STUDI PERENCANAAN PENATAAN KEMBALI INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN KUMUH DI DALAM KOTA

xvi

STUDI PERENCANAAN PENATAAN KEMBALI INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN KUMUH DI DALAM KOTA STUDI KASUS KAWASAN JALAN TIMOR KELURAHAN LOROK PAKJO KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

TESIS Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung

Oleh NURDIN SYAHRIL NIM : 250 03 046 Program Studi Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2005

i ABSTRAK STUDI PERENCANAAN PENATAAN KEMBALI INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN KUMUH DI DALAM KOTA STUDI KASUS KAWASAN JALAN TIMOR KELURAHAN LOROK PAKJO KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

Oleh NURDIN SYAHRIL NIM : 250 03 046 Pembangunan rumah tinggal oleh penduduk kurang mampu secara mandiri menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh di dalam kota Palembang, yang merupakan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat dalam menatanya kembali agar menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif usaha penataan kembali infrastruktur pada permukiman kumuh, guna memperbaiki jalan, drainage dan rumah-rumahnya sehingga memenuhi planning kota, lebih baik, sehat dan sesuai harapan masyarakat. Metoda yang digunakan adalah metoda Deskriptif yaitu dengan mengedarkan kuesioner pada lokasi studi guna mengetahui keinginan masyarakatnya dan melakukan survey kondisi lokasi, aspek-aspek ekonomi, sosial dan teknik pembangunan yang dapat terjadi dalam berbagai alternatif penataan. Pada studi ini juga dilakukan perbandingan alternatif cara penataan yang pernah dilaksanakan dalam Kota Palembang sebelumnya. Seterusnya analisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dilakukan menurut teori SWOT, dengan nilai skor tertinggi dari profil kompetitif sebagai pilihan alternatif perencanaan. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan dalam profil kompetitif bahwa nilai skor tertinggi = 5,190 yaitu penataan dengan bantuan pemerintah melalui proyek P3KT atau lainnya. Pada perbandingan penataan yang pernah dilakukan dalam Kota Palembang sebelumnya nilai skor tertinggi = 5,025 adalah penataan permukiman kumuh kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu. Melalui proyek PRP2K alternatif penataan kembali infrastruktur dapat dilakukan pada kawasan Jalan Timor Kelurahan Lorok Pakjo Palembang meliputi perbaikan Jalan, drainage oleh pemerintah dan bantuan biaya perbaikan rumah-rumah penduduk secara mandiri dengan biaya bergulir dan melibatkan BKM dalam pelaksanaan. Kata kunci : Studi Perencanaan, penataan kembali, infrastruktur ,permukiman kumuh.

ii

ABSTRACT THE RESTRUCTURING PLANNING STUDY OF THE URBAN VILE SETTLEMENT INFRASTRUCTURE The Case Study of Jalan Timor Territory, Political District of Lorok Pakjo Sub District of Ilir Barat I Kota Palembang By NURDIN SYAHRIL NIM: 250 03 046 The housing development by poor population individually led to increase of the base dwelling in Palembang city. In order to set back the area into the better condition, government and the population become the most responsible parties for it. The study purposes are to looking for an alternative on restructuring of vile settlement infrastructure, road repair, housing and drainage that agree with the city planning, making better, health and along with the public expectation. The method used is descriptive, spread some questionnaires in the study area to find out of public expectation and making survey on the location situation, economy aspects, social and technical development that will happen in several design alternative. In this study performed an alternative comparison on the way of previous arrangement has been performed in Palembang city. Moreover, the analysis of advantage and disadvantage factors, risks and prospect carried out by SWOT theory with the highest point of competitive profile as the planning alternative choice. The result of study and analysis show that in the competitive profile there is a highest score about 5.190, arrangement by government under P3KT project so on. Previously, in the setting comparison that was performed in Palembang city, highest score of 5.025 achieved by restructuring of vile settlement in political district of 5 Ulu and 7 UIu. By mean of the PRP2K project, restructuring alternative of infrastructure can performed in Jalan Timor of Lorok Pakjo political district of Palembang, which it involves repairing of road and drainage under government control and public housing aid individually by rolling fund involving of BKM.

Keyword: Planning study , restructuring, infrastructure, and vile settlement.

iii PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS Tesis S2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan dan peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya. Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin Direktur Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung. Perpustakaan yang meminjamkan tesis ini untuk keperluan anggotanya harus mengisi nama, tanda tangan peminjam dan tanggal pinjam.

iv

Dipersembahkan kepada Isteriku Sumiati dan anak-anakku Yanuar Arifin, Wahyu Apriluddin, Muhammad Arie Vebriansyah, Meiseno Purnawan dan Aisyah Ceisarina yang tercinta

Persembahan khusus Mengenang almarhun anakku kelima Ferdi Aminuddin Kelahiran Palembang, 29 Desember 1987 Yang telah mendahului kami semua Pada tanggal 29 September 2002

v KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt karena berkat rahmat dan hidayahNya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan Judul “ Studi Perencanaan Penataan Kembali Infrastruktur pada Permukiman Kumuh di dalam Kota “ Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Teknik pada program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung umumnya dan program studi Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur khususnya. Selain itu kiranya juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Palembang khususnya dan kota-kota di Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini . Ucapan terima kasih dan penghargaan tersebut, penulis sampaikan kepada : 1. Dr. Ir. Herlien D. Setio selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis sejak awal hingga akhir penelitian ini. 2. Dr. Ir. Agung Wiyono selaku dosen penguji yang telah memberi banyak masukan demi kesempurnaan penelitian ini. 3. Dr. Ir. Reini D. Wirahadikusumah selaku dosen penguji yang telah memberi masukan demi kesempurnaan penelitian ini. 4. Dr. Ir. Purnomo Soekirno dan Dr. Ir. Junaidi Kosasih selaku koordinator KBK dan Koordinator Tesis pada program studi Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur yang telah membina kami selama ini. 5. Dekan FTSP, Ketua Departemen, seluruh dosen pengajar dan staf administrasi pada Departemen Teknik Sipil umumnya dan Program Pasca Sarjana khususnya. 6. Kepala Dinas Tatakota

