BEBERAPA REGULASI YANG MENGUATKAN EKSISTENSI ARSIPARIS Sudiyanto Pemerhati Kearsipan, LAPAN E-mai l :
[email protected] atar sudi _sttdiyanto@ya ho o. co m
Abstrak Profesi Arsiparis rnasih sering dipandang sebagai profesi rendahan oleh berbagai kalangan karena hasil kerjanya yang dianggap masih kurang dirasakan untuk kelangsungan hidup organisasi. Pandangan tersebut membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi Arsiparis. Arsiparis nenjadi kurang percaya diri. Disisi lain sebenarnya tersedia cukup banyak
tools berupa regulasi yang memberikan peluang kepada Arsiparis untuk ikut berkiprah dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan negara. Kajian ini berusaha mendeskipsikan pasal-pasal regulasi dimaksud yang relevan dengan pengelolaan kearsipan. Dengan tersedianya berbagai regulasi diharapkan dapat memberikan stimulus bagi Arsiparis sehingga mereka makin percaya diri dan eksis dalam profesi yang ditekuninya Kata kunci: Undang Undang, percaya diri, Arsiparis, eksis, profesi.
Abstract be seen as the low profession by various community because the result of their job that be estimated still can be felt less for the continuity of organization life. Such opinion make the unbeneficial effect for the Archivists do not have self confident. In other side, factually, there are so many too is enough for example, regulation that give the opportunity to the Archivists in order to pafticipate in implementation of state's activity. This study try to describe to the articles about meant regulation with this relevant to the management to the archival method. By the supplying of various regulations be hoped can give stimulate for Archivists so that there are The profession of Archivists still often
more selfconfident and exist in progression that be done diligently.
Keywords: Laws, self confident, Archivists, exist, profession.
l.Latar belakang Di setiap organisasi dalam
Arsiparis sebagai sumber daya melaksanakan
aktifitasnya selalu menghasilkan arsip. Arsip merupakan produk samping (by producf) dari organisasi. Seiring berjalannya organisasi makin lama arsip yang tercipta makin banyak pula.
Sementara arsip masih diperlukan oleh organisasi sebagai bahan informasi dalam
perencanaan, pengambilan keputusan, pertang-
gungjawaban (akuntabilitas), dan bukti sejarah. Oleh karenanya arsip perlu dikelola dengan baik agar ketika diperlukan dapat diketemukan dengan mudah dan cepat.
Orang yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan arsip disebut Arsiparis. Keberadaan
f
f
llmu Intormasi
JURNALI::*IJ:I"-
manusia kearsipan masih sering dipandang sebelah mata,
dianggap profesi rendahan, profesi yang tidak menjanjikan, dan sejumlah sebutan "miring" lainnya. Hal tersebut menjadikan salah satu penyebab Arsiparis kurang percaya diri dalam melaksanakan pekerjaannya. Arsiparis terkungkung dalam bingkai image yang kurang menguntungkan. Kurangnya rasa percaya diri dapat menghambat perkembangan individu dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun dalam hubungan interpersonal sehari-hari. Sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kinerja Arsiparis. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang memberikan peluang bagi Arsiparis untuk
l;
--1.-,
Beberopo Regulosi yong Menguatkon Eksistensi Arsiporis
ikut berkiprah dalam
pelaksanaan penye-
lenggaraan negara. Tulisan ini berusaha memberikan gambaran terhadap beberapa peraturan yang dalam implementasinya terkait dengan tugas dan fungsi Arsiparis. Harapannya dengan makin terbukanya berbagai peluang untuk berkiprah dapat memberikan stimulus bagi Arsiparis bahwa ia merupakan sumber daya yang diperlukan bagi berjalannya organisasi sehingga mereka semakin percaya diri dan tetmotivasi untuk lebih eksis dalam profesi yang ditekuninya. 2. Rumusan Masalah
Pandangan berbagai kalangan yang cenderung merendahkan profesi Arsiparis karena lingkup pekerjaanya yang sempit dan hasil kerjanya yang dianggap masih kurang dirasakan, membawa dampak psikologis yang tidak menguntungkan
bagi Arsiparis, diantaranya yang sering kita jumpai, yaitu Arsiparis menjadi tidak percaya diri dan pasif. Sementara sebenarnya pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang banyak
bagi Arsiparis untuk berkiprah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya peffnasalahan dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : " Sejauh memberikan peluang
mana dukungan regulasi untuk eksis tens i Arsiparis ? "
menguatkan
3. Maksud dan Tujuan
untuk menghadapi lingkungan yang semakin menantang. Menurut Elly Risman (2003) orang yang tidak percaya diri akan merasa terus menerus jatuh, takut untuk mencoba, merasa ada yang salah dan khawatir.'
