SURVEY SINKRONISASI KURIKULUM HUKUM DENGAN PASARAN KERJA PEMBENTUKAN PUSAT PENEMPATAN KERJA

SURVEY SINKRONISASI KURIKULUM HUKUM DENGAN PASARAN KERJA I

dalam r a n g k a

PEMBENTUKAN PUSAT PENEMPATAN KERJA

F A K U L T A S HUKUM U N IV E R S IT A S IN D O N E S IA

1976

ifO

SURVEY SINKRONISASI K U R8KULUM H U K U M D E N G A N PASARAN KERJA

DALAM R A N G K A PE MB ENT UKAN PUSAT PE NEMPATAN KERJA

FAKULTAS

HUKUM U N IV E R S IT A S

1976

IN D O N ES IA

n

SKÜ l'(iST A KA V*

Tanggal

i Mo.

u. u —

Silsilah

.....

; __ ------------------------------

faJ< : h u k

.

I

P R A K A T A

Merupakan suatu kenyataan di masyarakat pada dewasa ini bahwa* banyak lulusan

dari pada Fakultas Hukum baik Negeri

maupun

Swasta

belum memperoleh suatu pekerjaan di masyarakat. Sehingga kita dapat mengemukakan beberapa pertanyaan yaitu ; 1. Apakah pendidikan hukum kita (yang tercermin pada kurikulum tidak memadai bagi masyarakat Indonesia yang sedang membangun in i, 2. Apakah di masyarakat memang tidak ada lagi pasaran kerja untuk te­ naga kerja hukum dalam arti pasaran kerja yang ada telah jenuh a~ tau "belum" ada pasaran kerja baru walaupun kita sedang pesat meng­ adakan pembangunan di segala bidang. Kedua pertanyaan inilah merupakan pertanyaan dasar barkan dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya,

yang dija ­

sehingga dapat

kita berkesimpulan ( sementara ) bahwa perlu diadakan suatu Pusat Pe­ nempatan Tenaga Kerja Hukum, baik ia bernaung di lingkungan Fakultas Hukum maupun di luarnya? yang akan berfungsi mengkaji kedua pertanya­ an dasar tersebut di atas. Penelitian ini mer

"

' ‘

^

simpulan

sementara tersebut di at

Dekan Fakultas Hukum

D A F T A R

I S I Halaman

P R A K A T A

.............................................. ............................................................

i

I S I .................................................................................................................

ii

PENDAHULUAN ....................................................................................................

1

Pengantar

.......................................................................................................

^

Ruang Lingkup .................................................................................................

2

Kerangka t e o r it is ass'omtif

....................................................................

3

Kegunaan te o r it is dan praktis ...............................................................

4

II.

IDENTIFIKASI, SELEKSI DAN FORMULASIMASALAH ....................................

5

III.

PERENCANAAN' PENELITIAN DAN PENGUMPULANDATA ....................................

7

IV .

.ANALISA DAN PENEMUAN-PE MCMUAti ...............................................................

9

DAFTAR I.

V. VTo

I K H T I S A R

............................................................................................

27

K E S I M P U L A N

....................................................................................

30

DAFTAR KEPUSTAKAAN

....................................................................................

31

LAMPIRAN-LAMPIRAN - Lampiran

I

s Daftar Pertanyaan .....................................................

32

- Lampiran

II

t S «K» Menteri P dan K No»0 1 9 8 /u /1 9 7 2 ..................

39

s P erso nalia P e n e litia n

42

- Lampiran I I I

..... ......................................

SINKRONISASI KURIKULUM HUKUM

DENGAN PASARAN KERJA

DALAM RANGKA PEMBENTUKAN

PUSAT PENEMPATAN KERJA

I« PENDAHULUAN A» Pengantar Masalah ketenaga k erjaan

merupakan masalah nasional

patkan perhatian yang sungguh-sungguh kat umum.

yang perlu menda­

dari fih a k Pemerintah maupun masyara­

Masalah tersebut, menyangkut baik mengenai penyediaan tenaga k e r ­

ja yang memenuhi persyaratan kemampuan dan ketram pilan tertentu,

maupun k e ­

sempatan k e r ja maupun daya serapnya. Menurut R e p e lita I I bab 17? maka 11........ tig a hal yang menonjol yang menandai s itu a s i ketenaga kerjaan di suatu negara yang sedang membangun seperti In do n esia. Yang pertama ada­ lah adanya situ a s i kelebihan tenaga k e r j a secara strukturil sebagai a~ kibat dari pertumbuhan penduduk yang tin ggi dan s it u a s i ekonomi yang belum berkembang. Yang kedua adalah banyaknya hambatan di pasaran t e ­ naga k e r ja yang tidak: memungkinkan pasaran tenaga ker j a melakukan fu n g ­ si alokasi tenaga k e r ja dengan b a ik . . . . . D i samping it u , di In do n esia terdapat pula ketidak seimbangan yang menonjol di bidang ketenagakerjaan, y a itu ketidak seimbangan antar d a e r a h .... mengakibatkan kurang op­ timalnya pemanfaatan potensi produktif tenaga k e r j a ” . Kiranya telah j e l a s ; angguran sarjana,-sarjana.

bahv,ra merupakan rah asia umum

adanya g e ja la peng­

Pengangguran tersebut ditandai dengan keadaan di~

mana banyak sarjana y a n g te la h lama menunggu akan suatu kesempatan kerja» y ang sesuai dengan la ta r belakang pendidikan mereka.

Secara asum tif, maka keada­

an tersebut di atas, dapat dikembalikan pada sebab-sebab sebagai berikut

:

1. Pendidikan yang kurang memadai, sehingga kurang memenuhi persyaratan-per­ syaratan tertentu yang diminta atau diten tu kan ; 2 . Kurangnya pengetahuan umum

dan kurangnya ketrampilan

yang d im il ik i,

se­

hingga sulit untuk dapat secara langsung terju n untuk beker j a; 3. Tidak adanya atau kurangnya kesempatan k e r ja yang t e r s e d ia , 4- Daya serap yang terbatas, baik di pusat, misalnya di kota-kota besar? dan lebih-lebih di daerah-daerah yang roda perekonomiannya

tidak atau

belum

berkembang; 5 . Tidak adanya atau belum adanya p a s a r a n / bursa k e r ja yang je l a s ,

meskipun

telah ada instansi pemerintah yang bertindak selaku bursa k e r ja . Sebab-sebab tersebut di atas yang masih banyak

berlaku pula bagi

yang menganggur,

para al irani Fakultas Hukun,

baik dalam bentuk " un-employed

, ndis-

2

guised unemployed 11 kultas Hukum,

maupun

"under-enployed11. Khususnya mengenai lulusan Fa­

maka hal it u dapat pula dikembalikan

pada "beberapa sebab k e ­

munduran pendidikan hukum, sebagai "berikut c

1 . Kurangnya ^erhatian dari penguasa

dan pemuka-pemuka masyarakat

terhadap

perkembangan pendidikan hukum; 2 . Terlalu banyaknya

lembaga-lembaga pendidikan hukum

yang tidak sa ja ber­

naung di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan? akan tetapi yang ju ­ ga bersifat sebagai 1 embaga--l embaga kedinasan; 3» Pendidikan hukum yang pada umumnya

ditekankan pada pengajaran ilmu hukum

dan kurang memberikan perhatian pada hukum sebagai p roses 5

4 . Adanya faham-faham yang menganggap-

bahwa fungsi Fakultas Hukum hanyalah

menyelenggarakan pendidikan hukum belaka?

sehingga kegiatan-kegiatan pe­

n e litia n serta pengabdian masyarakat kurang sekali dilakukan; 5» Keadaan perpustakaan

yang secara k w a n titatif maupun lcwalitatif tidak me­

menuhi persyaratan. Untuk menanggulangi atau setidak--tidaknya mengurangi keadaan penganggur­ an yang ada di lingkungan lulusan Perguruan Tinggi? khususnya. Fakultas Hukum dan sekolah tinggi hukum lainnya,,

perlu kiranya dibentuk suatu Pusat Penem­

patan Kerja ( ’’Plaoement Center:I ) . Ilengingat, "bahwa berhasil--tidaknya pusat penempatan k e r ja tersebut

tergantung dari pasaran k e r ja dan kwalitas tenaga

k e r ja yang tersedia, perlu dilakukan suatu p e n e litia n . Dan p en elitian te rse ­ but, diarahkan pada (Repelita. I I bab 1 7 ) i 1. identifilct ii cara-cara yang tepat

di dalam pengukuran

g e ja la kekurangan

k e rja dan pendapatan rendah; 2. mendapatkan cara-cara produksi

yang banyak menyerap tenaga k e r ja

dengan

biaya investasi yang sama; 3 c masalah kelembagaan yang timbul dan

di dalam rangka perencanaan, pelaksanaan

pengawasan kegiatan pembangunan

yang berorientasi memperluas kesem­

patan k erja . B o Ruang Lingkup Secara umum, maka penelitian in i dimaksudkan untuk dapat memperoleh sua­ tu gambaran

tentang kemungkinan-kemungkinan dibentuknya

patan Kerja sebagai wadah

suatu Pusat Penem­

yang merupakan bursa mengenai penyediaan dan per­

mintaan yang menyangkut para tenaga lulusan Fakultas Hukum Universitas Indo ­

3

n e s ia . Secara le b ih terp erin c i l a g i ; maka tujuan daripada p e n e litia n in i ada­ lah untuk s

1 . Memperoleh suatu gambaran atau p r o fil mengena,! pasaran k e r ja (■’job-opport u n i t i e s ” ) yang ada di masyarakat; "baik di "bidang hukum maupun di "bidangbidang la in n y a , yang dapat menggunakan atau menampung tenaga lu lu s a n (s a r ­ jana) Fakultas Hukum U n iversitas In d o n e sia ; 2 . Mengetahui h in gga sejauh manakah pengetahuan ilm u , kemampuan sertaketramp ila n yang d im ilik i oleh para tenaga, lu lu sa n te rse b u t; J . Mengetahui kekurangan-kekurangan mengenai kurikulum

atau

hambatan-hambatan

yang dirasakan

ser ta sistim p endidikan yang berlaku , yang tida k atau

belum menunjang pada keluaran yang telah atau

akan b e k e r ja

di dalam b i ­

dang pekerjaan hukum dan bidang pekerjaan non-hukum; 4 o Memperoleh gambaran tentang harapan-harapan dan keinginan- keinginan

dari

" potential employers :!, mengenai calon 11 employers ” , y a it u tenaga lu lu s a n ( sarjana ) Fakultas Hukum U niversitas In d o n e sia yang akan te r ju n ke dalam pa,saran k e r ja ; 5 . Mengusahakan adanya s in k ro n isa si kurikulum hukum dengan pasaran k e r ja ,

a-

gar pembentukan pusat penempatan k e r j a mempunyai faedah yang nyata« G „ Kerangka t e o r it is assumtif Di dalam melakukan p e n e litia n i n i , yang sudah mantap,

tid a k akan dipergunakan teori- teori

tentang bagaimana seharusnya

suatu kurikulum hukum

yang

b a ik , bagaimana, sebaiknya perencanaan tenaga k e r ja di bid an g hukum harus d i ­ lakukan, bagaimana pembentukan pasaran k e r ja dan bagaimana dalam kerangka pem­ bentukan pusat penempatan k e r ja hal it u harus dilak san akan . ngenai hal i n i , y a it u yang khususnya

Teori- teori me­

mengatur perihal bidang hukum, p ra k tis

tidak ada. Oleh karena it u , maka akan dipergunakan suatu kerangka yang d id a ­ sarkan atas pengamatan, halmana sudah lazim

di dalam suatu p e n e lit ia n

b e r s ifa t eksploratoris atau p enjelajahan ( Mely Cr Tan 1973

’• 24 ) •

yang

Kerangka

tersebut bervrujud assumsi-assumsi, yang harus d i u j i di dalam suatu p e n e l i t i ­ an empiris (Norman K» Denzin 1970 » 35)« Sebagaimana d iketahu i, maka di dalam masa pembangunan dewasa i n i k h u su s­ nya yang ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum,

terasa adanya

kekurangan-

kekurangan di dalam pengaturan hukum dan munculnya hukum-hukum baru y a n g b e ­ lum tertuangkan di dalam kurikulum hukum maupun sistim pendidikan hukum.

