SUSTAINABILITY PINJAMAN BERGULIR UPK PNPM PERKOTAAN, PELUANG CHANELING BANK SYARIAH. Oleh: Binti Nur Asiyah IAIN Tulungagung

SUSTAINABILITY PINJAMAN BERGULIR UPK PNPM PERKOTAAN, PELUANG CHANELING BANK SYARIAH Oleh: Binti Nur Asiyah IAIN Tulungagung

Abstraksi: Penelitian ini bertujuan mengetahui Sustainability pinjaman bergulir UPKPNPM Perkotaan, peluang chaneling Bank syariah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian denganpendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pertumbuhan Aset Bank Syariah cenderung melambat sampai dengan tahun 2014, pertumbuhan hanya sebesar 12% dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,3%. Fokus masalah dari penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Perkembangan pinjaman Bergulir di Tulungagung? Kedua, Bagaimana perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung? Ketiga, Apa dampak pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat? Keempat, Bagaimana peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan berakhir? Kelima, Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah? Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, Pinjaman bergulir UPK berkembang bagus dilihat dari Jumlah KSM maupun realisasi pinjaman bergulir, kedua, Pinjaman bergulir memiliki kinerja bagus dilihat dari LAR, PAR, ROI dan CCr. Ketiga, Pinjaman bergulir berdampak signifikan bagi perekonomian masyarakat, baik dalam bidang perdagangan, usaha kecil, pertanian, Keempat, Diharapkan agar UPK bisa bersinergi dengan Industri Keuangan terutama Industri Keuangan Syariah, Kelima, Peluang UPK bermitra dengan Industri Keuangan Syariah berkisar 52%, yakni yang memiliki tingkat pengembalian pinjaman bagus, dan KSM yang telah purna status miskin. Kata Kunci: Sustainability, Pinjaman Bergulir, PNPM Perkotaan, Bank Syariah.

Pendahuluan Perekonomian merupakan jantung kehidupan bagi masyarakat. Semua lapisan masyarakat berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya dalam peradaban mencari penghidupan yang layak dengan memperjuangkan ekonomi keluarga. Pemerintah dengan programnya hampir tiap dekade kepemimpinan negara, ekonomi merupakan satu visi utama yang tidak tertinggal. Bahkan tidak sedikit ekonomi sebagai bahan kampanye tiap persaingan calon pemimpin. 1 Era kepemimpinan mantan presiden Susilo Bambang Yudono dengan program PNPM Perkotaannyasejak

Sejarah perguliran berlangsung, diakses dari files/Petunjuk_teknis_2012/Petunjuk_Teknis_Pinjaman_Bergulir.pdf 1

Malia, Volume 7,95Nomor 1, Februari 2016

http://www.p2kp.org/pustaka/

96

Sustainability Pinjaman Bergulir UPK PNPM Perkotaan, Peluang Chaneling Bank Syariah

tahun 1999, menjadikan kegiatan ekonomi sebagai titik tekan diantara ketiga programnya yaitu kegiatan sosial, ekonomi dan Lingkungan. 2 Ekonomi yang menjadi salah satu fokus pembangunan, tiap dekade mengalami evaluasi, baik untuk dilanjutkan maupun sebaliknya dihentikan atau diganti program lain. Program ekonomi tersebut fokus ke dalam program ekonomi bergulir di masyarakat. Program tersebut mendapat suport dana dari bantuan langsung masyarakat (BLM), oleh karena tingkat kemapanan organisasinya sudah bisa dipastikan memiliki sifat yang kokoh di masyarakat melalui Unit Pengelola Keuangan di bawah naungan Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) di masing-masing desa.Data Unit Pengelola Keuangan (UPK) secara nasional yang menyelenggarakan perguliran sebanyak 10.435 UPK dari total 11.065 UPK. 3Artinya perguliran nasional sebanyak 94,3%. Secara teknis pemberian pinjaman perguliran diberikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), artinya tanggungjawab perguliran diberikan kepada sekompok masyarakat sehingga pengawasan penuh masyarakat ikut terlibat. Kuantitas Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang melaksanakan perguliran mencerminkan bahwa layanan jasa keuangan secara nasional meningkat. Kesempatan masyarakat mengakses layanan, pemahaman masyarakat terhadap jasa keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menjembatani masyarakat untuk mengembangkan bahkan memunculkan kreativitas bisnis baru dengan terfasilitasinya kebutuhan modal. Kemapanan organisasi yang mengelola dana bergulir masyarakat ini mestinya menjadi peluang emas bagi pengembangan industri keuangan syariah masa depan. Hal ini mengingat, program bantuan hibah dari APBN tidak terus berlanjut sepanjang masa. Oleh karenanya semangat Bank Indonesia menggalakkan inklusif keuangan mesti direspon oleh lembaga keuangan syariah untuk merangkul organisasi masyarakat tersebut sebagai salah satu solusi pengembangan industri keuangan. Perkembangan perbankan syariah dewasa ini masih sebatas berada di kantong-kantong ibu kota. Sementara, harapan untuk mengembangkan dan menyejajarkan industri keuangan syariah dengan konvensional juga kian gencar. Bank Indonesia telah mendeklarasikan GRES (Gerakan Ekonomi Syariah) yang hampir di tiap Wilayah. Maka untuk bisa menjangkau ke seluruh pelosok tanah air, ke desa-desa maka tepatlah kiranya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menganggap perlu untuk meneliti “Sustainability Ekonomi Bergulir PNPM Perkotaan, peluang bagi pengembangan industri keuangan syariah di Tulungagung”. Fokus masalah dari penelitian tersebut adalah pertama, Bagaimana Perkembangan Pinjaman Bergulir di Tulungagung? Kedua, Bagaimana perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung? Ketiga,Apa saja dampak Pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat?Keempat, Bagaimana Sejarah perguliran berlangsung, diakses dari http://www.p2kp.org/pustaka/ files/Petunjuk_teknis_2012/Petunjuk_Teknis_Pinjaman_Bergulir.pdf 3 Informasi data pinjaman dan bergulir nasional diakses dari http://www.p2kp.org/ laporandetil.asp?mid=378&catid=22&menuid=4 5 Maret 2015 2