Palembang yang telah memberikan bantuan dan

kesempatan bagi penulis dalam mendapatkan data dalam penulisan ini. 7. Ketua Badan Perencanaan Daerah Kota Palembang yang telah memberikan bantuan dan kesempatan bagi penulis dalam mendapatkan data dalam penulisan ini. 8. Masyarakat Rt.01, 02 dan 04 Rw.01 Kelurahan Lorok Pakjo Palembang yang telah sudi menjadi responden dan memberikan data-data atau jawaban pada penelitian dilapangan lokasi studi.

vi 9. Rekan-rekan RMI angkatan 2003 dan teman-teman program studi MRK, Struktur Institut Teknologi Bandung, yang telah membantu penulis dalam penulisan ini. 10. Teman-teman pegawai Perpustakaan Departemen Teknik Sipil khususnya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk memberikan saran yang bersifat positif demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Semoga hasil penulisan tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Bandung , 6 Oktober 2005

Penulis,

vii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ABSTRAK LEMBAR PENGESAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii

LEMBAR PERSEMBAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iv

KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v

DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii DAFTAR TABEL, DIAGRAM DAN GRAFIK. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x DAFTAR GAMBAR, PETA DAN PHOTO . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii DAFTAR LAMPIRAN . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii BAB. I. PENDAHULUAN I. 1 .Latar belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

I.2. Permasalahan . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

I.2.1.Kebutuhan penataan infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

I.2.2.Identifikasi alternatif penataan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

I.2.3.Kondisi permukiman studi kasus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

I. 3. Tujuan dan manfaat penelitian . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

4

I. 4. Lingkup bahasan dan Metoda Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

I. 5. Sistematika Penulisan . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

6

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA II. 1. Pendekatan perencanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

II. 1. 1. Pengertian perencanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

II. 1. 2. Penetapan Visi, Misi, Acuan yang digunakan dan Isu strategis kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

II. 1. 3. Kajian alternatif perencanaan dengan analisis SWOT. . . . . . . . . . . . . .

11

II. 1. 4. Matrik profil kompetitif alternatif pilihan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

II. 2. Penataan kembali Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

II. 2. 1. Pengertian penataan kembali . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

II. 2. 2. Definisi Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

II. 2. 3. Penataan Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

II. 3. Permukiman kumuh di dalam kota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

II. 3. 1. Pengertian permukiman kumuh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

II. 3. 2. Kriteria permukiman kumuh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

II. 3. 3. Beberapa pendekatan penanganan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

viii II. 3. 4. Permukiman kumuh dan peremajaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

II. 4. Alternatif cara penataan kembali infrastruktur permukiman . . . . . . . . . .

24

II. 4. 1. Penataan kembali dengan swadaya penduduk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

II. 4. 2. Dengan bantuan pemerintah . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

24

II. 4. 3. Peremajaan dengan investasi pengembang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

BAB III PROGRAM PENELITIAN III.1. Kerangka penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

III.1.1. Tahap penelitian pendahuluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

III.1.2. Tahap penelitian tata letak prasarana infrastruktur . . .. . . . . . . . . . . . . .

28

III.1.3. Tahap penelitian keinginan masyarakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

III.1.4. Tahap pengolahan data dan analisis alternatif penataan kembali infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

III.1.5. Tahap pemilihan dan penentuan alternatif pilihan. . . . . . . . . . . . . . .. . .

29

III.1.6.Kesimpulan dan saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

29

III.2. Sturkturisasi permasalahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

III.2.1. Penelitian kondisi internal dan eksternal lokasi studi . . . . . . . . . . . . . .

30

III.2.2. Perkiraan proyeksi penanganan lokasi studi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

III.2.3. Perbandingan program penataan terdahulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

III.2.4. Penentuan kriteria lokasi studi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

III.2.5. Pemilihan alternatif penanganan dengan analisis SWOT. . . . . . . . . . . .

31

BAB IV. TATA LETAK INFRASTRUKTUR DAN KEINGINAN MASYARAKAT IV.1.Tata letak Infrastruktur pada lokasi studi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

IV.1.1. Tata letak dan kondisi eksisting rumah penduduk . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

IV.1.2. Tata letak prasarana jalan dan drainage . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

36

IV.2. Penataan kembali infrastruktur menurut planning kota . . . . . . . . . . . . . .

36

IV.2.1.Latar belakang planning kota pada lokasi studi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

IV.2.2. Penataan prasarana jalan dan drainage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

IV.2.3. Penataan rumah penduduk . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

40

IV.2.4. Keinginan masyarakat dalam penataan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

IV.3. Penataan yang sudah dilakukan dam situasi lokasi studi di kota Palembang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

IV.3.1. Penataan permukiman kumuh kelurahan 12 Ulu . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

IV.3.2. Penataan permukiman kumuh kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu . . . . . . . . . .

43

ix IV.3.3. Penataan kawasan Jalan Segaran dan Sayangan . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

IV.3.3. Kawasan Jalan Timor kelurahan Lorok Pakjo Palembang . . . . . . . . .

45

IV.4

Penentuan kriteria lokasi studi . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

47

IV.4.1. Berdasarkan kriteria permukiman kumuh Prajitno, Sakti,1990. . .. . . . .

48

IV.4.2..Berdasarkan kriteria tipologi kawasan dari Dinas PU Kota Palembang .

49

BAB.V. ANALISIS ALTERNATIF PENATAAN KEMBALI INFRASTRUKTUR V.1. Aspek–aspek yang mempengaruhi penataan lokasi studi . . . . . . . . . . . . .

50

V.1.1. Aspek ekonomi penduduk lokasi studi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

V.1.2. Aspek sosial pembangunan dengan bantuan pemerintah . . . . . . . . . . . .

51

V.1.3. Aspek teknik pembangunan bila dilakukan oleh pengembang . . . . . . . .

52

V.2. Pemilihan alternatif perencanaan yang dapat dilakukan . . . . . .. . . . . . . . .

53

V.2.1. Analisis SWOT berdasarkan keinginan masyarakat . .. . . .. . . . . . . . . . .

53

V.2.2. Analisis SWOT perbandingan penataan permukiman Kumuh dalam kota Palembang sebelumnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

V.2.3 Profil kompetitif pemilihan alternatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

V.3 Perbandingan perencanaan penataan permukiman kumuh kelurahan 12 Ulu, 5 Ulu dan 7 Ulu dan kawasan Jalan Segaran dan Sayangan. . .

70

V.3.1.Penanganan dan hasil yang dicapai pada penataan . . . .. . .. . . . . . . . . . .

70

V.3.2.Keuntungan dan kerugian pada penataan yang pernah dilakukan. . . . . ..

74

V.4. Penentuan alternatif perencanaan kawasan Jalan Timor Palembang. . . . . .

77

V.4.1. Pendekatan berdasarkan keinginan masyarakat . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

77

V.4.2. Pendekatan berdasarkan cara penataan yang pernah dilakukan dalam kota Palembang sebelumnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

V.4.3. Pendekatan berdasarkan kondisi eksisting, metoda perencanaan dan pelaksanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

V.4.1. Kesimpulan pendekatan . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

79

BAB. VI KESIMPULAN DAN SARAN VI.1. Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

VI.2. Saran . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

DAFTAR PUSTAKA . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAMPIRAN -LAMPIRAN

84

x DAFTAR : TABEL, DIAGRAM DAN GRAFIK Tabel II. 1. Skala perbandingan penilaian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Tabel II. 2. External Strategic Factors Analysis Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Tabel II. 3. Internal Strategic Factors Analysis Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Tabel II. 4. Matrik profil kompetitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Tabel II. 5. Kriteria permukiman kumuh /tidak kumuh . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .

19

Tabel II. 6. Tipologi kawasan kumuh/sangat kumuh/kumuh sedang . . . . . . . . . . .

20

Tabel II. 7 Hubungan NEL dengan peremajaan. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

23

Tabel IV. 1. Kondisi eksisting rumah-rumah pada lokasi studi . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Tabel IV. 2. Prosentase hasil kuesioner masyarakat kawasan Jl Timor Palembang .

42

Tabel IV. 3. Perbandingan kondisi eksisting penataan kawasan dalam kota Palembang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Tabel IV. 4. Kriteria permukiman kawasan Jl.Timor berdasarkan analisis eksisting.

48

Tabel IV. 5. Tipologi kawasan berdasarkan analisis eksisting . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Tabel V. 1. Penghasilan penduduk kawasan Jl.Timor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Tabel V. 2. Pekerjaan Penduduk kawasan Jl Timor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Tabel V. 3. Bobot faktor-faktor yang mempengaruhi IFAS alternatif I . . . . . . .. . . .

53

Tabel V. 4. Nilai skor berdasarkan IFAS Alternatif I . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

54

Tabel V. 5. Bobot faktor-faktor yang mempengaruhi EFAS alternatif I . . . . . . .. . . .

55

Tabel V. 6. Nilai skor berdasarkan EFAS Alternatif I . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

56

Tabel V. 7. Bobot faktor-faktor yang mempengaruhi IFAS alternatif II . . . . . .. . . .

56

Tabel V. 8. Nilai skor berdasarkan IFAS Alternatif II . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

57

Tabel V. 9. Bobot faktor-faktor yang mempengaruhi EFAS alternatif II . . . . . . . . . .

58

Tabel V. 10. Nilai skor berdasarkan EFAS Alternatif II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Tabel V. 11. Bobot faktor-faktor yang mempengaruhi IFAS alternatif III . . . . . . .

59

Tabel V. 12. Nilai skor berdasarkan IFAS Alternatif III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Tabel V. 13. Bobot faktor-faktor yang mempengaruhi EFAS alternatif III . . . . . . . .

61

Tabel V. 14. Nilai skor berdasarkan EFAS Alternatif III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Tabel V. 15. Bobot faktor-faktor yang mempengaruhi IFAS alternatif IV . . . . . . .

62

Tabel V. 16. Nilai skor berdasarkan IFAS Alternatif IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Tabel V. 17. Bobot faktor-faktor yang mempengaruhi EFAS alternatif IV . . . . . . . .

