STUDI KASUS MANAJEMEN REDAKSIONAL DAN EKSISTENSI SURAT KABAR LOKAL HARIAN UMUM FLORES POS TAHUN 2013

Communicatio Vol.1, No.1

STUDI KASUS MANAJEMEN REDAKSIONAL DAN EKSISTENSI SURAT KABAR LOKAL HARIAN UMUM FLORES POS TAHUN 2013 Mayelus Dori Bastian Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Nusa Nipa Maumere [email protected]

ABSTRAK Kehadiran Harian Umum Flores Pos saat ini masih menjadi sumber informasi utama yang terbukti masih tetap eksis di tengah keterbatasan masyarakat dan persaingan antar media surat kabar di NTT. Realitas tersebut menuntut kinerja manajemen redaksional Flores Posyang profesional handal dalam mempertahankan eksistensinya di masa depan. Flores Pos memiliki karakteristik yang khas dari sisi kepemilikan media (media ownership) yaitu dikelola oleh Gereja Katolik melalui misi pelayanan Serikat Sabda Allah (SVD), maupun segi produksi jurnalistiknya (media content) yang sudah diperbarui melalui terobosan baru di bidang kebijakanredaksi sejak September 2006. Penelitian ini menggunakan metode analisis studi kasus baik kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan membutuhkan informan guna menggali data dan fakta atas suatu fenomena. Obyek penelitian ini adalah Harian Umum Flores Pos.Subyek penelitiannya awak redaksi Flores Pos.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan membuat kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) manajemen redaksional Flores Pos telah memiliki konsep yang telah dirancang dan sudah membuat strategi redaksional untuk jangka waktu yang panjang. 2) Dalam pemberitaannya, Flores Pos memilih untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. 3) Dalam menjaga eksistensinya, redaksi Flores Posberusaha selalu mengutamakan aktualitas, kedekatan dan obyektif dalam setiap pemberitaannya. 4) Flores Pos memegang teguh idealismenya dan visi dan misinya yang seakar dengan visi-misi SVD tetap menjadi patokan tegas proses pengelolaan produk karya jurnalistiknya. Kata kunci: manajemen redaksional, isi surat kabar, eksistensi surat kabar lokal

1


PENDAHULUAN

Salah satu surat kabar lokal di NTT yang berpengaruh adalah Harian Umum Flores Pos, yang diterbitkan dan disebarluaskan di wilayah NTT. Harian ini cukup populer dan bersejarah dalam tradisi pers NTT. Keberadaannya sudah sangat dikenal, diterima dan sebagai salah satu rujukan informasi, terbukti dengan eksistensinya di tengah keterbatasan masyarakat dan pesatnya pertumbuhan surat kabar di NTT. Harian yang mandiri ini berdiri pada 9 September 1999. Flores Pos bukan milik dari konglomerat media di Jawa, melainkan dimodali oleh Lembaga Gereja Katolik bernama SVD (Societis Verbi Divini) yang berkantor pusat di Kota Ende, Flores (Frans Anggal, 2014). Harian umum pertama di Flores ini memiliki misi membuka dialog profetis dengan orang miskin dan tertindas, dengan berbagai komunitas religius dan ideologi. Harian ini memiliki sepuluh biro cabang setiap kabupaten yaitu meliputi Flores, Lembata dan Kupang. Flores Pos berbentuk tabloid yang terbit setiap enam hari dalam sepekan, awalnya terbit dengan 8 halaman. Pada 2001 meningkat menjadi 12 halaman, kemudian pada 2003-2012 terbit 16 halaman. Sejak 2013 menjadi 20 halaman dengan oplah cetak rata-rata tiap hari sebanyak 5000 eksemplar. Jumlah pembaca 50.000 dengan perkiraan satu koran dibaca oleh 10 orang (John Dami Mukese, 2014). Flores Pos berisi 90% berita lokal yang mencakup informasi tentang masyarakat Flores dan NTT. Flores Pos adalah satu dari dua surat kabar yang terbanyak dibaca di Flores. Survei Yayasan Pantau (2006) menunjukkan bahwa dari semua pembaca surat kabar di Flores, sebanyak 84 % responden yang disurvei di Flores mengatakan mengenal dan mengetahui Flores Pos. Hingga kini, harian lokal ini tetap bertahan di tengah dominasi industri grup media besar. Melihat saat ini tidak banyak surat kabar lokal yang berhasil bertahan di tengah gempuran jaringan konglomerasi media di Indonesia.

2


Sejak 2004, Flores Pos menghadapi kondisi pasar media cetak di NTT yang semakin kompetitif. Ada 7 surat kabar lokal, 27 tabloid dan 5 majalah (Dosi, 2012). Dua dari 7 harian, di-back up oleh grup media raksasa yaitu Pos Kupang bagian dari Kelompok Kompas Gramedia (KKG) dan Timor Express dalam grup Jawa Pos. Menjamurnya surat kabar dengan segmentasi dan area jangkauan yang sama, menuntut Flores Pos untuk membenahi kualitas produk jurnalistiknya (berita). Mengingat surat kabar bagian dari komunikasi massa yang bermanfaat untuk mewujudkan kebaikan bersama masyarakat (bonum communae). Selain itu, tantangan Flores Pos dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah bagaimana landasan idiil (visi) yang bagus didukung oleh landasan komersil, meliputi sistem manajemen redaksional dan finansial serta tenaga profesional. Idealisme jika tanpa didukung oleh kemampuan mengelola manajemen dan finansial yang kuat, sebuah surat kabar akan kehilangan daya kekuatan untuk menembus sampai ke pelosok daerah (Gobang, 2012:85). Realitas sosial masyarakat NTT yang kompleks saat ini menuntut kemampuan manajemen redaksional Flores Pos dalam menentukan agenda kerja institusinya. Manajemen redaksional ibarat nyawa bagi suatu penerbitan. Oleh karena itu, pengelola institusi surat kabar Flores Pos harus pandai meracik antara landasan ideal mendirikan surat kabar berikut visi, misi dan nilai-nilai yang dikembangkan menurut kebutuhan khalayak pembacanya. Perpaduan itu diwujudkan dalam kebijakan redaksional. Peran manajemen redaksi melalui kebijakan redaksinya sangat penting dalam menjalankan perusahaannya. Isi berita surat kabar yang sampai ke tangan pembaca merupakan produk akhir dari rangkaian proses keredaksian yang panjang, rumit, melibatkan banyak pihak dan dibatasi oleh waktu (Tim Peneliti LP3Y, 2006). Realitas tersebut menarik penulis untuk menelisik manajemen redaksional yang diterapkan oleh redaksi Flores Pos dalam mengelola pemberitaannya. Tentu saja redaksi

Flores Pos punya pertimbangan dan kebijakan khusus yang

menyangkut idealisme dan bentuk penyajian beritanya. Pilihan berita yang dimuat apakah memiliki keterkaitan dengan visi, misi dan tujuan yang diembannya.