Malia, Volume 7, Nomor 1, Februari 2016

Binti Nur Asiyah

97

peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan berakhir? Kelima, Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah? Pinjaman Bergulir Pnpm Perkotaan Pinjaman bergulir PNPM Perkotaan memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk selanjutnya digunakan untuk meningkatkan usaha. Setelah usaha berhasil, pinjaman dikembalikan dan akan disalurkan kepada masyarakat lain dalam suatu desa/kelurahan. Praktik demikian adalah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah, yakni menekankan pada intermediasi kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal maupun untuk keperluan lain. Yang membedakan dengan lembaga keuangan syariah pada umumnya adalah pinjaman bergulir dampingan PNPM Perkotaan ditujukan kepada masyarakat miskin 4, sementara pada Lembaga Keuangan syariah tidak membedakan kategori miskin, melainkan melihat peluang siapa yang membutuhkan dan layak untuk didanai. Dalam pelaksanannya, pengelolaan ekonomi bergulir PNPM Perkotaan memiliki pedoman yang harus dipatuhi antara lain: 1. Pedoman teknis kegiatan tridaya (Sosial, ekonomi dan Lingkungan). 2. Petunjuk teknis keorganisasian dan pengawasan UPK. 3. Petunjuk teknis pembukuan UPK. 4. Petunjuk teknis pengukuran kinerja pembukuan Sekretariat UPK. 5. Petunjuk teknis pinjaman bergulir. 5Dengan peraturan tersebut, pelaksanaan ekonomi bergulir di masyarakat memiliki pengetahuan dan pembelajaran yang luas. Hal ini bisa dijadikan jawaban atas upaya setiap pihak untuk melakukan inklusif Lembaga Keuangan Syariah, agar masyarkat mengenal dan membutuhkan adanya lembaga keuangan, perbankan maupun perbankan syariah. Pengelolaan Pinjaman Bergulir Pinjaman bergulir yang diharapkan oleh masyarakat tentunya berharap perkembangannya terus membaik. Namun demikian perjalanan setiap usaha tidak seperti rencana. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dan nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan. 6Dengan demikian membutuhan pengelolaan yang baik. Setiap usaha tentunya berharap keuntungan. Sasaran utama pinjaman bergulir, dikutip dari Petunjuk teknis Pinjaman Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta 5 Kumpulan Pedoman teknis PNPM Perkotaan tahun 2012 diakses http://www.p2kp.org/ pustakadetil.asp?mid=303&catid=1& tanggal 5 Maret 2015 6Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003; Hal 35), Manajemen Keuangan bagi analisis kredit perbankan, mengelola kredit berbasi Good Corporate Governance, Balairung & Co, Yogyakarta. 4


98


Pengelolaan yang baik dalam pemberian permodalan kepada masyarakat harus memberikan keuntungan. Prinsip-prinsip dalam pelayanan permodalan kepada masyarakat adalah acceptable: mudah diterima dan didayagunakan; accountable, dengan pengelolaan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; profitable, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis; sustainable, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri dan replicable, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkungan yang lebih luas.7 Prinsip tersebut akan mampu memberikan keberlangsungan usaha lembaga keuangan maupun usaha masyarakat yang didanai. Dalam pengelolaan pinjaman bergulir, memperhatikan berbagai hal terkait kinerja pinjaman bergulir. Unsur kinerja di dalam pengengelolaan Lembaga Keuangan termasuk perbankan diukur melalui analisis CAMEL (Capital, Asset, Manajemen, Earning dan Likuiditas). Dalam pengelolaan Keuangan Mikro, kinerja diukur oleh pemahaman secara komprehensif terhadap filosofi pembiayaan usaha mikro berupa filosofi pemberdayaan usaha mikro yaitu; pertama, masyarakat yang pendapatannya (lower midle income). Masyarakat ini masih berpeluang untuk mengakses jasa keuangan komersial baik simpanan maupun pinjaman. Kedua, masyarakat miskin, tetapi masih memiliki usaha secara ekonomis (economically active poor). Ketiga, masyarakat yang sangat miskin (extremely poor). Masyarakat belum tersentuh perbankan. Kegiatan simpan pinjam biasa dilakukan dengan lembaga keuangan informal seperti (rentenir, pengijon, pelepas uang lainnya) yang diperoleh dengan mudah, cepat dan tepat, dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.8 Hal inilah yang dibutuhkan dalam kerangka lembaga keuangan mikro seperti halnya peranan pinjaman bergulir yang dilakukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM Perkotaan. Pertumbuhan Sektor Riil Perekonomian merupakan jantung kehidupan bagi masyarakat. Naiknya harga BBM jenis Bensin yang semula turun (Rp. 6.700,-) menjadi naik sebesar (Rp. 6.900,-) di Jawa Timur berdampak pada meningkatnya harga-harga lain. Catatan Bank Indonesia, Inflasi mencapai 6,29% pada bulan Februari 2015.9Inflasi terjadi begitu linier yang diakibatkan oleh meningkatnya harga BBM jenis Bensin, juga tak lain disebabkan karena nilai tukar rupiah yang kian melemah dari hari ke hari di dekade bulan Maret 2014. Nilai Kurs Tukar rupiah yang dipublish Bank Indonesia pada kisaran Tertinggi (Rp. 13.237,-), kisaran tengah (Rp. 13.209,-) dan kisaran terendah (Rp. 13.164,).10Nilai tukar yang cenderung terus meningkat sangat dirasakan dampaknya bagi Ibid, Hessel Nogi S. Tangkilisan hal 104 Djoko Retnadi, (2006; Hal 230), Memilih bank yang sehat: kenali kinerja dan pelayanannya, Elex media Computindo, Jakarta. 9 Inflasi, www.bi.go.id 10 Kurs nilai tukar rupiah – USD, www.bi.go.id 7 8