64

Tabel V. 18. Nilai skor berdasarkan EFAS Alternatif IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Tabel V. 19. IFAS penataan kelurahan 12 Ulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

xi Tabel V.20. EFAS penataan kelurahan 12 Ulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Tabel V.21. IFAS penataan Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Tabel V.22. EFAS penataan Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Tabel V.23. IFAS penataan Kawasan Jalan Segaran dan Sayangan . . . . . . . . . . . . .

68

Tabel V.24. EFAS penataan Kawasan Jalan Segaran dan Sayangan . . . . . . . . . . . . .

68

Tabel V.25. Tabel profil kompetitif pemilihan alternatif berdasarkan keinginan Masyarakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel V.26. Tabel profil kompetitif pemilihan alternatif penataan sebelumnya . . . .

69 69

Tabel V.27. Perbandingan perencanaan penataan kelurahan 12 Ulu, 5 Ulu dan 7 Ulu, kawasan Jalan Segaran dan Sayangan. . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Tabel V.28. Perbandingan keuntungan dan kerugian penataan kelurahan 12 Ulu, 5 Ulu dan 7 Ulu, kawasan Jalan Segaran dan Sayangan. . . . . . . . . . . .

76

Tabel V.29. Perbandingan metoda perencanaan dan pelaksanaan dalam penataan . .

78

Diagram II. 1. Analisis SWOT. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Grafik II.1 Ancaman dan peluang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Grafik II.2 Kelemahan dan kekuatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

xii DAFTAR : GAMBAR , PETA , PHOTO Gambar II. 1.Siklus perencanaan dan manajemen proyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Gambar II. 2. Penampang jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Gambar III. 1. Kerangka penelitian . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Gambar V. 1. Kesimpulan proses perencanaan penataan kawasan Jalan Timor Kelurahan Lorok Pakjo kota Palembang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Gambar V. 2. Kesimpulan proses perencanaan penataan kembali Infrastruktur pada Permukiman Kumuh di dalam Kota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Peta

I. 1. Sebagian daerah kumuh dikecamatan ilir barat I kota Palembang . . . . .

7

Peta

I. 2. Kecamatan-kecamatan dalam kota Palembang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

86

Peta I. 3. Sebagian kota Palembang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

87

Peta IV.1 Situasi Jalan, Kavling tanah dan rumah Rt. 01, 02, 04 Kel. L.Pakjo Plg ..

88

Peta IV.2 Situasi Rencana Jalan menurut planning kota disesuaikan dengan Kavling tanah dan rumah Rt. 01, 02, 04 Kel. L.Pakjo Plg .. .. . . . . . . . . . .

39

Peta IV.3 Kavling tanah dan rumah penduduk dengan photo2 eksisting yg ada ( 1 )

90

Peta IV.4 Kavling tanah dan rumah penduduk dengan photo2 eksisting yg ada ( 2 )

91

Peta IV.5 Kavling tanah dan rumah penduduk dengan photo2 eksisting yg ada ( 3 )

92

Peta IV.6 Jalan di Rt. 01, 02, 04 dan photo-photo jalan yg ada . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Peta IV.7 Kavling tanah dan Saluran dalam Rt. 01, 02, 04 dengan photo-photo Saluran yg ada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Peta IV.8 Situasi Rencana Jalan menurut planning kota di Rt. 01, 02, 04 Kelurahan. Lorok Pakjo Palembang . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Peta IV.9 Situasi tata letak rumah dan nomor kepemilikan rumah pada Rt. 01, 02, 04 Kelurahan. Lorok Pakjo Palembang . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

Peta IV.10 Situasi kondisi permukiman pada Rt. 01, 02, 04 Kelurahan. Lorok Pakjo Palembang . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peta IV.11 Rencana penataan lahan ( Blok B1 ) Kec.IB.I (skala 1:20.000) ………….

97 37

Rencana penataan lahan ( Blok B1 ) Kec.IB.I (skala 1:10.000) ……… .

98

Peta IV.12 Rencana penataan Jalan baru dan sesuai planning kota ………………

89

Photo I. 1 Tampak atap-atap rumah pada Rt.04 Rw.01 kelurahan Lorok Pakjo Dengan latar belakang Aston Hotel . . . . . . . .

8

Photo I. 2. Tampak depan gang masuk ke permukiman penduduk Rt.04 Rw.01 Kelurahan Lorok Pakjo Palembang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

xiii DAFTAR : LAMPIRAN Lampiran A 1. Peta

I. 2. Kecamatan-kecamatan dalam kotamadya Palembang . . . . . . . . . . . . . .. .

86

2. Peta I. 3. Sebagian kota Palembang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

87

3. Peta IV.1 Situasi Jalan, Kavling tanah dan rumah Rt. 01, 02, 04 Kel. L.Pakjo Plg ..

88

4. Peta IV.12 Rencana penataan Jalan baru dan sesuai planning kota ………………

89

5. Peta IV.3 Kavling tanah dan rumah penduduk dengan photo2 eksisting yg ada ( 1 )

90

6. Peta IV.4 Kavling tanah dan rumah penduduk dengan photo2 eksisting yg ada ( 2 )

91

7. Peta IV.5 Kavling tanah dan rumah penduduk dengan photo2 eksisting yg ada ( 3 )

92

8. Peta IV.6 Jalan di Rt. 01, 02, 04 dan photo-photo jalan yg ada . . . . . . . . . . . . . . . .

93

9. Peta IV.7 Kavling tanah dan Saluran dalam Rt. 01, 02, 04 dengan photo-photo Saluran yg ada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

