199
SUATU TINJAUAN MENGENAJ MASALAH FIOUCJAIRE EIGENOOMS OVERACHT SEBAGAJ JAMJNAN HUTANG
01eh : Ny. Roesnastiti Pray i tno.
Dalam masa pembangunan sekarang ini seorang pengusaha untuk menambah modal usahanya, biasanya lalu mengadakan hutang atau meminjam uang pada pengusaha lain at au yang lazim dilakukannya adalah Membuka Perjanjian Kredit den gan Bank . Kalau kita hutang maka kita wajib membayar. Mengenai kewajiban membayar hu tang ini secara umum telah diatur dalam Undang Un dang yaitu dalam pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Segala kebendaan siberhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bcrgerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan I.
perseorangan" .
dan pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mcngatakan : "kebendaan tersebut menjadi jam man bersama·sama bagi semua orang yang mengut angkan padanya pendapatan penjuaJan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar keci lnya piutang masing masing, kecuali apabila dianta ra para berpiutang ilu ada alasan alasan yang sah untuk didahulukan". Adapun mengenai kewajiban membayar hutang hutang yang diatur secara
Khusus terdapat da!am pasa! I 133 : "Hak untuk didahulukan diantara orang orang bcrpiutang tcrbit daTi hak istimewa, daTi gadai dan dar i hipotik"
200
MAJALAH FHUI
juga pasal 1134 Kitab Un dang Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Hak istim ewa yaJah suatu hak yang oleh Undang Undang diberikan ke pada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang Iainnya, semata mata berdasarkan sifat nya piutang. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hak·hak dimana oleh Undang Undang di tentukan sebaliknya". Apakah piutang piutang yang diistimewakan terhadap benda benda tertentu itu? Diatur didaJam pasal 1139 Kitab Undang Un dang Hukum Perdata ialah
1.
2.
3. 4. 5. 6.
biaya
perkara
yang
semata-mata
disebabkan
karena
suatu
penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjuaJan benda tersebut terlebih dahulu pula daripada gadai dan hipOlik ; uang sewa dari benda·benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya sipenyewa , beserta segal a apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa; harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar ; biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pad a suatu barang yang masih harus dibayar kepada seorang !Ukang; biaya untuk melakukan suatu peketjaan pada suatu barang yang masihharus dibayar kepada seorang tukang; apa yang telah diserahkan oleh sea rang pengusaha rumah penginapan
sebagai demikian kepada seorang tamu; 7. 8.
9.
upaJ,·upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan; apa yang harus dibayar kepada tukang·tukang batu , tukang kayu dan lain lain lukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda benda lak be rgerak, asal saja piulangnya lidak lebih tua dari tiga lahun dan hak mi lik alas persil yang bersangkutan masih tetap pada siberutang; penggantian'pengganlian serla pembayaran·pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai pegawai yang memangku suatu jabalan umum karena segala kelalaian, kesalahan pelanggaran dan kejahalan·kejahalan yang dilakukan daJam jabatannya.
Scdangkan hak·hak istimewa alas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umunya dialur dalam pasal 1149 Kitab Undang Undang Hukum Pcrdala, yang bunyi keseluruhannya sebagai demikian : "Piutang·piutang yang diistimewakan alas semua benda bergerak dan lidak be rgerak pad a umumnya jalah yang disebutkan dibawah ini,
FlDUCJAIRE EJGENDOMS
201
piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda
ilu menUIUI UlUlan sebagai belikut : I.
2. 3.
biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh karena pelelangan dan pe~yelesaian suatu warisan; biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik; biaya-biaya penguburan, dengan tak menguranginya, jikabiaya-biaya itu terlampau tinggi; semua biaya perawatan dan pengobatan dari sisakit yang penghabisan;
4.
upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan beserta jumlah uang kenaikan upah menu rut pasal 1602 q; jumlah uang pengeluaran-pengeluaran yang didahulukan oleh siburuh guna simajikan;jumlah uang yang Oleh simajikan harus dibayar kepada sibu ruh berdasarkan pasal 7 ayat 0 dari "Peraturan' tambahan ten tang pengusaha perkebunan" jumlah uang yang 010)1 simajikan harus dibayar kepada siburuh pad a waktu akhirnya perhubungan kerja, berdasarkan pasall603 s atau pasall603 s bis;jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada keluarga si buruh pada waktu meninggalnya siburuh, berdasarkan pasal 13 ayat 4 "Peraturan tambahan ten tang pengusaha perkebunan; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada siburuh atau anak buah kapal atau sanak keluarganya yang ditinggalkan berdasarkan "Peraturan kecelakaan 1939" atau peraturan kecelakaan anak buah kapal 1940", beserta piutang berdasarkan "Peraturan mengembalikan buruh 1939";
5.
Piutang karena penyerahan bahan bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya selama waktu enam bulan yang terakhir;
6.
piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun yang penghabisan;
7.
piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusan mereka sekadar piutang-piu tang ilu tidak dapat diambilkan pelunasan dari hipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut bab kelimabelas buku kesatu Kitab Undang-Undang ini, begitu pula tunjangan-tunjangan yang menurut buku kesatu oleh orang tua harus dibayar untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak merek. yang sah yang belum dewasa.
