No. 6/38/DASP
Jakarta, 16 September 2004
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN JASA KURIR DI INDONESIA
Perihal :
Penggunaan
Jasa
Kurir
dan
Tanda
Pengenal
dalam
Penyelenggaraan Kliring Lokal
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3873) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 88) antara lain menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan Kliring Lokal Peserta wajib menunjuk petugas Kliring untuk mewakili Peserta dalam kegiatan Kliring Lokal. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 19 huruf d Peraturan Bank Indonesia tersebut diatur bahwa yang dimaksud dengan petugas Kliring adalah petugas Peserta yang dapat merupakan petugas internal Bank dan atau perusahaan jasa kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu untuk mewakili Peserta dalam Kliring Lokal.
Sehubungan …
2
Sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang penggunaan jasa kurir sebagai salah satu petugas Kliring dan penggunaan
tanda
pengenal
sebagai
identitas
petugas
Kliring
dalam
penyelenggaran Kliring secara manual, semi otomasi, otomasi, dan elektronik dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut : I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan : 1.
Perusahaan Jasa Kurir adalah badan hukum yang memberikan jasa di bidang penyampaian barang dan atau dokumen.
2.
Petugas Kliring adalah petugas Peserta yang dapat merupakan petugas internal Bank atau petugas Perusahaan Jasa Kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu oleh Peserta untuk mewakili Peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan Kliring.
3.
Petugas Internal Bank adalah pegawai Peserta yang ditunjuk oleh Peserta
untuk
mewakili
Peserta
yang
bersangkutan
dalam
penyelenggaraan Kliring Lokal. 4.
Petugas Jasa Kurir adalah pegawai Perusahaan Jasa Kurir yang ditunjuk oleh Perusahaan Jasa Kurir yang diberi kuasa oleh Peserta untuk mewakili Peserta yang bersangkutan dalam penyelenggaraan Kliring Lokal secara otomasi dan elektronik.
5.
Tanda Pengenal Dalam Penyelenggaraan Kliring Lokal yang selanjutnya disebut Tanda Pengenal adalah suatu identitas yang wajib digunakan oleh Petugas Kliring dalam mengikuti penyelenggaraan Kliring Lokal, yang terdiri dari Tanda Pengenal Petugas Kliring dan Tanda Pengenal Wakil Peserta Kliring.
6. Tanda …
3
6.
Tanda Pengenal Petugas Kliring yang selanjutnya disebut TPPK adalah suatu identitas yang wajib digunakan oleh Petugas Kliring selama dalam kegiatan Kliring pada penyelenggaraan Kliring Lokal secara otomasi dan elektronik.
7.
Tanda Pengenal Wakil Peserta Kliring yang selanjutnya disebut TPWPK adalah suatu identitas yang wajib digunakan oleh wakil Peserta selama dalam pertemuan Kliring pada penyelenggaraan Kliring Lokal secara manual dan semi otomasi.
8.
TPPK Proximity adalah TPPK yang dapat digunakan untuk mengakses ruangan Kliring pada penyelenggaraan Kliring Lokal yang telah menerapkan sistem keamanan elektronik (electronic security system) secara terintegrasi.
9.
TPWPK Proximity adalah TPWPK yang dapat digunakan untuk mengakses ruangan Kliring pada penyelenggaraan Kliring Lokal yang telah menerapkan sistem keamanan elektronik (electronic security system) secara terintegrasi.
10. Bundel Warkat Kliring yang selanjutnya disebut Bundel Warkat adalah kumpulan Warkat dengan jumlah lembar dan nominal tertentu yang disertai Dokumen Kliring. II.
PENGGUNAAN PERUSAHAAN JASA KURIR A.
Ruang Lingkup Kegiatan 1.
Kegiatan Peserta yang dapat diwakilkan kepada Perusahaan Jasa Kurir adalah kegiatan Peserta pada penyelenggaraan Kliring Lokal secara otomasi dan elektronik.
2.
Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 meliputi
kegiatan :
a. penyerahan …
4
a.
penyerahan Bundel Warkat debet dan atau Bundel Warkat kredit;
b.
penerimaan Bukti Penyerahan Warkat Debet (BPWD) dan atau Bukti Penyerahan Warkat Kredit (BPWK);
c.
penerimaan Warkat dan laporan hasil Kliring;
d.
penyerahan dan penerimaan media rekam data; dan
e.
penerimaan pengumuman serta surat-surat yang bersifat tidak rahasia yang disampaikan oleh Penyelenggara.