3


Sebuah institusi media dalam menjalankan aktivitas keredaksiannya, membutuhkan suatu sistem dan organisasi kerja yang lazim disebut manajemen redaksional (newsroom management). Menurut Pareno (2003:46), definisi manajemen redaksional adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen melalui tindakan

planning

(perencanaan),

organizing

(penggorganisasian),actuating(penggerakan, dan controlling (pengawasan) yang disebut POAC dalam materi pemberitaan. Mengacu pada definisi itu, fokus manajamen redaksional adalah bagaimana redaksi surat kabar menerapkan POAC dalam mengelola pemberitaan. Aktivitas keseharian di bagian redaksi, tidak terlepas dari manajemen keredaksian yang ditetapkan oleh pimpinan redaksi. Mulai dari mencari berita, mengolahnya, sampai berita itu siap disajikan, pemimpin redaksi bersama awak redaksi bekerja sesuai dengan bagian masing-masing. Menurut Conrad C. Fink (1998:136), manajemen redaksi untuk memproduksi materi pemberitaan meliputi: 1. Designing the news organization meliputi: a) Insure the news organization structure, personal and attitudes affectively mirror your market place. b) Integrasikan redaksi dengan pelaksanaan pemasaran. c) Efisiensi sumber daya manusia, waktu, dan anggaran. 2. Design research into news value, media harus mengetahui pada bagian apa dan di mana yang disukai oleh khalayak pembaca. 3. Planning in the newsroom, secara garis besar menekankan pada planning effective of human resources, planning journalistic tone and the drive for quality. 4. How to manage the newsroom resources, mengelola sumber daya manusia yang terlibat sebagai anggota redaksi untuk efektivitas kerja redaksi, baik secara kualitas maupun kuantitas serta mengelola biaya operasional 5. Evaluation the news product, evaluasi merupakan aktivitas rutin bagi media, terlebih pada media harian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Aspek terpenting pada tahap ini adalah melihat proses dalam hasil kerja redaksi secara keseluruhan.

4


METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada kegiatan untuk mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisa manajemen redaksional Harian Umum Flores Pos tahun 2013, maka diperlukan pengamatan yang mendalam dalam situasi yang alamiah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study) dengan data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pertanyaan ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ mengenai manajemen redaksional sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2006). Tipe studi kasus yang dipakai adalah tipe deskriptif. Tipe studi ini memiliki kemampuan mendeskripsikan suatu fenomena secara komprehensif beserta konteks permasalahan yang melingkupinya (Bill Gillham, 2000:33). Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Data-data yang didapat dikompilasikan kemudian dianalisis untuk mendalami penerapan manajemen redaksional Flores Pos dalam mempertahankan eksistensinya.

PEMBAHASAN

A. Unit Analisis Manajemen Redaksional 1. Perencanaan liputan berita di Flores Pos menurut wawancara dengan John Dami Mukese, yaitu dari proses peliputan berita yang dimulai dari ruang redaksi melalui forum rapat redaksi. Melalui rapat ini diharapkan berita yang diliput, ditulis dan dimuat di harian ini lebih akurat, lengkap, bermanfaat bagi masyarakat pembaca sebagai informasi. Rapat ini mencakup masalah, pemberitaan, anggaran dan strategi untuk mencapai tujuan serta tetap berpatok pada visi-misi yang diembannya. 2. Pengorganisasian redaksi Flores Pos meliputi pengelolaan komponen personel dan pemberian kerja. Pengelolaan komponen personal meliputi penempatan

5


personel pada biro-biro yang telah ditentukan untuk meliput berbagai berita yang ada di setiap wilayah di Flores, Lembata, dan Kupang. Selanjutnya, pemberian kerja yang dilakukan oleh redaksi yaitu membagi job description untuk setiap personel. Pembagian kerja ini diberikan terutama kepada wartawan di daerah disesuaikan dengan rubrikasi yang ada pada harian ini. 3.

Penggerakan merupakan pelaksanaan dari segala sesuatu yang sudah

direncanakan dalam rapat. Pada tahap ini, staf redaksi Flores Pos sudah mulai bekerja dalam pelaksanannya sesuai dengan tanggung jawab dan sesuai dengan apa yang dibahas pada tahap perencanaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai runtunan prosedur yang dimulai dari pengumpulan bahan meliputi peliputan berita, penulisan berita dan penyuntingan berita. 4. Pengawasan yang dilakukan oleh internal keredaksian Flores Pos, berupa usaha keredaksian untuk menjaga visi dan misi yang dianutnya, serta tujuan utama yang ingin diraihnya yaitu untuk menjadi media yang mencerahkan kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman masyarakat itu sendiri. 5. Berbagai terobosan dalam aktivitas manajemen keredaksian sudah dilakukan oleh redaksi Flores Pos bertujuan untuk meningkatkan eksistensinya di antara surat kabar lokal lainnya. Selain itu, para awak redaksi Flores Pos berusaha untuk tetap konsisten memegang idealismenya. Meskipun kadang ada tekanan dari pihak yang memiliki dominasi kuasa, atau bahkan merugi secara bisnis kurang menguntungkan, namun

Flores Pos pantang menyerah untuk menyuarakan

kepentingan masyarakat. Ia berkewajiban mewartakan kebenaran kepada masyarakat lewat karya jurnalistiknya. B. Eksistensi Harian Umum Flores Pos Eksistensi surat kabar lokal (pers daerah) dapat dibangun melalui pembentukan citra. Citra Flores Pos dibentuk melalui publikasi yang disajikan harus tetap memenuhi standar penyampaian informasi jurnalistik, yaitu berupa informasi yang mengandung unsur penting dan menarik bagi khalayak pembaca. Sebagai informasi, materi publikasi itu mengandung sesuatu yang aktual, sebagai pengetahuan yang bermanfaat bagi khalayak pembaca. Dengan cara itu, kehadiran media menjadi bermakna bagi khalayak pembaca (Siregar & Rondang, 2000:47).

6


Dalam mempertahankan eksistensinya, salah satu peran strategis redaksi Flores Pos adalah merencanakan isi rubrikasi pada edisi setiap harinya dengan mempertahankan porsi lokalitas pada konten produknya. Seperti yang dikatakan Conrad C.Fink (1998:136); “The reading public regards substantive news and information”, artinya kekuatan dan daya tarik sebuah surat kabar di mata pembaca adalah terletak pada berita dan informasi yang disajikan. Hal itu diwujudkan Flores Pos dengan menerapkan rubrikasi berdasarkan daerah (distric based rubrication). Flores Pos meyakini bahwa secara psikologis, setiap pembaca pertama-tama ingin mengetahui berita-berita yang dekat dengan dirinya, tentang daerah dan orang yang dikenalnya. Pemberitaan lokal adalah produk utama dari surat kabar Flores Pos. Mengangkat konten lokal menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi sebuah surat kabar untuk meningkatkan pencitraan, jaringan dan minat masyarakat. Syarat yang kedua, isi dari setiap edisi harus lebih aktual dan menarik. Persyaratan ini juga hanya dapat dipenuhi apabila isi dari suatu edisi mengandung informasi terbaru tentang persoalan apa saja yang menjadi perhatian khalayak pembaca saat edisi itu diterbitkan (Siregar dan Rondang, 2000:60). Syarat itu berusaha dipenuhi oleh Flores Pos dengan melakukan perubahan mendasar pada isi pemberitaan dan penampilan surat kabar agar menjadi lebih baik. C. Implikasi Manajemen Redaksional terhadap Eksistensi Flores Pos Dalam kasus penerapan kebijakan redaksi Flores Pos yang jelas memengaruhi proses manajemen keredaksiannya terhadap apa yang akan diterbitkan Flores Pos selalu dengan pertimbangan yang matang. Kebijakan redaksi pemberitaan jeli dalam mengetahui kebutuhan informasi khalayak dan karakteristik pembacanya. Kebijakan redaksi pemberitaan merupakan perwujudan dari visi-misi Flores Pos yang nota bene sejalan dengan visi-misi SVD di NTT. Visi-misi SVD memiliki nilai-nilai Kristiani yang dianutnya dan diwujudkan dalam visi-misi Flores Pos. Hal itu yang menjadikan masyarakat setia untuk membaca Flores Pos. Kebijakan redaksi Flores Pos memilih untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang terjadi di sekitarnya. Pilihan ini merupakan

