STUDI TENTANG PROSEDUR PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

eJournal lmu Administrasi, 2013, 1 (4): 1646-1657 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org © Copyright 2013

STUDI TENTANG PROSEDUR PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA Agustinus 1 Abstrak Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Dan mengetahui Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam memberikan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, sumber data diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan key informan dan informan, dan data skunder yang berasal dari arsip dan dokumen - dokumen Kantor Pertanahan Kota Samarinda. fokus penelitian dalam Skripsi ini mengenai Prosedur Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung. Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang berjalan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda sudah sesuai dengan prosedur. Terdapat faktor penghambat berupa kesulitan pemohon melengkapi berkas serta mengumpulkan pihak terkait, lama penyelesaian tidak sesuai SOP, dan kurangnya jumlah pelaksana. Terdapat faktor pendukung berupa SDM Kantor Pertanahan yang berkualitas, keseriusan pemohon, dan kerjasama yang baik dengan pihak lain yang terkait.

Kata Kunci: Prosedur, Pendaftaran, Hak Milik, faktor Penghambat dan Pendukung

Pendahuluan Berdasarkan data BPS, tahun 2011 jumlah penduduk Kota Samarinda terjadi peningkatan sebesar 28.130 jiwa dari tahun 2010 menjadi 755.630 jiwa dengan kepadatan berkisar 1.052 jiwa/km persegi. Terhitung dalam kurun waktu Tahun 2000-2011 pertumbuhan penduduk Kota Samarinda sebesar 3,43 persen. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya daya tarik lokal provinsi Kalimantan timur (Kaltim) yang memiliki sumber daya alam yang 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

Studi Tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah (Agustinuns)

berlimpah, sehingga mendorong penduduk luar daerah untuk migrasi ke Kaltim dimana sebagaian besar memilih untuk berdomisili di ibukota Provinsi yaitu Samarinda. Pertumbuhan penduduk menjadi prioritas pemerintah saat ini terkait dengan adanya hubungan yang linier antara pertumbuhan penduduk dengan jumlah penggunaan tanah. maka kondisi ini menandakan bahwa jumlah penggunaan tanah memiliki kedudukan sebagai asset, maka dapat dikatakan pertumbuhan jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah penggunaan tanah di Kota Samarinda. Sejalan meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, sebagai konsekuensi logisnya maka telah meningkat pula berbagai masalah pertanahan yang dalam beberapa tahun terakhir ini muncul kepermukaan dan menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat berupa pengaduan dan pernyataan tidak puas kepada Kantor Pertanahan Di Kota Samarinda. Kerangka Dasar Teori Pelayanan Gronroos (2001 : 27) mendefinisikan sebagai aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi anatar konsumen dan karyawan atau hal-hal yang disediakan organisasi pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan masyarakat yang dilayani. Pengertian Pelayanan Publik Menurut Aswin, (2000 : 33), Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warganegara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelayanan publik merupakan kewajiban dan tugas yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Melayani kebutuhan publik yang lebih baik (good governance) dan demokrasi. Aswin, (2000 : 35) mengatakan bahwa azas penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi Kepastian hukum, Keterbukaan, Partisipatif, Akuntabilitas, Kepentingan umum, Profesionalisme, kesamaan hak, Keseimbangan hak dan kewajiban. Tujuan Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

1647

eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 1, 2013: 12-25

penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan Tujuan dari pelayanan publik seperti yang diungkapkan oleh Aswin, (2000 : 36), bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah : a. Mewujudakan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. b. Mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik. c. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Karakteristik Pelayanan Publik Kotler (2002 : 83) dalam (DR, Paimin Naptupulu M.Si) menyebutkan sejumlah karakteristik pelayanan sebagai berikut: 1. Intangibility (tidak berwujud) tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium sebelum ada transaksi. 2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan), dijual lalu diproduksi dan konsumsi secara bersamaan karean tidak dapat dipisahkan. 3. Variability (berubah-ubah dan bervariasi, jasa beragam selalu mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya bergantung kepada siapa yang menyediakannya dan kapan serta dimana disediakan. 4. Perishability (cepat hilang, tidak tahan lama), jasa tidak dapat disimpan dan permintaannya berfluktuasi. Prinsip Pelayanan Publik Adapun prinsip pelayanan public menurut Aswin (2000 : 45) adalah : a. Kesederhanaan, b. Kejelasan, c. Kepastian waktu, d Akurasi, e. Keamanan, f. Tanggung Jawab, g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana, h. Kemudahan Akses, i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, j. Kenyamanan. Standar Pelayanan Publik Standar pelayanan publik merupakan proses pemenuhan target agar terciptanya atau tercapainya tujuan dan maksud organisasi pelayanan publik sebagai abdi masyarakat, hingga pencapaian yang dimaksud adanya keikhlasan, kepuasan, dan adanya kesan uang berdampak positif diantara pemberi dan penerima. Prosedur Pendaftaran Tanah Pendaftaran ialah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) yaitu berupa pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Sementara pendaftaran hak merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari pendaftaran

