2.040.000

46

25.000

1.150.000

80

25.500

2.040.000

12

26.000

312.000

46

25.000

1.150.000

80

25.500

2.040.000

42

26.000

1.092.000

46

25.000

1.150.000

80

25.500

2.040.000

30

26.000

780.000

46

25.000

1.150.000

80

25.500

2.040.000

48

26.000

1.248.000

46

25.000

1.150.000

80

25.500

2.040.000

66

26.000

1.716.000

46

25.000

1.150.000

80

25.500

2.040.000

52

26.000

1.352.000

46

25.000

1.150.000

80

25.500

2.040.000

31

26.000

806.000

46

25.000

1.150.000

80

25.500

2.040.000

49

26.000

1.274.000

46

25.000

1.150.000

80

25.500

2.040.000

20

26.000

520.000

46

25.000

1.150.000

80

25.500

2.040.000

50

26.000

1.300.000

46

25.000

1.150.000

45

30/11/2012 31/12/2012 246

6.336.000

80

25.500

2.040.000

22

26.000

572.000

22

26.000

572.000

46

25.000

1.150.000

9

25.500

229.500

71

25.500

1.810.500

35

25.500

892.500

46

25.000

1.150.000

36

25.500

918.000

217

Dari tabel diatas dapat diketahui: 

Persediaan Akhir = Persediaan Awal + Pembelian - Penjualan

5.593.000

82

2.068.000

Rp1.325.000,00 + Rp6.336.000,00 – Rp2.068.000,00 = Rp5.593.000,00  Laba kotor = Penjualan bersih – Harga Pokok Penjualan

Rp1.325.000,00 + Rp6.336.000,00 – Rp5.593.000,00 = Rp2.068.000,00 Nilai persediaan akhir ini terdiri atas dua lapis yaitu: Rp1.150.000,00 (46 unit @Rp 25.000,00) dan Rp 918.000,00 (36 unit @Rp 25.500,00).  HPP = Persediaan Awal + Harga Pokok Pembelian – Persediaan Akhir

(217 x Rp 29.000,00) - Rp 5.593.000,00 = Rp 6.293.000,00 - Rp 5.593.000,00 =

Rp 700.000,00 Dari kedua metode penilaian persediaan dengan menggunakan sistem pencatatan persediaan perpetual dapat diketahui data-data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Perbandingan metode penilaian persediaan FIFO dan LIFO Daia Bunga 900 gram (Dalam satuan rupiah) FIFO LIFO Persediaan akhir 5.295.100 5.141.500 Harga Pokok Penjualan 13.987.900 14.141.500 Laba kotor 3.596.100 3.442.500

Berdasarkan Tabel di atas disimpulkan bahwa: a.Dengan metode penilaian persediaan FIFO menghasilkan persediaan akhir sebesar Rp 5.295.100,00, Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 13.987.900,00 dan laba kotor sebesar Rp 3.596.100,00.

b. Dengan metode penilaian persediaan LIFO menghasilkan persediaan akhir sebesar Rp 5.141.500,00, Harga Pokok Penjualan sebesar Rp14.141.500,00 dan laba kotor sebesar Rp 3.442.500,00.

46

Tabel 4.6 Perbandingan metode penilaian persediaan FIFO dan LIFO Minyak Goreng Filma 2 liter (Dalam satuan rupiah) FIFO LIFO Persediaan akhir 2.132.000 2.068.000 Harga Pokok Penjualan 5.529.000 5.593.000 Laba kotor 764.000 700.000

Berdasarkan Tabel di atas disimpulkan bahwa: a. Dengan metode penilaian persediaan FIFO menghasilkan persediaan akhir sebesar Rp 2.132.000,00, Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 5.529.000,00 dan laba kotor sebesar Rp764.000,00. b. Dengan metode penilaian persediaan LIFO menghasilkan persediaan akhir sebesar Rp2.068.000,00, Harga Pokok Penjualan sebesar Rp5.593.000,00 dan laba kotor sebesar Rp 700.000,00. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain: 1. Bardasarkan hasil analisis data pembelian dan penjualan Daia Bunga 900 gram serta Minyak Goreng Filma 2 liter pada Roxy Swalayan Maumere, dengan dua metode penilaian persediaan, kedua metode menghasilkan nilai persediaan akhir yang berbeda, metode FIFO menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling besar dan LIFO menghasilkan nilai

persediaan akhir yang paling kecil. Metode yang dianggap paling baik yaitu metode FIFO (First In First Out), hal ini didasarkan karena metode ini menggambarkan aliran fisik barang yang ideal yaitu barang yang pertama kali masuk gudang sebaiknya dikeluarkan lebih dahulu (dijual lebih dahulu). Sehingga dengan metode ini nilai persediaan barang menjadi sangat akurat karena menggambarkan nilai terkini dari persediaan barang dagangan perusahaan. 2. Bardasarkan hasil analisis data pembelian dan penjualan Daia Bunga 900 gram serta Minyak Goreng Filma 2 liter pada Roxy Swalayan Maumere, penilaian persediaan menggunakan metode FIFO, menghasilkan Harga Pokok Penjualan yang merupakan beban bagi perusahaan lebih rendah dibandingkan metode penilaian persediaan LIFO. Selain itu juga menghasilkan Laba Kotor yang lebih besar dibandingkan dengan metode penilaian persediaan LIFO. Sehingga dari kedua komponen tersebut penerapan metode panilaian persediaan FIFO akan lebih menguntungkan perusahaan.

47

DAFTAR PUSTAKA Adrian Hutama Firmansyam. 2003. Analisis Perbandingan Penetapan Beberapa Metode Penilaian Persediaan Barang dan Pengaruhnya Terhadap Laba Kotor. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J. dan Warfield, Terry D.2008. Akuntansi Interdiate. Edisi Kedua Belas. Jilid Satu, Jakarta: Erlangga. Martani, Dwi. et al.2012. Akuntansi Keuangan Menenganh Berbasis PSAK. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

Efraim Herdinan Giri. 1995. Akuntansi Keuangan 1, Yogyakarta : STIE YKPN.

Mulyadi. 2008. Akuntansi Biaya, Yogyakarta : Aditya Media.

Gill dan Chatton. 2008. Akuntansi Intermediate, Jakarta: Erlangga.

Niswonger dan Warren.2000. Accounting. Terjemahan oleh Sirait, Jakarta: Salemba Empat.

Hariwijaya M. dan Triton. 2011.Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Oriza.

Riduwan. 2009. Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta.

Herry Simamora,2004. Akuntansi Manajemen, Jakarta : Salemba Empat. Hery, S.E.2013.Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang. Bandung: Alfabeta.

Soemarso S.R. 2007. Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta : Rineka Cipta. Sumanto.M.A. 1995 . Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan , Yogyakarta : Andi Offset.

Jatu Arifa Fahmi.2010. Akuntansi Keuangan Menengah I Penilaian Persediaan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Joel G. Siegel, Jae K. Shim. 1999. Kamus Istilah Akuntansi, Jakarta : Alex Media Komputindo. Jusup, Haryono. 1978. Dasar-Dasar Akuntansi. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.

48

ANALISIS ECONOMIC ORDER QUANTITY TERHADAP PENJUALAN PADA UASAHA DAGANG SOPHIE MARTIN KECAMATAN ALOK KABUPATEN SIKKA Petrus Da Silva, Eligius Ketut Universitas Nusa Nipa Maumere Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara Economic Oreder Quantity terhadap penjualan dan untuk mengetahui seberapa besar jumlah barang yang harus diperoleh untuk memenuhi permintaan yang paling ekonomis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan rumus Economic Oreder Quantity dan dimana Penjualan dengan menggunakan alat analisis (rumus) Koefisien Korelasi dan Determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat untuk lima tahun terakhir antara Penjualan dan Economic Qrder Quantity pada UD. Sophie Martin, dibuktikan hubungannya selama lima tahun terakhir 2008 sebesar 0,60, 2009 sebesar 0,79, 2010 sebesar 0,96, 2011 sebesar 0,91, dan tahun 2012 sebesar 0,97. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hubungan antara EOQ dan Penjualan untuk lima tahun terakhir untuk Koefisien Korelasi adalah sebagai berikut: tahun 2008 sebesar 0,60 (hubungan kuat), tahun 2009 sebesar 0,75 (hubungan sangat kuat), tahun 2010 sebesar 0,96 (hubungan sangat kuat), tahun 2011 sebesar 0,91 (hubungan sangat kuat) dan tahun 2012 sebesar 0,97 (hubungan sangat kuat). Hasil peneilitian untuk hubungan Determinasi untuk lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: tahun 2008 sebesar 60%, tahun 2009 sebesar 75%, tahun 2010 sebesar 96%, tahun 2011 sebesar 91%, tahun 2012 sebesar 97%. Kata Kunci : Economic Qrder Quantity (EOQ), Penjualan LATAR BELAKANG Pendahuluan Penjualan produk-produk di pasaran biasanya mengikuti perkembangan global yang semakin canggih di zaman ini. Di sisi lain

misalnya dengan alat-alat yang semakin modern penjualan juga bisa di lakukan lewat media-media internet. Kegiatan penjualan tersebut harus berdasarkan pada prinsip pasar, dimana manajer harus benar-benar jeli melihat situasi perkembangan yang

49

sedang menjalar di masa kini. (Al. Haryono Jusup 1999 : 29). kegiatan usaha dalam berwiraswasta, harus berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas. Kegiatan dalam berwiraswasta tidak terlepas dari penjualan dan pembelian, penjualan misalnya para pengusaha menjual produk-produk yang bisa cepat di gunakan oleh pihak konsumen. Sedangkan pembeli bisa memuaskan dengan produk-produk yang akan digunakannya walaupun kegiatan pembelian tersebut dengan cara kredit atau kontan (Battersby Albert 2006 : 34). Untuk mendapatkan profit yang maksimal dalam berwiraswasta, seorang pemimpin perusahaan harus berprinsip bagaimana cara untuk membuat serangkaian kebijakan dan pengendalian yang memonitor tingkat persediaan dan menentukan persediaan yang harus di jaga, kapan persediaan yang harus di isi dan berapa pesanan yang harus di order. Untuk mendapatkan pembelian dalam jumlah besar, seringkali suplier mengurangi harga apabila ada pesanan dalam jumlah yang sangat banyak.

