TINJAUAN NORMATIF TERHADAP “PINJAMAN BERGULIR” DALAM KERANGKA PROGAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) Di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Skripsi Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu syari‟ah
Oleh : FUZI RAHMAWATI 072311034
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2011
DEPARTEMEN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI’AH GO W A L IS O N SEM ARANG
I A IN
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185
PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp : 4 (empat) eks. Hal : Naskah Skripsi A.n Sdri. Fuzi Rahmawati Assalamu’alaikum Wr. Wb. Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara: Nama
: Fuzi Rahmawati
NIM
: 072311034
Jurusan
: Muamalah
Judul :TINJAUAN NORMATIF TERHADAP “PINJAMAN BERGULIR” DALAM KERANGKA PROGAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPMMP) (Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan) Dengan ini saya mohon kiranya naskah tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum adanya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof. Dr. A. Gunaryo, M. Soc. Sc NIP. 19620810 199103 1 003
Siti Mujibatun, M. Ag. NIP. 1959013 198703 2 001
ii
iii
DEKLARASI
Bimillahirroahmanirrohim Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis mengatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidakberisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yag dijadikan bahan rujukan.
Semarang, 1 Januari 2012 Deklarator,
Fuzi Rahmawati NIM. 072311034
iv
MOTTO “Lebih baik dari kepala semut daripada menjadi ekor kuda”
خير الناس ينفعه لناس “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain”
Artinya : Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (revisi terbaru), Jakarta: 1971, hlm.
1073
v
ABSTRAK Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Demikian pula dengan pemerintahan yang mempunyai program penangulangan kemiskinan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat baik dari segi sosial maupun dalam hal ekonomi. Pelaksanaan PNPM MP bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan untuk menjadikan masyarakat mandiri dan mensejahterakan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Terjadi “Pinjaman Bergulir” yang bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu bagaimana pelaksanaan jasa pinjaman dalam kerangka PNPM MP yang terjadi di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan juga bagaimana tinjauan normatif terhadap “Pinjaman Bergulir” dalam kerangka PNPM MP di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menggunakan metode wawancara dan observasi. Sedangkan metode analisis menggunakan metode analisis deskripsis dan normatif guna menjawab permasalahan pertama dan permasalahan kedua. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah suatu program pemerintah yang beroperasi dalam penganggulangan kemiskinan yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan “Pinjaman bergulir”, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa. Hanya saja kedua cara pinjaman yang berbeda antara desa Galang Pengampon dan desa Gondang tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya maupun dalam segi kemasyaraktannya. Kedua, Pada “Pinjaman Bergulir” di Desa Galang Pengampon, penulis berpendapat bahwa kesepakatan tersebut menyerupai pinjaman yang dilakukan nabi pada masa lalu tentang kesediaanya untuk memberi kelebihan dalam pengembalian pinjaman unta. Hanya saja perbedaannya, pada perjanjian “Pinjamam Bergulir” di Desa Galang Pengampon akad kelebihannya diucapkan sendiri oleh masyarakat diawal pinjamannya. Beberapa ulama berpendapat bahwa yang dinamakan riba adalah jika disyaratkan dalam akadnya. Tetapi, jika yang seorang menambah atau mengurangi penerimaannya dengan suka rela, maka tidak termasuk riba malahan dianjurkan demikian.Sedangkan didaerah Gondang, penulis melihat bahwa dalam pinjaman tersebut sama sekali tidak terdapat unsur untuk memperkaya diri atau pribadi. Bunga yang diserahkan kepada pihak pengelola “Pinjaman Bergulir” digunakan untuk biaya-biaya operasional dan sisa dari penambahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat Namun pengembalian tersebut tidak digunakan untuk memperkaya pribadi akan tetapi ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat miskin tanpa adanya eksploitasi atau adanya pemerasan seperti yang dilakukan para rentenir.
vi
PERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada : Almarhum Bapak Saeri dan almarhumah Ibu Zumroh atas cinta dan kasih sayang serta do’anya dan atas segala dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materiil dengan tulus ikhlas selama beliau hidup di dunia demi kesuksesan putri tercinta Saudara-saudaraku tercinta mas fuad, mbak luk dan adek indah atas segala perhatian dan dukungan selama ini, tak lupa pula kakak iparku Agus yang selama ini membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini Orang terdekatku saat ini yang terkasih dan tercinta Purwanto atas segala pengorbannya dan segala perhatiannya sehingga penulis menjadi lebih semangat dalam hidup dan dalam penulisan skripsi ini Keluarga besar kost mbah halim piqoh, desi, offy, mbak butet, lia, siska, nafis, naula, mbak umy, anis, choris dan widya (walaupun kalian kadang sangat berisik) tetapi kalian sangat memberi semangat dalam penulisan skripsi ini Semua orang yang mendukung dan ikhlas membantu penulis...
vii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim. Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini yang berjudul: TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERJANJIAN KEUNTUNGAN ANTARA
DEBITUR
(MASYARAKAT)
DAN
KREDITUR
DALAM
KERANGKA PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) (Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan) sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1.
Allah SWT yang Maha Esa
2.
Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
3.
Dekan Fakultas Syariah Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, serta pembantu dekan Fakultas Syariah dan para staf di IAIN Walisongo Semarang
4.
Bapak Prof. Dr. A. H. Gunaryo, M. Soc. Sc dan Dra. Hj. Ibu Siti Mujibatun, M. Ag. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
viii
5.
Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Bapak dan Ibu dosen selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Sehingga ilmu yang telah diajarkan dapat bermanfaat dikemudian hari.
6.
Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada almarhum dan almarhumah kedua orang tua penulis yang tercinta dan terkasih, serta kakak dan adik penulis yang dengan segala pengorbanannya tidak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Doa restu, nasihat dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
7.
Kawan-kawanku Mahasiswa IAIN Walisongo terutama teman-teman kost yang selalu membantu dan mensuport penulis
8.
Seseorang terdekat dan terkasih Purwanto, yang selalu memberi bantuan dan dukungan setiap hari kepada penulis sehingga terjadi penyelesaian skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan pahala dari rahmat Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal alamin.
Semarang, 1 Januari 2012 Penulis,
Fuzi Rahmawati NIM. 072311034
ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988 A. Konsonan Tunggal Huruf Arab
Nama
Huruf Latin
Nama
alif
tidak dilambangkan
Tidak dilambangkan
ba
b
-
ta
t
-
sa
s
s (dengan titik di atas)
jim
j
-
ha‟
h
h (dengan titik di bawah)
kha‟
kh
-
dal
d
-
zal
ż
z (dengan titik di atas)
ra
r
-
x
za
ż
-
sin
s
-
syin
sy
-
sad
s
s (dengan titik di bawah)
dad
d
d (dengan titik di bawah)
ta
t
t (dengan titik di bawah)
za
z
z (dengan titik di bawah)
„ain
„
koma terbalik ke atas
gain
g
-
fa
f
-
qaf
q
-
kaf
k
-
lam
l
-
mim
m
-
xi
nun
n
-
wawu
w
-
ha
h
-
hamzah ya‟
apostrof y
B. Konsonan Rangkap Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. contoh : ditulis Ahmadiyyah C. Ta‟ Marbutah di Akhir Kata 1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. Contoh : ditulis jama’ah 2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh : ditulis karamatul-auliya’ D. Vokal Pendek Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. E. Vokal Panjang Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. F. Vokal Rangkap 1. Fathah + ya‟ mati ditulis ai, contoh : ditulis bainakum,
xii
2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh : ditulis qaul G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof („) ditulis a’antum
ditulis mu’annas
H. Kata Sandang Alif + Lam 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh : ditulis al-Qur’an
ditulis al-Qiyas
2. Bila didikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. ditulis as-Sama
ditulis asy-Syams
I. Penulisan huruf kapital Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam trasliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan itu seperti yang berlaku pada EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri diawali dengan kata sandang maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.
J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat 1. Ditulis kata per kata, contoh : ditulis zawi al-furud 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucaspan dalam rangkaian tersebut, contoh: ditulis ahl as-Sunnah شـيخ االسـالم
ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....................................................
ii
HALAMAN DEKLARASI .................................................................................... iii HALAMAN ABSTRAK ........................................................................................ iv HALAMAN MOTTO ...........................................................................................
v
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ vi KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN..................................................
x
DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiv
BAB I
: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................
1
B. Rumusan Masalah .........................................................................
4
C. Tujuan Penelitian ..........................................................................
4
D. Telaah Pustaka ..............................................................................
4
E. Metode Penelitian .........................................................................
7
F. Sistematika Penulisan ................................................................... 10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN DAN RIBA A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pinjaman Dan Riba ........................ 11 1. Pengertian Pinjaman Dan Riba .................................................. 11 a. Pengertian Utang-piutang (Qardh) atau pinjaman ................ 11 b. Pengertian Riba ..................................................................... 12 2. Dasar Hukum Pinjaman Dan Riba ............................................. 13 a. Dasar Hukum Pinjaman ........................................................ 13 b. Dasar Hukum Riba ................................................................ 15
xiv
B. Jenis-jenis Pinjaman dan Riba ........................................................ 19 1. Jenis-jenis Pinjaman ................................................................... 19 2. Jenis-jenis Riba .........................................................................
20
C. Pinjaman Yang Termasuk Riba dan Bukan Riba Dalam Islam .....
22
1. Pinjaman Yang Bukan Termasuk Riba dalam Islam ................
22
2. Pinjaman Yang Termasuk Riba dalam Islam ..... ........... ..........
23
BAB III : “PINJAMAN BERGULIR” DALAM KERANGKA PROGAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPAEN PEKALONGAN A. Tinjauan Umum Tentang “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM MP.. 25 B. Prinsip-prinsip “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM MP.................... 32 C. Pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” dalam Kerangka PNPM MP Kecamatan Wonopringgo kabupaten Pekalongan ........................................................................................ 43 1. Pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” di desa Galang Pengampon .................................................................................. 44 2. Pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” di Desa Gondang ................... 52 BAB IV : ANALISIS A. “Pinjaman Bergulir” dalam Kerangka PNPM MP di Desa Galang Pengampon dan Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo.................. 64 B. “Pinjaman Bergulir” Dalam Kerangka PNPM MP Menurut Islam.... 71
BAB V : PENUTUP A. Simpulan ........................................................................................ 87 B. Saran-saran ................................................................................... .
90
C. Penutup .............................................................................................. 91
xv
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS LAMPIRAN
xvi
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah mempunyai program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat baik dari segi sosial maupun
dalam
hal
ekonomi.
Salah
satunya
adalah
Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999. Program ini sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memperdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan “ Pinjaman Bergulir”, yaitu pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wiayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah
2
ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir”, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat, Berbagai kesuksesan serta kegagalan kegiatan “Pinjaman Bergulir” dimasa lalu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kelanjutan kegiatan “Pinjaman Bergulir” melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian, PNPM MP bukanlah program keuangan mikro dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Kerena program PNPM MP bukan untuk kepentingan pengelola semata dan tidak akan menjadi milik individu, akan teapi program pemerintah yang akan selalu membangun dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Program keuangan PNPM MP bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM MP hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan.
3
PNPM adalah program yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat mandiri dan mensejahterkan masyarakat miskin. Seperti halnya yang terjadi di dalam Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan,
terjadi
“Pinjaman
Bergulir”
yang
bertujuan
untuk
menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Didalam pinjaman tersebut ada sebuah perjajian yang menyatakan kelebihan dalam pengembaliannya. Hal inilah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh hukum dan kajian normatif yang terkandung dalam perjanjian keuntungan antara masyarakat dan PNPM MP. Oleh karena itu penulis juga akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Tinjauan Normatif
Terhadap
Perjanjian
Keuntungan
Antara
Debitur
(Masyarakat) dan Kreditur PNPM MP, yang mengambil contoh di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
4
B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan jasa pinjaman dalam kerangka PNPM MP yang terjadi di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan? 2. Bagaimanakah tinjauan normatif terhadap “Pinjaman Bergulir” dalam kerangka PNPM MP di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan? C. Tujuan Penelitian Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penulisan sekripsi ini adalah untuk: 1. Mengetahui pelaksanaan jasa pinjaman dalam kerangka PNPM MP yang terjadi di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 2. Menganilisis secara normatif perjanjian keuntungan antara debitur (masyarakat) dan kreditur dalam kerangka PNPM MP di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. D. Telaah Pustaka Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang perjanjian keuntungan antar debitur (masyarakat) dan kreditur dalam kerangka PNPM MP. Penelitian yang penulis ambil, berdasarkan issu dari kalangan masyarakat. Penulis mengambil contoh penelitian sesudahnya, yang
5
mempunyai sedikit kaitan dengan pembahasan yang penulis ambil diantaranya: Pada buku Asuransi dan Riba karangan Murtadha Mutahhari (1995). Dalam buku ini beliaua menjelaskan bahwa segala macam bunga dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk formulir ataupun lainnya adalah harm. Di dalam buku ini beliau menyatakan perumpamaan bahwa barang siapa menabung di bank atau menyimpan deposito, maka baginya bunga yang berjumlah tertentu adalah haram. Dalam buku yang berjudul Fiqh Islam oleh Sulaiman Rasjid (1950), di dalamnya sedikit membahas tentang jasa pinjaman yang diberikan kepada orang lain baik pinjaman produktif maupun pinjaman konsumtif. Di dalamnya membahas tentang pengertian dan dasar hukum dari pinjaman. Namun belum membahas secara eksplisit seperti yang sesuai dengan pembahasan yang penulis kaji yaitu pinjaman yang produktif untuk masyarakat miskin. Penulis juga menemukan pembahasan pembahasan dalam skripsi hasil penelitian mahasiswa S1 jurusan muamalah IAIN Walisongo yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam di Usaha Simpan Pinjam (USP) Mushola Pondok pesantren Al-Asyiah Kalibeber Wonosobo” oleh Laila Nofita F, di dalamnya membahas tentang usaha simpan pinjam antara pengelola pondok sebagai kreditur dan santri sebagai debitur. Namun tidak membahas yang sesuai dengan pembahasan yang penulis kaji.
6
7
Tinjauan normatif terhadap perjanjian yang terjadi diantara masyarakat miskin dalam kerangka PNPM MP. Sehingga penulis mengkaji secara lebih dalam tentang kesepakatan atau perjanjian keuntungan yang ada dalam masyarakat miskin dengan PNPM MP. E. Metode Penelitian 1. Metode Pengumpulan Data a. Observasi Penulis Kecamatan
melakukan
Wonopringgo
pengamatan
secara
langsung
Kabupaten
Pekalongan.
di
Penulis
mengambil dua contoh dari beberapa desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Dua desa tersebut adalah desa Galang Pengampon dan desa Gondang. Penentuan lokasi tersebut diambil karena setiap penelitian kualitatif sifatnya mengharuskan peneliti lebih banyak atau sering dilapangan,
rencana
dan
waktu
yang
diperlukan
untuk
menyelesaikan penelitian ini, penulis akan melakukan maksimal selama 5 bulan mulai dari bulan September dan berakhir pada bulan Januari.
8
Pemilihan penelitian observasi, karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat dalam kajian yang dialami langsung oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang terjalin dalam masyarakat desa Galang Pengampon dan desa Gondang. Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara berstruktur sesuai dengan pedoman observasi. Peneliti juga akan berterus terang kepada nara sumber bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. b. Wawancara Dalam wawancara peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam aktifitas tersebut dalam jangka waktu relative lama. Yang menjadi KSM, petugas UPK ataupun fasilitator yang mendukung terlaksananya program PNPM MP. Sebagai informan awal dipilih secara purposive, obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (key informan). Dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara. Informasi selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya. Cara ini biasanya lazim disebut sebagai snow ball yang dilakuakan secara
9
serial atau berurutan. Pada penelitian ini dipandang ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah : Asistan Urban Planing
PNPM
MP
Kecamatan
Wonopringgo
Kabupaten
Pekalongan, Asisten Ekonomi PNPM MP, petugas UPK, serta beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang telah dipilih sebelumnya oleh masyarakat sendiri. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini maksimal akan dilakukan selama 5 bulan, bertempat di desa Galang Pengampon dan desa Gondang yang dijadikan contoh dan sekaligus membandingkan hasil kesejahteraan yang diperoleh dari dua contoh desa di Kecamatan Wonopringgo tersebut. 2. Metode Analisis Ada dua model analisis yang penulis ambil dalam kajian ini yaitu deskripsi dan normatif. Analisis diskriptif digunakan untuk masalah yang pertama. Karena penulis akan menggambarkan keadaan “Pinjaman Bergulir”
di
Kecamatan Wonopringgo.
Bagaimana
pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” yang bertujuan untuk menyediakan akses layanan kepada masyarakat miskin. Didalam pinjaman bergulir tersebut ada sebuah perjanjian yang menyatakan kelebihan dalam pengembaliannya. Permasalahannya terdapat bunga atau kelebihan yang terdapat dalam pinjaman tersebut. Bunga yang berasal dari masyarakat tersebut kemudian digunakan sebagai dana operasional dan
10
sisanya
dikembalikan
lagi
kepada
masyarakat
dalam
bentuk
pembangunan. Analisis normatif digunakan untuk menjawab masalah kedua. Karena penulis ingin memberikan informasi bersrta dengan tinjauan normatif yang terdapat dalam pinjaman tersebut. Bagaimana pelaksanaan dan bagaimana tinjauan normatifnya. F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat di jelaskan sebagai berikut: BAB I
: Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
: Dalam bab ini penulis membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Pinjaman dan Riba, tentang Pengertian, Dasar hukumnya, dan Pinjaman yang termasuk Riba dan Bukan Riba dalam Islam.
BAB III
: Dalam bab ini penulis mendeskripsikan secara singkat tentang tinjauan umum “Pinjman Bergulir” dan prinsipprinsip “Pinjaman Bergulir”
BAB IV
: bab ini penulis membahas mengenai pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” di Kecamatan Wonopringgo pada dua desa yang menjadi contoh dan analisis “Pinjaman
11
Bergulir” PNPM MP di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan BAB V
: Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisikan tentang Kesimpulan, Saran dan Penutup.
11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN DAN RIBA A. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjaman dan Riba 1.
Pengertian Pinjaman dan Riba a.
Pengertian Utang-piutang (Qardh) atau Pinjaman Secara etimologis, qardh berarti pemotongan. Sedangkan Utang (qardh) menurut syara’ adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu2. Qardh juga diartikan utang-piutang atau menghutangkan barang dan dibayar dengan barang pula, dan disukai agama.3 Utang-piutang (qardh) dapat diartikan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya. Qardh juga diartikan perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama, misalnya pinjaman Rp. 1000,00 harus dibayar dengan Rp.1000,00 atau Misalnya mengutangkan beras 10 liter atau uang Rp.10,00 dan sebagainya yang mana tentunya beras atau uang tersebut menjadi milik orang yang berutang dimana sekehendaknya dia
2
boleh
memanfaatkannya,
akan
tetapi
kelak
dia
wajib
Sayyid Sabiq, 2009, Fiqh Sunnah 4, Jakarta: Cempaka Putih Tengah, 2009, hlm. 115 Teuku Muhammad Hasbi ash Shieddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra,2001, hlm. 363 3
12
menggantinya dengan barang serupa dengan pinjamnnya atau seharganya.4 Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama,seperti uang, dan sebagainya.5 b.
Pengertian Riba Riba berasal dari bahasa arab “ar-riba” ( ) الّرِ بَاyang artinya tambahan. Yang dimaksud disisni adalah tambahan pokok harta.
6
Yang tersebut juga dalam al-qur’an “rabba” ( )الّرَبَاyang artinya bertambah, berkembang, naik atau meninggi.7 Sedangkan menurut syara’ artinya akad yang terjadi dalam penukaran barang-barang yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’ atau terlambat menerimanya.8 Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa riba terdapat pada dua perkara, yakni pada jual beli dan pada penjualan ataun pinjaman
4
Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 152 Murtadha Mutahhari, Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 68 6 Sayyid Sabiq, op.cit, hlm. 103 7 Abul A’la al- Maududi, Riba, Jakarta: Gema Insani, 1970, hlm. 89 8 Mustofa Diibulbigha, Fiqh Syafi’I terjemahan Attahdzib, Surabaya: Bintang Pelajar,1984, hlm. 292 5
13
atau sebagainya yang berada dalam tanggungan. Riba dalam tanggungan terdiri dari dua jenis, yang salah satunya telah disepakati sebagai riba jahiliyyah yang dilarang.9 Pengarang Misbah al Munir sebagaimana dikutip oleh as-Sa’di berkata, riba adalah kelebihan dan tambahan menurut pendapat yang mashur. Sesuatu menjadi riba jika bertambah. Imam Nawawi dalam Tahdzhib al-Asma’ wa al-Lughat sebagaimana dikutip oleh as-Sa’di menjelaskan, riba mengandung arti tambahan, sesuatu menjadi riba jika bertambah. Riba dalam pengertian ahli fiqih berbeda-beda tetapi satu sama lain saling mendekati. Diantara mereka ada yang mengatakan, riba adalah suatu akad untuk mengganti barang yang sudah ditentukan tanpa diketahui suatu yang menyamainya dalam pandangan syara’, baik saat melakukan akad maupun dengan diakhirkan keduanya atau salah satunya. Pendapat yang lain mengatakan, riba adalah penambahan terhadap sesuatu yang sudah ditentukan.10 2.
Dasar Hukum Pinjaman dan Riba a.
Dasar Hukum Pinjaman Memberikan pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan
9
Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Semarang: S-Syifa’, 1990, hlm. 9 Abdurrahman as-Sa’di, dkk, Fiqh Jual-Beli, Jakarta: Senayan Publisshing, 2008, hlm. 151
10
14
kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, yang dalilnya tercermin dalam berbagai ayat alqur’an dan hadits-hadits nabawi. Rasulallah SAW bersabda: 1)
. قال رسٕالهلل صهٗ اهلل عهيّ ٔسهى:ع قال.عٍ اتٍ ْريرج ر ٍ ْ ِهلل عَُْ ُّ ُكرْتَ ًح ي ُ ب انّدَُْيَا َّفَسَ ا ِ ٍَ ُكر ْ ٍِ ُكرْتَ ًح ي ٍ ٍِ يُ ْؤي ْ َس ع َ ٍَ َّف ْ َي )(رٔاِ يسهى...ِب انْيَ ْى انْقِيَا يَح ِ َُكر Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mu’min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat..(H.R. Muslim.11
2)
سهَ َى َ َٔ ِّ ْعهَي َ هلل ُ صهَٗ ا َ ي ُ ِ قَّدِ َو انَُث:َهلل عَُْ ُّ قَال ُ ٍ عَثَاسِ رَضِيَ ا ِ ْعٍَْ ات
ف فِٗ َث ًَ ٍر َ سَه ْ "يٍَْ َا:ٍَ فَقَال ِ ٌْ فِٗ ان ِّثًَارِانسََُ َح َٔانسََُتَي َ ُْٕسهِّف ْ ا ْنًَّدِيَُْ َح َُْٔ ْى ُي ّم َي ْعهُْٕ ٍو " يتّفق عهي ٍج َ ٌَ َي ْعهُْٕوٍ إِالَ أ َ ْم َي ْعهُْٕ ٍو َٔ َٔز ٍ ف فِٗ كَ ْي ْ سِه ْ َفهْ ُي “Nabi saw datang di Madinah dan penduduknya sudah biasa memberi pinjaman berupa buah-buahan dalam jagka waktu setahun atau dua tahun. Kemudian beliau bersabda, barangsiapa yang memberi pinjaman berupa buah-buahan hendaknya ia memberi dalam takaran, timbangan, dan waku tertentu.” 12
11 12
381
Taufik Rahman, Hadits-hadits Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 131 Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, Jakarta: Akbar, 2009, hlm. 380-
15
3)
ٍ ْ ِ يَا ي: اٌ انُثي صهٗ اهلل عهيّ ٔانّ ٔسهى قال,عة اتٍ يسعٕد ٌِ كَصَّدَقَ ِتَٓا َيرَ ًج (رٔا َ سِهًًا َقرْضًا َيرَتَيٍِْ ِانَا كَا ْ ض ُي ُ ِسهِ ٍى يُ ْقر ْ ُي )ّاتٍ ياج Tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman satu kali kepada muslim (lainnya), melainkan (nilainya) seperti dua kali shadaqah. (H.R. Ibnu Hibban dalam shahihnya).13 Berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat di fahami bahwa memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang memerlukannya adalah dibolehkan atau dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesamanya. b.
