KEDUDUKAN KOPERASI SEBAGAI MITRA PERUSAHAAN PATUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL Sulaiman Sitohang 110120120108 ABSTRAK Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang- orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi diperlukan untuk mencapai tujuan bernegara yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi, Indonesia memerlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian Ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap asas dan norma serta bersifat deskriptif analisis untuk menganalisis antara perundang- undangan yang berlaku dengan praktik yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer guna mendukung pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Hasil penelitian dalam penyusunan tesis ini upaya pemberdayaan koperasi disertai dengan pengembangan kemitraan usaha dengan badan usaha lain yang ditempuh selama ini adalah sejalan dengan upaya mewujudkan demokrasi ekonomi. Pemerintah harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan koperasi agar dapat menjadi sektor ekonomi yang kuat sebagai soko guru perekonomian nasional. Pemerintah sebagai penyelenggara perlu melakukan amandemen terhadap undang- Undang
penanaman modal, yang mana investasi di bidang- bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Perhutanan, dll sehingga dapat mengedepankan upaya bermitra dengan Koperasi. Kata Kunci: Kedudukan Koperasi, Mitra Usaha ABSTRACT Koperasi arrangements are part of the economy, this means that the cooperative activities took part for the achievement of a prosperous economic life, both for those who become members of the association itself and the surrounding community. Koperasi as a society for the common welfare, conduct business and activities in the field of joint fulfillment of its members. Sustainable economic development based on economic democracy is necessary to achieve the purpose of the state is to realize a just and prosperous society based on the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, and to accelerate the development of national economy and realize the political and economic sovereignty, Indonesia needs to increase investment for processing economic potential into real economic strength by using capital from both domestic and overseas. This research was conducted by using normative juridical approach that emphasizes research on the principles and norms and descriptive analysis to analyze the legislation applicable to the practices that occur in the field. Data was collected in two stages, the research literature to obtain secondary data and field research to obtain primary data to support understanding of the problems examined. The results of the research in this thesis Koperasi empowerment is accompanied by the development of a business partnership with another business entity that applied for this is in line with efforts to achieve economic democracy. The government should play an active role to preserve and develop the cooperative in order to be a strong economic sector as a pillar of the national economy. Government as organizers need to amend the Investment Law, which invest in areas that dominate the life of many, such as Agriculture, Fisheries, Mining, Forestry, etc. so as to promote Koperasi efforts to partner with. Keywords : Rating Koperasi, Business Partners
A. Latar Belakang Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang- orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang- orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan. Konstitusi
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
memberikan
landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat (4) yang
menyatakan
bahwa
pereknomian
nasional
diselenggarakan
berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan
lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi diperlukan untuk mencapai tujuan bernegara yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi, Indonesia memerlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai badan usaha berbadan hukum dan melakukan kegiatan berdasarkan ekonomi, sesungguhnya koperasi adalah suatu kegiatan usaha karena prinsip ekonomi itu sendiri merupakan filosofi yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan mencari keuntungan. Hal lainnya yang menunjukkan ciri koperasi sebagai suatu perkumpulan adalah status keanggotaan dan hak suara. Tentang keanggotaan koperasi, Pasal 19 ayat (3) Undang- Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan
bahwa
dipindahtangankan.
Hal
keanggotaan ini
berbeda
koperasi dengan
tidak
Perseroan
dapat Terbatas
khususnya Perseroan Terbatas yang telah go public dimana para pemegang saham dapat memperjual- belikan sahamnya sewaktu- waktu.
Pandangan mengenai permodalan di satu pihak dan keanggotaan di pihak lain dalam organisasi koperasi, Sutantya Rahardja Hadikusuma mengemukakan pendapatnya, yaitu1: “besarnya modal yang terkumpul itu tetap harus menjadi perhatian Koperasi, meskipun banyaknya anggota koperasi merupakan ciri utama dari suatu koperasi.” Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 1 angka (1) memuat: “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia.”
Dan pasal 1 angka (3) memuat: “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negera Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.” Koperasi sebagai bangun perusahaan sebagaimana diamanatkan Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945 dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomsi berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengambil kedudukan mitra perusahaan patungan dalam penanaman modal asing.
