STUDI PER8ANDINGAN PERWAllAN I'IARTA ANAK BElUM DEllSA MENURUT HUKUM ADAl DAN HUKUM ISLAM SKRIPSI

STUDI PER8ANDINGAN

TENTAt~G PERWAllAN I'IARTA ANAK BElUM DEllSA MENURUT HUKUM ADAl DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas .. Tunas dan

Memenuhi Syara1 .. Syerat Guna Mencapli

Gelsr Sarjena IImu Syeri'ah

........-

'._ , ¥

)

-

-

~

••

~.. >.

. •• ~ . ;

•• ,.

,w;••,..' .,'",,'.,', ..... ",. ""'". ._

Ole h : ""~-~-'-

SYAFRUDDiN RASYID N.M.P.: 86lO.ti28

NIMKO : 104JU/S/A/198S

-

-""~~"""'_ .•• ~._

;~,,'

~l

'-

~v

~.'

".

1

."

_

;:

" ••• , •••••_

••

' •.•••• '_A'_~ _' __.'

95 0996 ~

_ •.

.,,~)

.

~-.:.-:':t~-l': :J -ro; ;.~.,;,.'." ,,;""'::'1 :~~" ~}--- -, - ,\,;~ '!~'";\'':; ';,e""" -"0'-'.f~:

FAKULTAS SYARI'AH

ISLAM BANDUNG

UNI~ERSITAS

1 990

,"'._'>. "

T S :j "~f, .:f(~:

;~

1

_•• '

,. __'- ._

~j

.

STUDI PERBANDINGAN

TENTANG PERWALIAtj HARTA ANAK BElUM DEWASA

MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Ole h : SYAFRUDDIN RASVID

N.M.P.: 8810.928

NIMKO : 104/U/5/AI1988

Menyetujui

Pambimbing I

Pembimbing II

t Drs. H. ABOURRAHMAN )

( TARSIAH MUeHlAR, SHoeN)

==-

Mengetahui

PEN G E S A HAN S~ripsi

Qni telsh diml.maqosahl,an oleh Team Penguji Ujian Ne~8ra Knpertais Wilayan U Jawa ~arat pad~ hc:ri Kamls tangg,al 21 Pebruari tatum 1991 den 'utah sebagai syarat untuk memperoleh oelar Sarjans dalam ilmu Syari'ahQ 21 Pebruari 1991

B~md !Ang,-.-.-----------..-----...,._...

06 Sya'ban 1411

Pa~itia

Lljian Munaqosal,

Sek reteris,

Ketua~

{Or~.

!!dANAT FAT~\H NAl'SIR" MS)

Anggota Teem Penguj~ :

t Prof. OR. H. RACHMAT

,OfS. H. ENOANG SOEl ARI

I~O)

OJAT~JH{A ~

'Dn~e

H. BUSYROL KARIM J

KATA PENGANTAR

Sagala pUji dan sanjungan hanyalah untuk Allah Sub­ hanahu Wataala, yang.

te~ah

menganugrahkan petunjuk kebena­

ran berupa Iman dan Islam kepada hambanya yang dikehendaki untuk menuju kesejahteraan, ketentraman, kebahagian dan

~e

aaLamat an lahir dan bathin yang hakiki :fid-dunya wal-akhi­

r-ah,

Meski dengan berbagai kesulitan, berkat rahmat dan inayahnya alhamdulillah skripsi yang berjudul : "STUDI PER BANDINGAN TENTANG PERNALIAN HARTA ANAK BELUM DEWASA MENU­

RUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM' ini d?pat Penulis selesai­ k an pad a wak t uny a,

Mudah-mudahan penulis &'"1

Yfu~g

s ede rhena Lnt , berman­

paat membuahkan hasil yang sebaik-baiknya serta merupakan amal, sh al en. yang diterima Allah Subhanahu Wataala sebagai

hasil karya yang ikhlas. Penulisan skripsi ini, telah banyak uluran tangan dan. b Lmb Lngan dari berbagai pihak yang di terima Penulis se Lema penulisan hingga selesainya karya tulis ini. Oleh karena itu sepatutnyalah Penulis mengungkapken rasa teri­ ma kas Lh serta penghargaan yang tulus ikhlas. Pertamfr-tama rasa hormat dan penghargaan serta te­ rima kasih Penulis tujukan kepada Bapak Drs.H.Abdurrahman selaku pembimbing skripsi yang dengan segala kedermawanan menekuni dan membimbing proses terselesainya skripsi ini. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tulus iii

ikhlas ditujukan kepada Ibu Tarsiah Muchtar,SH.CN, seba­ gai pembimbing yang dengan segenap kemurahannya telah ba­ nyak memberikan perhatian dan bimbingan dalam proses ter­ selesaikannya skripsi inl. Dan rasa terima kasih penulis aturkan kepada

is~

teri dan anak-anak penulis yang dengan segenap kesabaran telah mengikuti terselesaikannya skripsi ini. Akhirnya kepada Allah jualah penulis mohon, semo­ ga

r~at

serta pahala yang berlipat ganda dilimpahkan

ke p ada ki ta S'ekalian~ Amien.

Pen u l i s

,DAFTAR ISI Halaman

. . . . . . . . .......... ..

PERSETUJUANP~IMBING

·

PENGEtS AHAN

• e.•••••••••••••••••••••

DAFTAR ISI

BAB.

I.

II.

ii

iii

iv

••••••••••••••••••

1

Masalah ••••••••••••••••

8

C. Tujuan Penelitian ••••••••••••••••

9

D. Kerangka Pemikiran ••••••.••••••••

10

E. Langkah-langkah Penelitian •••••••

~)

A~

Latar B@lakang

B.

Per~~usan

PERWALIAN DAN

PERMASALAHAN1~A

DALAM

ADAT

A. Pengertian Perwalian •••••••••••••

15

B. Sebab Adanya Pernalian •••••••••••

16

c.

Macam-macam PerNalian ••••••••••••

20

Perwa lian ••••••••••••

24

E. BerakhirnYa Perwalian ••••••••.•••

26

D. Tugas

III.

i

PENDAHULUAN

HUKm~

BAB.

~

·.......... . .......... . ·...... ... .............

-KATA.PENGANTAR

BAB.

;

d~l QJr~

PERWALIAN DAN

PEm~ASALAHA1~A

ME~u~UT

IIDK:ID1 I SLAM

A. Pengertian Perwalian ••••••••••••• B. Sebab Ad.anya Perwalian •••••••••••

32

C. Macam-macam Perwalian ••••••••••••

~9

D. Tugss dalam Perwalian E. Berakhirnys Perwalian iv

............ .. ......... ~

66

68

/

v

Halaman BAB.