Dasar Hukum Riba Salah satu topik yang terus menjadi bahan diskusi fuqaha dari dahulu hingga masa kini ialah masalah riba. Al qur’an memandang bahwa riba merupakan kezaliman. Kezaliman adalah mengambil sesuatu tanpa hak, yakni tanpa kebenaran yang semestinya atau tidak ilegal. Keadilan adalah memeberikan kepada setiap yang berhak apa
13
Teuku Muhammad Hasbi ash Shieddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum 7, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 122
16
yang menjadi haknya dan kezaliman adalah perampasan hak-hak orang lain. Maka Riba dalam al-qur’an diharamkan.14 Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam al-qur’an dan hadits Nabi saw, dasar hukumnya yaitu: 1)
Surat Al-Baqarah: 275
275.Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 14 15
Murtadha Mutahhari, op.cit, hlm. 51 Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 69
17
2)
Surat Ali-Imran: 130
130.Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 3)
Surat Al-Baqarah:278-279
278. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
16
Ibid, hlm. 69-70
18
4)
Surat An-Nisa’:161
Artinya: 161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orangorang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. 5)
Surat Ar-Rum: 39
39. Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
17 18
Ibid, hlm. 150 Ibid, hlm. 647
19
6)
Hadits nabi antara lain :
ٍحّدثُا حسيٍ تٍ يحًّد حّدثُا جرير يعُي اتٍ حازو عٍ ايٕب عٍ ات قال:اتي يهيكح عٍ عثّداهلل تٍ حُظهح غسيم انًالئكت قال م َُْٔ َٕ َي ْعهَ ُى ُج ُ َسهَىَ ِدرَْْىُ رِتَايَ ْأ ُكهُُّ انر َ َٔ ِّ ْعهَي َ َٗصه َ هلل ِ َرسُ ْٕلُ ا .ٍت َٔ َثهَاثِيٍَْ زِيَُْح ٍ َِاشَ ُّد يٍِْ س Rasul Saw bersabda: dirham riba yang dimakan lakilaki dan tahu bahwa itu riba, maka dosanya lebih dari tiga puluh enam orang berzina.(H.R.Ahmad).19
سهَ َى َ َٔ ِّ ْعهَي َ َٗصه َ هلل ِ َنعٍََ َرسُ ْٕلُ ا:َٖ قَال ِ ِهلل انْاََْصَار ِ ٍ عَثّْدِ ا ِ ٍْ جَا ِترِت ْ َع ٌ ُْىْ سََٕاء:َم انرِتَا َٔيُ ْٕ ِكهَ ُّ َٔكَاتِثَ ُّ َٔشَاِّْدَيْ ِّ َٔقَال ِ ٓا ِك Dari Jabir bin Abdillah. Dia menceritakan, bahwa Rasul Saw mengutuk orang yang memakan riba dan yang menyuruh, memaknnya, penulisnya, dan kedua saksinya.20 B. Jenis-Jenis Pinjaman dan Riba 1.
Jenis-Jenis Pinjaman Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam
mengambilnya
untuk
memenuhi
kebutuhan
hidupnya,
sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan
19 20
Terjemahan Nailul Authar, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 1724 Ahmad Ali, Bulughul Maram jus 3, Bandung: Dahlan, 1980, hlm. 491-492
20
untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya. Disini terdapat paksaan agar uang yang digunakan tidak sebagai kebutuhan hidupnya, melainkan harus digunakan senagai modal dan memperbesar keuntungan atau karena ia tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya.21 Penulis akan menitik beratkan pada pinjaman produktif ini, karena pembahasan yang penulis bahas berupa pinjaman produktif dari pihak PNPM MP untuk masyarakat sebagai modal usaha dan usaha-usaha yang menghasilkan lainnya. 2.
Jenis-Jenis Riba Riba terbagi menjadi dua macam: a) Riba Nasi’ah Berasal dari kata ( )النساءdengan dibaca panjang mengandung arti penangguhan.22 Bentuk riba ini menurut para ahli tafsir meraja lela di zaman jahiliyah, berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berhutang sebagai imbalan daripada tenggang waktu yang diberikan.23 Riba Nasi’ah adalah adanya kelebihan pembayaran atas barang yang dibayarkan secara bertempo atau
21
Murtadha Mutahhari, op.cit , hlm. 45 Abdurrahman as-Sa’di, dkk, op.cit, hlm. 161 23 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: C.V. Diponegoro, 1984, hlm. 176 22
21
penambahan barang utang terhadap dua barang yang sama-sama ditakar atau sama-sama ditimbang apabila keduanya sama jenisnya.24 Riba Nasi’ah juga diartikan tambahan sebagai imbalan pengunduran batas waktu.25 Yang sudah masyhur adalah riba terbagi menjadi dua. Sebagian ulama’ menambah lagi dengan riba qardhi yang di dalamnya disyaratkan adanya kemanfaatan (keuntungan). Riba qardhi pada hakikatnya sama dengan riba nasyi’ah, karena disyaratkan adanya keuntungan yang diambil oleh pemberi utang. Seolah-olah dia mengutangkan suatu barang untuk dikembalikan dengan adanya tambahan yang dapat menguntungkan dia. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa riba qardhi adalah bagian yang tersendiri karena merupakan akad yang mandiri dan mempunyai hukum dan ketetapan yang sudah tertentu.26 Riba qardhi maksudnya adalah seorang meminjam sejumlah barang atau uang kepada orang lain, kemudian ia mengembalikannya dengan tambahan.27
24
Abdurrahman as-Sa’di, dkk, op.cit, hlm. 151 Abul A’la al- Maududi, op.cit, hlm. 105 26 Abdurrahman as-Sa’di, dkk , op.cit, hlm. 173 27 Murtadha Mutahhari, op.cit, hlm. 43 25
22
b) Riba Fadhl Riba Fadhl adalah penambahan jumlah suatu barang yang disyaratkan dalam suatu akad yang sesuai dengan kebutuhan syara’.28 Riba fadhl artinya tambahan atau kelebihan dari tukar menukar barang sejenis, syari’at telah menjelaskan keharamannya dalam enam barang, yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam. Para ulama’ setelah sepakat mengenai keharaman penambahan barang-barang tersebut jika jenisnya sama.29 C. Pinjaman Yang Termasuk Riba Dan Bukan Riba Dalam Islam 1.
Pinjaman Yang Bukan Termasuk Riba Dalam Islam Dalam kegiatan perdagangan, jual beli dan kegiatan pemenuhan ekonomi lainnya, adakalanya tidak dilakukan pembayaran secara tunai ataupun peminjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya. Berhutang karena darurat untuk menutupi suatu hajat yang mendesak tentulah dapat dimaklumi, tetapi apabila sifat dan sikap suka berhutang atau meminjam ini dibiasakan, maka buruklah akibatnya. Demikian juga petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutup kebutuhan hidupnya, dan jangan terbiasa menutup kebutuhan dengan jalan berhutang.30
28
Abdurrahman as-Sa’di, dkk, op.cit, hlm. 151 Ibid, hlm. 169 30 Hamzah Ya’qub, op.cit, hlm. 211-212 29
23
Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlaq yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan.31 Menurut sebagian besar ulama pinjaman yang diperbolehkan adalah pinjaman yang mengandung unsur kasih sayang sesama manusia. Disebutkan bahwa sifat dasar pinjaman tidak sama dengan pengambilan keuntungan, melainkan keduanya saling bertolak belakang walaupun terdapat keuntungan dalam pinjaman. Akhirnya, seseorang hendaknya menjaga hartanya, dengan anggapan ketika ia menyadari bahwa dirinya tidak mampu menjaganya, maka apabila terdapat kerusakan, kerusakan itu menjadi tanggung jawab peminjam. Karen itu sifat dasar pinjamn adalah tanpa bunga.32 2.
Pinjaman Yang Termasuk Riba Dalam Islam Salah satu diantara bentuk pertolongan melepaskan kesusahan dan kesulitan ialah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan hidup sehari-hari atau karena suatu keadaan darurat yang terdesak karena kebutuhan hidup sehari-hari atau karena suatu keadaan darurat yang bersifat insidentil. Pinjaman yang diberikan tersebut mampu memberi sedikit kemudahan bagi mereka yang sedang
31 32
Hamzah Ya’qub, op.cit, hlm. 214 Murtadha Mutahhari, op.cit, hlm. 71
24
kesusahan, terutama bagi warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan dari sesama manusia. Namun adakalnya pinjaman tersebut dimanfaatkan sebagian manusia yang hanya mencari untung semata. Pinjaman yang tidak diperbolehakan dalam islam yaitu apabila tujuan dari pemberian pinjaman hanya untuk mengambil keuntungan semata tanpa melihat hal yang dilakukan itu benar atau tidak, atau tanpa melihathal tersebut itu memberatkan bagi yang berhutang atau tidak. Beberapa ulama mengatakan bahwa pinjaman yang demikian itu diharamkan dan dilaknat oleh Allah karena hanya mengandung unsur keuntungan semata tanpa mengindahkan orang lain. Pinjaman seperti inilah yang dilarang keras dalam islam.33
33
Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. 13
25
BAB III “PINJAMAN BERGULIR” DALAM KERANGKA PROGAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN A. Tinjauan Umum Tentang “Pinjaman bergulir” dalam PNPM MP Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kadang dapat dilakukan sendiri, namun seringkali harus diusahakan bersama sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama sama tersebut akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Dalam perkembangannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melakukan dengan cara membentuk suatu lembaga yang mampu sedikit meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat terutama perekonomiannya. Lembaga-lembaga itu dapat dibedakan ke dalam lembaga profit dan non profit. Lembaga profit adalah lembaga yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan Lembaga Non Profit adalah lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba semata di dalam kegiatannya. Namun dalam pelaksanaannya lembaga non profit sering membentuk organisasi profit di dalamnya yang merupakan satu bagian dari lembaga Non Profit dengan tujuan untuk memperoleh laba yang akan digunakan menunjang pencapaian tujuan umum organisasi non profit tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satu lembaga non profit yang didalamnya
26
memperoleh laba untuk menunjang pencapaian tujuan yaitu program Pemerintah yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan
memberikan
kepercayaan
kepada
Lembaga
Keswadayaan
Masyarakat (LKM) untuk mengelola salah satu program dalam pencapaian tujuannya. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah organisasi non profit, namun LKM memiliki Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertujuan memperoleh laba untuk menunjang misi utama LKM yaitu menanggulangi kemiskinan dengan cara
memberikan “Pinjaman Bergulir” yang dapat
digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Dalam pengelolannya pemerintah membuat suatu program yang menunjang misi utama LKM
yaitu menanggulangi kemiskinan. Program ini dinamakan
“Pinjaman jasa Bergulir” yaitu salah satu dari program kerja PNPM Mandiri Perkotaan . Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah suatu program pemerintah yang beroperasi dalam penganggulangan kemiskinan yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Penganggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan “Pinjaman
27
bergulir”, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir”, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberian “Pinjaman Bergulir” di P2KP, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” di awal program kinerjanya sangat buruk. Namun dengan pemberian panduan operasional serta petunjuk pembukuan untuk UPK, kinerja kegiatan “Pinjaman Bergulir” semakin membaik. Berbagai kesuksesan P2KP yaitu adanya unsur keswadayaan masyarakat. Sehingga proyeknya jadi lebih murah dan manfaatnya sangat dirasakan. Program ini menjadi sangat strategis karena didasari kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat .dengan serangkaian siklusnya harus dipahami dan dimaknai sebagai proses pembelajaran masyarakat untuk melakukan pemberdayaan lingkungannya, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi serta kegagalan yang berupa pandangan masyarakat tentang program P2KP masih melekat bahwa P2KP hanyalah “program bagi-bagi duit gratis”. Kegagalan penarikan kredit yang disalurkan melalui program P2KP pada periode tahun 2006 menujukan bahwa pandangan masyarakat masih belum berubah. P2KP bagaikan program untuk korupsi masal, yang sulit untuk di berantas dan di
28
telurur siapa yang menjadi tersangka. Dalam pengalaman tersebut, kegiatan “Pinjaman Bergulir” di masa lalu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kelanjutan kegiatan “Pinjaman Bergulir” melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Beberapa pertimbangan dalam melanjutkan pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain : 1.
Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaannya
2.
Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapat akses ke jasa layanan keuangan formal. (sumber Johnston dan Holloch) (dalam pedoman teknis PNPM MP 2007, hlm. 2)
3.
“Pinjaman Bergulir” PNPM Mandiri Perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan
4.
Permintaan “Pinjaman Bergulir” pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi. Pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM Mandiri
Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada
29
rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan kuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK. Sasaran utama pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan atau desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin. Beberapa prinsip dasar dalam pemberian “Pinjaman Bergulir” yang perlu mendapat perhatian dari LKM / UPK antara lain adalah:
30
1.
Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang dialokasikan untuk kegiatan “Pinjaman Bergulir” adalah milik masyarakat kelurahan atau desa sasaran dan bukan milik perorangan;
2.
Tujuan dipilihnya kegiatan “Pinjaman Bergulir” adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan
3.
Pengelolaan
“Pinjaman
Bergulir”
berorientasi
kepada
proses
pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya; 4.
Pengelolaan “Pinjaman Bergulir” dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan “Pinjaman Bergulir” yang bertanggungjawab langsung kepada LKM;
5.
Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian “Pinjaman Bergulir” standar yang ditetapkan
6.
Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan;
31
7.
UPK telah mempunyai sistim pembukuan yang standar dan sistim pelaporan keuangan yang memadai; UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM melalui Pengawas UPK
maupun Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek. Pedoman pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” ini adalah pedoman dasar yang menjadi pegangan fasilitator dan pihak-pihak terkait (pelaku PNPM Mandiri Perkotaan) dalam mengawal pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” oleh UPK. Pedoman pelaksanaan ini hanya berisi pokokpokok kegiatan yang harus dipahami dalam memberikan pendampingan kepada LKM, UPK dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Sedangkan panduan kegiatan yang lebih rinci dapat dilihat dalam pedoman teknis terkait yang secara lengkap terdiri dari : (dilampirkan dibelakang) 1.
Pedoman Teknis “Pinjaman Bergulir”
2.
Pedoman Teknis Keorganisasian LKM
3.
Pedoman Teknis Pembukuan UPK
4.
Pedoman Teknis Pengelolaan Kas UPK
5.
Pedoman Teknis Pengawasan UPK
6.
Membangun Kepribadian Wirausaha
7.
Memperkokoh Kepribadian Wirausaha
32
B. Prinsip-prinsip “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM MP Di dalam pedoman teknis “Pinjaman bergulir” diatur mengenai bagaimana mengelola “Pinjaman Bergulir” di UPK. Aturan tersebut menyangkut mengenai kriteria pengelola dan penerima “Pinjaman Bergulir”, Skim “Pinjaman Bergulir”, tahapan pemberian pinjaman, pembukuan “Pinjaman Bergulir”, monitoring “Pinjaman Bergulir”, penyelesaian pinjaman yang bermasalah serta pelaporan “Pinjaman Bergulir”. Secara singkat aturan pokok yang diatur dalam pedoman teknis “Pinjaman Bergulir” antara lain : 1.
Kelayakan Lembaga Pengelola “Pinjaman bergulir” Kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh LKM maupun UPK sesuai dengan kriteria kelayakan yang disebutkan berupa kelayakan lembaganya. Lembaga yang langsung mengelola kegiatan “Pinjaman Bergulir” adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK adalah salah satu Unit Pengelola dari 3 Unit Pengelola yang berada dibawah LKM. Dua unit pengelola lainnya adalah Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Struktur lengkap LKM sebagai berikut:
33
STRUKTUR ORGANISASI LKM LKM Sekretariat
Pengawas
Unit Pengelola
Unit Pengelola
Unit Pengelola
Lingkungan
Keuangan
Sosial
STRUKTUR ORGANISASI UPK
Manajer UPK
Petugas
Pembuku
Pinjaman
KSM/Masyarakat
Kasir
34
Sebelum kegiatan “Pinjaman Bergulir” dalam kelurahan yang bersangkutan dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan, baik untuk LKM/UPK, maupun untuk anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan. Kegiatan “Pinjaman Bergulir” dapat dilaksanakan, hanya kriteria
kelayakan
jika para pelaku tersebut telah memenuhi
seperti
yang
dijelaskan
di
bawah.
KMW
bertanggungjawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan LKM/UPK.
Sedangkan
fasilitator
bersama
relawan
setempat
bertanggungjawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan kelompok maupun anggotanya. a. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) LKM yang akan mengelola kegiatan “Pinjaman Bergulir” harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut : 1) LKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan dan memiliki Anggaran Dasar (AD) yang di dalamnya antara lain menyatakan bahwa: a)
Kegiatan “Pinjaman Bergulir” akan dijalankan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya
b) Dana “Pinjaman Bergulir” hanya diperuntukkan untuk kegiatan “Pinjaman Bergulir” saja
35
c)
Pendapatan
UPK
hanya
untuk
membiayai
kegiatan
operasional UPK dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lainnya, termasuk biaya LKM dan Pengawas. 2) LKM telah mengangkat Pengawas UPK (2–3 orang) dan petugas UPK (minimal 2 orang). Semua telah memperoleh pelatihan dari PNPM Mandiri Perkotaan dan telah memiliki uraian tugas dan tanggungjawab. 3) LKM dengan persetujuan masyarakat telah membuat aturan dasar “Pinjaman Bergulir” yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM. 4) Untuk kelurahan atau desa lama (yang telah menjalankan P2KP) : a)
Kinerja “Pinjaman Bergulir” yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan; peminjam berisiko <10%, pinjaman berisiko <10%, ratio pendapatan biaya > 125% dan hasil investasi >10%.
b)
Bersedia melakukan perbaikan kelembagaan antara lain: 1)
Membentuk pengawas UPK
36
2)
LKM telah menerima pelatihan dari PNPM Mandiri Perkotaan
3)
Telah memiliki rekening atas nama LKM dengan kewenangan menandatangani 3 orang
b. Pengawas UPK Pengawas UPK yang bertugas mengawasi kegiatan UPK dalam mengelola “Pinjaman Bergulir” telah memenuhi kriteria minimal antara lain : 1)
Telah diangkat oleh LKM dengan persetujuan masyarakat sebanyak 2-3 orang, memenuhi unsur laki-laki dan perempuan
2)
Telah memiliki uraian tugas yang mencakup tugas dan tanggungjawab pengawas
3)
Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan
c. Unit Pengelola Keuangan (UPK) Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang akan mengelola dana “Pinjaman Bergulir” telah memenuhi kriteria minimal sebagai berikut: 1) Telah diangkat oleh LKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 orang) 2) Telah memiliki uraian tugas dan tanggungjawab
37
3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan 4) Telah memahami aturan dasar “Pinjaman Bergulir” 5) Telah
memiliki
rekening
atas
nama
UPK/LKM
dengan
kewenangan penandatangan 3 orang 6) Telah memiliki sistem pembukuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan 7) Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan): a)
Kinerja “Pinjaman Bergulir” yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan; peminjam berisiko <10%, pinjaman berisiko <10%, ratio pendapatan biaya > 125%, hasil investasi >10%.
b)
2.
Kinerja Pembukuan UPK minimal memadai
Kelayakan Penerima “Pinjaman Bergulir” Kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh KSM beserta anggotanya sesuai dengan kriteria kelayakan. KSM Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat “Pinjaman Bergulir” dari UPK. Hanya KSM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh LKM/UPK. Dengan kata lain, KSM peminjam dan
38
anggotanya yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM peminjam tersebut memenuhi kriteria kelayakan sebagai calon peminjam. a. Kriteria kelayakan KSM 1) KSM telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin serta seluruh
anggota
telah
memperoleh
pembekalan
tentang
pembukuan KSM, “Pinjaman Bergulir” (persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng, dan tahapan peminjaman), kewirausahaan serta telah melakukan kegiatan menabung diantara anggota KSM. 2) KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial; 3) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan; 4) Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/Masyarakat. 5) Jumlah anggota KSM minimal 5 orang; 6) Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan 7) Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan
39
8) Semua anggota KSM menyetujui sistim tanggung renteng dan dituangkan
secara
tertulis
dalam
pernyataan kesanggupan
tanggung renteng. 9) Semua anggota KSM telah memeproleh dari fasilitator dan LKM/UPK b. Kriteria kelayakan anggota KSM 1) Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat 2) Termasuk dalam katagori keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat; 3) Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain. 4) Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5 % dari pinjaman yang diajukan dan bersedia menambah tabungannya minimal 5 % selama jangka waktu pinjaman dan tidak akan mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya lunas (tidak wajib). 5) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya; 6) Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada.
40
Skim “Pinjaman Bergulir” Skim Pinjaman yang diatur dalam “Pinjaman Bergulir” antara lain : 1) Peminjam adalah KSM dan angotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan 2) Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada
maupun untuk menciptakan
peluang usaha 3) Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp 500.000,- namun disesuaikan dengan usaha peminjam. Pinjaman selanjutnya maksimal Rp. 2.000.000,- (diluar jumlah maksimal tersebut peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola channeling dengan lembaga keuangan atau bank lainnya), frekuensi peminjaman maksimal 4 kali. 4) Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan, tergantung dari perputaran usaha peminjam 5) Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa grace period (tenggang waktu)
41
6) Jasa pinjaman 1,5 s/d 3 % per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula. Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK.34 3.
Tahapan Pemberian “Pinjaman Bergulir” Dalam pemberian “Pinjaman Bergulir”, diatur kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan sebagai berikut: 1) Tahap Pengajuan Pinjaman Calon
peminjam
dipersyaratkan
untuk
mempersiapkan memperoleh
segala
pinjaman,
keperluan baik
yang
pelatihan,
pembentukan simpanan, maupun kelengkapan dokumen dan pengisian blanko pengajuan pinjaman. Pada tahap pengajuan, petugas UPK wajib menjelaskan ketentuan “Pinjaman Bergulir” termasuk bahwa pinjaman ini sifatnya adalah hutang yang harus dibayar kembali, bukan hibah 2) Tahap Pemeriksaan Pinjaman Petugas pinjaman UPK memeriksa dokumen pengajuan pinjaman yang diajukan KSM beserta anggotanya baik secara administratif maupun kunjungan lapangan menganalisis dan membuat usulan atau
34
Desa Gondang 1,7 % dan Desa Galang Pengampon tidak ada ketentuan nominal dalam pengembalian pinjamannya
42
rekomendasi kepada Manajer UPK atas permohonan pinjaman dimaksud. 3) Tahap Putusan Pinjaman Manajer UPK memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh KSM didasarkan pada hasil analisis petugas pinjaman UPK. 4) Tahap Realisasi Pinjaman Permohonan pinjaman KSM yang telah disetujui oleh manajer UPK disiapkan dokumen untuk pencairan, kemudian direalisasikan atau dicairkan pembayarannya kepada KSM dan anggotanya. Pada tahap realisasi petugas UPK juga wajib kembali menegaskan dan menjelaskan semua ketentuan “Pinjaman Bergulir” termasuk ketentuan bahwa “Pinjaman Bergulir” adalah utang yang wajib dibayar kembali dan bukan hibah. 5) Tahap Pembinaan Pinjaman Minimal 1 bulan setelah pinjaman direalisasi petugas UPK wajib memantau keadaan peminjam, perkembangan usaha dan penggunaan pinjaman apakah digunakan sesuai tujuan semula.