4

Pendidikan hukum secara terbatas

masih diarahkan pada

yang terbatas pula? seperti notaris?

hakim, jaksa dan pengacara.

di dalam proses pembangunan dewasa i n i , hukum dari Fakultas Hukum,

‘bidang 1 profesi hukum Sedangkan

diperlukan tenaga lulusan ( s a r j a n a )

yang sesuai, dan yang mampu untuk mengikuti derap

pembangunan di dalam segala bidang, seperti misalnya, bidang perbankan, per­ dagangan, in du stri, perhubungan, kesehatan, perpajakan, bea cukai,

im igrasi,

pertanian dan sebagainya. Dengan perkataan l a i n , haruslah diciptakan Sarjana Hukum Pembangunan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan akademis yang t in g ­ g i, maupun sebagai manusia yang trampil sebagai pembaharu, atau sebagai pelo­ por pembangunan dan perubahan. Dengan demikian, maka assumsi-assumsi yang masih harus dibuktikan mela­ l u i suatu p en elitian ,

adalah i

1. Pendidikan (dalam arti luas) yang tidak atau kurang memadai, h ingga tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang dim inta 3

2 . Kurangnya pengetahuan umum

serta, pengetahuan bahasa asing

dan kurangnya

ketrampilan yang d im ilik i, hingga sukar untuk dapat langsung bekerja? 3 . Tidak atau kurangnya tersedia kesempatan k e r ja ;

4 . Daya serap yang terbatas, baik di pusat, y a it u di kota-kota besar, dan l e ­ bih-lebih la g i di daerah yang roda perekonomiannya belum berkembang; 5 . Tidak atau belum adanya pasaran / bursa k e r ja

yang j e la s ,

meskipun telah

ada instansi pemerintah yang bertindak selaku bursa k e r ja . Assumsi-assumsi tersebut di atas,

menghasilkan hipotesa - h ipo tesa,

sebagai

berikut ; 1. Pendidikan kesarjanaan di bidang hukun

dapat m en^iasilkan

sarjana hukun

yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan,

2 . Pendidikan kesarjanaan di bidang hukum m en^iasilkan sarjana hukum yang da­ pat mengisi lapangan k er ja yang ada dalam masyarakat,

3 . Lapangan k e r ja khusus di bidang hukum di dalam masyarakat, memerlukan sarjana-sarjana h a s il lembaga pendidikan hukum«, D» Kegunaan teo ritis dan praktis Oleh karena pen elitian in i bersifat ek sp lo rato ris, maka kegunaan t e o r itisnyapun sangat terbatas. Salah satu kegunaan ceoritisnya adalah, bahwa me­ la l u i penelitian in i telah diperoleh data awal ( baseline data ) p erih al s i n ­ kronisasi kurikulum hukum dengan pasaran kerja» di dalam kerangka pembentukan

5

pusat penempatan k e r ja ,

khususnya "bagi lulusan sarjana dari lembaga-lembaga

pendidikan hukum. Hasil- hasil pen elitian i n i , dapatlah dipergunakan untukmem­ pertajam hipotesa-hipotesa yang telah d iu ji kebenarannya* dan juga untuk me­ nyiapkan pene .it ia n yang bersifat eksplanatoris

yang bertujuan untuk

meng­

atasi masalah (problem-solving) - Di samping it u , maka secara t e o r it is hasilh a s il p enelitian i n i ,

dapat dipakai sebagai da,sar pertimbangan bagi pelaksa­

naan pendidikan hukum serta, perumusan tujuannya

yang disesuaikan dengan k e ­

butuhan masyaraka/b. Di dalam pasal 12 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Re­ publik Indonesia I'To. 0 1 9 8 /U /1 9 7 2 ,

dinyatakan bahwa

:,(1) Pedoman mengenai Kurikulum minimal Fakultas Hukum. in i secara p erio ­ dik sekurang-kurangnya 5 tahun dapat d it in ja u kembali dengan Kepu­ tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menampung persoalanpersoalan yang timbul dalam pelaksanaannya, kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Fakultas-Fakultas Hukum di dalam periode i t u , serta perkembangan Ilmu Pengetahuan I!ukum; atas saran Sub-IConsorsium I l ­ mu Hukum;" Hasil-hasil pen elitian i n i , dapatlah, dipe r gunakan dalam bata.s-batas tertentu, untuk memenuhi apa yang dinyatakan di dalam ketentuan hukum tersebut di atas. S elain daripada, itu , maka.kegunaan praktisnya yang l a in adalah, untuk memban­ tu mengatasi masalah-masalah di bidang tenaga k e r ja sebagaimana, diatur di da­ lam Repelita I I bab 17« Pada bulan Januari 197o?

telah diselenggarakan suatu seminar Pembinaan

Profesi Hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Persa­ tuan Advokat Indonesia,, Menurut seminar tersebut, maka bidang-bidang k e g ia t ­ an pokok profesi hukum adalah, bidang pembinaan, bidang perancangan

dan b i ­

dang pelaksanaan« Hasil-'hasil penelitian i n i , kiranya dapat menunjang keputusan-keputusan yang diambil di dalam seminar tersebut,

terutama yang menyang­

kut hubungan timbal b alik antara k etiga bidang tersebut,

di dalam

kerangka

menunjang pembangunan hukum yang k in i tengah berlangsung di In do n esia.

I I c IDEl'lTIFIKASI, SELEKSI DAN FORMULASI MASALAH Sebagaimana telah diuraikan di muka,

maka tujuan utama dari p e n e litia n

in i adalah, untuk memperoleh suatu p ro fil mengenai pasaran k e r ja bagi lu lu s a n Fakultas Hukum. Di samping itu ingin diketahui hambatan-hambatan apakah yang ada di dalam proses pentarapan kurikulum yang sekarang ada, apabila d ik a itk an

6

dengan kebutuhan masyarakat dan :,potential employers". Dengan demikian, ma­ k a dapatlah diusahakan adanya sinkronisasi k e r ja ,

kurikulum hukum dengan

pasaran

agax pembentukan pusat penempatan k e r ja mempunyai faedah yang nyata.

Agar mendapatkan pengarahan yang tegas

bagi p en elitian i n i , maka telah di-

id e n t if is ir , diseleksi dan diformulasikan masalali-masalah sebagai berikut s A.

1. Apakah syarat-syarat minimal pendidikan hukum pada tingkat sarjana? 2 . Persyaratan apakah yang ditentukan oleh "potential employers"?

3 . Sampai sejauh manakah terdapat persesuaian

antara syarat-syarat pen­

didikan hukum dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh "poten­ tial employers"?

3 . 1. Sampai sejauh manakah pengetahuan umum dan pengetahuan bahasa yang d i ­ peroleh selama pendidikan hukum? 2. Apakah kv/alitas pengetahuan umum tersebut

sesuai dengan apa, yang d i ­

kehendaki "potential employers"?

1 . Bagaimanakah kwalitas ketrampilan yang merupakan tujuan pendidikan hu~ lcum?

2 . Syarat-syarat apakah yang diperlukan

bagi k w a lifik a s i

sarja n a

hukum

trampil yang langsung dapat bekerja?

kum?

kan?

3 . o ampai sejaun manakah para sarjana hukum

siap untuk memanfaatkan k e ­

sempatan kerja yang tersedia? g , 1 . Sampai sejauh manakah batas daya serap "potential employers" terhadap lulusan Fakultas Hukum?

2

• kengapa terjadi pembatasan daya serap tersebut?

F. 1 • Apakah fungsi bursa kerja yang dewasa in i ada? 2. Perlukah adanya penegasan ruang lingkup bursa k e r ja tersebut?

3 . Sampai sejauh manakah daya tampung bursa k e r ja , kultas Hukum?

teriiadap lu lu sa n Fa~

7

U I.

B3RENCAITAA1T E2EELITIA1T DAN E3HGT3MPULAIT DATA Prosedur sampling yang diamalkan? adalah purposivo atau judgm ental sam­

p lin g .

Ca,ra i n i dapat dipertanggung jawabkan? oleh karena p e n e l i t i a n i n i me­

r u p a k a n p e n e lit ia n yang bersifat eksploratoris dan ta ta c ara sampling' t e r s e ­ b u t , merupakan suatu prosedur ilmiah (D .C . I-Iiller 1968 s 6 7 ) .

Pengumpulan d a ­

ta, d ila k u k a n m elalui studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara d ila k u k a n d e ­ ngan. mempergunakan siiatu daftar pertanyaan? buka.

yang s ifa t n y a te rtu tu p dan t e r ­

A n a l i s a data terutama dilakukan secara k w a l i t a t i f , se h in g g a data, kwan-

t i t a t i f hanyalah merupakan data supplementer bela k a. liesponden-responden yang telah diwawancara berjumlah 100 orang?

d i mana

r e s p o n d e n d i lu ar kota Jakarta diwawancara dengan mempergunakan mailed-auest i o n n a i r e . Responden-responden tersebut adalah sebagai be r ik u t A o Lembaga-lembaga Pemerintah :

1 . Departemen s a.

Departeman Dalam Negeri

b.

Departemen Luar Negeri

c - Departemen Keuangan d - Departemen Perdagangan e . Departemen Kehakiman f.

Departemen Pekerjaan TJmum dan Tenaga L is t r ik

g.