IV

ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PERWALIAN HARTA ANAK BELUM DEWASA MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKill~ ISLAM

A. Persamaan B. Perbedaan C. Analisis BAB.

V

·.. .. ................... ·. ...................... ·............. ..........

71 73

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpu1an

·.......................

B. Saran - saran ••••••••••••••••••••••

DAFTAR PUSTAKAAN LAMPIRAN

70

·...... ....... . ..... .... ·....... .. ... . . . ... .....

81 82

85

89

B

.~.

B I

PRNDA.HULUAN

A. Later' Belakang,

Maaal~

\/Manusia diciptakan ole hAllah SWT. dalam keadaan dan wujud serta hentuk yang paling sempurna, yang dileng­

kapi pula d engan pane a indera dan dikurnia insting

dan

yang mana manusia i tu berbeda dengan makhluk-makhluk ~a.

Oleh karena kelebihan yang. d.Lber Lkan ke.pada

la­ manu­

ai,a, itul.ah. maka A.llah. mengangkat dan memheri predikat ke pad'any a derajat da."l s.ebagai khalifah di muka bumi

ini

sed&'1gkan makhluk Lai.nny a diciptakan oleh ALl ah untuk ke­

pentingan manusia dalam kehidupannya. B~lwa

manusia mempunyai

kelebih~~

- kelebihan dari

makhluk lairmya, manus Ia dilengkapi dengan nafsu yang bi­ sa memhawa efek buruk dan ffienusia itu sendiri

aka~ mem~'1gkinkan

b&~ka~

juga

ora~g

kerugian pada

lain dilingkungan­

nya, jika nafsu itu tidak dapat dikekang oleh hati yang baik dan sesuai dengan ni1ai

~~ral

yang ada padanya. Dan

apabila nafsu manusia itu sendiri depat dikek&'1g dan di­ tunjuki oleh hati yang lurus serta nilai moral yang ada pad~~a,

maka nafsu itu dapat dikendalikan aehiU66a mem­

bawa akibat bsik

da~

akan membawa keselamatan bagi

diri­

ny a , Dal.am aejarah perkembangan manusia tak seorangpun

yang dapat hidup menyendiri,

1

terpisah dari kelompok manu­

2

sia Latnnya- Seorang shli pikir

Y~ani

yaitu ·Aris.toteles

menyat,akan dalam ajaranya bahwa manusis adalah

.. Zoon­

Poli.tie-on ", makhluk yang bergaul ( E.Utrecht,1983:2 ). Bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnJa selalu ingin berg.aul dang an. sesama makhLuk Lai.nny a , Oleh ksrena sifat­ nya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia

itu

disebut makhluk sosial. iBahwa manusia aebagaf individu mempunyai kehidupan jiwa

ya~g

menyendiri, namun manusia aebagai makhIuk sosi­

a1 tidak dapat dipisahkau dari

mas~arakatnya,

manusia la­

hir, hidup, b.erkembang dan meninggal didalam masyarakat. Sehagai indi.vidu manusia tidak dapat mencapai s e ga.l a se­ s.uatu yBJ,.'"1g diinginkanya dengan mudah, lebih-lebih

dalam

zaman moderen seperti sekarang ini, tidaklah IDungkin bagi aes eo r ang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa ban tuan dari pihak lain. Ad.apun manus i a sej ak dd Lah i.r-kanny a telah mempuny ai naluri untuk hidup berkelompok, akan tetapi ia tetap mem­ punyai kepentingan yang berbeda-beda dengan kepentingan s.es amany a, k al.au keadaan semacam ini berlansung terus J ma­ ka sulit dibayangkan akan adanya pergaulan hidup yang ter atur dan damai. Oleh karena . sejak manusia itu diciptakan oleh Allah dan diciptakan pula aturan d.an tuntunan hidup, se bagsi suatu pegangan

~y ang

harus di taati oleh setiap ma­

nuaia demi terwujudnya 8uatu kehidupan yang menjadi cita­

-3 cita dan tujuan setlap-. manusi a. Dalam f"irman Allah

S'''T

aur-at, Al Maaidah ayat 48 sebagai berikut :

~~--'~.~~~~ '-'

" •••••• untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami herikan at.uran dan jalan yang, terang.(Dep.Agama, 1979:165} v/Dalam hal ini manusia yang dilahirkan i tu, tidak terlepas dari bimbingan dan aturan dalam membentuk keluar­

ga dan masyarakat untuk memenuhi buat kelansungan hidupnya . -

Bilamana manusia i t.u belu.m dewasa sedangkan

ibu bapanya

maaih ada den belum bercerai, maka untuk membimbing, mend~dik

dan mengurusnya adalah kewajiban ibu b.apanya, Bila­

mana manusia i tu belum dewas a yang tidak mempunyai orang

tua, make untuk membina, mengurus dan memeliharanya sedang ken dia but uh bimbingan dan pemeliharaan buat kelansungan h.Ldupny a- Oleh ae o ab. itu dipandang perlu diadakan pelim­ p~~fu~

kekuasaan atau wali untuk memelihara kelansungan hi­

d.up manusia tersabut.

\/nalam hukum positif tertulis : Yaitu Undang-cund ang No: I t ahun 1974 menyatakan bahwa : " Seorang anak yang be­ lum mencapai usia 18 tahun atau be1um per-nan menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasan wali yang menyangkut pribadi anak terse but

maup~~

harta bendanya \. Soerjono Soekanto, 1983: 282 ).

Dengan demikian, perwalian secara sempit

adal&~

nyangkut anak tidak oer-ada d1bawah kekuasaan orang t.ua ,

me­

.1.

4

tidak berada d1bawah kekuasaan orang meninggaln~a

karena

tua

dapat

terjadi

kedua orang tua anak yang belum

de­

wasa. Adapun keny atannya kehidupan sehari-sehari dimasya rakat, bahwa untuk memenuhi haj at manusia guna kelansung­ an hidupnya antara satu dengan yang lainnya suka mengada­ kan perikatan-perikatan dan persetujuan-persetujuan. Un­ tuk sahnya suatu perikatan dan persetujuan harus dipenuhi

b~berapa hal sebagai berikut ; ng~katk~ diri.