3.
Kegiatan pembubuhan tanda tangan, Stempel Kliring, dan pencantuman informasi Magnetic Ink Character Recognition (MICR) pada Warkat dan Dokumen Kliring tidak dapat dilakukan oleh Petugas Perusahaan Jasa Kurir.
B.
Persyaratan Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir 1.
Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir harus memperhatikan faktor efisiensi, keamanan, dan kecepatan dalam penyampaian Bundel Warkat dengan tidak mengurangi jam pelayanan Bank kepada nasabah.
2.
Dalam hal Peserta menggunakan Perusahaan Jasa Kurir maka seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir A.2 harus dilakukan oleh Petugas Jasa Kurir kecuali terjadi keadaan sebagai berikut : a.
pemogokan karyawan Perusahaan Jasa Kurir;
b.
bencana alam;
c.
kebakaran;
d.
sabotase; dan atau
e.
hal-hal lain yang menurut pertimbangan Penyelenggara,
yang
mengakibatkan
Perusahaan
Jasa
Kurir tidak dapat
melakukan kewajibannya. Dalam …
5
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir A.2 dilakukan oleh Petugas Internal Bank. 3.
Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Petugas Internal Bank menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara paling lambat pada saat penyampaian Bundel
Warkat.
Surat
pemberitahuan
tersebut
harus
ditandatangani oleh pimpinan kantor Peserta yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan dan nama Petugas Internal Bank yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir A.2 dengan menunjukkan kartu identitas pegawai yang menggunakan foto. 4.
Dalam hal di suatu Wilayah Kliring terdapat Bank yang mempunyai lebih dari satu kantor yang menjadi Peserta maka seluruh kantor yang menjadi Peserta tersebut harus menggunakan Perusahaan Jasa Kurir. Dalam hal ini Perusahaan Jasa Kurir yang digunakan harus Perusahaan Jasa Kurir yang sama.
C.
Persyaratan Perusahaan Jasa Kurir Perusahaan Jasa Kurir yang dapat ditunjuk oleh Peserta harus berbentuk Perseroan Terbatas dan terdaftar di departemen yang membidangi perindustrian dan perdagangan sebagai Perusahaan Jasa Kurir yang dibuktikan dengan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku.
D.
Tata Cara Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir 1.
Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir harus didasarkan pada perjanjian antara Peserta dengan Perusahaan Jasa Kurir, yang sekurang-kurangnya
memuat
pengaturan
mengenai hal-hal
sebagai berikut : a. Kewajiban …
6
a.
Kewajiban Petugas Jasa Kurir untuk mencocokkan jumlah Bundel Warkat debet dan atau Bundel Warkat kredit Peserta yang diserahkan kepada Penyelenggara dengan jumlah lembar BPWD dan atau BPWK Peserta yang diterima kembali dari Penyelenggara.
b.
Kewajiban Perusahan Jasa Kurir untuk melakukan tindakantindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ataupun kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan Peserta, nasabah, maupun masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung.
c.
Kewajiban Perusahaan Jasa Kurir untuk memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan sarana yang dipakai dalam pengemasan Bundel Warkat, Warkat, dan laporan hasil Kliring.
d.
Pemberian kuasa dari Peserta kepada Perusahaan Jasa Kurir untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir A.2.
2.
Penunjukan dan atau penggantian Perusahaan Jasa Kurir wajib diberitahukan kepada Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif penggunaan Perusahaan Jasa Kurir oleh Peserta dengan melampirkan fotokopi surat perjanjian sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
1.
Pemberitahuan
penunjukan dan atau penggantian tersebut cukup diwakili oleh salah satu Peserta atau kantor pusat Peserta. E.
Kewajiban Peserta 1.
Sebelum Bundel Warkat diserahkan kepada Petugas Jasa Kurir, Peserta wajib mengisi informasi secara lengkap pada Warkat dan Dokumen Kliring sebagaimana diatur dalam Surat Edaran yang mengatur …
7
mengatur mengenai penyelenggaraan Kliring Lokal secara otomasi dan elektronik. 2.
Peserta bertanggung jawab penuh terhadap segala akibat yang timbul dari setiap penyimpangan yang dilakukan oleh Petugas Jasa Kurir.