Binti Nur Asiyah

99

perkembangan sektor riil di masyarakat. Banyak masyarakat kesulitan untuk memenuhi bahan baku pada setiap produksinya karena harga-harga bahan baku juga ikut naik. Hal itu terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada mengalami penurunan dibandingkan pada triwulan ke III tahun 2014. Pada Triwulan ke IV tahun 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%. Badan pusat statistik merilis penurunan ekonomi Indonesia disebabkan karena peningkatan impor dibandingkan dengan ekspor.11Kondisi demikian yang menyebabkan kebutuhan akan dolar semakin tinggi sehingga permintaan rupiah yang tinggi untuk membayar dolar. Secara langsung kondisi permintaan dolar yang banyak berdampak pada meningkatnya harga dolar dan melemahnya nilai tukar rupiah. Minimnya ekspor yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian serius sehingga kondisi demikian tidak memperpanjang kondisi neraca pembayaran Indonesia kedepannya. Sektor riil yang mampu membangkitkan semangat ekspor perlu mendapat perhatian dari segenap pihak, mulai pemerintah selaku pengendali kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hal kebijakan moneter, diperlukan perhatian khusus agar masyarakat tertarik untuk menekuni sektor riil melalui intermediasi Perbankan. Khususnya dalam hal ini adalah peranan bank syariah dalam menggiatkan sektor riil di masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan secara nasional masih menyisakan masalah pada tataran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat hanya memotret pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,3%. Namun sayang pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi secara mikro sehingga persoalan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pemandangan umum yang belum tuntas dalam negeri ini. Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh peran Perbankan sebagai lembaga intermediasi belum sepenuhnya memihak sektor riil.12Pada realitasnya perbankan Indonesia memilih kepada sektor-sektor tertentu yang menurut perbankan mimiliki risiko kecil.Loan to deposite Ratio (LDR) Bank Konvensional hanya sebesar Rp.1.329.941(trilyun) dari total DPK sebesar Rp.4.114.420(trilyun).13 Jika dipersentase, peran penyaluran dana pada sektor riil hanya sebesar 32 persen. Dana masyarakat yang dihimpun dalam Dana Pihak Ketiga disalurkan pada Bank Lain, Bank Indonesia, Sekuritas (Surat Berharga), Penyertaan, cadangan dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan bahwa “Perbankan konvensional masih gemar menginvestasikan dananya di sektor keuangan terutama dalam bentuk SBI dan obligasi”. 14Artinya da-

11Laporan

bulanan Data sosial ekonomi, edisi Maret 2015, Katalog BPS: 9199017http://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Laporan-Bulanan-Data-Sosial-Ekonomi-Maret2015.pdf 12 Musthafa Kamal Rokan, (2013) Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah saw dalam berbisnis., Bintang Pustaka, Yogyakarta 13 Diolah dari statiskik Perbankan Indonesi edisi Desember 2014. 14 Hadinoto dan Retnadi, (2007; 171) Micro credit challenge; Cara efektif mengatasi kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta


100


lam hal ini diperlukan keberanian dari lembaga keuangan untuk memilih investasi ke sektor riil, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Peran Industri Keuangan Syariah Islam sangat respek terhadap perilaku untuk mengentaskan kemiskinan. Pada periode awal (Makiyah), Allah sudah memerintahkan umat Islam agar memperhatikan orang miskin jika tidak termasuk pendusta agama. 15Firman Allah dalam surat Al Ma’un ayat 1-3:  Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. (QS. Al-Ma’un; 1-3) Dalam rangka menggiatkan sektor riil di masyarakat, wujud Islam dalam mengentaskan kemiskinan melalui implementasi lembaga keuangan syariah. Bank syariah dalam hal ini menjadi sebuah peluang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jika dilihat dari pertumbuhan yang sedang berjalan, Bank syariah memiliki potensi untuk terus berkembang. Perkembangan Jumlah Bank Syariah Perkembangan Bank Umum Syariah terus meningkat, yakni pada tahun 2010(11 Bank Umum Syariah), 2011 (11 Bank Umum Syariah), 2012 (11 Bank Umum Syariah), 2013 (11 Bank Umum Syariah), 2014 (12 Bank Umum Syariah). Diantara Bank yang jumlahnya fantastis adalah BPRS, yakni pada tahun 2010 (150 BPRS), 2011 (155 BPRS), 2012 (158 BPRS), 2013 (163 BPRS), 2014 (163 BPRS).Data tersebut dapat dilihat pada Grafik berikut: Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 2500 2010

2012

2011

2013

2014

2000 Data bank syariah 1500

BUS

1000

UUS BPRS

500

150 1123

155 1124

158 1124

163 1123

163 1222

0 Sumber: Diolah dari statistik Perbankan Syariah edisi Desember 2014

15

Ibid. Hadinoto dan Retnadi, Micro credit challenge, hal 171-172


Binti Nur Asiyah

1.

101

Perkembangan Asset Bank Syariah Asset merupakan harta bank syariah yang telah berhasil dikelola dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas. Pengelolaan asset di Bank Syariah dalam bentuk uang kas, dana yang disimpan dalam Bank Indonesia maupun Bank Lain, Surat Berharga, Piutang, pembiayaan maupun asset tetap. Adapun perkembangan asset di Bank Syariah sebagai berikut: 300000

Perkembangan Asset Bank Syariah 272343 (Trilyun)

250000

195018

200000 145467

150000 100000

242276

Tahun

97519

Total aset

50000 2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

0

Sumber: Diolah dari statistik Perbankan Syariah edisi Desember 2014 Jika dilihat dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa, perkembangan asset yang dikelola bank syariah terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan aset yang tertinggi pada tahun 2011 sebesar 49% dibanding tahun 2010. Dan pertumbuhan melambat sampai dengan tahun 2014, pertumbuhan hanya sebesar 12% dibanding tahun 2013. Lambatnya pertumbuhan asset Bank syariah bisa disebabkan oleh faktor perekonomian. Ketika inflasi terjadi terus menerus, maka banyak diantara nasabah bank yang kesulitan menjalankan usahanya. 2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah 250000 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah 217858 (Trilyun) 183534 200000 147512 150000 115415 100000 50000

76036

Tahun Total DPK

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

0

Sumber: Diolah dari statistik perbankan syariah edisi Desember 2014 Sumber dana Bank Syariah berasal dari sumber dana pihak pertama (modal bank), sumber dana pihak kedua (pinjaman) serta sumber dana pihak ketiga (DPK). Modal bank syariah terdiri dari modal inti, modal pelengkap, modal Malia, Volume 7, Nomor 1, Februari 2016

102

3.


pelengkap tambahan.16Sedangkan sumberdana pihak ketiga berasal dari Giro, Tabungan (wadi’ah, Mudharabah), Deposito mudharabah. Adapun perkembangan sumber dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank syariah antara lain: Data di atas menunjukkan perlambatan pertumbuhan DPK seperti yang terjadi pada Aset. Pertumbuhan DPK tertinggi pada tahun 2011 sebesar 52% dibanding tahun 2010, sedangkan pada tahun 2014 pertumbuhan terlambat yakni DPK hanya tumbuh sebesar 19% dibandingkan dengan tahun 2013. Namun demikian pertumbuhan DPK tahun 2014 masih berada di atas pertumbuhan aset bank syariah. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Pembiayaan dalam istilah bank konvensional dikenal dengan sebutan Loan. Loandiartikan sebagai a bank is an institution whose current operations consist in granting loans and reaciving deposits form the public. 17Dimaksudkan bahwa pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh daridana deposito masyarakat. Sedangkan Pembiayaan atau financingdalam bank syariah adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.18Yang membedakan dengan istilah konvensional adalah bank syariah dalam memberikan pembiayaan terdapat objek yang jelas didanai, dan dipastikan pada objek dan sistem yang halal. Pembiayaan tersebut dimaksudkan sebagai “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiyaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikian atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina).19Objek dari pembiayaan dalam bank syariah ditentukan oleh tujuan dari masing-masing pembiayaan, apakah untuk keperluan jual beli, investasi/bisnis, jasa. Oleh karenanya keuntungan dari masing-masing jenis pembiayaan memiliki nilai dan karakteristik yang berbeda. Pembiayaan yang berhasil disalurkan Bank Syariah kepada nasabah mengalami peningkatan secara kuantitatif selama lima tahun terakhir. Grafik berikut menunjukkan perkembangan pembiayaan di Bank syariah:

Zainul Arifin, (2002;164) Dasar-dasar manajemen Bank Syariah, Azkia publisher, Jakarta Freixas dan Rochet,( 1997; 1)Macroeconomics of Banking, Massachussets Institute of Technology, Amerika 18 Muhammad, (2005; 17), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, YKPN, Yogyakarta, 2005 19 UU Perbankan Syariah no 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) 16 17