1
Sutantya Rahardja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 1-2
Dalam kenyataan yang ada, kedua kegiatan tersebut belum dapat bersinergis terhadap satu dengan yang lainnya, kegiatan badan usaha koperasi dan kegiatan penanaman modal asing, masing- masing secara bersama merupakan unsur penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil demi terwujudnya
kedaulatan ekonomi. Akan tetapi
paradigma yang muncul adalah investor asing lebih nyaman mendirikan Perseroan Terbatas dibandingkan dengan bekerjasama dengan Koperasi, selain itu Undang- Undang Penanaman Modal Asing memang lebih cenderung berpihak kepada Investor asing, sehingga ruang lingkup Koperasi kurang mendapat perhatian. Apabila paradigma Undang- Undang Penanaman Modal Asing dapat diubah, maka Koperasi dapat di dorong ke arah CSR (Corporate Social Responsibility), langkah ini diambil guna mengembangkan kemitraan antara KUMKM (Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah) dengan perusahaan BUMN yang mempunyai dana maupun dari Investor Asing. Penerapan CSR merupakan amanat Undang- undang yang harus dilaksanakan secara serius. sebagai contoh pembinaan CSR dapat dilakukan oleh Perusahaan BUMN berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Pelaksana Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
Sebagai salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional, perusahaan swasta maupun BUMN memiliki perang penting memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab sosial-moral setiap institusi bisnis atau pelaku usaha. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi, karena koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi harus menjadi lebih dominan diantara bentuk usaha Perusahaan Negara dengan bentuk usaha swasta lainnya, agar koperasi lebih cepat berkembang sehingga dalam persaingan usahanya koperasi bisa bersaing dengan badan- badan usaha yang lain. Tetapi dalam kenyataannya Koperasi Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan koperasi yang
ada
di
Indonesia
bisa
benar-
benar
sebagai
soko
guru
perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang dituangkan dalam Undang- Undang Dasar 1945. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas adalah:
1. Bagaimana proses koperasi dapat ditetapkan oleh pemerintah sebagai mitra perusahaan patungan sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-
Undang
Nomor
25
Tahun
2007
tentang
Penanaman Modal? 2. Bagaimana partisipasi pemerintah dalam menyiapkan koperasi untuk dapat layak menjadi mitra perusahaan patungan? 3. Bagaimana pengaturan yang mewajibkan koperasi sebagai mitra perusahaan patungan ditaati oleh investor asing dalam penanaman modal? A. Proses Penerapan Koperasi Sebagai Mitra Perusahaan Patungan Sebagaimana Diamanatkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan usaha kecil menengah dan koperasi dituntut untuk tetap dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, karena lembaga ini dianggap cukup representatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Namun harus diakui bahwa usaha kecil menengah dan koperasi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan baik dari segi permodalan, sumber daya manusia, manajemen, minimnya penguasaan teknologi informasi, iklim berusaha, serta dari segi distribusi pemasaran produk yang dihasilkan. Pilihan alternatif pemberdayaan pada usaha kecil menengah dan koperasi adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha. Konsep ini
mulai ditawarkan di Indonesia sejak tahun 1980 dan dicanangkan melalui Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada tahun 1996, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil menengah yang sebagian besar memayungi masyarakat miskin dengan BUMN dan swasta. 2 Pada hakekatnya kemitraan usaha tersebut sesuai dengan jiwa dan semangat demokrasi ekonomi yang diamanatkan konstitusi. Secara jelas pasal 33 ayat yang pertama menyebutkan bahwa ”perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa ”dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah
pimpinan
atau
pemilikan
anggota-anggota
masyarakat.
Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.” Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang berdasarkan Undangundang No. 25/1992 merupakan badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dimiliki, dikelola dan untuk kepentingan anggotanya. Maka, upaya pemberdayaan koperasi disertai dengan
2
Saparuddin M. dan Basri Bado, Pengaruh kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha Pada UKM, Sulawesi Selatan: Econosains, 2011, hlm. 164
pengembangan kemitraan usaha dengan badan usaha lain yang ditempuh selama ini adalah sejalan dengan upaya mewujudkan demokrasi ekonomi. Konsep koperasi adalah konsep umum yang berlaku di seluruh dunia. Ciri khas koperasi dapat dipandang sebagai jati diri yang sejak kelahirannya hingga dewasa ini tetap eksis meskipun politik, ekonomi, social dan budaya dunia mengalami berbagai perubahan. Sebagai suatu perusahaan, koperasi harus menjalankan sesuatu usaha
yang mendatangkan keuntungan ekonomis, meskipun koperasi
bukan merupakan bentuk akumulasi modal. Untuk mencapai tujuan mendatangkan keuntungan ekonomis tersebut, maka koperasi harus menjalankan usahanya secara terus menerus (kontinyu), terang-terangan, berhubungan dengan pihak ketiga, dan memperhitungkan rugi laba serta mencatat
semua
kegiatan
usahanya
tersebut
ke
dalam
suatu
pembukuan.3
B. Partisipasi Pemerintah Dalam Menyiapkan Koperasi Layak Menjadi Mitra Perusahaan Patungan Sejak negara Indonesia diproklamasikan telah ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa perekonomian Indonesia dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi, yang mana perekonomian disusun sebagai usaha
3
Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 101
bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dapat diketahui bahwa koperasi merupakan salah satu sektor ekonomi
yang
sangat
kuat
kedudukannya,
karena
jelas-
jelas
diamanatkan oleh UUD 1945. Dari penjelasan pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit disebutkan bahwa pelaku ekonomi adalah sektor negara dan koperasi, sedangkan sektor swasta hanya disebut implisit.4 Penjelasan pasal 33 UUD 1945 mengisyaratkan pemerintah harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan koperasi agar dapat menjadi sektor ekonomi yang kuat sebagai soko guru perekonomian nasional. Namun dalam realitanya, banyak kebijaksanaan ekonomi yang ternyata merugikan kehidupan perkoperasian, dan sebaliknya usaha swasta memperoleh berbagai fasilitas dan keuntungan, akibatnya koperasi menjadi terpinggirkan.5 Konsep corporate social responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga masyarakat setempat (lokal). Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar stakeholders.6 CSR lahir dari desakan masyarakat
terhadap
perusahaan
yang
cenderung
mengabaikan
tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti melakukan berbagai
4
Sukidjo, membangun Citra Koperasi Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, Volume 5 nomor 2, Desember, 2008, hlm. 194 5 Ibid. 6 K. Bartens, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm. 162- 163
kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam serta buruh dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidangbidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.