10 Peta IV.8 Situasi Rencana Jalan menurut planning kota di Rt. 01, 02, 04 Kelurahan. Lorok Pakjo Palembang . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

11 Peta IV.9 Situasi tata letak rumah dan nomor kepemilikan rumah pada Rt. 01, 02, 04 Kelurahan. Lorok Pakjo Palembang . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

12 Peta IV.10 Situasi kondisi permukiman pada Rt. 01, 02, 04 Kelurahan. Lorok Pakjo Palembang . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

13 Peta IV.11 Rencana penataan lahan ( Blok B1 ) Kec.IB.I (skala 1:10.000) ……… .

98

Lampiran B 1. Surat pengantar kuesioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Daftar pertanyaan khusus untuk penduduk Rt. 04 Rw.01 Kelurahan Lorok Pakjo Palembang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

99

100

Daftar isian hubungan pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal dengan alter-

natif cara penataan kembali infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran C

103

1. Daftar nama-nama penduduk Rt.04 Rw.01 dalam kawasan Jalan Timor Kelurahan Lorok Pakjo Palembang ( ukuran tanah ) . . . . . . . . . . . … … .

109

2. Daftar nama-nama penduduk Rt.01 Rw.01 dalam kawasan Jalan Timor Kelurahan Lorok Pakjo Palembang. ( ukuran tanah ). . . . . . . . . . . … … .

111

3. Daftar nama-nama penduduk Rt.02 Rw.01 dalam kawasan Jalan Timor Kelurahan Lorok Pakjo Palembang( ukuran tanah ). . . . . . . . . . . … … .

113

xiv 4. Daftar nama-nama penduduk Rt.04 Rw.01 dalam kawasan Jalan Timor Kelurahan Lorok Pakjo Palembang ( Kondisi rumah ). . . .. . . . . . . … … .

114

5. Daftar nama-nama penduduk Rt.01 Rw.01 dalam kawasan Jalan Timor Kelurahan Lorok Pakjo Palembang. ( Kondisi rumah ) . . . . . . . . … … .

116

6. Daftar nama-nama penduduk Rt.02 Rw.01 dalam kawasan Jalan Timor Kelurahan Lorok Pakjo Palembang. ( Kondisi rumah ) . . . . . . . . … … . Lampiran D

118

1. Daftar Kelurahan dalam Kota Palembang yang tergolong Kumuh Th.2000-2005 . . .

119

82 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN VI. 1. Kesimpulan. Dalam penataan kembali lokasi studi di Rt.01, Rt.02, dan Rt.04 yang termasuk dalam kawasan Jalan Timor Kelurahan Lorok Pakjo Palembang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini : 1. Berdasarkan kriteria permukiman kumuh Prajitno, Sakti, 1990 dan kriteria tipologi kawasan dari Dinas PU Kota Palembang maka kawasan Jalan Timor Palembang termasuk dalam kriteria kawasan kumuh sedang. 2. Penataan kembali permukiman kumuh dengan bantuan pemerintah akan memudahkan akses transportasi bagi penduduk dalam aktivitasnya sehari-hari, serta menimbulkan semangat untuk meningkatkan kemampuan guna memperbaiki atau membangun kembali rumahnya. 3. Penataan kembali permukiman kumuh yang dilakukan oleh pengembang akan lebih memudahkan penataan ulang prasarana infrastruktur dalam lokasi permukiman, membuat bentuk dan type permukiman yang baik, menata jalan dan drainage sesuai dengan planning kota. 4. Berdasarkan hasil analisis SWOT ternyata alternatif cara penataan yang mempunyai nilai skor tertinggi = 5,190 adalah alternatif II yaitu bantuan pemerintah melalui proyek P3KT atau lainnya. Skor tertinggi kedua = 4,897 adalah alternatif III yaitu bantuan perusahaan

pengembang

melalui

pembebasan

tanah

dan

penataan

kembali

infrastrukturnya 5. Berdasarkan perbandingan penataan permukiman kumuh pada kelurahan 12 Ulu, 5 Ulu dan 7 Ulu serta kawasan Jalan Segaran dan Sayangan di dalam kota Palembang maka hasil analisis SWOT yang mempunyai nilai skor tertinggi = 5,025 adalah penataan permukiman kumuh kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu. Skor tertinggi kedua = 4,975 adalah penataan kawasan Jalan Segaran dan Sayangan. 6. Melihat kondisi eksisting kawasan Jalan Timor Palembang yang berupa tanah daratan dengan infrastruktur berupa jalan, drainage dan rumah-rumahnya maka yang paling mendekati kondisi eksisting, perkiraan metoda perencanaan, pelaksanaan dengan hasil yang akan dicapai, baik dari segi pelaksanaan fisik maupun dari segi pembiayaan nanti