Binti Nur Asiyah

250000 200000

Perkembangan Pembiayaan di Bank 199330 184122 Syariah 147505 (Trilyun)

150000 102655 100000

103

Tahun

68181

Total pembiayaan

50000 2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

0

Sumber: Diolah dari statistik Perbankan syariah edisi Desember 2014 Perkembangan yang bagus tersebut jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing tahun ternyata mengalami perlambatan pertumbuhan. Dari data tersebut jika kita hitung dan amati lebih seksama, pertumbuhan pembiayaan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 51% dibanding tahun 2010. Sementara pertumbuhan yang paling lambat ada pada tahun 2014 yakni hanya tumbuh sebesar 8% dibandingkan tahun 2013. Potret demikian menunjukkan meskipun secara nominal bank syariah terus meningkat, namun jika dilihat pertumbuhannya kian lambat. Penelitian Terdahulu Penelitian yang meneliti tentang efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, menunjukkan bahwa di wilayah Surabaya, bahwa efektifitas pelaksanaan ekonomi bergulir bagi pemberdayaan ekonomi berjalan efektif dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan lembaga penyalur dana bergulir dan mensosialisasikan bahwa dana tersebut bukan hadiah dari pemerintah.20 Penelitian yang meneliti tentang Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif, dengan metode analisis regresi berganda menghasilkan bahwa secara bersama-sama pinjaman dana bergulir dan pendampingan berpengaruh terhadap kegiatan usaha produktif sebesar 54,3% sedangkan secara parsial pinjaman dana bergulir berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan usaha produktif, sementara pemberdayaan tidak signifikan secara statitistik berpengaruh terhadap kegiatan usaha produktif.21 20Johan

Kristanto, Efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, Journal Publika, volume 1 no 2 (2013). Diakses dalam http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2578/baca-artikel. 21 Kaspini, Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2009, diakses dari http://lib.unnes.ac.id/4819/


104


Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tinjuan ekonomi Islam tentang jasa pinjaman bergulir dalam program nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pekanbaru, dengan metode wawancara dan observasi menghasilkan bahwa system yang telah diatur sedemikian rupa PNPM MP dalam produk pinjaman bergulir sehingga masyarakat miskin yang seharusnya menikmati pinjaman untuk berusaha mengentaskan kemiskinannya tetap terbebani dengan biaya jasa pinjaman meskipun sedikit, tetapi tetap saja dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tercederai secara moral.22 Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasarkan filsafat post positivitisme digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai elemen kunci.23 Metode pengumpulan data dengan metode indept interview.Sedangkan dalam wawancara dibantu oleh tim peneliti. Dimana penyampaian angket dari peneliti menjadi banyak alternatif, diantara alternatif yang ditawarkan menggunakan jasa tenaga lapangan (kurir). Wawancara dilakukan kepada: pertama, Koordinator kota selaku pimpinan PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung, kedua, Asisten Koordinator Kota bidang Manajemen Keuangan selaku pendamping Perguliran di bawah Koordinasi PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung.Tenaga lapang yang penulis pakai adalah mahasiswa semester 6 yang telah mendapat mata kuliah metodologi penelitian dan sedang menyusun proposal skripsi. Hal ini dimaksudkan sebagai proses pembelajaran untuk menggali data di lapangan. Hasil Penelitian 1. Perkembangan Pinjaman Bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Kabupaten Tulungagung Pinjaman bergulir yang di realisasikan oleh Unit pengelola Keuangan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat terus meningkat di Kabupaten Tulungagung. Data kelompok swadaya masyarakat yang menjadi pendampingan PNPMPerkotaan adalah: 3000 2000 1000 0

2013 2014

2652 2823 Series1 Series2

Tahun

Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat

22Muhammad

Muchsin, Tinjauan ekonomi Islam tentang jasa pinjaman bergulir dalam program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri perkotaan (PNPM MP) Kota Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015 diakses dari http://repository.uin-suska.ac.id/1338/ 23 Sugiyono (2010;15), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Alfabeta, Bandung.


Binti Nur Asiyah

105

Data di atas menunjukkan secara kuantitatif, Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhasil di danai PNPM Perkotaan terus meningkat. Jika dilihat pertumbuhannya, tahun 2014 realisasi yang di danai meningkat sebesar 6,4% dibanding tahun 2013. Data yang terus meningkat tersebut menurut Askot Manajemen Keuangan: “kami menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat bu, misalnya untuk usaha kue, jualan dll. Sedangkan melalui fasilitator Keuangan di tingkat kecamatan, kami menerapkan agar setiap UPK menyampaikan laporan keuangan dengan cara menempel di tempat-tempat umum yang ada didesa”.24 Indikator Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhasil didanai tersebut menjadi potret bahwa realisasi pinjaman bergulir juga meningkat. Data menunjukkan bahwa:

Realisasi pinjaman bergulir (Rp.) 10,988,737,375

12,000,000,000 10,000,000,000

9,075,995,286

8,000,000,000 6,000,000,000

Realisasi pinjaman bergulir (Rp.)