202
MAJALAH FHUl
- Melihat hal-hal terse but diatas, kita menjadi tidak yakin apakah hl'tang kita bisa terbayar seluruhnya. Yang meyakinkan kita bahwa debitur akan memenuhi apa yang dijanjikan itu hanyalah : jaminan mengenai orangnya (persoonlijk zekerheidJ yaitu borgtocht dan jaminan mengenai kebendaannya (zakelijke zekerheidJ yaitu : gadai atas benda bergerak, fiduciaire eigendoms overdracht atas benda yang tetap ada pada debitur tetapi bukan gadai, hipotik a tas benda tak bergerak (yang dalam hal ini penulis lebih cocok bila dipakai istilah "C'tanah yang bisa dihlpotikkan") dan atas kapal yang terdaftar. Dapat dieatat disini bahwa fidueiaire eigendoms overdracht menu rut KOMAR ANDASASMITA*l) berlaku untuk benda-benda bergerak yang tetap ada pada uebilur.
I!.
Apakah fiduciaire eigendoms overdracht itu? Bentuk jaminan ini tidak atau belum diatur dalam Undang-Undang; akan tetapi hampir tiap hari kita jumpai ben tuk ini dalam Perjanjian Membuka Kredit dengan Bank-bank .
Fiduciaire eigendoms overdracht diterjemahkan dengan "penyerahan hak milik atas keperjayaan"; yang ditonjoikan disini ialah kedinamisann ya yaitu penyerahan nya atau overdrachtnya; didalam hal ini yang dimaksudkan adalah penyerallan hak milik dari benda yang difidusiakan akan tetapi terbatas at as keperjayaan saja, yakni hanya sebagai jaminan hutang. Disini yang menguasai benda yang difidusiakan adalah tetap debitur namun bukan sebagai "eigenaar" maupun "bezitter" melainkan sebagai "detentor" saja un tuk dan atas nama "kreditur eigenaar". - Mengapa ben tuk jaminan ini disukai dalT· mendapat popularitas didalam masyarakat? Oleh karena umumnya yang dijaminkan dengan fidusia ini adalah benda yang bergerak yang merupakan benda agunan pokok, sehiJlgga kalau kita memakai prinsip bahwa benda bergerak harus dijaminkan seeara gadai maka akan maeetlah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam usaha barang bergerak sepertinya perusahaan bis, perusahaan meubel, perusahaan bahan pakaian, perusahaan kaeamata dan lainnya ; ~arena gadai berarti barang yang dijaminkan harus diserahkan debitur kepada kekuasaan kreditur (pasal 1152 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Dinegeri Beland. sudah sejak tahun 1929 telah mengenal bentukjaminan
FlDUCIAIRE EIGENDOMS
203
ini yaitu dalam arrestnya tertanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama "Bierbrouwery arrest" dan "Cafehouder arrest". Akan timbul pertanyaan pada kita dapatkah benda benda tidak bergerak di fidueiakan? Dalam hal ini timbul berbagai pendapat. Penyerahan hak milik da/am kepercayaan, ialah suatu bentuk hukum yang sering dipakai oleh Bank Pemerinlah maupun Swasla jika yang dijadikanjaminan ' ial~h bangunan yang didirikan dialas hak sewa, tanah negara alau lanah milik orang lain. *2) Asser Scholten menjawab secara dogmatis dengan tidak mungkin karena tidak adanya publiatas dari penyerahannya dan karena Biubrounuryarres yang memberi sanksi pada kebutuhan dan kebiasaan menjaminkan benda bergerak saja ... Tapi Pitlo menjawabnya dengan bisa saja dan kiranya bila penyerahannya secara yuridis juga telah te!jadi, artinya dengan "zakelijke overeenkomst" pendaftaran pada pejabat pendaftaran tanah, disamping adanya pe!janjian bahwa penyerahan ini hanya atas kepercayaan saja. Bukankah fiducia itu dalam sistimatik B.W. merupakan suatu perjanjian baru yang bernama (benuemde overeenkomsl)? hanya tentunya tidak banyak yang menggunakan karen a sudah ada lembaga hukum jaminan hipotik yang untuk mendapatkan sertifikatnya lebill murah biayanya dari pada sertifikat hak milik, sedangkan preferensi-preferensi dan klausule klaussulenyatelahdiatur dengan rapi dalam Undang Un dang dan grossennya telah mempunyai titel executorial. Lebih tegas lagi pendapat A, Veenhoven yang menyatakan bahwa "semua benda baik bergerak maupun tetap yang dapat diserahkan hak miliknya atas kepereayaan (sebagaijaminan). *3) Pada waktu Kitab Undang Undang Perdata dinyatakan berlaku di Indonesia maka berdasarkan S. 1848 no. 10 seperti diuraikan diatas beberapa pasa! dari buku kedua Kitab Undang Undang ,Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku dan overschiving ordonantie mengenai benda benda tidak bergerak yang menjad i dasardan oleh karen a itu berdasarkan S. 18 34. no. 27 pasal I menyatakan : "Yang tidak termasuk benda benda tidak bergerak adalah bangunan-bangunan yan g didirikan diatas tanah orang lain, tanah hak sewa, tanah negara dan juga bangunan-bangunan yang dijual tidak berikut tanahnya". Kemudian dengan S. 1918 nomor 287 dikeluarkanlah peraturan untuk melindungi pemilikan bangunan diatas tanah orang lain. Sekarang timbul pertanyaan : bagaimanakah caranya dahulu untuk memberikan jaminan rumah diatas tanah orang lain guna menjamin