7


amanah dari ikhtiar jurnalisme Flores Pos untuk menjadi pewarta kebenaran, keadilan, keberagaman dan kepedulian terhadap yang masyarakat lemah. Flores Pos menerapkan pola-pola tertentu dalam praktek jurnalistiknya dan presentasi melalui teks beritanya. Konsekuensi itu di antaranya melalui kebijakan redaksi yang mengutamakan keberimbangan berita (cover both sides), memakai penulisan berita by line, menetapkan batas berita dan iklan (fire wall), melarang berita dengan sumber tunggal dan anonimitas. Namun implikasi dari kebijakan redaksi tersebut yang memiliki konsekuensi tersebut dan menjawab persoalan mengapa hingga saat ini kehadiran Flores Pos di mata Pembaca masih dianggap tetap eksis. Merunut dari sejarah media lokal di NTT, misalnya dalam kasus surat kabar mingguan Dian. Saat itu Dian dianggap lamban mewartakan berita, sehingga kalah bersaing dengan kehadiran Pos Kupang dari Kelompok Kompas Gramedia (KKG) dan Timor Express dari Jawa Pos Group yang terbit setiap hari. Persoalannya adalah indikator apa saja yang menentukan Flores Pos sehingga bisa mampu tetap eksis di tengah persaingan media massa di NTT. Persoalan manajemen keredaksian Flores Pos dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan jumlah pembaca sejak Tahun 2004 oplah sebanyak 3600 rata-rata meningkat menjadi 5000 dalam 4 tahun terakhir. Kenaikan oplah menjadi salah satu indikator eksistensi sebuah surat kabar lokal. Hal ini merupakan hasil nyata meningkatnya fungsi manajemen redaksional surat kabar lokal. Peningkatan fungsi manajemen redaksional adalah jalur yang bermanfaat untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi surat kabar daerah saat ini yaitu perencanaan redaksional yang tidak komprehensif, hasil penyajian yang tidakmemenuhi selera pembaca dan proses produksi yang tersendat-sendat (Abrar, 1992:101). Salah satu aspek utama yang menjadi kelemahan surat kabar lokal adalah perencanaan redaksional yang tidak komprehensif, sebenarnya sudah diantisipsi oleh Flores Pos dengan cara melakukan perencanaan manajemen keredaksian yang semakin profesional dan hasil liputan yang khas ala Flores Pos yaitu membuat terobosan baru dari segi kebijakan redaksi sebagai pijakan dalam aktivitas manajerial redaksinya yaitu memberlakukan kebijakan baru redaksional,

8


yang menjadikannya khas dibandingkan dengan surat kabar pada umumnya (mainstream) di Indonesia. Kebijakan baru itu meliputi beberapa perubahan mendasar yang dilakukan bertahap yaitu mulai September 2006, Flores Pos memberlakukan ‘pagar api’ atau fire wall, yakni berupa garis tipis untuk memisahkan iklan dan berita. Selain itu, perubahan mendasar adalah memberlakukan penulisan berita by line. Flores Pos menulis nama lengkap wartawan langsung di bawah judul berita yang ditulis, disertai nomor telepon mereka masing-masing. Pertimbangannya adalah akuntabilitas dan transparansi. Berikutnya, pada April 2009, untuk melengkapi dan menyempurnakan perubahan tahap pertama, Flores Pos melakukan perubahan tahap kedua. Pada akhir setiap naskah hasil peliputan reporter Flores Pos yang dimuat, dicantumkan nama editor (berupa tag line). Alasannya sama dengan alasan pencantuman nama wartawan langsung di bawah judul berita (byline) yang telah diberlakukan. Berbagai terobosan baru dalam aktivitas manajemen keredaksian tersebut sudah dilakukan oleh redaksi Flores Pos yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensinya di antara surat kabar lokal lainnya. Selain itu, para awak redaksi Flores Pos berusaha untuk tetap konsisten memegang idealismenya. Meskipun kadang ada tekanan dari pihak yang memiliki dominasi kuasa, atau bahkan merugi secara bisnis komersil kurang menguntungkan, namun

Flores Pos pantang

menyerah untuk menyuarakan kepentingan masyarakat umum. Ia berkewajiban mewartakan kebenaran kepada masyarakat lewat karya jurnalistiknya. Karya jurnalistik yang diterbitkan Flores Pos selalu dengan pertimbangan yang matang. Flores Pos bukan hanya sebatas ingin mengetahui kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan oleh pembaca. Hal yang terpenting dan tidak boleh ditinggalkan adalah nilai-nilai yang dianutnya. Kekuatan Flores Pos adalah idealisme yang dianut oleh Flores Pos dan nilai-nilai yang hendak diwartakannya. Flores Pos tetap eksis, karena yang dibutuhkan adalah surat kabar lokal asli Flores yang mencerminkan wajah asli keberadaan Flores secara apa adanya. Inilah sebenarnya menjadi faktor utama mengapa Flores Pos masih tetap eksis sampai sekarang, karena Flores Pos memiliki visi dan misi yang seakar

9


dengan visi-misi SVD. Salah satu ciri lokalitas Flores Pos adalah mengutamakan liputan khas bersifat kearifan lokal yang menghasilkan produk karya jurnalistik spesifik khas Flores. PENUTUP

Kesimpulan

Perencanaan

redaksional

Flores

Posberkaitan

dengan

penyusunan rencana kegiatan dalam mengelola kualitas pemberitaan yang meliputi perencanaan isi, desain, budgeting, waktu dan sarana, yang secara keseluruhan berpengaruh kepada proses pengelolaan pemberitaan dan juga menjadi titik mula kegiatan selanjutnya. Perencanaan terlaksana melalui rapat proyeksi dan evaluasi yang berlangsung secara rutin setiap hari. Perencanaan peliputan berdasarkan pada visi dan misi yang dianutnya. Untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun, redaksi Flores Pos melakukan pengorganisasian yaitu dengan melakukan pembagian kerja dan pendelegasian tanggung jawab untuk setiapanggota keredaksian, terutama bagi wartawan. Pembagian tugas sudah cukup jelas dengan tugas masing-masing anggota redaksi, namun masih kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung terutama untuk menjalankan tugas peliputan. Penggerakan yang dilakukan oleh redaksi Flores Pos selalu memerhatikan perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun. Masing-masing posisi menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan pedoman yang disusun dalam perencanaan, serta sesuai dengan pembagian tugas. Pada Flores Pos sendiri, penggerakan meliputi peliputan, penulisan, hingga penyuntingan berita dan pembuatan lay out sesuai desain yang direncanakan. Pengawasan kerja redaksi Flores Pos dilakukan secara langsung oleh pemimpin umum dan pemimpin redaksi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pada dasarnya fungsi pengawasan berjalan beriringan sesuai dengan setiap kegiatan dari awal sampai pada tahap penyuntingan akhir dan lay out. Ini senantiasa dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari perencanaan. Eksistensi diwujudkan Flores Pos dengan selalu menerbitkan berita yang penting dan aktual untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi.

10


Eksistensi Flores Pos juga tampak dari konsistensi sikapnya dalam menjaga idealisme sebagai pers yang tetap menjalankan visi dan misinya yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fungsi pers dijalankan dengan baik oleh Flores Pos yaitu dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat melalui berita yang bernilai, memberikan bimbingan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan atau kontrol sosial. Kesimpulannya, manajemen redaksional yang diterapkan oleh Flores Pos sudah cukup matang. Hal ini terbukti dengan adanya terobosan baru di bidang keredaksian

yang sudah dilakukan sejak September 2006 dan selalu

menggenggam idealismenya visi dan misi, nilai-nilai Kristiani dan semangat atau spirit SVD yang menjadi ciri khas Flores Pos, yang membedakan dari harian lainnya, sehingga tetap eksis dan diterima oleh khalayak pembaca NTT. Idealisme itu membawa Flores Pos mampu survive hingga saat ini. Rekomendasi Peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen redaksional dengan memperhatikan keterbatasan dari suatu metodologi penelitian yang diterapkan. Pilihan metode penelitian lebih lanjut dapat diterapkan agar dapat memperkaya realitas manajemen redaksional yang dapat diungkap dan dikaji lebih dalam lagi. Pengembangan penelitian ini dapat diperluas dengan melibatkan obyek kajian yang lebih beragam, yaitu tidak terfokus pada satu media jurnalisme saja. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan perbandingan terhadap pelaksanaan fungsi pers yang berpegang teguh pada etika jurnalistik dan yang lebih konstruktif dalam mendewasakan masyarakat pembaca.