4,000,000,000 2,000,000,000 Januari

Desember

Sumber: Diolah dari Laporan Asisten Koordinator Kota Bidang Keuangan PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 Data di atas menunjukkan secara kuantitatif, Jumlah realisasi pinjaman bergulir meningkat kepada Kelompok Swadaya Masyarakat terus meningkat. Jika dilihat pertumbuhannya, Desember 2014 realisasi yang di danai meningkat sebesar 21% dibanding awal tahun di bulan Januari 2014. 2. Perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung LAR (Loans at Risk)= Peminjam yang menunggak; angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara berapa KSM yang menunggak ≥ 3 bulan dengan seluruh KSM peminjam yang masih memiliki saldo pinjaman. PAR (Portfolio at Risk)= Pinjaman yang tertunggak; angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara jumlah pinjaman yang tertunggak ≥ 3 bulan dengan seluruh realisasi saldo pinjaman di UPK.

24Wawancara

dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015


106

3.

4.


ROI (Return on Investment) = Pencapaian laba; Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara laba yang diperoleh UPK dengan modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir. CCr(Cost Coverage)= Efisiensi Biaya; Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh UPK dengan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK.25 Kondisi Lons at Risk (LAR) pada desember 2014 dalam kondisi memuaskan sebesar 30%26. Artinya 30% ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang dalam kondisi bagus dan memuaskan dari total Kelompok Swadaya Masyarakat. Sementara Port folio at Risk (PAR) sebanyak 46% dari total realisasi pinjaman bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.27 Artinya bahwa dana pinjaman bergulir dalam kondisi memuaskan sebesar Rp. 5,054,819,193,Return on Investment (ROI) dalam kategori memuaskan pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebanyak 75%.28Artinya sebanyak 61 UPK dari 81 UPK di Kabupaten Tulungagung memiliki keuntungan yang memuaskan. Sementara Cost of coverage (CCr) dalam kondisi memuaskan sebanyak 94% dari total UPK.29Artinya sebanyak 76 UPK yang berhasil memiliki CCr dalam kondisi bagus. Dampak Pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat Dampak ekonomi bergulir bagi masyarakat sebagaimana hasil wawancara: “Kegiatan Perguliran yang dilakukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat di bidang Perdagangan, Pertanian, Usaha Kecil. Sebagai contoh di UPK Mulyo Lestari.30 Hadirnya program perguliran dari PNPM Perkotaan dapat memberikan modal bagi masyarakat untuk usaha perdagangannya. Omset perdagangan menjadi semakin meningkat. Dalam hal pertanian, kebutuhan pupuk dan benih terbantu sesuai sehingga hasil panen sesuai yang diharapkan. Peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan berakhir Sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Mandiri perkotaan sebagaimana hasil wawancara: “Terkait sumber permodalan, selama ini permodalan UPK berasal dari APBD, APBN, serta keuntungan dari pengelolaan perguliran. Keuntungan perguliran UPK itu kembali kepada masyarakat yang dialokasikan dalam kegiatan sosial, lingkungan serta pemupukan modal UPK. Pasca pendampingan yang dilakukan PNPM Perkotaan, pengelolaan fokus kepada pengelolaan dana yang sudah tersedia di masing-masing UPK. Dan kami berharap, masyarakat mampu menghimpun atau chane-

Monitoring administratif kegiatan pinjaman bergulir, dikutip dari Petunjuk teknis Pinjaman Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta 26 Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 27 Ibid 28 Ibid 29 Ibid 30 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015 25


Binti Nur Asiyah

5.

107

ling untuk terus berlanjutnya kegiatan perguliran di UPK. 31 Mengingat program bantuan dari APBD, APBN terus berkurang, maka upaya membangun kerjasama adalah solusi terhadap kebutuhan perguliran yang terus berjalan. Upaya membangun kerjasama dilakukan dengan segenap pihak mulai dari masyarakat peduli, instansi yang memiliki kebutuhan yang sama seperti halnya dalam proses pengabdian dan pemberdayaan. Masyarakat yang sudah jalan dalam pengelolaan keuangan perlu didukung. Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah Peluang UPK yang siap chaneling dengan perbankan sebagaimana hasil wawancara: “Jika dilihat dari tingkat pengembalian perguliran (Repayment Rate), UPK yang memiliki RR bagus di Kabupaten Tulungagung mencapai 52%. Dalam hal chaneling dengan perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah, selain yang berpotensi 52% tersebut, masih banyak KSM yang berhasil lepas dari kategori miskin, sehingga harapannya bisa meminjam lebih banyak dibandingkan dengan yang disediakan oleh UPK. Pinjaman di UPK itu kan hanya sebesar Rp. 500.000,-, nanti jika bagus pengembalian selama satu masa perguliran, saat mengajukan baru diperbolehkan Rp. 1.000.000,-. KSM-KSM yang sudah mandiri ini sebenarnya tepat untuk bisa mendapatkan sumber dana dari Lembaga Keuangan syariah lainnya.32 Upaya membangun kerjasama dengan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari bentuk channeling. Dimana lembaga keuangan syariah memiliki visi terhadap fungsi intermediasi bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan. Tentu hal ini sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah yakni prinsip prudential Banking. Prosedur kehati-hatian yang dilakukan mulai dari prinsip Character, Capacity, Collateral, Condition. Upaya studi kelayakan usaha dilakukan terhadap calon nasabah Lembaga Keuangan syariah. Oleh karena Unit Pengelola Keuangan bisa merekomendasikan bagi anggotanya yang produktif dan jujur untuk bias berlanjut menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Pembahasan 1. Perkembangan Pinjaman Bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan pada hasil penelitian, secara kuantitatif Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhasil di danai PNPM Perkotaan terus meningkat. Jika dilihat pertumbuhannya, tahun 2014 realisasi yang didanai meningkat sebesar 6,4% dibanding tahun 2013. Peningkatan tersebut dapat diartikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Sebanyak 2.823 Kelompok, yang masing-masing kelompok rata-rata terdiri dari 10 anggota masyarakat, artinya bahwa masyarakat yang terfasilitasi kegiatan ekonomi bergulir sebanyak 31 32

Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015


108

2.