1648


hak-hak atas tanah, atas peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pengajuan Permohonan Permohonan yang diajukan ditujukan kepada Menteri Agraria melalui Kepala Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, permohonan yang diajukan harus dilampirkan bersamaan dengan data-data kelengkapan yaitu, formulir permohonan, identitas pemohon, dan alas hak atas tanah. Bidang Fisik Kegiatan di bidang fisik bertujuan untuk memperoleh data mengenai letaknya dan batas-batas luasnya, bangunan-bangunan, dan/atau tanamantanaman penting yang ada di atasnya. Setelah dipastikan letak tanah yang akan dikumpulkan data fisiknya maka kegiatan dimulai dengan penetapan batasbatasnya serta pemberian tanda-tanda batas di setiap sudutnya. Kemudian diikuti dengan kegiatan pengukuran dan pembuatan petanya. Penetapan batas dilakukan Panitia Pendaftaran Tanah (PPT), berdasarkan penunjukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, yang disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Kegiatan teknis kadasteral ini menghasilkan peta pendaftaran yang melukiskan semua tanah yang ada di wilayah pendaftaran yang sudah diukur. Untuk tiap bidang tanah yang haknya didaftar dibuatkan surat ukur (Hermit, 2004). Bidang Yuridis Kegiatan bidang yuridis bertujuan memperoleh data mengenai haknya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidak adanya hak pihak lain yang membebaninya. Pengumpulan data tersebut menggunakan alat pembuktian berupa dokumen dan lain-lainnya (Sutedi, 2006). Pemeriksaan Berkas Proses lanjutan yang dilakukan oleh kepala kantor pertanahan adalah pemeriksaan terhadap permohonan tanah tersebut. Jika terdapat kekurangan, misalnya surat ukurnya belum ada, akan diadakan pengukuran terlebih dahulu. Setelah hal ini dilakukan, langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah permohonan tersebut memiliki surat daftar, data yuridis, dan data fisik secara lengkap atau belum. Hal ini dicatat ke dalam risalah pemeriksaan tanah. Jika didapatkan ketidaklengkapan dalam persyaratan permohonan tersebut, kepala kantor pertanahan akan meminta kepada pemohon untuk melengkapinya agar dapat diproses lebih lanjut. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan dilimpahkan ke kantor wilayah pertanahan

1649


yang akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan tersebut. Seandainya terdapat kekurangan, kepala kantor pertanahan akan diminta untuk melengkapinya untuk selanjutnya diberikan keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Dalam hal keputusan penolakan permohonan, kepala wilayah pertanahan akan memberikan alasan. Langkah selanjutnya adalah mengirimkan berkas permohonan yang telah disetujui ke menteri pertanahan (Sembiring, 2010). Penerbitan Dokumen dan Tanda Bukti Hak Dengan diterimanya permohonan hak milik atas tanah, maka Menteri Pertanahan akan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohonkan. Dengan demikian, secara resmi, pemohon memiliki hak atas tanah yang dimohonkan tersebut dan secara yuridis meniadakan hak bagi pihak lainnya untuk mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya (Sembiring, 2010). Hak Milik Atas Tanah Dalam rancangan UUPA TAHUN 1960, Panitia Negara Agraria yang dibentuk dengan keputusan Presiden tanggal 6 Mei 1958 nomor 97/1958 diputuskan khususnya mengenai hak milik ini diatur dalam pasal 12 sebagai berikut : Hak Milik adalah hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang memberi wewenang kepada yang mempunyainya untuk dalam batas-batas yang didasarkan atas ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum yang tidak tertulis mempergunakan tanah itu menurut kehendaknya serta memungut hasilnya, asal saja tidak melanggar hak-hak orang lain. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. (Maman, 2002). Dalam penelitian kualitatif, dilakukan penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2002 : 3) yang menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