43
Pada tahapan ini petugas juga wajib mengingatkan peminjam tentang kewajiban angsuran yang harus dilakukan dan juga mengingatkan kembali bahwa pinjaman ini adalah utang bukan hibah. 6) Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman Peminjam melakukan pembayaran kembali atas pinjamannya. Agar tidak sampai terjadi keterlambatan atau tunggakan, maka petugas UPK beberapa hari sebelum waktu pembayaran wajib mengingatkan peminjam atas kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas ini petugas UPK dapat dibantu oleh relawan, aparat kelurahan/desa, tokoh masyarakat maupun pengawas UPK.35 C. Pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” Dalam Kerangka PNPM MP Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Program PNPM MP dalam hal “Pinjaman Bergulir” dilaksanakan diberbagai kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Namun penulis akan mengambil contoh di Kecamatan Wonopringgo yang mempunyai banyak desa-desa dan berbagai mata pencaharian. Akan tetapi penulis hanya akan mengambil dua contoh desa didalamnya yang akan penulis bahas dan perbandingkan hasilnya dalam hal kesejahteraan setelah adanya program PNPM Mandiri Perkotaan. Dua desa tersebut adalah Desa Galang
35
Diambil dari Pedoman Teknis PNPM MP tahun 2007 yang menjelaskan secara umum tentang PNPM-MP di Kabupaten Pekalongan
44
Pengampon dan Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 1.
Pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” di Desa Galang Pengampon 1)
Sistem Kerja ”Pinjaman Bergulir” Kemiskinan adalah masalah yang sangat besar diseluruh wilayah Indonesia dan tidak mudah untuk mengatasinya. Pemerintah lewat PNPM MP hadir untuk menangani masalah tersebut
dengan
memberdayakan
potensi
yang
ada
di
masyarakat.dari menemukenali, merencanakan, melaksanakan sampai mengevaluasi semua kegiatan. Melihat Kondisi Kemiskinan di Desa Galang Pengampon yang masih banyak kondisinya sangat meprihatinkan maka perlu upaya untuk membuat mereka terlepas dari masalah kemiskinan. Untuk itulah PNPM membuat perencanaa jangka menengah bersama tokoh tokoh masyarakat dari perwakilan tiap-tiap RT dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Masalah kemiskinan diDesa Galang Pengampon sangat komplek mulai dari PHK, Sulit mencari kerja, upah kerja rendah, pemasaran sepi, kurang modal, dan keahlian yang minim menjadi
penyebab
penyelesaiannya.
kemiskinan Oleh
karena
yang itu,
tak
kunjung
melalui
ada
program
penanggulangan kemiskinan (PNPM MP) akan mengupayakan
45
sumber pendapatan tambahan bagi keluarga miskin yang ada di Desa Galang Pengampon, dengan cara mengoptimalkan potensi atau keahlian yang dimiliki oleh warga miskin dalam sebuah kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa Galang Penagampon adalah salah satu desa yang terdapat
didalam
kecamatan
Wonopronggo
Kabupaten
Pekalongan, yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Karena bermatapencaharian sebagai petani, masyarakat Galang Pengampon hanya mengandalkan lahan sawah yang menjadi fondasi dalam kehidupannya. Apabila sawah yang diandalkan tersebut tidak mampu menghasilkan apa yang dituju oleh masyarakat, maka kehidupan perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan akan terganggu. Dalam suatu kondisi dimana keadaan yang menyulitkan para petani untuk mengembangkan hasil pertanian karena disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang masih minim bagi para petani, adanya program PNPM MP membawa solusi bagi para petani dalam hal pemenuhan faktor-faktor produksi, terutama dalam hal pemenuhan permodalan. Karena hadirnya PNPM MP mampu memberi solusi terutama dalam hal pemecahan dana yang selama ini mereka butuhkan untuk
46
mengembngkan hasil pertanian yang lebih baik. Masa-masa sekarang ini tedapat banyak lembaga-lembaga yang bertujuan untuk memenuhi modal usaha masyarakat namun tidak luput dari unsur laba didalmnya.
Lembaga-lembaga profit yang hanya
mencari keuntungan semata mungkin hanya akan menambah beban bagi masyarakat desa. Akan tetapi setelah adanya PNPM MP, masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Program yang ditawarkan PNPM MP adalah program “Pinjaman Jasa Bergulir”. Visi Menurunkan Angka Kemiskinan Sampai 2 % pertahun di Desa Galang Pengampon. Misi -
Menciptakan kepedulian terhadap masyarakat miskin di Desa Galang Pengampon
-
Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
-
Membantu warga miskin dalam berwira usaha sesuai potensi yang ada, berwawasan luas dan lingkungan yang sehat. Program “Pinjaman Jasa Bergulir” PNPM MP diDesa
Galang Pengampon pada mulanya adalah kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat semata. Namun didalamnya terdapat perjanjian atau
47
kesepakatan antara kreditur PNPM MP dengan debitur yaitu masyarakat
miskin
dalam
pengembaliannya.
Dalam
pengembaliannya terdapat kelebihan yang disyaratkan atau diucapkan sendiri oleh warga masyarakat tanpa adanya ketentuan berapa
persen
atau
berapa
nominal
pengembaliannya.
Masyarakat memberikan pengembalian tanpa adanya paksaan sedikitpun dari pihak PNPM MP. Kemudian hasil kelebihan dari masyarakat tersebut digunakan untuk biaya opersaional dan sisanya dikembalikan lagi pada masyarakat untuk kesejahteraan dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Berikut ini adalah skim pinjaman jasa bergulir diDesa Galang
Pengampon
Kecamatan
Wonopringgo
Kabupaten
Pekalongan: Skim Pinjaman yang diatur dalam “Pinjaman Bergulir” (yang dinamakan sistem “Sender Sawah”) oleh PNPM MP antara lain: a) Peminjam adalah KSM dan angotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan (warga miskin dan sesuai dengan hasil survei dilapangan yang tertuang dalam dokumen masyarakat
pemetaan sendiri
swadaya
yang
berdasarkan
dilakukan
ketentuan
kemiskinan yang telah disepakati bersama)
oleh criteria
48
b) Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha (tujuan untuk peningkatan ekonomi yang diiringi dengan penguatan melalui pelatihan pelatihan pengembangan ekonomi lokal) c) Besar pinjaman diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan persetujuan BKM melalui UPK/ UPS sesuai dengan kemampuan peminjam. d) Jangka waktu pinjaman paling lama pada saat musim panen tiba sesuai dengan kondisi lapangan dan kesepakatan bersama. e) Angsuran pinjaman maksimal bulanan, atau diberikan pada saat musim panen, minimal dengan modal awal yang dipinjam kembali utuh. f)
Jasa pinjaman diserahkan kepada pihak peminjam sesuai dengan hasil panen yang didapat.
g) Jenis jasa pinjaman yang digunakan adalah bebas tergantung besar kecilnya hasil yang didapat h) Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK (baik untuk alat tulis, fotocopy, gaji pengelola yang disepakati bersama masyarakat) mengingat form pembukuan yang digunakan cukup banyak.
49
i)
Kalau dirasa masih belum cukup perlu disepakati bersama seluruh warga dengan tidak memberatkan warga khususnya peminjam. Sistem pinjaman diatur secara bergilir (peminjam yang sudah
lunas tidak diperkenankan meminjam lagi, dengan asumsi masih terdapat daftar tunggu, kecuali jika daftar tunggu telah habis) sesuai dengan kesepakatan BKM dan keseluruhan masyarakat serta tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Keuntungan (Laba) minimal dapat menutup biaya operasional untuk membiayai kegiatan BKM dan lainnya , dan untuk pemupukan modal (disesuaikan dengan aturan yang ada dalam AD). Dari hasil yang didapat pertahun dialokasikan sebagai berikut berdasarkan kesepakatan bersama -
Kegiatan social
10%
-
Kegiatan lingkungan
50%
-
Kegiatan ekonomi (Pemupukan modal)
25%
-
BOP BKM
5%
-
Biaya Operasioanl Pengawas
10%
50
Dasar pertimbangan diatas -
Bahwa
kebutuhan
masyarakat
untuk
porsi
kegiatan
lingkungan yaitu pembangunan infrastruktur cukup besar berdasarkan
hasil
perencanan
yang
tertuang
dalam
Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulanagn Kemiskinan(PJM Pronangkis) -
Kegiatan sosial diberikan kepada orang miskin yang tidak mampu seperti anak yatim, beasiswa prestasi tapi kurang mampu, dan jompo sesuai kesepakatan bersama masyarakat.
2)
Tujuan dilaksanakan “Pinjaman Bergulir” di Desa Galang Pengampon a) Secara umum tujuan yang ingin dicapai yaitu menciptakan desa yang mandiri dan tangguh dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. b) Tujuan khusus : - Terwujudnya
masyarakat
yang
bisa
memenuhi
kebutuhaanya sendiri terutama dalam bidang ekonomi. - Memberikan pelayanan kesehatan bagi KK miskin dengan kualitas baik dan terjangkau. - Meningkatkan Pengampon.
pendidikan
di
desa
di
Galang
51
- Menciptakan kerja sama dan kepercayaan antar warga. Kegiatan ekonomi untuk pemupukan modal sangat penting mengingat bahwa perguliran ekonomi ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembangunan selanjutnya karena masayrakat diharapkan untuk bisa mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain. Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang mana direncanakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dan hasilnya adalah untuk masyarakat khususnya warga miskin melalui pembelajaran dan pemberdayaan secara mandiri. konsep awal sampai akhir program PNPM adalah pada koridor penangulangan kemiskinan yang bertujuan mewujudkan perubahan sosial masyarakat dan penataan lingkungan hunian yang sehat dan bertumpu pada hal sebagai berikut: -
Bermanfaat bagi warmis
-
Memberikan peningkatan ekonomi
-
Perubahan perilaku
-
Lingkungan tertata
-
Permasalahan dapat terselesaikan
52
Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan BKM mampu
secara
sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian
sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja di antara para anggota dan unit
pengelola serta sebagai
proses
pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan BKM kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama masyarakat miskin. Tak kalah pentingnya mampu menumbuhkan semangat dan proses pembelajaran, memperkuat implementasi nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dan mendorong terjadinya kontrol sosial warga terhadap program-program pembangunan serta terwujudnya komitmen bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan khususnya di Desa Galang Pengampon. 2.
Pelaksanaan ”Pinjaman Bergulir” di Desa Gondang 1)
Sistem Kerja “Pinjaman Bergulir” Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, beragam kebersamaan tiga pilar utama pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli (LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya) sangat diperlukan. Kebersamaan tersebut mutlak doperlukan karena diharapkan mampu mewujudkan sinergitas kepentingan dan program ketiga pilar tersebut yang pada
53
akhirnya
mampu
mempercepat
proses
penanggulangan
kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perkotaan (PNPM MP) adalah salah satu program yang menggunakan strategi pendekatan penguatan kelembagaan lokal dari masyarakat warga dan mendorong potensi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara mandiri. Untuk itulah di bangunlah Badan Keswadayaan
Masyarakat
yang bersifat
independen dan
bercirikan sebagai paguyuban masyarakat yang berfungsi sebagi dewan pengambil kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, maka untuk itulah disusunlah suatu Program Penanggulangan Kemiskinan dalam sebuah perencanaan partisipatif yang tertuang dan
teraplikasi
dalam
Perencanaan
Jangka
Menengah
Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). PJM Pronangkis sebagai produk rencana masyarakat memiliki dimensi waktu rencana yang perlu dievaluasi dan direview secara berkala untuk mencapai kesempurnaan dan sesua kebutuhan dimasyarakat. Adapun kegiatan tersebut minimal dilakukan satu tahun sekali oleh masyarakat bersama pemerintah baik secra teknis maupn substansi untuk menggali usulan bersama dan mencapai kesepahama bersama khususnya dalam
54
mengatasi permasalahan kemiskinan dan dikemudian hari dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun materiil. Orientasi
kebijakan
nasional
dalam
upaya
penanggulangan kemiskinan di berbagai wilayah indonesia yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDG’s) turut andil dan menjadi pijakan dalam penyusunan PJM pronangkis diseluruh wilayah, yang antara lain memiliki tujuan yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar
untuk
semua,
mendorong kesetaraan
gender
dan
pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi hiv/aids, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global untuk pembangunan. Seiring dengan hal tersebut, PJM Desa Gondang yang telah disusun telah mengacu dengan delapan tujuan diatas dan telah direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat dan tentunya tidak lepas dari aspek tridaya yaitu sosial, ekonomi dan fisik. Terkait dengan adanya kegiatan review PJM Desa Gondang yang telah berjalan selama satu tahun lebih, tentunya BKM Desa Gondang akan mengalami banyak perubahanperubahan baik yang direncanakan maupun tidak, begitu pula dengan program, ada program yang berjalan sesuai rencana dan
55
mencapai hasil yang diinginkan dan mungkin juga ada yang tidak. Oleh karena perlu dilakukan review PJM Pronangkis yang ada baik program maupun renta tahun-tahun sesudahnya dengan tetap mempertimbangkan aspek tridaya. Dengan adanya kegiatan review, diharapkan BKM secara sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja di antara para anggota dan unit pengelola serta sebagai proses pertanggungjawaban atas apa
yang
dilakukan
BKM
kepada
semua
pihak
yang
berkepentingan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama masyarakat miskin. Tak kalah pentingnya mampu menumbuhkan semangat dan proses pembelajaran, memperkuat implementasi nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dan mendorong terjadinya kontrol sosial warga terhadap programprogram pembangunan serta terwujudnya komitmen bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan khususnya di Desa Gondang. Kegiatan review merupakan kegiatan peninjauan kembali terhadap seluruh rangkaian program yang harus dilakukan khususnya PJM Pronangkis untuk mencapai kesempurnaan dan sesuai kebutuhan dimasyarakat. Secara umum proses review PJM Pronangkis di Desa Gondang diawali dengan sosialisasi
56
terhadap BKM tentang kegiatan review partisipatif baik review kelembagaan, keuangan maupun PJM pronangkis. Khusus dalam kegiatan review PJM pronangkis di Desa Gondang dimulai dengan pembentukan tim review yang sebelumnya dilakukan penguatan terhadap tim tersebut tentang proses yang akan dilakukan. Tim review akan bertugas untuk mengadakan penggalian ususlan ditingkat basis baik RT yang kemudian dilakukan rekapitulasi tentang usulan yang ada. Setelah semua telah direkap dan ditabulasi kedalam format yang ada kemudian dilakukan lokakarya di tingkat desa untuk menyepakati program usulan baik mengenai program, perkiraan biaya dan kapan program tersebut akan dilaksanaan, dan hal ini jelas telah melalui proses skoring untuk menentukan skala prioritas usulan program. Dalam
penggalian
usulan
tingkat
basis
juga
dilakukan
reorientasi PS untuk mengupdate data KK miskin serta reorientasi PJM dan renta yang telah disusun dan dilaksanaan sebelumnya. Reorientasi ini bermaksud untuk melakukan kajian ulang tentang KK miskin yang sudah maupun belum masuk kedalam data, serta mengkaji ulang tentang program mana yang belum dan sudah dilaksanakan pada periode tahun-tahun sebelumnya. Dari proses yang telah dilakukan kemudian didapatkan hasil review yang kemudian dikomparasikan dengan
57
program
Desa
Gondang
untuk
mencapai
sinergi
dan
kesepahaman bersama agar tidak terjadi tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil yang didapatkan kemudian
dilakukan
lokakarya
di
tingkat
desa
untuk
penyepakatan bersama tentang hasil review PJM dan kemudian disahkan bersama BKM dan Kepala desa untuk dijadikan acuan pembangunan
bagi
Desa
Gondang
dan
dapat
dipertanggungjawabkan sebagai mana mestinya demi mencapai kemnadirian bagi masyarakat Desa Gondang. Visi Melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan semangat kebersamaan menuju masyarakat yang berdaya, mandiri, dan madani serta menurunkan angka keluarga miskin di Desa Gondang berkurang 2,5 % pertahun. Misi -
Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pelatihan ketrampilan dan penyediaan modal.
-
Menyediakan sarana dan prasarana dasar pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
-
Meningkatkan ikatan dan kepedulian sosial masyarakat terhadap
anggota
membutuhkan.
masyarakat
lainnya
yang
sangat
58
-
Meningkatkan kwalitas pendidikan, terciptanya pendidikan dasar 9 tahun
-
Meningkatkan jaminan kesehatan terhadap gerakan sayang ibu dan ibu hamil serta teratasinya kondisi gizi buruk masyarakat.
-
Mengajak selruruh elemen masyarakat untuk bekerjasama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dan madani
-
Membantu KK miskin melalui program-program yang telah direncanakan bersama melalui konsep pemberdayaan untuk menuju kemandirian masyarakat yang berkelanjutan dan madani
Skim Pinjaman yang diatur dalam “Pinjaman Bergulir” antara lain : 1) Peminjam adalah KSM dan angotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan (warga miskin dan sesuai dengan hasil surve dilapangan yang tertuang dalam dokumen masyarakat
pemetaan sendiri
swadaya
yang
berdasarkan
dilakukan
ketentuan
oleh criteria
kemiskinan yang telah disepakati bersama) 2) Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha (tujuan untuk peningkatan
59
ekonomi yang diiringi dengan penguatan melalui pelatihan pelatihan pengembangan ekonomi lokal) 3) Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp 500.000,- namun disesuaikan dengan usaha peminjam. Pinjaman selanjutnya maksimal Rp. 2.000.000,- (Diluar jumlah maksimal tersebut peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola channeling dengan
Lembaga
keuangan/bank
lainnya)
frekuensi
peminjaman maksimal 4 kali. 4) Jangka waktu pinjaman 10 bulan, tergantung dari perputaran usaha peminjam (hasil kesepatan masayrakat) (dalam program banyak pilihan 10 minggu, 10 bulan atau ketentuan lainnya sesuai kesepakatn bersama) 5) Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa grace period (tenggang waktu) 6) Jasa pinjaman 1,75 % per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula. - Jenis jasa pinjaman yang digunakan adalah jasa pinjaman tetap (flat) sepeti contoh diatas - Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK (baik untuk alat tulis, fotocopy, print yang disepakati bersama masyarakat) mengingat form pembukuan yang digunakan cukup banyak
60
- Kalau dirasa masih belum cukup perlu disepakati bersama seluruh warga dengan tidak memberatkan warga khususnya peminjam. Dasar untuk menetapkan besarnya jasa pinjaman: Besarnya seluruh penerimaan jasa pendapatan (1 tahun) harus dapat menutup seluruh biaya UPK selama 1 tahun, yang terdiri antara lain : a.
Biaya dana (seandainya ada/biaya jasa tabungan) -
%
pertahun b.
Biaya operasional UPK
6
%
5
%
10
%
21
%
pertahun c.
Biaya cadangan resiko pinjaman pertahun
d.
Keuntungan yang diharapkan pertahun
Jumah pertahun 21%/12 bulan =1,75 %/bulan Pembagian Keuntungan (Laba)
Keuntungan (Laba) minimal ditentukan 10 % pertahun. Keuntungan/Laba inilah yang dapat digunakan untuk membiayai
61
kegiatan BKM
dan lainnya untuk pemupukan modal
(disesuaikan dengan aturan yang ada dalam AD). Dari hasil 10% pertahun dialokasikan sebagai berikut - Kegiatan social
10%
- Kegiatan lingkungan
50%
- Kegiatan ekonomi (Pemupukan modal)
25%
- BOP BKM
5%
- Biaya Pengawas
10%
Dasar pertimbangan diatas - Bahwa
kebutuhan
masyarakat
untuk
porsi
kegiatan
lingkungan yaitu pembangunan infrastruktur cukup besar berdasarkan
hasil
perencanan
yang
tertuang
dalam
Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan - Kegiatan social diberikan kepada orang miskin yang tidak mampu seperti anak yatim, beasiswa prestasi tapi kurang mampu, dan jompo sesuai kesepakatan bersama masyarakat - Kegiatan ekonomi untuk pemupukan modal sangat penting mengingat bahwa perguliran ekonomi ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembanguna selanjutnya karena
62
masayrakat
diharapkan
untuk
bias
mandiri
tanpa
mengandalkan bantuan dari pihak lain. 2)
Tujuan Dilaksanakan “Pinjaman Bergulir” di Desa Gondang Secara
umum
tujuan
yang ingin
dicapai
adalah
terbentuknya Desa Gondang terbentuknya desa yang mandiri dan madani dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut: -
Terwujudnya
ekonomi
kerakyatan
dengan
konsep
pemberdayaan, sehingga masyarakat dapat melakukannya sendiri -
Membantu masyarakat agar lebih mudah dan cepat melakukan kegiatan ekonomi
-
Masyarakat tergerak untuk saling peduli dan kerjasama dalam
hal
pemenuhan
kebutuhan
yang
saling
menguntungkan -
Membentuk pelayanan kesehatan bagi KK miskin dengan kualitas baik dan terjangkau
-
Meningkatkan pendidikan non formal seperti ketrampilan, kursus, dan lain-lain.
-
Menuntaskan dan ikut membantu pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan wajar 9 tahun.
63
-
Meningkatkan gizi balita, ibu hamil dan menyusui
Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan
yang
tujuan
utamanya
adalah
untuk
penanggulangan
kemiskinan yang mana direncanakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dan hasilnya adalah untuk masyarakat khususnya warga miskin melalui pembelajaran dan pemberdayaan secara mandiri. konsep awal sampai akhir program PNPM adalah pada koridor penangulangan kemiskinan yang bertujuan mewujudkan perubahan social masyarakat dan penataan lingkungan hunian yang sehat dan bertumpu pada hal sebagai berikut: bermanfaat bagi warmis, memberikan peningkatan ekonomi, perubahan perilaku, lingkungan tertata, dan permasalahan dapat terselesaikan.36
36
Diambil dari Pedoman teknis “Pinjaman Bergulir” PNPM MP Kecamatan Wonopringgo khususnya Desa Galang Pengampon dan Desa Gondang
64
BAB IV ANALISIS A. “Pinjaman Bergulir” Dalam Kerangka PNPM MP di Desa Galang Pengampon dan Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Pada Desa Galang Pengampon tahun 2009 - 2011 telah mengacu pada pencapaian tujuan dan target sasaran yang mencakup implementasi program di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan dengan target sasaran yang lebih realistis dan terukur. Mekanisme dalam proses penyusunan yang terdapat di Desa Gondang juga telah mampu meningkatkan kesadaran kritis masyarakat melalui kegiatan lokakarya, pemetaan swadaya dan pertemuan-pertemuan di tingkat basis maupun desa dalam menyusun rencana kedepan. Agar desa mampu berjalan efektif, diperlukan beberapa strategi dan saran untuk menindaklanjuti implementasi ke depan. Adapun strategi maupun langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut: 1.
Agar desa mampu bersinergi dengan rencana diatasnya, maka dalam proses
penyusunan
desa
juga
memperhatikan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. 2.
Produk rencana milik masyarakat desa
harus dapat dipasarkan
kepada pihak luar melalui konsep kemitraan atau chanelling dengan lembaga pemerintah tingkat daerah, propinsi, dan pusat maupun dengan lembaga lain diluar pemerintahan, sehingga dengan demikian
65
pendanaan program tidak sepenuhnya bergantung pada dana BLM yang sifatnya hanya sebagai stimulan saja. 3.
Guna lebih mengefektifkan pencapaian pelaksanaan desa, masingmasing rumusan program yang ada perlu lebih diperinci lagi menjadi rencana detail yang sifatnya teknis dimana proses penyusunannya dapat dilakukan bersama-sama dengan unit pelaksana yang ada. Dengan disahkannya hal tersebut sebagai keputusan desa, maka
segala hal yang ada dalam dokumen UPK menjadi pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, termasuk penggunaan data hasil sensus dan pemetaan swadaya sebagai basis data KK atau jiwa miskin bagi semua pihak termasuk BPS dan lembagalembaga lain yang berkepentingan. 1.