3.
Peserta wajib melaporkan secara tertulis kepada Penyelenggara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya penyimpangan dari Petugas Jasa Kurir sebagaimana dimaksud dalam angka 2 beserta langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan dan Peserta wajib memberikan keterangan apabila diminta oleh Penyelenggara.
4.
Peserta wajib memberikan pengarahan kepada Petugas Jasa Kurir untuk mentaati segala tata tertib selama berada di tempat penyelenggaraan Kliring. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Kliring Petugas Jasa Kurir melanggar tata tertib maka Penyelenggara dapat meminta Peserta untuk mengganti Petugas Jasa Kurir.
III. TANDA PENGENAL A.
Penggunaan Tanda Pengenal 1.
Petugas Kliring hanya dapat menggunakan Tanda Pengenal yang diberikan oleh Penyelenggara.
2.
Petugas Kliring wajib memakai Tanda Pengenal dan kartu identitas pegawai yang menggunakan foto selama berada di ruangan Kliring dan area Kantor Penyelenggara.
3.
Petugas Kliring wajib menunjukan TPPK yang berlaku setiap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.
4.
Petugas Kliring bertanggung jawab atas penggunaan Tanda Pengenal yang dimilikinya. B. Biaya …
8
B.
Biaya Pembuatan Tanda Pengenal Peserta dikenakan biaya penggantian pembuatan Tanda Pengenal yang besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai biaya Kliring.
C.
Tata Cara Memperoleh Tanda Pengenal 1.
TPPK a.
TPPK untuk Petugas Internal Bank 1)
Peserta memperoleh TPPK untuk Petugas Internal Bank secara otomatis apabila permohonannya sebagai Peserta dalam penyelenggaraan Kliring secara otomasi atau
penyelenggaraan
Kliring
secara
elektronik
disetujui oleh Penyelenggara, kecuali apabila sejak semula Peserta memberitahukan akan menggunakan Perusahaan Jasa Kurir. 2)
Cara pemberian TPPK kepada Peserta adalah sebagai berikut : a)
Bagi Peserta dalam penyelenggaraan Kliring Lokal
secara
diberikan
otomasi,
kepada
kantor
TPPK
hanya
Peserta
dapat
Langsung,
masing-masing Peserta memperoleh 2 (dua) buah TPPK. b)
Bagi Peserta dalam penyelenggaraan Kliring Lokal secara elektronik, TPPK diberikan kepada Peserta Langsung Aktif (PLA) dan Peserta Langsung Pasif (PLP) yang masing-masing Peserta tersebut memperoleh 2 (dua) buah TPPK.
b. TPPK …
9
b.
TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir Permohonan TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1)
Bagi Bank yang sudah menjadi Peserta, permohonan TPPK untuk perusahaan Jasa Kurir diajukan oleh Peserta
secara
bersamaan
tertulis
dengan
kepada
Penyelenggara
pemberitahuan
penunjukan
Perusahaan Jasa Kurir sebagaimana dimaksud pada butir II.D.2. 2)
Bagi Bank yang belum menjadi Peserta, permohonan untuk memperoleh TPPK bagi Perusahaan Jasa Kurir dapat diajukan bersamaan dengan permohonan untuk menjadi Peserta. Apabila dalam suatu Bank terdapat beberapa Peserta maka permohonan tersebut cukup diwakili oleh salah satu Peserta atau kantor pusat Peserta.
3)
Bagi kantor Bank yang akan menjadi Peserta di suatu Wilayah Kliring dan di Wilayah Kliring dimaksud belum terdapat kantor Bank yang sama yang menjadi Peserta maka permohonan untuk memperoleh TPPK bagi Perusahaan Jasa Kurir dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam angka 2).
4)
Setiap Perusahaan Jasa Kurir hanya boleh memiliki TPPK maksimum sebanyak 3 (tiga) buah dari masingmasing Bank.
5)
TPPK
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
4)
diserahkan oleh Penyelenggara kepada masing-masing Peserta.
6) Tanggal …
10
6)
Tanggal
efektif
penggunaan
TPPK
sebagaimana
dimaksud dalam angka 4) mulai berlaku pada saat Perusahaan
Jasa
Kurir
melakukan
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2. c.