(1) Sepakat mereka yang me

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perika­

t.an-, ~ 3) Suat u hal tertentu, \4) Suatu sebab yang halal, ~

Sube kt.L dan Tj.itro Sudibio, 1-961; 511 i, \·'Dalam hukum Islam disebutkan bahwa untuk sahnya

suatu aqad lperikatan) harus dipenuhi sebagai berikutj ll) Orang yang mengadakan aqad harus dengan kehendaknya s.endiri, l2) Orang yang mengadakan aqad harus baligh dan eakap ( Abdurahman Al-Jaziri lII), t,t, ;169 ). ,/Dari ketentuan tentang s ahny a suat u perikatan ter­ sebut baik menurut Hukum Adat

maup~~

bahwa orang yang hendak melakukan

menurut Hukum Islam,

trfu~saksi

mempunyai per

syaratan-persyaratan tertentu, salah satu diantaranya ia­ lah kecakapan. (_,B ahwa manus i a s e j ak d i1 ahi r kan ad a1 an. .:- S e bag ai pe m­

bawa

\~~k

dan amanah dari Allah SWT. dan berakhir jika ia

'...'

meninggal dunf a, Dalam istilah hukum" orang (person) berarti pembawa hak atau subyek hukum "(Subekti,+984:11).

5 Bahkan apabd La ada kepentingan untuk orang tersebut, mu­ lai ber1akunya ia sebagai pembawa hak bisa dihitung surut

yai tu mulai berada dalam kandungan ibunya hd r-k.an. dalam keadaan hidup. Hal

ini, un t uk

esal

ia dila­

kepentingan

yang be rhubungan dengan masalah waris, dimana orang

ter­

hut masilV' waktu dilahirkan masih hidup (menangis). Da1am hukum Islam sebagaimana tersebut dalam ha ­ di ts N abi Saw. yang berbunyi :

'~I~\ 'J\J (----> 0~1J-P~\V~~'t..?'J/~V .

~~ ~\ <\y~.)~ '.>y' b~'...)

·0--, .)"yYI

Artinya : Dari Jabir R.A., bahwa Nabi bersabda : " Apabi~a

anak

ya~g dil&~irkan

menangis J maka

mendapat

i&

war-Ls an " H .R. Abu Daud dan dd s ahkan oleh Ibnu

Hibban.

( Al-Asyqolani, 1976 :146 ).

Dari ketentuan hadits diatas dapat diambil kesirn­ j

pUlan'vb8J.~wa setiap orang ad al.ah pembawa hak sesuai dengan

fi.trah kemanusiaannya. Akan tet.api tidak semua orang yang

dilahirkan itu sebagai pembawa hak, dapat bertindak

dan

diperbolehkan bertindak sendiri-sendiri J ada beberapa go­ longan yang Undang-undang dinyatakan tidak cakap Lakuk an perbuatan hukum (

~~tuk m~

bertransaksi ), yai tu : " Orang

orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orangorang yang di taruh dibawah penguwasaan "(Subekti, 19~4: 19) Orang -orang tersebut itu untuk melaksanakan per­ buatan hukum harus diwakili oleh orang tuanys, kalau

ti­

6

dak ada orang, tuanya harus diwakili oleh orang ketiga ya­ itu walinya. Mengapa undang-undang dewas a tidak c akap ?

belum

mengangg~p an~k

Karena orang-orang

Y8rl8

me Lakukan

perbuatan hukum sebagai pembawa hak harus benar-benar me­ nyadari perbuatannya kecuali dengan fikiran

y~,

-sehat

dan sempurn a ,

Juga ia oleh undang-undang dianggap belum mempunyai fisik yang kuat untuk melaksanakan

perbuatan-perbuata~nya

itu, sebagaimana dinyatakan dalam hukum adat sebagai

be~:

kut : B~~wa seseorang baru dianggap dewasa, apabila dia telah cukup kuat untuk mencari nafkah sendiri. Kuat gawe \ mampu bekerja sendiri), da1am hal ini c akap un tuk mela­ kukan sega1a pergaulandalam. kehidupan kemasyarakatan ser­ ta cakap mengurus harta bendanya sendiri serta keperluan­ nya \ Pipin Syarifin l 1984: 3 ).

Oleh sebab itu ankk tersebut mernerlukan pertolong':'"' an untuk melaksanakan

perbuata~-perbuatannyabaik

oleh

0­

rang tuanya atupun oleh orang'lain sebagai walinya. Syaritat agama Islam datang membawa pokok

~~tuk

qaida~-qaidah

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat

kelak. Semua yang terkandung dalam syaritat

I~lam

adalah

untuk memelihara lima hal yang lazim disebut dengan isti­ 100 Maqashidul Khamsah atau Maqasyidu-syar t L, yai tu

(1)

memelihara agama, \ 2) memelihara jiwa, \ 3) memelihara a­ kal, (4) meme1ihara keturunan, (5) memelihara hart a keka­ yaan

tt

(Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, 1983: 334). Apabila ke1ima hal tersebut di etas telah terpeli­

7 h ar-a mak a manusia akan menc apa.l klimak

kebah§gian

dan akhirat. Mesalah yang penulis hadapi

adala'1

peme Li.har-aan jiwa,. ak aL dan harta anak yang belum

dunia

masslah dewasa

masalah ini tidak lepas dengan kaitamlya dengan tata hu­ kum Indonesia.

Bangsa Indonesia telah memperlakukan berbagai

ma­

cam hukum sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta a­ dat - istiadatnya, karena pada waktu dahulu di tegeri ini telah hidup berbagai

keraja~~

kecil dan besar dengan tata

h.ukumny a sendiri-sendiri. Di Indonesia inf telah ada sua­ tu tata hukum ( rechtorde ) J yai tu

Kemudian

sete1fu~

It

t2::.-ta hukum as l.i,";

penjajah Balanda mengambil

alih

k ekuas aan pol.itik di bumi Indonesia Ln i , me r-eka mempe.rla­

kukan sebagai macaro hukum. Yaitu dengan cara membagi rak­ yet Ind.onesia kedalam tiga go Lorigan hukum , sebagaiman tel'

c ant.um dalam pasal 163 1.5., ketiga golongan i tu : (1) go­ longan hukum ad at , (2) go Long an hukum Eropah (Belanda) J (3) golongan hukum 'LLmur- Asing" (E.Utrech t , 1983: ~67).