Hasil
kegiatan
desa
adalah
rencana
induk
kegiatan
dalam
penanggulangan kemiskinan tingkat desa yang menjadi acuan dalam kegiatan pembangunan desa khususnya dalam penanggulangan masalah kemiskinan, 2.
Hasil pencapaian merupakan kajian peninjauan ulang terhadap hasil sebelumnya serta kajian ulang pemetaan swadaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin melalui perencanaan partisipatif dari tingka basis,
3.
Hasil pencapaian ini melalui tahapan proses yang panjang atas dasar permasalahan dan kebutuhan bersama yang ada di tingkat RT, RW
66
dan desa serta potensi yang dimiliki sebagai dasar dalam pemecahan permasalahan yang ada, 4.
Hasil review merupakan hasil akhir yang perlu upaya tindak lanjut dari seluruh stakeholder yang terkait dalam penanggulangan permasalahan kemiskinan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama untuk mewujudkan desa yang mandiri dan madani. Saran dan rekomendasi untuk desa sebagai berikut :
1. Agar keberhasilan ini dapat dijadikan pedoman atau usulan dalam kegiatan pembangunan program penanggulangan kemiskinan desa dan sebagai
alat
kontrol
oleh
masyarakat
pada
setiap
kegiatan
pembangunan melalui azas transparansi dan akuntabilitas. 2. Diharapkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder baik warga masyarakat, pemerintah desa, swasta, kelompok peduli dan BKM selaku motor penggerak untuk tetap berkerjasama dalam menjunjung tinggi amanah masyarakat melalui PJM Pronangkis secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Bagi segenap anggota BKM desa untuk selalu meningkatkan kepedulian bersama sesuai dengan komitmen sebagai gerakan bersama, kesetaraan,
kejujuran
dan
kerelawanan
yang
tangguh
dalam
melaksanakan amanah dari seluruh warga miskin agar dapat dipertanggungjawabkan secara materiil maupun moral di dunia ataupun di akherat kelak.
67
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat37 di Desa Galang Pengampon, masyarakatnya merasa senang dengan adanya program pemerintah PNPM MP. Hadirnya Jasa “Pinjaman Bergulir” dari PNPM membawa hal baik bagi kesejahteraan masyarakat disana. Bapak Mustaqim38 juga menambahkan bahwa apalagi dengan adanya “Pinjaman Bergulir” (sender sawah) yang berupa pinjamn modal atau uang yang mampu meringankan beban faktor Produksi masyarakat terutama para petani
yang
membutuhkan
modal
dalam
memperlancar
usaha
pertaniannya. Pinjaman tersebut dikemablikan para petani dengan penambahan yang tidak ditentukan sebelumnya oleh pihak BKM “Pinjaman Bergulir” (sender sawah). Penambahan tersebut diperjanjikan sendiri oleh para petani. Perjanjian atau kesepakatan pengembalian jasa pinjamn tersebut telah memberi keuntungan bagi para petani, karena mereka mampu mendapatkan modal yang selama ini mereka butuhkan tanpa harus meminjam pada pihak yang mencari keuntungan semata terutama oleh rentenir. Keuntungan menurut mereka adalah tidak adanya keharusan atau paksaan pada merka berapa nominal penambahan yang harus mereka keluarkan. Besarnya nominal yang dilebihkan dalam pengembalian sesuai dengan hasil panen mereka dan sesuai dengan kemampuan para petani masing-masing.
37
Wawancara dengan Bapak Rahmat ketua RT 01 RW 02 dan juga tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” Desa Galang Pengampon 38 Wawancara dengan Bapak Mustaqim selaku salah satu KSM yang meminjam dana pada “Pinjaman Bergulir” Desa Galang Pengampon
68
Berikut ini adalah data pantauan perubahan pendapatan di Desa Galang Pengampon39: No
Nama KSM
1 2 3 4 5
Dirman Bunga Rasali Wahudi Budiman
Anggota
Pekerjaan
KSM Amanah
petani berdagang petani petani buruh tani
Hasil Pantauan 2008 2009 4.800.000,00 5.400.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 4.800.000,00 5.100.000,00 4.200.000,00 4.800.000,00 3.000.000,00 3.300.000,00
2010 6.000.000,00 3.900.000,00 5.700.000,00 5.500.000,00 3.900.000,00
Sumber: hasil pantauan DP BKM Amanah Lap. Keuangan UPK tahun 2010
Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan petani masyarakat Desa Galang Pengampon tiap tahun bertamabah, walaupun tidak terlalu signifikan tiap bulan, akan tetapi minimal bisa sedikit membantu warga. Sedangkan di Desa Gondang, masyarakatnya merasa sangat antusias dalam hal perjanjian jasa “Pinjaman Bergulir” yang dilakukan oleh BKM dari PNPM MP. Menurut perkataan Bapak Khamid40 program pemerintah seperti ini adalah salah satu cara yang bagus dalam mementaskan kemiskinan. Warga masyarakat merasa sangat dibantu dengan adanya program tersebut. Bapak Afifudin41 menambahkan kegiatan tesebut diawali dengan dikumpulkannya relawan yang mau menjadi anggota BKM. Relawan ini harus yang benar-benar mempunyai amanat,
berjiwa
perekonomian
sosial
dan
masyarakat,
mampu
karena
ini
bertanggungjawab menyangkut
dibidang
kesejahteraan
masyarakat terutama Desa Gondang sendiri. Setelah terbentuk BKM, 39
Lap. Keuangan UPK tahun 2010 berdasarkan pantauan BKM Amanah Desa Galang Pengampon 40 Wawancara dengan Bapak Khamid Selaku ketua tokoh masyarakat yang menjadi salah satu petugas UPK 41 Wawancara dengan Bapak Afifudin, salah satu anggota KSM Mulyorejo Desa Gondang
69
perwakilan dari tiap RT dikumpulkan dan bersama-sama melakukan diskusi atau mencari kesepakatan berapa persenkah atau berapa nominalkah penambahan pengembalian yang harus diberika oleh warga Gondang dalam pengembaliannya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kelebihan tersebut digunakan untuk biaya operasional dan sisanya akan dikembalikan pada masyarakat guna memberi kesejahteraan bagi mereka sendiri. Pinjaman tersebut juga harus digunakan untuk kegiatan produktif, karena seperti yang telah dijelaskan diatas, program ini ada untuk menjadikan masyarakat mandiri dan madani. Masyarakat merasa senang dengan sistem kerja dan proses pinjaman bergulir ini. Karena disamping meringankan
beban,
pinjaman
ini
mampu
memicu
kemandirian
masyarakat terutama warga miskin untuk mengembangkan usahanya. Prosesnya juga mudah dan cepat, uang sama sekali tidak berkurang, apabila ingin meminjam Rp. 500.000,00 maka uang yang diterima tetap Rp. 500.000,00 Berikut ini adalah data pantauan perubahan pendapatan di Desa Gondang:42 No
Nama KSM
1
Khakimah Nur Wakidah Imadul Khusni Khasrozy Khamid
2 3 4 5
Anggota
KSM Mulyorejo
berdagang
Hasil Pantauan 2008 2009 2010 3.000.000,00 3.300.000,00 3.900.000,00
berdagang
3.240.000,00 3.600.000,00 3.900.000,00
buruh tani
3.120.000,00 3.360.000,00 3.840.000,00
tukang rongsok petani
3.500.000,00 3.900.000,00 4.500.000,00 4.200.000,00 4.800.000,00 5.500.000,00
Pekerjaan
Sumber: hasil pantauan DP BKM Mulyorejo 42
Lap. Keuangan UPK tahun 2010 berdasarkan pantauan BKM Mulyorejo
70
Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat Desa Gondang tiap tahun bertamabah, walaupun tidak terlalu signifikan tiap bulan, akan tetapi minimal lauk warga masyarakat bisa bertambah. Manfaat dan tujuannya juga telah sedikit banyak dirasakan oleh kedua desa tersebut, diantaranya berkurangnya angka kemiskinan, masyarakat lebih mandiri, masyarakat terkendali (seperti preman) dan manfaat-manfaat lainnya. Dari ungkapan kedua warga desa diatas, tentu dapat disimpulkan bahwa kegiatan jasa pinjaman bergulir PNPM MP ini memberi dampak baik bagi masyarakat, mereka merasa mendapatkan bantuan dalam segi modal maupun segi kemasyatakatan, dan juga kemandirian dan kesejateraan dalam bidang ekonomi. Hanya saja kedua cara pinjaman yang berbeda antara Desa Galang Pengampon dan Desa Gondang tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya maupun dalam segi kemasyarakatannya. a) Kelebihan: Galang Pengampon Tidak
ada
ketentuan
nominal
atau
persentase
kelebihan
pengembaliannya, sehingga petani mengembalikan sesuai dengan kemampuan masing-masing dari hasil panen mereka. Gondang Karena pinjaman bergilir di Desa Gondang bukan sistem Sender sawah (sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai
71
petani) maka kemungkinan besar warga masyarakat yang meminjam bukan hanya dari pihak petani saja. b) Kelemahan: Galang Pengampon Kelemahan pinjaman bergulir di Desa Galang Pengampon karena sistem yang digunakan adalah ”Pinjaman Bergulir” (Sender sawah) yang sebagian besar adalah petani maka kemungkinan besar warga masyarakat yang meminjam adalah para petani Gondang Ada
ketentuan
nominal
atau
persentase
kelebihan
dalam
pengembaliannya, walaupun ketentuan tersebut disepakati bersama dengan para warga, namun hal tersebut tetap menjadi kelemahan karena tidak semua hasil usaha dan kemampuan warga masyarakat itu sama. B. “Pinjaman Bergulir” Dalam Kerangka PNPM MP Menurut Islam Riba dalam bahasa Arab “ar-riba” ( ) انزِ بَاberarti tambahan, tumbuh atau berlebih. Dalam istilah hukum islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh tempo pengembalian uamg pinjaman itu. Riba semacam ini disebut riba nasi’ah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua bentuk tambahan, dari pihak pemilik uang ia telah menambahkan jangka waktu pembayaran dan dari pihak yang berutang ia menambahkan
72
jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemilik uang. Karena adanya unsur menambah, maka hal tersebut dinamakan riba.43 Islam mengutuk pemakaian riba, dan uang tambahan tersebut dinyatakan sebagai uang haram. Sebagaimana dijelaskan pada BAB II diatas. Belakangan timbul lembaga keuangan yang bernama bank dan lembaga keuangan lain yang kegiatannya menyerupai riba. Yaitu dalam tabungan ataupun pinjaman atau kredit. Seseorang yang menerima pinjaman atau kredit di lembaga keuangan tersebut harus mengembalikan uangnya dalam bentuk lebih banyak dari apa yang diterimanya. Kenyataan lahir yang sama tersebut menimbulkan dugaan bahwa bunga dari lembaga keuangan tersebut mengandung konotasi negatif dikalangan ulama Islam.44 Dalam sistem perbankan, mereka yang menitipkan uang jangka waktu tertentu, bank menjanjikan akan mengembalikan uang titipan itu ditambah dengan bunga yang besarnya telah ditentukan pada hari penitipan uang kepada bank. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu, oleh bank diharuskan selain mengembalikan uang yang dipinjamkan, juga memberikan tambahan yang besar atau jumlahnya telah disepakati pada waktu pengambilan pinjaman.45 Permasalahan tentang bunga, khusunya bunga bank dalam pandangan hukum Islam sudah sangat sering muncul, namun sampai saat ini belum ada yang sampai kepada suatu kesimpulan yang final, tuntas dan 43
Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 214 Ibid, hlm. 212-213 45 Munawir Sjadzali, op.cit, hlm. 12 44
73
dapat diterima semua pihak. Alasannya adalah karena terma bunga selalu dihubung-hubungkan oleh umat Islam termasuk para ulama, dengan riba yang sudah jelas diharamkan dalam al-qur’an. Riba sudah begitu dikenal dikalangan para ulama dan selalu pembahasannya muncul dalam literatur fiqh ketika memperbincangkan sekitar bab muamalat bidang harta. Semua ulama baik yang tradisional maupun yang kontemporer berhasil dengan suatu kesimpulan bahwa riba itu haram secara mutlak.46 Sampai sekarang ini dunia Islam masih banyak ulama yang berpendapat bahwa sistem bunga dalam bank itu riba. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberiakan alasan-alasan mengapa islam mengahramkan riba. Menurut beliau, terdapat empat alasan mengapa riba dilarang dalam Islam. Pertama, riba merupakan penyebab timbulnya permusuhan antar sesama warga masyarakat, dan menghilangkan semangat tolong menolong. Kedua, riba cenderung melahirkan satu kelas dimasyarakat yang hidup mewah tanpa bekerja dan akumulasi kekayaan di tangan kelas itu tanpa ikut berusaha, ibarat benalu yang tumbuh atas kerugian pihak orang lain. Ketiga, riba adalah penyebab penjajahan. Keempat, Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan untuk mendapat pahala dan bukan tambahan. Ulama yang berpendapat bunga termasuk riba berpendapat bahwa mereka tidak menggunakan jasa bank dalam menyimpan kelebihan
46
Ibid, hlm. 14
74
uangnya, karena dapat dianggap sebagai tindakan hati-hati dalam melaksanakan agama, namun tindakan itu disatu sisi dapat merugikan sang pemilik uang karena berkurangnya nilai uangnya tersebut dan dapat pula merugikan perkembangan keuangan.47 Menurut ulama yang mengharamkan bunga, diantara usaha bunga bank yang relevan dengan penambahan riba adalah tabungan atau deposito dan kredit. Uang yang dititipkan masyarakat diserahkan kepada pengusaha dalam bentuk kredit. Pengusaha memberi keuntungan yang diperolehnya menurut kadar persentase yang ditentukan. Sebagian dari yang diterima bank dari pengusaha tersebut diserahkan pula kepada pemilik uang sebagai bagian dari hasil usaha dari uang yang diserahkan kepada bank. Dalam bentuk ini berpendapat bahwa terdapat unsur-unsur riba dalam bisnis tersebut. Itulah sebabnya para ulama mengharamkan bunga, karena kemiripannya dengan riba. Namun para ulama tidak menuntaskan perkara tersebut dengan alasan darurat.48 Sedangkan pengertian dharurat itu adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan (dharar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan kewajiban atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya 47 48
Amir Syarifuddin, op.cit, hlm. 213 Ibid, hlm. 224
75
selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syarat.49 Dalam buku konsep dharurat dalam hukum Islam, qardh atau pinjaman uang pada hakekatnya serupa dengan jual beli utang. Akad ini merupakan penetapan pemilikan uang bagi seseorang dengan imbalan uang yang ditunda pembayarannya sampai masa yang akan datang. Sehingga jatuh pada masalah riba. Namun, hal yang demikian itu dibolehkan karena kebutuhan dan didalamnya terkandung kemaslahatan.50 Pada pendapat lain menyebutkan bahwa hukum bunga bank apabila digunakan alur pikir lain dengan mencari titik kesamaannya dengan mudharabah yang disepakati kebolehannya, kecuali hanya disebagian ulama. Dalam alur pikir alternatif ini pemilik uang menyerahkan uangnya kepada bank dan oleh bank diserahkan pula kepada pengusaha untuk diproduktifkan. Dalam hal ini bisnis bank menyerupai mudharabah. Pemilik uang disini disebut sahibul mal dan bank sebagai mudharib (pengusaha). Kemudian bank menyerahkan pula uang yang diterima dari sahibul mal kepada orang yang akan mengusahakannya secara produktif. Bank dalam hal ini adalah perantara antara pemilik modal dan pengusaha yang sesungguhnya. Tentang kebolehan bank sebagai mudharib, memudharahkan pula kepada pihak lain yaitu pengusaha yang sebenarnya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Ulama Hanafiah sebagaimana yang terdapat dalam fiqhnya membolehkan hal yang demikian. 49
Wahab az-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 72 50 Ibid, hlm. 286
76
Demikian pula keuntungan dari hasil usaha yang diserahkan pengusaha kepada bank yang kemudian sebagiannya diserahkan pula oleh bank kepada pemilik uang, bisnis bank itu sama dengan mudharabah. Dari adanya unsur kesamaan bank dengan mudharabah seperti disebutkan di atas, meskipun belum menghasilkan simpulan yang tuntas tentang kebolehannya, setidak-tidaknya pemilik uang yang ikut bisnis bank merasa terbebas dari tekanan perasaan memakan riba. Namun harus diakui bahwa penyamaan bank dengan mudharabah dalam hal ini masih belum tuntas, karena masih terdapat titik perbedaan antara bunga bank dengan hasil jasa mudharabah dan akad awal pinjaman, meskipun keduanya sama-sama hasil usaha atau keuntungan dari usaha produktif. Pada bisnis bank, bunga sebagai hasil usaha itu sudah ditentukan sebelumnya dalam bentuk persentase, meskipun usaha itu belum tentu berhasil, sedangkan mudharabah, hasil usaha ditentukan kemudian sesudah usaha tersebut berlangsung dan jelas hasilnya. Perbedaan dalam penentuan hasil usaha dapat dikatakan hanya masalah teknis administratif, karena dapat saja keuntungan atau jasa mudharabah itu ditentukan dalam bentuk persentase sebelum usaha tersebut dijalankan agar pengusaha terdorong untuk berusaha maksimal dalam rangka mengejar target. Namun titik perbedaan tersebut masih menempatkan bunga bank pada posisi yang meragukan atau syubhat.51
51
Amir Syarifuddin, op.cit, hlm. 225-226
77
Keputusan muktamar NU ke-12 di Malang 12 Rabiul Tsani 1356 H, 25 Maret 1937 M menyebutkan bahwa hukum haram oleh jumhur ulama terhadap bunga karena memanfaatkan barang pinjaman. Yang disunnahkan adalah pengembalian tanpa syarat sebelumnya dalam akad. Tetapi pinjaman yang disertai syarat boleh memanfaatkan maka yang demikian bathil sesuai hadits yang menarik manfaat itu riba. Menurut Imam Ali al Syibramalisyi, dimaklumi bahwa ketidakbolehan tersebut jika memang disyaratkan ditengah akad transaksi. Sedangkan seandainya mereka saling sepakat atas pemanfaatannya, maka tidak dianggap syarat akad dan tidak rusak, alias boleh.52 Terdapat pula praktek pinjam-meminjam uang liar dengan bunga tinggi dan akumulatif seperti yang dilakukan oleh para rentenir memang sering menimbulkan permusuhan antar warga masyarakat. Terutama apabila yang meminjam adalah orang miskin yang meminjam untuk tujuan konsumtif. Dengan sumber mata pencaharian tidak pasti dan penghasilan yang kecil, peminjam uang yang miskin itu akan merasa kesushan dalam pengembaliannya. Jika itu yang terjadi, rentenir yang biasanya tidak berperikemanusiaan mengambil tindakan yang memojokkan si miskin dengan menambahkan bunga yang terbayar kepada pokok pinjaman. Akibatnya si miskin tidak lepas dari bayangan rentenir, sehingga semakin
52
188
Sahal Mahfudh, Problematika Aktual Hukum Islam, Surabaya: Khalista, 2007, hlm. 187-
78
hari semakin memburuk. Itulah riba yang diharamkan dan dikutuk oleh Islam53 (Sjadzali, 1997:). Lalu yang menjadi pertanyaan apakah sama sistem bunga bank dan bunga rentenir dengan jasa “Pinjaman Bergulir” PNPM MP? Sedangkan seperti yang dijelaskan diatas bahwa terdapat lembaga non profit yang membentuk organisasi profit di dalamnya yang merupakan satu bagian dari lembaga Non Profit dengan tujuan untuk memperoleh laba yang akan digunakan untuk menunjang pencapaian tujuan umum organisasi non profit tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satu lembaga non profit yang didalamnya memperoleh laba untuk menunjang pencapaian tujuan yaitu program Pemerintah yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Dalam Islam tujuan jasa “Pinjaman Bergulir” dari program pemerintah PNPM MP adalah tujuan yang mulia. Namun yang menjadi permasalahan adalah penambahan pengembalian pinjaman yang terjadi antara Desa Galang Pengampon dan Desa Gondang tersebut. Penambahan yang diambil pihak kreditur dalam jasa pinjamnnya walaupun disepakati masyarakat sendiri, namun masih harus diketahui apakah hukumnya. Islam melarang keras hukumnya riba. Namun apakah bunga atau penambahan jasa pinjamn tersebut merupakan riba atau bukan hal inilah yang sering menjadi perbincangan para ulama islam. Apalagi ini demi kemandirian
53
Munawir Sjadzali, op.cit, hlm. 13
79
masyarakat sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin dan sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat. Dalam pengelolannya pemerintah membuat suatu program yang tujuannya yaitu menanggulangi kemiskinan. Program ini dinamakan “Pinjaman Jasa Bergulir” yaitu salah satu dari program kerja PNPM Mandiri Perkotaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah suatu program pemerintah yang beroperasi dalam Penganggulangan kemiskinan yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi
masyarakat
untuk
Penganggulangan kemiskinan
mensejahterakan
masyarakat
miskin.
dilakukan dengan memberdayakan
masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan “Pinjaman Bergulir”, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa. Pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan
80
hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. Pemerintah melihat kondisi kemiskinan Kecamatan Wonopringgo terutama di Desa Galang Pengampon dan Desa Gondang yang masih banyak kondisinya sangat meprihatinkan, maka perlu upaya untuk membuat mereka terlepas dari masalah kemiskinan.Untuk itulah PNPM MP membuat perencanaa jangka menengah bersama tokoh tokoh masyarakat dari perwakilan tiap-tiap RT dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Program
pinjaman jasa bergulir PNPM MP diDesa Galang
Pengampon pada mulanya adalah kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat semata. Namun didalam pinjamannnya terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kreditur PNPM
MP
dengan
debitur
yaitu
masyarakat
miskin
dalam
pengembaliannya. Dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disyaratkan atau diucapkan sendiri oleh warga masyarakat tanpa adanya ketentuan berapa persen atau berapa
nominal pengembaliannya.
Masyarakat memberikan pengembalian tanpa adanya paksaan sedikitpun dari pihak PNPM MP. Kemudian hasil kelebihan dari masyarakat tersebut digunakan untuk biaya opersaional dan sisanya dikembalikan lagi pada
81
masyarakat untuk kesejahteraan dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kegiatan “Pinjaman Bergulir” di Desa Gondang, didalam pinjamannnya terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kreditur PNPM MP dengan debitur yaitu masyarakat miskin dalam pengembaliannya. Dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disepakati oleh perwakilan masyarakat biasanya ketua RT masing-masing bersama pihak fasilitator. Kemudian hasil kelebihan dari masyarakat tersebut juga
digunakan untuk biaya opersaional dan sisanya
dikembalikan lagi pada masyarakat untuk kesejahteraan dan pembangunan dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Dari pemaparan diatas, sedikitnya penulis mampu melihat berbagai kesimpulan yang berupa persamaan dan perbedaan antara bunga bank, bunga rentenir dan bunga atau tambahan dari pinjaman jasa bergulir PNPM MP. Diantara persamaannya yaitu:
Bunga bank, bunga rentenir dan bunga (tambahan) pinjaman bergulir PNPM MP, dalam pengembalian pinjamannya sama-sama terdapat kelebihan atau tambahan,
Kelebihan pengembaliannya sama-sama ditentukan atau diperjanjikan di awal pinjaman.
82
Perbedaan antara ketiganya yaitu:
Bunga bank dan tambahan dalam “Pinjaman Bergulir” PNPM MP dipinjamkan hanya untuk usaha produktif yang mampu mendapatkan hasil atau untuk modal usaha saja. Sedangkan dalam bunga rentenir, tidak ada ketentuan harus pinjaman produktif atau pinjaman konsumtif.