83 maka cara penataan permukiman kumuh kawasan Jalan Segaran dan Sayangan serta sebagian dari kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Palembang sebagai pedoman pilihan . 7. Penataan lokasi studi yaitu kawasan jalan Timor Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ini diusulkan perencanaan dan pelaksanaannya dengan bantuan pemerintah melalui proyek Penataan dan Rehabilitasi Prasarana Permukiman Kumuh ( PRP2K) dengan melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM) yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Khusus areal lokasi yang terletak di Rt.04

ada baiknya dilakukan oleh pengembang melalui pembebasan tanah dan penataan kembali dengan membangun baru perumahan elit/real estate baik berupa bangunan parmanen biasa ataupun bangunan bertingkat berbentuk kondominium atau lainnya, mengingat nilai ekonomi lokasi yang cukup tinggi. VI. 2. Saran Dalam perencanaan penataan kembali permukiman kumuh didalam kota ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terutama oleh pihak-pihak yang akan melakukannya seperti : 1. Perlu dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah mulai dari aparat pemerintahan terendah akan adanya planning kota dalam suatu daerah/kawasan didalam kota agar setiap pembangunan terutama rumah-rumah penduduk sudah mengikuti aturan/planning yang ada dan pemerintah juga dengan tegas dan konsekuen menerapkan planning tersebut tanpa pandang bulu. 2. Pembebasan atau penggantian tanah penduduk yang terkena rencana jalan hendaknya dilakukan dengan musyawarah yang mufakat antara pihak pelaksana dengan penduduk setempat. 3. Perlu dilakukan kajian dengan seksama dalam melakukan penataan kembali suatu kawasan terutama dalam aspek finansial bila pelaksanaannya dilakukan oleh pengembang atau bantuan lembaga keuangan lainnya.

84 DAFTAR PUSTAKA 1. Ascher, William; Overholt, H, William, (1983) Strategic Planning & Forcasting, Jhon wiley & sons , New York. 2. Aji, Firman, B,Drs & Sirait, Martin,S, Drs, (1990) Perencanaan dan Evaluasi suatu sistem untuk proyek pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta, 12-13. 3. Budihardjo, Eko (2004), Arsitektur & Kota di Indonesia “ Penerbit PT Alumni, cetakan kelima, Bandung, 55-70. 4. Besuki, Sunario, (1992), Penyusunan dan penggunaan tanah dalam rangka property Development ( Hukum Real Estate Indonesia ), Makalah untuk DPP Inkindo , Jakarta. 5. Certo, C, Samuel ; Peter, J Paul (1990), Strategic Management, a Focus on Process, Mc. Graw Hill, Singapore. 6. Djoekardi, Djuwanda,(1992), Pembangunan perumahan, Sariupaya, Mandiriteguh, PT, Jakarta 7. Handrianto, Dicky. (1996) Peremajaan pemukiman dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat sebagai alternatif penanganan pemukiman kumuh, Jurnal PWK, Nomor 22 / September 1996, 58-75 8. Hax, Arnoldo C, Nicolas S, Majluf (1991), The strategy concept and proses – A Pragmatic approach, Prentice Hall, New Yersey. 9. Hudson, W.R.,Haas, R., Uddin,W.,(1997) Infrastructure Management, McGraw-Hill Companies, inc., United States of America. 10. Inpres Nomor.5 Tahun 1990, tentang peremajaan permukiman kumuh yang berada datas tanah negara. 11. Keputusan Presiden RI No.7 Tahun 1998, Jakarta, 1998. tentang Kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur. 12. Kodoatie, Robert J,(2003), Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur, Penerbit Pustaka Pelajar, cetakan 1, Yogyakarta , 157-165. 13. Komarudin, (1997), Menelusuri pembangunan perumahan dan permukiman, Yayasan real estate Indonesia. 14. Lensa, Depkimpraswil canangkan pembangunan 1 juta unit RsH, Kebutuhan rumah RsH 800.000 unit /tahun, Buletin Griya No.34 September 2003, 17. 15. Muko-muko.Y.A.(1994) Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan “ Penerbit Gaya Media Pratama, cetakan ke 12 , Jakarta, 25–60.

85 16. Pemerintah Kota Palembang (2001), Program Jangka Menengah Sektor Permukiman dan Perumahan, Dirjen Pemkot, Direktorat Program dan Evaluasi, Depkimpraswil Palembang. 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional. 18. Permendagri No. 1 Tahun 1987 tentang: Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah. 19. Permendagri No.2 Tahun 1987 tentang: Pedoman Penyusunan Rencana Kota 20. Prajitno, Sakti, (1990) Mencari momentum pembenahan permukiman kumuh kota besar di Indonesia, Jurnal Penelitian Pemukiman , Maret- April ,Bandung. 2-9. 21. Rangkuti, Freddy, (2000) Analisis swot teknik membedah kasus bisnis , PT.Gramedia Pustaka Utama , Jakarta. 22. Rue, Leslie W, Phyllis G, Holland, (1989) Strategic management concepts and experience, McGraw-Hill, Singapore. 23. Siregar, Nelson,MSc. (2002), Program Penataan dan Revitalisasi kawasan Kebijakan revitalisasi kawasan perkotaan, Depkimpraswil, Jakarta.

&

24. Siregar, Ali Basyah & Samadhi, Ari TMA, (1988) Manajemen , Penerbit ITB, Bandung , 18-19. 25. Simanungkalit, Panangian,(1992) Dasar-dasar pasar property dan aktivitas pasar property di DKI Jakarta 1992, Makalah untuk DPP INKINDO, Jakarta. 26. SKB Mendagri, Men PU, dan Menpera Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992, Nomor 09/KPTS/1992 tentang: Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan hunian yang berimbang. 27. Supriyatno, Budi (1996) Tata ruang dalam pembangunan Nasional ( suatu strategi dan pemikiran), Yayasan board of science Development Strategies, Indonesia. 28. Tjiptono, Fandy (2002) Strategi Pemasaran , Penerbit Andi, Yogyakarta 29. Triotek (1994), Rencana Penataan Bangunan Kawasan Jalan Segaran dan Sayangan Kota Palembang, Dirjen Cipta Karya, Direktorat Tata Bangunan, DPU, Palembang. 30. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang: Perumahan dan Permukiman. 31. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang: Penataan Ruang. 32. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang ; Pemerintahan daerah.