204
MAJALAH FHill
pembayaran kembali sesuatu hutang? Satu-satunya cara yang terbaik adalah dengan jalan penyerahan hak atas keperjayaan . Untuk ini Hooggerechtshof dalam kepulusannya dilahun 1932 mengenai perkara BPM versus CL YNITT, mahkamah tersebul memuluskan bahwa bangunan dial as lanah hak sewa lanpa mempersoalkan apakah ilu roe rend alau onroerend, hulp alau bijzaak, horizontaal scheiding alau lidak dapal diserahkan secara constilulum possessorium. *4)
III. Bagaimanakah dalam praktek mengenai benda yang dijaminkan secara fidusia ini? Dalam akle-akle yang dibual seorang nolaris kiranya lidaklah disangsikan lagi bahwa yang dapal dijaminkan secara fidusia itu lidaklah hanya benda yang bergerak akan telapi juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dijaminkan secara hipolik dan creditverband yaitu : rumah tinggal, rumah bungalow, paberik, restoran, toko, (anah hak pakai, lanah hak sewa (khusus mimgenai hak sewa ini mendapat sorolan dari masyarakat). Sedangkan mengenai tanah hak pakai BOEDlHARSONO SH *5) berpendapal bahwa : hak ·pakai tidak lennasuk hak atas lanah yang dapal dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak langgungan hipotik, alau crediel verband. Untuk dijadikan jaminan khusus bagi kreditur lertentu maka bisa lanah hak pakai .ilu dialihkan secara fiduciair kepadanya. Peralihan hak pakai secara fiduciair ilu harus pula dilakukan dimuka Penjabat Pembuat Akte Tanah (dengan mempergunakan akta jual beli) selelah di peroleh izin dari pejabat yang berwenang. Untuk lebih jelasnya baiklah kila melihat suatu bagian dari akle seorang notaris .. 6) yang berisi mengenai jaminan fiduciaire eigendoms overdrachl : "Selanjulnya hadir dihadapan saya, nolaris dengan dihadiri saksi-saksi, luan F, pedagang, berlempat linggal di Jakarta, lalan no. yang menerangkan guna menjamin lebih jauh lagi pembayaran hu tang pihak kedua kepada pihak pertarna berdasarkan akte ini dan biaya-biaya yang dimaksud dalam pasal !O sebagaimana meslinya, dengan ini Menyerahkan kepada pihak pertama secara fiduciare eigendom hak miliknya alas: a) sebuah perusahaan pabrik lenun miliknya pihak kedua yang dijalankan di Jakarta, Jalan nomer demikian berikut barang-barang dan bahan-bahan dan barang-barang invenlaris yang tennasuk perusahaan itu yang perinciannya dibuat dalarn Daftar dibawah tangan dan setelah dibubuhi melerai ditanda langani'pihak
FlDUCIAIRE EIGENDOMS
b)
205
pihik, saksi,saksi dan notaris dilekatkan pada minula akte ini. sebuah oangunan bertingkat milik pihak kedua terletak didaerah Khu;uslbukola Jakarta Raya setempa! dikenal sebagai Jalan - nomer berdiri diatas tanah sewa milik --, pedagang, berlempal tinggal di Bogar, demikian berikut hak sewaan alas lanah lempal mmah ilu berdiri berikul pekarangan.
Pihak pertama menerangkan dengan ini menerima penyerahan secara fiducillir eigendom itu. - Selanjutnya pihak pertama dan penghadap luan F tersebut menerangkan bahwa penyerahan hak milik ini dilakukan dan diterima dengan perjanjian sebagai berikut : I. Paberik dan bangunan bertingkat lersebut telap dijalankan dan dipegang oleh tuan F telapi mulai hari ini dengan hak sebagai peminjam pakai (bruiklener), kecuali jika lerjadi salah satu hal yang dimaksud dalam pasal 6, dalam hal mana luan F wajib alas biayanya menyerahkan benda itu kepada pihak pertama segera setelah diminta oleh pihak perlama dan pihak perlama diberi kuasa yang tidak dapal dilarik kembali unluk mengambil (in bezit nemen) barang-barang lersebul dari tuan F atau orang lain yang memeganngnya, jika perlu dengan perlolongan polisi. 2, Alat,alat dan/alau bagian,bagian yang tidak dapal dipakai lagj selama perjanjian kredit ini berjalan harus diganti oleh tuan F dengan alal,alat dan alaa bagian,bagian yang bam; barang,barang ilu dianggap sebagai pengganli dari barang,barang yang tidakdapal dipakai lagi dan lermasuk dalam penyerahan hak milik yang dilakukan dengan akte ini dan lunduk kepada aturan aluran dalam akle ini. 3. Tuan F wajib memelihara benda-benda tersebul sebaik,baiknya dan membetulkan segala kerusakan alas biayanya dan dilarang menyewa, kannya atau meminjamkannya kepada orang lain/badan lain. 4.
S.