Dalam pinjaman bunga bank walaupun tidak ada persyaratan peminjam harus dari masyarakat miskin atau kaya, namun dalam prakteknya hanya mampu dijangkau masyarakat kaya saja dan bunga rentenir tujuannya ditetapkan hanya untuk warga miskin namun sangat memberatkan, sedangkan pinjaman “Jasa Bergulir” diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin dan tidak terdapat paksaan
Pinjaman “Jasa Bergulir” ditujukan untuk mementaskan masyarakat miskin sehinnga menjadi masyarakat yang mandiri dan madani, sedangkan pada bunga bank dan bunga rentenir tidak semata demi kemandirian
masyarakat
miskin,
melainkan
terdapat
unsur
keuntungan.
Bunga atau kelebihan pada Pinjaman “Jasa Bergulir” digunakan atau dikembalikan
lagi
kepada
masyarakat
miskin
dalam
bentuk
pembangunan masyarakat, sedangkan bunga bank dan rentenir kelebihannya digunakan untuk memperkaya diri.
83
Menurut sebagian besar ulama Islam pinjaman yang terdapat kelebihan dalam pengembaliannya dimasukkan dalam kategori riba karena mengambil dasar hadits pada BAB II yang mengatakan penambahan dalam pengembalian utang adalah riba. Namun apabila dilihat dari unsur tujuannya, “Pinjaman Bergulir” yang dilakukan oleh pihak PNPM MP adalah suatu program pemerintah yang beroperasi dalam penganggulangan kemiskinan yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Penganggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan “Pinjaman Bergulir” tersebut. Pada “Pinjaman Bergulir” diDesa Galang Pengampon, penulis berpendapat bahwa kesepakatan tersebut menyerupai pinjaman yang dilakukan nabi pada masa lalu tentang kesediaanya untuk memberi kelebihan dalam pengembalian pinjaman unta. Seperti yang dilakukan oleh nabi Muhammad pada masa lalu yang disebutkan dalam hadits 54(ash Shieddieqy, 2001:) atau dalam Bulughul Maram atau dalam kitab Nailul Authar disebutkan bahwa:
،ُِِِّعطَٗ سًُِا خَ ْبزًا يٍِْ س ْ َ فَا،و سًُِا.هلل ص ِ "اسْتَ ْقزَضَ َرسُ ْٕلُ ا:َعٍَْ اَبِي ُْزَ ْيزَةَقَال )ّ" (رٔاِ أحًد ٔانتزيذٖ ٔصحح.ًر كُىْ اَحَاسُِكُ ْى قَضَاء ُ خِيَا:ََٔقَال “Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. pernah pinjam onta, kemudian ia membayar dengan onta yang lebih baik dari pada onta yang dipinjam, lalu ia bersabda: “Sebaik-baik di
54
Teuku Muhammad Hasbi ash Shieddieqy, op.cit, hlm. 124
84
antara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman”. (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya). Pinjaman tersebut dapat penulis katakan menyerupai pinjaman “qardhul hasan” yang pengembalian kelebihannya di berikan sendiri oleh peminjam atau debitur tanpa ada ketentuan berapa nominal atau persentase penambahan pengembalian sesuai dengan kemampuan masing-masing debitur. Hanya saja perbedaannya, pada perjanjian “Pinjamam Bergulir” di Desa Galang Pengampon akad kelebihannya diucapkan sendiri oleh debitur atau masyarakat diawal perjanjian pinjamannya. Dikatakan juga dalam kitab Bulughul Maram yang menyatakan bahwa yang dinamakan riba adalah jika disyaratkan dalam akadnya. Tetapi, jika yang seorang menambah atau mengurangi penerimaannya dengan suka rela, maka tidak termasuk riba malahan dianjurkan demikian. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pinjaman tersebut dibolehkan karena terdapat unsur “rela sama rela” dan tidak ada paksaan sedikitpun dari pihak manapun. Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya program PNPM MP tersebut. Seperti yang disebutkan dalam al-qur’an surat an-nisa’: 29 sebagai berikut:
ض يِ ُْكُ ْى ٍ ٍ َتزَا ْ ٌَ تِجَارَ ًة ع َ ٌُٕ َتك ْ َطمِ إِال أ ِ يَا أَ ُيَٓا انَذِيٍَ آيَُُٕا ال تَ ْأ ُكهُٕا َأيَْٕاَنكُ ْى بَيْ َُكُ ْى بِانْبَا 55
ٌ ِبكُىْ رَحِيًًا َ سكُىْ إٌَِ انهَ َّ كَا َ َٔال تَقْ ُتهُٕا أََْ ُف
29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 55
Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 122
85
Sedangkan didaerah Gondang, penulis melihat bahwa dalam pinjaman tersebut sama sekali tidak terdapat unsur untuk memperkaya diri atau pribadi dalam proses “Pinjaman Bergulir” tersebut. Bunga yang diserahkan kepada pihak pengelola “Pinjaman Bergulir” digunakan untuk biaya-biaya operasional seperti alat tuli-menulis, foto copy, dan sisa dari penambahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jembatan, jalan-jalan rusak ataupun saluran air sehingga masyarakat tidak perlu lagi memberi uang iuran untuk pembangunan desa, terutama bagi masyarakat miskin. Walaupun hal ini terdapat penambahan dalam pengembaliannya, dan akadnya disyaratkan dimuka. Namun pengembalian tersebut benar-benar tidak digunakan untuk memperkaya pribadi akan tetapi ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat miskin tanpa adanya eksploitasi atau adanya pemerasan seperti yang dilakukan para rentenir. Meskipun
penambahan
tersebut
menyerupai
riba,
namun
penambahan tersebut diartikan sebagai penambahan yang ditujukan wadah atau sarana, agar uang yang bersal dari pemerintah tidak hanya statis, akan tetapi uang tersebut mampu berkembang dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat berupa kemudahan dalam segi pinjaman modal produksi dan juga mampu pendapatkan kemandirian sosial, ekonomi masyarakat miskin. Masyarakat juga mampu merasakan uang mereka kembali yaitu berupa pembangunan daeraah masing-masing dan didalamnya juga terkandung unsur rela sama rela. Seperti yang disebutkan
86
dalam keputusan Muktamar NU bahwa apabila mereka saling sepakat atas pemanfaatannya, maka tidak dianggap syarat akad dan tidak rusak, alias boleh. Namun apabila diartikan secara literatur, bahwa setiap apapun yang bertambah merupakan riba maka kedua akad qardh diatas sama dengan riba. Karena dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disepakati sebelum pinjam-meminjam dilaksanakan. Namun dalam bentuk apapun itu, secara faktanya pinjaman tersebut sangat memberi manfaat bagi para masyarakat miskin. Apakah penambahan riba diatas diartikan secara lafadh atau secara lebih luas dilihat dari segi kemanfatannya dan segi pelaksanaanya. Sampai sekarang para ulama masih berselisih pendapat mengenai kelebihan dalam pinjaman produktif. Termasuk juga dalam pinjaman produktif PNPM MP ini. Namun pada kenyataannya “Pinjaman Bergulir” ini memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat miskin di kedua desa tersebut.
87
BAB V PENUTUP A. Simpulan Dari beberapa uaraian diatas, penulis memperoleh kesimpulan bahwa: 1.
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
Mandiri
Perkotaan adalah suatu program pemerintah yang beroperasi dalam Penganggulangan kemiskinan yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan “Pinjaman bergulir”, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa. Hanya saja kedua cara pinjaman yang berbeda antara desa Galang Pengampon dan desa Gondang tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya maupun dalam segi kemasyaraktannya. -
Kelebihan: Galang Pengampon Tidak
ada
ketentuan
nominal
atau
persentase
kelebihan
pengembaliannya, sehingga petani mengembalikan sesuai dengan kemampuan masing-masig dari hasil panen mereka
88
Gondang Karena pinjaman bergilir di desa Gondang bukan sistem Sender sawah (sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani) maka kemungkinan besar warga masyarakat
yang
meminjam bukan hanya dari pihak petani saja. -
Kelemahan: Galang Pengampon Kelemahan pinjaman bergulir di desa Galang Pengampon karena sistem yang digunakan adalah ”Pinjaman Bergulir” (Sender sawah) yang sebagian besar adalah petani maka kemungkinan besar warga masyarakat yang meminjam adalah para petani Gondang Ada
ketentuan
nominal
atau
persentase
kelebihan
dalam
pengembaliannya, walaupun ketentuan tersebut disepakati bersama dengan para warga, namun hal tersebut tetap menjadi kelemahan karena tidak semua hasil usaha dan kemampuan warga masyarakat itu sama 2.
Pada “Pinjaman Bergulir” didesa Galang Pengampon, penulis berpendapat bahwa kesepakatan tersebut menyerupai pinjaman yang dilakukan nabi pada masa lalu tentang kesediaanya untuk memberi kelebihan dalam pengembalian pinjaman unta. Seperti yang dilakukan
89
oleh nabi Muhammad pada masa lalu yang pengembaliannya di berikan sendiri oleh peminjam atau debitur tanpa ada ketentuan berapa nominal atau persentase penambahan pengembalian sesuai dengan kemampuan masing-masing debitur. Hanya saja perbedaannya, pada perjanjian “Pinjamam Bergulir” di desa Galang Pengampon akad kelebihannya diucapkan sendiri oleh debitur atau masyarakat diawal pinjamannya. Dikatakan juga dalam kitab Bulughul maram yang menyatakan bahwa yang dinamakan Riba adalah jika disyaratkan dalam akadnya. Tetapi, jika yang seorang menambah atau mengurangi penerimaannya dengan suka rela, maka tidak termasuk riba malahan dianjurkan demikian. Sedangkan didaerah Gondang, penulis melihat bahwa dalam pinjaman tersebut sama sekali tidak terdapat unsur untuk memperkaya diri atau pribadi dalam proses “Pinjaman Bergulir” tersebut. Bunga yang diserahkan kepada pihak pengelola “Pinjaman Bergulir” digunakan untuk biaya-biaya operasional dan sisa dari penambahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat Namun pengembalian tersebut benarbenar tidak digunakan untuk memperkaya pribadi akan tetapi ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat miskin tanpa adanya eksploitasi atau adanya pemerasan seperti yang dilakukan para rentenir. Masyarakat juga mampu merasakan uang mereka kembali yaitu berupa pembangunan daeraah masing-masing dan didalamnya juga terkandung unsur rela sama rela. Seperti yang disebutkan dalam
90
keputusan Muktamar NU bahwa apabila mereka saling sepakat atas pemanfaatannya, maka tidak dianggap syarat akad dan tidak rusak, alias boleh. Akan tetapi apabila dilihat dari segi pengertian literaturnya, itu merupakan suatu tambahan. Jadi dapat dikategorikan riba karena tambahan dalam pengembaliannya. Namun bagaimanapun pendapatnya, faktanya hal tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin. B. Saran Program PNPM MP adalah program yang tujuannya untuk memajukan masyarakat dalam kesejahteraannya. Tujuannya untuk penanggulangan kemiskinan dalam PNPM MP dilaksanakan dengan membangun kelembagaan masyarakat di tingkat desa agar mengakar dan representatif. Keberadaannya diharapkan menjadi pondasi terbangunnya tatanan masyarakat berdaya. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan akan menjadi gerakan bersama yang inklusif berlandaskan kemitraan dan kesetaraan. Dalam kegiatan yang telah dilaksanakan, diharapkan benar-benar mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat miskin. Dana yang tersedia dari pemerintahan tersebut, sebisa mungkin dialokasikan dengan yang sebenarnya kepada masyarakta miskin dan tidak terdapat manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga terjadi penyaluran yang benar dan kepada orang yang benar pula.
91
Sebisa mungkin, bunga yang mendekati pada riba dihilangkan dengan perlahan. Akan tetapi karena dilihat dari latar belakang dan tujuan yang terdapat dalam sasaran utamanya, seperti yang disebutkan diatas bahwa dana yang berasal dari pemerintah tidak boleh diam atau statis, maka bunga ada karena dalam keadaan dharurat. Akan tetapi bunga atau kelebihan tersebut benar-benar tidak boleh digunakan untuk memperkaya pribadi dan kelebihan tersebut benar-benar dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan desa. C. Penutup Dengan rasa syukur Alhamdulillahirobbil‟aalamiin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi yang berjudul TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERJANJIAN KEUNTUNGAN ANTARA DEBITUR (MASYARAKAT) DAN KREDITUR DALAM KERANGKA
PNPM
MP
(Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan) (Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan) pada titik
paling akhir, meskipun banyak hambatan dan
kesulitan
kemampuan
karena
yang
terbatas
namun
Alhamdulillahirobbil‟aalamiin penulis tetap berusaha semampunya untuk menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini.
92
Tidak lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang. Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT dan kepada semua pihak yag telah memberi kelancaran dalam penulisan karya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat, amiiin ya robbal „alamiin……………
DAFTAR PUSTAKA Ali , Ahmad, Bulughul Maram, Juz 3, Bandung: Dahlan, 1980 Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, Jakarta: Akbar, 2009 Al- maududi , Abul A’la, Riba, Jakarta: Gema Insani, 1970 Ash- Sa’di , Abdurrahman, dkk, Fiqh Jual-Beli, Jakarta: Senayan Publisshing, 2008 Az-Zuhaili, Wahab, Konsep Darurat dalam Hukum Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya (revisi terbaru), Jakarta, 1971 Diibulbigha, Mustofa, Fiqh Syafi’I terjemahan Attahdzib, Surabaya: Bintang Pelajar,1984 Hasbi ash Shieddieqy, Teuku Muhammad, Hukum-hukum Fiqh Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra,2001 __________________, Koleksi Hadits-hadits Hukum 7, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001 Mahfudh, Sahal, Problematika Aktual Hukum Islam, Surabaya: Khalista, 2007 Masyhur, Kahar, Beberapa Pendapat Mengenai Riba, Jakarta: Kalam Mulia, 1992 Mutahhari, Murtadha, Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995 Rahman , Taufik, Hadits-hadits Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2000 Rusyd , Ibnu, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Semarang: S-Syifa’, 1990 Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah 4, Jakarta: Cempaka Putih Tengah, 2009
Sjadzali, Munawir, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1997 Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1994 Syarifuddin, Amir, Meretas Kebekuan Ijtihad, Jakarta: Ciputat Press, 2005
Terjemahan Nailul Authar, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987 Ya’qub , Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: C.V. Diponegoro, 1984 Wawancara dengan bapak Agus sarwo Edy sebagai Asisten Urban Planning PNPM MP kecamatan Wonopringgo kabupaten Pekalongan pada tanggal 21 April2011 jam 09.00 WIB Wawancara dengan Bapak Rahmat didesa Galang Pengampon pada tanggal 9 Oktober 2011 jam 09.00 WIB Wawancara dengan Bapak Mustaqim didesa galang pengampon pada tanggal 9 Oktober 2011 jam 11.00 WIB Wawancara dengan Bapak Khamid Selaku ketua RT desa Gondang pada tanggal 13 Oktober 2011 09.00 WIB Wawancara dengan Bapak Afifudin dari desa Gondang pada tanggal 13 Oktober 2011 jam 12.00 WIB Pedoman Teknis PNPM MP tahun 2007 Pedoman
teknis “Pinjaman Wonopringgo
Bergulir”
PNPM
MP
Kecamatan
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
BAB 1
PENDAHULUAN 1.
LATAR BELAKANG Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Penganggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman bergulir di P2KP-1, P2KP-2 dan P2KP-3 diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir di awal program kinerjanya sangat buruk. Namun dengan pemberian Panduan Operasional serta petunjuk pembukuan untuk UPK, kinerja kegiatan pinjaman bergulir semakin membaik. Berbagai kesuksesan serta kegagalan kegiatan pinjaman bergulir di masa lalu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kelanjutan kegiatan pinjaman bergulir melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Beberapa pertimbangan dalam melanjutkan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain : a.
Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaannya
b.
Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapat akses ke jasa layanan keuangan formal. (sumber Johnston dan Holloch)
c.
Pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan
d.
Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi
e.
Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat
Pedoman ini disusun untuk diberlakukan bagi seluruh lokasi yang pernah dan akan memperoleh program P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
2.
TUJUAN : Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.
BAB 2
SASARAN, PENDEKATAN, PRINSIP DAN STRATEGI 1.
SASARAN Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2. Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi: a. Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam Daftar PS2. b. Minimal 30% peminjam adalah perempuan c. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang. d. Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil chanelling dengan kebijakan pinjaman yang jelas.
2.
PENDEKATAN Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui: a. Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan ditingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin. b. Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat . c. Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin. d. Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM) e. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan pembukuan sederhana.
2
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
3.
PRINSIP - PRINSIP Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari LKM / UPK antara lain adalah: a. Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik perorangan; b. Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan c. Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya; d. Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang bertanggungjawab langsung kepada LKM; e. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan f. Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan; g. UPK telah mempunyai sistim pembukuan yang standar dan sistim pelaporan keuangan yang memadai; h. UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM melalui Pengawas UPK maupun konsultan pelaksana (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek.
4.
STRATEGI Kelanjutan pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan strategi di masing-masing tataran antara lain : a. Memprioritaskan pada meningkatkan kemampuan institusi yang sudah ada berkelanju tan, daripada memperbanyak institusi ke seluruh kelurahan b. Menunda pembentukan UPK baru hingga kebijakan dan prosedur lengkap dan fasilitator telah siap c. Membuat sistem penjenjangan sederhana terhadap UPK berdasarkan kinerja keuangan, manajemen, kejujuran, dan kinerja sosial untuk membedakan UPK yang kinerjanya bagus dan yang buruk. d. Menetapkan kriteria untuk kinerja memuaskan dan kinerja minimal yang transparan dan mudah diukur oleh UPK, PMU dan PNPM Mandiri Perkotaan. Indikator utama untuk melihat kinerja pinjaman bergulir adalah LAR, PAR, RoI dan CCr.Indikator kinerja memuaskan dan indikator kinerja minimal selengkapnya sebagaimana Lampiran 1 e. Menunda penambahan dana apabila kegiatan operasional UPK tidak mencapai keriteria minimal, dan menutup UPK yang gagal mencapai kriteria minimal dalam waktu satu tahun setelah penundaan. f. Membuat peringatan akan menutup UPK yang kinerjanya tidak memuaskan. Memperbaiki dan melaksanakan strategi untuk secara agresif menagih peminjam yang menunggak. g. Mengubah orientasi Manajemen Keuangan ke pengelolaan Kredit Mikro dan menyesuaikan struktur tim agar mampu mendisain pinjaman mikro, menyusun dan melaksanakan program pelatihannya, meningkatkan kemampuan dan monitoring fasilitator dalam bidang pinjaman bergulir. h. Struktur organisasi UPK secara jelas dan tegas terpisah baik operasional maupun keuangannya dari LKM, dan beroperasi menurut prinsip usaha yang seimbang dengan misi sosialnya. i. LKM membentuk Pengawas yang bertugas mengawasi dan mendukung UPK dalam promosi dan penagihan tunggakan pinjaman serta memastikan bahwa semua
3
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
j.
k.
l.
m.
n.
ketentuan telah dipatuhi UPK. Pengawas terdiri dari 2-3 orang yang mengandung unsur laki-laki dan perempuan. LKM harus membuat/mengubah Anggaran Dasarnya yang secara jelas mengatur tentang tujuan, tugas, tanggung jawab serta hasil yang diharapkan dari Pengawas dan UPK. LKM membuat pernyataan khusus bahwa BLM yang dialokasikan untuk Pinjaman Bergulir adalah menjadi modal lembaga UPK dan digunakan hanya untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Pinjaman Bergulir saja. Penggunaan diluar kegiatan Pinjaman Bergulir harus dengan persetujuan dari KMP. Pendapatan UPK tidak boleh untuk membiayai kegiatan-kegiatan diluar Pinjaman Bergulir. Pendapatan UPK hanya untuk membayar insentif pegawai dan biaya operasional UPK. Unit Pengelola Keuangan (UPK) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihannya. Fasilitator di bidang kredit mikro perlu mengubah fokus pelatihan dari pembukuan ke pelatihan dasar perkreditan, antara lain; pengenalan nasabah, analisis pinjaman, teknik penagihan, cash flow sederhana, laporan kinerja keuangan dan pembinaan. Modul pelatihan perlu ditambah sesuai dengan penambahan materi baru dan revisi materi yang sudah ada. LKM harus menetapkan besarnya jasa pinjaman yang berfokus pada keberlanjutan. Jasa pinjaman harus dapat menutup semua biaya, yang antara lain terdiri dari : Cost of Fund (biaya dana), Biaya operasional, Cadangan Risiko Pinjaman, Inflasi serta untuk Laba yang diinginkan. (lihat Jasa pinjaman Lampiran 2)
4
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
BAB 3 KETENTUAN DASAR PINJAMAN BERGULIR Agar pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibuat aturan dasar untuk Pinjaman Bergulir, antara lain mengenai kelayakan lembaga pengelola pinjaman bergulir, kelayakan peminjam, Dana Pinjaman, Pelayanan Pinjaman Bergulir dan Pendampingannya. Masing-masing aturan dasar tersebut adalah sebagaimana uraian berikut. 1.
KELAYAKAN LEMBAGA PENGELOLA PINJAMAN BERGULIR Lembaga yang langsung mengelola kegiatan Pinjaman Bergulir adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK adalah salah satu Unit Pengelola dari 3 Unit Pengelola yang berada dibawah LKM. Dua unit pengelola lainnya adalah Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Struktur lengkap LKM sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI LKM LKM
Sekretariat
Pengawas
Unit Pengelola Lingkungan
Unit Pengelola Keuangan
Unit Pengelola Sosial
Masyarakat
STRUKTUR ORGANISASI UPK Manajer UPK
Petugas Pinjaman
Pembuku
Kasir
KSM/Masyarakat Lampiran 2
5
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dalam kelurahan yang bersangkutan dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan, baik untuk LKM/UPK, maupun untuk KSM/anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan. Kegiatan pinjaman bergulir dapat dilaksanakan, hanya jika para pelaku tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan seperti yang dijelaskan di bawah. KMW bertanggung jawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan LKM/UPK. Sedangkan Fasilitator bersama relawan setempat bertanggung jawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan kelompok maupun anggotanya a. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) LKM yang akan mengelola kegiatan Pinjaman Bergulir harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut : 1) LKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan dan memiliki Anggaran Dasar yang di dalamnya antara lain menyatakan bahwa: a) Kegiatan Pinjaman Bergulir akan dijalankan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya b) Dana Pinjaman Bergulir hanya diperuntukkan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir saja c) Pendapatan UPK hanya untuk membiayai kegiatan operasional UPK dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lainnya, termasuk biaya LKM dan Pengawas. Pengawas hanya bisa dibiayai dari Laba bersih tahunan UPK. 2) LKM telah mengangkat Pengawas UPK (2–3 orang) dan petugas UPK (minimal 2 orang). Semua telah memperoleh pelatihan dari PNPM Mandiri Perkotaan dan telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab. 3) LKM dengan persetujuan masyarakat telah membuat aturan dasar Pinjaman Bergulir yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM. 4) Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP) : a) Kinerja pinjaman bergulir yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan; peminjam berisiko (LAR) <10%, pinjaman berisiko (PAR) <10%, ratio pendapatan biaya (CCr) > 125% dan hasil investasi (ROI) >10%. b) Bersedia melakukan perbaikan kelembagaan antara lain: Membentuk pengawas UPK LKM telah menerima pelatihan dari PNPM Mandiri Perkotaan Telah memiliki rekening atas nama LKM dengan kewenangan menandatangani 3 orang b.
Pengawas UPK Pengawas UPK yang bertugas mengawasi kegiatan UPK dalam mengelola Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria minimal antara lain : 1) Telah diangkat oleh LKM dengan persetujuan masyarakat sebanyak 2-3 orang, memenuhi unsur laki-laki dan perempuan 2) Telah memiliki uraian tugas yang mencakup tugas dan tanggung jawab pengawas 3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan
c.