Berdasarkan perbedaan golongan hukum tersebut di­ etas untuk tiap-tiap go Long an rakyatpun berbeda pula. Un­ tuk go1ongan Eropah pada dasarnya berlaku hukum perdata barat, yang diatur dalam berbagai

or~enansi.

terhadap golongan Bumi Putra dan go1ongan

~imur

Sed?ugkan Asing pa­

da dasarnya her1aku hukum adat masing-masing, selama ter­ hadap mereka hukum adat terse but tidak bertentangan dengan

-t

8

azas-azas umum dan keadilan. Bertitik tolak dengan ketentuan diatas, kita dapat melihat dan menilai bahwa pemerintah Belanda tidak

mem.­

bagi-bagi rakyat Indonesia berdasarkan agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hukum agama yang diterapkan

oleh

rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka

ang~

gap sebagai hukum adat. Khususnya hukum Islam yang

tela~'berlaku sebagi~n

masyarakat Indonesia, pemerintah hindia belanda

menganut

teori reseptie yang pada dasarnya menyatakan bahwa Islam

tidakla~

merupakan hukum, ia baru

diangg~p

hukum, ape-bile hukum Islam terse.but talah menjadi

hukum sebagai hukum

adat. Negara kita sekarang sedang menggalakkan

tente~g

kesadaran hukum 1 hukum harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakatr~a

dan tentang hukum lslam Yfu!g harus menjadi

dasar dalarn pembinaan hukum Nasional, karena hal i tu sa­ lah satu

masal&~

yang

ha~us

mendapat perhatian dalam rang

ka pengamalan agamanya. I -,iD ar-i° ural° an dO1 a t as, penulia merasa

mamb ah ae

terguga~

untuk

masalah tersebut, dengan judul •• Studi Per-ban­

d.ingan 'l'entang Perwalian Harta Anak Belum Dewasa lVJ.enurut Hukum Adat dan Hukum Islam".

B. Perumusan Masalah Yang dimaksud dengan perwalian menurut hukum Islam adalah Al-hidhonah dan Al...harju. Al-hidlanah adalah peme­

9 lihara~

diri anak yang belum dewasa, sedangkan al-harju

adalah pemeliharaan harta anak yang belum dewasa juga tel' masuk pemeliharaan harta orang dewas a yang gila dan boros S adangkan yang dimaksud dengan perwalian adat

ada~ah

menurut

hukum

pemeliharaan anak yang belum dewasa, baik pe­

meliharaan pribadi anak tersebut maupun harta bendanya , apabila kedua orang tua anak tersebut sudah meninggal du­ nf,a,

Dari perumusan tadi dapat diajukan pertanyaan

se­

begai berikut : 1. Saja'..lll mam perw.alian tentang harta anak yang be Ium de­

wasa menur-u t hukum Adat dan hukum Islam?

2. Bagaimana seg~ persamaan-persamaan dan perbedaan-per­ i

bedaannya perwalian tentang harte anak yang belum ~asa

de­

menurut hukum Adat dan hukum Islam?

C .. Tujuan Peneli tian Tuju~~ adala~ merupakan arah titik akhir dari se-

gala usaha manusia. Tak ffiungkin seseorang itu bekerja dan

berbuat tanpa tujuan. Penulisan Skripsi ini juga tidak a­ kan lepas dari hal yang demikian,

maka

dalam

skripsi in! penulis bertujuan untuk mendapatkan

penulisan gambaran

ten tang I.. Untuk mengetahui. /

pempelajari sejauh mana

peranan

perwalian harta anak yang belum dewasa dalam hukum adat dan hukum Islam.

10

2 0 Untuk mengetahui / mempelajari persamaan-persamaan perwalian harts anak yang belum dewasa yang sanakan oleh hukum Adat dan

huk~~

dilak~

Islam.

Do Kerangka Pemikiran

Krangka pemikiran yang dibahas dalam skripsi

ini

bertitik tolak dari ayat-ayat AI-Quran dan hadits-hadits Nabi SAH serta dari hukum adat sebagai berikut :

10 Pemeliharaan harta anak Yatim bila mereka Q~ur

belQ~ cw~up

dan apabila menurut pendapatmu mereka telah cakap

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan kepada mereka harta-harta itu o Ketentuan ini dalam firman AlIah

S~~

dalam surat An-Nisa' ayat 6 berbunyi,:

ArtinYa : Dan ujileh anak itu sampai mereka CW{UP untuk kawin, Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka herte-hartanY8o Janganlah kamu rnakan harte anak yatim lebih deri batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannYa sebellli~ mereka dewasac Ba­ rangsiapa (diantara pemelihara itu) marnpu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anek yatim itu) dan rangsiapa Yang rniskin maka bolehlah ia rnakan harta itu me nurut yang patut o (Departemen Agama, 1979 ; 115). ~~ur

·~

11

2. Firman Allah SWT dalam surat An-Nise' ayat 5

sebagai

berikut :

~~m~~,py\~~'yy~

. L,~V(Y~j(?~l0(j-'JJ0 ArtinYa : Dan janganlah kamu serahkan kepada or­ yang belum sempurna akalnYa, harta (mereka Yang bera da dalsm kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kate yang baik (Departemen Agama, 1979 ; 115). ~~g

30 Wali diizinkan dan disYari'atkan dalam ajaran Islam. Dalam hal ini

ditent~{an

Allah

svn

dalam surat Al-Bs­

qarah ayat 282 sebagai berikut :

Artinya : Jika yang berhutang itu orang yang 1e ­ mah akalnya stau lemah ( keadaannYa ) atau dia sendiri ti dak rnarnpu mengimlakkan, maka hendaklah walinYa mengimlak­ kan dengan jujur ( Departemen Agama, 1979 ; 70 ).

40 Sabda Nabi SAW sebagai berikut :

12

, L-J\j. yu' ~ ~\~J~6-?~\~lf

'l\.~~J ;0 u ~ G~ ~~ \u~ ~y../l:

J-o~ ).>~~~ ~\ UJ ~Y'"UfJ'r---'''·\.;w II

.~ll~~\ ~'J'--j~tl\}pQjo~jw . (\..; \ ~j :~/.> J '3

.

.J.-.-'7 \ 0

~/

ArtinYa : Dari Abdullah bin Amr r.a., bahwa se­ ~ungguhnYa seorang. perempuan berkata : Wahai Rasulullah sesQ~gg~~Ya anak saYa ini, saya Yang mengandungnYa, sa­

ya yang menyusukannya dan saYa memeliharanYa, sedangkan bapaknya menceraikan saya dan maU mengambil anak ini da­ ri tangan saya. Maka Rasulullah menjawab kepadanY8 : Engkau lebih berhak terhadap anak ini, selama engkau be­ lum menikah. Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan di sahkan 0­ leh Hakim ( Ar~ad bin Hajar, 1976 ; 176 ).