11


DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Abrar, Ana Nadya. 1992. Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa. Yogyakarta: Liberty. Anggal, Frans. 2006. Artikel Harian Umum Flores Pos. Djuroto, Totok. 2004. Manajemen Penerbitan Pers. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Dosi, Eduardus. 2012. Media Massa Dalam Jaring Kekuasaan.Maumere: Penerbit Ledalero. Fink, Conrand C. 1998. Strategic Newspaper Management. New York : Random House. Gobang, JKGD. 2012. Media dan Realitas Sosial.Maumere: Penerbit Ledalero. Hasibuan, Malayu S.P. 1985. Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT. Gunung Agung. Hadiwijono, Harun, 1980. Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Yogyakarta: Kanisius. Pareno, Sam Abede. 2003. Manajemen Berita, Antara Idealisme dan Realistis. Surabaya: Penerbit Papyrus. Santana, K.Septiawan. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Siregar, Ashadi dan Rondang Pasaribu. 2000. Bagaimana Mengelola Media Korporasi-Organisasi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Tim Penyusun Kamus. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Tim Redaksi LP3S. 2003. Politik Editorial Media Indonesia : Analisis Tajuk Rencana1998 – 2001. Jakarta : Pustaka LP3S. Lain-Lain: Laporan Akhir Yayasan Pantau Tahun 2006.

12


KOMODIFIKASI BERITA KORUPSI : STUDI WACANA KRITIS ATAS PEMBERITAAN MEDIA MASSA LOKAL NTT TENTANG KORUPSI Jonas Klemens Gregorius Dori Gobang Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Nusa Nipa Maumere [email protected] ABSTRAK Kajian ekonomi politik media merupakan kajian yang berbasis pada paradigma kritis. Kajian ini berkiblat kepada pemikiran Vincent Mosco (1996) tentang ekonomi politik yang salah satu dari ketiga unsurnya adalah komodifikasi. Dua unsur lainnya adalah spasialisasi dan strukturasi. Ekonomi politik merupakan salah satu cara atau perspektif

untuk melihat dan

menganalisis suatu isu atau fenomena komunikasi. Salah satu isu komunikasi adalah berita korupsi dalam media massa. Bagaimana media massa, dalam hal ini media massa lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur memproduksi teks berita korupsi menjadi fokus dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Metode analisis menggunakan metode analisis wacana kritis dari Teun A. van Dijk. Peneliti menghimpun data teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang integral. Penelitian ini menemukan bahwa teks yang diproduksi oleh media massa lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengandung muatan ekonomi politik. Teks berita korupsi yang diproduksi oleh media massa yang dipengaruhi oleh kognisi wartawan dan konteks sosial masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang relatif masih miskin itu merupakan bentuk komodifikasi. Media massa lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui wartawannya mengubah fakta menjadi berita yang memiliki nilai jual atau berita yang dapat dijual (marketable)

untuk

meraup

keuntungan

yang

sebesar-besarnya.

Komodifikasi

dapat

mempengaruhi kualitas berita. Berita korupsi menjadi komoditas media untuk meraih profit. Berita korupsi menjadi sekedar alat produksi untuk mendatangkan keuntungan yang berlipat

13


ganda. Alhasil berita korupsi tidak mampu membantu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi atau paling tidak mengurangi tingkat korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kata Kunci : komodifikasi, berita korupsi, media massa lokal, analisis wacana kritis.

PENDAHULUAN Korupsi di daerah menjadi masalah utama yang segera harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Namun sebagian besar publik, sesuai hasil survei Litbang Kompas, 74, 6 persen meragukan pemerintah daerah mampu menangani korupsi di wilayah masing-masing (Purwantari, 2015: 4). Di Provinsi NTT, terdapat fenomena orang yang diketahui telah terindikasi korupsi justru mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan daerah. Akibatnya, hak konstitusional warga NTT yang tertuang dalam UUD 1945 seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan dasar lainnya menjadi terabaikan akibat korupsi. Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa yang menambah penderitaan rakyat dan tantangan bagi pembangunan di Provinsi NTT. Berhadapan dengan kondisi Provinsi NTT seperti tersebut di atas, dipandang perlu adanya upaya serius dari berbagai pihak dalam pemberantasan korupsi di Provinsi NTT. Pemberantasan korupsi perlu melibatkan semua pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan UndangUndang No. 30 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi yang pada Pasal 1 butir 3 menyatakan : “Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan– penyidikan – penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat”. Selain itu, ketentuan lain yang mengatur tentang partisipasi semua pihak dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 yang menyatakan : “Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Atas dasar ketentuan hukum normatif tersebut di atas, masyarakat di Provinsi NTT baik secara perorangan maupun kelompok diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran aktif masyarakat di Provinsi NTT dalam upaya pemberantasan

14


korupsi, menurut peneliti belum berjalan optimal bahkan masyarakat cenderung bersifat apatis terhadap persoalan korupsi. Masyarakat NTT, khususnya di berbagai pelosok kecamatan dan desa lebih sibuk mengurusi kebutuhan domestik sehari-harinya ketimbang mempersoalkan atau ikut mengontrol tata kelola pemerintahan daerahnya. Kondisi Provinsi NTT seperti tersebut di atas oleh Sarah Lery Mboeik, Direktris LSM PIAR-NTT (2012) menyebut Provinsi NTT sebagai “surga”nya para koruptor, dan NTT diplesetkan menjadi “Nusa Tetap Terkorup”. Selain itu pula lembaga-lembaga resmi baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif semuanya tidak luput dari praktik korupsi. Kondisi Provinsi NTT yang digambarkan di atas mendorong peneliti sekaligus menarik perhatian peneliti untuk melihat bagaimana upaya media lokal sebagai kekuatan alternatif atau oleh Edmund Burke disebut sebagai kekuatan keempat (fourth estate) selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mengonstruksi realitas korupsi di dalam berita-berita tentang korupsi di Provinsi NTT. Pentingnya media massa lokal NTT dalam kaitannya dengan persoalan korupsi di Provinsi NTT menggarisbawahi apa yang dikatakan Burke (dalam Brian, 2003: 47-48) bahwa media mewakili suatu sumber pengetahuan mandiri yang tidak hanya menginformasikan kepada rakyat tentang kegiatan politik, tetapi juga melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan. Cara atau teknik pemberitaan media massa lokal NTT tentang berbagai kasus korupsi di Provinsi NTT menjadi fokus perhatian peneliti. Dengan perspektif kritis, peneliti mencurigai bahwa berita-berita korupsi pada media massa lokal NTT diproduksi baik oleh wartawan maupun oleh institusi media dengan pertimbangan ekonomi politik tertentu yang berorientasi pada kekuasaan para elit pemerintah daerah dan mengejar profit atau determinasi pasar. Media massa lokal NTT nampaknya mengambil posisi yang aman dalam konstelasi kepentingan ekonomi (kepemilikan), kekuasaan (politik) dan ideologi yang hendak diperjuangkannya. Dalam tegangan ini, media massa lokal NTT memproduksi berita-berita tentang korupsi di Provinsi NTT. Di satu pihak media massa lokal NTT harus menjalankan fungsinya secara independen, tetapi di lain pihak media massa lokal NTT dapat terjebak di dalam mekanisme pasar dan dalam pusaran kekuatan politik atau kekuasaan dari elit pemerintah daerah. Menurut Haboddin dan Rahman (2013: 134), media massa sesungguhnya dapat dengan bebas dan leluasa melansir kasus-kasus korupsi yang telah, sedang dan sudah divonis oleh

