Lampiran 1. SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PERSIAPAN SELF ASESSMENT GCG DESEMBER 2012 PT. BANK NTT No
Aspek Yang Dinilai
1.
Pelaksanaan Tugas dan TanggungJawab Dewan Komisaris
2.
3.
4.
5.
6.
Pelaksanaan Direksi
Tugas
Dan
Bobot (a)
Peringkat (b)
Nilai (a)x(b)
10 %
1
0,10
20 %
2
0,40
10 %
2
0,20
10%
3
0,30
5%
2
0,10
5%
2
0,10
5%
2
0,10
TanggungJawab
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Penanganan Benturan Kepentingan
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan Fungsi Audit Intern
7.
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8.
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
7,50%
3
0,225
9.
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Eksposure)
7,50%
2
0,15
10.
Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan Laporan Internal
15%
2
0,3
11.
Rencana Strategis Bank
5%
3
0,15
NILAI KOMPOSIT
100%
2,125
Catatan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tangggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, dan memiliki aspek transparansi yang cukup. Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan cukup efektif, telah terlaksananya program kerja komite melalui rapat komite, adanya rekomendasi komite kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi atas perkembangan usaha bank. Benturan Kepentingan yang terjadi dalam hal adanya Kebijakan Direksi yang menyebutkan bahwa sedang dilakukan proses perubahan Peraturan Badan Kesejahteraan Pegawai, dan akan segera dicabut setelah penyempurnaan Peraturan Badan Kesejahteraan Pegawai ditetapkan. Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif. Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan) telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB. SKAI menjalankan fungsinya secara independen. Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, telah dilakukannya penetapan limit credit, namun pemantauan profil risiko belum didukung dengan SIM yang memadai. Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun Kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan. Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun dengan adanya home page Bank NTT, bank belum membuat ketentuan yang mengatur penggunaannya, sehingga terjadi kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan tertentu pada home page bank. Rencana Bisnis Bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank BAIK
Lampiran 2.
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK NTT PERIODE DESEMBER 2012 FAKTOR PENILAIAN : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TUJUAN Untuk Menilai : • Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris ; • Efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ; • Efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ; • Kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank ; • Kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. SUB FAKTOR A. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) 1. Jumlah anggota Komisaris selama 2 (dua) bulan pertama di Semester orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. II 2012 (Juli dan pertengahan Agustus) berjumlah 2 (dua) orang, namun pada akhir Agustus 2012 dilaknakan 1 (satu) 2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan komisaris orang Komisaris Independen untuk melengkapi kekurangan anggota berdomisili di Indonesia. Dewan Komisaris. 3.
Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Independen.
4.
Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
5.
6.
Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif. a. Pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b. Yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.
2.
Semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
3.
Saat ini anggota Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.
4.
Penggantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan K eputusan RUPS dan menggunakan Rekomendasi Komite Nominasi se bagaimana pada RUPS LB Tahun 2012. Pada RUPS luar biasa tahun 2012 terjadi penggantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 86 Tahun 2012 tanggal 24 Agutus 2012 yang dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang.
5.
a.
Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Dewan Komisaris yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1 lembaga perusahaan bukan lembaga keuangan
b. Saat ini Komisaris Independen Bank berjumlah 2 (dua) orang jadi tidak ada yang merangkap jabatan melebihi ketentuan yaitu hanya 2 (dua) komite saja, namun pada awal semester II, Komisaris Independen hanya 1 (satu) orang dan merangkap dalam 3 (tiga) komite
Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
6.
Dewan komisaris tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesa ma anggota komisaris dan/atau Direksi lainnya sesuai dengan surat pernyataan yangditandatangani pada saat mengikuti Fit dand proper Test
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris KRITERIA / INDIKATOR 1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Dewan Komisaris telah memastikan kegiatan usaha Bank sebagaimana yang diwajibkan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia dengan memperhatikan prinsip - prinsip GCG.
2.
Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, dan memberikan nasihat ke Direksi
2.
3.
Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Dewan Komisaris baik setiap saat maupun secara berkala melakukan pengawasan Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi yang terlihat dari surat- surat rekomendasi dan usulan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Untuk semester II tahun 2012 yaitu sebanyak 25 surat rekomendasi dan usul saran.
3. 4.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dibuat secara komprehensif dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT. Dewan Komisaris baik setiap saat maupun secara berkala melakukan pengawasan Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi yang
berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 5.
Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan otoritas lainnya.
6.
Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7.
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
8.
Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
9.
Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
terlihat dari surat-surat rekomendasi dan usulan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Untuk semester II tahun 2012 yaitu sebanyak 25 surat rekomendasi dan usul saran. 4.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank sesuai dengan yang dimuat dalam BPP GCG.
5.
Dewan Komisaris telah memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Divisi Pengawasan, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan otoritas lainnya. Hal ini tercermin dari adanya Rapat Komite Audit sebanyak 3 (tiga) kali rapat komite dan surat rekomendasi kepada Direksi terkait pemeriksaan internal maupun eksternal sebanyak 7 (tujuh) kali. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat temuan Audit tahun- tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti.
6.
Sepanjang tahun 2012 tidak pernah terjadi pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang keuangan dan perbankan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7.
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sacara independen
8.
Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, sertaKomite Nominasi dan Remunerasi pada Juni 2008 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia..
9.
Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
Direksi
10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. 11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. 12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
10. Dewan Komisaris telah memaskan bahwa bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara cukup efektif dilihat dari frekuensi pelaksanaan Rapat Komite(selama semester II 2012 dilaksanakan Rapat Komite sebanyak 6 kali). 11. Dalam BPP GCG juga diatur tentang pedoman pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat, namun ketentuan internal GCG belum ada. 12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung- jawabnya secara maksimal, hal ini terlihat dari frekuensi rapat Dewan Komisaris, selama semester II 2012 telah diadakan Rapat Dewan Komisaris dan pengurus sebanyak 4 kali. C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris KRITERIA / INDIKATOR 1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
ANALISIS SELF ASSESSMENT 1.
Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara berkala antara lain Rapat Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 6 kali.
2.
Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
2.
Pengambilan Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam BPP GCG.
3.
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas.
3.
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk dissenting opinion yang terjadi secara jelas.
4.
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
4.
Hasil rapat telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
5. Sesuai dengan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan /atau BPP GCG telah dimuat tentang hasil rapat Dewan Komisaris nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau merupakan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh RUPS Direksi. dan/atau Direksi. D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan : 1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan: a. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) a. Tidak terdapat setoran saham Dewan Komisaris. atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank b. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan dan Perusahaan lain sesame anggota Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Saham Pengendali. Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang c. Kepemilikan saham Dewan Komisaris, hubungan keuangan, hubungan Saham Pengendali. kepengurusan serta hubungan keluarga, penerimaan remunerasi c. Remunerasi dan fasilitas lain. Pada laporan pelaksanaan 5.
GCG. 2.
3.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
2.
Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
Tidak terdapat Anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan individu, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3.
Tidak terdapat Anggota Dewan Komisaris yang mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain yang telah ditetapkan Bank yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test) KRITERIA / INDIKATOR 1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. 2.
3.
telah diungkapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank NTT yang disampaikan untuk periode Desember 2011, bersamaan dengan Laporan Tahunan Bank NTT Tahun 2011.
integritas,
Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 1 (satu) tahun. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan dengan integritas, dan kompetensi yang memadai. 2.
Tidak terdapat Anggota Dewan Komisairis yang berasal/mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent.
3.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4.
Setiap anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
4.
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. KRITERIA PERINGKAT1 - FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Peringkat 1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak melanggar ketentuan / peraturan yang berlaku. Peringkat 2 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringakat 3 • Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 4 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Dewan Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan Komposit GCG. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan / perundangan yang berlaku. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat : 1 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Seluruh anggota Dewan Komisairis dapat bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah berjalan sangat efektif sesuai dengan anggaran dasar perseroan. - Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan sangat efektif dan efisien dan telah dituang di dalam dokumen rapat. - Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak melanggar ketentuan / peraturan yang berlaku.
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI TUJUAN Untuk menilai : • Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum,dan tingkat independensi anggota Direksi ; • Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi ; • Efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi ; • Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan /atau Pemegang Saham Pengendali Bank ; • Kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. SUB FAKTOR A. Komposisi, Kriteria dan independensi Direksi KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia 3. Penggantian dan / atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun). 5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. 6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. 8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. 9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
1. Direksi Bank NTT berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari: Direktur Utama, Direktur, Kepatuhan, Direktur Pemasaran, dan Direktur Umum. Direktur Pemasaran yang baru dilantik pada tanggal 23 Agustus 2012, sehingga selama awal semester II terjadi kekosongan jabatan Direktur Pemasaran Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia 2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. 3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi. Pada Pada RUPS luar biasa tahun 2012 terjadi penggantian dan atau pengangkatan Direktur Pemasaran, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 86 Tahun 2012 tanggal 24 Agutus 2012 yang dibuat Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang. 4. Seluruh Direksi Bank NTT memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. 5. Direksi tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana Surat Pernyataan Direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan 6. Anggota Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain sebagaimana Surat Pernyataan Direksi pada saat pencalonan dan pada saat fit & proper test yang menyatakan Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain. 7. Direksi telah mengangkat anggota Komite Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Keputusan Direksi, berdasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris 8. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesame anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana Surat Pernyataan Direksi pada saat pencalonan dan pada saat fit & proper test yang menyatakan Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris 9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi KRITERIA/INDIKATOR 1. 2.
3.
4.
Direksi bertanggung kepengurusan Bank.
jawab
ANALISIS SELF ASSESMENT
penuh
atas
pelaksanaan
Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi
telah
membentuk
SKAI,
SKMR,
dan
Komite
1.
Direksi telah bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2.
Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3.
Prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank namun belum secara menyeluruh.
4.
Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Kepatuhan dengan nama Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan nama Divisi Manajemen Risiko
Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. 5.
Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. 7.
serta Komite Manajemen Risiko. 5.
Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
Direksi meminta Divisi terkait untuk menindaklanjuti segala temuan audit dari SKAI, auditor eksternal, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Masih terdapat temuan Tahun 2011 yang belum ditindaklanjuti.
6.
Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS tahun 2012.
7.
Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis kepada Pegawai dengan media yang mudah diakses yaitu antara lain dalam BPP Kepegawaian, yang dapat di akses dalam Portal Corporate University Bank NTT namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara menyeluruh hal ini tercermin dari adanya opini Direktur Kepatuhan terkait keputusan strategis di bidang kepagawaian yang tidak transparan dan seharusnya diungkapkan kepada pegawai yaitu: a. Opini Kepatuhan atas Usulan SDM No. 135/DSM/VII/212. b. Opini Kepatuhan Atas Tunjangan RI. c. Opini Kepatuhan Atas Tunjangan Pegawai Bank NTT Tahun Buku 2013-2015. d. Opini Kepatuhan Atas Usulan Kenaikan Penghasilan Kepala Divisi.
8.
Direksi telah menggunakan tenaga konsultan yang didasari kontrak yang jelas dan konsultan yang ditunjuk memiliki kualifikasi atas pekerjaannya. Saat ini Bank sedang menggunakan konsultan untuk program Balance Score Card, namun kontrak konsultan Balance Score Card dikatakan menyalahi ketentuan sesuai surat Direktur Kepatuhan nomor 1355/Dirkep/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 perihal Pelanggaran Terhadap ketentuan.
9.
Direksi telah menyediakan data dan informasi yang cukup lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris melalui laporan bulanan Direksi ke Komisaris, namun masih terdapat kendala yang disebabkan SIM yang belum berjalan efektif.
8.
Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
9.
Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat dalam BPP GCG Buku II mengenai Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta SK Dewan Komisaris No. 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. BPD. NTT, serta SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 123 Tahun 2012 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. C. Efektifitas Rapat Direksi KRITERIA/INDIKATOR 1.
Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi
2.
Pengambilan keputusan Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
3.
Hasil Rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinion yg terjadi dlm rapat Direksi
4.
Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, namun belum seluruhnya, hal tersebut tercermin dari Opini Direktur Kepatuhan yaitu: a. Opini Kepatuhan atas Pem berhentian Pegawai Tanpa Prosedur. b. Opini Kepatuhan Rencana Penggabungan KCK dengan Kantor Pusat. c. Opini Kepatuhan atas Pertimbangan Rekruitment Pegawai Teller. d. Opini Kepatuhan atas Usulan Kenaikan Penghasilan Kepala Divisi. e. Opini Kepatuhan atas Pemberhentian dengan Tidak Hormat Pegawai Bank NTT (SK Direksi No. 71 tahun 2012). f. Opini Kepatuhan Atas Pengangkatan & Pelantikan Pejabat Struktural Tanpa Disertai dengan Ketersediaan Fisik (Kantor). g. Opini Kepatuhan Atas Penyelesaian Saham Seri B yang Belum Mendapatkan Persetujuan Bank Indonesia. h. Opini Kepatuhan Atas Penetapan Pejabat Untuk Kantor Capem yang Dinaikkan Menjadi Cabang. 2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Namun keputusan strategis belum seluruhnya dibawa dalam rapat Direksi. 3. Sesuai surat BI No.14/52/APBU/Kpa tanggal 03 Juli 2012 bahwa dissenting opinions Belum didokumentasikan secara baik dan rapat Direksi yang terdokumentasi berupa notulen rapat selama semester II
2012 sebanyak 3 notulen yang terdiri dari 2 notulen rapat Direksi dan 1 notulen rapat Komite Manajemen Risiko. 4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan cukup sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1.
Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan : a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain ( didalam dan di luar negeri) b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. c. Remunerasi dan fasilitas lain. pada Laporan Pelaksanaan GCG.
1. Seluruh Anggota Direksi telah mengungkapkan: a. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan lainnya. b. Tidak terdapat Hubungan Keuangan maupun Hubungan Keluarga sampai dengan derajat keduaantara sesame anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali. c. Direksi telah mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.
2.
Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Direksi tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, mengambil dan/atau menerima keuntungan dari bank yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
3.
Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
3. Hal tersebut telah ditegaskan kembali dalam BPP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT dan implementasinya cukup jelas.
4.
Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
4. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.
E. Informasi Fit and Proper Test (F & P Test) KRITERIA/INDIKATOR 1.
Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
2.
Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
3.
ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Seluruh Anggota Direksi melaksanakan tugasnya dengan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang cukup memadai. 2. Direktur Utama berasal dari pihak independen. 3. Seluruh Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia.
Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
FAKTOR KRITERIA PERINGKAT1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Peringkat 1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 2 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 3 • Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor. • Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien • Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 4 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan Komposit GCG. • Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompelksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS. • Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien • Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan / perundangan yang berlaku. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat : 2 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif dan masih terdapat kelemahankelemahan yang perlu diperbaiki. - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah berjalan efektif sesuai dengan anggaran dasar perseroan. - Direksi telah menyelenggarakan rapat (internal dan koordinasi) dengan efektif dan efisien dan hasil risalah rapat dituang di dalam dokumen rapat. - Anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. - Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN Untuk Menilai : • Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite ; • Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite ; • Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite. SUB FAKTOR A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Komite Audit 1. Komite Audit a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang a. Komite Audit telah dibentuk pada Juni 2008 sesuai dengan Peraturan Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli Bank Indonesia, dengan komposisi Seorang Komisaris Independen dibidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak sebagai ketua merangkap anggota, 2 (dua) orang Pihak Independen Independen yang ahli dibidang hukum atau perbankan. ahli di bidang keuangan & akuntansi, yang ahli di bidang Hukum tidak b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen ada. Ketua Komite Audit juga merangkap sebagai ketua Komite c. Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. b. Komite Audit Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan juga d. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan merangkap sebagai anggota. moral yang baik. c. Anggota Komite Audit seluruhnya berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen. 2. Komite Pemantau Risiko d. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang a. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari baik seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli dibidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang 2. Komite Pemantau Risiko ahli dibidang Manajemen Risiko. a. Komite Pemantau Risiko telah dibentuk pada Juni 2008 sesuai dengan b. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Peraturan Bank Indonesia, dengan komposisi Seorang Komisaris Independen. Independen sebagai ketua merangkap anggota, 1 orang Pihak c. Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Independen ahli di bidang keuangan dan hukum sedangkan 1 orang Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan anggota Komite Manajemen Risiko masih dalam proses usulan untuk Pihak Independen. diangkat sebagai anggota Komite. d. Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, b. Komite Pemantau Risiko Diketuai oleh seorang Komisaris Independen akhlak dan moral yang baik. dan juga merangkap sebagai anggota. c. Anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, namunm 3. Komite Remunerasi dan Nominasi asih ada kekosongan jabatan komite Pemantau Risiko (masih 1 orang a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang yang belum dilantik). terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang d. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi moral yang baik Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan pegawai. b. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite 3. Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan a. Komite Nominasi dan Remunerasi telah dibentuk pada Juni 2008 sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, dengan komposisi dua orang Bank. Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, dan seorang c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia. Independen. b. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite memiliki d. Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi cukup pengetahuan dan cukup mengetahui ketentuan sistem ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank. Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris e. Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah Independen dan juga merangkap sebagai anggota dan juga sebagai maka: ketua Komite Audit. (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota d. Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 3 (tiga) Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan orang dengan anggota Komisaris Independen sebanyak 1 (satu) orang. mengenai sistem remunerasi Bank ; maka e. Bank membentuk Komite, secara terpisah, maka (2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan Remunerasi memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem
succession plan Bank. 4.
Rangkap Jabatan Anggota Komite a. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. b. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
Independensi Anggota Komite a. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. b. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite KRITERIA / INDIKATOR 1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaa audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b. Komite Audit telah mereview: (1) Pelaksanaan tugas SKAI; (2) Kesesuaian pelaksanan audit oleh oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; (3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. (5) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. c. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris
remunerasi Bank. (2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem nominasi dan succession plan Bank. 4. a. b.
5.
2.
Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko: a. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3.
Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris : a. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : (1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS ; dan (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. b. Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. c. Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan
5. a.
b.
Rangkap Jabatan Anggota Komite Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bankyang sama maupun Bank lain. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperha kan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Independensi Anggota Komite Seluruh anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Tidak terdapat pihak independen anggota Komite yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama, tidak melakukan fungsi pengawasan yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Komite Audit a. Komite Audit telah cukup memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Hal ini tercermin dari frekuensi rapat Komite Audit berdasarkan notulen rapat selama semester II tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) kali rapat, namun masih terdapat temuan audit tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti. b. Komite Audit telah mereview: (1) Pelaksanaan tugas SKAI (2) Kesesuaian pelaksanan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; (3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku ; dan (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik (5) dan hasil pengawasan Bank Indonesia. c. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. 2. Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko telah diatur dalam BPP GCG Bank NTT. a. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko secara cukup memadai. b. Komite Pemantau Risiko cukup sering melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, terlihat dari frekuensi rapat yang diadakan oleh Komite Pemantau Risiko selama semester II tahun 2012 adalah sebanyak 4 (empat) kali. 3. a.
b.
c.
d. e.
Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: (1) Cukup memadai melakukan evaluasi. (2) Cukup memadai melakukan evaluasi. Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite belum cukup mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan kepada RUPS penggantian salah seorang Komisaris yang akan berakhir pada tahun 2012. Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama Merekomendasikan calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
kepada RUPS. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. e. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. C. Efektivitas Rapat Komite KRITERIA / INDIKATOR 1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank. d.
2.
3.
Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.
ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Rapat Komite cukup sering diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank, selama smester II tahun 2012 telah dilaksanakan Rapat Komite sebanyak 6 kali. 2. Kehadiran anggota Komite dalam Rapat Komite telah sesuai dengan ketentuan. 3. Kehadiran anggota Komite dalam Rapat Komite cukup sesuai dengan ketentuan. 4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
4.
5.
Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.
5. Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal / agenda Rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Dewan Komisaris.
6. Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal / agenda Rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Dewan Komisaris. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE Peringkat 1 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien. Peringkat 2 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rekomendasi Komite-komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien. Peringkat 3 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat faktor. • Rekomendasi Komite-komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan Pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Peringkat 4 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. • Rekomendasi Komite-komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. a. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien. Peringkat 5 b. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. c. Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG. d. Rekomendasi Komite-komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. e. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 2 - Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsinya dengan efektif. - Tugas dan Tanggung Jawab Komite telah diatur dalam BPP GCG, dan secara keseluruhan berjalan efektif meskipun masih terdapat kelemahan minor. 6.
Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris
IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TUJUAN Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (disclosure) – nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank. Penanganan Benturan Kepentingan KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian 1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: mengenai: a. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan a. Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian pegawai Bank. bentutran kepentingan. b. Administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan b. Bank masih belum memiliki kebijakan, sistem serta prosedur kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. mengenai administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. 2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 3.
Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
2.
Bank cukup mampu menghindari potensi potensi terjadinya benturankepentingan.
KRITERIA PERINGKAT1 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Peringkat 1 • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. • Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 2 • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 3 • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 4 • Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik. • Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi kuntungan Bank. Peringkat 5 • Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. • Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Perimgkat 3 - Bank cukup mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan - Penanganan Benturan Kepentingan belum cukup lengkap diatur dalam BPP GCG Bank NTT. V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK TUJUAN Untuk menilai : • Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang ; • Efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan ; • Menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang / jenjang organisasi ; • Tersedianya MIS yang memadai agar satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Direktur Kepatuhan bertugas : 1. Direktur Kepatuhan telah menjalankan: a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan bank a. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan melalui: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara (1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Bank memperhatikan prinsip kehati-hatian; Indonesia. (2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak (1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan menyimpang dari ketentuan; memperhatikan prinsip kehati-hatian; (3) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank (2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat menyimpang dari ketentuan; oleh bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas (3) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank terhadap yang berwenang. seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan b. Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya dalam mencegah keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak perundang-undangan yang berlaku. menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan yang berlaku. tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berwenang sesuai struktur organisasi Bank. secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada
d.
Penunjukan Direktur Kepatuhan ketentuan yang berlaku.
telah
sesuai
dengan d.
2. Direksi telah a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. b. Bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur keseluruh jenjang organisasi terkait. c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. 3. Satuan Kerja Kepatuhan telah : a. Independen terhadap satuan kerja operasional. b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini diseluruh jenjang organisasi. 4. Bank telah : a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif ; b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.
2. a. b.
c.
3.
a. b.
Dewan Komisaris atau pihak – pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank. Penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. Direksi telah Kebijakan Kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai fungsinya dan didokumentasikan secara baik. Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai ketentuanketentuan, kebijakan yang berlaku. Direktorat kepatuhan telah melakukan sosialisasi peraturan Bank Indonesia kepada pegawai. Sosialisasi untuk tahun 2012 baru dilakukan di dua kantor cabang yaitu Cabang Ruteng dan Labuan bajo yang merupakan kelanjutan dari program sosialisasi tahun 2011. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan Satuan Kerja Kepatuhan secara independen sudah terbentuk dengan nama Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Independen terhadap satuan kerja operasional Pedoman, sistem, dan prosedur cukup tersedia dan sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.
4. Bank Telah: a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif b. Divisi Kepatuhan menyiapkan laporan berkala tentang pokok- pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia dan pihak terkait. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN Peringkat 1 • Kepatuhan bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. Peringkat 2 • Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem, dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Peringkat 3 • Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengeni kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Peringkat 4 • Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmenj yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Peringkat 5 • Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulan • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 2 - Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan efektif. - Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan telah mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Kepatuhan Bank sudah berjalan baik dan efektif. - Seluruh pegawai telah mematuhi ketentuan Bank maunpun ketentuan lainnya, namun perlu lebih ditingkatkan.
VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN TUJUAN Untuk menilai : • Kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai Peraturan Bank Indonesia dan perundangundangan yang berlaku; • Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Direksi bertanggung jawab: 1. Direksi bertanggung jawab atas: a. Terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin a. Direksi telah mendukung terciptanya struktur pengendalian intern, dan terselenggranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap manajemen. tingkat manajemen. b. Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan b. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan dan arahan Dewan Komisaris. kebijakan dan arahan Dewan Komisaris, namun masih ada beberapa c. Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern temuan internal Bank tahun 2011 yang belum selesai ditndak lanjuti. Bank kepada RUPS. c. Direksi telah memastikan tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. 2. Bank : a. Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh 2. Bank telah menerapkan: aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan a. Pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan dengan baik dan efektif m dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. engacu kepada SPFAIB dan Pedoman Audit Internal (Audit Charter) b. Memiliki Standard Pelaksana Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi No. 20 Tahun 2000 (SPFAIB), dengan: tanggal 19 Mei 2000 tentang Buku Pedoman Audit Internal. (1) Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); Penerapan audit intern dijalankan oleh satuan kerja khusus yang membid (2) Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); angi audit (3) Menyusun panduan audit intern. intern, yang melaporkan dan bertanggungjawab terkait hasil pemeriksaan c. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja kepada Debitur Utama dan Dewan Komisaris operasional. b. Bank telah memiliki Standard Pelaksana Fungsi Audit Intern Bank d. Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas (SPFAIB), dengan: pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB (1) Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. (2) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah dibentuk dan independen e. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk terhadap satuan kerja operasional. menyelesaikan tugas secara efektif. (3) Bank telah menyusun panduan audit intern, dan telah memiliki f. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu dan Buku Pedoman Anti Fraud. keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan c. SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. berkelanjutan. d. Telah dilakukan kaji ulang dan pemeriksaan atas kinerja SKAI dan kepatuhannya 3. SKAI telah : terhadap SPFAIB oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun 2011. a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan e. Bank telah menyediakan sumber daya yang cukup berkualitas untuk cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, menyelesaikan tugas secara efektif. pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. f. Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu b. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan (1) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; melalui pendidikan dan pelihan yang terkait di bidang audit. (2) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; (3) kualitas kinerja. 3. SKAI telah: c. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan a. SKAI melaksanakan audit sesuai dengan rencana tahunan yang yang berlaku. disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh d. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan sumber daya Bank NTT, termasuk organisasi lain yang terafiliasi tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. dengan Bank NTT yang ditetapkan dengan mempertimmbangkan e. Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan tingkat risikonya. prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan b. SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi yang berlaku. penilaian: (1) SKAI telah melaksanakan tugas yang meliputi penilaian kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank. (2) SKAI melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. (3) SKAI belum melaksanakan tugas yang meliputi penilaian kualitas kinerja. c. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. d. SKAI telah melaksanakan fungsi memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. e. Dalam melakukan fungsi audit, SKAI telah berupaya menyusun Pedoman Audit Internal yang Berbasis Risiko (BPP Risk Based Audit), dan juga pedoman Anti Fraud sudah ditetapkan dengan SK Direksi No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Strategi Anti Fraud PT. BPD NTT. 1 KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN Peringkat 1 • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. • SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif. Peringkat 2 • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang
ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah / dapat diatasi dengan tindakan rutin. • SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Peringkat 3 • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah /dapat diatasi dengan tindakan rutin. • SKAI menjalankan fungsinya cukup independen dan obyektif. Peringkat 4 • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif. Peringkat 5 • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 2 - Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif. - Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil yang cukup memadai. - Bank terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengendalian intern agar dapat dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan tanpa pengecualian. VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN TUJUAN Untuk menilai : • Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik ; • Kualitas hasil audit Akuntan Publik ; • Kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern KRITERIA / INDIKATOR 1. Dalam pelaksanaan Audit laporan keuangan Bank, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia. 2. Penujukan Akuntan Publik dan KAP yang oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank I ndonesia dan telah memenuhi aspek- aspek penugasan audit. 2. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP yang sama tidak lebih dari 5 tahun buku berturut-turut. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek : • Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ; • Legalitas perjanjian kerja ; • Ruang lingkup audit ; • Standar profesional akuntan publik, dan • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 5. Akuntan Publik dan Kap yang ditunjuk telah : • Menyampaikan hasil audit dan manajemen letter kepada Bank tepat waktu ; • Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
4. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah memenuhi aspek- aspek legalitas sesuai perjanjian kerja, dan menyampaikan hasil audit dan management le er kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen sesuai standar profesional akuntan public dengan ruang lingkup audit yang ditetapkan. • Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ; • Legalitas perjanjian kerja ; • Ruang lingkup audit ; • Standar profesional akuntan publik, dan • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 5. Akuntan Publik dan Kap yang ditunjuk telah: a. Hasil audit Laporan Keuangan Bank NTT tahun 2011 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan tanggal 16 Maret 2012 dengan mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian". b. Akuntan Publik dan KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank dan mampu bekerja secara independen.
KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Peringkat 1 • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. • Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik / KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Peringkat 2 • Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 namun terdapat kekurangan minor. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. • Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik / KAP telah independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan. Peringkat 3 • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetpakan dalam ketentuan 3 namun terdapat kekurangan. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria Peringkat 4 • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang cukup material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP kurang independen.
• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP tidak independen KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 2 - Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. - Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Peringkat 5
VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN TUJUAN Untuk menilai : • Efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujun, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya ; • Memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, 1. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi terkait diantaranya : dengan Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Bank a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko telah disusun dalam BPP Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan b. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan Direksi dan juga diatur dalam BPP GCG Bank NTT. kebijakan manajemen risiko. a. Dewan Komisaris belum secara penuh mengevaluasi kebijakan Manaj c. Mengevalusi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait emen Risiko. dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan b. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan Komisaris. manajemen risiko. c. Mengevalusi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait 2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris diantaranya : a. Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, 2. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi terkait kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, dengan Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Bank prosedur dan penetapan limit. telah disusun dalam BPP Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan b. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk Direksi dan juga diatur dalam BPP GCG Bank NTT. menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif. a. Tugas dan tanggungjawab Direksi telah dimuat dalam BPP GCG, dan c. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu Direksi telah keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara cukup mengimplementasikan. Limit risiko sedang dalam proses revie. berkala dan berkelanjutan. b. SDM di Manajemen Risiko belum cukup memadai (kuantitasnya) dalam menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif. 3. Bank telah : c. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan a. Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan b. Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan berkelanjutan. mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai. 3. Bank telah: c. Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan a. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, handal. namun saat ini Limit Risiko sedang dalam proses review disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank . b. Bank telah melakukan identifikasi dan pengukuran risiko-risiko yang dihadapi dan hal tersebut dilakukan oleh unit- unit kerja terkait.. Sistem Informasi Manajemen belum memadai, dan belum akurat dan tepat waktu. c. Penerapan Manajemen Risiko cukup efektif namun sistem informasinya masih dilakukan secara sederhana seper pada periode yang lalu KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN Peringkat 1 • Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat konfrehensif dan sangat sesuai dengan tujan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan. Peringkat 2 • Manajemen sangat efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korekstif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi Bank. Peringkat 3 • Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
• Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, san penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank. Peringkat 4 • Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menujukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank. Peringkat 5 • Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen tidak efektif dalam memanntau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggran material, yang apabila tidak segerab dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TIDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 3 - Penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan cukup efektif sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia - Pengendalian dan pemantauan risiko Bank berjalan cukup efektif. - Telah dilakukan pelaporan profil risiko per triwulan. - Namun pengembangan sistem Manajemen Risiko masih perlu ditingkatkan.
IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) TUJUAN Untuk menilai : • Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) ; • Penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana ; • Independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (large exposure) KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Bank telah: 1. Bank telah: a. Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang a. Bank belum memiliki Pedoman tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada yang diatur dalam BPP BMPK, namun ketentuan berupa SK Direksi terkait penyediaan pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut sudah ada dan saat ini sedang dikumpulkan SK- SK tertait penyediaan Dana. Bank juga monitoring dan penyelesaian masalahnya. telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang mengacu pada ketentuan Bank b. Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan Indonesia dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar b. Melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan walaupun belum berkala, disesuaikan dengan ketentuan dan perundangsistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku. undangan yang berlaku. 2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah: a. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. b. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran / diversifikasi portofolio penyediaan dana. 3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.
2. a.
b.
Penerapan penyediaan dana : Bank tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK dengan memperhatikan prinsip prinsip keha - hatian dan undang- undang yang berlaku, ketentuan internal berupa SK terkait BMPK sudah ada dan saat ini sedang diproses pengumpulan SK tersebut. Belum cukup memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
3.
Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan Dana Besar secara cukup independen diputuskan oleh Manajemen.
4.
Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.
4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)
• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. • Diversivikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen. Peringkat 2 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tdak ada pelanggran BMPK dan maupun prinsip kahti-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan. • Diversivikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen. Peringkat 3 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada elampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan. • Diversivikasi penyediaan dana cukup merata. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepad pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen. Peringkat 4 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan. • Diversivikasi penyediaan dan kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen. Peringkat 5 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampauan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan. • Diversivikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyeediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen. IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) Peringkat 2 - Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. - Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK - Pengambilan Keputusan dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar telah dilakukan secara independen. - Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal BMPK dimaksud di atas secara konsekwen dan tepat waktu. - Diversifikasi penyediaan dana telah dilaksanakan secara merata. Peringkat 1
X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL. TUJUAN Untuk menilai : • Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada stakeholders (public) ; • Efektivitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah ; • Cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu ; • Cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG ; • Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis). SUB FAKTOR A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Bank telah mentrasparansikan kondisi keuangan dan non 1. Bank mentransparansikan Laporan Keuangan dan Laporan Non keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Keuangan melalui publikasi Laporan Keuangan Triwulan, Publikasi triwulan dan telah melaporkannya kepada Bank Realisasi Bisnis Bank dan melalui Laporan Tahunan Bank, kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku. Indonesia dan stakeholders sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan GCG belum disampaikan kepada LPPI. 2. Bank wajib dan telah : a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan 2. Bank wajib dan telah : cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia a. Bank telah menyusun Laporan Tahunan Bank telah disusun dan
tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. b. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. d. Menyampaikan Laporan tahunan paling tidak kepada : - Bank Indonesia ; - YLKI ; - Lembaga Pemeringkat di Indonesia ; - LPPI ; - 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan ; - 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan 3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi : a. Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan)-nya ; b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan sekurangkurangnya dalam 1(satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memilki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. B. Laporan Peaksanaan Good Corporate Governance KRITERIA / INDIKATOR 1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Laporan pelaksanaan GCG telah : a. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil self assessment Bank. b. Dilampiri hasil self assessmemt Bank. 3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil self assessment dengan hasil pengawasan / pemeriksanaan Bank Indonesia, Bank : • Merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil self assessment dimaksud kepada publik melalui Laporan • Menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia. 4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurangkurangnya kepada pihak-pihak : • Bank Indonesia; • YLKI; • Lembaga Pemeringkat di Indonesia; • Asosiasi Bank-Bank di indonesia; • LPPI; • 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; • 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan Secara lengkap dan tepat waktu. 5.Bank telah menyajikan laporan pelaksnaan GCG dalam homepage secara tepat waktu. C. Kecukupan Pelaporan Internal KRITERIA / INDIKATOR 1. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal. 2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. 3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. 4. Terdapat IT security system yang memadai.
