SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertandatangan di bawah ini : Nama
: I Wayan Arta Ariawan
Program Studi : Ilmu Hukum Judul Tesis
: Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Bali
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Denpasar, 6 Oktober 2016 Yang menyatakan,
I Wayan Arta Ariawan
i
UCAPAN TRIMA KASIH
Om Swastyastu, Puja dan puji syukur penulis haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dengan judul ¨PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI BALI¨, disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca SarjanaUniversitas Udayana. Penelitian ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bimbingan dosen-dosen pembimbing. Untuk itu perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih sedalamdalamnya kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Tjok Istri Putra Astiti, SH.,MS. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ni Nyoman Sukerti SH., MH. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu tenaga serta pikiran guna memberikan masukan yang berguna bagi penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. I Ketut Suastika, Sp.PD KEMD, beserta jajaran atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. Ucapan terimakasih ini juga ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program
ii
Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH. beserta jajaran atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH., MH. atas motivasi, fasilitas, bimbingan praproposal yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum, atas kesempatan, motivasi, fasilitas, bimbingan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para Guru Besar serta Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah membagikan ilmunya kepada penulis serta staf administrasi pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana (I Made Mustika SE, Made Dandy Prananjaya, S.Sos, A.A. Istri Agung Yuniana SE, Gusti Ayu Raka Wiratni), atas berbagai dukungan administrasi dan moral yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta, I Ketut Jero dan Ni Made Merti, istri tercinta Hesti Umi
iii
Raharjo, Putra dan putra tersayang Ni Luh Rastra Enggar D.P. dan I Made Dyaksa Wijaya Kusuma Putra, beserta keluarga besar yang telah penuh kesabaran memberikan doa, kasih sayang, semangat dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana angkatan tahun 2012, khususnya rekan-rekan mahasiswa kosentrasi Hukum dan masyarakat yang telah banyak saling memberikan bantuan, dukungan, motivasi dalam masa perkuliahan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini, semoga Tuhan membalas kebaikan hati Bapak/Saudara/I sekalian. Penulis menyadari bahwa materi yang disajikan dalam tesis ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun guna kelengkapan dan
penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, penulis harapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om
Denpasar, Penulis,
iv
6 Oktober 2016
ABSTRAK
Berdasarkan data yang dihimpun Kepolisian Daerah Bali (2014) tampak bahwa banyak sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan secara efektif sehingga timbul pertanyaan: (1) apakah peran Kepolisian dalam penyelesaian sengketa adat di Bali?, (2) mengapa Kepolisian belum maksimal berperan dalam penyelesaian sengketa adat di Bali?, dan (3) bagaimanakah mekanisme yang ideal sehingga kepolisian dapat berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa adat di Bali sesuai dengan konsep kekinian? Pertanyaan itulah yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini. Untuk menjawab permasalahan di atas, bahan yang diperlukan dikumpulkan dengan metode wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Kemudian dikaji dengan menggunakan teori konflik, teori sistem hukum, teori hegemoni, ajaran tentang asas-asas hukum adat yaitu asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan, dan pendapat para ahli. Hasil pengkajian atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Peran Kepolisian dalam rangka penyelesaian sengketa adat adalah melakukan upaya preemtif, preventif, represif, dan terhadap sengketa adat yang masuk ranah perdata, Kepolisian berperan dalam rangka menjaga dan memelihara situasi kamtibmas tetap kondusif. Kepolisian belum berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa adat, disebabkan oleh faktor budaya hukum aparat Kepolisian yang hanya berorientasi pada upaya menciptakan dan memelihara situasi masyarakat tetap kondusif, sedangkan sengketa adatnya sendiri tidak dapat diselesaikan. Mekanisme yang ideal sehingga Kepolisian dapat berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa adat di Bali adalah: 1) mendeteksi dan memahami potensi akar masalah sengketa adat, 2) melaksanakan koordinasi dengan Muspika dan instansi terkait untuk mencari solusi dan langkah-langkah pemecahan permasalahan sengketa adat, 3) memaksimalkan peran Bimmas dan Intelijen, 4) memaksimalkan peran penegakkan hukum, 5) mendorong dan mendampingi pranata adat, pranata sosial, dan instansi/lembaga adat terkait, agar melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa adat, dan 6) memaksimalkan peran tim terpadu penyelesaian sengketa adat.