15


institusi penegak hukum. Kedahsyatan media massa dalam mengkonstruksi realitas korupsi di daerah menunjukkan korupsi kian merajalela. Demikian halnya dengan media massa lokal NTT sebagai suatu entitas institusional dan bagian dari kehidupan masyarakat NTT telah memberikan kontribusi melalui pemberitaan tentang masalah korupsi di Provinsi NTT. Media massa lokal NTT selalu memberitakan para aktor politik lokal yang terindikasi maupun yang sudah divonis menjadi koruptor. Apakah media massa lokal di Provinsi NTT sudah dapat dikatakan berhasil memberikan solusi atas masalah korupsi di Provinsi NTT yang kian rumit? Ataukah media massa lokal NTT cenderung menjadi bagian dari masalah dan bukan bagian dari penyelesaian masalah korupsi di Provinsi NTT? Apakah berita-berita tentang korupsi di media massa lokal NTT itu justru menimbulkan pesimisme ketimbang optimisme pada masyarakat NTT? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana media massa lokal NTT memproduksi berita-berita korupsi tersebut.

PEMBAHASAN : KOMODIFIKASI DALAM TEKS BERITA KORUPSI

Salah satu media massa lokal NTT yang menjadi subjek penelitian ini adalah Harian Umum Timor Express yang berkantor pusat di Kupang, ibukota Provinsi NTT. Wacana korupsi dalam Harian Umum Timor Express menunjukkan bahwa setiap media massa lokal di NTT memiliki konstruksi tersendiri atas korupsi yang diberitakannya. Secara spesifik dapat dilihat bagaimana setiap media massa lokal NTT mengontruksikan kasus korupsi yang terjadi di Provinsi NTT. Analisis wacana kritis atas berita korupsi pada media massa lokal NTT, di antaranya yang diproduksi oleh Timor Express berguna untuk mengetahui makna, relasi kuasa dan ideologi yang ada di balik teks berita korupsi. Berita-berita korupsi adalah hasil produksi dan konstruksi para pekerja media dalam hal ini adalah wartawan. Apakah berita-berita korupsi tersebut merupakan representasi realitas ataukah konstruksi realitas atas objek yang diberitakan? Teks berita korupsi pada Timor Express dipilih oleh peneliti teks berita-berita korupsi yang memenuhi kriteria : teks berita korupsi itu terkait dengan pelaku korupsi atau dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik (bupati, kepala dinas/SKPD, anggota DPRD); teks berita 16


korupsi itu memberitakan sesuatu kasus korupsi yang fenomenal atau yang menggemparkan masyarakat di wilayah NTT yang terkait dana-dana bergulir di masyarakat yang dikorupsi para pejabat atau pengelola dana tersebut, seperti dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang dikorupsi oleh personil UPK (Unit Pengelola Kegiatan) tingkat kecamatan. Dana-dana bergulir yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sering menimbulkan gejolak bahkan perlawanan masyarakat. Data kognisi sosial adalah data tentang riwayat hidup dan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja/karier seorang wartawan yang ditugaskan atau yang memproduksi teks berita korupsi sesuai kriteria tersebut di atas. Sedangkan data konteks sosial adalah keadaan media massa lokal Timor Express dan kondisi masyarakat NTT dari aspek sosial ekonomi dan sosial politik yang terjadi pada saat teks berita-berita korupsi tersebut diproduksi dan dikonstruksi. Teks berita korupsi Timor Express yang dihimpun sebagai data dari penelitian ini adalah teks berita korupsi yang isinya melibatkan para pejabat daerah yang melakukan korupsi dari dana pembangunan atau dana untuk masyarakat miskin di NTT. Realitas korupsi NTT menjadi sesuatu yang ironis karena terjadi di wilayah yang masyarakatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah namun tingkat korupsinya tinggi. Kondisi ini menjadi konteks kehadiran teks berita korupsi yang fenomenal atau menggemparkan masyarakat NTT. Pasalnya, dana yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di NTT dikorupsi pula oleh oknum pejabat atau pengelola dana masyarakat lainnya. Peneliti memilih 4 (empat) teks berita korupsi dari Timor Express, sebagai berikut : Tabel 1. Teks Berita Korupsi di Provinsi NTT dalam Timor Express No.

Waktu Terbit

Judul Berita

1.

Selasa, 24 Juni

Bola Liar Kasus Dugaan

2014

Korupsi MBR, Kejati Sita

Wartawan joo

Editor

Keterangan

Stenley

Headline

Boymau

Dokumen Kemenpera 2.

3.

Rabu, 2 Juli

Bupati Rote dan Ketua DPRD

2014

Tersangka

Senin, 14 Juli

Pejabat Aktif Poltek

2014

Tersangka

joodan Kr-8 Timex

Stenley

Headline

Boymau

joo

Stenley Boymau

17

Headline


4.

Jumat, 7

Tuntaskan Kasus Korupsi

November 2014

Palawija

joo

Stenley

Headline

Boymau

Keempat teks berita korupsi Timor Express tersebut di atas dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis van Dijk. Teks berita korupsi Timor Express ini diproduksi dan dikonstruksi oleh wartawan Timor Express yang mendapat tugas peliputan kasuskasus korupsi di wilayah Provinsi NTT. Dalam sebuah wawancara (Kupang, 12 Juli 2014), joo, wartawan Timor Express menjelaskan bahwa teks berita korupsi yang ditulisnya untuk Timor Express merupakan bentuk pertanggungjawaban media massa kepada masyarakat dan sering pula menjadi dasar pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Dalam teks berita korupsi (1) Timor Express, wartawan dan editor berita mencantumkan dua judul yakni Bola Liar Kasus Dugaan Korupsi MBR dan Kejati Sita Dokumen Kemenpera. Kedua judul ini dikonstruksi secara berbeda untuk menegaskan isi dari berita tersebut. Namun ketika membaca keseluruhan isi berita, tidak ditemukan informasi atau pun deskripsi tentang bagaimana bola liar kasus dugaan korupsi MBR itu. Isi dari berita tersebut didominasi oleh keterangan yang disampaikan oleh pihak penegak hukum dari Kejati NTT tentang rencana penyitaan dokumen dari Kementerian Perumahan Rakyat terkait dugaan korupsi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di delapan kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTT. Wartawan juga tidak menyebutkan kabupaten/kota mana saja yang mengalami penyimpangan dana tersebut dan berapa nilai kerugian negara. Dari berbagai elemen dalam struktur wacana yang terdapat di dalam konstruksi teks berita korupsi (1) Timor Express tersebut disimpulkan bahwa isi dari teks berita korupsi ini belum mewakili kedua judul yang ditulis secara khusus, hanya terdapat satu narasumber dari pihak Kejati NTT sementara para pihak lainnya seperti Kemenpera, kontraktor pelaksana, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan representasi masyarakat berpenghasilan rendah di delapan kabupaten/kota yang langsung merasakan adanya dugaan korupsi tersebut. Dalam teks berita korupsi (2) Timor Express, wartawan mengontruksikan cara untuk mempengaruhi pendapat masyarakat dan menciptakan dukungan bahwa tindak pidana korupsi harus diproses secara hukum kendati melibatkan pejabat tinggi di daerah bahkan dua pejabat 18