Departemen Perindustrian

h . Departemen Pertambangan i . Departemen Pertanian j o Departemen Agama k.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

1 o Departemen Kesehatan m. Departemen Tenaga Kerja? Transmigrasi dan Koperasi n« Departemen Perhubungan o . Departemen Penerangan 2.

Non Departemental s a« Badan Urusan Logistik b o Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia c c Badan Perencanaan Pembangunan Nasional d.

Ilahkamah Agung

s

8

e. Kejaksaan Agung f . Badan Administrasi Kepegawaian ITegeri g. Daerah Khusus Ibu Kota h . Bads, i Koordinasi Penanaman r-îodal i . M ajelis Permusyawaratan Rakyat j . Dewan Perwakilan Rakyat k . Dewan Pertimbangan Agung 1 . Badan Pemeriksa Keuangan B o Perguruan Tinggi Negeri s (hanya, Fakultas Hukum) 1 - Universitas Pajajaran 2 = Unive r s i t as Ga j ah liada 3° Universitas Diponegoro 4» Universitas Brawijaya 5 • Universitas A ir i angga

6 . Universitas Udayana 7• Universitas Sumatera Utara

8 » Universitas Andalas 9.

Universitas Hasanuddin (tidak ada jawaban)

1 0 . Universitas S am Ratulangi (tidak ada jawaban) C. Swasta Perihal j angka waktu penelitian, telah diikuti tahap-tahap sebagai ber­ ikut (yaitu, dari bulan îîaret 1976 sampai dengan Juni 1976) 1 • Tahap pertama c

*

a« Penyusunan perencanaan p enelitian, b» Perumusan dai tar pertanyaan, c. L is tin g para responden, d. Pengurusan iz in pen elitian .

2.

Tahap kedua

:

a- Recruitment terhadap interviewera, b c Pre-test.

3-

Tahap ketiga

s

a- Pengumpulan data di lapangan, b. Analisa k w a n tit a tif.

4* Tahap keempat %

a. Analisa k w a lita tif, b. A nalisa laporan

Untuk menjalankan penelitian i n i ,

ak h ir.

telah ditetapkan suatu kelompok pe­

n e l it i yang struktur dan organisasinya adalah sebagai berikut

s

9

IV , Al'IALISA DATA DAN miSriUAIT--HCI3EIITJAIT Sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pen elitian in i b e r s ifa t eksp lo ra tif ? sehingga data kwantitatif bersifat supplementer.

Data, kw a n titatif

tersebut akan disajikan dalam tabel--tabel yang merupakan d is tr ib u s i frekuensi? dengan mengamalkan rumus angka rata-rata, y a itu z = ^ x 100^ (Moser & Kalton 1972 ; 440)o Tabel-tabel yang disajikan dalam bentuk tabel teks, akan d iik a t i dengan analisa k w a l it a t i f ,

sehingga lebih mudah

suatu kesatuan (ll„ Schofield 19-59 ^ 103)«

untuk menelaahnya sebagai

Kecuali dari pada it u ,

setiap tabel akan didahului oleh pertanyaan-pertanyaan

maka pada

yang diajukan kepada

para responden, sehingga kaitannya menjadi je la s , dan lebih mudah untuk mengu j ikan terhadap hipotesa-hipotesa, maupun assumsi-assumsi yang telah d ia ju k a n . Oleh karena studi in i bukan merupakan suatu eksperimen,

maka tidak d ip e r lu ­

kan pembuktian-pembuktian statistis yang n u m i j dengan demikian, h a s iln y a b e ­ rupa kecenderungan-kecenderungan dari gejala-gejala yang d i t e l i t i

(Hirsch and

S elvin 1973 s 3 7 ) . Dari data pribadi yang terkumpul,

maka sebanyak 93% adalah p r ia dan 7f°

w anita, dengan variasi umur antara 20 ~ 30 tahun sebesar 4°i0)

3*1 ~ 40 tahun se

banyak 33°/°9 41 “ 50 tahun 4 5 $ dan di atas 50 tahun sebesar 1 6fo ( 2 orang r e s ­ ponden tidak menjawab). Sebanyak 98)'j dari responden telah kawin, dan sisanya (2c /o) tidak kawin, sedangkan pendidikannya adalah tamat Sekolah Lanjutan Atas V/o, Akademi 4% , serta Perguruan Tinggi sebesar 9 1 $ ( 4$ termasuk kategori l a ­ in-lain yang tidak dijabarkan di dalam pengolahan data) o Nyatalah, bahwa b a ­

10

hagian. terbesar dari responden adalah p ria dengan v aria si u s ia antara 31 sam­ pai 50 tahun-

di mana kebanyakan responden adalah lulusan Perguruan T in g g i.

Data, in i agak menguntungkan, oleh karena para responden kebanyakan sudah man­ tap di dalam .lemberikan keterangan "ke t erangan, yang ses-ai dengan pengalaman­ nya yang r e la t if lama di dalam bidang masing-masing. Responden-responden tersebut, bekerja pada atau sebagai

4$

a. Bank b. Perusahaan

2¿ffo

c. Yayasan

Cffo

d c Lembaga swasta

57°

e

Departemen

f.

Lembaga non departemental

2^/o 1 Cf/>

g . Hakim

2°/o

h.

2'/o

Jaksa,

i . P o lis i j.

:

1/o

D .P .R .

k . Notaris 1.

Pengacara,

m. Dosen Untuk memperoleh suatu gambaran yang tegas dan menyeluruh, maka di bawah in i penyajian tabel-tabel akan dihubungkan dengan masalah--masalah yang d i t e ­ l i t i . Masalah pertama yang d i t e l i t i , menyangkut syarat-syarat pendidikan h u ­ kum, syarat-syarat yang ditentukan o_.eh :,potential emp. oyersi: dan sampai s e ­ jauh mana ada, penyesuaian antara syarat-syarat tersebut.

Ilengenai h a l it u ,

diperoleh gambaran sebagai berikut c Tabel A . 1 . Bagaimanakah sikap B ap ak/X bu /3dr- tentang pembidangan tersebut ? (lih a t pembidangan h asil seminar professi hukum )Jawaban ( N = 100 )

Total fo

a. Setuju sekali

18

b o Setiiju

57

c . Netral

5

d. Kurang setuju

11

11

e . Tidak

setuju

4

f . Tidak

tahu

2

g. Tidak

menjawab

3

Dari data tersebut di atas ternyata, bahwa sebanyak 75/6 dari semua responden menyatakan setuju sekali dan setuju ;

hal mana menyatakan bahwa ada kecende­

rungan besar untuk menyetujui pembidangan tersebut.

Apabila ditelaah sebab-

sebabnya,, maka diperoleh kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut s 1 . Setuju sekali, oleh karena, i a. Pembidangan tersebut sudah mencakap semua aspek atau kegiatan professi hukum; b c Pembidangan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat

dan kebutuhan

praktek;; c. Pembidangan tersebut memperlancar professi hukum; d. Pembidangan tersebut telah merupakan keputusan seminars e. Pembidangan tersebut merupakan persiapan kebutuhan masa mendatang, y a it u adanya, sp es ia lis as i; f.

Pembidangan tersebut merupakan denk-methode untuk dapat bekerja secara e fis ie n dan praktis.

2 . Setuju, oleh karena % a. Pembidangan tersebut sudah mencakup semua aspek atau kegiatan p ro fessi di bidang hukum; b. Pembidangan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

dan k e ­

butuhan praktek;; c»

Pembidangan tersebut memperlancar professi hukum;

d.

Pembidangan tersebut telah merupakan ke putusan

seminar;

e. Adanya pembatasan d ir i.

3 o Netral, oleh karena hal itu hendaknya diserahkan kepada para a h li. 4« Kurang setuju, sebab : a. Arti professi hukum dalam pembidangan tersebut tidak sesuai dengan s e ­ jarah pengertian professi hukum yang sebenarnya, y a itu di mana para ah­ li

hukum yang bekerja secara professionil di bidang ilmunya dan di mana

professi tersebut harus bebas serta mempunyai keyakinan s e n d ir i; bo

Pembidangan tersebut terlalu sempit;

c«

Pembidangan tersebut terlampau lu as;

12

d. Pembidangan tersebut kurang lengkap =

dan harus ditambah

dengan s t a f,

pelayanan dan pelaksanaan departemen, 5 • Tidak seyuju, karena alasan-alasan

sebagaimana dikemukakan dalam sub 4 a

dan 4 b. Walaupun, kebanyakan responden setuju sekali tersebut di atas,

dan setuju dengan alasan-alasan

tetapi perlu pula diperhatikan faktor-faktor yang dikemu­

kakan oleh mereka yang tidak setuju. Kiranya, faktor sejarah professi hukum, perlu mendapat perhatian serta sorotan yang lebih mendalam, terutama di dalam hubungannya dengan gejala adanya kecenderungan

yang sangat kuat

untuk mem­

perketat spesialisasi di bidang hukum. Tentang sikap responden

terhadap kurikulum minimal Fakultas Hukum, d i ­

peroleh p ro fil sebagai berikut : Tabel

2

A . 3» Bagaimanakah sikap B ap ak /lbu/Sdr. tentang kurikulum tersebut ? (lihat kurikulum minimal Fakultas Hukum menurut S „K. Menteri P dan K no.

0 1 9 8 /u /19 7 2 )c Jawaban ( N = 100 )

Total $

6

a. setuju sekali b. settiju

48

c. netral

7

d. kurang sei iju

29

e . tidak setuju

1

f.

tidak tahu

3

g- tidak menjawab

6

Yang menyetujui kurukulum tersebut, ada sebanyak 5 4 $ dari seluruh responden, padahal yang tidak menyetujuinya ada sebanyak an tersebut di atas,

Alasan-alasan dari jawab­

adalah sebagai berikut s

1 . Setuju se k ali, oleh karena " a. Kurikulum tersebut telah memuat segala, bidang yang ada hubungannya de­ ngan hukum; b. Kurikulum tersebut dapat menghasilkan sarjana yang berbobot; c. Kurikulum tersebut menjurus ke s p e s ia lis a s i;

13

d» Kurikulum tadi dapat mencapai keluaran yang diharapkan o

2 . Setiiju, sebab : a. Kurikulum tersebut telali memuat segala, bidang yang ada hubungannya de­ ngan hukum 5 b . Kurikulum tadi telah memenuhi persyaratan dasar Hukum yang diharapkan masyarakat,

untuk menjadi Sarjana

untuk kebutuhan praktek sehari-hari

masa k in i 5 c. Kurilculum tersebut dapat dijadikan pedoman

di dalam menyelenggarakan

pendidikan hukum; d. Kurilculum tadi sudah merupakan ke putus an bersama dan merupakan ke putus­ an Pemerintah; e o Kurilculum tersebut sudah cukup sistem atis; f . Kurilculum tersebut cukup baik dengan beberapa tambahan, y a itu s - di dalam praktek benar-benar diterapkan; - ditambah dengan ICuliah Kerja. l\!yata, - perlu, ditambah dengan pelajaran-pelajaran

yang bersifat teknis f o r ­

mulasi hukum 5 - ditambah dengan agama? management;

f il s a f a t umumr public r e la t io n s ,

pengembangan Hukum Islam, diskusi, seminar. g. Kurilculum tadi harus fle x ib le , sehingga selalu dapat di up-todate-kan.