Ketika kuantitas pesanan melebihi dari jumlah yang ditawarkan oleh diskon maka tidak diperlukan adanya hitungan. Namun apabila kuantitas lebih kecil dari jumlah yang dibutuhkan, maka perhitungan itu diperlukan pesanan ditingkat tertentu untuk memenuhi diskon terdapat keuntungan bersih atau tidak. Salah satu metode persediaan yang paling terkenal adalah Economic Order Quantity (EOQ). Economic Order Quantity digunakan untuk menghitung jumlah pesanan yang paling ekonomis dengan meminimalkan biaya langsung guna kepentingan masyarakat atau konsumen yang membutuhkan barang.penyimpanan persediaan dan biaya pemesanan. Untuk itu kegiatan berwiraswasta dalam perdagangan barang yang dilaksanakan oleh Usaha Dagang Sophie Martin memrupakan lembaga usaha yang berdiri sejak tahun 2007 dan dikelolah oleh Ibu Mariana dengan 15 orang karyawan,

50

Tabel 1.1. Pengorderan barang jenis sepatu pada UD. Sophie Martin Tahun

Permintaan

Penyimpanan

Pemesanan

(Demand)

(Craying Cost)

(Ordering Cost)

Unit

Unit

Harga

Unit

Harga

2008

200

200

Rp. 150

200

Rp. 350

2009

200

200

Rp. 200

200

Rp. 500

2010

250

250

Rp. 150

250

Rp. 550

2011

300

300

Rp. 150

300

Rp. 550

2012

345

345

Rp. 200

345

Rp. 500

Tabel 1.2. Pengorderan barang jenis tas pada UD. Sophie Martin Tahun

Permintaan

Penyimpanan

Pemesanan

(Demand)

(Craying Cost)

(Ordering Cost)

Unit

Unit

Harga

Unit

Harga

2008

150

150

Rp. 150

150

Rp. 350

2009

190

190

Rp. 200

190

Rp. 500

2010

210

210

Rp. 150

210

Rp. 550

2011

280

280

Rp. 150

280

Rp. 550

2012

350

350

Rp. 200

350

Rp. 500

Tabel 1.3 Data penjualan barang jenis sepatu pada UD. Sophie Martin Tahun

Unit

Hrga

Total

2008

151

Rp. 25.000

Rp. 3.375.000

2009

167

Rp. 32.300

Rp. 5.394.100

2010

205

Rp. 57.500

Rp. 11.787.500

2011

230

Rp. 59.900

Rp. 13.777.000

2012

326

Rp. 60.000

Rp. 19.560.000

51

Tabel 1.4. Data penjualan barang jenis tas pada UD. Sophie Martin Tahun

Unit

Hrga

Total

2008

149

Rp. 22.500

Rp. 3.352.500

2009

173

Rp. 31.500

Rp. 5.449.500

2010

195

Rp. 43.500

Rp. 8.482.500

2011

220

Rp. 45.000

Rp. 9.900.000

2012

329

Rp. 55.000

Rp. 1.595.000

Rumusan Masalah 1. Berapa besar jumlah barang yang harus di peroleh untuk memenuhi permintaan yang paling ekonomis. 2. Berapa besar hubungan antara Economic Order Quantity dan Penjualan. Tujuaan Penelitian 1. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah barang yang harus diperoleh untuk memenuhi permintaan yang paling ekonomis. 2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara Economic Order Quantity terhadap penjualan. TINJAUAN TEORETIS Penjualan Menurut Jill Grifin (200:56) penjualan merupakan transaksi yang dilakukan oleh pengusaha dalam mengawali kegiatan jual beli dengan pelanggan. selanjutnya ada seorang para ahli yang berasal dari Negara Skotlandia yaitu Adam Smith dalam

bukunya yang berjudul The Weath Of Nation (1999:201) beliau mengatakan penjualan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli atau mempengaruhi memberi petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. sedangkan menurut Kevin J. Cleancy dan Roberth S. Shulman (2001:98) penjualan merupakan kategori pemasaran. Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penjualan merupakan suatu kegiatan dimana suatu perusahaan melakukan interaksi langsung dengan para konsumen dalam perdagangan. Jenis-jenis Penjualan Menurut Basu Swasta (1998:11) jenis-jenis penjualan adalah sebagai berikut : - Penjualan Sesaat Jenis penjualan ini merupakan penjualan yang dilakuakan oleh wiraniaga kepada grosir-grosir dengan bertujuan untuk menjual

52

kemabali barang-barang yang telah di order. - Penjualan Periodik Jenis penjualan tersebut wirausaha berusaha meningkatkan penjualan dengan mendorong pembeli yang tentunya untuk membeli barangbarang dari penyalur. Perusahaan dalam hal ini pengusaha yang bersangkutan memiliki penyalur tersendiri dalam pendistribusian produknya. - Penjualan Sistematis Dalam hal ini berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasehat kepada pembeli akhir dari barang dan jasanya. Dalam hal ini wirausaha itu mempunyai tugas utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang dihindari para pembeli kemudian serta menunjukkan bagaimana produk yang ditawarkan dapatlah mengatasi masalah pembeli. - Penujualan Nasabah Jenis penjualan ini pengusaha membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli menjadi pembeli. Jenis penjualan ini sering dipakai oleh perusahaan asuransi. Dari beberapa uraian di atas maka penulis berkesimpulan bahwa Penjualan merupakan salah satu teknik yang dapat mempromosikan atau memperkenalkan sebuah produk sehingga penjualan dapat dibagi berdasarkan jenis-jenis pemasarannya yang dilakukan oleh wiraniaga atau

wirausaha dengan tujuan untuk menyalurkan barang-barang kepada grosir atau penyaluran tersendiri dalam pendistribusian dan juga perusahaan asuransi untuk membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli menjadi pembeli. Model Economic Order Quantity (EOQ) Model EOQ bisa digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya kebalikannya (inverse cost) pemesanan persediaan. Menurut Irham Fahmi dalam Buku Manajamen Keuangan (2012:247) Ekonomic Order Quantity merupakan model matematik yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan dengan biaya persediaan yang diminimalkan. Rumus Economic Order Quantity (EOQ) EOQ = Dimana : EOQ =Economic Order Quantity D =Permintaan tahunan (Demand) OC =Biaya pemesanan (Ordering cost) CC =Biaya penyimpanan (Craying cost) Selanjutnya menurut pendapat para ahli yang lain menemukan pengertian Economic Order Quantity adalah sebagai berikut :

53

Menurut Valeriana Lukitasari (2004 :74). Economic Order Quantity (EOQ) adalah kualitas pesanan yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam merencanakan untuk memproduksi barang dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang terkait dalam perusahaan yang disediakan. Menurut Dra. Susy Kuspambudi (2010 : 67)Economic Order Quantity (EOQ) adalah volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian atau jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal. Menurut R.W. Clower (1969 : 121) Economic Order Quantity (EOQ) adalah tingkat dimana persediaan dapat meminimalisasi biaya-biaya seperti biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Menurut F.W. Harris (2009 : 301) Economic Order Quantity (EOQ) adalah besarnya pesanan yang menimbulkan biaya persediaan yang paling ekonomis, dengan menggunakan rumus tertentu. Menurut Bambang Ryanto (2001 : 78)Economic Order Quantity (EOQ) adalah jumlah karantina barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dari beberapa pengertian para ahli diatas, maka saya berkesimpulan bahwa Economic Order Quantity

(EOQ) merupakan mutu pesanan atau jumlah tingkatan pembeli yang digunakan untuk sebuah perusahaan dalam merencanakan atau memproduksi barang yang dilakukan pada setiap kali pembelian dan menimbulkan biaya persediaan yang paling ekonomis dengan biaya yang minimal atau yang sering dikatakan jumlah pembeli yang optimal. Manfaat Economic Order Quantity (EOQ) 1. Menurut Muji Isambina (2011: 69) manfaat Economic Order Quantity (EOQ) adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui jumlah pemesanan yang paling ekonomis. b. Dapat berguna dalam menentukan kuantitas pemesanan persediaan yang meminimumkan biaya-biaya penyimpanan persediaan dan biaya pemesanan persediaan. c. Untuk mendapat pembelian dalam jumlah besar, maka supplier harus jelih melihat atau mengurangi biaya apabila ada pesanan dalam jumlah banyak. d. Untuk meningkatkan produktifitas produk guna mendapatkan keuntungna yang maksimal. 2. Menurut Bambang Riyanto (2001:80) manfaat Economic Order Quantity (EOQ) adalah sebagai berikut : a. Dapat di jadikan dasar penukaran antara biaya