Pihak pertama dan/alau kuasanya setiap waklu berhak masuk ke tempal d mana barang tersebul berada unluk menyaksikan adanya serla keadaannya dan berhak alas biayanya tuan F melakukan segala sesualu yang harus dilakukannya, bila tuan F melalaikan kewajibannya. Selama perjanjian kredil ini berlangsung barang barang'tersebul wajib diasuransikan oleh luan F yang akan ilu dengan ini sepanjang perlu diberi kuasa oleh pihak pertama, terhadap bahaya kebakaran dan kecurian serla bahaya lain yang dianggap perlu alas nama dan hingga kepuasan pihak pertama pada maskapai asuransi yang disetujui oleh pihak perlama. Pihak perlama berhak untuk sendiri mengasuransikan
206
6.
7.
MA./ALAH FHUI perala tan tersebu t atas namanya, bagaimanapun premi·preminya dipikul dan dibayar oleh tuan F dan/atau pihak kedua. Pihak pertama wajib melelangkan peralatan tersebut dalam dua bulan se!elah diserahkan kepada pihak pertama atau setelah diambilnya atas kekuatan apa yang ditentukan dalam sub i dan memperhitungkan pendapatan lelang itu kepada tuan F dalam satu bulan setelah perhitungan pendapatan leiang itu seiesai, demikian setelah pendapatan lelang itu digunakan untuk membayar hutang pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian ini, berikut bunga dan biaya biaya yang dimaksud dalam pasal 10. Pemasrahan hak milik yang dinyatakan dengan akte ini dilakukan dengan perjanjian bahwa setelah pihak kedua melunasi hutangnya kepada .pihak pertama maka hak milik atas barang tersebut dengan sendirinya berpindah ke tangan tuan F." Contoh lain dari fidusia menurut model seorang pengacara *7)
"Selanjutnya pihak pertama menerangkan bahwa guna menjamin lebih jauh pembayaran hutang ini dabiaya biaya yang dimaksud dalam pasal 5, sebagaimana mestinya dengan ini menyerahkan kepada pihak kedua secara fuduciair eigendom hak miliknya atas : sebuah perusahaan paberik limun yAng dijala'kAn olehnya di -- no - - dengan merk-Pihak kedua menerangkan bahwa ia dengan menerima penyerahan hak milik atas perusahaan paberik limun tersebut. Selanjutnya pihak pertarna dan kedua menerangkan bahwa penyerahan hak milik itu dilakukan dan diterima dengan perjanjian perjanjian berikut : I. Perusahaan paberik limun tersebut tinggal tetap dipegang oleh pihak pertama tetapi mulai hari ini. dengan . hak sebagai peminjam kecuali jika terjadi salah satu hal yang dimaksud dalam pasal 4, dalam hal mana pihak pert.ma berwajib at as biayanya menyerahkan kembali perusahaan paberik limun terse but kepada pihak kedua segera setelah diminta Oleh pihak kedua dan pihak kedua diberi kuasa yang tak dapat ditarik kembali 'untuk mengambil (in bezit nemen) perusahaan paberik limun terse but dari pihak pertarna atau orang lain yang memegangnya, jika perlu dengan pertolongan polisi. Pihak pertama dengan ini diberi hak dan kuasa oleh pihak kedua untuk terus menjalankan perusahaan paberik limun terse but akan tetapi harus menjaga agar supaya barang persediaan dan barang dagangan tetap nilainya. 2. Pihak kedua melelangkan perusahaan paberik limun tersebut dalam dua setelah diserahkannya kepada pihak kedua atau setelah diambilnya atas
FlDUCIAIRE EIGENDOMS
207
kekualan yang dilenlukan dalam sub 1 dan unluk memperhilungkan pendapalan lelang ilu kepada pihak pertama dalam salu bulan selelah lelang ilu, demikian setelah pendapa/an lelang ilu digunakan unluk membayar hutang pihak pertarna dan biaya-biaya yang dimaksudkan dalam pasal 5. 3. Pihak pertama berwajib memelihara perusahaan paberik limun lersebul sebaik-baiknya dan membelulkan segala kerusakan alas biayanya dan dilarang menyewakan alau merninjamkannya kepada orang lain dengan konlrak. 4. Pihak kedua dan kuasanya seliap waklu berhak melihat perusahaan paberik limun lersebut untuk memeriksa keadaannya dan lagi pihak kedua seliap waktu berhak alas biayanya pihak pertama melakukan segala sesualu yang harus dilakukan pihak perlama, bila ia melalaikan kewajibannya. 5. Pihak pertama berwajib mengasuransikan perusahaan paberik limun lersbul hingga kepuasannya pihak kedua dan prerni-prerninya dipikul dan dibayar oleh pihak perlama, sedangkan dalampolisnya dilunjuk pikah kedua sebagai yang berhak alas uang asuransinya. 6. Pemasrahan hak rnilik yang dinyalakan dengan akte ini dilakukan dengan perjanjian, bahwa selelah pihak pertama melunasi hutangnya kepada pihak kedua, hak rnilik alas perusahaan paberik limun itu dengan sendirinya berpindah kelangan pihak perlama. Seterusnya pihak pertama menerangkan : bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam akte ini olehnya kepada pihak kedua semuanya tak dapat dilarik kembali, merupakan bagian yang lak dapal dipisahkan dari perjanjian hulang ini, yang lak akan dibual dengan lidak adanya kuasa-kuasa itu dan lidak berakhir karena sebab sebab yang lercantum dalarn pasa! 1813 Kilab Undang Undang Hukum Perdala; bahwa ia mengenai penyerahan secara fiduciair eigendom dari paberik limun lersebul dOngan ini menunjukkan diri kepada hukum sipil yang berlaku di Indonesia unluk orang Barat; Ternyala, antara nolaris dan pengacara ada persamaan pendapal didalam mempraklekkan jaminan ini.
