[117] Menuju Pusaran Kekuasaan Wednesday, 19 February 2014 07:07
Menuju Pusaran Kekuasaan
Suatu hal yang aneh jika Presiden SBY sampai tidak tahu kebijakan negara yang begitu besar.
Lima tahun sudah kasus skandal Bank Century berlangsung. Belum ada kepastian sampai kapan kasus ini akan menemui titik akhir dan menjerat aktor-aktor yang merampok uang rakyat.
Begitu sulitkah kasus ini diungkap? Ataukah kasus ini melibatkan pusaran kekuasaan di Indonesia? Seperti pernah disampaikan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, ada motif kekuasaan di balik skandal ini.
Saat berbicara di hadapan Pansus Century (21/1/2010) Rizal yakin Boediono tidak mendapat sepeser pun dari skandal Century. Tapi, menurutnya, Boediono sekarang duduk di kursi wapres sebagai imbalan. “Saya yakin Pak Boediono tidak mendapat uang sedikitpun. Tapi motif orang bukan hanya uang motif kan bisa kekuasaan,” papar Rizal.
Lalu siapa yang bermain? Mantan inisiator Pansus Century Misbakhun dalam sebuah perbincangan dengan Media Umat mengarahkan jari telunjuknya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Suatu hal yang aneh jika Presiden SBY sampai tidak tahu kebijakan negara yang begitu besar. “Ini luar biasa bohong, “ katanya.
Dalam pidatonya SBY menegaskan: “Pada saat keputusan tentang penyelamatan Bank Century ditetapkan, saya sendiri pada waktu yang sama dengan menjalankan tugas
1/5
[117] Menuju Pusaran Kekuasaan Wednesday, 19 February 2014 07:07
kenegaraan di luar negeri, yaitu menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Amerika Serikat, serta APEC Summit di Peru. Dua pertemuan itu sangat penting, karena para pemimpin dunia bertemu, termasuk Indonesia, untuk bersama-sama mengatasi krisis perekonomian global yang mencemaskan itu…
Sekali lagi di saat pengambilan keputusan itu saya sedang berada di luar negeri. Saya memang tidak dimintai keputusan dan arahan. Saya juga tidak memberikan instruksi atas pengambilan kebijakan tentang ihwal itu…“ (pidato 4 Maret 2010).
Misbakhun membeberkan surat-surat Sri Mulyani kepada SBY soal Century. Adanya surat-surat tersebut membantah klaim SBY saat pidatonya 4 Maret 2010 itu yang seolah dirinya tidak tahu menahu tentang proses pemberian dana talangan Bank Century. “Surat-surat tersebut bersifat sangat rahasia,” bebernya.
Dalam surat tertanggal 13 November 2008 tentang Risalah Teleconference dengan Sri Mulyani, dalam pertemuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani menginformasikan telah menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden RI. “Namun pada hari ini Presiden akan melakukan perjalanan dinas ke San Fransisco, USA yang artinya sampai dengan esok hari, dalam hal diperlukan Presiden RI belum dapat mengambil keputusan,” ujar Sri dalam risalah tersebut.
Ia menjelaskan, keputusan diambil setelah Presiden sampai di San Fransisco. Sri Mulyani dipanggil oleh SBY dan disuruh pulang lebih cepat untuk mengurus bailout. Tanggal 14 November Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) digulirkan di mana proses FPJP ini terlebih dahulu digulirkan lalu diteruskan proses bailout tanggal 20-21 bulan yang sama. “Jadi Presiden jelas-jelas berbohong di pidatonya dia omong apa tapi faktanya berbeda,” jelas Misbakhun.
Selain itu, ia membeberkan tiga Surat Sri Mulyani ke Presiden SBY, di antaranya surat bernomor S-01/KSSK.01/2008 tanggal 25 November 2008, SR-02/KSSK.01/2009 tanggal 4 Februari 2009 dan SR-36/MK.01/2009 tanggal 29 Agustus 2009. Semua isi surat tersebut bersifat sangat rahasia (SR).
Dalam surat-surat tersebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan laporan penanganan
2/5
[117] Menuju Pusaran Kekuasaan Wednesday, 19 February 2014 07:07
permasalahan Bank Century sebagai bank gagal dan pentingnya memberikan dana talangan terhadap Bank Century yang sejatinya akan berdampak sistemik bagi perekonomian di Indonesia, dan surat-surat tersebut ditandatangani oleh Boediono selaku Anggota KSSK dan Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani selaku Ketua KSSK dan Menteri Keuangan.