Maslow (dalam Rachman, 2010) berpendapat bahwa percaya diri adalah suatu modal dasar untuk pengembangan dalam aktualisasi diri (eksplorasi segala kemampuan diri) dengan percaya diri. Lanjut Maslow manusia memiliki 2 kebutuhan akan penghargaan, yakni harga diri dan penghargaan orang lain. Harga diri mencakup kebutuhan kepercayaan diri, perasaan edukatif, kemandirian dan kebebasan pribadi. Adapun penghargaan orang lain meliputi prestise, kedudukan dan nama baik. Seseorang dengan harga diri yang baik akan lebih percaya diri, lebih mampu dan produktif. Sebaliknya seseorang dengan harga diri rendah akan mengalami kurang percaya diri, kemampuan cenderung rendah, dan kurang produktif. Hambatan dari usaha mencapai aktualisasi diri berasal dari kepercayaan diri dan keraguan individu pada kemampuan sendiri dan mengakibatkan kemampuan dan potensi diri tidak terungkap (Rachman, 2010).
Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa percaya diri suatu faktor penting yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia untuk menghadapi tantangan pekerjaan. Dalam diri diperlukan dua faktor pendorong yaitu percaya diri yang berasal dari dalam diri individu sendiri dan dari luar individu berupa penghargaan dari orang lain. Dalam konteks membangun rasa percaya diri
Kajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan beberapa regulasi yang dapat memberikan peluang bagi Arsiparis untuk ikut andil dalam implementasinya. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran bahwa terbuka
rangka membangun rasa percaya
berbagai peluang bagi Arsiparis untuk berkiprah sehingga diharapkan makin dapat membangun
Arsiparis dengan adanya berbagai regulasi yang memberikan peluang bagi Arsiparis untuk berkiprah diharapkan akan menumbuhkan faktor pendorong pula yang berasal dari luar individu dengan adanya penghargaan berupa pengakuan hasil kerja Arsiparis. Dengan demikian harapannya eksistensi Arsiparis akan terus meninskat.
rasa percaya diri.
4. Landasan Teori Kepercayaan diri merupakan faktor penting bagi
setiap individu dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Individu yang kurang percaya diri akan menjadi seseorang yang pesimis dalam menghadapi tantangan, takut dan
untuk
menyampaikan gagasan, bimbang dalam menentukan pilihan dan sering
ragu-ragu
membandingkan dirinya dengan orang lain. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya
'
Selengkapnya dapat di http;// repositorl,.usu.ac.id
/bitstreanr/I
2 34
567 89/2
7467/4/Chapter%201Lpdf)'
*-------l z:
I
r
f
llmu lntomasi
JURNALft:ffi':1"""
Sudiyanto
5. Metodologi
Kajian
Metodologi untuk mengkaji tulisan ini mcnggunakan metode deskriptif dan studi pustaka. Metode deskriptif adalah sebuah metode
yang berusaha mendeskripsikan,
menginter-
pretasikan sesuatu kecenderungan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2005). Sedangkan studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka untuk memperoleh data penelitian (Mestika Zed,2008).
Data-data literatur atau kepustakaan berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan dokumen lainnya digunakan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan menginterpretasikan kaj ian
ini. 6. Pembahasan dan Analisis
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan merupakan payung hukum kearsipan di Indonesia. Semua kegiatan kearsipan di Indonesia harus mengacu pada Undang-undang (UU) tersebut. Dalam hal eksistensi Arsiparis, secara lebih detail dituangkan dalam aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 151 ayat (1) menyebutkan bahwa Arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Regulasi ini menempatkan Arsiparis pada kedudukan yang
sangat mulia. Mandiri dalam melaksanakan fungsinya tidak lagi pasif menunggu pekerjaan dan perintah dari atasannya tetapi dituntut untuk proaktif dan inovatif. Sikap pasif hanya akan
menguatkan pandangan rniring yang selama ini
dilontarkan oleh banyak pihak yaitu Arsiparis merupakan profesi yang tidak menarik, sering dicibir orang, dan dipandang sebelah mata. Kemudian yang dimaksud independen adalah
Arsiparis dalam melaksanakan tugas f
llmu lnformasi
JURNALftTJIi:t"""
Disamping kepastian hukum, kemandirian dan independensi Arsiparis, PP Nomor 28 Tahun 2012, Pasal 151 ayar (2) memberikan rambu yang detail tentang fungsi dan tugas Arsiparis.
a. menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan;
b. menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; c. menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan p erundang-undangan
tentang
Kearsipan.