3

o

Netral, oleh karena diserahkan kepada yang berkompeten, dan bahwa k u rik u ­ lum tersebut masih merupakan kurikulum minimal yang dapat dikembangkan.

4° Kurang setuju, oleh sebab : a. Kurikulum t i dai: sesuai dengan perkembangan masyarakat

atau

kebutuhan

p r a k tis ; b o Ilata pelajarannya, terlalu banyak, sehingga memakan waktu lama; c, Ilata pelajarannya terlalu luas; d» Kurilculum kurang lengkap, sehingga, perlu ditambah dengan; - praktek hukum, diskusi* seminar dan karya ilm iah, - praktek-praktek kerja, - prinsip umum organisasi dan management s - filsa fa t, •* ilmu kemasyarakatan, - kuliah ketrampilan tentang peradilan,

perundang-undangan, penasehat

14

hukum, dan lain-lain e e. Kurikulum tidak menggambarkan rencana pembidangan professi sebagaimana ditanyakan di dalam A 1 . 5 . Tidak setuju, oleh karena kurikulum terlalu banyak isinya, dan te r la lu teo­ r it is . Apabila, kecenderungan-kecenderungan tersebut

d ik w a n t ifis ir ,

maka tercatat j.

bahwa di antara, mereka, yang setuju akan tetapi dengan tambahan,

adalah sebe­

sar 24 /0. Yang kurang setuju, karena perlu adanya tambahan pada kurikulum, t e r ­ catat sebesar 20$>.

Mungkin hal itu dapat dikembalikan

kurikulum tersebut merupakan kurikulum minimal, oleh masing-masing Fakultas Hukum,

pada kenyataan bahwa

yang dapat

diperkembangkan

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masya­

rakat setempat. Memang tidak semua masalah dapat diatur di dalam suatu k u r i ­ kulum minimal yang hanya merupakan pedoman belaka.

Bahkan kurikulum minimal

it u s e n d ir i, memberikan kemungkinan-kemungkinan penambahan unit-unit mata pe­ la ja r a n , baik dalam bentuk kuliah kerja

maupun kuliah ketrampilan.

Mungkin

yang perlu lebih banyak dilakukan 5 adalah penyebar luasan kurikulum tersebut dan evaluasi apakah Fakultas-Fakultas Hukum

benar-benar telah melaksanakan­

nya secara konsekwen. A pabila d itin ja u lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan para responden apabila dihubungkan dengan bidang-bidang professi hukum, maka diperoleh gam­ baran sebagai berikut s Tabel A.5.

Bari pembidangan tersebut (A.1) jawaban Bap ak/lbu/Sdr. Jawaban ( N = 100_)

3

termasuk bidang manakah

? Total c/ /°

a. Bidang Pembinaan

16

b. Bidang Perencanaan

21

c. Bidang Pelaksanaan

16

d.

a + b

14

e. b + c

10

f. a + c

2

g o tidak tahu

0

h . Tidak menjawab

0

i . Lain-lain

21

kegiatan atau

15

Para responden tersebut,

mempeker j akan sejumlah Sarjana Hukum? sebagai ber

ikut Tabel A . 6 c Berapakah jumlah sarjana hukum Ib u /S d r .

4

yang bekerja di bidang kegiatan

Bapak/

?

Jawaban ( H = 100 )

Total

$

а.

1 - 5 orang

54

bc

6 -10

orang

14

c.

11 " 1 5

orang

d.

16 •• 20 orang

4

e . le b ih dari 20 orang f o Tidak ada D ari data tentang cara para responden mempekerjakan

^ para S arjana Hukum, maka

syarat-syarat yang diajukan adalah sebagai beriicut i

1 o lu lu s t e s t , 2 , diadakan psikhotest 3 . yang diterima hanyalah sarjana hukum lulusan universitas n ege ri, 4 « yang diterima- hanya sarjana hukum dengan s p e sia lisasi di bidanghukum per data, hukum dagang, hukum perburuhan, dan hukum tantra,

5 . penguasaan bahasa asing, б . penguasaan peraturan-peraturan tertentu, 7 o mempunyai ; 3ngalamaii, 8 . mempunyai pengetahuan umum yang cukup, 9 o mempunyai keahlian khusus di bidang tertentu, 1 0 . mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri (mempunyai i n i s i a t i f ) , 1 1 . mempunyai performance yang meyakinkan, 1 2 . adanya persyaratan u sia maksimal, 1 3 ° adanya persyaratan belum menikah, 1 4 « ju ju r , berdedikasi dan dapat dipercaya, 15» ada formasi,

1 6 . ada r eferen si, 17. harus memenuhi persyaratan sebagaimana adanya di dalam PG-PS. Pada umumnya, sarjana-sarjana hukum yang dipekerjakan, diambil dari lin g k u n g ­ an i

16 Tabel

5

A , 8 . Dari lingkungan manakah sarjana hukum tacLi di ambil ? Jawaban ( N = 100 )

Total jo

a. Fakultas

Hukum Negeri Pembina

b. Fakultas

Hukum Negeri non Pembina

5

c . Falcultas

HukumSwasta yang dipersamakan

1

d. Falcultas

HukumSwasta yang diakui

0

e . Falcultas

HukumSwasta yang terdaftar

0

f.

43 .

Lain- lain s

6

g.

a

+ b

19

h.

a

+ c

4

io

a

+ b

j.

lulus te stin g/se lek si

c

Dari data, di atas ternyata»

10 12

bahwa masih ada kecenderungan

untuk

mengambil

sarjan a hulcum lulusan Perguruan Tinggi Negeri. Ternyata pula, bahwa kebutuh­ an akan sarjana hukum r e la t if cukup besar, walaupun pengetahuan yang dip ero ­ leh selama pendidikan belum memadai«

Hal in i terbukti dari kenyataan, bahwa

para lu lusan tersebut masih harus di test

kemampuan-kemampuan dasarnya,. De-

ngan penyajian data tersebut di atas, maka sekaligus terbukti, bahwa assumsi akan adanya pendidikan yang lcurang memadai, memang benar-benar merupakan k e ­ nyataan. Data k u a n tita tif di bawah i n i .

akan menyajikan

keterangan - keterangan

yang berhubungan dengan masalah sampai se ja,uh mana, pengetahuan bahasa dan pongetahuan umum para sarjana hukum. Di samping it u ,

a.da kaitannya pula dengan

masalah apakah hal itu sudah sesuai dengan kwal i t as yang disyaratkan oleh ,!pote n tial employers:!. Data kwantitatif tersebut,

akan d iik u t i oleh p en a fs ir an ­

nya secara k w a l i t a t i f . Apabila ditanyakan tentang pengetahuan umum para sarjana hukum yang b e ­ k e r ja pada responden, maka diperoleh data sebagai berikut Tabel

:

6

B .9 = > Menurut pendapat B a p a k /l b u /S d r .. bagaimanakah pengetahuan umurn para s a r ­ jana hukum yang bekerja di bidang kegiatan B a p a k /Ib u /S d r .

?

17

Jawaban ( N = 1 0 0

)

Total a /o

a. B aik sekali

3

b . Baile

43

c» B ia s a

32

d c Agak buruk

13

e . Buruk sekali

2

T . Tidak tahu

2

g. Tidak menjawab

5

Adapun sebab-sebabnya,

adalah »

1. B aik s e k a li, karena h a s il kerjanya atau prestasinya sehari-hari adalah b a ­ ik s e k a li o 2 o B a ik , oleh karena s a. p restasi sehari-harinya baik; b . mereka selalu mengikuti perkembangan,; c . lu lusan dari universitas yang ternama dan ba ik ; d. sudah berpengalaman; 3 • B ia s a ,

sebab :

a. kurang membaca dan menguasai, bahasa; b . kurang praktek atau kurang berpengalaman; c.

sistim pengajaran di fakultas

yang te r la lu teo ritis

dan kurang flek--

sib e l; d. kurang memuaskan di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari; 4- Agak buruk, karena s a c kurang membaca j b o dasarnya kurang dari fa k u lta s ; c. kurang mampu di dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari d« h asil- hasil test, kurang memuaskan» 5» Buruk s e k a li, oleh sebab : a. pengajaran di fakultas yang terlalu teo ritis dan kurang luwes; b . kurang i n i s i a t i f untuk memperdalami apa yang pernah d ip e la ja r i o Tabel

7

B. 11 o Menurut pendapat B apak/Ibu/S d r * , bagaimanakah pengetahuan bahasa In d o ­ n e s ia para sarjana hukum yang bekerja di bidang kegiatan B a p a k /l b u /S d r . ?

18

Jawaban ( I'T = 100 )

Total $

a. B aik sekali

4

b . B aik

52

c . B ia s a

21

d. Agak buruk

14

e . Buruk sekali

0

f.

3

Tidak tahu

6

G- Tidak menjawab

Keterangan tersebut di atas, didukung oleh alasan-alasan sebagai berikut 1 . B aik s e k a li,

karena kenyataan di dalam praktek sehari-hari

c

memang demi­

k ia n . 2 . B a ik ,

sebab s

a. Kenyataan di dalam praktek sehari-hari dan karena sudah terbiasa.; b.

sudah sewajarnya, oleh karena diajarkan sejak di S . D « ;

c. merupakan bahasa nasional; d. kebiasaan membaca., tulis-menulis dan praktek bahasa hukum; e.

sebelum menjadi pegawai, d it e lit i kecakapannya berbahasa»

3» Bia.sa,, oleh karena s a.

dari praktek sehari-hari hasilnya kurang memuaskan;

b.

dasarnya kurang kuat;

c. kurang membaca; d« jarang s e k a li,

bahwa seorang sarjana menguasai materi ilmu dan bahasa

pada saat yang bersamaan; e . kebanyakan sudah menganggap dirinya sudah cakap

berbahasa

In d o n e sia,

sehingga tidak ada usaha untuk memperdalaminya. 4* Agak buruk, oleh karena : a. kenyataan sehari-hari, misalnya, membuat konsep surat yang tata, bahasa­ nya simpang siu r; b o dasarnya kurang kuat; c. menganggap enteng kepentingan berbahasa Indonesia yang b a ik . Tabel

8

B o13 . Menurut pendapat B a p a k /Ib u /S d r ., bagaimanakah pengetahuan bahasa In g g r is para, sarjana hukum yang bekerja di bidang kegiatan Bapak/lbu/Sdr-

?

