BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kebijakan Hutang 1. Definisi Hutang dan Pengklasifikasian hutang Semua perusahaan baik kecil maupun perusahaan yang besar mempunyai hutang. Hutang adalah kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan datang (Jusuf, 2001). Menurut Nurwahyudi dan Mardiyah (2004) bahwa “Hutang adalah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan perusahaan di masa yang akan datang karena tindakan atau transaksi sebelumnya.” Pengorbanan ekonomi dapat berbentuk uang,aktiva,jasa-jasa atau dilakukannya pekerjaan tertentu. Hutang mengakibatkan adanya ikatan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengklain aktiva perusahaan. Untuk tujuan pelaporan hutang diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu hutang lancar dan hutang tidak lancar (Stice, 2004). Hutang lancar merupakan kewajiban yang akan jatuh tempo dalam satu tahun dalam siklus operasi normal perusahaan.Selain itu, hutang lancar biasanya dibayar dengan aktiva lancar. Jika hutang yang telah diklasifikasikan sebagai tidak lancar akan jatuh tempo di tahun depan, maka kewajiban tersebut harus dilaporkan sebagai hutang lancar. Hutang tidak lancar merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Selain itu, hutang tidak lancar akan dibayar dengan
penyerahan aktiva tidak lancar yang telah diakumulasikan untuk tujuan pelunasan kewajiban. Perbedaan antara kewajiban lancar dan tidak lancar adalah hal penting karena berpengaruh terhadap rasio lancar perusahaan, dimana rasio lancar ini menggambarkan kondisi likuiditas perusahaan yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancarnya (Stice, 2004). 2. Kebijakan Hutang Kebijakan hutang mempunyai pengaruh pendisiplinan perilaku manajer. Hutang akan mengurangi konflik agensi dan meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan hutang meningkatkan leverage sehingga meningkatkan kemungkinan kesulitan kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Kekhawatiran kebangkrutan mendorong manajer agar efisien, sehingga memperbaiki biaya agensi. Hutang memaksa perusahaan membayar pokok hutang dan bunga sehingga mengurangi free cash flow dan menurunkan insentif manajer untuk berperilaku memuaskan diri sendiri. Haris dan Raviv (1991) menyimpulkan berdasarkan bukti empirisnya yang menunjukkan konsistensi teori bahwa hutang dapat menurunkan konflik agensi dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, hutang meningkatkan biaya marginal. Tambahan dana hutang menyebabkan pemegang saham terpaksa menerima proyek yang lebih beresiko (Jensen dan Meckling, 1976; Crutchley dan Hansen,
1989).
Alasannya
jika
proyek
berhasil,
kepentingan
kreditur
(debtholders) atas bunga dan pokok pinjaman adalah terlindungi dan investor ekternal menikmati sisa keuntungan. Namun jika proyek gagal, kreditur
menanggung biaya resiko yang meningkat, karena pemegang saham memiliki kewajiban terbatas. Kreditur mengantisipasi resiko ini dengan memindahkan resiko kepada pemegang sahammelaui peningkatan biaya hutang. Kebjakan hutang diukur menggunakan rasio hutang terhadap aktiva yang mencerminkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang untuk membayar hutang (Horngren et al., 1999).Oleh karena itu semakin rendah DEBT maka semakin tinggi kemampuannya untuk membayar seluruh kewajibannya. B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang 1. Struktur Kepemilikan a. Kepemilikan Manajerial Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Isrina Damayanti, 2006). Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi pentingbagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency theory. Dalam kerangka agency theory, hubungan antara manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal.Agent diberi mandat oleh principal untuk menjalankan bisnis demi kepentingan principal. Manajer sebagai agent dan pemegang saham sebagai
principal. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk mamaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam agency theory yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk mamaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki resiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang
saham memiliki resiko kehilangan modalnya jika salah memilih
manajer. Kondisi ini merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan. Situasi tersebut di atas tentunya akan berbeda, jika kondisinya manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham atau pemegang saham juga sekaligus manajer atau disebut juga kondisi perusahaan dengan kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.
b. Kepemilikan Institusional Kepemilikan institutional merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor-investor institutional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun berupa kepemilikan lembaga dan perusahaan-perusahaan lain (Isrina Damayanti, 2006). Kepemilikan saham institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya ntuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan saham institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Hal ini berarti semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh investor institutional akan menyebabkan usaha monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku opportunistik yang dilakukan oleh para manajer. Tindakan monitoring tesebut akan mengurangi biaya keagenan karena memungkinkan perusahaan menggunakan tingkat utang yang lebih rendah.