86 II. 3. 2. Infrastruktur dalam permukiman kumuh Dalam permukiman kumuh fasilitas infrastruktur yang sangat menonjolkan kekumuhan suatu permukiman adalah kondisi rumah – rumah penduduknya, jalan – jalan lingkungannya dan drainage air kotornya. Dimana ketiga faktor utama tersebut merupakan indikasi yang menentukan suatu permukiman dapat dikatakan kumuh atau tidak. Sedangkan fasilitas infrastruktur yang lain seperti prasarana air bersih, listrik, pengelolaan sampah pada umumnya kurang begitu kelihatan dalam mempengaruhi kekumuhan suatu permukiman, walaupun sebenarnya hal itu juga merupakan indikator dalam penentuan suatu permukiman kumuh. Permukiman kumuh yang tumbuh di kota-kota besar di Indonesia, pada umumnya diakibatkan oleh laju urbanisasi yang cepat dan sulit dibendung, sehingga cenderung akan bertambah luas, dalam waktu yang relatif singkat. ( Prajitno, Sakti, 1990 ). Ciri-ciri permukiman kumuh di kotabesar pada umumnya ditandai oleh kriteria – kriteria sebagai berikut : o Kepadatan penghuni mencapai di atas 500 orang/Ha. o Kondisi lingkungan permukiman kumuh tidak sehat, dengan ditandai tidak tersedianya fasilitas prasarana lingkungan seperti saluran air hujan, pembuangan sampah serta prasarana lainnya. o Keadaan atau kondisi permukiman tidak sehat, saling berhimpitan, sempit, kurang ventilasi, jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya sangat dekat, tidak jelas garis batas sempadan bangunan, bangunan pada umumnya terdiri dari bangunan rumah semi permanen, darurat dan kualitas bahan bangunannya sangat rendah. o Permukiman kumuh tersebut pada umumnya dihuni oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan dan pendidikan rendah, seperti : pegawai golongan rendah yang bekerja di sektor pemerintahan, perdagangan maupun perindustrian, buruh, tukang baso, tukang becak, tukang loak, tukang kredit, dll. o Ruang yang dihuni mulai dari ukuran 2 x 3 m2 untuk ruang serba guna, sampai 8 x 10 m2 tanpa sekat dan berfungsi sebagai ruang untuk makan, tidur, kerja, maupun gudang tempat menyimpan gerobak dorong, becak atau peralatan dagangan lain-nya, bahkan dihuni oleh beberapa anggota keluarga sekaligus. o Keadaan prasarana jalan, kalaupun ada sangat mengkhawatirkan keadaannya, becek, rusak, sering menerima genangan air, selokan-selokan tak berfungsi, macet dan fungsinyapun berubah menjadi tempat pembuangan tinja. o Namun semangat kekeluargaan diantara sesama penghuni permukiman kumuh sangat kuat, saling menolong, senasib sepenanggungan dan toleransinya sangat tinggi. o Tak jarang pula daerah permukiman kumuh pada umumnya cepat menerima dan merangsang tumbuhnya penyakit / berjangkit / penyebarluasan penyakit menular, seperti pilek, diare, muntah berak, penyakit kulit, dll. o Status tanah permukiman pada umumnya tanah Negara / instansi pemerintah / yayasan / perusahaan yang dihuni tanpa izin atau kalaupun dengan izin, tetapi dipungut sewa, atau perseorangan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dll. Usaha peremajaan kota dipandang sebagai suatu alternatif penataan infrastruktur dalam permukiman kumuh, walaupun dalam pelaksanaannya banyak yang menemui kegagalan.