tinggi daerah baik eksekutif maupun legislatif sekaligus telah ditetapkan sebagai tersangka karena kasus penyimpangan hibah tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Namun di sisi lain, kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di daerah merupakan isu yang sexy dan dapat menguntungkan media tersebut secara ekonomis. Media massa lokal tersebut langsung mengangkatnya (blow-up) sebagai berita utama (headline) karena di satu pihak merupakan politik komunikasi media melalui wartawan yang memproduksi dan mengontruksi teks berita tersebut, dan di lain pihak berita tersebut akan laku keras dalam penjualan terutama secara eceran. Harga eceran Timor Express Rp 3000,- dengan tiras perhari mencapai 20.000 exemplar. Judul dari teks berita korupsi (2) Timor Express pun dikonstruksi sedemikian agar langsung menimbulkan rasa ingin tahu publik pembaca karena judul itu langsung menyebutkan dua pejabat tinggi di daerah, Bupati Rote Ndao dan Ketua DPRD-nya menjadi tersangka. Sebuah judul yang ringkas namun menohok pada rasa ingin tahu khalayak pembaca. Teks berita korupsi (2) Timor Express menjadi berita yang fenomenal karena memiliki nilai jual yang tinggi, melibatkan dua pejabat tinggi daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi, dan dapat menimbulkan dinamika politik lokal yang semakin memanas khususnya di Kabupaten Rote Ndao. Kasus-kasus korupsi atau pun kasus lainnya yang melibatkan para pejabat di daerah dan di-blow-up oleh media massa lokal dapat menimbulkan pengaruh pro dan kontra di dalam masyarakat. Pengaruh pro dan kontra di dalam masyarakat ini dimanfaatkan sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis oleh media massa lokal tersebut. Wartawan adalah “alat” yang dapat berfungsi untuk mengontruksi berita sedemikian sehingga dapat menciptakan efek yang menguntungkan bisnis media. Hal ini terjadi ketika nilai berita dapat dikomodifikasi menjadi nilai jual. Selain itu, posisi tawar media menjadi lebih tinggi tatkala berani mengangkat kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di daerah. Yang menjadi pertanyaan peneliti adalah mengapa teks berita ini diproduksi dan dimuat dalam pemberitaan Timor Express pada Senin, 14 Juli 2014? Apa yang menjadi latar belakang diproduksi dan dimuatnya teks berita korupsi ini? Peneliti menduga bahwa teks berita korupsi yang belum “matang” ini artinya belum adanya penetapan tersangka oleh pihak Kejati NTT ini – kendati judulnya sudah menyatakan pejabat aktif Poltek tersangka – dapat menimbulkan sensasi masyarakat untuk terus mengikuti proses pemberitaan perihal kasus korupsi ini pada Timor Express.

19


Strategi pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan dan insitusi media Timor Express oleh Vincent Mosco (1996: 30) disebut sebagai komodifikasi di mana media mengakumulasi modal dengan memproduksi berita yang menjadikan pembaca sebagai objek untuk meraup keuntungan. Pembaca yang adalah masayarakat NTT yang sedang didera oleh kemiskinan dan korupsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun secara tidak sadar ditarik dalam pembabakan teks berita korupsi yang diproduksi secara bertahap dari hari ke hari. Teks berita korupsi yang diproduksi belum sepenuhnya lengkap atau boleh jadi sudah lengkap namun untuk kepentingan memasukan pembaca dalam perangkap komodifikasi, fakta berita tidak semuanya diberikan sebagai sajian yang utuh kepada para pembaca. Teks berita korupsi (3) Timor Express ini memiliki hubungan yang integral dengan kognisi sosial wartawan yang memproduksi dan mengontruksi teks berita tersebut dan konteks sosial yang terjadi ketika teks berita tersebut diproduksi dan dikonstruksi. Kognisi sosial wartawan dianalisis juga dalam penelitian ini demikian halnya dengan konteks sosial. Ketiga dimensi wacana menurut van Dijk yakni teks berita, kognisi sosial dan konteks sosial merupakan satu kesatuan yang utuh dalam membongkar makna dan ideologi yang terdapat di balik berita korupsi Timor Express dan juga media massa lokal NTT lainnya yakni Pos Kupang dan Flores Pos yang diteliti dalam penelitian ini. Wartawan melalui permainan bahasa yang dikonstruksinya tidak menyebutkan namanama para saksi tersebut atau dengan kata lain wartawan cenderung menyembunyikan aktoraktor tertentu dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Hal yang wajib dilakukan oleh wartawan dalam proses peliputan berita ini adalah mencari tahu siapa-siapa saja yang telah diperiksa menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Hal ini menjadi penting karena dalam upaya untuk memberikan informasi kepada publik sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk melibatkan masyarakat NTT dalam pengawalan atas proses hukum, wartawan perlu memberikan informasi yang lengkap atau tidak disembunyikan melalui permainan bahasa, seperti yang dikonstruksi dalam teks berita sebagai berikut : “Gasper melanjutkan, dalam penanganan kasus ini, pihaknya telah memeriksa puluhan orang saksi, dari Kementerian Pertanian RI, Dinas Pertanian Provinsi NTT, pejabat pembuat komitmen (PPK), Unit Pelaksana Kerja (UPK), BPIP Naibonat dan Noelbaki, kontraktor pelaksana, PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Sri (SHS), serta sejumlah kelompok tani yang menjadi sasaran penerima proyek dimaksud” (Timor Express, Jumat 7 November 2014).

20


Teks berita korupsi (4) Timor Express yang diproduksi dan dikonstruksi oleh wartawan, joo mempunyai kaitan dengan kognisi sosial wartawan tersebut. Selain itu, teks berita korupsi tersebut juga dipengaruhi oleh konteks sosial yang terjadi ketika teks berita korupsi tersebut diproduksi dan dikonstruksi oleh wartawan. Ketiga struktur wacana yakni teks, kognisi sosial dan konteks adalah satu kesatuan yang integral membentuk makna tertentu dan dapat dibongkar ideologi yang terkandung di dalam wacana korupsi tersebut.

KOGNISI WARTAWAN TERJEBAK DALAM DETERMINASI PASAR

Kognisi wartawan perlu diketahui untuk melihat hubungan antara struktur teks yang mikro dengan struktur masyarakat yang makro. Kognisi wartawan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Pendekatan kognisi sosial yang dikembangkan oleh van Dijk mengasumsikan bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh subjek pemakai bahasa melalui proses konstruksi yang melibatkan kesadaran mental, pengalaman, pengaruh ideologi, dan pendidikan. Dalam wawancara (Kupang, 12 Juli 2014), joo, wartawan Timor Express, menjelaskan bahwa latar belakang pendidikannya adalah sekolah kejuruan bidang teknik elektro, bahkan ia menyelesaikan sarjana teknik elektro pada Politeknik Negeri Kupang tahun 2004. Pada tahun 2011, joo bergabung dengan Harian Umum Timor Express. Dalam memproduksi dan mengontruksi teks berita korupsi pada Harian Umum Timor Express, hasil liputan joo diedit (penyelarasan naskah) oleh boy, editor Timor Express. Redaktur Timor Express selalu mencantumkan inisial wartawan dan editor yang memproduksi teks berita. Timor Express tidak menuliskan nama wartawan dan editor secara by line (menuliskan nama secara jelas pada teks). Hal ini bermaksud untuk melindungi wartawan dari berbagai kemungkinan ancaman dari berbagai pihak. Setiap wartawan Timor Express wajib mengikuti rapat redaksi pagi pukul 07.30 WITA yang dipimpin langsung oleh pemimpin redaksi atau wakil pemimpin redaksi. Rapat berlangsung di newsroom lantai 2 Gedung Graha Pena, Jl. R.A. Kartini No. 1A Kelapa Lima, Kupang, NTT. Rapat redaksi pagi bertujuan untuk penugasan peliputan dan penentuan fokus yang menjadi sorotan Timor Express untuk penerbitan keesokan harinya. Selanjutnya pada pukul 15.00 WITA kembali terjadi rapat redaksi sore untuk pelaporan hasil liputan untuk selanjutnya diedit oleh 21