1650


Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum Daerah Penelitian Keadaan Geografis Kota Samarinda Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 718.000 km2 dan terletak antara 117 009’00’’ Bujur Timur dan 117018’14’’ Bujur Timur serta di antara 00019’02’’ Lintang Selatan dan 00042’34’’ Lintang Selatan (BPS Kota Samarinda, 2012). Pola penggunaan tanah di Kota Samarinda mengikuti pola penyebaran penduduk yang ada. Pada tahun 2009, penggunaan tanah di Kota Samarinda yang paling luas adalah lahan bukan sawah sebesar 27.221 Ha atau 54,79% dari luas Kota Samarinda, diikuti rumah bangunan dan halaman sekitar sebesar 24.502 Ha atau 31,89% (BAPPEDA Kota Samarinda, 2013) . Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006, maka dapat dinyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Hasil Penelitian dan Pembahasan Prosedur Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda 1. Pengajuan Permohonan Terdapat tiga persyaratan umum untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah yaitu; tanah yang dimohon tidak memiliki sengketa, tanah tersebut tidak akan menjadi tumpang tindih atau memiliki sertifikat ganda, dan harus sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Samarinda. Terdapat hal yang perlu menjadi catatan bagi pemohon dalam mendaftarkan tanahnya yang berkaitan dalam kelengkapan berkas. Perlu diperhatikan bahwa seluruh dokumen yang berupa fotokopi harus dilegalisir dengan menunjukkan suratsurat asli pada petugas loket Kantor Pertanahan Kota Samarinda (BPN Kota Samarinda, 2013). 2. Bidang Fisik Prosedur selanjutnya yaitu pengukuran dan pemeriksaan tanah yang harus dihadiri oleh pemohon. Dalam proses pengukuran tanah, dicatat keterangan mengenai informasi pemohon, letak tanah, dan batas-batas tanah. Informasi tersebut selanjutnya dicatat dalam berita acara pengukuran. Proses ini disebut dengan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah pada prosedur bidang fisik. Proses pemeriksaan tanah, disebut dengan bidang yuridis, diperiksa hak-

1651


hak yang melekat pada tanah tersebut. Selain itu, diperiksa riwayat jual beli atau hibah tanah tersebut, pewarisan tanah, riwayat pembebasan tanah untuk kepentingan umum, riwayat sengketa, dan penyitaan. Hal-hal ini juga dicantumkan dalam berita acara yang melengkapi prosedur pemeriksaan tanah (BPN Kota Samarinda, 2013). 3. Bidang Yuridis Sesuai dengan ketetapan dalam Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, dalam prosedur pendaftaran hak milik atas tanah terdapat tahapan bidang yuridis. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan hak. Mengenai kepemilikan tanah ada tiga kemungkinan alat pembuktian yaitu: bukti tertulisnya lengkap tidak memerlukan tambahan alat bukti lain; bukti tertulis sebagian tidak ada lagi diperkuat dengan keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan; bukti tertulisanya semuanya tidak ada lagi diganti keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Tetapi semuanya akan diteliti lagi melalui pengumuman untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan (Parlindungan, 2004). 4. Pemeriksaan Berkas Langkah berikutnya adalah proses di tingkat kota, tingkat provinsi, hingga proses di tingkat pusat. Masing-masing proses di setiap tingkat ini akan berujung pada penerbitan surat dari masing-masing tingkatan. Mengenai waktu penyelesaian sesuai SOP, tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 meter persegi membutuhkan waktu proses selama tiga puluh delapan hari. Tanah pertanian dengan luas lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya antara 20005000 meter persegi membutuhkan waktu proses selama lima puluh tujuh hari. Tanah non pertanian dengan luas lebih dari 5000 meter persegi membutuhkan waktu proses selama sembilan puluh tujuh hari (BPN RI, 2012). 5. Penerbitan Sertifikat Sertifikat sebagai tanda bukti hak diterbitkan untuk pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Sertifikat hanya boleh diberikan kepada pihak yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya (Parlindungan, 2004). Berdasarkan pembahasan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya di lapangan, proses yang berjalan telah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan BPN bahwa