54

penyimpanan dengan biaya persiapan atau biaya pemesanan. b. Dapat mengatasi ketidakpastian pengguna persediaan. c. Mudah di aplikasikan pada proses produksi yang outputnya telah memilikistandar tertentu dan diproduksi secara masal. Dari berbagai pendapat para ahli di atas tentang Economic OrderQuantity (EOQ) maka penulis berkesimpulan Economic Order Quantity (EOQ) merupakan suatu model perhitungan ekonomi yang di gunakan dalam suatu perusahaan dagang untuk mengetahui jumlah pemesanan barang, dan kualitas barang, serta dapat juga di jadikan sebagai dasar penukaran antara biaya penyimpanan dan juga biaya pemesanan. Oleh karena itu pengusaha harus dengan jelih mengurangi biaya agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hubungan antara Penjualan dan Economic Order Quantity (EOQ) Dalam mempelajari Economic Order Quantity (EOQ) tidak terlepas jauh dari penjualan, jika suatu perusahaan melakukan order barang, maka aktifitas kegiatan jual belipun sangat dominan. Misalnya, Pada UD. Sophie Martin kegiatan pengorderan barang di laksanakan setiap tahun demi memperkenalkan produkproduknya pada setiap konsumen

sehingga pihak langganan merasa tertarik untuk membeli produk apa, yang terjual pada UD. tersebut. Dengan adanya hal seperti ini, maka terjadilah hal yang di namakan dengan transaksi jual beli diantara kedua belapihak tersebut. Berikut ini ada beberapa uraian tentang hubungan saling terkait antara Economic Order Quantity (EOQ) dan penjualan adalah sebagai berikut : 1. Dalam suatu perusahaan yang sudah berkembang pada umumnya mengunakan sistem komputerisasi yang handal demi melancarkan bisnis dalam perusahaannya dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ). 2. Economic Order Quantity (EOQ) saling berkaitan dengan penjualan dalam melakukan pengorderan barang pada suatu perusahaan wiraniaga dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 3. Hubungan antara penjualan dan Economic Order Quantity (EOQ) tidak terlepas jauh karena samasama menggunakan perhitungan yang sangat signifikan dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi dan koefisien korelasi parsial, sehingga keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. 4. Economic Order Quantity (EOQ) dan Penjualan juga mempunyai sifat yang hampir sama di antaranya adanya terjadi jual beli secara kredit dan kontan, sebaliknya juga dengan Economic Order Quantity merupakan model

55

matematik yang melakukan perhitungan barang terjual setiap periode. METODOLOGI PENELITIAN Rancangan Penelitian Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan rancangan penelitian menurut Sugiyono, (2006 : 6-8) yaitu : 1. Berdasarkan tujuan, merupakan penelitian terapan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengkaji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. 2. Berdasarkan metode penelitian, merupakan penelitian evaluasi yaitu penelitian yang merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan yaitu untuk membandingkan sebuah kejadian, kegiatan yang menjelaskan, kegiatan yang menjelaskan kejadian tersebut. 3. Berdasarkan tingkat eksplorasi merupakan penelitian asosiatif kasual yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian Obyek penelititian ini adalah Data Laporan Penjualan Barang UD. Sophie Martin Kecamatan Alok Kabupaten Sikka. Lokasi Penelitian UD. Sophie Martin Kecamatan Alok Kabupaten Sikka. Metode Analisis Data Economic Order Quantity (EOQ) Menurut Jumingan (2008 : 199200) bahwa metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu menyajikan rangkuman data atau nilai yang dihitung berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya akan dilakukan penjumlahan berapa unit barang yang akan dipesan. Dalam perhitungannya menggunakan rumus EOQ yaitu sebagai berikut : EOQ = Dimana EOQ D OC CC

:

=Economic Order Quantity =Permintaan tahunan (Demand) =Biaya pemesanan (Ordering cost) =Biaya penyimpanan (Craying cost)

Penjualan Dalam perhitungan yang dianalisis dalam penjualan membutuhkan rumus Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi sehingga bisa menentukan hubungan antara Economic Order Quantity (EOQ) dan Penjualan adalah sebagai berikut :

56

1. Koefisien Korelasi Parsial Menurut Husaini Usman (257:2006) Koefisien Korelasi adalah suatu sistematis yang digunakan untuk mencari arah dan kuat lemahnya hubungan antara dua variabel.Untuk mengontrol suatu variabel sangat berguna, Beliau mengunaka tiga rumus sebagai berikut : a.Rumus Koefisien Pertama : rparsial

b. Rumus Kedua :

Korelasi

= n.∑x2y-(∑x2)(∑y)

Koefisien

Korelasi

Rparsial =n.∑x1x2(∑x1)(∑x2)

c. Rumus Ketiga : rparsial

Koefisien

mengenai berapa proporsi keragaman (variasi) variabel dependen (Y) yang dapat diterangkan atau di akibatkan oleh hubungan linear dengan nilai variabel independen (X). Koefisien determinasi merupakan nilai yang menyatakan proporsi kergaman (Y) yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh hubungan linear antar variabel X dan Y. Untuk menentukan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut : KP (Determinasi) : r x 100% Dimana : KP adalah besarnya koefisien penentu (Determinan). r adalah Koefisien Korelasi Parsial HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

DAN

1. Perhitingan Economic Order Quantity (EOQ) Untuk Pengorderan Barang (Sepatu) :

Korelasi

= n.∑x1y-(∑x1)(∑y)

a. Tahun 2008 (Sepatu) : EOQ =

2. Koefisien Determinasi Koefisien korelasi, hanya menyediakan ukuran kekuatan dan arah hubungan linear antar variabel. Tetapi tidak memberikan informasi

= = 30,55 = 31 (Dibulatkan) Perhitungan Economic Order Quantity untuk barang jenis Sepatu

57

yang dilaksanakan oleh UD.Sophie Martin pada tahun 2008 memiliki pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan yaitu sebesar 30,55 dibulatkan menjadi 31 unit barang. b. Tahun 2009 (Sepatu) :

kali pengorderan yaitu sebesar 42,81 dibulatkan menjadi 43 unit barang. d. Tahun 2011 (Sepatu) : EOQ= =

EOQ EOQ

= =

= 46,90

=31,62

= 47 (Dibulatkan)

=32 (Dibulatkan) Perhitungan Economic Order Quantity untuk barang jenis Sepatu yang dilaksanakan oleh UD.Sophie Martin pada tahun 2009 memiliki pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan yaitu sebesar 31,62 dibulatkan menjadi 32 unit barang. c. Tahun 2010 (Sepatu) :

EOQ

= =

= 42,81

Perhitungan Economic Order Quantity untuk barang jenis Sepatu yang dilaksanakan oleh UD.Sophie Martin pada tahun 2011 memiliki pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan yaitu sebesar 46,90 dibulatkan menjadi 47 unit barang. e.Tahun 2012 (Sepatu) :

EOQ = = = 41,53

=43(Dibulatkan) Perhitungan Economic Order Quantity untuk barang jenis Sepatu yang dilaksanakan oleh UD.Sophie Martin pada tahun 2010 memiliki pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap

= 42 (Dibulatkan) Perhitungan Economic Order Quantity untuk barang jenis Sepatu yang dilaksanakan oleh UD.Sophie Martin pada tahun 2012 memiliki

58

pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan yaitu sebesar 41,53 dibulatkan menjadi 42 unit barang. 2. Perhitingan Economic Order Quantity (EOQ) Untuk Pengorderan Barang (Tas) :

yang dilaksanakan oleh UD.Sophie Martin pada tahun 2009 memiliki pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan yaitu sebesar 30,82 dibulatkan menjadi 31 unit barang. c.Tahun 2010 (Tas)

a. Tahun 2008 (Tas)

EOQ

= = =26,45 =26 (Dibulatkan)

Perhitungan Economic Order Quantity untuk barang jenis tas yang dilaksanakan oleh UD.Sophie Martin pada tahun 2008 memiliki pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan yaitu sebesar 26,45 dibulatkan menjadi 26 unit barang.

b. Tahun 2009 (Tas)

EOQ

=

= =30,82 =31 (Dibulatkan) Perhitungan Economic Order Quantity untuk barang jenis tas

EOQ = = =39,24 =39 (Dibulatkan) Perhitungan Economic Order Quantity untuk barang jenis tas yang dilaksanakan oleh UD.Sophie Martin pada tahun 2010 memiliki pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan yaitu sebesar 39,24 dibulatkan menjadi 31 unit barang. d. Tahun 2011 (Tas) EOQ

=

= =45,31 =45 (Dibulatkan) Perhitungan Economic Order Quantity untuk barang jenis tas yang dilaksanakan oleh UD.Sophie Martin pada tahun 2011 memiliki pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan yaitu sebesar 45,31 dibulatkan menjadi 45 unit barang.

59

e.Tahun 2012 (Tas)

Koefisien Korelasi Parsial, Dan Detetrminasi

EOQ = = =41,83 =42 (Dibulatkan) Perhitungan Economic Order Quantity untuk barang jenis tas yang dilaksanakan oleh UD.Sophie Martin pada tahun 2012 memiliki pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan yaitu sebesar 41,83 dibulatkan menjadi 42 unit barang.