19

Jav.’aban ( H = 100 )

Total. ?. O

e,. B aik sekali b . B a ik c. B ia s a

^

cl. Agak buruk

37

e . Buruk sek ali

^

f . Tidak tahu

^

g. Tidak menjawab

^

Alasan dari pada keterangan tersebut di atas? adalah sebagai berikut 1

. B aik sekali? karena ada yang lulusan luar n e geri,

dan lingkung

jaan yang mengharuskannya« 2 . B a ik ,

sebab s

a. praktek atau pekerjaan sehari-hari mengharuskannya, b . mengikuti kursus bahasa In ggeris. 3

o B ia s a ,

oleh sebab s

a. menguasai secara p a s if; b o kurang mempergunakan bahasa Inggeris dalam p e k e r ja - sehar" c- sistim pendidikan bahasa, kurang infcensif 5 d. kurang membaca, buku--buku beroaha.sa Inggeris, e o kurang latihan,, setelah menjadi sarjana«

4 . Agak buruk, karena i a» jarang dipergunakan di dalam praktek; b . kenyataannya 5 c.

dalam praktek

di

seh a ri- h a ri

Izurang m^ngua

dasarnya kurang k u a t 5

d« kurang usaha dan kurang membaca.j e . kurang te r la tih . 5« Buruk s e k a li,

sebab s

'U tidak mampu berkomunika,si dalam bahasa Inggeris., 2* t e r la lu banyaknya buku--buku terjemahan; 3« nyata dari hasil- hasil test. Tabel B

. 1 5 . Menurut pendapat da para

sarjan a

B a p a k /l b u /S d r . ,

9

bagaimanakah

hukum yang bekerja

di

pengetahuan

bidang kegiatan

bahasa B elan

B a p a k /r b u /S a r .

Total fo

Jawaban ( IT = 100 )

6

a. B a ik sekali

c. B ia s a

10 12

d o Agak buruk

21

e. Buruk sekali

37

b . B aik

f . Tidak tahu

1

g. Tidak menjawab

1

Alasan-alasan yang diajukan?

adalah sebagai berikut s

1 . B a ik sekali j karena s merupakan angkatan lama yang mendapat pendidikan Belanda« 2 . B a ik , oleh sebab : a . merupakan angkatan yang mendapat pendidikan Belanda; b , terpaksa oleh keadaan pekerjaan dan karena banyak membaca. 3« Biasa,, sebab ; a. hanya mengua.sai secara p a s if; b . hanya di dalam percakapan sehari-hari; c.

ada yang dapa.t dan ada yang tidak dapat;

d» mengikuti kursus bahasa Belanda. 4« Agak buruk, oleh karena i a.

jarang dipergunakan di dalam praktek;

b o pendid__kan bahasa Belanda yang kurang in te n s if; c o kurikulum tidak mengharuskannya; d» bagian terbesar belum mempelajarinya« 5« Buruk s e k a li,

sebab ?

a. tidak pernah diajarkan, dan belum pernah mempelajarinya; b.

tidak pernah mempergunakannya;

c» hanya dipergunakan di dalam artian yang terbatas se k ali; d» kurang berminat untuk mempela,jari bahasa Belanda; e . kurikulum bahasa di Falcultas kurang in te n s if; f o kenyataan di dalam praktek; g. tidak pernah mendapat latihan«

21

Tabel

10

B o1 7 . Menurut pendapat B a p a k /lb u /S d r ., "bagaimanakah pengetahuan "bahasa asing l a in n y a dari para sarjana hukum yang "bekerja di "bidang kegiatan Bapak/ Ibu/Sdr>

?

Jawaban ( H = 100 ) a.

Total

B aik se k a li

"bo B aik

0 '

c.

B ia s a

d„

Agak "buruk:

3 9 13

e & Buruk

se k a li

30

f .

Tidak

tahu

27

g.

Tidak

menjawab

18

A p a b ila p rofil- p ro fil data tersebut di atas diolah kembali, maka ternya­ ta bahwa pengetahuan umum dan pengetahuan bahasa Indonesia

para sarjana hu­

kum adalah rata-rata baik dan biasa (pengetahuan umum baik; 43$> biasa s 32$ , sedangkan bahasa Indonesia baik : 5

2

bi asa s 21$) = Akan tetapi pengetahuan

tentang bahasa In g g e r is , Belanda dan terutama

bahasa-bahasa asing lainnya?

adalah rata-rata bia s a dan agak buruk. Walaupun tidak diadakan penelitian langsung dan ketram pilan sarjana-sarjana hukum,

terhadap taraf ilmu pengetahuan

akan tetapi ternyata bahwa masih d i ­

perlukan pembinaan di bidang ilmu pengetahuan

maupun ketrampilan»

Hal it u

nyata dari daua pada tabel berikut : Tabel Bo19o Perlukah sarjana hukum yang bekerja

11 di bidang kegiatan Bapak/Iba/Sdr»

d ib in a le b ih lanjut ? Jawaban ( N = 100 ) a.

Total $

y a : 1 . d i bidang ilmu pengetahuan

11

2 c di bidang ketrampilan

15

5 - di bidang moral etik

2

I

HUfC .............. .

4 ’ 1 dan 2

40

5 o 1 dan 3

^

6 » 2 dan 3

4

7.

1 , 2 dan 3

19

22

'b. Tidak

^

c . Tid ak

tahu

4

d. Tid ak

menjawab

1

Data tersebut diatas memperkuat assumsi bahwa nasih ada kekurangan dalam pe­ ngetahuan bahasa asing dan ketrampilan»

Kiranya? assumsi tersebat perlu

tambahkan dengan fa k t a kurangnya kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan (hu­ kum ). Hal in i diperkuat lagi, dengan cara-cara yang dikemukakan oleh para re s­ ponden,

sebagai berikut s Tabel___¿2

C . 2 0 . Bagaimana cara pembinaan yang e ffis ie n menurut B ap ak /lb u /S d r » ? Jawaban ( N = 100 )

To tal-

a» Penataran setelah mereka lulus sarjana hukum, penataran mana diselenggarakan oleh instansinya, masing-masing b o Di fa ku ltas masing-masing;

di mana kwalita

37

pendidikan

disesu aikan dengan kebutuhan masyarakat c . Laan-lain

28 27

A p a b ila pendidikan hukum dikaitkan dengan pembidangan dan bantus e r ta manfaatnya bagi professi hutom,

moka ada sebagian di antara responden

yang menganggap pembidang tersebut bermanfaat; oleh karena ° a.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

b . mempermudah pelaksanaan bantuan hulzum, c . mempercepat penyelesaian masalah, d. berguna untuk mengembangkan kesadaran hukum, e . mencegah a,danya sengketa, f o menjurus ke bidang sp e s ia lis a s i, g . sesuai dengan professi hukum« Alasan untuk menolaknya,

adalah sebagai berikat s

a o hukum merupakan suatu kebulatan yang tidak dapat dipisah pisah, b o bantuan hukum d apa,t ditempuh dengan semua, jalan, c.

t e r la lu sempit,

d. pembidangan tidak dapat dikaitkan dengan konsep bantuan hukum« Bentuk atau wujud dari pada manfaatnya adalan... sebagai berikut

23

1 . dapat mengikuti perkembangan masyarakat, 2 o memperluas dan. membantu pembinaan professi hukum, 3 o memperlancar tugas professi hukum, 4 « membantu memberikan pengertian dan kesadaran hukun kepada masyarakat, 5 • mencegah t e r ja d in y a sengketa,

6 . m enghasilkan sarjana-sarjana hukum yang berspesialisasi, 7 • untuk pembinaan professi hukum, 8 . untuk mengetahui kode etik, 9°

agar peranan hukum menjadi jelas. P r o fil yang diperoleh dari data responden

mengenai bidang kegiatan hu­

kum, adalah sebagai berikut c Tabel

13

C . 2 3 . Menurut B a p a k /l b u /S d r ., bidang kegiatan hukun manakah yang dapat digo­ longkan ke dalam k la s ifik a s i tersebut ? Jawaban ( IT = 100 ) a.bidang p enyelesaian masalah

hukum

secara formil

hukumsecara i n f o m i l

Total $

2 8

b.

bidang p enyelesaian masalah

c.

bidang pencegahan sengketa

5

d.

bidang penterapan hukum di luar sengketa

3

eo

a

+ b

f .

a

+ c

go

a

1- d

h.

b

+ c

i.

b

+ d

jo

c

+ d

k . bid an g pembinaan

1 . bidang perencanaan m» bid an g pelaksanaan n. k + 1 + m oo k + m

3

po 1 + m

1

q«

bid an g

Hukum Perdata

4

r.

bid an g

hukum acara perdata dan acara pidana

3

24

s.

bid an g kepengacaraan

2

t.

ilm u pengetahuan dan ketrampilan

1

u,

la in - la in

6 50

v o t id a k mengerti pertanyaannya

Apabila, data di atas dianalisa., maka sukar untuk memperoleh kesimpulan yang mantap, oleh karena kebanyakan responden tidak menjawab. sebabkan b a ik karena pertanyaannya tidak mudah

Hal in i dapat d i ­

untuk dimengerti dan inter-

v ie w e r tid a k b e rh a sil untuk memperjelasnya. Dengan demikian, perlu diadakan penelaahan te r se n d iri terhadap masalah-masalah tersebut di atas, karena k a ­ ita nn y a tid a k b e g itu jelas dengan topik penelitian. Tentang pelaksanaan sinkronisasi pendidikan hukum dengan pasaran k e rja , dip ero leh da ta sebagai berikut t Tabel

14

D . 2 4 . Bagaimanakah menurut Bapak/lbu/Sdr. s sinkronisasi pendidikan hukum de­ ngan pasaran k e r ja akan dilaksanakan ? Jawab ( I'I = 100 )

Total %

a . m elalui pengikut sertaan lembaga-lembaga pendidikan hukum d i dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang d il a ­ kukan oleh Ik ata n Professi Hukum

18

b . m elalui pembentukan wadah berupa ikatan kesarjanaan yang tid a k terbatas pada satu professi

4

c . m elalui pertemuan-pertemuan berkala antara unsur-unsur pendidikan hukum ikatan professi, lembaga depar­

56

temental dan non departemental d. membentuk ikatan kesarjanaan

satu sub disiplim hu­

kum tanpa terbatas pada satu professi

6 16

e o Lain- lain

D ata di atas menunjukkan adanya kecenderungan, bahwa yang perlu adalah ada­ nya. komunikasi yang teratur langan p r a k t is i.

antara unsur-unsur pendidikan hukum dengan k a ­

Cara-cara melakukan sinkronisasi tersebut, tanpa mempenga

ruhi kurikulum pendidikan hukum, adalah sebagai berikut s

25

Tabel

15

D o25 * Menurut pendapat B apak;/ Ibu/Saudara, dapatkah dilalaikan sinkronisasi pen­ d id ik a n hukum dengan pasaran kerja , dengan cara-cara yang tidak mempe­ ngaruhi kurileulun ? Jawab ( N = 100 )

Total jo

ao

Dapat

42

b.