2. Free Cash Flow Free cash flow atau aliran kas bebas merupakan kas lebih perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditor atau pemegang saham yang tidak diperlukan lagi untuk modal kerja atau investasi pada asset tetap ( Ross et al., 2000). Aliran kas bebas merupakan bagian arus kas perusahaan yang tidak diinvestasikan secara menguntungkan (Keown et al, 2000). Kas tersebut biasanya akan menimbulkan
konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Free cash flow yang besar akan mengarah pada perilaku manajer yang salah dan keputusan yang buruk yang bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dengan kata lain, para manajer mempunyai kecenderungan untuk menggunakan kelebihan keuntungan untuk konsumsi dan perilaku opportunistik yang lain karena mereka menerima manfaat yang penuh dari kegiatan tersebut tetapi kurang mau menangggung risiko dari biaya yang dikeluarkan. Dengan adanya hutang dapat digunakan untuk mengendalikan penggunaan free cash flow yang berlebihan oleh manajer. Selain itu pemegang saham juga akan menikmati kontrol yang lebih atas tim manajemennya misalnya, jika perusahaan menerbitkan hutang baru dan menggunakan hasilnya untuk membeli kembali saham biasa yang terutang maka manajemen wajib membayar tunai untuk menutupi utang ini, secara simultan mengurangi jumlah arus kas yang ada pada manajemen untuk dipermainkan. Dengan adanya hutang ini, manajemen akan bekerja lebih efisien agar tidak terjadi kegagalan keuangan sehingga akan mengurangi biaya agensi arus kas bebas. C. Teori Keagenan 1. Agency Theory Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai titik temu hubungan keagenan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan sebagai agen (Mardiyah, 2002). Hubungan agensi muncul ketika satu atau lebih orang memperkerjakan
orang
lain
untuk
memberikan
jasa
dan
kemudian
mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam teori agensi, principal(pemilik) dan agent (manajer) mempunyai kepentingan yang berbeda. Manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan tidak berdasar memaksimalkan nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan. Pemisahan inilah yang menimbulkan konflik agensi. Teori agensi terfokus pada dua individu, yaitu principal dan agent. Principal adalah pemegang saham dan agent adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Teori keagenan menjelaskan bahwa kepentingan manajemen sering kali bertentangan dengan kepentingan pemegang saham, sehingga sering terjadi konflik di antaranya (Tarjo, 2002). Konflik tersebut terjadi karena manajer cenderung berusaha mengutamakan kepentingan pribadi. Pemegang saham sering kali tidak menyukai kepentingan pribadi manajer, karena hal tersebut akan menambah cost bagi perusahaan sehingga menurunkan keuntungan yang diterima. Akibat dari perbedaan kepentingan itulah maka terjadi konflik yang biasa disebut konflik agensi.
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan melalui tabel berikut :
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu No.
Nama Peneliti
Judul Penelitian
Variabel Penelitian
Hasil penelitian
1.
Shelly (2009)
Pengaruh Free Cash Flow terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Food and Beverages di BEI
Variabel independen adalah Free Cash flow.
Free Cash Flow tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang.
Sedangkan Variabel dependen adalah Kebijakan Hutang
2
Tarjo (2002)
Analisa Free Cash Flow dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Mempublik di Indonesia.
Variabel Independen adalah Free Cash Flow dan kepemilikan Manajerial. Sedangkan variabel dependen adalah Kebijakan Hutang
3
Nurhayati (2008)
Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan hutang,risiko,peluang pertumbuhan dan kemampulabaan perusahaan terbuka pada industry manufaktur di Indonesia
Variabel independen
Free Cash Flow berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Sedangkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijkan hutang
Kepemilikan manajerial berpengaruh Kepemilikan terhadap manajerial kebijakan hutang, growth, Variabel risiko. Tapi dependen kepemilikan manajerial tidak Kebijakan hutang, growth, berpengaruh risiko dan terhadan kemampulabaan kemampulabaan
E. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 1. Kerangka Konseptual Suatu kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai. Sedangkan dalam penelitian ini, Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan ( Sugiyono, 2003). Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti (Sugiyono, 2007). Dari berbagai kerangka teori diatas menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang, akan tetapi dalam penelitian ini akan di lihat tiga variabel yang dianggap cukup penting dan cukup dominan yang mempengaruhi kebijakan hutang. Adapun tiga variabel itu adalah free cash flow,kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Dengan demikian, maka dibangun sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang
Free Cash Flow (X1) H1
Debt
Kepemilikan Manajerial (Y) (X2)
Kepemilikan Institusional (X3)
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Hutang merupakan suatu mekanisme lain yang bisa digunakan untuk mengurangi atau mengontrol konflik keagenan. Jensen (1986), berpendapat bahwa dengan utang maka perusahaan harus melakukan pembayaran periodic atas bunga dan principal. Hal ini bisa mengurangi keinginan manajer untuk menggunakan aliran kas bebas atau free cash flow. Free cash flow merupakan kas lebih perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditor atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk operasi atau investasi. Pemegang saham menginginkan kelebihan dana tersebut dibagikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sedangkan manajer berkeinginan menggunakan kelebihan dana yang ada
untuk investasi pada proyek-proyek yang menguntungkan karena pada masa yang akan datang akan menambah insentif bagi manajer. Para manajer mempunyai kecenderungan untuk menggunakan kelebihan keuntungan untuk konsumsi dan perilaku opportunistik yang lain karena mereka menerima manfaat yang penuh dari kegiatan tersebut tetapi kurang mau menanggung risiko dari biaya yang dikeluarkan tersebut. Dengan kata lain manajer lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Dengan adanya utang dapat digunakan untuk mengendalikan penggunaan free cash flow yang berlebihan oleh manajer. Dengan demikian dapat menghindari investasi yang sia-sia karena ketika utang meningkat maka manajer harus menyisihkan dana yang lebih besar untuk membayar bunga dan pinjaman pokoknya secara periodik, sehingga dana yang tersisa menjadi kecil.Jadi free cash flow berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Kepemilikan Manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Jadi jika tingkat kepemilikan manajerialnya tinggi maka akan mengurangi tingkat penggunaan hutang. Sebaliknya jika tingkat kepemilikannya rendah maka tingkat penggunaan hutangnya akan meningkat.Jadi kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Kepemilikan Institusional adalah persentase kepemilikan saham oleh investor institutional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain.Dengan adanya kepemilikan institutional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar persentase saham yang
dimiliki oleh investor institutional akan menyebabkan usaha monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku opportunistik yang dilakukan oleh para manajer. Tindakan monitoring tesebut akan mengurangi biaya keagenan karena memungkinkan perusahaan menggunakan tingkat utang yang lebih rendah. 2. Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu rumusan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Berdasarkan perumusan masalah dan konseptual di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : H1 : Free
Cash
Flow,
Kepemilikan
Manajerial
dan
Kepemilikan
Institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kebijakan hutang.