N.
Bagaimanakah sikap Jurispnuiensi dalam hal ini?
-Pada tahun 1947 A (lgemene V (olkscrediet) b (ank) Semarang memberi kredil kepada The Gwan Gle Marpoeah dengan jaminan benda yang difiduciakan anlara lain lermasuk juga "sebuah rumah serta pasang sisimya dan kandang molor" dikampung Kemah gempal gang III no.1010 8emarang. Persoalan inilah yang merupakan perkara fidusia yang pertama kali dalam .lam kemerdek•• n negara kita. -Prosedure yang dianut dalam menerima sebuah bangunan sebagai j.minan adalah : bila pernilik rurnah juga pemllik tanah, maka dipasang hipolik bila
208
MAJALAH FHUI
pemilik rumah lidak mempunyai hak alas lanah maka dipasang fidusia. -Ternyala bahwa rumah dkampung Kemahgempal'gang III no,101O ilu belum terang status hukumnya, naniun oleh A.V.B. dilerirna sebagai tanggungan fidusia. kemudian debitur cidra janji maka A.V.B. mengajukan gugatan kepada Landgerechl Semarang disertai penyilaan benda-benda yang difidusiakan oleh panitya Luar Bjasa Landgerecht Semarang. -Dalam putusannya tanggal21 April 1950 no. 1965/1949/I.Civ. Pengadilan Negeri Semarang.: Menerima gugatan penggulat seluruhnya ; Mengabulkan permintaan pengembalian barang milik penggugat hanya untuk sebagian (ialah yang bersifat benda bergerak); Menetapkan berharga penyitaan conservatioir dan revindicatdii-, "kecuali terhadap rumah dan pasang sisirnya dan kandang motor"; Mencabul pembeslahan itu (hanya) terhadap barang barang tersebut terakhir ini. Alas keputusan ini tergugat naik banding. Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 22 Maret 1951 No 158/1950 Pdt memutuskan : membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diatas dan dengan memberikan peradilan sendiTi, a.l.: Meniadakan seluruh penyitaan penyitaan;Mengesahkan sebagian terhadap penyitaan revindikasi terlanggal 5 Nopember 1947 sekadar yang mengenai penyitaan barang·barang termaklub sub 2 dan Meniadakan penyitaan revindikasi terhadap barang·barang termasuk sub 1 (rumah, bijgebouwen, dan garage) dalam surat gugatan itu; dengan alasan alasan sebagai berikut : 'vIenimbang tentang sifatnya perjanjian menanggung pembayaran hutang yang sejenis demikian itu Hooggerechtshof di Batavia dahulu dalarn arrestnya tertanggal 18 Agustus 1932 (T. 136 halarnan 31 dSI) pernah menetapkan, bahwa titel ke XX buku II Kilab Undang Un dang Hukum Perdata (B'w.) memang mongatur tentang perjanjian gadai (pandoveereenkomst menu rut Hukum Barat), tetapi sudah menghalanghalangi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengadakan lain peIjanjian daripada peIjanjian gadai termaksud bilamana perjanjian te rakhir ini dianggapnya tidak mencocoki kepada hubungan hukum antara mereka , perlunya perjanjian lain itu ialah sipiutang menyerahkan barang bergerak (raerende goed) dalam hak milik kepada sipemberi hutang,.untuk menanggung pembayaran hutang, tetapi dengan ketetapan bahwa barang barang itu sementara tetap dibawah kekuasaan sipiutang, perjanjian mana menurut Hooggerechthof tersebut (dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi), bersifat memberi jaminan dengan tidak dimaksudkan sebagai peIjanjian gadai; Terhadap putusan banding ini tidak pernah diteruskan kepada hakirn kasasi. Tahun 1959, 1960 terdapat perobahan hukum, Berhubung dengan berlakunya Un dang Undang Pokok Agraria yang didasarkan
FlDUCIAIRE EIGENDOMS
209
pada hukum adat yang diretool dan dimodernisasi, maka pengertian benda tetap dan tidak tetap tidak berlaku i'gi, karena pengertian ini berasal dari hukum barat, sehing.. fiducia atas bangunan diatas tanah sewa bukan persoalan lagi. Ko Tjuy Sing dengan tepat berpendapat bahwa benda benda itu tidak termasukdalampengertian istilah Hukum Agraria dalam Undang Undang Pokok Agraria dan dengan demikian juga tidak dapat dianggap merupakan kesatuan hukum dan kesatuan hak dengan tanahnya sehingga baginya berlaku Hukum Adat. "Hukum Adat yang menjadi dasar hukum agraria yang bam tidak mengenal perbedaan antara benda tetap dan benda bergerak. Perbedaan diadakan antara tanah dan benda benda lain." *S). Tepat pendapat Ko Tjay Sing bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum "rechtskadaster" itu tidak merupakan monopoli dari sistim sistim hukumBarat iang mengenal pengertiarl'zakelijkkarakter" Tapi lain daripadaHukum Barat , dalam hukum Agraria kita pada tiap peristiwa hukum yang menciptakan hubungan hubungan hukum dengan tanah yang harus didaftarpun yang membebani hak tanahdengan hak lain dan hak jaminan saat beralihnya atau timbulnya hak tanah bam itu pada saat dibuatnya perjanjian dimuka pejabat pembual akta