Dalam hal Peserta yang telah memiliki TPPK menunjuk Perusahaan Jasa Kurir, Peserta yang bersangkutan wajib mengembalikan TPPK yang dimiliki kepada Penyelenggara pada tanggal efektif penggunaan Perusahaan Jasa Kurir. Penyelenggara tidak memberikan TPPK yang baru (TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir) sebelum TPPK yang lama (TPPK untuk Petugas Internal Bank) dikembalikan.
d.
Peserta yang kehilangan TPPK baik TPPK untuk Petugas Internal Bank atau TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir wajib segera
memberitahukan
Penyelenggara
dengan
secara
melampirkan
tertulis surat
kepada keterangan
kehilangan dari Kepolisian untuk mendapatkan penggantian. Penyelenggara memberikan TPPK yang baru kepada Peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. e.
Dalam hal TPPK, baik TPPK untuk Petugas Internal Bank maupun TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir rusak, Peserta dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengganti TPPK tersebut. Penyelenggara memberikan TPPK yang baru kepada Peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah
permohonan
diterima
secara
lengkap.
Penyelenggara tidak memberikan TPPK baru sebelum TPPK yang rusak dikembalikan. f.
Selama TPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e belum memperoleh penggantian dari Penyelenggara, Petugas …
11
Petugas Kliring dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2 dengan membawa fotokopi surat permohonan yang telah dilegalisir oleh Penyelenggara. 2.
TPWPK a.
Peserta memperoleh TPWPK secara otomatis apabila permohonannya
sebagai
Peserta
Langsung
dalam
penyelenggaraan Kliring secara manual dan semi otomasi disetujui oleh Penyelenggara. b.
Dalam hal terdapat penggantian atau penambahan wakil Peserta, pemberian TPWPK dilakukan setelah memperoleh konfirmasi secara tertulis dari Penyelenggara.
c.
Setiap Peserta Langsung memperoleh TPWPK sebanyak jumlah wakil Peserta yang telah didaftarkan kepada Penyelenggara. Jumlah wakil Peserta yang didaftarkan kepada Penyelenggara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
d.
Dalam hal TPWPK hilang, Peserta wajib mengajukan permohonan penggantian TPWPK kepada Penyelenggara dengan melampirkan pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan surat keterangan
kehilangan dari
Kepolisian. Penyelenggara memberikan TPWPK yang baru kepada Peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. e.
Dalam hal TPWPK rusak, Peserta dapat mengajukan permohonan penggantian TPWPK secara tertulis kepada Penyelenggara dengan melampirkan TPWPK yang rusak dan pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar. Penyelenggara memberikan TPWPK yang baru kepada Peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima …
12
diterima secara lengkap. Penyelenggara tidak memberikan TPWPK baru sebelum TPWPK yang rusak dikembalikan. f.
Selama TPWPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e belum memperoleh penggantian dari Penyelenggara, wakil Peserta yang bersangkutan dapat mengikuti pertemuan Kliring dengan membawa fotokopi surat permohonan yang telah dilegalisir oleh Penyelenggara.
IV. Spesifikasi Tanda Pengenal Spesifikasi Tanda Pengenal yang antara lain meliputi jenis, informasi dalam Tanda Pengenal, dan bentuk ditetapkan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1.
TPPK a.
b.
Jenis TPPK terdiri dari : 1)
TPPK Proximity
2)
TPPK tanpa Proximity
Informasi yang dimuat dalam TPPK 1)
Untuk TPPK bagi Petugas Internal Bank memuat nama Penyelenggara, nama Peserta, status kantor, nomor sandi Peserta Kliring. Khusus untuk Penyelenggaraan Kliring secara elektronik dicantumkan juga status kepesertaan.
2)
Untuk TPPK bagi Perusahaan Jasa Kurir memuat nama Penyelenggara, nama Perusahaan Jasa Kurir, nama Peserta, dan 3 (tiga) digit pertama nomor sandi Peserta Kliring yang diwakili.
3)
Pada bagian belakang TPPK dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat Penyelenggara.
c. Bentuk …
13
c.
2.
Bentuk TPPK adalah sebagai berikut: 1)
TPPK Proximity berbentuk vertikal.
2)
TPPK tanpa Proximity berbentuk horizontal.
TPWPK a.
b.
Jenis TPWPK terdiri dari : 1)
TPWPK Proximity.
2)
TPWPK tanpa Proximity.