50 Menurut

h~~~~

edat bahwa perwalian anak belum dewasa

ialah : ttpemeliharaan anak yang belum dewasa, ,?aik peme­ liharaan pribadi anak tersebut pabila kedua orang

~ua

maup~~

harta bendanYa, a­

anak tersebut sudah meninggal du­

nia. ( Soerjono Soekarto, 1983 ; 283 )0

60 Perkawinan delam bel~~

huku~

adat meliputi pemeliharaan anak

dewasa saja dan harta kekaYaan anak

belu~

dewasa se­

dangkan perwalian menurut hukun Islam meliputi pemelihara­ an terhadap diri si anak belum dewasa, pemeliharaan harta kekayaan dan perwalian dalam perkawinano Perwalian rnenurut hukum adat bersifat

t~~ggal,

perwalian menurut hukum Islam bersifat gandso

sedangkan

13 Perwalisn menurut hukum adat hanYa menYangkut anak yang

belum dewasa saja, sedangkan perwalian menurut hukum Is­

lam menYangkut anak yang belum dewasa dan orang dewasa

yang tidak dapat memelihara diri dan harts kekayaannya

karens sakit ingatan atau pemboroso

Eo Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menempuh langkah ­ °Iangkah sebagai berikut :

10 Menggunakan metode deskriftip, yaitu : ttpenelitian

yang berusaha untuk memecahkan masalah yang terjadi

pada masa sekarang dan bersifat sktual" ( M.SurYa,t.

t. : 14 )0 Dalam mengklafikasikan data tersebut penulis menggu­ nakan terillik penelitian studi kepustakaan yaitu nulis mengadaKan penelitian membaca

bQku-bQ~u,

dengan

pe­ cera

buku-buku karya para ahli hukum Adat maupun

hasil karya para ahli hukum Islam yang ads nYa dengan mesalah yang penulis

bahas~

hublli~gan­

sebagaimana ­

Winarno Surahman menYatskan bahwa : "Perlengkapall se­ orang penyelidik dalam setiap lapangan ilmu pengetahu an tidak akan sempurna apabila tidak dilengkapi deng­ an fasilitas kepustakaan" (Winarno Surahman, 1978;283). 20 Studi perpustakaan, yaitu membaca buku-buku hukum adat

Indonesia dan Hukum Islam yang ada

kaitar~Ya

dengan

14

mesalah yang penulis bahaso

30 Studi Comparative, yaitu mengadakan penelitian dengan cara membandingkan segi persamaan "dan

perbedaannY8

yang terdapat dalam masalah Yang sedang dibahaso

BAB PERi/ALlAN DAN

II

P~RMb.SAM.HANNYA

DALAliJ HUKUM ADAT

A. Pengertian perwalian Pe.rwalian menurut Hukum Adat adalah: aPfib11s.--kedua:­

orang tua dari anak meninggal dunia dan anak yang di ting­ -

g~kan i

tu belum dewasa. Dengan meninggalnya kedua

­

.

-

orang

tua, anak-anak menjadi yatim piatu dan mereka semuanya ti­ oak b-erada dibawah kekuas a.an orang tua. ( Soerjono Soekanto

1983: 283 ). Soerojo

Wig~jodipoero

mengemukakan

Pemeliharaan

anak y ang be-lull d ewaaa bila kedua-dua orang tua sudah ti­ dak ada 1agi, maka yamg memelihara anak-anak yang diting­

galkan adalah salah satu dari keluarga pihak bapak atau pihak ibu yang terdekat serta biasanya juga

keada~~ya

yang

palir~ memungkinkan untuk keperluan itu ( Soerjono Wignjo­ dipoero, 1968 : 116 ). Menuru.t Undang-undang No i L tahun 1974

bahwa: Seorang anak yang belum mencapai usia 18 t ahun atau belum par-nan meru'ksh , yarlg tidak berada di bawah kekuaaaan orang tua, berada di bawah

kekuas~an

wali

ya~

menyangkut

pribadi anak ters_ebut maupun harta bendanya ( Soejono Soa­

kanto, 19a) : 282 ). Dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpul­ ken bahwa perwalian W'8sa

ada~ah

pemeliharaan anak yang belum

d~

yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua beserta

15 ­

16 pengurusan harta kekayaannya. B. Sebab Adanya Perwalian Da~am

hukum adat sebagaimana telah dije1askan, bah­

wa perwali an adalah pemeliharaan anak

:-:t~arlg-

be1um

dewBea

yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, sedangkan ke­ kuas aan. orang dup.

Ol~h

tUB

berlaku s aLama parkawd nan .da.'1:-masih

hi~~

sebab itu dapat disimpu1kan, bahwa timbulnya pe£

walian adalah karena anak belum dewas a, kedua orang tuanya sudah mant.nggaL dunia, kekuas aan orang tuanya i tu berpin­

dah kepada wali yang. akan membimbing, memelihara untuk ke­ lansungan anak terse but. Menurut hukuID adat alasan-alasan terjadinya perce ­ raian itu ada beberapa sebagai berikut: 1. Karena zina yang

dil&ksan&k~~

oleh pihak istri

2 .. Kar-e.na t Lde k memperoleh keturunan dan auami meninggal ..

3. Kerukunan

rum~~

tangga tidak dapat

der~an Slli~ggWl-su~~-

,... r-t"" OJ.han kan 1 az gu.h d 1.· j-Je .un. ~ 0 i..... r

4. Karena campur tangan pihak mer-t ua terlalu

jaUL~

d aLam

80a1 rum~~-tangga mereka (Soerjono Scekanto,1983:261).

Dalam Undang-undang KO:l tahun 1974 winan disebutkan

b&~wa

~entang

perka­

perkawinan itu dapat putus karena:

1 .., Kematian 2. Perceraian dan

~. Ataa keputusan Pengadilan ( Muchtar Nasir,t.t:l~ ).

Bertitik tolak dari rumusan diatas, maka dapat di­

17 simpulkan bahwa, timbulnya perwa1ian itu

adalfu~

: Anak be­

1um.. dawaaa dengan salah satu sebab : a. Kematian ibu atau bapak b. Perceraian antara ibu bapak c. Putusnya perkawinan karena putusan hakim, perpisahan

mej a dan ranj ang Berbicara tantang anak be1um dewasa, ada

baikpya

penulis. ungkapkan kriteria dewasa menurut hukum adat, me­ nurut hukum adat yang

dinamak~~

orang-orang dewasa itu ,

menurut Soepomo ad al.ah : Seorang eud ah dianggap dewasa a­

pabila ia

suda~

mempunyai ciri-ciri :

a .. Kuat gawe ( aud ah mampu bekerja s end Lr-I )

b. Cakap mengurus harta benda dan lain-lain keper1uan sen­

diri. c. CaJtap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan

kemasyarakatan serta memperts.nggung jawabkan segala-ga­ lfu~a itu

l R.Soerojo Wignjodipoero, 1983: 96 ).