1652


proses pendaftaran hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan dijalankan dengan menerapkan prosedur yang tercantum pada Standar Operasional Pelaksanaan yang telah ditetapkan di pusat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN Kota Samarinda, 2013). Faktor Penghambat 1. Faktor Penghambat Eksternal a. Kelengkapan Berkas Salah satu hal yang menjadi faktor penghambat eksternal dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda ialah faktor kelengkapan berkas. Proses awal melakukan pendaftaran tanah yaitu mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat kelengkapan berkas yang sudah diatur (Parlindungan, 2004). b. Menghadirkan Pihak Terkait Pendaftaran hak milik atas tanah melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pendaftaran tanah ini perlu didatangkan atau dihadirkan dalam pemeriksaan tanah. Tidak hanya itu, pihak terkait juga akan diperlukan keterangannya misalnya sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan (Kalo, 2006 : 11). Pihak pemohon yang dimintai tanggapannya melalui wawancara mengemukakan kesulitannya dalam mengumpulkan pihak terkait. Kesulitan yang dimaksud di sini yaitu misalnya kesulitan mengkomunikasikan pihak tetangga yang belum tentu bisa hadir dalam pemeriksaan tanah. Padahal kehadiran pihak tersebut merupakan hal yang penting terkait dengan keperluan persetujuan perbatasan tanah yang dimaksud. 2. Faktor Penghambat Internal a. Lama Penyelesaian Mengenai lamanya penyelesaian proses, hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota Samarinda bahwa hambatan pertama yang disampaikan yaitu mengenai jangka waktu proses penyelesaian pendaftaran hak milik atas tanah hingga terbitnya sertifikat. Pernyataan mengenai lama penyelesaian proses pendaftaran hak milik atas tanah ini juga didukung oleh pernyataan staf Urusan Umum Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Waktu penyelesaian prosedur telah ditetapkan dalam peraturan. Namun bisa saja pada kenyataannya di lapangan akan muncul kemungkinankemungkinan yang menghambat berjalannya proses ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. (Parlindungan, 2004).

1653


b. Kurangnya Tenaga Pelaksana Kurangnya jumlah tenaga pelaksana ini juga merupakan masalah tersendiri yang timbul dari pihak internal Kantor pertanahan. Tenaga pelaksana yang dimaksud di sini yaitu tenaga ahli yang bekerja di lapangan. Selanjutnya petugas yang dimaksud ini bertugas dalam proses pengukuran dan pemetaan tanah yang didaftarkan di lapangan. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran hak milik atas tanah bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berat dan banyak membutuhkan tenaga ahli di bidangnya. Kurangnya tenaga ahli dalam penyelesaian prosedur ini akan menghambat kelancaran proses pendaftaran hak milik atas tanah (Parlindungan, 2004). Faktor Pendukung 1. Kualitas Petugas Kantor Pertanahan Hal yang disampaikan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota Samarinda mengenai kualitas pegawai pada bagian hasil penelitian sesuai dengan pengamatan peneliti pada saat penelitian dilakukan. Dengan menumpuknya berkas permohonan tentu saja sangat dibutuhkan kualitas dalam menanganinya. Diperlukan sikap profesional serta keterampilan petugas pada setiap tahapan proses pendaftaran hak milik atas tanah ini khususnya. Kemampuan aparat yang sudah baik merupakan salah satu faktor pendukung berjalannya proses pendaftaran hak milik atas tanah pada kantor pertanahan (Saleh, 2002). 2. Keseriusan Pemohon Keseriusan pemohon dalam mendaftarkan tanahnya juga merupakan faktor yang sangat mendukung terselenggaranya kegiatan perndaftaran hak milik atas tanah secara lancar. Mengenai faktor ini, ketiga pihak narasumber yang diwawancarai memberikan pernyataan yang sama dalam wawancaranya menyampaikan sikap setuju mengenai sikap serius pemohon yang diwujudkan dalam tindakan yang kooperatif dalam mendaftarkan tanahnya. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak Kantor Pertanahan dan pihak pemohon dalam rangka berjalannya prosedur pendaftaran tanah sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, sikap peduli masyarakat sebagai pihak yang mendaftarkan tanahnya akan sangat membantu (Saleh, 2002). 3. Kerjasama dengan Pihak Kelurahan dan Kecamatan Narasumber sepakat mengenai adanya keterlibatan pihak Kelurahan serta Kecamatan dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah ini. Keterlibatan pihak-pihak tersebut menuntut adanya kerjasama agar proses dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Maka, kerjasama yang baik