Pembiayaan
dilakukan
pemerintah,
dunia
usaha
dan
masyarakat meliputi kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari bagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya. Pembiayaan tersebut dijamin oleh lembaga peminjam pemerintah dan/atau swasta, dalam bentuk penjaminan pembiayaan kredit bank, pembiayaan penjaminan atas bagi hasil, dan pengiriman pembiayaan lainnya.7 CSR merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan yang tidak hanya berupa sumbangan financial kepada masyarakat yang bersifat sesaat melainkan terhadap semua stakeholders termasuk lingkungan dan masyarakat disekitarnya, dengan cara perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya
yang
digunakan
untuk kepentingan
pembangunan
manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional sehingga tercipta keseimbangan dan kesejahteraan bersama.
7
Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok- Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 52-53
C. Peraturan Yang Mewajibkan Koperasi Sebagai Mitra Perusahaan Patungan Dalam Penerapan Penanaman Modal Untuk mewujudkan Pasal 33 Undang- undang Dasar maka pemerintah membuat produk hukum untuk mengatur hal tersebut, sehingga pemerintah membuat Undang- undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang- Undang Nomor 6 tahun 1968 Penanaman Modal dan digantikan oleh Undang- undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal karena selama 30 tahun PMA dan PMDN diatur terpisah dalam dua undang- undang yang berbeda, Pembedaan pengaturan ini secara otomatis mengakibatkan pembedaan perlakuan terhadap PMA dan PMDN. Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Dengan amanat tersebut yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan Penanaman Modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi.
Dalam melakukan kegiatan penanaman modal diperlukan suatu bentuk badan usaha. Pilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi terhadap pengembangan usaha, bentuk pertanggung jawaban, akses permodalan, pembagian keuntungan, pembubaran perusahaan, dan lainlain. Secara umum diketahui bahwa didirikannya Koperasi adalah dimaksudkan
untuk
kepentingan
anggota
khususnya
dalam
meningkatkan taraf kehidupan ekonominya. Dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun
1992
dikatakan
bahwa
”Koperasi
bertujuan
memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.” Selanjutnya dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 992 dinyatakan tentang fungsi dan peran Koperasi. Tentunya pemerintah sebagai penyelenggara perlu melakukan amandemen terhadap undang- Undang penanaman modal, yang mana investasi di bidang- bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Perhutanan, dll dapat lebih mengedepankan upaya bermitra dengan Koperasi, tentu saja Koperasikoperasi yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah telah sesuai dengan standarisasi operasional yang terstruktur dan sistematis.
A. Simpulan 1. Proses
penerapan
Koperasi
sebagai
mitra
usaha
adalah
Meningkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi,
asosiasi,
dan
himpunan
kelompok
usaha
untuk
memperkuat posisi tawar usaha kecil, 2. Pemerintah perlu memiliki political will yang kuat terhadap eksistensi
dan
pengembangan
koperasi
sebagai
sarana
membangun perekonomian nasional menuju pada keadilan dan kesejahteraan
sosial.
Untuk
itu,
berbagai
peraturan
dan
kebijaksanaan ekonomi diharapkan dapat menumbuhkan iklim yang
kondusif
bagi
pengembangan
koperasi,
memberikan
kepastian usaha , memberikan perlindungan terhadap koperasi, menciptakan kondisi persaingan yang sehat, dalam pelaksanaan mekanisme pasar Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional, 3. Pemerintah sebagai penyelenggara perlu melakukan amandemen terhadap undang- Undang penanaman modal, yang mana investasi di bidang- bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Perhutanan, dll sehingga dapat mengedepankan upaya bermitra dengan Koperasi, tentu saja Koperasi- koperasi yang ditunjuk secara langsung oleh
pemerintah telah sesuai dengan standarisasi operasional yang terstruktur dan sistematis.
B. Saran 1. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang berdasarkan Undang-undang No. 25/1992 merupakan badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dimiliki, dikelola dan untuk kepentingan anggotanya. 2. Pemerintah harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan koperasi agar dapat menjadi sektor ekonomi yang kuat sebagai soko guru perekonomian nasional. 3. Pemerintah sebagai penyelenggara perlu melakukan amandemen terhadap undang- Undang penanaman modal, yang mana investasi di bidang- bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Perhutanan, dll dapat lebih mengedepankan upaya bermitra dengan Koperasi, tentu saja Koperasi- koperasi yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah telah sesuai dengan standarisasi operasional yang terstruktur dan sistematis.