Menurut Ter Haar mengemukakon pula pendapatnya, ya­ itu bahwa menurut hukurrl adat dewasa ini baru mulai setelah tidak menjadi t anggung an orang tua dan tidak se rumah 1agi . dengan orang t.uenya ; jadi buka- asal sudah kawin sa,ja ( R •

Soerojo Wignj,odipoero. 1983; 97 ). Dfu~ menurut Profesor­ Djojodigoeno bahwa dewasa i tu : .. Sudal1 hidup mandiri dan bekeJ.uarga sendiri" ( R.Soerojo Wignjodipoero, 1983: 98 ). Memperhatikan pengertian kriteria dewasa tersebut

18 diatas dapat diambil makna yang tersirat didalamnya anak yang belum dewasa menurut hukum adat adalah

bahwa

>

sebagai

berikut : a. Belu~ kuat gawe ( belum mampu bckerja sendiri )

b. Be:lum bisa mengurus harta benda dan lain untuk keperlu­ an sendiri; c. Belurfl cakap untuk melakukan segala pergaulan dalarn

ke­

hidupan,kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan se­ gala-galanya itu; d.

~asih

dalam tangungan orang tua / wali;

e. Belum rnandiri dalam segala segi kegiatannya; Meskipun demikian, perkembangan zaman penetapan kri teria dewasa dan belum secara pasti dapat dikatakan beru­ b ah , me n i.ngge Lkan pe make I an

ran

ciri-ciri t.e r t en t u dan rnerig a­

kepenggunaan umur-, Unsur umur seb&.gCti kr-L teria

un t uk

me.net ankan seseorang e ud ah d ewas a atau be Lum, - ini ,- daLarn

perkembangan hukum adat menjadi lebih menonjol lagi

sete­

lah d i, Undangkan Ordonansi januari 19)1 termuat d.aLam s t a­

atsblad 1931-54 yang s e c ara harfiah s eb aga i beriku.t : a .. Apabila peraturan-peraturan Undang-undang memaka i

isti­ Lah belum dewasa maka sekedar mengenai bangsa Indo­ nesia, ini berarti orang yang belum mencepai umur genap 21 tahun dan be Lum kawi n , b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur 21 tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah " belum dewasa '", c. Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan a­ nak-anak.( R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1984 : 99). It

ft

,

Dalam ordonansi tersebut dapat disimpulkan, meski­

19 pun delam yurisprudensi ternyata bahwa ketentuan

belum

It

dew8sa .. ( belum cukup 2l tahun umurnya ) itu tidak sela­ Iu di taf'sirkan identik dengan .. belum. c akap hukum" mun pengaruh unaur umur ini dalam kriteria dewasa hukum adat ternyata sangat beser sekali.

na­

dalam l~uJ

Sementara.

kriterie tradisional untuk menetapkan kedewasaan seseorang yaitu kenyataan ciri-ciri tertentu yang dlkemukakan Soepomo

tt

oleh

sudah kuat gawe '" dan lain sebagainya ternyata

dalam perkembangan zaman terpengaruh pula _oleh

kriteria

yang dipergukan oleh Raad Van Justitie Batavia dahulu un­ tuk menetapkan It

c akap hukum

un t

seseor~~g II

wanita Indonesia sudah dianggap

atau bel urn, yakni kri teri a

uk hidup sebagai istri"

It

sudah

mas ak

atau sudah mas ak untuk menj adi

suami / istri" ( R.Soerojc 9iiignjodipoero, 1982; 98 ). Delam hal ini sesungurillya merupakan suatu an tertentu daripada perkembangan fisik

manusia~

tingkat~

Pada ti­

ngkatan tersebut pria atau w8J.'"1i ta yang bersangkutan sudah memiliki kemamQuan untuk mendapatkan keturunan. Memperhatiakfu~

pengertian dewasa tersebut baik di­

tinjau dengan memiliki kri teria sifat-sifat /ciri-ciri ke tiga-tiganya sebagaimana yang telah dikemukakan

diatas,

maupun ditinjau dari segi umur yang dijelaskan dalam or­ donansi tersebut, maka anak yang belum dewasa menurut hu­ hum. adat dapaj; disimpulkan sebagai berikut :

1. Belum bisa gawe ( belum bisa bekerja sendiri

20

2. Belum bisa mengurus harta sendiri dan lain-lain untuk keperluannya sendiri. ,. Belum cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam ke hidupan kemasyarakatan serta belum bisa mempertanggung jawabakan sendiri segala-galanya i t u,

4. Belum bisa hidup mandiri.

5. Belum mencapai usia 21 tahun bagi laki-laki

d&~

15 ta­

hun bag! perempuan dan belum kawin.

c. Maca~macam Perwalian Dalam hukum adat pade umumnya perwalian anak yang belum dewass, ditinggal salah satu orang tau ibunya, atau kedua orang karena meninggal

d~~ia,

ini

tu~qya

berland~skan

turunan ibu, garis

bers~~gkutan.

persekutu~~

tiga macam garis ketur~~an

yang

keturlli~an,

bapak,

bapak a-

sudah tidak ada lagi

s~~gat terg&~tung

an sosial dalam masyarakat yang sia terdapat persekutuan -

tu~qya,

dfu~

dari keada Di Indone­

suslli~annya

yaitu garis ke­

garis keturunan

ibu bapa~' ( Soerojo Wignjodipoero, 1987 ; 115 ) Berdasarkan ku t i p an diatas bahwa macam-macam per­ walien anak yang belum dewasa, yang di tinggal / mening­ gal salah satu orang tuanya, atau kedua orang dah meningga1, dapat disimpu1kan

~ebagai

a. Perwalian bapak b. Perwalian ibu ; c. Perwalian dari pihak keluarga bapak

tu~~ya

berikut ;

su­

21

d. Perwalian dari pihak ibu

j

Perwalian bapak, adalah perwalian yang dilaksana­ kan oleh bapak, bila 5i ibu sudah meninggal dunia, maka bapaknya meneru5kan pemeliharaan anak-anak yang belum de wesa dalam lingkungan keluarga bapak. Tetapi seandainya bapak yang meninggal dunia, ibunya yang meneruskan peme­ liharaan anak-anak yang belum dewasa dalam lingkungan ke­ luarga bapak. Jika janda itu ingin pulang ke

lingkunga~

keluarganya sendiri, atau ingin kawin lagi, maka ia dapat meninggalkan lingkungan keluarga almarhum (suaminya) , tetapi anak-anaknya

ya~g

belum dewasa tersebut tetap ti­

nggal delam kekuasaan keluarga almarhum (suaminya) ini terj adi di Tap anuLi , Perwalian ibu, adalah perwelian yang dilakukan leh ibu, bila bapaknya sudah meninggal dunia, maka