Tabel 4.1 Tahun

Order tas (X1)

Order sptu (X2)

Penjualan Y

X12

X22

Y2

X1Y

X2Y

X1X2

2008

26

31

300

676

961

90.000

7.800

9.300

806

2009

31

32

340

961

1.024

115.600

10.540

10.880

992

2010

39

43

400

1.521

1.849

160.000

15.600

17.200

1.677

2011

45

47

450

2.025

2.209

202.500

20.250

21.150

2.115

2012

42

42

655

1.764

1.764

429.025

27.510

27.510

1.764

Total

∑183

∑195

∑2.145

∑6.945

∑7.807

∑997.125

∑81.700

∑86.040

∑7.354

Berikut ini adalah perhitungan koefisien korelasi untuk lima tahun terakhir pada Usaha Dagang Sophie

Martin dengan menggunakan tiga rumus : a.Tahun 2008 Koefisien Korelasinya adalah sebagai berikut :

60

=

n.∑x2y-(∑x2)(∑y)

= 5 . 86.040-(195)(2.145)

=0,60 Hubungan Perhitungan Koefisien Korelasi pada tahun 2008 adalah sebesar 0,60, menurut interpretasi J. Suprianto (2000 : 153) 0,60-0,799 adalah hubungan yang kuat. Maka hubungan Koefisien Korelasi untuk tahun 2008 mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 0,60. b. Tahun 2009 Koefisien Korelasinya adalah sebagai berikut : =

n.∑x2y-(∑x2)(∑y)

tahun 2009 mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 0,75. c. Tahun 2010 Koefisien Korelasinya adalah sebagai berikut : = n.∑x1x2-(∑x1)(∑x2)

= 5 . 7.354 – (183) (195)

= 0,96 Hubungan Perhitungan Koefisien Korelasi pada tahun 2010 adalah sebesar 0,96, menurut interpretasi J. Suprianto (2000 : 153) 0,80-1,00 adalah hubungan yang sangat kuat. Maka hubungan Koefisien Korelasi untuk

tahun

2010

mempunyai

hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar 0,96. = 5 . 86.040-(195)(2.145)

d. Tahun 2011 Koefisien Korelasinya adalah sebagai berikut : =n.∑x1y-(∑x1)(∑y)

=0,75 Hubungan Perhitungan Koefisien Korelasi pada tahun 2009 adalah sebesar 0,75, menurut interpretasi J. Suprianto (2000 : 153) 0,60-0,799 adalah hubungan yang kuat. Maka hubungan Koefisien Korelasi untuk

=

5 .81.700-(183) (2.145)

=0,91

61

Hubungan Perhitungan Koefisien = 5 . 7.354 – (195) (183)

Korelasi pada tahun 2011 adalah sebesar 0,91, menurut interpretasi J. Suprianto (2000 : 153)

0,80-1,00 = 0,97

adalah hubungan yang sangat kuat. Maka hubungan Koefisien Korelasi untuk

tahun

2011

Hubungan Perhitungan Koefisien Korelasi pada tahun 2012 adalah sebesar 0,97, menurut interpretasi J. Suprianto (2000 : 153) 0,801,00 adalah hubungan yang sangat kuat. Maka hubungan Koefisien Korelasi untuk tahun 2012 mempunyai hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar 0,97.

mempunyai

hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar 0,91. d. Tahun 2012 Koefisien Korelasinya adalah sebagai berikut : = n.∑x1x2-(∑x2)(∑x1)

Tabel 4.1 Interprestasi Koefisien Korelasi Interval Koevisien

Tingkat Hubungan

0,00-0,199

Sangat Rendah

0,20-0,399

Rendah

0,40-0,599

Cukup

0,60-0,799

Kuat

0,80-0,100

Sangat Kuat

Analisis Determinasi Berikut ini merupakan perhitungan rumus yang berkaitan dengan penjualan yaitu determinasi, rumus determinasi merupakan salah satu hubungan dengan rumus

koefisien korelasi parsial agar bisa mengetahui berapa besar hubungan antara penjualan dan Econmic Order Quantity. Maka dijabarkan rumus Determinasi serta perhitungannya sebagai berikut:

62

KP (Determinasi) = r. 100% a. Perhitungan Determinasi tahun 2008 adalah sebagai berikut : Determinasi

=r . 100% =0,60. 100% =60%

Perhitungan Determinasi hubungan antara Economic Order Quantity dengan penjualan untuk perhitungan determinasi pada tahun 2008 sebesar 60%. Maka hubungan antara EOQ dan Penjualan untuk determinasi adalah sebesar 60%. b. Perhitungan Determinasi tahun 2009 adalah sebagai berikut : Determinasi

=r . 100% =0,79. 100% =79%

dengan penjualan untuk perhitungan determinasi pada tahun 2010 sebesar 96%. Maka hubungan antara EOQ dan Penjualan untuk determinasi adalah sebesar 96%. d. Perhitungan Determinasi tahun 2011 adalah sebagai berikut : Determinasi

=r . 100% =91. 100% =91% Perhitungan Determinasi hubungan antara Economic Order Quantity dengan penjualan untuk perhitungan determinasi pada tahun 2011 sebesar 91%. Maka hubungan antara EOQ dan Penjualan untuk determinasi adalah sebesar 91%. e. Perhitungan Determinasi tahun 2012 adalah sebagai berikut : Determinasi

Perhitungan Determinasi hubungan antara Economic Order Quantity dengan penjualan untuk perhitungan determinasi pada tahun 2009 sebesar 79%. Maka hubungan antara EOQ dan Penjualan untuk determinasi adalah sebesar 79%. c. Perhitungan Determinasi tahun 2010 adalah sebagai berikut : Determinasi

=r . 100% =96. 100% =96%

Perhitungan Determinasi hubungan antara Economic Order Quantity

=r . 100% =97. 100% =97% Perhitungan Determinasi hubungan antara Economic Order Quantity dengan penjualan untuk perhitungan determinasi pada tahun 2012 sebesar 97%. Maka hubungan antara EOQ dan Penjualan untuk determinasi adalah sebesar 97%. Perhitungan KP(determinasi) merupakan perhitungan yang berkesinambungan atau mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga keduanya, harus sama-sama melakukan penjabaran karana dalam rumus determinasi terdapat dari hasil rparsial.

63

Sehingga hasil determinasi untuk hubungan Economic Order Quantity terhadap Penjualan untuk lima tahun terakhir berturut-turut sebesar 83%. Hasil tersebut merupakan hasil yang sudah dimodifikasi dari aktifitas atau transaksi pengorderan dan penjualan barang yang dilakukan sebelumnya pada usaha dagang yang bersangkutan. Kesimpulan a. Hasil pengorderan barang sepatu dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut: 1. Pada tahun 2008 Usaha dagang Sophie Martin melakukan pengorderan sebesar 200 unit dan pesanan yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan adalah 30,55. Maka diperoleh pesanan barang jenis sepatu pada tahun 2008 untuk setiap kali pengorderan yang paling ekonomis adalah sebesar 31unit. 2. Pada tahun 2009 mengalami peningkatan pengorderan barang sebesar 10 unit barang, dari 180 unit barang ke 190 unit barang dan pesanan yang paling ekonomis untuk setiap kali melakukan pengorderan setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan metode (EOQ) pada tahun 2009 pesanan yang paling ekonomis untuk setiap kali melakukan pengorderan juga mengalami peningkatan sebesar 1 unit barang, yaitu dari 31 unit

barang ke 32 unit barang. Maka diperoleh pesanan barang jenis sepatu pada tahun 2009 untuk setiap kali melakukan pengorderan yang paling ekonomis mengalami peningkatan sebesar 31,62 dibulatkan menjadi 32 unit. 3. Pada tahun 2010 usaha dagang Sophie Martin melakukan pengorderan barang sebesar 210 unit barang jenis sepatu dan setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode EOQ usaha dagang tersebut mendapatkan pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan sebesar 43 unit barang jenis sepatu. 4. Pada tahun 2011 usaha dagang Sophie Martin melakukan pengorderan barang sebesar 280 unit barang jenis sepatu dan setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode EOQ usaha dagang tersebut mendapatkan pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan sebesar 47 unit barang jenis sepatu. 5. Pada tahun 2012 usaha dagang Sophie Martin melakukan pengorderan barang sebesar 350 unit barang jenis sepatu dan setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode EOQ usaha dagang tersebut mendapatkan pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan sebesar 42 unit barang jenis sepatu.