Kata kunci: peran kepolisian, sengketa adat, mekanisme penyelesaian sengketa.
v
ABSTRACT
Based on the datas from Bali Regional Police (2014) appear that a lot of custom disputes unfinished effectively thus create some question: (1) what is the role of Indenesian police for resolving custom’s dispute in Bali?, (2) why the Indonesian police not maximal yet for shared resolving custom’s dispute in Bali?, and (3) how the ideal mechanism for police to be maximal for solving custom’s dispute in Bali according to the contemporary concept? That is question which is being the problems in this script. For answer the problems above, substance which is need to collect by interview method, documentation study, and observation. Then examined by using conflict theory, law system theory, hegemony theory, doctrine about law costum principle there are intimacy principle, decency, and conformity. The assesement result of the problems above is: The role of Indonesian Police in order to solving the custom dispute is doing preemptive effort, prventive, repressive, and to the dispute that include court of justice, the role of Police is keeping and maintaining Kamtibmas situation stay conducive. Police have not a role yet for solving custom dispute, because law culture factor of the police institution who only oriented with creating effort and maintaining society situation stay condusive, while their costum dispute could not be solving. Ideal mechanism that make Police have a maximal role in order to solving custom dispute in Bali are: 1) detecting and understanding the potency of costum dispute root problem; 2) make a coordination with Muspika and instituation related for searching solution and steps for solving the costum dispute; 3)maximizing the role of Bimmas and Intelligent; 4) maximizing the role of lawenforcement; 5) pushing and assisting custom institution, social institution, and instancy/costum institution related, for making mechanism about solvingcustom dispute; and 6) maximizing the role of integrated team of custom dispute.
Key word : The role of police, custom dispute, and mechanism of custom dispute.
vi
RINGKASAN
Penelitian ini membahas tentang peran Kepolisian dalam penyelesaian sengketa adat di Bali, pembahasannya dalam enam bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: Bab I, Pendahuluan diawali dengan latar belakang pentingnya tesis ini dengan mengungkap fakta-fakta terkait dengan belum maksimalnya institusi Kepolisian berperan dalam penyelesaian sengketa adat di Bali. Berdasarkan data Kasus sengketa adat s/d tahun 2014 di Biro Operasional dan Direktorat Intelkam Polda Bali, bahwa terjadi 32 sengketa adat di desa pakraman di seluruh Bali. Dari 32 kasus sengketa adat ditambah dengan tiga kasus konflik sosial lainnya sehingga berjumlah seluruhnya 35 kasus, hanya lima kasus yang bisa diselesaikan. Kasus-kasus lainya yang belum bisa diselesaikan masih menjadi polemik di masyarakat, bahkan terdapat beberapa kasus sengketa adat yang saat ini sedang berproses peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dibahas tiga rumusan permasalahan, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian. Bab II, Merupakan Bab yang memuat lima hal pokok yaitu, pertama tinjauan tentang sengketa adat di Bali, yang meliputi pengertian sengketa adat, pengertian sengketa, pengertian tentang adat, pengertian tentang sengketa adat, dan data kasus sengketa adat s/d tahun 2014 dari Direktorat Intelkam Polda Bali. Kedua, tinjauan tentang penyebab timbulnya sengketa adat di Bali, Ketiga, tinjauan tentang proses penyelesaian sengketa adat di Bali, Keempat, tinjauan tentang peran kepolisian dalam penyelesaian sengketa adat di Bali, dan Kelima, tinjauan mekanisme kepolisian dalam penyelesaian sengketa adat di Bali sesuai dengan konsep kekinian. Bab III. Bab ini merupakan analisis dari rumusan permasalahan yang pertama yang membahas tentang peran Kepolisian dalam proses penyelesaian sengketa adat di Bali. Analisis berdasarkan atas hasil penelitian di tiga lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan. Dari tiga lokasi penelitian tersebut, selanjutnya dibahas masing-masing dua kasus sengketa adat di lokasi penelitian, dengan kriteria sengketa adat yang berhasil dan yang belum berhasil diselesaikan. Bab IV. Bab ini merupakan analisis dari rumusan permasalahan kedua dari tesis ini yang membahas tentang peran Kepolisian belum maksimal dalam proses penyelesaian sengketa adat di Bali. Analisa terkait dengan belum maksimalnya peran aparat Kepolisian dalam penyelesaian sengketa adat, berdasarkan atas hasil pengumpulan data dari Biro Operasional dan Direktorat Intelkam Polda Bali bahwa, dari keseluruhan kasus sengketa adat s/d tahun 2014 yang berjumlah 32 kasus dan kasus konflik lainnya yang berjumlah tiga kasus, hanya lima kasus yang mampu diselesaikan. Disamping berdasarkan data di atas, vii