1654


dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan setempat wilayah tanah yang didaftarkan tersebut berada merupakan faktor pendukung terselenggaranya pendaftaran hak milik atas tanah. Prosedur pendaftaran hak milik atas tanah tidak hanya melibatkan pihak pemohon dan BPN. Pihak lain yang juga ikut terlibat yaitu aparat daerah seperti yang disampaikan oleh Ketua Sub Seksi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang menyatakan bahwa dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah terdapat beberapa pihak yang terlibat seperti lurah, camat, dan ketua RT. Contohnya, pada surat pernyataan riwayat penguasaanfisik bidang tanah, surat tersebut memerlukan tanda tangan ketua RT, Kelurahan, dan Kecamatan sebagai pihak yang mengetahui. Begitu juga pada berita acara pemeriksaan lapang, lurah wilayah yang bersangkutan turut disebut untuk bertugas ke lapangan (Sembiring, 2010). Penutup Prosedur pendaftaran hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda telah memiliki standar operasional prosedur yang jelas dan lengkap. Prosedur tersebut meliputi beberapa tahap yaitu Pengajuan permohonan, pengisian formulir blangko oleh pihak pemohon dan pemeriksaan dokumen oleh kantor pertanahan. Bidang fisik, berupa pengukuran dan pemeriksaan tanah oleh pihak kantor pertanahan yang dihadiri oleh pihak pemohon beserta pihak-pihak terkait. Bidang yuridis, yang merupakan proses penetapan hak atas tanah yang dimaksud pemohon. Pelaksanaan proses pemeriksaan berkas, di tingkat kota, Kantor Wilayah di tingkat provinsi, dan proses pusat di BPN RI hingga terbitnya surat keputusan di masing-masing tingkatan. dan Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat sebagai dokumen tanda bukti hak yang telah berjalan dengan baik dan jelas sesuai standar prosedur yang telah di tetapkan. Faktor penghambat dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda meliputi faktor yang berasal dari luar(eksternal) dan dari dalam(internal) instansi Hambatan eksternal atau hambatan yang dihadapi oleh masyarakat meliputi Kesulitan melengkapi berkas terutama surat-surat bukti perolehan tanah sebagai persyaratan pengajuan permohonan dan Kesulitan mengumpulkan pihak terkait yang perlu didatangkan pada proses pengukuran dan pemeriksaan tanah. Hambatan internal atau hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan meliputi Lama penyelesaian tidak sesuai dengan SOP, yaitu memakan waktu lebih panjang dari standar yang telah ditentukan dan Kurangnya jumlah tenaga pelaksana dalam proses pengukuran. Faktor pendukung dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda meliputi beberapa hal yaitu Adanya SDM yang berkualitas di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang membantu terselenggaranya proses pendaftaran hak milik atas tanah,

1655


Keseriusan pemohon dalam mendaftarkan tanahnya yang ditunjukkan dengan sikap kooperatif dalam pengurusan berkas, dan Kerjasama yang baik dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda maka dapat disimpulkan beberapa saran untuk menjadi masukan, di antaranya yaitu prosedur yang berjalan di Kantor Pertanahan Kota samarinda telah berjalan dengan baik sehingga perlu di tingkatkan dengan menjalankan Prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Standar Oprasional Prosedur, Perlu ditingkatkan kesadaran warga yang mengajukan pendaftaran hak milik atas tanah bahwa keseriusan dan sikap pro aktif sangat dibutuhkan dalam proses tersebut. Efektifitas dan efisiensi kerja perlu ditingkatkan terutama pada proses lapangan, mengingat mundurnya waktu penyelesaian diakibatkan oleh lamanya waktu pengukuran dan pemeriksaan tanah, dan Perlu dilakukan sosialisasi mengenai cara mendapatkan kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran hak milik atas tanah mengingat masalah yang sering terjadi adalah berkas permohonan yang tidak lengkap. Daftar Pustaka Aswin,(2000).Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan dan Pelayanan publik, Editor Didi Marzuki, Pengantar, Taufik Efendi, MBA. BAPPEDA Kota Samarinda. (2013). BAPPEDA Kota Samarinda. Retrieved July 25, 2013, from Data Umum Kota Samarinda: http://bappeda.samarindakota.go.id/profil.php BPN. (2010). Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Permohonan Hak Milik. Jakarta: BPN RI. BPN. (2013). Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jakarta: BPN RI. BPN Kota Samarinda. (2013). Permohonan Hak Milik Atas Tanah. Samarinda: BPN Kota Samarinda. BPN RI. (2012). Retrieved November 10, 2012, from http://www.bpn.go.id/Beranda/Layanan-Pertanahan/PELAYANANPENDAFTARAN-TANAH-PERTAMA-KALI/PEMBERIANHAK/HAK-MILIK/HAK-MILIK-PERORANGAN.aspx BPS Kota Samarinda. (2012). Samarinda Dalam Angka 2012. Samarinda: BPS Kota Samarinda. Hermit. (2004). Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah PEMDA. Jakarta: Mandar Maju. Miles, M., & Huberman, M., (2007). Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.

1656


Moleong, L. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Parlindungan, A. P. (2004). Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Saleh, W. (2002). Hak Anda Atas Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sembiring, J. J. (2010). Panduan Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Transmedia Pustaka. Sutedi, A. (2006). Pengakuan Hak Milik Atas Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Jakarta: Cipta Jaya. Sutedi, A. (2007). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.

1657

STUDI TENTANG PROSEDUR PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

Recommend Documents