0­

ibuIa~

yang meneruskan pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa dalam lingkungan ibunya. Tetapi seandainya ibu yang me ­ ninggal dunia yang lebih duluan, maka anak-anak yang be­ Ium dewasa tersebut, tetap berada dalam kerabat ibunya serta dipelihara untuk seterusnya oleh keluarga

ib~ya

yang bersangkutan, sedangkan hubungan antara bapak dengm anak-anaknya dapat terus dipelihara. Kewajiban bapak mem­ beri nafkah untuk anak-anaknya selama masih belum

dewas~

Perwalian dari pihek bapak stau dari pihak ibu, i­ ni bile kedua orang tuanya sudsh meninggal dunia, bila &­

22 nak tersebut berasal dari keturunan matrilineal ( ibu

)

maka anak tersebut diasuh / perwalian dibawah tanggungan keluarga ibu, dan dipihak bapak, bila anak terse but ber­ asal dari dari keturunan patrilineal l bapak ) maka ke ­ kuasaan orang tua terhadap anak-anak yang di tin&galkan, selanjutnya berada pada keluarga pihak bapak. Menurut hukum adat anak yang ditinggal kedua orang tUfu~ya

disebabkan meninggal dunia, anak terse but menjadi

yatim piatu, wajib untuk mengasuh anak tersebut, senak s audar-a terdekat \. saudara lelaki,

saudara perempuan, ka­

kek, nenek, p aman , bibi ;.0 Bahwa anak yatim piatu setelah orang-tua~ya

meninggal dunia diasuh oleh kakek-neneknya,

dari pihak bapak atau dar! pinak ibu. Dalaro kenyataan salah seorang s8nak saudara mempunyai kesempatan

sebaik-baiY~ya

ya~g

mengurus anak yatim

piatu. Kenyataan yang nyata dan hubungan yang nyata di ­ antara

sfu~ak

sBudara menentukan siape yang akan diserahi

asuhan an ak yatim-piatu untuk mengurus / wal.Lny a , Dalam hal

L~i

harus diperhatikan sebagai berikut :

Dalam praktek soal-soal tersebut dengan mudah di­ atur, bilamana anak yatim piatu tidak mempunyai harta ber da, dan jika harta peninggalan tidak ada sama sekali atau hanya kecil jumlahnya. Asuhau anak yang belum dewasa yang demikian itu tidak membawa keuntungan dan sebab itu tidak ada persaingan entara sanak saudara untuk

dit~~juk

seba­

23 gai peng_asuh anak, Tetapi keadaan berlainan sekali bilamana ada har­ ta peninggalan yang besar jumlahnya. Orang yang mengasuh anak yang belum dewasa ikut memelihara harta peninggalan. Maka dal.am hal ini, bahwa penguasa ad at harus menentukan siapa diantara sanak saudaranya yang akan diangkat men­ jadi wali anak tersebut, supaya sanak saudaranya tidak bersaing untuk memelihara anak yatim piatu itu. Delam hu­ kum adat sanak saudara terdekat, wajib untuk mengasuh a­ nak yatim piatu, tidak ada urutan tertentu diantara sanak

saudara untuk menjadi wali ( Prof.DR.Mr.RD.Soepomo, 1982,

13 ). Bilamana hukum adat tidak atau tidak Iagi mengenal pengawasan pemerintah desa atau salah seorang pejabat la­ in terhadap asuhan

fu~ak

yang belum dewasa, maka hal

itu

tidak berarti, bahwa keadaan tersebut harus kita biarkan begi tu saja. Karena hakim tidak hanya waji b memperlakukan adat, akan tetapi juga membantu memperkembangkan hukum a­ d at> 'kepu tus an- kepu tus an, hakim harus memberi bimbingan dfu~

bentuk kepad a segala apa yang tumbuh dan berubah

de­

lam kesadaran hukum penduduk. Terutama dalam bidang asuh­ ~n

dan perlindungan anak, ia mendapat tugas untuk memben­

tuk hukum dalam lingkungan hukum adat ( Pro£.DR.Mr.P~. Soepomo, 1982, 19 ). ~

Dalam uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesim­

24 pulan, bilamana senak saudara anak yang belum dewasa itu, tidak ada yang sanggup untuk mengasuh dan sebagai wali, maka hakim menunjuk dan

mer~angkat

wali untuk mengurus a­

nak yang belum dewasa, menurut aturan-aturan yang ditetap­ k.an dalam staatsblad 1931 no. 53 yang antara lain menga tiz­

campur tangan Landraad dalam soal perwalian bagi penduduk Indonesia. Demiki&~lah

hadap

a~ak

perwalian menurut hukum adat, baik ter

yang belum dewasa, maupun terhadap harta ben­

d anya ,

D. Tugas delam Perwalian Pada waktu seorang wali memulai pekerjaannya seba­ gai wali, tugas-tugas atau

tindak~~

yang harus dilakukan­

nya i a1 ah

1.

Uemberitahuk~~

kepada penguasa adat, bahwa kesediannya

untuk mengasuh anak yatim piatu sebagai wali; 2. 1'lengadakan inventaris asi terhadap b ar-ang- barang ke kay a­ an si

fu~ak

yang be1um dewasa, dan untuk diperlihatkan

kepada penguasa adat atau kepada sanak saudara yang

l~

innya;

3. Pemberian jaminan dari si wali bagi barang-barang ke­ nyaan s L an ak , " berupa pemberian hipotek atas tanah atau rumah miliknya 8i anak, atau berupa pemberian hak gadai atas barang-barang bergerak dari si anak, atau stau berupa penunjukan seorang ketiga selaku

penang~

-~

25 gung jawab " • Setelah wali melakukan tindakan-tindakan tersebut maka timbullah tugas-tugas perwalian

sel~~jutnya

yang me­

liputi : 1. Pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang diper­

walikan sesuai dengan harta kekayaannya. 2. Mewakili

~~ak

tersebut dalam segala tindakan

hukum

perdata, tidak terbatas dalam bidang hukum kekayaan tetapi juga dalam bidang

ku~~m

pribadi anak itu.

3.. Mengurus harta kekayaan anak yang diperwalikan dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya, juga menjaga jangan sam­ pai harta dari anak yang diperwaliaknn i tu dLr-ugl kan baik dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. 4.

Menaruhk~'1

atau menempatkan a'1ak yang

dipe~~alikan

itu

dilembaga l-:egara bila anak terse but nakal.