Unit Pengelola Keuangan (UPK) Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang akan mengelola dana Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria minimal sebagai berikut : 1) Telah diangkat oleh LKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 orang) 2) Telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab 3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan 4) Telah memahami aturan dasar Pinjaman Bergulir
6
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
5) 6) 7)
2.
Telah memiliki rekening atas nama UPK/LKM dengan kewenangan penandatangan 3 orang Telah memiliki Sistem Pembukuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan): a) Kinerja pinjaman bergulir yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan; peminjam berisiko (LAR) <10%, pinjaman berisiko (PAR) <10%, ratio pendapatan biaya (CCr) > 125%, hasil investasi (ROI) >10%. b) Kinerja Pembukuan UPK minimal memadai
KELAYAKAN PEMINJAM KSM Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir dari UPK. Hanya KSM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh LKM/UPK. Dengan kata lain, KSM Peminjam dan anggotanya yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM Peminjam tersebut memenuhi kriteria kelayakan sebagai calon peminjam. a. Kriteria kelayakan KSM 1) KSM telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar PS2 sebagaimana Lampiran 3 serta seluruh anggota telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM, pinjaman bergulir (persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng, dan tahapan peminjaman), PERT, kewirausahaan serta telah melakukan kegiatan menabung diantara anggota KSM. 2) KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial; 3) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan; 4) Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/Masyarakat. 5) Jumlah anggota KSM minimal 5 orang; 6) Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan 7) Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan 8) Semua anggota KSM menyetujui sistim tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis dalam Pernyataan kesanggupan Tanggung Renteng. 9) Semua anggota KSM telah memeproleh dari fasilitator dan LKM/UPK b.
Kriteria kelayakan anggota KSM 1) Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat 2) Termasuk dalam katagori keluarga miskin daftar PS 2 sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat; 3) Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain. 4) Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5 % dari pinjaman yang diajukan dan bersedia menambah tabungannya minimal 5 % selama jangka waktu pinjaman dan tidak akan mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya lunas. 5) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya; 6) Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada. Proses pembentukan KSM Peminjam mengacu kepada proses pembentukan KSM pada umumnya, hanya tujuan KSM Peminjam disini adalah untuk memperoleh pinjaman bergulir dari UPK.
7
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
3.
SUMBER DANA PINJAMAN BERGULIR Sumber dana untuk kegiatan pinjaman bergulir, dapat berasal dari: a. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang merupakan sumber dana utama b. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) c. Dana yang berasal dari pihak Swasta d. Dana dari swadaya masyarakat e. Dana dari sumber lainnya Dana dari sumber lain berupa channeling atau pinjaman dari Lembaga Keuangan formal baik bank maupun koperasi di sekitar lokasi LKM berada. Tujuan dana chanelling atau pinjaman tersebut adalah untuk menyediakan akses pinjaman bagi KSM yang sudah memenuhi batas maksimal pemberian pinjaman baik dari sisi jumlah pinjaman (telah mencapai Rp 2.000.000,-) atau dari sisi frekuensi peminjaman (sudah mencapai 4 kali pinjam). Diharapkan dengan dana channeling maupun pinjaman dari Lembaga Keuangan formal tersebut nantinya KSM dan anggotanya dapat memperoleh akses pinjaman lebih lanjut dari lembaga tersebut.
4.
PELAKSANAAN KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir ini adalah pedoman dasar yang menjadi pegangan Fasilitator dan pihak-pihak terkait (pelaku PNPM Mandiri Perkotaan) dalam mengawal pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir oleh UPK. Pedoman pelaksanaan ini hanya berisi pokok-pokok kegiatan yang harus dipahami dalam memberikan pendampingan kepada LKM, UPK dan KSM. Sedangkan panduan kegiatan yang lebih rinci dapat dilihat dalam Pedoman Teknis terkait yang secara lengkap terdiri dari : Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Keorganisasian LKM Pedoman Teknis Pembukuan UPK Pedoman Teknis Pengelolaan Kas UPK Pedoman Teknis Pengawasan UPK Membangun Kepribadian Wirausaha Memperkokoh Kepribadian Wirausaha Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (PERT) Di dalam Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir diatur mengenai bagaimana mengelola pinjaman bergulir di UPK. Aturan tersebut menyangkut mengenai Kriteria Pengelola dan Penerima Pinjaman Bergulir, Skim Pinjaman Bergulir, Tahapan Pemberian Pinjaman, Pembukuan Pinjaman Bergulir, Monitoring Pinjaman Bergulir, Penyelesaian Pinjaman yang Bermasalah serta Pelaporan Pinjaman Bergulir. Secara singkat Aturan Pokok yang diatur dalam Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir antara lain : a. Kelayakan Lembaga Pengelola Pinjaman Bergulir Kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh LKM maupun UPK sesuai dengan kriteria kelayakan sebagaimana bab 3 butir 1. b. Kelayakan Penerima Pinjaman Bergulir Kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh KSM beserta anggotanya sesuai dengan kriteria kelayakan sebagaimana penjelasan bab 3 butir 2. c. Skim Pinjaman Bergulir Skim Pinjaman yang diatur dalam Pinjaman Bergulir antara lain : 1) Peminjam adalah KSM dan angotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan 2) Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha
8
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
3)
d.
Besar Pinjaman pertama kali maksimal Rp 500.000,- namun disesuaikan dengan usaha peminjam. Pinjaman selanjutnya maksimal Rp. 2.000.000,- (Diluar jumlah maksimal tersebut peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola channeling dengan Lembaga keuangan/bank lainnya) Frekuensi peminjaman maksimal 4 kali. 4) Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan, tergantung dari perputaran usaha peminjam 5) Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa grace period (tenggang waktu) 6) Jasa pinjaman 1,5 s/d 3 % per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula. Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK. Tahapan Pemberian Pinjaman Bergulir DaLam pemberian pinjaman bergulir, diatur kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan sebagai berikut: 1) Tahap Pengajuan Pinjaman Calon peminjam mempersiapkan segala keperluan yang dipersyaratkan untuk memperoleh pinjaman, baik pelatihan, pembentukan simpanan, maupun kelengkapan dokumen dan pengisian blanko pengajuan pinjaman. Pada tahap pengajuan, petugas UPK wajib menjelaskan ketentuan Pinjaman bergulir termasuk bahwa pinjaman ini sifatnya adalah hutang yang harus dibayar kembali, bukan hibah 2) Tahap Pemeriksaan Pinjaman Petugas pinjaman UPK memeriksa dokumen pengajuan pinjaman yang diajukan KSM beserta anggotanya baik secara administratif maupun kunjungan lapangan menganalisis dan membuat usulan/rekomendasi kepada Manajer UPK atas permohonan pinjaman dimaksud. 3) Tahap Putusan Pinjaman Manajer UPK memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh KSM didasarkan pada hasil analisis petugas pinjaman UPK. 4) Tahap Realisasi Pinjaman Permohonan pinjaman KSM yang telah disetujui oleh Manajer UPK disiapkan dokumen untuk pencairan, kemudian direalisasikan / dicairkan pembayarannya kepada KSM dan anggotanya. Pada tahap realisasi petugas UPK juga wajib kembali menegaskan dan menjelaskan semua ketentuan pinjaman bergulir termasuk ketentuan bahwa pinjaman bergulir adalah hutang yang wajib dibayar kembali dan bukan hibah. 5) Tahap Pembinaan Pinjaman Minimal 1 bulan setelah injaman direalisasi petugas UPK wajib memantau keadaan peminjam, perkembangan usaha dan penggunaan pinjaman apakah digunakan sesuai tujuan semula. Pada tahapan ini petugas juga wajib mengingatkan peminjam tentang kewajiban angsuran yang harus dilakukan dan juga mengingatkan kembali bahwa pinjaman ini adalah hutang bukan hibah. 6) Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman Peminjam melakukan pembayaran kembali atas pinjamannya. Agar tidak sampai terjadi keterlambatan atau tunggakan, maka petugas UPK beberapa hari sebelum waktu pembayaran wajib mengingatkan peminjam atas kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas ini petugas UPK dapat dibantu oleh relawan, aparat kelurahan/desa, tokoh masyarakat maupun Pengawas UPK.
e.
Monitoring Pinjaman Bergulir Dalam kegiatan monitoring pinjaman diuraikan secara rinci kegiatan untuk mencapai kinerja pinjaman bergulir yang memuaskan dengan cara memantau secara administratif dan kunjungan kepada peminjam di lapangan.
f.
Penyelesaian Pinjaman Bermasalah
9
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
g.
5.
Dalam kegiatan penyelesaian pinjaman bermasalah, dibahas mengenai penyebab dan upaya penyelesaian pinjaman yang bermasalah (tunggakan) baik melalui penagihan secara intensif, maupun dengan penyelamatan pinjaman bermasalah. Pelaporan Pinjaman Bergulir Dalam kegiatan ini diuraikan mengenai laporan yang harus dibuat oleh UPK baik laporan bulanan maupun khusus atau yang tidak terjadwal, baik neraca/laba rugi maupun untuk aplikasi SIM dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban UPK atas kinerja Pinjaman Bergulir yang dikelolanya.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN Pendampingan atau konsultasi merupakan elemen penting dalam upaya memperkuat kemampuan pengelolaan pinjaman bergulir. Kegiatan pendampingan diberikan dalam bentuk coaching (petunjuk singkat), konsultasi atau diskusi, membantu pelaksanaan kegiatan sampai dengan petugas dapat melaksanakan secara mandiri, perbaikan terhadap hal–hal yang kurang/tidak benar, membimbing hingga terjadi perubahan sikap/perilaku, serta upaya lain yang mengarah pada peningkatan kemampuan para petugas dan anggota masyarakatnya. Strategi pendampingan ini perlu diberikan baik kepada LKM, UPK, maupun kepada kelompok pemanfaat pinjaman. a. Pendampingan kepada LKM/UPK Pendampingan kepada LKM maupun UPK dilakukan oleh Konsultan pendamping: 1) Fasilitator dan Senior Fasilitator a) Menjaga proses agar sesuai dengan tujuan, strategi dan prinsip pengelolaan pinjaman bergulir b) Mendorong proses pembelajaran bagi masyarakat miskin dalam hal penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan mereka serta kegiatan produktif lainnya c) Mendorong proses pembelajaran bagi pengelola pinjaman bergulir agar dana BLM dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin d) Memberikan konsultasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh LKM/UPK dalam proses pelaksanaan pengelolaan pinjaman bergulir, meliputi: pengambilan keputusan persetujuan pinjaman, memproyeksi pendapatan dan biaya (proyeksi laba rugi), memproyeksi tingkat ketersediaan modal sebagai dana bergulir, dan berbagai aspek lainnya. e) Memberikan coaching dan peningkatan kemampuan kepada LKM dan UPK f) Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan rekomendasi perbaikan kinerja LKM dan UPK. 2)
Asisten Kordinator Kota (Askorkot) dan Korkot a) Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan rekomendasi perbaikan kinerja LKM / UPK secara terus menerus dalam pengelolaan pinjaman bergulir. b) Melakukan pengumpulan sumber daya (polling resources) terhadap sumber daya yang ada baik individu maupun lembaga yang mempunyai kemampuan serta kepedulian terhadap pengembangan keuangan mikro dan pinjaman bergulir. c) Memfasilitasi terbukanya akses bagi LKM/UPK terhadap sumber pelayanan dari luar. d) Mengupayakan pencapaian target pelayanan LKM dan UPK sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.
3)
TA Kredit Mikro/ Manajemen Keuangan
10
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
a)
b)
c) d)
b.
Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan rekomendasi perbaikan kinerja LKM / UPK secara terus menerus dalam pengelolaan pinjaman bergulir. Melakukan pengumpulan sumber daya (polling resources) terhadap sumber daya yang ada baik individu maupun lembaga yang mempunyai kemampuan serta kepedulian terhadap pengembangan keuangan mikro dan pinjaman bergulir. Memfasilitasi terbukanya akses bagi LKM/UPK terhadap sumber pelayanan dari luar. Mengupayakan pecapaian target pelayanan LKM dan UPK sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.
Pendampingan kepada KSM. Konsultasi serta pendampingan kepada KSM penerima pinjaman dilakukan oleh : 1) Fasilitator dengan dukungan KMW, dengan kegiatan : a) Menjaga agar KSM yang dilayani selalu memenuhi kriteria kelayakan. b) Menghadiri pertemuan anggota yang diselenggarakan oleh kelompok maupun pertemuan antar kelompok yang ada. c) Membantu menyusun proposal, pengembangan usaha maupun Ekonomi Rumah Tangga (ERT) anggota. d) Mengembangkan berbagai sikap positip dalam berkelompok (komunikasi, kerjasama, disiplin, tanggung renteng, dan lain-lain). e) Membantu serta memfasilitasi KSM/anggota dalam hal memerlukan bantuan teknik usaha. f) Mendorong ke arah berfungsinya kelompok dalam memperlancar pengelolaan pinjaman bergulir. g) Mendorong proses belajar KSM dan anggota dalam melakukan akses ke lembaga keuangan mikro. 2)
UPK a) Menjaga agar KSM yang dilayani selalu memenuhi kriteria kelayakan b) Memberikan pelatihan dasar pinjaman berguir, pembukuan , PERT dan Kewirausahaan c) Mengembangkan berbagai sikap positip dalam berkelompok (komunikasi, kerjasama, disiplin, tanggung renteng, dan lain-lain) d) Mendorong ke arah berfungsinya kelompok dalam memperlancar pengelolaan pinjaman bergulir e) Mendorong proses belajar KSM dan anggota dalam melakukan akses ke lembaga keuangan mikro.
3)
Relawan a) Mengembangkan berbagai sikap positip dala berkelompok (komunikasi, kerjasama, disiplin, tanggung renteng, dan lain-lain) b) Mendorong ke arah berfungsinya kelompok dalam memperlancar pengelolaan pinjaman bergulir c) Mendorong proses belajar KSM dan anggota dalam melakukan akses ke lembaga keuangan mikro.
11
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
BAB 4
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR Tahapan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dibagi dalam tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap terminasi. Di bawah diuraikan kegiatan strategis yang perlu dilakukan pada setiap tahap. 1.
TAHAP PERSIAPAN. Tahap persiapan pada dasarnya adalah menyiapkan para pelaku terkait agar memahami konsep pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam P2KP. Tahap persiapan ini tidak berdiri sendiri melainkan paralel dan terintegrasi dengan langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh program. Berbagai hal strategis yang perlu mendapat perhatian dalam tahap persiapan disajikan dalam Tabel-1. Tabel 1 : Proses Kegiatan Tahap Persiapan NO
KEGIATAN
PELAKU
HASIL YANG DIHARAPKAN
1
Penyampaian konsep pelaksanaan pinjaman bergulir dalam berbagai lokakarya/orientasi, baik di tingkat nasional, propinsi, kab/kota, maupun kecamatan/kelurahan.
KMP dan KMW
Kesamaan persepsi/ pemaham-an dari para pelaku dalam konsep program pinjaman bergulir
2
Tim pinjaman bergulir baik di tingkat KMP maupun KMW telah ada dan siap menjalankan tugasnya.
PIMPRO
Tersedia tenaga ahli yang kompeten untuk pinjaman bergulir.
3
Identifikasi kebutuhan pinjaman bergulir yang tercermin dalam PJM/Pronangkis
LKM
Diketahui ada / tidak adanya kebutuhan pinjaman bergulir di satu kelurahan
4
Pengujian kelayakan untuk LKM/UPK, KSM, anggota
KMW, Relawan, Fasilitator, UPK
LKM/UPK, KSM-KSM, anggota memenuhi kriteria kelayakan.
5
Pelatihan orientasi program pinjaman bergulir untuk LKM
Askorkot dan atau Fasilitator
LKM siap melaksanakan program pinjaman bergulir
6.
Pelatihan dasar pinjaman bergulir , pembukuan dan pengawasan untuk Pengawas UPK
Askorkot dan atau Fasilitator
Pengawas siap melaksanakan tugas pengawasan UPK
7
Pelatihan dasar pengelolaan pinjaman bergulir bagi calon manajer UPK dan petugas UPK
Fasilitator
UPK siap melaksanakan program pinjaman bergulir
8
Pelatihan dasar pinjaman bergulir serta pembukuan sederhana bagi KSM calon penerima pinjaman.
LKM, Fasilitator, Relawan.
KSM siap berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan program pinjaman bergulir.
12
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
2.
TAHAP PELAKSANAAN Tahap pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dapat dimulai setelah berbagai langkah strategis dalam tahap persiapan dilakukan. Berbagai kegiatan strategis yang perlu dilakukan dalam tahap pelaksanaan disajilkan dalam Tabel-2. Tabel 2 : Proses Kegiatan Tahap Pelaksanaan NO 1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KEGIATAN
PELAKU
Bimbingan anggota-anggota KSM dalam mengindentifikasi Fasilitator, UPK dan mengembangkan rencana usaha, Ekonomi Rumah Relawan Tangga, kebutuhan modal pinjaman, kemampuan membayar, kesanggupan melaksanakan prinsip tanggung renteng dll Bimbingan penyusunan proposal berdasar rencana Fasilitator, Relawan Memotivasi dan memobilisasi tabungan anggota sesuai Fasilitator, UPK, kemampuan dan menempatkannya di bank atau lembaga Relawan keuangan terdekat Analisa kelayakan KSM dan proposal pinjaman KSM oleh UPK UPK yang berbasis pada karakter, kelayakan usaha, dan kemampuan bayar, sebelum diteruskan ke Manajer UPK untuk disetujui atau ditolak Realisasi pinjaman ke KSM (bagi yang layak dan UPK, KSM disetujui) dengan surat perjanjian pinjaman Melakukan pembukuan dan pelaporan sesuai sistim UPK, Fasilitator akuntansi pinjaman bergulir Melakukan monitoring dan supervisi pemanfaatan UPK, Fasilitator, pinjaman Relawan, KSM Supervisi pasif berdasar laporan keuangan UPK Fasilitator, KMW Kunjungan konsultasi sebulan sekali ke UPK TA Keu.Mikro KMWKMP Melakukan monitoring pelaksanaan pinjaman bergulir di SIM KMW wilayahnya berdasar SIM yang ada. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan pinjaman TA Keuangan bergulir di wilayahnya setiap bulan dan triwulan untuk Mikro KMW KMP Menganalisis laporan KMW dan memberikan umpan balik KMP serta dukungan Melakukan monitoring program pinjaman bergulir secara KMP nasional berdasar SIM yang ada Melakukan pertemuan 3 bulan sekali dengan TA KMP Keuangan Mikro KMW dan untuk membahas issu-issu strategis Menyusun laporan bulanan maupun triwulan mengenai KMP pelaksanaan pinjaman bergulir secara nasional untuk PMU/Proyek Membuat kebijakan yang dianggap perlu guna PMU/Proyek mendukung pelaksanaan pinjaman bergulir
HASIL YANG DIHARAPKAN Setiap KSM mempunyai rencana usaha yang berbasis pada rencana usaha anggota.
Setiap kelompok dapat menyusun proposal yang realistis. Anggota KSM termotivasi memupuk tabungan berdasar kemampuannya. Proposal yang akan diserahkan kepada Manajer UPK telah disaring UPK sesuai prinsip pinjaman bergulir. Ada pengadministrasian pinjaman. Laporan keuangan secara periodik dibuat dan diumumkan di tempat strategis Pemanfaatan pinjaman oleh anggota-anggota KSM dilakukan dengan benar Kinerja Keuangan UPPK berkembang baik Membantu menyelesaikan masalah yang ada. updating data pinjaman bergulir setiap bulan. Laporan setiap region tersedia baik bulanan maupun triwulan Laporan sebagai alat pengawasan manajemen. Data secara nasional selalu up to date. Proses perbaikan lebih terkonsep. Laporan secara nasional tersedia baik bulanan maupun triwulan. Penyesuaian kebijakan yang mendukung (bila perlu).
13
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
3.
TAHAP TERMINASI Tahap terminasi bukan berarti baru dilakukan menjelang program berakhir, melainkan sudah merupakan satu strategi yang inheren dalam setiap langkah mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan menjelang akhir sebuah program. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada menjelang akhir program agar dapat lebih menunjang kelestarian kegiatan meskipun program telah berakhir : disajikan dalam Tabel-3. Tabel 3. : Proses Kegiatan TAHAP Terminasi NO 1
2 3 4 5 6 7
KEGIATAN Mengembangkan jaringan kerjasama dengan sumberdaya luar baik LSM, perguruan tinggi, individu, pengusaha, perbankan, dinas dll yang mempunyai kemampuan dan kepedulian dalam pengembangan usaha mikro, keuangan mikro dan pinjaman bergulir Membantu akses LKM/UPK, KSM/anggota terhadap berbagai sumber daya luar sesuai kebutuhan. Memperkuat asosiasi/forum antar LKM atau UPK atau KSM Melakukan evaluasi akhir tingkat kesehatan pengelolaan dana bergulir UPK berdasarkan indikator yang telah ditetapkan Menyiapkan rekomendasi bentuk bantuan teknis lebih lanjut bagi UPK yang kinerjanya memuaskan. Menyiapkan rekomendasi bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh proyek terhadap UPK yang kinerjanya inimum atau suspend. Mendorong secara bertahap UPK potensial dapat membayar sendiri biaya konsultasi dan supervisi paska proyek.
PELAKU
HASIL YANG DIHARAPKAN
KMW, LKM
Ada “polling resources”
KMW, LKM
Terjadi kerjasama antara LKM/UPK, KSM/anggota dengan sumberdaya yang ada. Terdapat berbagaii asosiasi/forum sesuai kebutuhan. Diketahui UPK yang kinerjanya memuaskan, minimum dan suspend.
KMW, LKM, UPK, KSM KMW KMW, KMP. KMW, KMP KMW, LKM/UPK
Ada konsep bantuan teknis lebih lanjut bagi UPK yang kinerjanya memuaskan. Ada rekomendasi untuk UPK yang kinerjanya minimum atau suspend. Ada kemandirian financial.
14
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
BAB 5
PELATIHAN DAN PEMBEKALAN YANG DIPERLUKAN Beberapa pelatihan diperlukan bagi LKM, Pengawas, UPK, dan KSM dalam rangka persiapan pelaksanaan Pinjaman Bergulir. Pelatihan ini sebagian dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelatihan dasar LKM, sebagian lainnya harus berdiri sendiri. Untuk daerah lokasi lama, dapat juga diberikan materi yang sama dengan lokasi baru, sebagai bahan penyegaran dan penyamaan materi. Pihak-pihak yang dilatih dan materi yang harus disampaikan dalam pelatihan/pembekalan disajikan dalam Tabel-4. Tabel-4. Daftar sasaran dan materi pelatihan/pembekalan pada tahap persiapan No.
Sasaran
Materi
Askot MK
Faskel
1.
2.
3.
LKM
Pengawas
UPK
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Keorganisasian Pedoman Teknis Pembukuan Pedoman Teknis Pengelolaan Kas Pedoman Teknis Pengawasan Kewirausahaan Rencana Usaha PERT Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Keorganisasian Pedoman Teknis Pembukuan Pedoman Teknis Pengelolaan Kas Pedoman Teknis Pengawasan Kewirausahaan Rencana Usaha PERT Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Keorganisasian Pedoman Teknis Pembukuan Pedoman Teknis Pengawasan Rencana Usaha Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Keorganisasian Pedoman Teknis Pembukuan Pedoman Teknis Pengelolaan Kas Pedoman Teknis Pengawasan Kewirausahaan Rencana Usaha PERT Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman
Pemandu TA KMW
Askot, TA KMW
Fasilitator dan atau Askorkot
Fasilitator dan atau Askorkot
Fasilitator
15
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
4.