T id ak dapat

19

c.

T id ak tahu

11

d.

Tid ak menjawab

28

Pada umumnya,

cara-cara yang dapat ditempuh mempunyai kecenderungan-kecende­

rungan sebagai beriku t s

1 . Dengan memberikan kuliah-kuliah tambahan dari fihak lu ar, y a itu dengan me­ ngundang penceramah--penceramah dari luar,

2 o M ela lu i pertemuan-pertemuan berkala

antara unsur-unsur pendidikan hukum,

ik a tan p r o fe s s i, lembaga departemental serta non departemental. 3 . Dengan adanya penataran atau on the job training ataupun lokakarya*

sesu­

dah lu lu s sebagai sarjana hukum.

4 . Dengan mengadakan sp es ia lis as i yang lebih mendalam di fa ku ltas. 5 . Dengan memperbanyak praktek hulcum serta praktek k e r ja bagi mahasiswa.

6 . Dengan memberikan latihan-latihan ketrampilan pada tingkat terakhir. 7 . Dengan mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi di luar fa ku ltas, mi­ salnya in ,

dengan Departemen-departemen

ataupun Universitas-universitas l a ­

b a ik di dalam maupun di luar negeri.

Y an g mengemukakan tidak dapat menyatakan, bahwa sebab-sebabnya adalah :

1 . Karena kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat maupun perIcembanganny a .

2 . Karena kurikulum tidak banyak mencakup hal-hal yang praktis. 3» Karena, kurikulum tunduk pada tawaran k erja . 4« Karena pendidikan hukum, pasaran kerja, dan kurikulum saling berkaitan. A p a b ila data tersebut di atas ditelaah kembali, maka tampak bahwa kedua macam jawaban yang dikemukakan, mempunyai argumentasi yang sana kuatnya. Ma­ salahnya di s in i adalah, bahwa ada unsur-unsur dari kurikulum yang tidak da­ pat b e g itu s a ja dirubah, oleh karena menyangkut syarat-syarat dasar dari pen­

26 d id ik an dalam bid an g ilmu pengetahuan tertentu. Unsur-unsur manakah yang ter­ masuk daya cakupnya, masih memerlukan penelitian yang mendalam, paling tidak suatu usaha p en e litia n kepustakaan. Untuk sementara waktus mungkin jalan yang sebaiknya ditempuh adalah dengan memilih salah satu cara sebagaimana dikemukakan oleh para responden yang melihat adanya kemungkinan melakukan sinkroni­ s a s i dengan cara tidak mempengaruhi kurikulum. Sebagai penyebab utama daripada terbatasnya daya serap terhadap sarjana hukum,

adalah terbatasnya lapangan kerja sedangkan lulusan Fakultas Hukum ter­

l a l u banyak ( 32 $ ) . S e la in itu juga disebutkan sebagai alasan, karena lulusan Fakultas Hukum masih, diragukan kwalitasnya, sebab kurang pengetahuan, kurang menguasai bahasa, dan bekalnya masih sangat kurang (2 0 $ ).

Ada juga disebut­

kan sebagai a lasan , karena strategi pembangunan sekaranglebih d it it ik berat­ kan pada bid an g l a i n

(misalnya, ekonomi dan p ertanian ).

Dari data tersebut

n y atalah , bahwa menurut para responden sebabnya bukan hanya terletak pada pen­ d id ik a n hukum s a ja ,

akan tetapi juga dapat dikembalikan

pada l i n d u n g a n so­

s ia l yang akan menerima para sarjana hukum tersebut. Antara kedua faktor ter­ sebut terdapat hubungan timbal balik yang harus dicarikan ke serasi anny a. Atas dasar hal-hal tersebut di atas,

maka para responden

bahwa pembentukan suatu bursa kerja diperlukan

cenderung berpendapat,

sebagai suatu badan yang me­

nyalurkan tenaga k e r ja para sarjana hukum. Badan semacam in i diperlukan demi e fe k t iv it a s dan e f is ie n s i penggunaan tenaga kerja untuk posisi-posisi terten­ tu di dalam masyarakat, yang memang memerlukan keahlian di bidang hukum. Hal it u didukung . leh saran-saran dari para responden, yang terutama memperlihat­ kan kecenderungan-kecenderungan, agar kurikulum pendidikan hukum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan perkataan la in , harus ada keserasian an­ tara teori dengan praktek di bidang hukum.

27 V.

I IC I-I T I S A R

a.

Adanya pengangguran sarjana-sarjana (termasuk sarjana Hukum) ditandai de­ ngan keadaan d i mana "banyak sarjana telah lama menunggu akan adanya suatu kesempatan k e r ja , yang sesuai

dengan latar belakang

pendidikan mereka.

Keadaan tersebut dapat dikembalikan pada, faktor-faktor sebagai berikut s

1 . P en d id ik a n yang kurang memadai ,

sehingga kurang memenuhi persyaratan

te r te n tu yang ditentukan,

2 . Kurangnya pengetahuan umum

dan

kurangnya

ketrampilan

yang d im ilik i,

sehing ga s u l i t untuk dapat secara, langsung terjun untuk bekerja? 3* T id a k adanya atau kurangnya kesempatan kerja yang tersedia. 4 o Daya serap yang terbatas, baik di pusat, misalnya di kota-kota besar, dan le bih - lebih di daerah-daerah yang roda perekonomiannya tidak atau belum berkembang, 5» T id ak adanya atau belum adanya pasaran/bursa kerja yang je la s , meski­ pun telah ada instansi pemerintah yang bertindak selalai bursa kerja. b.

Untuk menanggulangi keadaan tersebut, perlu diadakan penelitian untuk mem­ peroleh d a ta, bagi pembentukan suatu bursa, kerja yang mantap.

c.

P e n e l it ia n tersebut bertujuan untuk :

1 • Memperoleh suatu gambaran mengenai pasaran kerja yang ada di masyara­ k a t , yang dapat menggunakan tenaga lulusan Fakultas Hukum Universitas In d o n e s ia ,

2 . Mengetahui h ingga sejauh manakah pengetahuan ilmu, kemampuan serta k e ­ tram pilan yang dim iliki oleh para sarjana hukum, 3

• Mengetahui kekurangan-kekurangan serta hambatan-hambatan yang

dirasa­

kan mengenai kurikulum serta sistim pendid.ikan yang berlaku, yang be­ lum menunjang pada keluaran yang telah bekerja, di dalam bidang peker­ jaan hukum maupun non-hukum, 4« Memperoleh gambaran tentang harapan-harapan dari

dan

keinginan-keinginan

"p o ten tia l employers” mengenai tenaga lulusan Fakultas Hukum Uni­

v e rs ita s Indo nesia yang akan terjun ke dalam pasaran kerja» 5» Mengusahakan adanya ja,

agar pembentukan

n y ata .

sinkronisasi kurikulum hukum dengan pasaran k e r ­ pusat penempatan kerja

mempunyai faedah

yang

28

d» Assumsi-assunsi yang dibuktikan di dalam penelitian? adalah . 1 . P en d id ik a n

(dalam arti lu as)

yang tidak atau kurang i jmadai,

hingga

tidalc ada atau kurang memenuhi persyaratan yang diminta,

2 . Kurangnya pengetahuan umum serta pengetahuan bahasa asing dan kurang nya ketram pilan yang d im ilik i,

hingga sukar untuk dap^t langsung

k e r ja ,

3 o T id ak atau kurangnya tersedia kesempatan k e r ja s 4 » Daya serap yang terbatas» baik di pusat, yaitu di kota kota besar, le b ih - le b ih la g i di daerah yang roda perekonomiannya belum berkembang, 5 . T id a k atau belum adanya pasaran/ bursa kerja yang jelas, meskipun te la h ada in s t a n s i pemerintah yang bertindak selaku bursa keroa. e . Hipotesa- hipotesa yang dipergunakan? adalah .

1 . P e n d id ik a n kesarjanaan di bidang hukum dapao menghasilkan sarj kum yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan,

2 . P e n d id ik a n kesarjanaan di bidang hukum menghasilkan sarjana hukum yang daioat m engisi lapangan k e r ja yang ada dalam masyarakat, 3- Lapangan k e r j a H m s u s di hidang hutan di dalam masyarakat,

m em erlukan

sarjana-sarjana, h a s il lembaga pendidikan hukum» f.

S e ca ra t e o r i t i s , maka kegunaan penelioian adalah

1 . adanya da ta mengenai sinkronisasi kurikulum hutom dengan pasaran ker2 . h a s il n y a dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian e k s p la n a t o n s, 3 - dapat dip ak a i h asiln y a bagi perumusan tujuan pendidikan hutam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Secara praktis kegunaannya? adalah antara la in

1 . ik u t membantu mengatasi masalah tenaga kerja sebagaimanatelah d n t i f i s i r d i dalam Repelita I I bab 17? 2.

sebagai pelaksanaan keputusan seminar Pembinaan Professi Hukum.

go Masalah-masalah yang d it e lit i adalah . 1 . S in k ro n is a si antara kurikulum pendidikan hukum

dengan syarat - syara

d a ri potential employers^

2 o ICwalitas pengetahuan umum dan pengetahuan bahasa. 3 o K u a lita s ketrampilan sarjana hukum. 4* Kesempatan-kesempatan k er ja yang tersedia.

29

5 • Daya serap da ri potential employers.

6 . Fungsi b u rsa k e r ja yang telah ada. h . P e n e l it ia n merupakan suatu penelitian yang bersifat eksploratoris, dengan mempergunakan wawancara dan lcwestioner sebagai instrumen penelitian» Res­ ponden berjum lah 100 orang atas dasar purposive sampling,

dan responden

b e rasa l da ri lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan Perguruan Tinggi (ha­ nya Fakultas Hukum) . i o Kebanyakan responden ( 75 fo) menyetujui pembidangan professi hukum bidang- bidang pembinaan, perancangan dan pelaksanaan.

atas-

Yang tidak menye­

t u ju i menyebutkan sebagai alasan, sejarah professi itu dan kaitannya de­ ngan adanya s p e s ia lis a s i yang semakin ketat. j.

Sebanyak 5 4 ^ dari responden menyetujui kurikulum minimal yang telah ter­ cantum d i dalam S . K . Menetri P dan K No. 0 1 98 /U /1 9 72 , dengan catatan, bdiwa ada komentar-komentar bahwa kurikulum tersebut belum lengkap.

k o L a r i keterangan para responden ternyata,

bahwa masih ada

kecenderungan

untuk mempekerjakan sarjana hukum lulusan Fakultas Hukum N egeri. Walaupun pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan belum memadai,

nam un

ternya­

t a bahwa kebutuhan akan sarjana hukum r e la tif cukup besar.