hasil penelitian di tiga lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan, dari hasil wawancara dan pengamatan juga ditemukan fakta-fakta terkait dengan belum maksimalnya Kepolisian berperan dalam penyelesaian sengketa adat. Bab V. Bab ini merupakan analisis dari rumusan permasalahan ketiga yang membahas tentang mekanisme ideal sehingga Kepolisian dapat berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa adat di Bali sesuai dengan konsep kekinian. Upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan konsep kekinian dihadapkan pada situasi saat ini bahwa telah terjadi perubahan tatanan sosial sebagai pengaruh globalisasi dan adanya pertentangan kepentingan para pihak yang bersengketa. Dalam rangka merumuskan mekanisme yang ideal bagi Kepolisian agar dapat berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa adat, penulis mengacu pada teori hegemoni Antonio Gramsci, pendapat para sarjana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial. Bab VI. Merupakan Bab terakhir atau penutup dari penulisan ini yang membuat mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dikemukakan adalah berlandaskan pada rumusan masalah yang terdapat pada bagian pendahuluan dan berdasarkan hasil kajian Bab III, Bab IV, dan Bab V. Dalam kesimpulan yang pertama, tentang peran kepolisian dalam penyelesaian sengketa adat. Terkait dengan peran kepolisian dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan hasil kajian di lokasi penelitian, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : faktor sumber daya personil kepolisian sendiri, sarana prasarana pendukung, masyarakat dan kebudayaan. Keempat faktor tersebut di atas, sangat menentukan berhasil tidaknya kepolisian berperan dalam penyelesaian sengketa adat. Kesimpulan yang kedua, tentang peran Kepolisian belum maksimal dalam proses penyelesaian sengketa adat di Bali. Analisa terkait dengan belum maksimalnya peran aparat Kepolisian dalam penyelesaian sengketa adat, berdasarkan atas hasil pengumpulan data dari Biro Operasional dan Direktorat Intelkam Polda Bali dan hasil penelitian di tiga lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan. Berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, ditemukan fakta-fakta terkait dengan belum maksimalnya aparat Kepolisian berperan dalam penyelesaian sengketa adat. Kesimpulan ketiga, terkait dengan rumusan permasalahan ketiga tentang mekanisme ideal sehingga Kepolisian dapat berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa adat di Bali sesuai dengan konsep kekinian. Dalam rangka merumuskan mekanisme yang ideal bagi Kepolisian agar dapat berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa adat sesuai dengan konsep kekinian, penulis mengacu pada asas-asas hukum adat, teori hegemoni Antonio Gramsci, pendapat para sarjana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial. Di dalam organisasi kepolisian sudah terdapat fungsi-fungsi atau bagian-bagian yang berfungsi sebagai perangkat kerja sesuai dengan teori hegemoni Antonio Gramsci. Perangkat kerja pertama yang berperan dalam rangka penegakkan hukum diawaki oleh fungsi Reskrim (Reserse kriminal) yang berwenang melakukan upaya paksa viii
bila terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana. Namun, untuk menangani sengketa adat, fungsi reserse kriminal berperan untuk melakukan penegakkan hukum bila terjadi perbuatan pidana. Kewenangan penegakkan hukum menjadi senjata bagi kepolisian agar para pihak yang bersengketa, tetap berpedoman pada mekanisme penyelesaian sengketa adat dan tidak melakukan perbuatan pidana. Perangkat kerja kedua yang bertugas menghimbau dan membujuk masyarakat agar taat dan patuh pada mekanisme adat dalam rangka penyelesaian sengketa adat, juga sudah terdapat di dalam organisasi kepolisian, yaitu fungsi Bimmas (bimbingan masyarakat). Apabila melalui pranata adat maupun pranata sosial tidak mampu menyelesaikan permasalahan atau sengketa adat yang terjadi, sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial, maka dibentuk tim terpadu penyelesaian konflik sosial termasuk diantaranya sengketa adat, secara terpadu dan terintegrasi dalam wadah satuan tugas terpadu penyelesaian konflik sosial. Team terpadu penyelesaian konflik sosial, terdiri atas pemerintah daerah, kepolisian, TNI, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan instansi terkait lainnya, diharapkan segera bekerja secara terintegrasi dan sinergis untuk menyelesaikan sengketa adat.
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM
.....................................
i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR
.....................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN
.....................................
iii
HALAMAN PENETAPAN
.....................................
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
.....................................
v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH
.....................................
vi
HALAMAN ABSTRAK
.....................................
ix
HALAMAN ABSTRACT
.....................................
x
RINGKASAN
.....................................
xi
DAFTAR ISI
.....................................
xiv
DAFTAR TABEL
......................................... xvii
DAFTAR SKEMA
..................................... xviii
DAFTAR LAMPIRAN
.....................................
xix
1.1 Latar Belakang Masalah
.....................................