KSM
Bergulir Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Keorganisasian Pedoman Teknis Pembukuan Pedoman Teknis Pengelolaan Kas Pedoman Teknis Pengawasan Kewirausahaan Rencana Usaha PERT PERT(Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga) Kewirausahaan Pinjaman Bergulir Pembukuan sederhana KSM
Fasilitator dan UPK
Dalam tahap pelaksanaan kepada Fasilitator, LKM, Pengawas, UPK serta KSM dan anggotanya perlu diberikan coaching penyegaran mengenai hal–hal yang perlu mendapatkan perbaikan (Sasaran, Materi dan Pemandu disajikan dalam Tabel-5). Tabel-5. Daftar sasaran dan materi coaching penyegaran tahap pelaksanaan No. 1.
Sasaran Fasilitator
Materi
2.
LKM
3.
4.
Pengawas
UPK
Pemandu
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Keorganisasian Pedoman Teknis Pembukuan Pedoman Teknis Pengelolaan Kas Pedoman Teknis Pengawasan Kewirausahaan Rencana Usaha PERT
TA dan Askot MK
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Keorganisasian Pedoman Teknis Pembukuan Pedoman Teknis Pengawasan Rencana Usaha
Fasilitator
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Keorganisasian Pedoman Teknis Pembukuan Pedoman Teknis Pengelolaan Kas Pedoman Teknis Pengawasan Kewirausahaan Rencana Usaha PERT Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir
Fasilitator
Fasilitator
16
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
5.
KSM
Pedoman Teknis Keorganisasian Pedoman Teknis Pembukuan Pedoman Teknis Pengelolaan Kas Pedoman Teknis Pengawasan Kewirausahaan Rencana Usaha PERT Pinjaman Bergulir Pembukuan sederhana KSM PERT(Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga) Kewirausahaan
UPK dibantu Fasilitator
BAB 6
MONITORING DAN EVALUASI Monitoring proyek secara umum bertujuan untuk mengukur kinerja proyek berdasar pada tujuan proyek yang telah dirumuskan, input, aktivitas serta output. Sedangkan monitoring program pinjaman bergulir bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pinjaman bergulir dari UPK kepada nasabah sehingga tujuan program pinjaman bergulir tercapai. Monitoring serta evaluasi pinjaman bergulir didasarkan pada kerangka logis (logical framework) yang telah dirumuskan dan terdiri dari 31 indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk menguji apakah tujuan serta 4 output / hasil dari strategi pendukung telah tercapai. Sedangkan monitoring kinerja UPK akan didasarkan pada sistim pembukuan yang standar, sistim pengelolaan pinjaman dan nasabah, serta sistim pemeriksaan UPK. Informasi yang akan didapat dari sistim pelaporan tersebut antara lain informasi pengenai transaksi pinjaman, kualitas pinjaman, serta tingkat kesehatan UPK. Khususnya untuk pemeriksaan tingkat kesehatan UPK, KMW dapat bekerjasama dengan konsultan/lembaga external yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Monitoring kinerja pinjaman bergulir secara umum didasarkan pada kerangka logis yang terdiri dari satu tujuan umum, satu tujuan pinjaman bergulir, 4 (empat) output/hasil pinjaman bergulir dan 31 indikator kinerja sebagaimana tertera di bawah ini : Tabel 6 : Kerangka logis strategi pengembangan pinjaman bergulir Hirarki Tujuan Tujuan umum : Keadaan ekonomi dari masyarakat golongan miskin telah meningkat. Tujuan pinjaman mikro: UPK telah meningkatkan jangkauan pelayanan nya kepada
Indikator Kinerja
Jun 08
Des 08
Jun 09
Des 09
Des 10
1. Meningkatnya omzet usaha, pendapatan, dan modal sendiri bagi warga miskin kelompok sasaran proyek. 2. Meningkatnya aset, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, bagi warga miskin kelompok sasaran proyek. 3. Kegiatan sistem Pinjaman Bergulir tidak merusak tatanan lembaga keuangan mikro yang sudah ada 4. UPK yang telah seluruh peminjamnya berasal dari keluarga miskin / berpenghasilan rendah 5. % UPK yang KSM peminjamnya beranggotakan minimal 30 % perempuan 6. % KSM yang telah selesai dengan periode pinjaman bergu lir UPK dan telah menabung ke lembaga keuangan formal
70%
75%
80%
90%
90%
20%
40%
50%
70%
70%
20%
40%
50%
70%
70%
17
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR Hirarki Tujuan kelompok masyarakat miskin dengan pinjam an bergulir yang sehat untuk memperbaiki ekonominya dan mem bangun pengalaman memanfaatkan pinjam an yang layak Output/hasil 1 : Sedikitnya 70% UPK telah mencapai kinerja keuangan yang memuaskan. Output/hasil 2 : Semua UPK secara operasional terpisah dari LKM dan berfungsi secara memuaskan
Indikator Kinerja 7. % UPK dengan KSM Peminjam yang mendapat pinjaman kembali (berulang ) >25% 8. Peminjam dengan catatan pinjaman yang bagus berlanjut akses pinjamannya 9. UPK dengan kinerja memuaskan. 10. UPK yang memenuhi standard pelayanan minimal
.
Jun 09
Des 09
Des 10
20%
40%
50%
70%
70%
2.000 60%
3.000 65%
80% 3.500 75%
90% 4.000 85%
90% 4.000 85%
% UPK dengan LAR > 3 bulan kurang dari 10% % UPK dengan PAR > 3 bulan kurang dari 10 %. % UPK dengan CCR lebih dari 125 %. % UPK dengan ROI lebih dari 10 % % UPK yang memiliki jasapinjaman lebih tinggi dari BRI untuk kredit mikronya
30% 35% 35% 35% 80%
50% 70% 50% 50% 90%
55% 80% 80% 80% 90%
60% 90% 90% 90% 90%
70% 90% 90% 90% 90%
16.
% UPK yang telah memiliki tanggung jawab penuh dan mengelola kegiatannya sehari-hari % UPK yang secara keuangan terpisah dari LKM % UPK yang kinerjanya “Sangat Baik” dalam evaluasi bulanan. % UPK yang menyerahkan Laporan Keuangan Bulanan tepat waktu kepada Pengawas % UPK yang menyerahkan data Keuangan tepat waktu kepada PNPM melalui sistem pelaporan on-line
10%
40%
75%
100%
100%
10% 10%
40% 30%
75% 50%
100% 75%
100% 75%
60% 10%
70% 40%
80% 100%
90% 100%
90% 100%
% LKM memenuhi persyaratan kelayakan untuk mengelola pinjaman bergulir % LKM telah memiliki landasan hukum yang dipersyaratkan (AD / ART) % LKM yang memiliki UPK dan telah memiliki sistem pengawasan. % LKM yang memiliki UPK telah memiliki laporan pemeriksaan terakhir termasuk risalah nya
10%
30%
65%
70%
70%
10%
40%
75%
90%
90%
10%
40%
75%
90%
90%
10%
30%
50%
75%
75%
25. TA Pinjaman Mikro telah dimobilisir, TA Pinjaman Bergulir Nasional telah dibentuk dan aktif 26. Fasilitator khusus kredit mikro telah dilatih dan telah siap aktif 27. Sistem Klasifikasi UPK telah dibentuk dan semua UPK telah dibuat rangkingnya 28. UPK telah diaudit tahunan 29. % UPK yang tertunda karena RR < 75 %. 30. Pedoman Teknis untuk LKM dan UPK telah selesai . 31. Rencana Tahunan untuk pelaksanaan telah lengkap dan telah dimonitor
Febr 2008 X 75%
100%
50% 40%
50 %
90% 70%
90% 70%
17. 18. 19.
21. 22. 23. 24.
Output/hasil 4 : PNPM telah menyediakan pelatihan yang memadai, dukungan teknis dan monitoring ke masyarakat
Des 08
11. 12. 13. 14. 15.
20. Output/hasil 3 : LKM telah memiliki pengawasan yang memadai ke UPK
Jun 08
Siap
20% X X
18
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Pelaku Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berjenjang dan periode waktu yang berbeda, demikaian juga tanggung jawabnya. Jenjang monitoring, periode dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut: 1. UPK wajib membuat Neraca dan Laba Rugi setiap akhir bulan, menempelkannya di tempat strategis sebagai wujud transparansi serta bahan monitoring partisipatif warga, dan dengan bantuan fasilitator memasukkan data Pinjaman Bergulir kedalam aplikasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) yang dapat diakses di semua tataran PNPM dan publik. 2. Pengawas mempunyai tanggung jawab utama memantau kinerja UPK. Untuk itu Pengawas harus melakukan kegiatan pengawasan baik secara singkat maupun pengawasan lengkap secara terjadwal - minimal sekali sebulan - terhadap kinerja pegawai UPK, kegiatan operasional UPK maupun kinerja Keuangan dan Pembukuan UPK. Pedoman Pengawas dalam melakukan kegiatan pengawasan secara rinci diatur dalam Pedoman Teknis Pengawasan UPK. 3. Fasilitator wajib melakukan kunjungan uji petik ke UPK / LKM di wilayah dampingannya minimal sekali bulan untuk melakukan pemantauan kinerja dengan menggunakan lembar pengukuran kinerja yang telah dimodifikasi mencakup hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas. 4. Level Korkot (Koordinator Kota) wajib melakukan uji petik tiap bulan sebanyak 25% dari seluruh kelurahan di wilayahnya, difokuskan pada UPK dengan kinerja buruk dengan sedikit uji petik di UPK yang berkinerja baik, untuk memverifikasi penemuan fasilitator dan memastikan kepatuhan fasilitator dalam melaksanakan kegiatan monitoringnya. Korkot melakukan uji petik menggunakan lembar pengukuran kinerja yang telah ditentukan PNPM. 5. TA KMW wajib melakukan uji petik tiap bulan terhadap 10% dari seluruh UPK/LKM di wilayahnya. Tujuannya adalah untuk memastikan kinerja UPK/LKM , memastikan kepatuhan Fasilitator dan Korkot dalam melaksanakan kegiatan monitoringnya. TA KMW melakukan uji petik menggunakan lembar pengukuran kinerja yang telah ditentukan PNPM. 6. KMP juga wajib melakukan uji petik untuk memastikan kinerja UPK / LKM serta memastikan bahwa TA KMW, Korkot, Fasilitator telah melaksanakan pendampingan dan monitoring secara benar. Di samping monitoring yang dilakukan secara berjenjang, kinerja keuangan pinjaman bergulir dapat juga dipantau melalui kegiatan monitoring/review partisipatif oleh warga kelurahan/desa setempat minimal sekali setahun bersamaan dengan review kelembagaan dan program. Selain review partisipatif, Pemda setempat baik melalui Satker maupun PJOK dapat melakukan monitoring terhadap BKM baik untuk keuangan maupun kegiatan infrastruktur dan sosial.
19
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
BAB 7
PELAPORAN UPK setiap akhir bulan harus membuat Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laba Rugi UPK yang disampaikan kepada LKM serta menempelkannya di lima tempat strategis. LKM menyampaikan Laporan Neraca dan Laba Rugi UPK beserta laporan keuangan Sekretariat LKM kepada Kelurahan dan PJOK Kecamatan sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan dana BLM yang disalurkan melalui LKM. Bentuk Laporan Neraca dan Laba Rugi UPK serta Laporan Keuangan LKM dapat dilihat dalam Pedoman Teknis Pembukuan. Disamping itu fasilitator wajib menghimpun data Pinjaman Bergulir dari UPK yang didampinginya setiap bulan sebagai bahan masukan sistem informasi manajemen (SIM). Kegiatan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan telah diterima oleh KMP tanggal 10 pada bulan yang sama. Pengumpulan data ini menggunakan form Pengumpulan Data Pinjaman Bergulir sebagaimana Lampiran 4. Melalui data Laporan Neraca dan Laba Rugi serta Pengumpulan Data Pinjaman Bergulir yang kesemuanya dibuat tiap bulan (selambat-lambatnya tanggal 5) dapat dilihat indikator pencapaian kinerja pinjaman bergulir yang telah ditetapkan baik indikator utama maupun indikator keseluruhan Melalui pembuatan indikator kinerja dapat diketahui capaian kinerja UPK apakah memuaskan, minimal atau ditunda (suspend). Informasi ini dapat dijadikan bahan untuk membuat rencana kerja UPK/LKM bulan berikutnya.
BAB 8
PENUTUP
Pedoman Pelaksanaan pinjaman bergulir ini merupakan acuan kebijakan dan dasar penyusunan pedoman teknis dan modul pelatihan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian Pinjaman Bergulir oleh UPK. Hal yang lebih utama harus digunakan sebagai acuan dasar adalah Pedoman Umum PNPM ”Mandiri” Jika di kemudian hari diperlukan penyesuaian atau perubahan, maka harus mendapat persetujuan Project Management Unit.
20
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Lampiran 1
INDIKATOR KINERJA PINJAMAN BERGULIR Satisfac tory PNPM Level Loans at Risk (LAR)
Mini mum
Suspend
Jumlah KSM yang menunggak ≥ 3 bln Jumlah KSM peminjam
< 10%
<20%
>20%
Total Pendapatan Tunai Total Biaya Tunai
>125%
>100%
<100%
Laba / Rugi Bersih Modal Pinjaman Bergulir
>10%
>0%
< 0%
> 30%
>20%
<20% >IDR 2 million
Jumlah peminjam yang menunggak > 1 bl Jumlah peminjam
<25%
< 35%
>35%
SaldoPinjaman yang menunggak ≥ 3 months Saldo Pinjaman
< 10%
<20%
>20%
Non-performing loans (NPL)
Tunggakan angsuran ≥ 3 months Saldo Pinjaman
< 5%
<20%
> 20%
*
Portfolio yield
Pendapatan tunai dari Jasa dan fee Rata-rata saldo pinjaman
> 30%
>20%
< 20%
*
Return on investment (ROI)
Laba / Rugi Bersih Modal Pinjaman Bergulir
> 10%
>0%
< 0%
*
Return on assets (ROA)
Laba / Rugi Bersih Rata-rata harta UPK
> 5%
>0%
< 0%
*
Biaya per (anggota KSM ) peminjam
Biaya / beban Operasional UPK Rata-rata jumlah anggota KSM peminjam
< IDR 60,000
> IDR 100,000
Jumlah peminjam miskin Jumlah seluruh peminjam Jumlah anggota peminjam awal periode laporan + Jumlah anggota peminjam baru selama periode – jumlah anggota peminjam pada akhir periode laporan Rata-rata anggota peminjam selama periode laporan
> 70%
>25%
<25%
<15%
<50%
> 50%
> 75%
>25%
<25%
PMU LEVEL Cost coverage (CCR)
Return on investment (ROI)
OTHER INDICATORS Jumlah Kelurahan PB Jumlah KSM Jumlah anggota KSM peminjam % peminjam perempuan Rata-rata besarnya pinjaman
Loans at Risk (LAR) > 1 bulan
Portfolio at risk (PAR)
Sasaran Pengentasan Kemiskinan Perputaran nasabah
Tingkat Pengembalian Tunggakan
Saldo pinjaman Jumlah anggota KSM peminjam
Jmlh pembayaran tunggakan yang diterima Jumlah tunggakan pinjaman
21
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Lampiran-2 JASA PINJAMAN Jenis jasa pinjaman : 1. Jasa Pinjaman tetap (flat) 2. Jasa Pinjaman menurun 3. Jasa Pinjaman annuitas 1.
Jasa Pinjaman Tetap (flat) Jasa Pinjaman Tetap : jasa pinjaman dihitung dari pokok pinjaman mula-mula, dan dibebankan/dipungut sama dalam setiap kali membayar angsuran Contoh : A menerima pinjaman sebesar 1.000.000,- jangka waktu 10 bulan, dengan angsuran bulanan Jasa pinjaman ditetapkan 2% tetap (flat) A wajib membayar angsuran pinjaman tiap bulan – selama 10 bulan – sebesar : Pokok Pinjaman = Rp. 100.000, Jasa Pinjaman 2% x Rp. 1.000.000,= Rp. 20.000, Jumlah = Rp. 120.000,Bulan ke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.
Perhitungan jasa pinjaman Realisasi/Pencairan Pinjaman 2% x 1.000.000,- = 20.000,2% x 900.000,- = 18.000,2% x 800.000,- = 16.000,2% x 700.000,- = 14.000,2% x 600.000,- = 12.000,2% x 500.000,- = 10.000,2% x 400.000,- = 8.000,2% x 300.000,- = 6.000,2% x 200.000,- = 4.000,2% x 100.000,- = 2.000,Jumlah
Pembayaran Angsuran Pokok Jasa 100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,1.000.000,-
20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,200.000,-
Saldo Pinjaman 1.000.000,900.000,800.000,700.000,600.000,500.000,400.000,300.000,200.000,100.000,lunas
Jasa Pinjaman Menurun Jasa Pinjaman Menurun : jasa pinjaman dihitung dari saldo pokok pinjaman yang lalu, dibebankan/dipungut setiap kali membayar angsuran. Contoh : A menerima pinjaman sebesar 1.000.000,- jangka waktu 10 bulan, dengan angsuran bulanan Jasa pinjaman ditetapkan 2% menurun. A wajib membayar angsuran pinjaman tiap bulan dengan besar pembayaran tiap bulan sebagai berikut : Bulan ke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perhitungan jasa pinjaman Realisasi/Pencairan Pinjaman 2% x 1.000.000,- = 20.000,2% x 900.000,- = 18.000,2% x 800.000,- = 16.000,2% x 700.000,- = 14.000,2% x 600.000,- = 12.000,2% x 500.000,- = 10.000,2% x 400.000,- = 8.000,2% x 300.000,- = 6.000,2% x 200.000,- = 4.000,2% x 100.000,- = 2.000,Jumlah
Pembayaran Angsuran Pokok Jasa 100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,1.000.000,-
20.000,18.000,16.000,14.000,12.000,10.000,8.000,6.000,4.000,2.000,120.000,-
Saldo Pinjaman 1.000.000,900.000,800.000,700.000,600.000,500.000,400.000,300.000,200.000,100.000,lunas
22
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
3.
Jasa Pinjaman Annuitas Jasa Pinjaman Annuitas : jasa pinjaman dihitung terlebih dari saldo pokok pinjaman yang lalu, dijumlahkan seluruh jasa hasil perhitungan tersebut kemudian dibagi dengan frekuensi angsuran. Hasil perhitungan ini ditambah dengan kewajiban angsuran pokok, menjadi jumlah besarnya angsuran yang wajib dibayar setiap kali angsuran. Contoh: A menerima pinjaman sebesar 1.000.000,- jangka waktu 10 bulan, dengan angsuran bulanan Jasa pinjaman ditetapkan 2% annuitas. Maka angsuran yang dilakukan oleh A adalah sebagai berikut Bulan ke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perhitungan jasa pinjaman Realisasi Pokok + Jasa 2% x 1.000.000,- = 20.000,2% x 900.000,- = 18.000,2% x 800.000,- = 16.000,2% x 700.000,- = 14.000,2% x 600.000,- = 12.000,2% x 500.000,- = 10.000,2% x 400.000,- = 8.000,2% x 300.000,- = 6.000,2% x 200.000,- = 4.000,2% x 100.000,- = 2.000,Jumlah 120.000,-
Pembayaran Angsuran Pokok Jasa 112.000,112.000,112.000,112.000,112.000,112.000,112.000,112.000,112.000,112.000,1.120.000,-
Saldo Pinjaman (+ jasa pinjaman) 1.120.000,1.008.000,896.000,784.000,672.000,560.000.448.000,336.000,224.000,112.000,lunas
Catatan : Apabila menggunakan perhitungan jasa pinjaman annuitas, maka secara administratip seluruh bunga diterima sebagai penerimaan pada waktu realisasi/pencairan, sehingga jasa tersebut ditambahkan kedalam pokok menjadi hutang pokok seluruhnya. Dasar untuk menetapkan besarnya jasa pinjaman: Besarnya seluruh penerimaan jasa pendapatan (1 tahun) harus dapat menutup seluruh biaya UPK selama 1 tahun, yang terdiri antara lain : a. Biaya dana (seandainya ada/biaya jasa tabungan) - % pertahun b. Biaya operasional UPK 6 % pertahun c. Biaya cadangan resiko pinjaman 5 % pertahun d. Keuntungan yang diharapkan 10 % pertahun Jumah 21 % pertahun
Pembagian Keuntungan (Laba) Keuntungan (Laba) minimal ditentukan 10 % pertahun. Keuntungan/Laba inilah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BKM dan UP-2 lainnya termasuk Pengawas dan untuk pemupukan modal (disesuaikan dengan aturan yang ada dalam AD. Contoh peruntukan pembagian Keuntungan (Laba) : a. Pemupukan modal (minimal 20% dari seluruh laba) b. Dana Lingkungan c. Dana Sosial d. BOP BKM e. Biaya Pengawas f. Dll (sesuai AD LKM)
23
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Lampiran-3 Daftar Rumah Tangga Sasaran Utama dan Sasaran Tambahan PINJAMAN BERGULIR Pekerjaan/Usaha No.