64

6. Untuk perhitungan hasil hubungan antara EOQ dan Penjualan untuk 3 tahun terakhir berturut-turut adalah sebesar 6,10% yaitu dilihat dari hasil final perhitungan dengan menggunakan rumus koefisien korelasi parsial dan rumus koefisien determinasi. Untuk 3 tahun terakhir UD. Sophie Martin melakukan pengorderan dua jenis barang yaitu sepatu dan tas sebesar 2.505 unit, dimana pengorderan sepatu sebesar 1.295 unit dan pengorderan tas sebesar 1.210 unit. Hasil penjualan untuk kedua jenis barang tersebut adalah sebesar 1.295 unit, dimana 1.195 unit barang tidak habis terjual. Makahasil penjualan dari usaha dangang Sophie Martin untuk 3 tahun terakhir adalah sebesar 1.295 dengan total penjualan sebesar Rp. 98.276.000. Maka bisa diketahui bahwa pengorderan dan penjualan barang untuk lima tahun terakhir mengalami peningkatan (keuntungan) sebesar 6,10% dari semua hasil penjualan yaitu Rp. 298.867.143. b. Hasil pengorderan barang tas dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut: 1. PerhitunganEconomic Order Quantity pesanan barang jenis tas yang dilakukan pada usaha dagang Sophie Martin pada tahun 2008 adalah sebesar 180 unit, dan mendapat pesanan yang paling ekonomis untuk

setiap kali pengorderan sebesar 29 unit barang. Maka diperoleh pesanan barang jenis tas pada tahun 2008 untuk setiap kali melakukan pengorderan yang paling ekonomis adalah sebesar 28,98unit, dibulatkan menjadi 29 unit. 2. Usaha dagang Sophie Martin pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 10 unit jenis tas yaitu dari 180 ke 190 dan pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan mengalami peningkatan sebesar 2 unit tas dari 29 unit ke 31 unit. Maka diperoleh pesanan barang jenis tas pada tahun 2009 untuk setiap kali pengorderan yang paling ekonomis adalah sebesar 30 unit. 3. Usaha dagang Sophie Martin pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 20 unit jenis tas yaitu dari 190 ke 210 dan pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan mengalami peningkatan sebesar 8 unit tas dari 31 unit ke 39 unit. Maka diperoleh pesanan barang jenis tas pada tahun 2009 untuk setiap kali pengorderan yang paling ekonomis adalah sebesar 39 unit. 4. Usaha dagang Sophie Martin pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 70 unit jenis tas yaitu dari 210 ke 280 dan pesanan barang yang

65

paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan mengalami peningkatan sebesar 8 unit tas dari 39 unit ke 47 unit. Maka diperoleh pesanan barang jenis tas pada tahun 2009 untuk setiap kali pengorderan yang paling ekonomis adalah sebesar 47 unit. 5. Usaha dagang Sophie Martin pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 70 unit jenis tas yaitu dari 280 ke 350 dan pesanan barang yang paling ekonomis untuk setiap kali pengorderan mengalami penurunan sebesar 5 unit tas dari 47 unit ke 42 unit. Maka diperoleh pesanan barang jenis tas pada tahun 2009 untuk setiap kali pengorderan yang paling ekonomis adalah sebesar 42 unit. DAFTAR PUSTAKA Al. Haryono Yusuf, 1999 Dasardasar Akuntansi Jilid 2, Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta. Baltersby Albert, 2006 Finansial Statement Analysis Theory, Application and Interpretation. Bambang Rianto, 2001 Dasar-dasar pembelajaan Perusahaan, Yogyakarta.

Dwi Sumartini, 2010 Studi Kelayakan Bisnis, Prenada Media, Jakarta. Irham Fahmi, 2012 Buku Pengantar Manajemen Keuangan Cetakan Pertama Jl. Gekerkalong Hilir No.84 Bandung. Jill Girfin, 2003 Akuntansi; Konsep Penjualan Salemba empat, Jakarta. Jumingan, 2008 Analisis Laporan Keuangan, Bumi Aksara, Jakarta. Kamarudin Kana, 2001 Global Warning institute PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Kasmir, 2006 Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi, Cetakan 2 PT. Raja Grafindo Persada. Mohyi, 5005 Buku Citra Perusahaan, Edisi ke dua, Jilid 3, Yogyakarta. Muji Isambina, 2011 Ringkasan Teori Manajemen Keuangan, Soal Penyesuaian EOQ, Yogyakarta. Petty Wiliam, 2005 Investasi Asumsiasumsi DasarEOQ Edisi ke tiga, Jilid 2, Indeks, Jakarta (Terjemahan).

66

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBAYARAN REKENING LISTRIK MENGGUNAKAN SOPP PADA PT. POS INDONESIA ( PERSERO ) CABANG MAUMERE Yan Yanitsa Salvanos, Aloysia Helenora Mengsino Universitas Nusa Nipa Maumere Perusahaan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh karena itu perusahaan membuat sistem yang tepat agar kegiatan operasional perusahaan terkordinasi dengan baik serta pada hakikatnya tujuan perusahaan dapat dicapai. Pada perusahaan yang baik dan sudah maju belum tentu sistem yang digunakan sudah sempurna. Sistem tersebut masih memiliki kelebihan dan kelemahan walaupun sedikit. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui evaluasi sistem pengendalian intern dan mengetahui kekuatan, kelemahan yang timbul dan rekomendasi perbaikan dalam penggunaan sistem pengendalian intern atas pembayaran rekening listrik dengan menggunakan metode SOPP. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern atas pembayaran rekening listrik pada perusaan sudah cukup baik, dalam metode SOPP terdapat kekuatan diantaranya (1) Administrasi, Pembayaran rekening listrik dapat dilakukan secara On-Line (2) Akuntansi, memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang telah ada (3) komputerisasi, digunakan password untuk menjaga datanya, selain itu sistem SOPP memilki kelemahan (1) Administrasi, Walaupun menggunakan sistem On-Line, tapi masih banyak terjadi ketidak cocokan data (2) Akuntansi, Kurangnya jumlah bukti pembayaran yang harus diarsipkan (3) Komputerisasi, belum menggunakan program utility super erase yang mampu benar-benar menghapus disk secara bersih jika datapenting/rahasia dihapus. Untuk itu dibuatlah rekomendasinya sebagai berikut: (1) Administrasi, Meningkatkan pemantauan terhadap kinerja sistem komputer yang berbasis On-Line agar proses perusahaan tetap berjalan dengan baik (2) Akuntansi, menambah jumlah bukti pembayaran untuk diarsipkan (3) komputerisasi, Digunakannya program utility super erase yang mampu benar-benar menghapus disk secara bersih. Pengendalian intern dalam perusahaan sangat penting, karena untuk menghindari adanya penyelewengan terhadap kekayaan perusahaan. Kata Kunci : Sistem Pengendalian Interen, SOPP

67

LATAR BELAKANG Pendahuluan Layanan pembayaran listrik online bank ini memanfaatkan jaringan bank dan PT. Pos Indonesia yang tersebar hingga pelosok indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga akan memungkinkan kita membayar tagihan listrik dimana saja dan kapan saja sesuai keinginan. Pengembangan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan dan keinginan masyarakat.modern akan suatu layanan yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan keprktisan dan bertransaksi. Masyarakat dewasa ini sangat membutuhkan segalanya menjadi lebih mudah. Teknologi adalah jantung dari segala kegiatan ini. Menyikapi tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman serta gaya hidup tersebut, PT. Pos Indonesia mengembangkan suatu produk layanan berbasis teknologi informasi yang disebut pembayaran rekening listrik secara online atau dapat di sebut juga system online payment point ( SOPP ) guna meningkatkan kualiatas pelayanan. SOPP (System Online Payment Point) adalah Sistem pembayaran tagihan secara real time online di Indonesia dan dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran. Latar

belakang diluncurkannya produk ini adalah bahwa PT. POS mengetahui akan kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai macam pembayaran rekening-rekening serta tagihan yang harus dibayar di masingmasing tempat. Dengan jaringan Kantor Pos yang banyak dan tersebar di berbagai penjuru pelosok daerah PT. Pos berusaha untuk mempermudah hal tersebut dengan menyediakan layanan satu atap saja. Hal ini dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan karena lebih efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan secara manual. Sistem online Payment Point mempunyai dasar hukum sebagai berikut : UU No. 10 th 1998 No. 7 th 1998 tentang perbankan (pasal 1 butir 2). Keputusan Direksi PLN No. 021.K/0599/DIR/1995 tgl 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan. Edaran Direksi PT. PLN (Persero) No. 010.E/012/DIR/2002 tentang penyelenggaraan bank dan PT. Pos Indonesia diberikan kewenangan untuk memberikan jasa dalam lalu lintasPembayaran.(www.Pospay.com). PT. Pos merupakan mitra kerja dari PT. PLN, yang ditunjuk sebagai tempat penerimaan pembayaran rekening listrik menggunakan SOPP. Dalam menyelenggarakan layanan SOPP pada PT. Pos, sebelumnya dari pihak PT. Pos mendeposit sejumlah uang ke rekening PLN melalui bank 68

yang merupakan mitra kerja dari PLN. Untuk pembayaran rekening listrik menggunakan SOPP PT. Pos memperoleh profit berupa fee dari mitra SOPP. Pengawasan merupakan tindakan penilaian terhadap tugas – tugas yang dilakukan oleh anggota organisasi sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Dengan melakukan kegiatan pengawasan akan diketahui penyimpanganpenyimpangan yang telah terjadi dalam organisasi. Pengawasan adalah tindakan nyata dan paling efektif ddalam mewujudkan kedisiplinan (Bangun, 2006 : 6) Primastuti (2006) dalam jurnalnya Paramitha Puspitadewi (2012:160) menjelaskan bahwa pengendalian intern yang berkualitas adalah pengendalian yang efektif yang mengacu pada sasaran organisasi atas pengendalian yang dirancang. Efektifitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian dikatakan efektif apabila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai dan hukum regulasi dipatuhi. Untuk menciptakan sistem pengendalian interen yang baik di perlukan organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memeberikan perlindungan yang cukup terhadap

kekayaan, utang , pendapatan dan biaya. Sistem pengendalian intern yang menggunakan manual sistem, dalam akuntansinya lebih menitik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut (People Oriented). Jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi pergeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer (Computer Oriented). Rumusan Masalah 1. Bagaimana pemahaman dan evaluasi sistem pengendalian intern atas pembayaran rekening listrik dengan menggunakan SOPP pada PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Maumere. 2. Apakah kelebihan dan kelemahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern atas pembayaran rekaning listrik menggunakan SOPP ? Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pemahaman dan evaluasi penggunaan sistem pengendalian intern atas pembayaran rekening listrik menggunakan SOPP pada PT. Pos Indonesia Indonesia (persero) Cabang Maumere. 2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern atas