1 . Pengetahuan umum dan pengetahuan bahasa Indonesia para sar janahukum ada­ la h rata- rata b a i k 5 akan tetapi penguasaan bahasa asing adalah rata-rata buruk o Di samping it u , masih juga diperlukan pembinaan di bidang ilmu pe­ ngetahuan maupun ketrampilan» m. P enyesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat (termasuk kebutuhan t e n t ia l em ployers")

9

merupakan saran dari para responden, yang

"p o -

rata- rata

mendukung diadakannya bursa kerja sebagai lembaga penyaluran tenaga ker­ j a s a r ja n a hukum.

30

V I . K E S I M P U L A II A.

M asalah penempatan tenaga k e r ja sarjana Irukum khususnya, pada dewasa in i merupakan salah satu masalah yang dihadapi di dalam proses pembangunan» M asalah terseb ut tid a k hanya menyangkut persoalan mobilitas sosial yang v e r t i k a l saja?

akan tetapi juga merupakan problim mobilitas horizontal

y ang mempengaruhi seluruh struktur sosial masyarakat. B.

Penempatan tenaga k e r ja

sarjana hukum,

k a i t a n da ri unsur-unsur

seperti pendidikan, mentalitas yang

an, C»

merupakan masalah yang mencakup bersangkut­

persyaratan ’'potential employers:' maupun kebutuhan masyarakat.

P e n e l i t i a n in i telah mencakup beberapa data dasar, yang untuk sementara w aktu dapat dip akai untuk mengadakan evaluasi kembali terhadap is i mau­ pun k o n str u k si pendidikan hukum» Namun demikian, hasil-hasil penelitian y ang l e b i h mend.alam la g i

(in-depth study),

oleh karena masih perlu d i­

adakan peneropongan yang mendalam terhadap sikap dari "potential employe r s " maupun dari responden yang dapat mewakili masyarakat umum. D.

Y an g sementara dapat dilakukan» te la h ada,

dan sebanyak

adalah melengkapi kurikulum hukum yang

mungkin memberikan penerangan tentang studi hu­

kum kepada p o ten tia l employers. E.

H a s il- h a s il p e n e lit ia n i n i , sar,

barulah dapat memberikan beberapa data da­

unti;..: merencanakan pembentukan suatu lembaga penempatan kerja .

31

DAFTAR KE PUSTAICAAIT D e n z in ,

Norman.K ,

The Research A ct. Chicago: Al dine Publ i shii.j Company, 1970*

H ir s c h ,

T r a v is and S e l v in , Hanan.C. Principles of Survey Analysis. New York : The Free Press,

1973«

H e ly G . Tan. M asalah Perencanaan P en elitian . Koentjaraningrat ( red ) . Metodo lo gi P e n e litia n Masyarakat, Jakarta s LI P I, M iller,

D e l b e r t . c . Handbook of Research Design and Social Measurement. York

M oser,

1973°

C.A.

% David McKay Company, I nc*,

New

1968.

and K a lt o n , G. Survey Methods in Social Investigation.

London:

Hienemann Educational Books Limited, 1972. R e p e l it a I I

bab 17 dan bab 2 7 .

S c h o f i e l d , M ic h a e l.

S o cial Research.

Heinemann Educational Books

Limited

1969»

A

32 UNIVERSITAS i m d o m e s i a FAKULTAS HUKUM J A K A R T A

LAMPIRAN

daftar

1•

h a m a

r

e

S P O

u D E

( ’b i l a "berkeberatan p e r lu d i i s i ) 23-

J E N I S U

M

U

P5RTANYA ATT

IJ

tidak

K E L A Ii I H R

a< b.

) )

laki- laki wanita

a. b.

) ) ) )

2 O - 3 0 tahun 31 - 40 tahun 4 1 - 5 0 tahun 50 tahun ke atas<

) )

Kawin Tidak kawin Janda Duda

Co 4 •

s

t

a

t

u

d.

(

a. b,

( (

s

C, 5 •

do

p E N D x D J K A H

a, b» Co

d. P E K E E J A A H

)

S oLoAn

) ) )

Akademi Perguruan Tinggi Lain-lain .. ..

( ) Dank ................

•' a °

b»

C )

c

( ) Yayasan

3-°

( ) Lembaga( s wa s ta )

Perusahaan

e• (

)

Departemen

■f* (

)

Lembaga (non-departemen)

S'

)

Hakim

h. (

)

Jaksa

-*-• (

)

Polisi

0«

(

)

DoP.R*

C

)

Dosen

3

(

( )

Lain-lain

i

33

UNIVERSITAS INDO MuSIA FAKULTAS HUKUM J A IC A R T A S® W

SIMKROMISASI KURUCULTM H I K ® EBIJGAIT

KERJA

DALAII RANGKA PEMBBi-ITUKAN PUSAT H21MPATAN KERJA

Q,UEST 10NNAIRfi

A 1 . Sebagaimana diketahui mi • Jan u ari 1976 telah d i l a n p ^ mr V ^ " 1^

p e ^ m u h a ^ bS E m _ "

19 Januari

sampai dengan 21

pendldlkan hukum, penelitian,

pengembangan dan

giatan hukum P a d ^ u i k r o r ^ S S a i r i 11^ 11'? ™ ’ ?erenoanaan hukuE’ ^ e_

0 ~ Badan Pem

tah.

b itr a g e , b a n t u S ^ u l r ^ ^ e ^ i S c i n ? ^ Saea’ kepolisian’ notariat, arBagaimcna sikap 3 a Pak/lbu/Saudara te“ntang pembidT O . ° f' °* 3

\ \ S >

J ) ) )

s e tu ju s e tu ju n e tra l Icurang

' } \

\ setuju S tahu ) t id a k menjawab.

tersebut ?

sekali

setuju

A 2 . Mengapa demikian ? (probe)

r i P dan K i".Jq[ ^ ^b / 'U / i $'J o ' 'cur^ cu^ur:i Fakultas Hukum menurut SK. Mente-

Bagaimanakah sikap

a b c d e r

&

(,

v

\

setuju sekali setuju netral kurang setuju c tidak setuju ) tidak tahu ) tidalc menjawab.

34

A 4* Mengapa demikian ?

(probe)

A 5» Dari pemoidangan tersebut di atas (A 1 ) termasuk bidang manakan k egiat­ an atau jabatan 13a p a k /Ib u /S a u d a r a ? a b c d e f S h i

( ( ( \ ( ( ( ( ( (

) ) ) \ ; ) ) ) ) )

bidang pembinaan bid an g perencanaan bid an g pelaksanaan a dan b b dan c a dan c tidak tahu t i dai: menjawab

A 6 c Berapakah jumlah s a rjan a hukum Ib u /S a u d a r a ? a ( ) 'i -5 orang b ( ) 6 -• 10 orang c ( ) 1 1 - 1 5 orang d ( ) 1 6 - 2 0 orang e ( ) le b ih dari 20 orang f ( ) tid a k ada. (tid ak p erlu d i i s i , apabila no.

yang bekerja di bidang kegiatan Bapak/

6 dijawab tidak ada)

A 7 • Bagaimanakah cara Bapak/lbu/Saudaramenpekerj akan sarjanahukun di ling­ kungan kegiatan Bapak/lbu/Saudara ? a

(

)

Dengan menetapkan syarat-syarat

umum, y a it u

s

2 o ............................ .......................................................... 3 • ...................................................................................... b

(

)

Dengan menetapkan syarat-syarat khusus, yatu s

1 2. 3° c

(

)

......................................................................................

a dan b, y a itu s a .1

...................................................................................................................

a .2

....................................................................................

a- 3

...................................................................................................................

b . 1 ................................................................................... b .2 b--3 ....................................................................................

35

d

(

) la in - lain ...................................................................................(jelaskan)

A 8 « Dari lingkungan manakah sarjana hukum tadi diambil ? a b c d e f

( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) )

Fakultas Hukum Negeri Pembina Fakultas Hukum Negeri non-pembina Fakultas Hukum Swasta yang dipersamakan Fakultas Hukum Swasta yang diakui Fakultas Hukum Swasta yang terdaftar lain - lain ..................................................................................................... ........ (jelas

B 9« Iienurut pendapat B ap ak/lbu/Sa ud ara ; bagaimanakah pengetahuan umum para sarjana hukum yang bekerja di bidang kegiatan B apak/ Ibu/Saudara ? a b c d e f g

( ( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) ) )

baik sekali baik biasa agak buruk buruk sekali tidak tahu tidak menjawab.

B 1 0 u Mengapa demikian ?

(probe)

B11 . Menurut pendapat B ap ak/lbu/Saud ara 5 bagaimanakah pengetahuan bahasa I n ­ donesia para sarjana hukum yang bekerja di bidang kegiatan Bapak/IbW Saudara ? a b c d e f g

( i ( ( ( ( (

) ) ) ) ) ) )

baik sekali baik biasa agak buruk buruk sekali tidak tahu tidak menjawab o

B 1 2 . Mengapa demikian ?

(probe)

B13» Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah pengetahuan bahasa.Ingf r i s para sarjana hukum yang bekerja di bidang kegiatan Bapak/lbu/Saudara ? a

(

)

t c ^ e f S

( ( ( C ( (

) ) ) ) ) )

baik sekali baik biasa agak buruk buruk sekali tidak tahu tidak menjawab 0

36

B14- Mengapa demikian ? (probe)

B15. Menurut pendapat B apak/Ibu/Saudara? 'bagaimanakah pengetahuan bahasa Be­ la n d a para sarjana hukum yang bekerja dibidang kegiatan dara ? a b c d e f g

( ( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) ) )

Bapak/lbu/Sau-

baik sekali baik b ia s a agak buruk buruk sekali tidak tahu tidak menjawab.

B 1 6. Mengapa demikian ? (probe)

B17<> Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara? bagaimanakah

p e n g e t a h u a n bahasa as in g la in ny a dari para sarjana hukum yang bekerja dibidang kegiatan Ba­ p a k /Ib u /S auadara ?

a b c d e f g

( ( ( ( f ( (

J V ) ) ) ) )

baik sekali baik biasa agak buruk buruk sekali tidak tahu tidak menjawab.