28.230 jiwa. Mereka berkesempatan mendapatkan dana untuk menopang setiap usaha yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Johan Kristanto dan Kaspini bahwa keberadaan ekonomi bergulir berjalan efektif, dan sangat membantu pemberdayaan ekonomi produktif di masyarakat. Perkembangan pinjaman bergulir yang terus meningkat karena implementasi dari pengelolaan pinjaman bergulir dilakukan dengan accountabledanaccaptable33.Accaptable, dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar Kelompok swadaya masyarakat, dan Accountable yang dilakukan dimana laporan keuangan pinjaman bergulir dipublikasikan lewat papan-papan pengumuman di tempat umum di desa34. Jika dilihat dari realisasi pinjaman bergulir ternyata tumbuh pesat. Realisasi pinjaman bergulir pada Desember 2014 mencapai Rp.10,988,737,375. Jumlah yang sangat fantastis dalam memerankan sebagai objek akselerasi ekonomi di masyarakat. Dengan persyaratan yang ketat, dimana dana perguliran dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang difokuskan pada masyarakat miskin, diaksesnyapun harus dengan berkelompok, ternyata mampu membaur bersama dengan harta yang telah ada di masyarakat. Peran ini sungguhlah impian dan harapan masyarakat. Bisa meningkatkan omset usaha rumahtangga, meningkatkan pendapatan keluarga. Tentu pelaksanaannya memerlukan pengawasan, mengingat dana yang dikelola adalah dana hibah dari APBN maupun APBD, maka pengawasannya dilakukan oleh masyarakat. Karena sejatinya itu adalah sudah milik masyarakat setempat untuk dikelola sedemikian rupa sehingga masyarakat merasakan hasilnya. Perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung Kondisi Lons at Risk (LAR) pada desember 2014 dalam kondisi memuaskan sebesar 30%35. Artinya 30% ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang dalam kondisi bagus dan memuaskan dari total Kelompok Swadaya Masyarakat. Kategori memuaskan secara nominal sejumlah 847 KSM. Kelompok ini yang ke depannya menjadi peluang bagi pengembangan industri keuangan syariah sebagai mitra. Port folio at Risk (PAR) sebanyak 46% dari total realisasi pinjaman bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.36 Artinya bahwa dana pinjaman bergulir dalam kondisi memuaskan sebesar Rp. 5,054,819,193,-. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat itu amanah dalam mengelola dana perguliran, dan menjadi peluang bagi industri keuangan syariah untuk menyambut baik kehadirannya pasca pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan. Mengingat, sejumlah masyarakat ini tentunya membutuhkan modal untuk meningkatkan usahanya, maka Industri keuangan syariah menjadi solusinya.

Ibid, Hessel Nogi S. Tangkilisan hal 104 dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015 35 Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 36 Ibid 33

34Wawancara


Binti Nur Asiyah

3.

4.

5.

37 38

109

Return on Investment (ROI) dalam kategori memuaskan pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebanyak 75%.37 Artinya sebanyak 61 UPK dari 81 UPK di Kabupaten Tulungagung memiliki keuntungan yang memuaskan. Sementara Cost of coverage (CCr) dalam kondisi memuaskan sebanyak 94% dari total UPK.38Artinya sebanyak 76 UPK yang berhasil memiliki CCr dalam kondisi bagus. Hal ini lebih disebabkan karena kesadaran mengelola di tataran Unit Pengelola Keuangan, kesadaran masyarakat yang terfasilitasi oleh adanya program pinjaman bergulir. Oleh karenanya pengawasan sesama masyarakat, dan rasa memiliki terhadap lembaga kian tinggi. Dampak Pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat Sebagaimana hasil penelitian terdahulu, bahwa ekonomi bergulir sungguh memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat. Penelitian Kaspini dan Johan Kristanto menunjukkan bahwa ekonomi bergulir sangat efektif dan berpengaruh terhadap ekonomi produktif di masyarakat. Dengan demikian yang demikian juga selaras bahwa ekonomi bergulir menjadi peluang peluang bagi pengembangan sektor riil. Sektor riil yang dibangun adalah berangkat dari usaha masyarakat yang kian berkembang, menjadi miniatur perekonomian. Peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan berakhir Hasil penelitian memberikan arah pada upaya membangun kerjasama yang lebih efektif dengan lembaga lain menjadi peluang bagi lembaga keuangan syariah bekerjasama untuk mengembangkan sayap. Hal ini menarik buat lembaga keuangan mengingat, Unit Pengelola Keuangan telah memiliki aturan main dan pengalaman dalam menangani pinjaman bergulir, mengenal kelompok swadaya masyarakat yang mengajukan pinjaman. Dengan demikian, pembelajaran atas inklusifitas keuangan telah dimiliki oleh Unit pengelola Keuangan dan Kelompok Swadaya Masyarakat. Yang demikian memudahkan bagi lembaga keuangan syariah untuk bermitra. Hal itu juga diungkapkan oleh Askot Manajemen Keuangan, bahwa ke depan pasca pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan, UPK mampu chaneling dengan berbagai mitra. Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah Sebagaimana hasil penelitian dapat dilihat Kelompok Swadaya masyarakat yang memungkinkan chaneling adalah yang memiliki tingkat pengembalian angsuran (RR) yang bagus sebesar 52%. Selain itu banyak KSM yang berhasil/sukses bisnis pasca mendapat pinjaman bergulir dari UPK, sehingga tidak dikategorikan masyarakat miskin. Yang demikian ini menjadi solusi bagi bank syariah untuk menjadikannya mitra untuk menyalurkan pembiayaan atau bahkan menawarkan agar KSM yang sudah bagus memasukkan simpanan/tabungannya ke bank syariah.