69

pembayaran rekening menggunkan SOPP.

listrik

TINJAUAN TEORETIES Konsep Sistem Dalam memahami suatu sistem diperlukan pemahaman mengenai sistem itu sendiri. Terdapat beberapa pendekatan dalam mendefinisikan sistem. Pendekatan yang lebih menekankan pada prosedur. Pendekatan sistem yang merupakan suatu jaringan prosedur lebih menekankan pada urutan-urutan operasi di dalam sistem, sedangkan pendekatan yang menekankan pada elemen atau komponen merupakan interaksi antar elemen atau komponen untuk mencapai sasaran dan tujuan dari sistem. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur menurut Jogiyanto Hartono ( 2005 :1 ) adalah : Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Pengendalian Pengendalian adalah proses regulasi (pengaturan) yang di lakukan sistem untukmengoreksi setiap penyimpangan dari rangkaian langkah menuju sasaran yang di inginkan. Pengendalian yang efektif bergantung pada umpan balik.Melalui umpan balik keluaran sistem di ukurterhadap

standar untuk menentukan penyimpangan, yang kemudian di koreksi dengan mengubah masukan atau proses( Joseph W.Wilkinson 2005:36). Pengendalian (control) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan. Untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan bagi perusahaan,pengendalian harus di kembangkan sehingga dapat di ambil keputusan sesuai dengan rencana (J.B.Heckert 1995: 342). Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi organisasi manjemen dapat tercapai. Jenis – Jenis Pengendalian (Control) Dalam kegiatannya, pengawasan atau pengendalian pada umumnya dapatdi bagi menjadi beberapa kategori: a. Pengawasan eksternal (external control) Adalah suatu proses kegiatan pengawasan dimana subyek pengawasan baik yang berupa satuan organisasi berada di luar obyek yang diawasi. b. Pengawasan intern (internal control) Suatu proses kegiatan pengawasan yang berada di dalam suatu komponen organisasi. c. Pengawasan struktural

70

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan secara langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya. Pengawasan ini adalah bentuk pengawasan oleh atasan langsung yang dianggap paling efektif dalam mengendalikan bawahannya ( Handoko 1998 : 124 ) Sistem Pengendalian (Internal Control)

Intern

IAI (2001:319.2)mendefenisikan pengendalian intern sebagai sebagai suatu proses yang di jalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuanberikut ini : a.Keandalan pelaporan keuangan, b. Efektivitas dan efisiensi operasi, dan c.Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Komponen Pengendalian Intern Menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya auditing ( 2008 : 76) Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan antara lain sebagai berikut : a. Lingkungan pengendalian Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi keadaan pengendalian terhadap orangorangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar

untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. b. Penaksiran resiko Adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko relevan untuk mencapai tujuannya, memebentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. c. Aktivitas pengendalian Adalah kebijakan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. d. Informasi dan komunikasi Adalah pengidentifikasian, penagkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. e. Pemantauan Adalah proses yang menetukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Ciri - Ciri Pengendalian Intern Menurut Gandodiyoto (2007 : 257) ciri-ciri pengendalian intern sebagai berikut : 1. Bersifat preventive control Mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah itu muncul. 2. Bersifat detective control Tidak semua masalah sistem pengendalian intern dapat di cegah. 3. Bersifat corrective control

71

Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang di timbulkan. Mengubah system agar masalah di masa mendatang dapat di minimalisasikan atau di hilangka Tujuan Pengendalian Intern Tujuan utama pengendalian intern yang dinyatakan oleh the American Institut of Certified Public Accountants ( Joseph w. Wilkinson 2005 : 199 ) adalah sebagai berikut: 1. Melindungi aset perusahaan ( yaitu sumber daya, termasuk data dan informasi.) 2. Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akuntansi ( artinya, menjaga data dan informasi bebas dari kesalahan dan menyadiakan hasil konsisten bila memproses data yang serupa ) 3. Mendorong semua efisiensi operasi perusahaan 4. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Aktivitas Pengendalian Lingkungan Komputer Menurut Guy dan Alderman dalam bukunya Auditing ( 2002 : 285 )Aktivitas pengendalian dalam lingkungan komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu : a.Aktivitas pengendalian umum

Aktivitas pengendalian umum berkaitan dengan sebagian besar atau seluruh aspek aplikasi komputer. Aktivitas pengendalian umum meliputi : 1) Pengembangan program dan sistem baru. Pengendalian atas program dan sistem baru dimaksudkan untuk memastikan bahwa aplikasi baru telah diotorisasi, dirancang, dan diuji dengan benar sebelum digunakan. 2) Perubahan pada program dan sistem yang telah ada. Pengendalian perubahan program dan sistem dimaksudkan untuk memastikan bahwa modifikasi yang diotorisasi atas aplikasi yang ada telah dianalisis, dirancang dan diuji sedemikian rupa, sehingga aplikasi itu dapat tetap berfungsi dengan benar. 3) Operasi komputer. Pengendalian operasi komputer dimaksudkan untuk memastikan bahwa program aplikasi telah digunakan dengan benar untuk memenuhi kebutuhan entitas dan hanya file data yang benar saja yang digunakan selam pemrosesan. 4) Akses ke program dan data. Pengendalian atas akses ke program data dan data dimaksudkan untuk mencegah atau mendeteksi perubahan program dan file data yang tidak diotorisasi. Pengendalian akses berkaitan baik dengan akses fisik maupun akses melalui komputer. b. Aktivitas pengendalian aplikasi

72

Aktivitas pengendalian aplikasi meliputi : 1) Pengendalian masukan Pengendalian masukan dirancang untuk memastikan bahwa data yang diterima untuk diolah merupakan transaksi yang telah diotorisasi dengan benar, akurat dan lengkap ketika dibaca oleh komputer. 2) Pengendalian pemrosesan Pengendalian pemrosesan dirancang untuk memastikan reliabilitas dan akurasi pemrosesan data. 3)Pengendalian keluaran Pengendalian keluaran dirancang untuk memastikan reliabilitas keluaran komputer serta untuk menentukan bahwa keluaran hanya dikirimkan kepada personel yang berwenang. Pembayaran Pembayaran adalah perpindahan nilai antara pembeli dan penjual ( pembeli dan penjual ) yang secara bersamaan terjadi pula perpindahan barang dan jasa secara berlawanan. Dalam setiap transaksi ekonomi melibatkan pembayaran ini.( Esutoma staff Gunadarma.ac.id). Sistem Pembayaran Menurut UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia pasal 1 menjelaskan bahwa Sistem pembayaran mencakup seperangkat aturan dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari

suatu kegiatan ekonomi. (Esutoma staff Gunadarma.ac.id). Rekening Listrik Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. Tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jumlah rekening yang perlu diadakan dalam pembukuan suatu perusahaan tergantung kepada kebutuhan. Kumpulan rekening yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan disebut Buku Besar atau General Ledger (Rekening Listrik Andikass. Wordpress.com). Listrik adalah daya atau kemampuan yang diakibatkan oleh adanya pergesekan maupun melewati sesuatu sistem kimia tersebut dapat di pakai untuk membuahkan panas, sinar, atau dapat digunakan untuk menggerakan sesuatu mesin (blogspot.com). Rekening listrik adalah tagihan PLN kepada pelanggan setiap bulan atas pemakaian arus listrik dan dikenakan tarif berdasakan banyaknyapemakaianwww.pln.co.id System Online Payment Point ( SOPP ) Menurut Susanto dan Midjan ( 2000: 94 ) Sistem online disebut juga interactive processing system, yaitu terjadi interaksi secara langsung

73

antara manusia dengan sistem komputer dengan melalui terminalatau bagian input dan output lainnya.Menurut Mulyadi ( 2002:332 ) pengertian sistem online adalah sebagai berikut: Pengertian sistem online yaitu sistem komputer yang memungkinkan pemakai melakukan akses ke data dan program secara langsung melalui peralatan terminal. Sistem tersebut dapat berbasis mainframe computers, komputer mini atau struktur komputer mikro dalam suatu lingkungan jejaring. Dari definisi tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Sistem Online adalah sistem komputer yang memproses data dengan mengumpulkan data masukan secara langsung melalui peralatan terminal dari pemilik ke data serta mengirimkan keluaran langsung pada pemilik data tanpa melalui proses orang lain. Menurut PT Pos Indonesia (Persero) dalam bukunya Petunjuk Pelaksanaan Layanan SOPP Pos (2008:1), Bahwa pengertian Sistem Online Payment Point Pos (SOPP Pos) adalah sebagai berikut: Sistem Online Payment Point (SOPP Pos) adalah layanan pembayaran secara online untuk melakukan pembayaran rekening/tagihan Mitra Kerja PT Pos Indonesia. Dari definisi tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Sistem Online Payment Point (SOPP Pos) adalah sistem yang

melayani pembayaran secara online berupa pembayaran rekening atau tagihan dari pelanggan Mitra Kerja perusahaan yang diterapkan PT. Pos Indonesia guna mempermudah pelanggan dalam melakukan pembayaran rekening atau tagihan setiap bulannnya. PT. POS Indonesia selama ini memiliki pelayanan Sistem Online Payment Point untuk pembayaran tagihan dan angsuran online yang telah bekerja sama dengan lebih dari 40 mitra/biller. Layanan SOPP melalui UPT terbatas dalam hal jangkauan dan jam layanan pembayaran tagihan/angsuran. Nasabah/Pelanggan yang memanfaatkan layanan SOPP Pos didominasi walking customer. Dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan aksesbilitas bagi nasabah dalam membayar tagihan atau angsuran setiap bulannya, maka perlu perl uasan akses channel dengan cara Sistem Keagenan untuk SOPP.(www. Pospay.com) METODOLOGI PENELITIAN Rancangan Penelitian Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami dan data yang di hasilkan bersifat deskriptif induktif.

