PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGIRIMAN / SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) HASIL PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan penertiban pengiriman hasil-hasil perikanan keluar daerah serta dalam upaya menjaga dan menjamin mutu hasil perikanan dan hasil olahannya guna melindungi masyarakat/konsumen maka dalam pengiriman hasil – hasil perikanan perlu disertakan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan; b. bahwa untuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimana untuk memantapkan sebagai Daerah Otonom perlu dilakukan upaya untuk menggali Pendapatan Asli Daerah guna membantu pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; c. bahwa untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan tersebut salah satunya dilakukan melalui Retribusi Pengiriman/Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan; d. bahwa untuk mengatur retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu diatur dengan Peraturan Daerah Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50 ); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299 ) ; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ) ; 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 36); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ); 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ; 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 996/KPTS/IK.210/9/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Ikan ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembinaan dan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PENGIRIMAN / SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) HASIL PERIKANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; c. Kepala Daerah ialah Bupati Tanjung Jabung Barat ; d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; e. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; f.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan ialah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
g. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; h. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan Usaha /perorangan di bidang perikanan yang melakukan kegiatan menyimpan, menampung, mengawetkan, mengolah, mengangkut dan mengirim/memasarkan hasil-hasil perikanan; i.
Retribusi Pengiriman/Surat Keterangan Asal hasil perikanan yang selanjutnya disebut SKA adalah retribusi yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh setiap Badan Usaha /Perorangan yang akan melakukan pengiriman hasil perikanan keluar Daerah;
j.
Hasil Perikanan adalah semua hasil ikan dan biota ikan lainnya (udang, kepiting, kerang dan lain-lain) yang diperoleh dari usaha perikanan yang dilakukan oleh semua usaha berbadan hukum atau usaha perorangan;
k. Wajib Retribusi adalah Badan Usaha atau Perorangan yang melakukan kegiatan mengumpulkan, menampung, menyimpan, mengolah, mengawetkan dan mengangkut hasil perikanan untuk dikirim keluar Daerah; l.
Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana , sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
m. Golongan Tarif Retribusi (GTR) adalah besarnya tagihan retribusi berdasarkan jenis dan jumlah pengiriman hasil perikanan; n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan , mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; o. Pemeriksa adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang tertentu untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil perikanan yang akan dikirim keluar Daerah; p. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah surat yang menerangkan asal-usul dan mutu hasil perikanan yang akan dikirim keluar Daerah;
BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Subjek Retribusi adalah orang atau Badan Hukum yang melaksanakan pengiriman hasil perikanan. (2) Objek Retribusi adalah kegiatan atau dokumen pengiriman hasil perikanan. BAB III RETRIBUSI PENGIRIMAN/SURAT KETERANGAN ASAL HASIL PERIKANAN Pasal 3 (1) Setiap hasil perikanan yang dikirim keluar Daerah wajib dilengkapi Dokumen SKA hasil perikanan. (2) Setiap wajib retribusi yang memperoleh SKA hasil perikanan dikenakan pungutan retribusi pengiriman /SKA hasil perikanan. (3) Semua hasil pungutan retribusi Pengiriman/SKA hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetorkan melalui Kas Daerah. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini termasuk golongan retribusi perijinan tertentu. BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5 (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan tingkat nilai ekonomis hasil perikanan dan tujuan pengiriman. (2) Struktur tarif retribusi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan jenis dan cara perlakuan produksi hasil perikanan. (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
pada ayat (1) pasal ini adalah
a. Pengiriman hasil perikanan keluar Daerah dalam Wilayah Republik Indonesia (RI) adalah : -
Kulit Pari
Rp. 30,-/lembar
-
Labi-labi
Rp. 30,-/kg
-
Udang es/segar
Rp. 30,-/kg
-
kepiting/Rajungan
Rp. 30,-/kg
-
Ebi
Rp. 30,-/kg
-
Ikan Segar/Es
Rp. 20,-/kg
-
Cumi-cumi/sotong
Rp. 20,-/kg
-
Kerang-kerangan
Rp. 10,-/kg
-
Ikan Asin
Rp. 10,-/kg
-
Tepung Ikan
Rp. 10,-/kg
-
Udang Belalang
Rp. 30,-/ekor
b. Pengiriman hasil perikanan keluar Daerah tujuan luar negeri (Eksport) adalah : -
Udang Beku
Rp. 50,-/kg
-
Ebi
Rp. 50,-/kg
-
Surimi
Rp. 50,-/kg
-
Labi-labi, Ular
Rp. 50,-/kg
-
Kulit Pari
Rp. 50,-/lembar
-
Ikan Segar/Es
Rp. 30,-/kg
-
Cumi-cumi/sotong
Rp. 30,-/kg
-
Kerang-kerangan
Rp. 20,-/kg
-
Ikan Asin
Rp. 20,-/kg
-
Udang Belalang
Rp. 50,-/ekor
-
Udang Es/segar
Rp. 40,-/kg
-
Ubur-ubur Asin
Rp. 20,-/kg BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PENGIRIMAN/SKA HASIL PERIKANAN Pasal 6 (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan SKA hasil perikanan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. (2) Petugas pemeriksa melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap hasil perikanan yang akan dikirim keluar Daerah oleh Wajib Retribusi.
(3) Kepala Dinas perikanan dan Kelautan atas nama Kepala Daerah menetapkan besarnya retribusi pengiriman/SKA yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi. (4) Wajib Retribusi menyetorkan retribusi ke Kas Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (5) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan menerbitkan SKA Hasil Perikanan. (6) Apabila Wajib Retribusi menyetorkan retribusi melalui pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, maka pejabat tersebut dalam waktu 1 x 24 jam sudah harus menyetorkan retribusi yang diterimanya ke Kas Daerah. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 7 (1) Barang siapa melakukan kegiatan pengiriman hasil perikanan keluar daerah tanpa dibarengi dokumen SKA hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pelanggaran.
ayat (1) adalah Tindak Pidana
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 8 Selain Penyidik Umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasal 9 Untuk melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk : a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka tersangka;
ditempat kejadian dan melakukan
dan memeriksa tanda pengenal
d. Melakukan penyitaan surat-menyurat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
dari
f.
Mengambil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan seorang pemeriksaan perkara;
ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga; i.
Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan; BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat . Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal Pada tanggal 19 Oktober 2001 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT ttd USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal Pada tanggal 7 Nopember 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT ttd H.M. YAMIN, SH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2001 NOMOR 51