editor berita. Apabila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sesuai kondisi lapangan maka rapat redaksi sore akan segera mengambil keputusan. Terkait berita korupsi, penugasan diberikan kepada wartawan tertentu yang dianggap mampu dan cakap untuk mengakses berbagai informasi dari berbagai narasumber. Joo yang sejak tahun 2011 bergabung menjadi wartawan Timor Express adalah orang yang mendapat kepercayaan untuk membuat liputan tentang berbagai kasus kriminal termasuk korupsi di wilayah Provinsi NTT. Analisis kognisi sosial terhadap wartawan Timor Express yang memproduksi dan mengontruksi teks berita korupsi merupakan satu kesatuan dengan analisis teks berita korupsi tersebut di atas termasuk dengan analisis konteks sosialnya. Hal ini karena teks berita korupsi pada Timor Express tidak berdiri sendiri dan berada pada ruang hampa. Teks berita korupsi Timor Express diproduksi dan dikonstruksi oleh wartawan yang memiliki pandangan, keyakinan dan pengetahuan serta pengalaman tertentu yang mempengaruhi cara dia memproduksi dan mengontruksi teks. Selain itu, konteks sosial politik dan ekonomi di mana teks itu diproduksi dan dikontruksi turut pula mempengaruhi teks berita korupsi. Kognisi sosial wartawan Timor Express, joo dianalisis dengan menggunakan skema yang dibuat oleh van Dijk. Skema ini menunjukkan bagaimana wartawan mengerti dan memahami suatu peristiwa atau kasus yang berkaitan dengan korupsi. Dari skema yang dibuat oleh van Dijk di bawah ini, peneliti dapat melihat struktur mental yang mempengarui wartawan dalam memproduksi dan mengontruksi teks berita korupsi. Tabel 2. Skema Kognisi Sosial van Dijk Skema Person (Person Schemas). Skema ini menggambarkan bagaimana seseorang menggambarkan atau memandang orang lain. Bagaimana seorang wartawan media massa lokal NTT, Timor Express memandang kasus korupsi yang terjadi di Provinsi NTT yang berpengaruh terhadap berita yang akan ditulisnya. Skema Diri (Self Schemas). Skema ini berhubungan dengan bagaimana diri sendiri dipandang, dipahami, dan digambarkan oleh seseorang. Skema Peran (Role Schemas). Skema ini berhubungan dengan bagaimana seseorang memandang dan menggambarkan peranan dan posisi yang ditempati seseorang dalam masyarakat.

Pandangan mengenai peran yang harus dijalankan seseorang dalam

masyarakat sedikit banyak akan berpengaruh dalam pemberitaan.

22


Skema Peristiwa (Event Schemas). Skema ini barangkali yang paling banyak dipakai, karena hamper tiap hari kita selalu melihat, mendengar peristiwa yang lalu-lalang. Dan setiap peristiwa selalu kita tafsirkan dan maknai dalam skema tertentu. Umumnya, skema peristiwa inilah yang paling banyak dipakai oleh wartawan. Sumber : Eriyanto, 2012: 262-263

Elemen-elemen dalam analisis kognisi sosial wartawan Timor Express, joo tersebut di atas menunjukkan bahwa teks berita korupsi dikonstruksi oleh wartawan berdasarkan skema peran, yaitu skema yang berhubungan dengan bagaimana wartawan memandang dan menggambarkan peranan dan posisi yang ditempati narasumber dalam konteks berita korupsi.

Pandangan

mengenai peran yang dijalankan oleh narasumber tersebut dalam masyarakat berpengaruh dalam pemberitaan. Teks berita korupsi Timor Express yang diproduksi dan dikonstruksi berdasarkan skema peran menunjukkan bahwa wartawan joo menaruh kepercayaan yang besar kepada narasumber yang didominasi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini dari lembaga kejaksaan. Dominasi aparat penegak hukum dalam memberikan keterangan atau informasi dalam struktur wacana korupsi juga berpengaruh pada elemen-elemen dalam struktur teks berita korupsi. Teks berita korupsi nampak sebagai sebuah laporan dari instansi penegak hukum atas kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi NTT. Teks berita korupsi tidak lebih dari sekedar laporan aparat penegak hukum dengan pilihan bahasa yang datar dan gaya bahasa yang dengan sengaja memancing rasa ingin tahu dari massa pembaca dengan mengontruksi judul teks berita korupsi secara atraktif untuk menarik minat pembaca. Hal ini tentu saja berorientasi pada kepentingan pasar atau dengan kata lain, kognisi wartawan yang memproduksi berita korupsi telah terjebak dalam determinasi pasar. Atas dasar analisis terhadap kognisi sosial wartawan Timor Express tersebut di atas, peneliti lebih lanjut menemukan strategi-strategi yang digunakan oleh wartawan dan strategistrategi itu menentukan juga bagaimana teks berita korupsi diproduksi atau pun dikonstruksi. Strategi-strategi tersebut menurut van Dijk (dalam Eriyanto, 2012: 269-270), meliputi: 1. Seleksi : strategi yang kompleks yang menunjukkan bagaimana sumber, peristiwa, informasi diseleksi oleh wartawan untuk ditampilkan ke dalam berita.

23


2. Reproduksi : berhubungan dengan apakah informasi dikopi, digandakan, atau tidak dipakai sama sekali oleh wartawan. Ini terutama berhubungan dengan sumber berita dari kantor berita atau press release. 3. Penyimpulan : strategi besar dalam memproduksi berita yang berhubungan dengan mental kognisi wartawan adalah penyimpulan/peringkasan informasi. Penyimpulan ini berhubungan dengan bagaimana realitas yang kompleks dipahami dan ditampilkan dengan

diringkas

melalui

penghilangan,

yaitu

merangkum

informasi

dengan

menghilangkan yang tidak relevan, generalisasi di mana informasi yang mirip atau agak sama dijadikan sebagai informasi yang berlaku secara umum, konstruksi di mana beberapa fakta dikombinasi untuk membentuk pengertian secara keseluruhan. 4. Transformasi lokal : berhubungan dengan bagaimana peristiwa akan ditampilkan melalui penambahan (addition) dan perubahan urutan (permutation).