87 Menurut Handrianto, Dicky, ( 1996 ) beberapa penyebab yang sering terjadi kegagalan adalah: a. Seringkali tanpa disadari peremajaan dianggap hanya sebagai suatu karya kerja dari pemerintah. Kondisi ini pada akhirnya selalu mengarah kepada pendekatan Top Down dan bersifat proyek dalam penanganannya. Hasil yang paling sering dirasakan adalah ketidak sinkronan program yang akan dilaksanakan dengan aspirasi dan kemampuan masyarakat sebagai komunitas di atasnya yang seharusnya didudukkan sebagai subyek dari pembangunan / penanganan yang akan dilaksanakan. b.'Tidak terjadinya keberlanjutan ( sustainability ) penanganan yang lebih disebabkan oleh penentuan penanganan yang tidak didasari pada keterjangkauan ( affordability ) dari masyarakat maupun pemerintah daerah dalam menjamin keberlangsungan program. Pada kondisi seperti ini sering ditemui program-program yang tidak memiliki kemampuan cost recovery sehingga mengakibatkan program penanganan tersebut tidak dapat bergulir bahkan di lokasi yang sama sekalipun. Tidak / kurang dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan yang partisipatif juga menyebabkan tidak adanya rasa kepemilikan terhadap program yang sedang dijalankan, sehingga bila pada gilirannya penanganan tersebut harus dikelola / ditindaklanjuti oleh masyarakat rnaka akan menemui hambatan yang besar. c. Ketidak terpaduan program dalam melakukan penanganan yang dilakukan oleh seluruh pelaku. Disamping menimbulkan beban biaya yang besar dan tidak efektif, kondisi ini menyebabkan hilangnya kesempatan untuk dilakukan subsidi silang yang dapat dihasilkan dari adanya kemitraan dalam penggalangan sumber dana. Sering kali peremajaan didudukkan sebagai proyek bukan sebagai payung dari program penanganan yang akan dilakukan, sehingga segala pendekatan dan konsekuensinya dianggap sebagai proyek. d. Permasalahan permukiman kumuh masih lebih dianggap sebagai masalah fisik belaka, sehingga pemecahan masalah yang dilakukan lebih menitik beratkan program penanganan fisik daripada masalah sosial ekonomi dan kemampuan sumber daya manusia yang seringkali justru menjadi penyebab utama kekumuhan. Dari kondisi tersebut tampak bahwa kegagalan penanganan lebih disebabkan tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penanganan dan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam arti lain masyarakat masih menjadi pelaku pasif dari penanganan. Ajakan Menteri Negara Perumahan Rakyat untuk mendukung prakarsa menangani pembebasan permukiman kumuh, perlu ditunjang oleh berbagai pihak baik sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri. Namun ajakan yang seolah-olah sebagai 'liming-iming" (jawa) bagi sektor swasta tersebut tidak akan menarik bila tidak diimbangi dengan upaya yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap pihak swasta tersebut. Rangsangan tersebut dapat berupa antara lain: penggunaan sebagian tanah untuk toko atau untuk pasar swalayan, karena hal tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak swasta dikemudian hari. Kembali kepada masalah permukiman kumuh itu sendiri, tidak semudah apa yang dibayangkan bila suatu kawasan kumuh dibenahi serentak melalui program pembebasan tanah (total demolition) ataupun melalui model pembebasan kawasan kumuh lainnya. ' Pendekatan yang lebih manusiawi dapat diterapkan dengan mengajak bicara terlebih dahulu serta didengar pendapatnya terlebih dahulu, sehingga diharapkan golongan penghuni permukiman kumuh merasa diajak berpartisipasi sejak awal. Yang paling utama agar dapat

88 diusahakan kelompok masyarakat penghuni kawasan kumuh merasa diajak berpartisipasi sejak awal. Selain itu agar dapat diusahakan kelompok masyarakat penghuni kawasan kumuh tersebut tidak merasa disuruh pergi dengan imbalan sejumlah ganti rugi. Demikianlah secara umum gambaran permukiman kumuh diperkampungan kota kota besar di Indonesia, dengan ke tiadaan modal, pendidikan yang rendah, terbatasnya keterampilan serta rendahnya penghasilan/pendapatan maka cenderung permukimannya berkualitas rendah pula. KONDISI DAN STATUS LAHAN PERNUKINAN KUNUH Lahan yang menjadi arena adu nasib bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tersebut pada umumnya ber variasi. Yang jelas mereka sering mengklaim satu kawasan tanpa izin dan permisi, terhadap pemilik lahan yang sebenarnya. Hal-ini terjadi pada tanah tanah negara yang sering diserobot, yang umumnya memilih daerah di pinggiran sungai, karena mereka masih tetap menghayati bahwa "air adalah sumber kehidupan “ keyakinan tersebut tetap dianut, walaupun ada di kolong jembatanpun, hunian kumuh tetap berjalan sebagaimana perkembangan ekonomi kota. Di samping itu suatu kawasan ada kalanya dimiiiki oleh seseorang/ Tuan Tanah yang menyewa-nyewakan bidang-bidang tanahnya bagi masyarakat keeii yang miskin. Praktek ini masih banyak dijumpai diberbagai kota besar di Indonesia, baik di Jakarta maupun di Surabaya. Lokasi didekat pusat perdagangan yang tidak terurus oleh Pemilik tanah sexing dijactikan sasaran tumbuhnya permukimia" kumuh. Alasan ini sangat mendasar, selain mereka memperoleh kemudah,an be-rusaha (secara informal), merekapun tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh kelampok berpenghasilan lainnya sebagai tenaga pembantu, pesuruh, penjaga, dil. Selain status lahan yang dijadikan kawasn kumuh tersebut berstatus hak guna usaha atau hak guna barngunan saja tetapi tidak jarang pula status tanah yang berfungsi sebagai kawasan kumuh berstatus hak milik perseorangan yang tidak diurus. (kasus lahan milik H.J. Naro). WHY ? Mengapa harus dicari suatu momentum yang tepat guna membenahi permukiman kumuh kota ?. mukiman kumuh ditarik adaan yang akan memberikan Melihat sendiri, kesimpulan serba arti ciri-ciri perdapat kiranya bahwa dengan ke "KUMUH", cenderung bahwa lingkungan permukimannya akan berkualitas rendah dan demikian juga masyarakatnya atau penghuninya turut mendapat stempel kualitas rendah pula. Keadaan yang mencerminkan kualitas rendah di tengah kota (borok kota) sudah lazim tidak akan di senangi atau disukai oieh para pengelola kota. Di samping kondisi "KUMUH" ikut pula menurunkan citra suatu kota, juga memberikan kecenderungan sebagai tempat atau sarang kriminalitas atau kejahatan lainnya. Walaupun hal tersebut tidak selalu, tetapi keadaan kumuh dapat memberikan tendensi kearah gambaran yang kurang baik untuk suatu kota. pembenahan kawasan kumuh kota secara~serentak tanpa mengajak masyarakat penghuni, akan dapat menimbulkan