Nama
Alamat
Umur
L/P
Pokok
Lain2
Pendapatan/bulan Pokok
Lain2
Jumlah Tanggungan
Status Rumah
Miskin/ Non Miskin
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Lampiran-4 FORM PENGUMPULAN DATA DANA PINJAMAN BERGULIR Bulan : ..........................20.. Nama Kelurahan / Desa : Nama Kecamatan : Nama Kabupaten / Kota : Kode
Nama Rekening Informasi Keuangan
10000 11000 12000 12010 13000 14000 14010
Kas Bank Pinjaman KSM Cadangan Resiko Pinjaman Pinjaman Lain-lain Inventaris / Harta Tetap Akumulasi Penyusutan Inventaris /Harta Tetap JUMLAH: Aktiva/Kekayaan Hutang dari pihak III Tabungan KSM Alokasi Laba untuk LKM JUMLAH :Kewajiban Modal Pinjaman Bergulir Modal PNPM Modal dari sumber lain Pemupukan Modal dari Laba Laba/Rugi Tahun lalu Laba/Rugi Tahun Berjalan JUMLAH: Modal JUMLAH : Modal dan Kewajiban Informasi Pendapatan dan Biaya Jasa Pinjaman Pendapatan lain dari pinjaman JUMLAH: Pendapatan Operasional Bunga Tabungan di Bank Pendapatan non operasional Lainnya JUMLAH: Pendapatan Non operasional JUMLAH : Pendapatan Biaya Insentif Petugas UPK Biaya Administrasi Kantor Biaya Transportasi dan Komunikasi Biaya Rapat Biaya Cadangan Resiko Pinjaman Biaya Penyusutan Inventaris dan Harta Tetap JUMLAH: Biaya Operasional Biaya Non Operasional JUMLAH :Biaya JUMLAH: Laba (Rugi) s/d Bulan ini Informasi Pinjaman Realisasi pinjaman bulan ini Realisasi pinjaman s/d bulan lalu JUMLAH : Realisasi Pinjaman s/d bulan ini
20000 21000 22000 30000 31000 32000 33000 34000 34010
41000 42000 43000 44000
51010 51020 51030 51040 51050 51060 52000
61000 61000
Jumlah
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Halaman 2
No.Sandi
FORM PENGUMPULAN DATA DANA PINJAMAN BERGULIR Bulan : ...........................................20.. Nama Rekening
Jumlah
Informasi Saldo Pinjaman 70000 70010 70030 70060 70090
Saldo Pinjaman lancar Saldo Pinjaman yang mengandung tunggakan < 3 bulan Saldo Pinjaman yang Mengandung Tunggakan 3 s/d 6 bln / kali angsuran Saldo Pinjaman yang Mengandung Tunggakan > 6 s/d 9 bln / kali angsuran Saldo Pinjaman yang Mengandung Tunggakan > 9 bln / kali angsuran JUMLAH : Saldo Pinjaman
70100
Jumlah Saldo Pinjaman yang mengandung Tunggakan > 3 bulan/kali angsuran
71010 71030 71060 71090
Jumlah tunggakan Jumlah tunggakan Jumlah tunggakan Jumlahi tunggakan
Informasi Nilai Tunggakan < 3 bulan/kali angsuran 3 s/d 6 bln / kali angsuran > 6 s/d 9 bln / kali angsuran > 9 bln / kali angsuran JUMLAH : Tunggakan . 71100 71110 72010 72020 72030 72040
Jumlah tunggakan > 3 bulan/ kali angsuran Pembayaran tunggakan yang diterima bulan ini Informasi Peminjam / Nasabah Jumlah KSM penerima pinjaman pertama bulan ini Jumlah KSM penerima pinjaman pertama s/d bulan lalu Jumlah KSM penerima pinjaman pertama s/d bulan ini Jumlah KSM penerima pinjaman kedua dst bulan ini Jumlah KSM penerima pinjaman kedua dst s/d bulan lalu Jumlah KSM penerima pinjaman kedua dst s/d bulan ini
72050 72060
Jumlah KSM penerima pinjaman bulan ini Jumlah KSM penerima pinjaman s/d bulan lalu Jumlah KSM penerima pinjaman s/d bulan ini
72100 72110
Jumlah KSM pinjaman lancar Jumlah KSM pinjaman menunggak < 3 bln/kali angsuran
72130 72160 72190
Jumlah KSM pinjaman menunggak 3 s/d 6 bln/kali angsuran Jumlah KSM pinjaman menunggak 6 s/d 9 bln/kali angsuran Jumlah KSM pinjaman menunggak >9 bln/kali angsuran JUMLAH : KSM peminjam (aktif ) Jumlah KSM pinjaman menunggak > 1 bln/kali angsuran Jumlah KSM pinjaman menunggak > 3 bln/kali angsuran
72210 72230 72300 72310
Jumlah KSM yang melunasi pinjaman dan tidak pinjam lagi bulan ini Jumlah KSM yang melunasi pinjaman dan tidak pinjam lagi s/d bulan lalu JUMLAH: KSM yang melunasi pinjaman dan tidak pinjam lagi s/d bulan ini
72320 72330
Jumlah KSM yang melunasi pinj. & menabung di Lembaga Keuangan Formal bln ini Jumlah KSM yang melunasi pinj. & menabung di Lembaga Keuangan Formal s/d bln lalu Jumlah kSM yg melunasi pinj. & menabung di Lemb. Keuangan Formal s/d bln ini
26
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
halaman : 3 FORM PENGUMPULAN DATA DANA PINJAMAN BERGULIR Bulan : .................................20.. No.Sandi 80000 80010 80020 81000 81010 81020 82000 82010 82020 83000 83010 83020 84000 84010 85000 85010 85030 85060 85090
Nama Rekening Informasi Anggota KSM Peminjam
Jumlah
Jumlah anggota KSM penerima pinjaman pertama s/d bulan ini - Jumlah anggota KSM perempuan penerima pinjaman pertama s/d bulan ini - Jumlah anggota KSM miskin penerima pinjaman pertama s/d bulan ini Jumlah anggota KSM penerima pinjaman kedua dst s/d bulan ini -
Jumlah anggota KSM perempuan penerima pinjaman kedua dst s/d bulan ini Jumlah anggota KSM miskin penerima pinjaman kedua dst s/d bulan ini
Jumlah anggota KSM penerima pinjaman pertama bulan ini (baru) - Jumlah anggota KSM perempuan penerima pinjaman pertama bulan ini - Jumlah anggota KSM miskin penerima pinjaman pertam bulan ini Jumlah anggota KSM penerima pinjaman kedua dst bulan ini -
Jumlah anggota KSM perempuan penerima pinjaman kedua dst bulan ini Jumlah anggota KSM miskin penerima pinjaman kedua dst bulan ini
Jumlah anggota KSM penerima pinjaman bulan ini Jumlah anggota KSM penerima pinjaman s/d bulan lalu JUMLAH : anggota KSM penerima pinjaman s/d bulan ini Jumlah anggota KSM pinjaman lancar Jumlah anggota KSM penjaman menunggak < 3 bln/kali angsuran Jumlah anggota KSM penjaman menunggak 3 s/d 6 bln/kali angsuran Jumlah anggota KSM penjaman menunggak >6 s/d 9 bln/kali angsuran Jumlah anggota KSM penjaman menunggak > 9 bln/kali angsuran JUMLAH : anggota KSM peminjam (aktif)
27
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Skim Pinjaman yang diatur dalam Pinjaman Bergulir antara lain : 1) Peminjam adalah KSM dan angotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan 2) Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha 3) Besar Pinjaman pertama kali maksimal Rp 500.000,- namun disesuaikan dengan usaha peminjam. Pinjaman selanjutnya maksimal Rp. 2.000.000,- (Diluar jumlah maksimal tersebut peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola channeling dengan Lembaga keuangan/bank lainnya) Frekuensi peminjaman maksimal 4 kali. 4) Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan, tergantung dari perputaran usaha peminjam 5) Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa grace period (tenggang waktu) 6) Jasa pinjaman 1,5 s/d 3 % per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula. Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK. JASA PINJAMAN Jenis jasa pinjaman : 1. 2. 3.
Jasa Pinjaman tetap (flat) Jasa Pinjaman menurun Jasa Pinjaman annuitas
1.
Jasa Pinjaman Tetap (flat) Jasa Pinjaman Tetap : jasa pinjaman dihitung dari pokok pinjaman mula-mula, dan dibebankan/dipungut sama dalam setiap kali membayar angsuran Contoh : A menerima pinjaman sebesar 1.000.000,- jangka waktu 10 bulan, dengan angsuran bulanan Jasa pinjaman ditetapkan 2% tetap (flat) A wajib membayar angsuran pinjaman tiap bulan – selama 10 bulan – sebesar :
Pokok Pinjaman Jasa Pinjaman 2% x Rp. 1.000.000,Jumlah Bulan ke
Perhitungan jasa pinjaman
= =
Rp. 100.000,Rp. 20.000,= Rp. 120.000,Pembayaran Angsuran Saldo Pinjaman Pokok Jasa
0
Realisasi/Pencairan Pinjaman
1.000.000,-
1
2% x 1.000.000,- = 20.000,-
100.000,-
20.000,-
900.000,-
2
2% x 900.000,-
= 18.000,-
100.000,-
20.000,-
800.000,-
3
2% x 800.000,-
= 16.000,-
100.000,-
20.000,-
700.000,-
4
2% x 700.000,-
= 14.000,-
100.000,-
20.000,-
600.000,-
5
2% x 600.000,-
= 12.000,-
100.000,-
20.000,-
500.000,-
6
2% x 500.000,-
= 10.000,-
100.000,-
20.000,-
400.000,-
7
2% x 400.000,-
= 8.000,-
100.000,-
20.000,-
300.000,-
8
2% x 300.000,-
= 6.000,-
100.000,-
20.000,-
200.000,-
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
9
2% x 200.000,-
= 4.000,-
100.000,-
20.000,-
100.000,-
10
2% x 100.000,-
= 2.000,-
100.000,-
20.000,-
lunas
1.000.000,-
200.000,-
Jumlah
2.
Jasa Pinjaman Menurun Jasa Pinjaman Menurun : jasa pinjaman dihitung dari saldo pokok pinjaman yang lalu, dibebankan/dipungut setiap kali membayar angsuran. Contoh : A menerima pinjaman sebesar 1.000.000,- jangka waktu 10 bulan, dengan angsuran bulanan Jasa pinjaman ditetapkan 2% menurun. A wajib membayar angsuran pinjaman tiap bulan dengan besar pembayaran tiap bulan sebagai berikut : Bulan ke
Perhitungan jasa pinjaman
Pokok
Jasa
Saldo Pinjaman
0
Realisasi/Pencairan Pinjaman
1
2% x 1.000.000,- = 20.000,-
100.000,-
20.000,-
900.000,-
2
2% x 900.000,-
= 18.000,-
100.000,-
18.000,-
800.000,-
3
2% x 800.000,-
= 16.000,-
100.000,-
16.000,-
700.000,-
4
2% x 700.000,-
= 14.000,-
100.000,-
14.000,-
600.000,-
5
2% x 600.000,-
= 12.000,-
100.000,-
12.000,-
500.000,-
6
2% x 500.000,-
= 10.000,-
100.000,-
10.000,-
400.000,-
7
2% x 400.000,-
= 8.000,-
100.000,-
8.000,-
300.000,-
8
2% x 300.000,-
= 6.000,-
100.000,-
6.000,-
200.000,-
9
2% x 200.000,-
= 4.000,-
100.000,-
4.000,-
100.000,-
10
2% x 100.000,-
= 2.000,-
100.000,-
2.000,-
lunas
1.000.000,-
120.000,-
Jumlah
3.
Pembayaran Angsuran
1.000.000,-
Jasa Pinjaman Annuitas Jasa Pinjaman Annuitas : jasa pinjaman dihitung terlebih dari saldo pokok pinjaman yang lalu, dijumlahkan seluruh jasa hasil perhitungan tersebut kemudian dibagi dengan frekuensi angsuran. Hasil perhitungan ini ditambah dengan kewajiban angsuran pokok, menjadi jumlah besarnya angsuran yang wajib dibayar setiap kali angsuran. Contoh: A menerima pinjaman sebesar 1.000.000,- jangka waktu 10 bulan, dengan angsuran bulanan Jasa pinjaman ditetapkan 2% annuitas. Maka angsuran yang dilakukan oleh A adalah sebagai berikut
2
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Bulan ke
Perhitungan jasa pinjaman
Pembayaran Angsuran Pokok
Jasa
Saldo Pinjaman (+ jasa pinjaman)
0
Realisasi Pokok + Jasa
1
2% x 1.000.000,- = 20.000,-
112.000,-
1.008.000,-
2
2% x 900.000,-
= 18.000,-
112.000,-
896.000,-
3
2% x 800.000,-
= 16.000,-
112.000,-
784.000,-
4
2% x 700.000,-
= 14.000,-
112.000,-
672.000,-
5
2% x 600.000,-
= 12.000,-
112.000,-
560.000.-
6
2% x 500.000,-
= 10.000,-
112.000,-
448.000,-
7
2% x 400.000,-
= 8.000,-
112.000,-
336.000,-
8
2% x 300.000,-
= 6.000,-
112.000,-
224.000,-
9
2% x 200.000,-
= 4.000,-
112.000,-
112.000,-
10
2% x 100.000,-
= 2.000,-
112.000,-
lunas
120.000,-
1.120.000,-
Jumlah
1.120.000,-
Catatan : Apabila menggunakan perhitungan jasa pinjaman annuitas, maka secara administratip seluruh bunga diterima sebagai penerimaan pada waktu realisasi/pencairan, sehingga jasa tersebut ditambahkan kedalam pokok menjadi hutang pokok seluruhnya.
Dasar untuk menetapkan besarnya jasa pinjaman: Besarnya seluruh penerimaan jasa pendapatan (1 tahun) harus dapat menutup seluruh biaya UPK selama 1 tahun, yang terdiri antara lain : a. b. c. d.
Biaya dana (seandainya ada/biaya jasa tabungan) Biaya operasional UPK pertahun Biaya cadangan resiko pinjaman Keuntungan yang diharapkan Jumah pertahun
- % pertahun 6% 5 % pertahun 10 % pertahun 21 %
Pembagian Keuntungan (Laba) Keuntungan (Laba) minimal ditentukan 10 % pertahun. Keuntungan/Laba inilah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BKM dan UP-2 lainnya termasuk Pengawas dan untuk pemupukan modal (disesuaikan dengan aturan yang ada dalam AD. Contoh peruntukan pembagian Keuntungan (Laba) : a.
Pemupukan modal (minimal 20% dari seluruh laba)
3
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
b. c. d. e. f.
Dana Lingkungan Dana Sosial BOP BKM Biaya Pengawas Dll (sesuai AD LKM)
4
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Contoh Yang Sudah Diterapkan Desa gondang Skim Pinjaman yang diatur dalam Pinjaman Bergulir antara lain : 1) Peminjam adalah KSM dan angotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan (warga miskin dan sesuai dengan hasil surve dilapangan yang tertuang dalam dokumen pemetaan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan ketentuan criteria kemiskinan yang telah disepakati bersama) 2) Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha (tujuan untuk peningkatan ekonomi yang diiringi dengan penguatan melalui pelatihan pelatihan pengembangan ekonomi lokal) 3) Besar Pinjaman pertama kali maksimal Rp 500.000,- namun disesuaikan dengan usaha peminjam. Pinjaman selanjutnya maksimal Rp. 2.000.000,- (Diluar jumlah maksimal tersebut peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola channeling dengan Lembaga keuangan/bank lainnya) Frekuensi peminjaman maksimal 4 kali. 4) Jangka waktu pinjaman 10 bulan, tergantung dari perputaran usaha peminjam (hasil kesepatan masayrakat) (dalam program banyak pilihan 10 minggu, 10 bulan atau ketentuan lainnya sesuai kesepakatn bersama) 5) Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa grace period (tenggang waktu) 6) Jasa pinjaman 1,75 % per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula. Jenis jasa pinjaman yang digunakan adalah Jasa Pinjaman tetap (flat) sepeti contoh diatas Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK (baik untuk alat tulis, fotocopy, gaji pengelola yang disepakati bersama masyarakat) mengingat form pembukuan yang digunakan cukup banyak Kalau dirasa masih belum cukup perlu disepakati bersama seluruh warga dengan tidak memberatkan warga khususnya peminjam Dasar untuk menetapkan besarnya jasa pinjaman: Besarnya seluruh penerimaan jasa pendapatan (1 tahun) harus dapat menutup seluruh biaya UPK selama 1 tahun, yang terdiri antara lain : e. f. g. h.
Biaya dana (seandainya ada/biaya jasa tabungan) Biaya operasional UPK Biaya cadangan resiko pinjaman Keuntungan yang diharapkan Jumah
- % pertahun 6 % pertahun 5 % pertahun 10 % pertahun 21 % pertahun
21%/12 bulan =1,75 %/bulan Pembagian Keuntungan (Laba) Keuntungan (Laba) minimal ditentukan 10 % pertahun. Keuntungan/Laba inilah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BKM dan UP-2 lainnya termasuk Pengawas dan untuk pemupukan modal (disesuaikan dengan aturan yang ada dalam AD).
5
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Dari hasil 10% pertahun dialokasikan sebagai berikut -
Kegiatan social Kegiatan lingkungan Kegiatan ekonomi (Pemupukan modal) BOP BKM Biaya Pengawas
10% 50% 25% 5% 10%
Dasar pertimbangan diatas -
-
-
Bahwa kebutuhan masyarakat untuk porsi kegiatan lingkungan yaitu pembangunan infrastruktur cukup besar berdasarkan hasil perencanan yang tertuang dalam Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulanagn Kemiskinan Kegiatan social diberikan kepada orang miskin yang tidak mampu seperti anak yatim, beasiswa prestasi tapi kurang mampu, dan jompo sesuai kesepatan bersama masyarakat Kegiatan ekonomi untuk pemupukan modal sangat penting mengingat bahwa perguliran ekonomi ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembanguna selanjutnya karena masayrakat diharapkan untuk bias mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain
Catatan Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang mana direncanakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dan hasilnya adalah untuk masyarakat khususnya warga miskin melalui pembelajaran dan pemberdayaan secara mandiri. konsep awal sampai akhir program PNPM adalah pada koridor penangulangan kemiskinan yang bertujuan mewujudkan perubahan social masyarakat dan penataan lingkungan hunian yang sehat dan bertumpu pada hal sebagai berikut
Bermanfaat bagi warmis Memberikan peningkatan ekonomi Perubahan perilaku Lingkungan tertata Permasalahan dapat terselesaikan
6
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
Contoh Yang Sudah Diterapkan Desa Galang Pengampon Skim Pinjaman yang diatur dalam Pinjaman Bergulir (Sender Sawah) antara lain : 1) Peminjam adalah KSM dan angotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan (warga miskin dan sesuai dengan hasil surve dilapangan yang tertuang dalam dokumen pemetaan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan ketentuan criteria kemiskinan yang telah disepakati bersama) 2) Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha (tujuan untuk peningkatan ekonomi yang diiringi dengan penguatan melalui pelatihan pelatihan pengembangan ekonomi lokal) 3) Besar Pinjaman diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan persetujuan BKM melalui UPK/ UPS sesuai dnegan kemampuan peminjam. 4) Jangka waktu pinjaman paling lama pada saat musim panen tiba sesuai dengan kondisi lapangan dan kesepakatan bersama. 5) Angsuran pinjaman maksimal bulanan, atau diberikan pada saat musim panen, minimal dengan modal awal yang dipinjam kembali utuh. 6) Jasa pinjaman diserahkan kepada pihak peminjam sesuai dengan hasil panen yang didapat. Jenis jasa pinjaman yang digunakan adalah bebas tergantung besar kecilnya hasil yang didapat Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK (baik untuk alat tulis, fotocopy, gaji pengelola yang disepakati bersama masyarakat) mengingat form pembukuan yang digunakan cukup banyak Kalau dirasa masih belum cukup perlu disepakati bersama seluruh warga dengan tidak memberatkan warga khususnya peminjam 7) Sistem pinjaman diatur secara bergilir (peminjam yang sudah lunas tidak diperkenankan meminjam lagi, dengan asumsi masih terdapat daftar tunggu, kecuali jika daftar tunggu telah habis) sesuai dengan kesepakatan BKM dan keseluruhan masyarakat serta tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun Pembagian Keuntungan (Laba) Keuntungan (Laba) minimal dapat menutup biaya operasional untuk membiayai kegiatan BKM dan UP-2 lainnya termasuk Pengawas dan untuk pemupukan modal (disesuaikan dengan aturan yang ada dalam AD). Dari hasil yang didapat pertahun dialokasikan sebagai berikut berdasarkan kesepakatan bersama -
Kegiatan social Kegiatan lingkungan Kegiatan ekonomi (Pemupukan modal) BOP BKM Biaya Pengawas
10% 50% 25% 5% 10%
Dasar pertimbangan diatas
1
Pedoman Pelaksanaan KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
-
-
-
Bahwa kebutuhan masyarakat untuk porsi kegiatan lingkungan yaitu pembangunan infrastruktur cukup besar berdasarkan hasil perencanan yang tertuang dalam Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulanagn Kemiskinan Kegiatan social diberikan kepada orang miskin yang tidak mampu seperti anak yatim, beasiswa prestasi tapi kurang mampu, dan jompo sesuai kesepatan bersama masyarakat Kegiatan ekonomi untuk pemupukan modal sangat penting mengingat bahwa perguliran ekonomi ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembanguna selanjutnya karena masayrakat diharapkan untuk bias mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain
Catatan Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang mana direncanakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dan hasilnya adalah untuk masyarakat khususnya warga miskin melalui pembelajaran dan pemberdayaan secara mandiri. konsep awal sampai akhir program PNPM adalah pada koridor penangulangan kemiskinan yang bertujuan mewujudkan perubahan social masyarakat dan penataan lingkungan hunian yang sehat dan bertumpu pada hal sebagai berikut
Bermanfaat bagi warmis Memberikan peningkatan ekonomi Perubahan perilaku Lingkungan tertata Permasalahan dapat terselesaikan
2
DESA GALANG PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN Alamat : Desa Galang Pengampon Wonopringgo Pekalongan
Lampiran
DOKUMENTASI KEGIATAN PRASARANA Nama KSM : Amanah Desa : Galang P Jenis Prasarana : Lingkungan Titik : 1 Kondisi : 0 %
Nama KSM : Amanah Desa : Galang P
Jenis Prasarana Lingkungan : Pavingisasi Titik : 2 Kondisi : 50 %
Nama KSM : Amanah Desa : Galang P Jenis Prasarana Lingkungan : Pavingisasi
Titik : 3 Kondisi : 100 %
DESA GALANG PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN Alamat : Desa Galang Pengampon Wonopringgo Pekalongan
Lampiran
DOKUMENTASI KEGIATAN PRASARANA Nama KSM : Amanah Desa : Galang P Jenis Prasarana : Lingkungan Titik : 1 Kondisi : 0 %
Nama KSM : Amanah Desa : Galang P Jenis Prasarana Lingkungan : Pavingisasi Titik : 2 Kondisi : 50 %
Nama KSM : Amanah Desa : Galang P Jenis Prasarana Lingkungan : Pavingisasi Titik : 3 Kondisi : 100 %
DESA GALANG PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN Alamat : Desa Galang Pengampon Wonopringgo Pekalongan
Lampiran
DOKUMENTASI KEGIATAN PRASARANA Nama KSM : Amanah Desa : Galang P Jenis Prasarana : Lingkungan Titik : 1 Kondisi : 0 %
Nama KSM : Amanah Desa : Galang P Jenis Prasarana Lingkungan : Pavingisasi Titik : 2 Kondisi : 50 %
Nama KSM : Amanah Desa : Galang P Jenis Prasarana Lingkungan : Pavingisasi Titik : 3 Kondisi : 100 %
DESA GALANG PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN Alamat : Desa Galang Pengampon Wonopringgo Pekalongan
Lampiran
DOKUMENTASI KEGIATAN PRASARANA Nama KSM : Amanah Desa : Galang P Jenis Prasarana : Lingkungan Titik : 1 Kondisi : 0 %
Nama KSM : Amanah Desa : Galang P Jenis Prasarana Lingkungan : Pavingisasi Titik : 2 Kondisi : 50 %
Nama KSM : Amanah Desa : Galang P Jenis Prasarana Lingkungan : Pavingisasi Titik : 3 Kondisi : 100 %
DESA GONDANG KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN Alamat : Balai Desa GONDANG Wonopringgo Pekalongan Lampiran
DOKUMENTASI KEGIATAN PRASARANA Nama KSM : Mulyorejo Desa : Gondang Jenis Prasarana Lingkungan : Pembuatan Saluran Air Titik : 1 Kondisi : 0 %
Nama KSM : Mulyorejo Desa : Gondang Jenis Prasarana Lingkungan : Pembuatan Saluran Air Titik : 2 Kondisi : 50 %
Nama KSM : Mulyorejo Desa : Gondang Jenis Prasarana Lingkungan : Pembuatan Saluran Air Titik : 3 Kondisi : 100 %
DESA GONDANG KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN Alamat : Balai Desa GONDANG Wonopringgo Pekalongan
DOKUMENTASI KEGIATAN PRASARANA Nama KSM : Mulyorejo Desa : Gondang Jenis Prasarana Lingkungan : Pembuatan Saluran Air Titik : 1 Kondisi : 0 %
Nama KSM : Mulyorejo Desa : Gondang Jenis Prasarana Lingkungan : Pembuatan Saluran Air Titik : 2 Kondisi : 50 %
Nama KSM : Mulyorejo Desa : Gondang Jenis Prasarana Lingkungan : Pembuatan Saluran Air Titik : 3 Kondisi : 100 %
Kantor sekretariat PNPM kabupaten Pekalongan
Ruangan kantor PNPM MP- tahapan kegiatan di masyarakat
Mesin paving untuk masyarakat agar bisa membuat dan memperdayakannya
Pemberian beasiswa terhadap anak-anak kurang mampu
Pembangunan rumah warga yang meningkat daya perekonominnya
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Fuzi Rahmawati
Tempat/tanggallahir : Grobogan, 19 Maret 1989 Alamat
: RT/RW: 09/03, Desa Tungu, Kec. Godong, Kab. Grobogan.
Jenis kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
Status
: Belum Menikah
Jenjang pendidikan
:
1.
TK Masyitoh Tungu
Tahun lulus 1994
2.
MI Tungu
Tahun lulus 2000
3.
MTs N Jeketro
Tahun lulus 2004
4.
SMA N 1 Gubug
Tahun lulus 2007
5.
Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
Tahun lulus 2012
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, 12 Desember 2011 Penulis,
Fuzi Rahmawati NIM. 072311034