f
Qtrinciple of original order), keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, keresponsifan, keantisipatifan, kepartisipatifan, akuntabilitas, kemanfaatan, aksesibilitas, dan kepentingan umum. Bila asas tersebut dipatuhi maka akan menj amin independensi Arsiparis dalam bekerj a.
adalah:
Pelaksanaannya
43 Tahun 2009
menegaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan di Indonesia harus berasaskan: kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan, keutuhan, asal usuf Qtrinciple of provenance), aturan asli
Fungsi dan tugas Arsiparis yang dimaksud
6.1 UU Kearsipan dan Peraturan
Undang Nomor
fungsinya harus terbebas dari unsur-unsur kepentingan dan tekanan dari pihak manapun, misalnya: atasan, partai politik, dll. Undangundang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 4,
;
d. menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
e. menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
f.
dan
bernegara;
menjaga keselamatan aset nasional dalam
bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan g. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
dan
=;l ,"i ****-l*--i
Beberapa Regulasi yang Menguotkon Eksistensi Arsiparis
Kemudian yang membanggakan disamping diberikan tugas dan fungsi, juga diberikan
Badan Publik wajib menyediakan Informasi
kewenangan yang cukup besar dalam hal akses,
menyesatkan (Pasal 7,ayat
penggunaan dan penelusuran arsip. Rincian kewenangan yang dimiliki Arsiparis (PP Nomor 28 Tahun 2012,Pasal 152) adalah:
a. menufup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi dan/atau fisik arsip;
b. menufup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan
pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan arsip.
6.2 UU
KIP
Pasca berakhirnya masa Orde Baru dimana masuk pada masa berikutnya yang diistilahkan dengan Orde Reformasi, tuntutan keterbukaan informasi begitu kuat. Hal ini dilandasi oleh suatu pengalaman, dan ini dianggap suatu kekurangan, bahwa di masa lalu tata kelola pemerintahan dinilai kurang transparan. Oleh karenanya sekarang ini kran keterbukaan informasi dibuka lebar. Informasi seakan-akan milik semua orang. Trend masa lalu "informasi tertutup bagi publik kecuali yang dibuka" sekarang dibalik menjadi "informasi terbuka bagi
publik kecuali yang terfutup".
Bahkan
keterbukaan informasi dijadikan sebagai indikator akuntabilitas. Amanat agenda keterbukaan informasi itu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Reformasi dan diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-
undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yang selanjutnya disebut UU KIP.
Untuk mengimplementasikan UU KIP, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan danlatau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketenfuan serta
Publik yang akurat, benar, dan (l)
tidak
dan ayat(2)).
Pasal 13 mengamanatkan bahwa dalam hal untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi GPID). Bila kita cermati, tugas dan fungsi Arsiparis sangat sejalan dengan tugas dan tanggung jawab PPID. Arsiparis dan PPID sama-sama melakukan penyediaan, pengelolaan, pengamanan, dan pelayanan informasi. Dengan demikian sangatlah relevan bila PPID diemban oleh Arsiparis sebagai sumber daya manusia kearsipan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi. Disinilah peluang Arsiparis sebagai
sumber daya manusia kearsipan
yang
mempunyai kompetensi mengelola arsip dan dokumen yang berisi berbagai informasi transaksi organisasi (lembaga atau Badan Publik) di lingkungannya dapat mengisi dan memainkan peran penting sebagai PPID. Hal ini diperkuat dengan adanya kewajiban dari setiap Badan Publik untuk melaksanakan kearsipan dan p en d o kum ent a s i an Informasi Publik berdasarkan perundang-udangan (Pasal 8). Oleh karenanya UU KIP merupakan dasar hukum yang kuat bagi Arsiparis untuk ikut dalarn pelayanan Informasi
Publik sebagai implementasi
keterbukaan
informasi.