tanah dan tidak pada saal pendaftaran hak tersebut pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. *9) Sejajar dengan pendapat ini maka Fiducia dengan "constitutum possessariwn" itu di Indonesia baik bagi hak tanah yang harus didaftar maupun bagi benda bergerak (roerende goeden) dan benda yang tidak dapa t bergerak dan beralih tempat tapi bukan tanah . telah terjadi dengan sah pada waktu dibuat akta van transopotnya (akta penyerahannya). Bagaimanakah sikap Mahkamah Agung mengenai fiduciaire eigendoms overdrucht ini? Dalam arrestnya tertanggal 1 September 197 1·Reg no. 372K /Sip/ I970 menjadikan fiducia menjadi problema bam lag i. Pokok persoalannya ialah : Bank Negar a Indonesia Unit I Semarang memberi kredit kepada P.T. Bank Pengayoman cabang Semarang. Yang dijadikan jaminan adalah kecuali milik P.T. Bank Pengayo man sendiri juga milik pihak ketiga ialah tuan Lo Ding Siang yang juga mempunyai kepentingan dalam Bank Pengayoman tersebut. Sungguhpun Lo Ding Siang tidak ikut menanda tangani perjanjian kredit sebagai
"medelener", namun ia menanda tangani akte penyerahan fiducia dari miliknya sendiri untuk keperluan jaminan bagi hulang Bank Pengayoman pada B.1. Dalam gugatannya kepada Pengadilan Negeri Semarang Lo Ding Siang minta supaya Pengadilan menyatakan balal perjanjian fiducia itu dan menghukum tergugat (B.I.) untuk
MAJALAH FHUI
210
menyerahkan kembali kepadanya semua barang barang yang difidusiakan itu karena ia tidak ada hubungan hukwn apa-apa dengan BI, sehingga fidusia itu tidak ada daSar.hukumnya(causa atau oorzaak). -OIeh Pengadilan negeri Semarang gugatan ini telah ditolak, tapi oleh Tinggi Semarang putusan Pengadilan Negeri itu telah dibatalkan yang amarnya pada pokoknya berbunyi demikian : 1. Mengabulkan gugatan penggugat/pembanding; 2. Menyatakan sebagai hukwn bahwa surat perjanjian fidusia itu bata!; 3. Menghukwn tergugat (BI) didalam waktu 14 hari menyerahkan kembali semua barang barang yang difidusiakan itu; 4. Memerintahkan agar keputusan ini dijalankan lebih dahuIu meskipun B.L mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi. Peng~dilan
Dalam arrestnya tanggal 1 September 1971 RegNo. 372K/Sip/1976 Mahkamah Agung memutuskan : Menerima permohonan kasasi dari B.L; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan putusan Pengadilan Negeri Semarang; dan dengan mengadili sendiri .: Mengabulkan gugatan penggugat asal (Lo Ding Siang) untuk sebagian; Menyatakan sebagai hukwn, bahwa surat peIjanjian pernindahan hak rnilik mutlak sebagai jarninan tanggal 10 April 1967 antara penggugat asal (LS.D.) dan tergugat asal (BJ) sepanjang mengenai barang-barang tersebut pada sub a dan b dalam surat 'peIjanjian tersebut; yaitu : a. Percetakan P.T Lokadhisastra d/h N.V. de Buriri & Co di Jalan Kepodang no 15 Semarang termasuk kekayaannya; antara lain : mesin mesin cetak menurnt dartar dari Perindustrian ; inventaris lainnya menurut inventaris lijst; 240 lembar saham P.T. Lokadisastra; b. kantor P.T. Bank Pengajoman di Jalan Kepodang no 29/31 di Semarang, termasuk inventaris; AOALAHBATAL; Memerintahkan : tergugat asal (BJ) untuk menyerahkan barang-barang pada sub a dan b dari surat peIjanjian tersebut diatas pada penggugat asal (LoS.D) atau menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harganya, jika ada yang telah dijual/hilang; Menolak gugatan penggugat asal (LSD) untuk selam.nya ; Menghukum tergugat asal/penggugat untu k kasasi (B.I) membay ar semu a biaya perkara; dsL
FlDUCIAIRE EIGENDOMS
211
-Adapun pulusan ini didasarkan alas perlimbangan-perlirubangan yang mengenai persoalan fidusia sebagai berikul : Bahwa keberatan-keberalan ini juga dapal dibenarkan; karena lergugal dalam kasasi/penggugal asal/Lo Ding Siang) sebagai pihak ke 3 dapal menyalakan bersedia unluk memberi jaminan pad a B.N.1. (sekarang B.I) unluk piulang piulangnya BNI pada P.T. Bank Pengajoman; sebagaimana tercanlum dalam sural perjanjian langgal 10 April 1967; dan oleh sebab lernyala "paksaan" atau "tekanan" yang dilakukanloleh penggugal untuk kasasi/lergugat asal (BI) kepada tergugat dalam kasasi/penggugal asa! (R.D.S .) sebagairuana didalilkan oleh tergugat dalam kasasi/penggugal asal (LSD) dalam sural gugatannya tidak terbukti; maka sural perjanjian tertangga! 10 April 1967 adalahsah; sepanjang mengenai barang-baran,g bergerak (lihat putusan Hoogerechtshof tertanggal 18 Agustus 1932, T. 132 halaman 311 dan putusan-pulusan Pengadilan Tinggi S urabaya langgal 22 Marel 195 I; Majalah Hukum tahun 1952 nomor 4 dan 5 halaman 39 sid 47;
mengenai ........ dst. V. 1.