1
1.2 Rumusan Masalah
.....................................
8
1.3 Ruang lingkup masalah
.....................................
9
1.4 Tujuan penelitian
.....................................
10
1.4.1 Tujuan Umum
.....................................
10
1.4.2 Tujuan Khusus
.....................................
10
.....................................
11
PENDAHULUAN
1.5 Manfaat penelitian
x
1.5.1Manfaat Teoritis
.....................................
11
1.5.2 Manfaat Praktis
.....................................
11
1.6 Orisinalitas Penelitian
.....................................
13
1.7 LandasanTeoritis Dan Kerangka Berfikir
.....................................
18
1.7.1 Landasan Teoritis
.....................................
18
1.7.2 Kerangka Berfikir
.....................................
42
.....................................
46
1.8.1 Jenis Penelitian
.....................................
46
1.8.2 Sifat Penelitian
.....................................
47
1.8.3 Jenis Data dan Sumber Data
.....................................
48
1.8.4 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian
.....................................
51
1.8.5 Teknik Penentuan Responden
.....................................
52
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data
.....................................
53
1.8 Metode Penelitian
1.8.7 Teknik Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data .......................
57
TINJAUAN UMUM 2.1 Sengketa Adat di Bali
.....................................
61
2.2 Penyebab Sengketa Adat
.....................................
64
2.3 Penyelesaian Sengketa Adat
.....................................
66
2.4 Peran Kepolisian dalam tim terpadu Penyelesaian sengketa adat ..........
89
2.5 Mekanisme Kepolisian Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Sesuai Dengan Konsep Kekinian
.....................................
xi
94
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI BALI 3.1 Peran Kepolisian di Kab. Gianyar
.....................................
97
3.2 Peran Kepolisian di Kab. Badung
.....................................
105
3.3 Peran Kepolisian di Kab.Tabanan
.....................................
110
PERAN
KEPOLISIAN
BELUM
MAKSIMAL
DALAM
PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI BALI 4.1 Peran Kepolisian Belum Maksimal
...................................
4.2 Faktor Penyebab Peran Kepolisian Belum Maksimal
.....................
124 132
MEKANISME IDEAL KEPOLISIAN DAPAT BERPERAN MAKSIMAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI BALI 5.1 Mekanisme Internal Perspektif Kearifan Lokal 5.2 Mekanisme Eksternal Perspektif Hukum Nasional
.............................
137
......................
140
5.3 Mekanisme Ideal Kepolisian Sesuai Dengan Konsep Kekinian ………
142
PENUTUP 6.1 Kesimpulan
.....................................
152
6.2 Saran
......................................
154
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1
……………………………...........................................................
2
Tabel 2
……………………………...........................................................
5
Tabel 3
……………………………...........................................................
5
Tabel 4
……………………………...........................................................
6
Tabel 5
……………………………...........................................................
60
Tabel 6
……………………………...........................................................
63
Tabel 7
……………………………...........................................................
124
Tabel 8
……………………………...........................................................
146
xiii
DAFTAR SKEMA
Skema 1
……………………………...........................................................
xiv
43
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Laporan Kronologis Terjadinya Pengerusakan dan Pembakaran di Banjar Tengah Desa/Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar.
2.
Laporan Khusus Perkembangan Pemekaran Banjar Adat Pangkung Karung menjadi Desa Adat Pangkung Karung, Kecamatan. Kerambitan dari Desa Adat Bedha Kecamatan Tabanan.
3.
Kronologis Cemagi
4.
Laporan Perkembangan Tentang Pembangunan Pura Desa/Puseh Desa Adat Cemagi.
5.
Laporan Kronologis Kasus Adat Sumita dan Banjar Mulung.
6.
Maping Potensi Kerawanan Wilayah Polres Gianyar Tahun 2012.
7.
Kesepakatan Perdamaian Antara Krama Banjar Pangkung Karung (Gede) Dengan Krama Pangkung Karung (Cenik).
8.
Rekapitulasi Potensi Konflik Sosial Tahun 2013 Polda Bali Periode Bulan April s/d Juni 2013.
9.
Pemetaan Permasalahan Adat, Tapal Batas dan Pemekaran Desa Pakraman di Wilayah Bali.
10.
Data Kasus Konflik Yang Terjadi Sebelum Thn 2014 Yang Akan Diselesaikan Oleh Tim Terpadu.
11.
Laporan Informasi Khusus Kronologis Permasalahan tanah Balai Banjar Kelodan, Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dalam rangka rencana Eksekusi tanah Balai Banjar Kelodan pada hari Senin, Tanggal 2 Februari 2015.
xv
xvi