Misbhakun mengutip perkataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kalau Bank Century tidak berdampak sistemik. Menurutnya, saat penentuan kebijakan tersebut, pemerintahan dan rapat kabinet diwakili oleh Jusuf Kalla. Sri Mulyani dan Boediono tidak pernah menyebutkan kalau Bank Century ini berdampak sistemik.
“Ketika rapat kabinet yang dipimpin JK pada tanggal 20, orang-orang ini tidak menyebutkan tentang krisis, yang krisis di Amerika bukan di sini, mereka kan orang Amerika makanya bilang ada krisis dan dampak sistemiklah,” ujar Misbakhun.
Rekayasa BI
CAR Bank Century perbulan yang disampaikan kepada BI sebesar 15,11 persen padahal berdasarkan pemeriksaan BI sebesar 2,02 persen bahkan cenderung menurun. Berarti ada manipulasi dalam rangka memenuhi persyaratan FPJP yang dibutuhkan Bank Century dan ini juga merupakan pelanggaran terhadap UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992.
Surat Gubernur Bank Indonesia No 10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008, menyebutkan ada kesalahan data mengenai rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century pertanggal 31 oktober 2008. Pada tanggal tersebut diakui CAR Bank Century -3,53 persen. Artinya tidak boleh diberi FPJP dan tidak layak untuk di-bailout. “Luar biasa, ini kuncinya Boediono masuk penjara,” ujar Misbhakun.
Dalam pemaparan lainnya, Misbhakun menjelaskan tentang catatan Direktur Pengawasan yang disampaikan Gubernur dan Deputi Gubernur menuliskan disposisi pada tanggal 31 Oktober 2008 catatan No.10/7/GBI/DPB1/Rahasia yang menyatakan bahwa “sesuai pesan Gubernur BI tanggal 31/10 masalah Bank Century harus dibantu dan tidak boleh ada bank gagal saat ini,” jelasnya.
3/5
[117] Menuju Pusaran Kekuasaan Wednesday, 19 February 2014 07:07
Dan agar Bank Century dapat memperoleh FPJP maka Dewan Gubernur BI mengubah ketentuan persyaratan pengajuan FPJP dari CAR minimal 8 persen dalam PBI No.10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 menjadi CAR positif dengan menerbitkan PBI No.10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008.
Berdasarkan penerbitan CAR tersebutlah Bank Indonesia—Boediono selaku Gubernurnya—menyetujui Bank Century untuk mendapatkan FPJP yang tidak memenuhi persyaratan dan tanpa melakukan penelitian. Bailout dikucurkan, Rp 6,7 trilyun raib entah ke kantong siapa? [] emje
BOKS
Indra, Komisi III DPR Fraksi PKS
Mulia? Ini Geblek bin Ajaib
Wapres Boediono mengatakan bailout ke Bank Century adalah sikap mulai. Sikap mulia apa? Robert Tantular minta dana penyelamatannya cuma Rp600-an milyar tapi digelontorkan Rp 6,7 trilyun, ini kan aneh. Ini kan geblek bin ajaib.
Memang hak angket bisa digunakan kapan saja, cuma DPR harus punya landasan yang cukup supaya tidak prematur kalau Boediono dijadikan tersangka. Makanya, DPR mengundang pakar hukum tata negara untuk membahas masalah ini. Tapi... alur selanjutnya itu akan dibawa ke Sidang Paripurna, kalau seluruh anggota DPR sepakat nanti akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti MK akan mengatakan ini benar, lalu DPR akan melakukan pemakzulan.
Tapi kita lihat nanti, karena masing-masing fraksi mempunyai analisis dan pertimbangan masing-masing. Tapi PKS kan sesuai dengan konstitusi, kalau ada presiden atau wakil presiden yang diduga melakukan tindak pidana maka DPR bisa menggunakan hak kontrolnya, hak pengawasannya dalam hal ini hak angket.
4/5
[117] Menuju Pusaran Kekuasaan Wednesday, 19 February 2014 07:07
Kan tidak patut membiarkan presiden kita atau wakil presiden kita ternyata seorang yang melakukan tindak pidana. Terkait indikasi keterlibatan Boediono itu biar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang nanti menjawab.
Namun berdasarkan dokumen-dokumen yang kita miliki yang pasti adalah kasus bailout Century sudah terkomfirmasi secara cukup dan sudah dinyatakan dengan analisis pakar hukum, pakar ekonomi dan juga ditegaskan oleh KPK ada tindak pidana korupsi.[] joy
5/5