K E S , M P U LAN:
Karena
fiduciaire
eigendom overdracht
ini tidak diatur dalam
Undang-Undang maka didalam hal ini lebih baik bahwa kila .bersikap hali hati dan waspada untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kit a inginkan dikemudian hari, yaitu kemungkinan adanya resiko akan datang. Didalam hal ini maka kita lebihbaik memahami prinsip ~adai Jan hipolik yang merupakan hukum yang memaksa (dwingelldracht) yang tidak bisa dikesampingkan oleh pihak-pihak berdasarkan pasal 1338 ayat I yailu bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membualnya". Adapun kelenluan-ketentuan yang memaksa itu adalah tertera didalam pasal1l55Kitab Undang-Undang Hukum Perdata unluk hipotik_ Pasal1l55Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka siberpiulang adalall berhak, jika siberutang at au sipemberi gadai bercidra janji, selelah lenggang waklu yang dilentukan lampau, alau jika tidak telah dilenlukan suatu tenggang waklli, selelah dilakukannya sualu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurul kebiasaan kebiasaan ditempal serla atas syaral-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud unluk mengambil perlunasan jumlah piulangnya beserla bunga dan biaya dari pendapatar penjualan tersebut.
212
MAJALAH FHUI Jika barangnya gadal terdiri atas barang-barang perdagangan atau effek·effek yang dapat diperdagangkan dipasar atau dibursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut asal dengan perantaraan dua orang Makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu. ·Sedang pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan "Segala janji dengan man. siberpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotik adalah bata!o Namun diperkenankanlah kepada siberpiutang hipotik pertama, untuk pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bung. yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjua! persil yang diperlihatkan dimuka umum, untuk mengambil perlunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dibukukan dalam register-register umum, sedangkan penjualan lelang, harus dilakukan menurut cara sebagal mana diatur dalam pasalili.
2.
Jadi didalam hal debitur wanprestasi, Ia!ai atau cidra.janji maka benda yang dijadikan sebagai jaminan itu tidak langsung dengan sendirinya dimiliki kreditur melainkan harus dijua! dimuka umum (dilelang) dan dari hasil penjualan dimuka umum itu untuk melunasi hutangnya dan jika lebih maka kelebihan ini diberikan kepada debitur, sedang bila kurang untuk melunasi, maka kekurangannya dianggap sebagal hutang debitur yang masih harus dilunasi kembali oleh debitur.
3.
Mengingat hal·hal tersebut diatas lalu benda-benda apakah yang bisa dijaminkan secara fiduciare eigendoms overdracht ? Dari uraian diatas, didalam pengertian jaminan fiduciair eigendoms overdracht selalu dihubungkan dengan penafsiran dari tiap be nda, yaitu apakah benda yang difiduciairkan itu benda tetap (benda tidak bergerak) ataukah benda tidak tetap (benda bergerak) dan dari pengertian itulah ditentukan apakah benda itu boleh difiduciarikan ataukah tidak. Ingat keputusan-keputusan Pengadilan N egeri Semarang tahun 1947, Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 1951 dan Keputusan Mahkamah Agung tahun 1970 seperti tersebut diatas, serta dinegeri Belanda dengan "Bierbrouwery a"est" dan "Cafehouder arrest" dibedakan benda bergerak dan tidak bergerak. - Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 maka pengertian benda bergerak dan tidak bergerak tidaklah menjadi soa! lagi, karena istilah itu digunakan da!am perundang-undangan kita misalnya dalam buku kedua K.U.HPerdata, pasa! 197 RIB, dan juga bagian lain dari buku II K.U.HPerdata misa!nya da!am pasa! 105 da"
FlDUCIAIRE EIGENDOMS
213
pasa! 124 dan juga perundang-undangan sebelumnya seperti dalam S 1834 no_ 27 pasall tersebut diatas_ - Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 maka yang menjadi dasar dari hukum Agraria yang baru adalah Hukum Adat Cps 5 UUPA) ini berarti Id ta tidak mengenal perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak. Yang kita kenai sekarang adalah perbedaan antara tanah dan bukan tanah.
"Karena sejak UUPA mulai berlaku, bagi seluruh tanah di Indonesia berlaku . hukum adat dan hukum itu tidak mengenal perbedaan yang dimaksud diatas, maka kini tidak dapat dikatakan bahwa tanalr adalah benda tetap. 10).
4.