disajikan sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank b. Bank telah menyusun BPP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data pribadi Nasabah c. Bank sedang menyusun BPP Pengaduan Nasabah. d. Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia dan pihak- pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang belaku. 3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi: a. Bank telah menampilkan Laporan Tahunan Bank pada homepage Bank NTT untuk Periode laporan tahunan 2011. Laporan keuangan tahunan untuk tahun 2012 mas ih akan melalui proses audit oleh Akuntan Publik. b. Bank telah menampilkan Laporan Publikasi Bank untuk diketahui publik pada surat kabar tempat kedudukan bank berada
ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Laporan GCG disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketent uan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip- prinsip pelaksanaan GCG (untuk Tahun Buku 2011). 2. Laporan Pelaksanaan GCG relah: a. Dalam laporan tersebut telah mencerminkan tentang hubungan keuangan, keluarga, dan kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi; rasio gaji tertinggi dan terendah untuk Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap; frekwensi Rapat Dewan Komisaris; jumlah penyimpangan internal; permasalahan hukum; serta pemberian dana untuk kegiatan sosial politik. b. Laporan GCG dilampirkan pula dengan Self Assesment Bank NTT. 3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil self assessment dengan hasil pengawasan / pemeriksanaan Bank Indonesia, Bank: a. Tidak terdapat perbedaan predikat dalam penilaian hasil Self Assessment Bank NTT antara Bank dan Bank Indonesia untuk laporan GCG periode 2011. b. Laporan GCG dilampirkan pula dengan Self Assesment Bank NTT. 4. Belum semua Pihak, Laporan GCG disampaikan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia. 5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage Bank NTT.
ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Sistem Informasi Manajemen belum berjalan dengan baik 2. Sistem Informasi Manajemen belum cukup akurat, cukup memadai namun beberapa informasi dapat menyediakan Laporan Core Banking secara on line. 3. Sistem Informasi Bank cukup memadai untuk mendukung kompleksitas usaha yang ada dan didukung oleh sumber daya manusia yang cukup kompeten.
4. IT security system cukup memadai dan cukup sesuai dengan kompleksitas usaha Bank meskipun perlu perbaikan di beberapa bidang. KRITERIA PERINGKAT –FAKTOR TRANSPARANI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL Peringkat 1 • Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini & utuh • Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat 1
waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap, dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Peringkat 2 • Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melaui homepage dan media yang memadai. • Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini & utuh. • Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menmyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Peringkat 3 • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang cukup mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat, kini. • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai. • Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Peringkat 4 • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder kurang sesuai ketentuan yang berlaku / terlambat. • Sistem Informasi Manajemen Bank khusunya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal & efektif untuk Pengambilan keputusan manajemen. Peringkat 5 • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengtelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh disampaikan kepada shareholder tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu manyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 2 - Bank telah transparan dalam menyampaikan informasi Keuangan Bank dan Non Keuangan Bank baik pada laporan publikasi maupun pada laporan tahunan Bank. - Bank Telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG dan hasil Self Assessment GCG kepada Bank Indonesia setempat dan pihak tertentu tepat waktu. - Bank telah menyajikan laporan tahunan dan laporan GCG pada homepage, namun belum secara tepat waktu disebabkan belum adanya ketentuan internal yang mengatur pelaksanaan homepage tersebut.
XI. RENCANA STRATEGIS BANK TUJUAN Untuk menilai : • Kecukupan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (bussiness plan) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran starategis serta nilai-nilai perusahaan (corporate value)-nya ; • Kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (bussiness plan) Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (Corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk 1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi dan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Rencana Bisnis sesuai dengan Visi dan Misi Bank. (bussiness plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. 2. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara cukup relaistis komprehensif, terukur 2. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, (achieable), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsive komprehensif, terukur (achieable), memperhatikan prinsip terhadap perubahan internal dan eksternal namun belum dilakukan stress test kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal (baru sampai pada tahap pengenalan model). dan eksternal. 3. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun olek Direksi Bank NTT dan 3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. disetujui oleh Komisaris. 4. Bank telah: 4. Direksi telah : a. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis a. Mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana kepada Pemegang Saham Pengendali pada RUPS serta kepada seluruh jenjang Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke organisasi yang ada di Bank.
seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank ; b. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif. 5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank : a. Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank ; b. Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS) – strategic Risk ; c. Memperhatiakn faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank ; d. Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat. 6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (bussiness plan)
b. Pelaksanaannya cukup efektif masih terdapat deviasi yang cukup besar. 5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. a. Cukup Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank; b. Cukup memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Controll System (RCS) untuk Risiko Stratejik. c. Cukup memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, namun dari pencapaian sampai triwulan II menunjuk kan bahwa perlu evaluasi terhadap kondisi internal dan eksternal. d. Cukup memperhatikan prinsip kehati- hatian serta prinsip perbankan yang sehat.
6. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, termasuk Komentar Komisaris Bank NTT namun belum cukup efektif. 1 KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN Peringkat 1 • Rencana Bisnis Bank (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. • Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank • Low Strategic Rating. Peringkat 2 • Rencana Bisnis (business plan) Bank sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. • Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun secara realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank • Low Strategic Rating atau Moderate to Low Starategic Risk Rating Peringkat 3 • Rencana Bisnis (business plan) Bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. • Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank • Moderate Starategic Risk Rating Peringkat 4 • Rencana Bisnis (business plan) Bank kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. • Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank • High Strategic Risk Rating atau Moderate to High Strategic Risk Rating. Peringkat 5 • Rencana Bisnis (business plan) Bank tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. • Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank • High Strategic Risk Rating KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 3 - Rencana Bisnis Bank cukup disiapkan sesuai ketentuan dengan memperhatikan rencana kedepan. - Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. - Moderate Strategic Risk Rating.