6.3. UU Pelayanan Publik Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelayanan yang bersifat publik untuk memenuhi hak, kewajiban, dan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Tunfutan masyarakat terhadap tanggung jawab pemerintah dalam
pelayanan publik sekarang ini makin sering disuarakan. Protes sering dilakukan ketika pemerintah lalai atau lamban terhadap pelaksanaan pelayanan. Begitu pentingnya pelayanan publik ini, sehingga pemerintah menerbitkan pengaturannya yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam konteks pelayanan publik, ada peluang bagi Arsiparis untuk ambil bagian sesuai dengan profesi yang diembannya. Hal ini sesuai dengan semangat Pasal 8 ayat (2) huruf c UU Nomor 25 Tahun 2009 dimana lingkup pelayanan publik
:---**--..-i
: a
j i
f
f
llmu lntomasi
JURNALT:r:;:I"*
Sudiyanto
salah satunya adalah pengelolaan informasi. Pengelolaan dan pelayanan informasi memang menjadi salah satu domain fungsi dan tugas Arsiparis. Seperti telah dijelaskan di atas, pada PP Nomor 28 Tahun 2012, pasal 151 ayat (2) huruf g bahwa fungsi dan tugas Arsiparis adalah menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Kedua regulasi ini (UU Nomor 25
Keharusan perlindungan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip akibat terjadinya bencana disamping diamanatkan dalam IJU Nomor 24 Tahun 2007 juga ditegaskan dalam IJU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yaitu pada Pasal 34 bahwa negara menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan arsip dari
tahun 2009 dan PP Nomor 28 tahun 2012) saling melengkapi dan mempertegas bahwa dalam
terorisme. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana tersebut dikoordinasikan oleh ANRI (Arsip Nasional R.I.) dan lembaga
konteks pelayanan publik Arsiparis
harus
berperan sebagai sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan informasi. Karena pengelolaan arsip tidak akan dapat dilepaskan dari informasi yang terkandung (content) dalam arsip itu sendiri.
6.4.
UU Bencana
Bencana suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh semua orang. Namun sepertinya Indonesia bukan merupakan negara yang bebas dari bencana. Bahkan sebaliknya Indonesia negara yang sering dilanda bencana. Sebut saja banjir,
gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan kebakaran merupakan bencana yang pernah melanda negeri ini.
Ketika terjadi bencana semua elemen bangsa ini (pemerintah, swasta dan masyarakat) saling
bahu-membahu untuk mengatasi masalah, menyelamatkan jiwa manusia dan menyelamatkan aset. Aset negara disamping yang berupa fisik seperti gedung, mobil, dan peralatan kantor, juga aset sebagai bukti akuntabilitas dan kesejarahan yang tidak dapat tergantikan yaitu yang bernama arsip.
UU
kebencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 6 huruf g mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. UU ini memberikan tugas kepada pemerintah bahwa dalam kondisi bencana maupun pasca bencana untuk memelihara arsip yang rusak akibat bencana tersebut.
bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase,
pencipta arsip
yarlg
berkoordinasi
Badan Nasional Penanggulangan
dan
dengan Bencana
(BNPB) untuk bencana yang dinyatakan sebagai bencana nasional. Sedangkan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional dilak-
sanakan oleh pencipta arsip, arsip daerah provinsi, danlatau arsip daerah kabupaten/kota yang berkoordinasi dengan BNPB. Amanat penyelamatan dan pemeliharaan arsip dalam hal terjadi bencana merupakan satu
peluang
lagi bagi Arsiparis untuk
eksis
melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai contoh, ketika terjadi banjir besar bulan Januari 2014 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitamya Arsip Nasional R.I. (ANRI) telah melakukan layanan perbaikan arsip seperti ijazah dan sertifikat tanah yang rusak akibat banjir untuk masyarakat umum (Harian Republika dan Media Indonesia, tanggal 29 Januari 2014). Dalam hal terjadi bencana, setidaknya Arsiparis dapat berperan dengan melakukan penyelamatan dan perlindungan arsip pada lingkup instansinya sendiri.
6.5. UUD
1945
Dalam konteks pelayanan informasi, Undang Undang Dasar 1945 pun secara tegas menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi. Pasal 28F, yang merupakan hasil amandemen
Dewan Perwakilan Rakyat,
mengamanatkan
bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
dan
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
j-"^---l f
t
llmu lnformasi
JURNALft:ffi.:I"*
il
rl
:l ;-",-*-* !
-l
Beberopa Regulosi yong Menguotkan Eksistensi Arsiparis
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
4.
tersedia". UUD 1945 sebagai sumber hukum
tertulis yang memayungi setiap
perafuran
di
Indonesia ini semakin menguatkan dan mempertegas bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam bidang informasi.
perundang-undangan
Arsiparis Indonesia harus mempertahankan dan melindungi otentisitas, reliabilitas, legalitas dan integritas dari suatu arsip;
5.
Arsiparis Indonesia bertanggungjawab atas pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan, penilaian dan akuisisi, deskripsi, pelestarian sampai dengan akses dan pemanfaatan arsip demi kemaslahatan banssa.
Penegasan di atas berarti pula penegasan terhadap tugas dan fungsi Arsiparis yang salah satunya melakukan pengelolaan arsip guna penyediaan dan pelayanan informasi mendapatkan amanat dari peraturan perundangundangan yang tertinggi tingkatannya yaitu UUD 1945. Oleh karenanya Arsiparis semestinya tidak canggung lagi dalam melaksanakan tugasnya karena telah dilindungi, dilengkapi dan dijamin
Kode etik profesi di atas merupakan pola aturan etika sebagai pedoman berperilaku bagi Arsiparis dalam melakukan kegiatan atau pekerj aannya. Rambu-rambu kode etik harus diikuti dan tidak
dengan kepastian hukum.