Mengingat hal ini maka menjadi tanda tanya lagi bagi kita mengenai Keputusan Mahkamah Agung Reg. no 372 K/SIP/ I970 tanggal I September 1971 yang masih membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Apakah ini bukan berarti bahwa kita balik lagi menengok kebelakang, melihat lagi pada Buku kedua KUH Perdata yang sudah kita tinggalkan itu? Ataukah pengertian itu sudah demikian mendarah daging sehingga kita sukar untuk "tiba-tiba" merubahnya? Bagaimanapun, oleh karena J urisprudensi kita masih membedakan antara benda tetap dan benda tidak tetap, maka Jurisprudensi sebagai salah satu sumber perundang-undangan kita harus menganutnya. Dan untuk jaminan fidusia berarti sejak Kep. 372/S1P/ 1970 tanggal I September 1971 itu yang dapat difidusiakan adalah hanya untuk benda bergerak saja, sedang untuk "benda tidak bergerak yang tidak bisa dihipotikkan dan dicredit verbandkan seperti : tanah hak sewa , tanal, hak pakai bisa difldusiakan asal diatas tanah tersebut ada ban gunan dan masih harus disertai lagi dengan Kuasa Jual atau kalau tidak ada bangunannya maka harus dengan "Pemberian Jaminan dan Kuasa".
5.
Akhirnya dapat penulis katakan pula bahw. diluar hal-hal ters ebut itu , maka fidusia itu sebagai jaminan ada baik dan buruknya. Adapun kebaikkannya ialah : - bahwa karena yang dijaminkannya itu tetap dipegang oleh debitur, maka kreditur tidak .fepdt untuk menyimpannya dan mengurusnya seperti pada gadai; dan oleh' karena itu ini berarti hal yang praktis dan ekonomis. - bahwa didalam suasana Pembangunan ini dengan jaminan dalam bentuk fidusia ini akan banyak menolong pengusaha pengusaha untuk
MAJALAH FRUI
214
mendapatkan kredit dengan jaminan bangunan pokoknya tanpa menyebabkan kemacetan perusahaannya dus berarti memperlancar jalannya roda perekonornian negara. Karena tidak wajib didaftarkan dan dipublikasikan maka bentuk jaminan ini menjadi ringan dan murah biayanya. Sedangkan keburukannya adalah : - bahwa kreditur disirti kurang aman dan kurang mendapat perlindungan, karena benda yang dijaminkan tetap berada pada debitur; - bahwa bentuk jaminan ini tidak diurnumkan sehingga kurang publikasinya dan kurang dikena!. - dan bahwa bentuk jarninan ini tidak didaftarkan sehingga kekuatannya dan kernantapannya menjadi berkurang jika dibandingkan dengan hlpotik. Demikianlah sedikit catatan - catatan kami, semaga yang sedikit ini ada guna dan rnanfaatnnya bagi kita semua.
CATATAN I) KOMAR ANDASASMITA, Notaris di Bandung, Jaminan Utang Piutang, Penerbitan Khusus Ikatan Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum Universitas Negeri Padjadjaran Bandung, 1974, halaman 11 ~
12. 2) 3)
Khairil BAHRI' Notaris di Jakarta, Segi Administrasi dalam Penetropan Undang-Undang Agraria, Indah, 1974, halaman 10. SUMARDI MANGUNKUSUMO SH , Fiducia Bangunan bangunan yang didirikan di alas tanah hak sewa, Majalah Hukum dan Keadilan no. 3
tahun ke III Mei/Juni, 1972, halaman 6 dan 7. 4)
Ibid, halaman 11
5) BOEDI HARSONO S.H., Undang Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan,
lsi dan Pelaksanaannya. Penerbit Djambatan, bagian
pertama jilid kedua, Jakarta, 1971 , hal.man 291. 6) JULIAAN NIMROD SIREGAR S.H., Noratis di Jakarta, dalam kuliahnya.
FlDUCIAIRE EIGENDOMS
215
7) Prof. Dr. GOUW GIOK SIONG S.H., Tjontoh Kontrak-kontrak Rekes-rekes dan Surat surat Resmi sehari-hari, JiJid kedua, cetakan ke 3, penerbit Kinta, Jakarta,halaman 85-86. 8) KO TJAY SING, Beberapa catatan tentang dan sekitar undang2 PokoR Agraria.
Majalah Hukum dan Keadilan no.4 tahun II Mei/Juni 1971 halaman 48. 9) Budi Harsono, Beralihnya hak milik atas tanah dalam jual bell menurut hukurn tanah yang bam, cinerama hukum in memoriam Prog. Djoko
sutono SH Erisco, Bandung , halaman 245. 10) KO TJAY SING, op cit, halaman 48 .
216
MASIH TERSEDIA
I. Katalog peraturan pcrundang-undangan R.I., Januari 1974 Jun; 1974 (91 halaman). Katalog ini merupakan daftar dari Peraturan perundang-undangan R.I, yang dikcluarkan dalam bulan 1anuari - luni 1974. Harga"
Rp. 1500,-
II. Indcks subyek peraturan Departemen Kcuangan, 1900-1974 (60 halaman). Buku ini memuat lnucks subyck dari peraturan pcrundangundangan yang dikeluarkan oleh Departemcn Keuangan (tingka! Departemen) dalarn tahun-tahun 1960 sid pertengahan 1974, atas dasar bahan-bahan d;rniliki D P H. Harga Ii
Rp. 1100,-
Hubungilail
Pusat Dokumelltasi Hukum JI. Teuku Urnar 46 Telp.44808 1akarta
Pusat