5. Bila perwalian berakhir wali harus mengadakan glli~g

jawaban penutup kepada

~'1ak

pert~!g-

bila ia telah dewasa,

atau kepada ahli warisnya bila anak itu meninggal du­ rri a,

6. S1 wali t1dak boleh menjual barang-barang tak bergerak dan efek-efek kepunyaan si anak, kecuali dengan

izin

keluarga s L anak at au pe nguas a adat. Berdasarkan tugas-tugas perwa11an tersebut di etas maka pertanggungan jawab mengenai urU5an harta anak yang

26 be1um dewasa dapat dituntut berdasarkan hukum acara tidak tertulis yang me1engkapi Reglemen Bumiputera ( Prof.Dr.Mr Rd.Soepomo, 1982,20 ). E. Be_rakhirnya Perwalian Wa1i yang diangkat harus benar-benar menye1enggara­ ken pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak

belum dewasa, juga harus memi1iki tindak perdata adat. Untuk tujuan tersebut Penguasa Adat da1am pengangkatan se­ or~~g

wali, harus me1ihat pribadi ca10n wa1i apakah ia bi­

sa menja1ankan tugas.-tugasnya demi kepentingan anak be1um dewasa ataukah tidak ? Yang harus di1ihat adalah da1sm se­ gi pemikiran, kekuatan badan, dan ah1ak,

kerens

jangan

s.amp at kepentingan anak: be1um. dewasa dirugikan k ar-eny a, Adapun orang-orang yang tidak boleh diangkat menj adi wali ad a'l ah :

1. Mereka yang sakit ingat~~ ; 2. lliereka ya~g be1um dewasa ; 3. ~~ereka y ang ada dibawah pe ng ampun ; 4. ~ereka ya~g te1ah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua maupun dari perwa1ian ; 5. Mereka yang ber1ainan agama dengan si anak;( Subekti , 1962 : 112 ).

Disamping wa1i harus mene1iti dan me1ihat pribadi siwa1i da1sm pengangkatannya, meskipun pada dasarnya wali ~ang

diangkat itu wajib menerimanya, tetapi bo1eh mengaju­

kan penglepasan kepada kepala adat yang mengangkatnya. Ji­

ka tidak ada pengangkatan sebe1umnya maka boleh minta lepasan aebagai wali kepada kepala adat tempat

pe~

tinggal~a.

27 Namun sebe1um kepala adat mengambi1 keputusan terakhir atas dasar a1asan-alasan dari wa1i an itu, perwa1ian

~tu

y~~g

minta peng1epas­

harus tetap dipegang oleh wali itu.

Berdasarkan kenyataan tersebut, bi1amana seorang wa1i karena keadaan yang dapat dibenarkan, tidak

dapat

terus menjalankan asuhan anak yang be1um dewasa

seperti

te1ah disanggupinya dengan sukare1a, sedangkan tidak se­ orangpun dari 1ingkungan senak saudara bersedia untuk me­ ngambi1 a1ih asuhan tersebut (hal mana sangat mungkin se­ suai perkembangan zaman), maka menurut hukum adat

tidak

merupakan suatu perombakan yang 1uar biasa, bi1amana r8r~

0­

tersebut pada suatu ketika minta kepada hakim supaya

ia dibebaskan dari perwaliannya dan diangkat orang

lain

yang mengantikannya sebagai wali anak-anak yang be1um de­ wasa. Hakim menunjuk wali sementara

seor~~g

pengurus se­

bagai pengganti wali untuk mengurus kepentingan-kepenting­ an si anak belum dewasa. Se~~~jutnya

Undang-undang te1ah menetapkan

suatu

peraturan yang mengakibatkan berakhirnya perwa1ian, baik perwalian yang dipegang olah orang tua maupun oleh

orang

lain menga1ami penghabisannya. Adapun sebab-sebab berakhirnya perwa1ian ada1ah : 1. Bila anak yang be1um dewasa itu, sudah mampu mengurus diri sendiri dan me1indlli~gi kepentingannya sendiri. 2. Jika mereka yang berada di bawah suatu perwa1ian men­ jadi dewasa, balk mencapai umur 21 tahun atau menga­ ken ikatan perwa1ian.

28

3.

J~ka

mereka.yang berada di bawah suatu perwalian dun1a;

n~ngga.i

me­

4. Bila wali ada pemecatan atau pembebasan dari kepa1a a­ dat;

5. Manurut pasa1 31 St 1931 no. 53, seorang wali yang di­ angkat oleh Landraad dapat dibebaskan dari perwalian­ nya atas permintaan sendiri, bi1amana ia tidak mampu 1agi untuk memperhatikan kepentingan anak yang belum dewasa dengan sebaik-baiknya, atau jika selayaknya ti­ dak dapat diharapkan lagi, bahwa ia tetap memperhati­ kan kepentingan anak itu. Ia dapat dipecat dari perwa­ 1iannya atas permintaan orang-orang yang berkepenting­ an atau oleh Landraad karena jabatannya, bi1amana ia sangat merugikan atau melalaikan kepentingan anak yang belum dewasa ( Prof.Dr.kr.Rd.Soepomo, 1982 : 22 ). Sekalipun perwa1ian itu telah

beraL~ir,

wali-wali

tidak terlepas begitu saja dari pertanggung jawabannya , s.asuai dengan tugas-tugasnya yang telah di tentukan oleh huh~m

adat. Hanya kalau perwalian berakhir wali harus me­

ngadakan perhitungan pertanggung jawaban selama dia meme­ gang kekuasaan

perwalia~

baik terhadap pemeliharaan orang­

nya ataupun terhadap pemeliharaan harta kekayaannya. Sebaiknya dalam perhi tungan pertanggung jawaban ter akhir itu, bila wali telah ternyata merugikan kepentingan ~~ak

tersebut terutama harta kekayaannya, baik wali itu

menggunakan harta anak tersebut melebihi yang telah diten­ tukan oleh hakim /

penguasa adat atau menggunakan dengan

cara melawan hukum, maka ia dikenakan hukuman sebagaimana dinyatakan : 'N ali yang t.e Lah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah perwaliannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti keru­

29 gian terse but lMuhtar Nasir, t , t , : 236). Lebih jauh lagi apabila si wali tersebut bermak­ sud menggelapkan harta anak yang di bawah perwaliannya, maka ia wajib membayar denda dan atau ganti kerugian ke­ p ad a anak / sanak saudara anak yang belum dewaaa

yang

dirugikan. Deugan demikian ketentuan di atas dapat diambil pedomfu~,

apabila wali menyebabkan kerugian, mengelapkan

h.ar t a benda anak yang di bawah perwaliannya akan dikena­

sanksi

pida~a

sesuai dengan ketentuan hukum pidana adat.