7. Simpulan
6.6.
Berbagai regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah yang memberikan peluang bagi Arsiparis untuk berkiprah. UUD 1945, UU
Kode Etik Profesi
Arsiparis merupakan profesi yang diamanatkan oleh UU. Sebagai layaknya profesi lainnya yang sudah mempunyai asosiasi atau ikatan, seperti profesi dokter dengan IDI-nya (Ikatan Dokter Indonesia), profesi akuntan dengan IAI-nya (Ikatan Akuntan Indonesia), profesi wartawan :
dengan PWI-nya (Persatuan
Wartawan Arsiparis pun telah mempunyai
Indonesia), dll, asosiasi yang disebut
AAI
boleh dilanggar. Bila dilanggar bukan saja menjadi tidak profesional bahkan bila pelanggaran etika dalam kategori berat akan berhadapan dengan sanksi hukum.
Kearsipan dan peraturan pelaksanaannya, UU KIP, UU Pelayanan Publik, UU Penanggulangan Bencana, dan Kode Etik Profesi Arsiparis merupakan peraturan yang memberikan peluang kepada Arsiparis untuk membuktikan perannya sebagai sumber daya manusia yang profesional.
sebagai standar moralitas bagi Arsiparis Indonesia dalam
Bila Arsiparis dapat membuktikan kiprahnya di berbagai kegiatan dalam kerangka peraturan yang telah disebutkan di atas, maka hasil kerjanya dapat dirasakan untuk kepentingan organisasi yang pada akhirnya keberadaan
menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawab profesi kearsipan. Kode Etik Arsiparis Indonesia, yang tertuang dalam Keputusan Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia Nomor : 061AAU2009 tentang Kode Etik Arsiparis Indonesia, sebagai berikut
Arsiparis memang diperlukan. Dengan demikian pandangan orang terhadap profesi Arsiparis semakin lebih positif dan akan meningkatkan pula rasa percaya diri bagi Arsiparis itu sendiri yang secara keseluruhan akan membawa dampak yang positif terhadap peningkatan profesi-
1.
onalisme.
(Asosiasi Arsiparis
Indonesia).
AAI telah menyusun kode etik profesi
:
2.
Arsiparis Indonesia beftaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Arsiparis Indonesia setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
3. Arsiparis Indonesia harus jujur
dan
bertanggungjawab, bersemangat untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas,
komitmen, dedikasi integritas menjalankan tugas dan fungsinya; i
dalam
Peraturan perundang-undangan telah cukup banyak tersedia sebagai tools payung hukum bagi Arsiparis untuk eksis. Sekarang semua terpulang kepada Arsiparis sendiri, apakah mau
memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan perannya atau hanya sebagai sumber daya manusia yang pasif.
**-*----l
iol *-*l-_i
f
f
llmu lnformasi
JURNALT::ffi':t""'
Sudiyanto
8. Daftar Acuan htto ://repositorv.usu. ac.
id/ bitstream/ I 2
345678
9
127 461 I 4 I Chaoter%Z}ILpdf, Kajian Teori Konsep Percaya Diri, diakses 23 Januari 2014.
Keputusan Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia Nomor : 06|AA112009 tentans Kode Etik Arsiparis Indonesia.
Media Indonesia. (29 Jantari 2014), Korban Banjir Gratis Perbaiki Arsip. Perafuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Rachman, Siti Nur Deva. (2010), Hubungan Tingkat Rasa Percaya Diri Dengan Hasil Belajar, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidavatullah. Jakarta, http //repositorv.uini kt. ac. idldspace,/bitstrea :
ml1234567891 3
36 I / I iSITI%2ONUR%2ODEWA%2ORA
CHMAN-FITK.pdf, diakses
30
Januari
2014.
Republika. (29 Januari 2014), ANN Perbaiki Arsip Korban Banjir. Sudiyanto. (2014), Peluang Arsiparis Menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentssi (PPID), Sedang Dalam Proses Penerbitan di Salah Satu Jurnal. Sukmadinata, Nana Syaodih. (2005), Metode Penelitiqn Pendidikan, Penerbit Rosda. Undang Undang Dasar i945.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Zed, Mestika (2008), Metode
Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Edisi Kedua.
f
f
llmu lnformasi
JURNALT::*;'::'*
l;
***r_i i