B18 . Mengapa demikian ? (probe)

B19- Perlukah sarjana hukum yang bekerja dibidang kegiatan dibina lebih lanjut ? a

b c d

(

)

ya s 1

( ) d i bidang ilmu pengetahuan di bidang ketrampilan di bidang moral etik 1 dan 2 1 dan 3 2 dan 3«

B a p a k /l b iy

Saudara

37

C20. Bagaimanakah cara pembinaan yang e f f is ie n menurut Bapak/lbu/Saudara (hanya d i i s i 'bila pertanyaan n o .11 dijawab ya) ■

?

a

(

) penataran setelah nereka lulus sarjana hutan, penataran mana d i­ selenggarakan oleh in stansinya masing-masing.

h

(

) di fakultas masing-masing, dimana kwalita pendidikan disesuai­ kan dengan kebutuhan masyarakat.

c

(

) la in - lain .......................................................................................................

C21 • D ari sudut dinamikanya, maka kegiatan-kegiatan dihidang dapat dibagi ke dalam s a. bo c. d.

bidang bidang bidang bidang

profesi

hukum

penyelesaian masalah hukum secara formil (didalam pengadilan) penyelesaian mas alah hukum secara informil (di luar pengadilai; penengahan sengketa ( prevensi ) penterapan hukum diluar sengketa.

Menurut pendapat B apak/Ibu/Saudara, adakah manfaat pembidangan tadi da­ lam hubungannya dengan bantuan hukum ? Catatan s Bantuan hukum dalam arti yang netral dan luas dapat dianggap sebagai in t i persoalan sinkronisasi pendidikan hukum dengan pasaran kerja»

( bantuan hukum s - membuat peraturan-peraturan - menegakkan hukum - melaksanakan hukum - bantuan hukum ( legal-ard ) ° a

( )

y a , karena .....................................................................................( Prol3e )

b c d

( ) ( ) ( )

tid a k , karena ............................................................................... ( Pro^ e ) tidak tahu tidak menjawab.

C2 2 . Bagaimana manfaatnya bagi pembinaan profesi hukum ? .......... ( C23« Menurut Bapak/lbu/Saudara, bidang pokok kegiatan hukum pat digolongkan kedalam k la s ifik a s i tersebut ( C21 ) .

m anakah

........( D24» Bagaimanakah, menurut Bapak/lbu/Saudara, sinkronisasi dengan pasaran k e r ja hukum, akan dapat dilaksanakan ?

a

(

)

probe )

yang da probe )

pendidikan hukum

melalui pengikut sertaan lembaga-lembaga pendidikan hukum <^da^ lam pertemuan-pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh Ikatan ofe s i Hukum.

b

(

)

m elalui pembentukan wadah berupa ikatan k e s a r j a n a a n yang tidak terbatas pada satu p ro fesi, (misal s Mahindo dan P e r s a h i).

c.

(

) m elalui pertemuan-pertemuan"berkalaantara unsur-unsur pendi­ dikan hukum, ikatan p ro fe s i, lembaga departemental dan non-departem ental.

d.

(

) membentuk ikatan kesarjanaan satu subd is ip lin hukum tanpa ter­ batas pada satu p r o fe s i, (misal % ikatan ahli perdata s dan l a ­ in- lain) o

D25 o Menurut pendapat B a p a k /Ib u /S a u d a r a , dapatkah dilakukan sinkronisasi pendiican hulcuin dengan pasaran kerja? dengan cara-cara yang tidak mempe­ ngaruhi kurikulum ? a

C

)

dapat, y a it u dengan cara ........................................................................

"b

(

) tidak dapat, karena .......................

c

(

) tidak tahu

d

(

) tidak menjawab.

..........................

F2 6 . Menurut pendapat B apak/ Ib u /S audar a, apakah sebab utama dari terbatasnya daya serap terhadap para sarjana hukum ? sebab ..........

F27o Apakah perlu dibentuk suatu bursa kerja ? a

(

)

perlu, karena ..........

"b

(

)

tidak perlu, karena

c d

( (

) )

tidak tahu tidak menjawab.

G 2 S ' h S t a f 1?3 “ 311" 8 “ '”

^ aPak/lt>u/Saudara didalan kerangka pembinaan profesi

mh s

A

39

Lampiran I I SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA N O .0 1 9 8 /U /1 9 7 2 tentang Pedoman Mengenai Kurikulum Minimal Fakultas Hukum Negeri Maupun Swasta di Indonesia» MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menimbang

: dst o

Mengingat

dst o

Memperhatikan

dst. M E M U T TJ S IC A N s

Menetapkan

: Pedoman Mengenai Kurikulum Minimal Fakultas Hukum Nege­ r i maupun Swasta di IndonesiaPasal

4

Lama Pendidikan. Lamanya b e la ja r pada Fakultas Hukum adalah ysng terbagi atas s

lima

tahun

(1) satu tahun untuk tingkat persiapan. ( 2 ) dua tahun untuk tingkat Sarjana Muda dengan cian s satu tahun tingkat Sarjana Muda I? dan untuk tingkat Sarjana Muda I I .

satu

perin­ tahun

( 3 ) dua tahun untuk tingkat Sarjana dengan perincian a. satu tahun untuk tingkat Sarjana I j &an b . satu tahun untuk tingkat Sarjana H « Pasal

5

Kurikulum Minimal Tingkat Persiapan dan S a r .iana Muda c (1)

Kurikulum minimal Fakultas Hukum untuk tin^cat Per­ siapan dan Sarjana Muda adalah sebagai berikut s a- T ingkat Persiapan. 1 • Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia 2 o Ilmu Negara 3» Sosiologi 4° Anthropologi Budaya

2 ^ ^ ^ ^ ^

A

40

5. 6= 7o 8,

Pengantar Ilmu Ekonomi Dasar Falsafah Negara Pancasila Pendidikan Agama Pengetahuan B alias a»

18

^ * Tin g k at S arjan a Muda I 1. 2o 3« 4<.

Azas-azas Azas-azas Azas-azas Azas-azas

Hukum Hukum Hukum Hukum

5.

Is l a m o l o g i/L e m b a g a

2 2 2 2

Adat Perdata Pidana Tata Negara Is l a m /A z a s - a z a s

HIslam

6 . Ekonomi Pembangunan ‘I ndonesia 7 • Pendidikan Agama 8 o Pengetahuan Bahasa c.

2 2

2 2

16

Tingkat Sarjan a Muda I I 1o 2o 34« 5. 6. 7. 8o

Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum

Adat I Perdata I Dagang I Pidana I Tata Negara I Tata Pemerintahan Acara Perdata Acara Pidana.

16 Jumlah ;

50

(2) D ilu a r Unit-unit tersebut, dapat disediakan unit-unit tambahan untuk kuliah kerja , kuliah tambahan, paper, survey terminal program dan sebagainya. ( 3 ) Yang dimaksudkan dengan unit-unit ialah jam kuliah da­ lam satu minggu. Pasal

6

K urikulum M inimal Tingkat Sar.iana I ( i ) Tingkat S arjan a I dapat ditempuh melalui dua y a it u s a.

program,

Program Umum yang terdiri dari mata pelajaran s 1. 2o . 4o 5o 6. .

3

7

Hukum Adat I I Hukum Perdata I I Hukum Dagang I I Hukum Isi m Hukum Pidana I I Hukum Tata Negara I I Hukum Antar Hukum/Hukum

P e rse lisih a n «

b o Program S p e s ia lis a s i yang meliputi mata pelajaran 1. Hukum Adat I I 2 o Hukum Perdata I I 3 o Hukum Dagang I I

.

41

4« 5o 6. 7 8= 9«

Hukum Islam Hukum Pidana H Hukum Antar Tata Hukum/Hukum Perselisihan c Hukum Tata ilegara I I Hukum Perdata Internasional Hukum Internasional Publik 1 0 Hukum O rganisasi Internasional 1 1 . Krim inologi 1 2 c K rim in a lis tik 1 3 “ Hukum A graria 14» Hukum Pajak 15» Hukum Perhubungan 1 6 . Hukum Perang 17» Hukum Laut 18 „ Hukum IJdara 19' Perbandingan Antar Hukum Tata Negara (Comparative Constitution Law) 20c Ilmu Hukum Kedokteran 2 1 . Hukum Angkasa ( Space Law ) 2 2 , Mata pelajaran la in yang dianggap perlu oleh Fa­ kultas . ( 2 ) Yang mengikuti program s p e sia lisasi diwajibkan mengam­ b i l 7 macam mata pelajaran, empat di antaranya yaitu Hu­ kum Perdata, I I , Hukum Pidana I I , Hukum Tata Hegara II d all Hukum Antar Tata Hukum/Hukum Perselisihan, merupa­ kan mata kuliah yang* sedangkan yang 3 lain ­ nya dapat d ip ilih dari mata kuliah lainnya £iatas yang sesuai dengan jurusan yang dip ilih . (3) Mata k u liah yang tidak diwajibkan atau tidak dipilih di tingkat Sarjana I dapat ditempuh sebagai mata u m an di tingkat Sarjana II» Pasal

7

Kurikulum Minimum Tingkat Sarjana I I (1 ) Tingkat Sarjana I I (Sarjana Lengkap) meliputi lia h sebagai berikut ;

mata ku­

1. 2. 3• 4-

F ils a fa t Iiukum ; F ils a fa t ITegara Pancasila ; S k r ip s i, sesuai dengan spesialisasi yang dipilih 5 Mata k u liah w ajib/yang sesuai dengan j u r u s a n yang di­ tentukan oleh Fakultas/Ketua Jurusan $ 5 . Mata Kuliah yang d ip ilih disetujui oleh Fakultas.

( 2 ) Untuk jurusan umum mata kuliah (110. 4 ) clan mata kuliah p ilih a n (no,5 ) harus disesuaikan sedemikian rupa sehing ga tetap merupakan keseimbangan mata kuliah. (3) F ils a fa t hukum sudah dapat diberikan mulai tingkat Sar­ jana I tapi baru d iu ji pada tingkat Sarjana I I . Jakarta, 31 Maret 197-6 D is a lin sesuai aslinya oleh s iTTUI.

Lampiran I I I ÍERSONALIA PENELITIAN I.

PEMIMPIN PROYEK/PENELITI UTAMA

lio RESEARCH ASSOCIATES

Padmo Wshjono Girindro Pringgodigdo Ny. D o¥.T . S ú b a lo Pudjiastuti Wardi Ju frina Rizal

III.

SUPERVISOR

I V . TRAINING

Ju frina Rizal Soerjono Soekanto

V . INTERVTE'WERS 1. 2. 3. 4»

Ibrm Haryadi Tien Handayani M ira Rosana Yudho Kuncoro A rief Taruna Zulfian Ine Soenarjo H u d i o n o ‘9 . Endang E s tia ti 10. Wisnu Subroto 11 . Soekotjo 12 . Ine Odang 13 . S u d a r t o 14 . Enny Poemomo 15 . Dyah Wijayawati 16 . Eddy Toet 17 . Thonas Belang 18 . Enny Suminar 19 . Anthony Silitonga 20 . L ily Mulyati VI» PENYUSUN LAPORAN

Soerjono Soekanto