74

Obyek dan Tempat Penelitian Obyek penelitian ini adalah aktivitas pengendalian atas pembayaran rekening listrik menggunakan SOPP. Lokasi Penelitian PT.Pos Indonesia (persero) Cabang Maumere. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam proses penulisan karya ilmiah ini adalah metode grounded theory. Menurut Efferin (2008 :338) dalam buku straus dan corbin 91998:21) grounded theory adalah metode yang mengandalkan saring perayang terus menerus antara pengumpulan dan analisis data memulai pengajuan pertanyaan dan perbandingan teoritis. Menurut Efferin ( 2008:39 ) proses analisis data untuk penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut :

Pengumpulan dan interviu, observasi dan analisis dokumen

Transkripsi

Analisis mikro Penetapan kategori sentral Permodelan

Keterangan Gambar : 1. Transkripsi Merupakan proses pengolahan data yang diperoleh melalui interview, observasi dan anlisis dokumen ke dalam bentuk salinan tertulis. 2. Analisis Mikro Merupakan analisis mendetail baris perbaris terhadap data yang telah di transkripsikan untuk memperoleh kategori - kategori awal ( konsep atau sub konsep beserta property dan dimensinya ) beserta hubungan antara kategori tersebut ( Strauss dan Corbin 1998:57 ), 3. Penetapan Kategori Sentral Merupalan proses mengintegrasikan dan menyaring konsep atau kategori yang telah didapat pada analisis mikro untuk menetukan sebuah kategori central. 4. Permodelan Merupakan sebuah ekspresi Visual.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

DAN

Jaringan Prosedur Pembayaran Rekening Listrik Menggunakan SOPP pada PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Maumere Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer pelayanan pada PT. Pos indonesia (persero) Cabang Maumere, prosedur pembayaran rekening menggunakan SOPP sebagai berikut : 1. Publik ke kantor pos menyerahkan no.rek ke petugas loket. 2. Petugas mengentry no.rek/id pelanggan ke aplikasi SOPP. 3. Data yang muncul kemudian di cocokan dengan fisiknya kemudian

75

dikonfirmasi dengan publik ( nama dan besarnya uang) 4. Terima sejumlah uang dengan besarnya tagihan, dan petugas menekan yes kemudian tercetak bukti resi dan dicap Pos pada bukti resinya. 5. Resinya terdiri atas 2 lembar yakni : a.Coppyan lembar berwarna putih ( yang aslinya disahkan ke publik ) b. Coppyan lembar berwarna merah (di simpan sebagai bukti arsip pembayaran SOPP I atau backsheet). 6. Rincian seluruh transaksi di aplikasi SOPPnya. 7. Setiap bukti resinya ( yang lembaran berwarna merah ) di cocokan dengan SOPP I, setelah itu di hitung uangnya dan di buat neraca. 8. Uang dan neraca di serahkan ke kasir. 9. SOPP I di serahkan ke manajer pelayanan untuk di cocokan dengan SOPP II (rekapitulasi transaksi loket setiap hari). 10. Selanjutnya di arsipkan ke bagian akuntansi. Unit - unit Organisasi yang Terkait Unit-unit oerganisasi yang terkait dalam pembayaran rekening listrik menggunakan sistem online (SOPP) sebagai berikut : a. Loket Bertugas bertanggung jawab atas setiap transaksi yang terjadi. b. Manajer Pelayanan

Mengambil rekapan validasi yang terjadi setiap harinya. c. Kasir Memberikan panjaran uang ke petugas loket, sebelum layanan di buka dan menerima pengembalian uang dari petugas loket setelah layanan di tutup. d. Bagian Keuangan Bertanggung jawab sebagai penyedia kas dan menyetor di dapat ke bank. e. Akuntansi Memvalidasi kecocokan data antara manajer pelayanandengan data yang ada, dan pengarsipan. Dokumen yang Digunakan 1. Bukti resi Merupakan print out yang di cetak oleh petugas loket yang memuat tentang rincian yang harus di bayar oleh pelanggan. 2. Formulir SOPP 1 Merupakan formulir laporan harian Loket (backsheet). 3. Formulir SOPP 2 Merupakan formulir laporan pengawasan harian yang memuat rekapitulasi pembayaran tagihan mitra kerja berdasarkan loketnya, yang di buat oleh manajer pelayanan. 4. Formulir SOPP 6 Merupakan laporan rekapitulasi transaksi harian di kantor Pos Cabang dan loket di KPRKnya yang di buat oleh Manajer Pelayanan. 5. Neraca Loket

76

Dibuat oleh petugas loket yang merupakan daftar total penerimaan kas yang didapat dari pembayaran rekening listrik . 6. Neraca Kasir Dibuat oleh kasir yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dibagian kasir yang kemudian akan diserahkan ke bagian akuntansi. 7. Rekapitulasi Neraca Loket Dibuat oleh manajer pelayanan setelah mencocokan neraca loket dan backsheet (SOPP 1). Catatan Akuntansi yang Digunakan 1. Buku Kas Harian Buku kas harian yang dibuat oleh bagian akuntansi memuat seluruh transaksi yang berkaitan dengan pembayaran rekening listrik dan bank dicatat, berasal dari dokumen sumber berupa neraca loket dan buku setor. 2. BB-UPT (Buku besar-Unit Pelayanan Teknik) Dibuat oleh bagian akuntansi, digunakan untuk mengelompokan rekening dan buku kas harian (transaksi pembayaran rekening lstrik) dan jurnal memuat jangka waktu posting. Bagan Alir (flowchart) Pembayaran Rekening Menggunkan SOPP

Sistem Listrik

77

78

Penjelasan Bagan Alir : a.Bagian Loket. 1. Petugas loket memasukan data berdasarkan id pelanggan dan mengentri data dari kantor sentral (PLN). 2. Mencetak resi yang terdiri dari warna merah dan warna putih. Warna merah diserahkan sebagai arsip dan warna putih diserahkan dengan

79

publik, dan sebelum diserahkan ke publik diberi cap pos. 3. Mencocokan resi dengan SOPP 1 kemudian diakhir tugas dibuat neraca loket. 4. Uang dan neraca diserahkan ke kasir. b. Bagian Pelayanan (Pengawasan) 1. Membandingkan SOPP1, SOPP 2 dan Neraca Loket 2. Membuat rekapitulasi transaksi harian loket (SOPP 6) dan diserahkan ke bagian akuntansi. c.Bagian Kasir. 1. Menerima uang dari petugas loket dan menghitung jumlah yang tertera di neraca loket. 2. Membubuhkan tanda tangan sebagai berita acara penerimaan uang yang telah disetor. 3. Di akhir dinas, bagian kasir menyetor uang ke bagian keuangan. d. Bagian Keuangan. 1. Menerima uang tunai dan bukti setor dari bagian kasir. 2. Melakukan pengarsipan berdasarkan tanggal. 3. Menyetor Uang ke bank. e.Bagian Akuntansi. 1. Membandingkan rekapitulasi neraca kasir dan SOPP 6. 2. Membuat BKH dan BB-UPT kemudian diarsipkan dan selesai. Sistem Pengendalian Intern atas Pembayaran Rekening Listrik Menggunakan SOPP Sistem Pengendalian Intern yang sedang berjalan pada PT.Pos Indonesia (persero) Cabang Maumere antara lain sebagai berikut : a. Organisasi

Sistem pengendalian intern yang baik adalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian yang terdiri dari dua elemen. Pertama yaitu harus dipisahkan antara fungsi operasi dan penyimpanan dengan fungsi akuntansi. Kedua yaitu suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Sistem pengendalian intern pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Maumereyaitu fungsi operasi atas pembayaran rekening listrik dilakukan oleh petugas loket, sedangkan fungsi akuntansi dan penyimpanan di lakukan oleh akuntansi. b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Sistem otorisasi PT Pos Indonesia (persero) Cabang Maumere, melalui pembubuhan tanda tangan pada dokumen-dokumen yang digunakan oleh petugas yang berwenang. Fungsi atau bagianbagian yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan otorisasi atas pembayaran rekening listrik menggunakan SOPP antara lain : 1. Resi (rekening listrik). Dokumen sah dan di anggap lunas tanpa adanya tanda tangan dari petugas loket, namun hanya diberikan cap pos dari petugas loket. 2. Berita acara penyetoran uang dan penerimaan uang