Informasi yang dimuat dalam TPWPK 1)
TPWPK memuat nama Penyelenggara, nama Peserta, dan nama wakil Peserta.
2)
Pada TPWPK dicantumkan pas foto wakil Peserta yang bersangkutan.
3)
Pada
bagian
belakang
TPWPK
dicantumkan
nomor
pendaftaran, alamat Peserta, nama dan tanda tangan pejabat Penyelenggara, serta nama dan tanda tangan wakil Peserta. Contoh bentuk dan informasi yang dicantumkan dalam TPPK sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 sedangkan contoh bentuk dan informasi yang dicantumkan dalam TPWPK sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2. Apabila
terdapat perubahan
memberitahukan
secara
jenis Tanda
tertulis
kepada
Pengenal, Penyelenggara seluruh
Peserta
melalui
Pengumuman. V.
SANKSI 1.
Penyelenggara menolak Petugas Kliring yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2 apabila : a.
Petugas Kliring tidak dapat menunjukkan TPPK sebagaimana dimaksud dalam angka III.
b.
Peserta tidak atau belum melaporkan penggunaan Perusahaan Jasa Kurir kepada Penyelenggara namun sudah menggunakan Petugas …
14
Petugas Perusahaan Jasa Kurir dalam melakukan kegiatan dimaksud. 2.
Penyelenggara mengenakan sanksi teguran tertulis kepada Peserta apabila wakil Peserta tidak memakai TPWPK dan kartu identitas pegawai yang menggunakan foto selama berada di ruangan Kliring dan area kantor Penyelenggara.
3.
Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dipatuhi, Penyelenggara mengenakan sanksi berupa : a.
larangan
untuk
menyerahkan
Rekaman
Warkat
kepada
Penyelenggara; b.
larangan untuk menyerahkan Warkat kepada Peserta lain namun tetap wajib menerima Warkat dari Peserta lain.
4.
Dalam hal Peserta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.3, Penyelenggara mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada Peserta yang bersangkutan.
5.
Dalam hal Peserta tidak memenuhi permintaan Penyelenggara untuk mengganti Petugas Jasa Kurir sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.4, Penyelenggara dapat menolak Petugas Jasa Kurir yang ditunjuk oleh
Peserta
yang
bersangkutan
untuk
melakukan
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2. Selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Petugas Internal Bank. VI. LAIN-LAIN 1.
Untuk
menunjang
kelancaran
kegiatan
Kliring,
Peserta
agar
memperhitungkan waktu yang dipergunakan dalam proses penyerahan sehingga apabila terdapat Warkat dan atau Dokumen Kliring yang kurang lengkap, Petugas Kliring dapat menyelesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Untuk …
15
2.
Untuk keamanan dan efektivitas dalam penggunaan Perusahaan Jasa Kurir, Peserta wajib mempertimbangkan jumlah Peserta lain yang telah dilayani oleh Perusahaan Jasa Kurir tersebut dan kredibilitas perusahaan serta pengurusnya.
3.
Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh Tanda Pengenal diatur sebagai berikut : a.
Bagi Peserta Kliring Lokal di Wilayah Kliring Lokal Jakarta ditujukan kepada : Bank Indonesia u.p. Bagian Kliring Jakarta, Jl. M.H Thamrin No.2, Jakarta.
b.
Bagi Peserta Kliring Lokal di Wilayah Kliring kantor Bank Indonesia ditujukan kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi.
c.
Bagi Peserta Kliring Lokal di daerah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia ditujukan kepada kantor Penyelenggara yang telah
mendapat
persetujuan
dari
Bank
Indonesia
untuk
menyelenggarakan Kliring Lokal. VII. PENUTUP Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka : 1.
Angka III.B yang mengatur mengenai TPWPK dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/7/DASP tanggal 24 Februari 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Manual;
2.
Angka III.B yang mengatur mengenai TPWPK dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi;
3.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/28/DASP tanggal 12 Desember 2001 perihal Penggunaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring …
16
Kliring (TPPK) dalam Penyelenggaraan Kliring yang Menggunakan Sistem Otomasi dan Elektronik; dan 4.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/8/DASP tanggal 13 Mei 2002 perihal Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/28/DASP tanggal 12 Desember 2001 Perihal Penggunaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) dalam Penyelenggaraan Kliring yang Menggunakan Sistem Otomasi dan Elektronik,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2004. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
MOHAMAD ISHAK DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