Ibid Ibid


110


Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan a. Pinjaman bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) memiliki perkembangan yang bagus baik dari sisi Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun dari sisi realisasi pinjaman bergulir b. Pinjaman bergulir memiliki kinerja yang bagus baik dari sisi LAR, PAR, ROI dan CCr. c. Pinjaman bergulir memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat, baik dalam bidang perdagangan, usaha kecil, pertanian dll. d. Pasca pendampingan PNPM Mandiri perkotaan, diharapkan agar UPK bisa bersinergi dengan Industri Keuangan terutama Industri Keuangan Syariah. e. Peluang Unit pengelola Keuangan bermitra dengan Industri Keuangan Syariah berkisar 52%, dimana mereka adalah UPK yang memiliki tingkat pengembalian pinjaman bagus, dan bagi KSM yang telah purna status menjadi orang miskin. 2. Saran a. Bagi Industri Keuangan Syariah Penelitian ini adalah sebuah realitas, dibutuhkan keberanian dari Industri keuangan syariah untuk mengembangkan sayap dengan bekerja sama dengan masyarakat banyak, sesuai dengan skim yang ada dan kebutuhan masyarakat. b. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya hal-hal yang belum tercantum dalam penelitian ini, maka menjadi bahan dan kesempatan bagi peneliti yang akan datang untuk menyempurnakan. Daftar Pustaka Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 Djoko Retnadi, 2006, Memilih bank yang sehat: kenali kinerja dan pelayanannya, Elex media Computindo, Jakarta Freixas dan Rochet, 1997,Macroeconomics of Banking, Massachussets Institute of Technology, Amerika Inflasi, www.bi.go.id Informasi data pinjaman dan bergulir nasional diakses dari http://www.p2kp.org/laporandetil.asp?mid=378&catid=22&menuid=4 5 Maret 2015 Johan Kristanto, Efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, Journal Publika, volume 1 no 2 (2013). Diakses dalam http://ejournal.unesa.ac.id/ index.php/publika/article/view/2578/baca-artikel. Malia, Volume 7, Nomor 1, Februari 2016

Binti Nur Asiyah

111

Kaspini, Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2009, diakses dari http://lib.unnes.ac.id/4819/ Kumpulan Pedoman teknis PNPM Perkotaan tahun 2012 diakses http://www.p2kp.org/pustakadetil.asp?mid=303&catid=1& tanggal 5 Maret 2015 Kurs nilai tukar rupiah – USD, www.bi.go.id Laporan bulanan Data sosial ekonomi, edisi Maret 2015, Katalog BPS: 9199017 http://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Laporan-Bulanan-DataSosial-Ekonomi-Maret-2015.pdf Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, YKPN, Yogyakarta Muhammad Muchsin, Tinjauan ekonomi Islam tentang jasa pinjaman bergulir dalam program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri perkotaan (PNPM MP) Kota Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015 diakses dari http://repository.uin-suska.ac.id/1338/ Musthafa Kamal Rokan, 2013, Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah saw dalam berbisnis., Bintang Pustaka, Yogyakarta Petunjuk teknis Pinjaman Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Sasaran utama pinjaman bergulir, dikutip dari Petunjuk teknis Pinjaman Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Sejarah perguliran berlangsung, diakses dari http://www.p2kp.org/pustaka/files/Petunjuk_teknis_2012/Petunjuk_Tekni s_Pinjaman_Bergulir.pdf Soetanto Hadinoto, Djoko Retnadi, 2007, Micro credit challenge; Cara efektif mengatasi kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta Statistik Perbankan Indonesi edisi Desember 2014. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Alfabeta, Bandung UU Perbankan Syariah no 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015 Zainul Arifin, 2002, Dasar-dasar manajemen Bank Syariah, Azkia publisher, Jakarta.


112



SUSTAINABILITY PINJAMAN BERGULIR UPK PNPM PERKOTAAN, PELUANG CHANELING BANK SYARIAH. Oleh: Binti Nur Asiyah IAIN Tulungagung

Recommend Documents