80

Dokumen ini di otorisasi oleh petugas kasir atas penjaran uang sebelum layanan loket SOPP di buka dan ditutup. 3. Slip penyetoran (deposit) Bank. Di otorisasi oleh petugas teller bank dan penyetor PT.Pos ke bank. 4. Bukti penyetoran ke bank Dokumen ini diotorisasi oleh KKP (Kepala Kantor Pos) dan Manajer Keuangan selaku penanggungjawab sebagai persetujuan di lakukan pendepositan ke bank atas nama rekening PLN. Prosedur pencatatan atas pembayaran rekening listrik pada PT. Pos adalah fungsi keuangan dan fungsi akuntansi melakukan pencatatan diterimanya atas pembayaran rekening dari pelanggan berdasarkan dokumen sumber (slip penyetoran uang ke bank) dan dokumen pendukung yaitu rekapitulasi laporan harian loket (SOPP 1 dan SOPP 2). c. Praktik yang sehat dalam pembayaran rekening listrik menggunakan SOPP. Dalam menciptakan praktik yang sehat perusahaan dapat menempuh cara-cara sebagai berikut : 1. Adanya karyawan khusus di bagian loket. 2. Menggunakan formulir yang sudah ditetapkan dalam penyelenggaraan layanan SOPP. 3. Prosedur pencocokan data transaksi di lakukan oleh fungsi

akuntansi dan manajer pelayanan Menggunakan formulir/model sesuai dengan petunjuk pelaksanaan SOPP. 4. Jika terjadi kegagalan dalam menginput data transaksi loket, maka pihak PRD (pusat rekonsiliasi data) yang bertugas mengirimkan email kepada mitra kerja PT.Pos Indonesia (persero) yakni PT.PLN (persero). 5. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi fisik uang dan catatan laporan transaksi harian loket, neraca loket, serta neraca kasir. d. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, perusahaanmelakukan berbagai cara yaitu : 1. Adanya seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompetensi 2. Adanya pelatihan atau pengembangan pendidikan karyawan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

81

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Pembayaran Rekening Listrik Menggunakan SOPP pada PT. POS Indonesia (persero) Cab. Maumere Untuk menilai apakah sistem yang dilaksanakan sudah efektif dalam mencegah tindakan penyimpangan maka perlu dibandingkan dengan teori unsur pengendalian intern berdasarkan buku refeferensi meliputi struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, Praktik yang sehat serta karyawan yang kompoten. Evaluasi ini menyangkut unit-unit organisasi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang di gunakan dan bagan alir (flowchart). Tabel. 4.1 Evaluasi Sistem Pengendalian Interen pada PT. Pos Cabang Maumere. Sistem Pengendalian Intern

Teori Unsur Pengendalian Intern

1. Organisasi a)

1. Organisasi

Dilakukan

pemisahan fungsi

a.)

operasi dan fungsi akuntasi. b)

Dalam pelaksanaan pembayaran rekening

listrik

fungsi seperti yang terlampir

b.)

Suatu fungsi tidak boleh di beri

a.)

Setiap transaksi hanya terjadi atas

otorisasi yang

dari

memiliki

Tepat

wewenang untuk menyetujui

menggunakan SOPP, diotorisasi untuk menyetujui transaksi.

dasar

penjabat

rekening

oleh petugas yang berwenang

Tepat

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatan

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. pembayaran

Tepat

tanggungjawab penuh.

pada bagan alir. Pada

Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi operasi.

menggunakan

SOPP, dilakukan oleh beberapa

a)

Kesimpulan

terjadinya transaksi tersebut. b.)

Prosedur pencatatan dilakukan

Tepat

oleh beberapa fungsi.

82

b) Prosedur pencatatan dilakukan oleh

beberapa

fungsi

yang

3. Praktik yang sehat a.)

terkait. Menggunakan

formulir

dengan

SOPP

petunjuk

pertanggungjawabkan. b.)

mendadak

terlebih dahulu.

pemeriksaan

Perputaran

c.)

Jabatan

tidak

Secara

periodik

d.) dilakukan

catatan harian loket dan neraca.

Tidak tepat

Perputaran jabatan dilakukan secara rutin. Secara

Tidak tepat

periodik

dilakukan

pencocokan fisik uang dengan

pencocokan fisik uang dengan e)

Pemeriksaan

Tidak

dilakukan

Tepat

di

dilakukan tanpa pemberitahuan

dilakukan secara rutin. d)

harus

penyelenggara SOPP. secara mendadak. c)

yang

tercetak yang

pelaksanaannya

sesuai b)

formulir

bernomor urut

3. Praktik yang sehat a)

Penggunaan

Tepat

data transaksi. e.)

Terdapat Internal Audit.

Adanya

satuan

pengawasan

Tidak tepat

intern dalam perusahaan. 4. Karyawan yang mutunya seuai dengan

4. Karyawan yang mutunya sesui dengan tanggungjawabnya. a)

Menyeleksi

a.) calon

karyawan

berdasarkan persyaratan sebagai kriteria seleksi/ b)

tanggungjawabnya

Diadakan

berbagai

ditunjukan

untuk

Seleksi karyawan berdasarkan kebutuhan perusahaan.

b.)

Pengembangan karyawan

pelatihan penyesuian

Tepat

pendidikan

perusahaan

sesuai

Tepat

dengan tuntutan pengembangan perusahaan.

situasi perusahaan.

83

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada Lingkungan Komputer Tabel. 4.2 Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem pengelolaan Data Elektronik (PDE) Pengendalian Akuntansi 1. Apakah Organisasi depertemen menetapkan penyelia (supervisi) yang memadai dan pemisahan fungsi dalam Depertemen PDE dengan depertemen pemakai. 2. Apakah ada prosedur pengendalian terhadap pengembangan sistem dan akses terhadap dokumentasi system 3. Apakah ada prosedur pengendalian terhadap program dan pemeliharaan sistem . 4. Apakah ada prosedur pemgaendalia pengoperasian komputer dan arsip data dan program. 5. Apakah ada audit internal terhadap aktivitas PDE. Pengendalian Aplikasi : 6. Apakah ada pengendalian input memberikan jaminan yang memadai bahwa data yang diterima untuk diolah dengan komputer oleh depertemen PDE telah diotorosasi dan konversi ke formulir yang cocok untuk mesin pembaca dengan benar dan tidak ada yang hilang di hapuskan, di tambah, dobel atau diubah. 7. Apakah pengendalian pengelolaan memberikan jaminan yang memadai bahwa pengolahan data telah dilaksanakan sesuai dengan yang dimaksudkan masing- masing aplikasi, dan bahwa tidak ada transaksi yang telah diotorisasi yag dihapuskan dan tidak ada transaksi tanpa otorisasi yang ditambahkan. 8. Apakah pengendalian input memberikan jaminan yang memadai bahwahasil pengeloloaan adalah teliti dan hanya personalia yang telah diotorisasi yang menerima output. 9. Apakah ada program penghapusan data secara intenal. Pengendalian Administrasi : 1. Apakah transaksi secara online menjamin keakuratan data dalam proses rekonsiliasi. 2. Apakah semua formulir/model-model SOPP dapat digunakan.

Kesimpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Pembayaran

Ya / Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Ya

Ya

Ya Tidak Tidak Tidak

rekening listrik menggunakan SOPP pada PT. Pos Indonesia (persero). Terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihanya antara lain : 1. Administrasi, Pembayaran rekening listrik dapat dilakukan secara On-Line dalam hal ini

84

2.

3.

pembayaran rekening dilakukan kapan saja dan di mana saja. Akuntansi, memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang telah ada. Komputerisasi, digunakan password untuk menjaga datanya,

Selain itu sistem SOPP memilki kelemahan antara lain: 1.

2. 3.

Administrasi, Walaupun menggunakan sistem On-Line, tapi masih banyak terjadi ketidak cocokan data. Akuntansi, Kurangnya jumlah bukti pembayaran yang harus diarsipkan Komputerisasi, belum menggunakan program utility super erase yang mampu benar benar menghapus disk secara bersih jika datapenting/rahasia dihapus

DAFTAR PUSTAKA Anshar Susanto dan La midjan. 2000. Sistem Informasi. Steinbart Paul Jhon dan Romney Marshall. 2003. Sistem informasi akuntansi. Jakarta : Salemba. Sukrisno Agoes. 2008. Auditing. Jakarta : Edisi ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. T.

Efferin, at all. 2008. Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta : Graha. Guy dan Aderman. 2002. Auditing. Jakarta : Erlangga. Gandodiyoto. 2007. Auditing Heickert. 1995. Controllership.Edis ketiga : Erlangga. Indonesia Accounting Review Vol. 2, No. 2:160-161.Wilson Bangun. 2008. Intisari Manajemen. Bandung : Repelika Aditama. Jogyanto Hartono.2005. Analisis sitem dan Informasi. Yogyakarta : Andi Krismiaji. 2005. Akademi Manajemen Perusahaan. Yogyakarta : YKPN. Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. Bandung : Alfabet. Mulyadi. 2002. Auditing. Salemba Empat. . 2008.Sistem Yogyakarta : Salemba

Yogyakarta

:

Informasi.

Paramitha Puspitadewi dan Soni Agus Irwandi, 2012. “Hubungan Keadilan Organisasional dan Kecurangan Pegawai dengan Zaki Baridwan.2006. Sistem Akuntansi. Yogyakarta : BPFE http//www. PLN.co.id. http//www. Kantor Blogspot.com/html/2013/06

Pos.

Hani Handoko. 1998. Pengantar Manajemen. Yogyakarta : UGM

Wilkinson. 2005. Accounting dan Sistem informasi. Jakarta : Barupa Aksara.

85