PENUTUP: ORIENTASI PADA PASAR MEMARGINALKAN KEPENTINGAN RAKYAT

Sebagai simpulan dari penelitian ini adalah orientasi pada pasar menggerakkan adanya komodifikasi teks berita korupsi. Dengan adanya komodifikasi atas teks berita korupsi maka kepentingan rakyat dalam mengakses berita yang berkualitas terabaikan. Selain itu, upaya untuk turut serta memberantas tindak korupsi oleh media massa lokal di Provinsi NTT menjadi kehilangan arah karena orientasi media hanya kepada pasar dan pada gilirannya memarginalkan kepentingan rakyat. Konteks sosial yang terjadi pada saat teks berita korupsi Timor Express diproduksi adalah kondisi masyarakat NTT yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena kemiskinan yang masih mendera, gizi buruk dan tingkat pendidikan yang masih rendah di semua wilayah kabupaten. Menurut data BPS NTT, jumlah penduduk NTT (2012) adalah sebesar 4.619.655 jiwa. Jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, menempati wilayah NTT yang memiliki luas 48.718,10 Km2. Kepadatan penduduk di Provinsi NTT mencapai 95/Km2. Sementara itu jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT mencapai 2.250.128 atau 72,09%. Angkatan kerja ini terbagi dalam berbagai sektor atau bidang kerja. Di NTT jumlah pekerja yang berusaha sendiri 24


mencapai 290.396, yang menjadi buruh/karyawan 298.031 orang, yang bekerja di sektor pertanian mencapai 22.557 orang, non-pertanian 35.607 orang. Jumlah pekerja di NTT yang tidak dibayar mencapai 751.996 orang. Pertambahan jumlah penduduk di Provinsi NTT seiringan dengan pemekaran wilayah kabupaten atau penambahan daerah otonom baru seperti Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Malaka, mendorong meningkatnya tiras Timor Express menjadi 20.000 exemplar setiap hari bahkan bisa dicetak lebih sesuai isu yang diangkat dan dianggap sexy. Orientasi pada pasar yang dapat mendatangkan profit yang tinggi tentu saja berpengaruh pada kualitas dan fungsi pers yang sesungguhnya. Pers yang harus berpihak kepada kepentingan rakyat dapat saja memarginalkan kepentingan rakyat demi mengejar profit. Media massa lokal di Provinsi NTT sesungguhnya hidup berdampingan dengan kondisi rakyat di NTT yang miskin dan masih terpinggir. Data kehidupan masyarakat di NTT sebagaimana yang dipublis BPS, menunjukkan bahwa penduduk miskin Provinsi NTT terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 penduduk miskin di NTT sebanyak 1.513.200 orang, sedangkan pada tahun 2014 penduduk miskin di NTT sebanyak 2.214.100 orang. Kondisi sosial ekonomi tersebut di atas memposisikan Provinsi NTT sebagai sepuluh(10) besar provinsi termiskin di Indonesia dengan prosentase kemiskinan mencapai 23,03%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT pada 2012 mencapai 5,49 persen. Data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di

NTT juga sangat rendah yaitu lebih dari 70%

berpendidikan SD, bahkan sebanyak 7,7% tenaga kerja NTT tidak pernah bersekolah. Dari sisi status pekerjaan, sebanyak 34% tenaga kerja NTT masuk kategori Pekerja Tidak Dibayar. Dari aspek kesehatan, data menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat NTT sangat memprihatinkan. Untuk angka kematian ibu (AKI), NTT masih di atas rata-rata nasional. AKI NTT tercatat 554 per 100.000 kelahiran. Rata-rata nasional, 307 per 100.000 kelahiran. Kondisi sosial politik NTT juga turut memberikan pengaruh terhadap produksi dan konstruksi teks berita korupsi Timor Express. Para penguasa daerah yang dipilih melalui mekanisme Pemilukada bersama para politisi lokal belum maksimal bersinergi untuk meningkatkan pelayanan publik. Bahkan data yang dirilis oleh LSM PIAR-NTT menunjukkan bahwa sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil dan miskin

25


di NTT justru terjadi penyalahgunaan uang negara yang mencapai 73 persen atau terdapat 98 kasus korupsi di sektor pelayanan publik tersebut. Kornelis Kewa Ama (2010: 22) menyatakan bahwa selain miskin, NTT juga memiliki masalah korupsi yang bervariatif. Berdasarkan modusnya, bentuk korupsi di NTT meliputi: mark up 24 persen, manipulasi 21,6 persen, penggelapan20 persen, penyelewengan anggaran 13,6 persen, memperkaya diri sendiri/orang lain 10,4 persen, pengerjaan proyek tidak sesuai bestek 8 persen, dan mark down 2,4 persen. Paul SinlaEloE (2010: 1) menyebutkan bahwa kondisi NTT seperti disebutkan di atas memunculkan plesetan atas akronim NTT sebagai “Nusa Tetap Terkorup”. Itulah julukan yang paling pantas diberikan untuk NTT apabila fenomena korupsi di provinsi ini dicermati secara jujur. Publik di NTT sudah lama dililit penderitaan oleh kemiskinan dan korupsi. Dengan kata lain, kemiskinan dan korupsi sangat relevan untuk dibicarakan bila dikaitkan dengan provinsi yang satu ini. Berhadapan dengan realitas NTT yang miskin dan korup maka kehadiran media lokal menjadi penting. Timor Express sebagai salah satu dari tiga media massa lokal NTT yang ditelitijuga dikenal dan dibaca oleh masyarakat di Provinsi NTT, diharapkan dapat memainkan peranannya, tidak hanya dalam memberikan informasi tetapi juga dapat mengambil sikap sebagai bentuk kontrol masyarakat sipil atas jalannya roda pemerintahan daerah yang bersih. Menurut Eriyanto (2012: 272), elemen kekuasaan merujuk kepada praktik kekuasaan terkait dengan kepemilikan media, adanya kontrol dari aktor tertentu atas apa yang dikerjakan oleh wartawan. Unsur-unsur yang dominan di dalam elemen kekuasaan adalah status sosial, uang, dan pengetahuan. Kekuasaan juga bersifat persuasif melalui tindakan aktor tertentu yang secara tidak langsung mengontrol dengan mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan. Elemen akses dapat mempengaruhi wacana tentang korupsi melalui pemberitaan media massa lokal. Kelompok elit tentu saja memiliki akses yang lebih luas terhadap media dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa. Aktor-aktor yang memiliki kuasa juga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mempunyai akses pada media dan dengan itu dapat mempengaruhi kesadaran publik atau masyarakat. Sementara masyarakat di Provinsi NTT yang pada umumnya adalah masyarakat tani, buruh dan nelayan memiliki akses yang kecil bahkan tidak memiliki akses pada media massa lokal. 26


Ketiadaan akses masyarakat NTT terhadap media massa lokal dalam hubungan dengan teks berita korupsi pada Timor Express juga disebabkan oleh rendahnya literasi media. Kenyataan bermedia masyarakat NTT masih perlu ditingkatkan pada upaya pemahaman tentang fungsi dari media. Literasi media masyarakat di Provinsi NTT masih cukup rendah. Masyarakat NTT juga nampaknya apatis dengan masalah korupsi. Mereka lebih menyibukkan diri untuk urusan domestic, mencari nafkah di tengah kesusahan hidup akibat kemarau panjang, gagal panen, gizi buruk, dan akses terhadap informasi, pendidikan, dan kesehatan yang minim. Masyarakat di Provinsi NTT nampaknya lebih memilih acara-acara yang menghibur dirinya saat sedang mengalami kesulitan hidup ketimbang berita-berita termasuk berita korupsi. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi wartawan dalam memproduksi dan mengontruksi teks berita korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di NTT yang membutuhkan komitmen dan kerja sama semua komponen masyarakat NTT nampaknya hanya sebagai slogan kosong. Timor Express tidak selalu melibatkan komponen masyarakat lainnya dalam mengonstruksi teks berita korupsi. Teks berita korupsi tidak bedanya dengan “laporan” aparat kejaksaan tentang sebuah kasus korupsi yang sedang terjadi di NTT. Berita korupsi seperti ini tidak memiliki daya untuk menggalang kerja sama dan semangat seluruh warga untuk memberantas korupsi dari Provinsi NTT. Karena itu, peneliti melalui artikel ini menganjurkan beberapa saran praktis sebagai berikut : 1. Masyarakat NTT dan kelompok masyarakat sipil (civil society) hendaknya dapat bersinerji dengan media massa lokal untuk memberikan rasa malu (shaming) kepada para pelaku korupsi di daerah (Provinsi NTT) melalui kontribusi dalam menyampaikan

komentar, pendapat atau keterangan terkait kasus korupsi yang

terjadi di wilayah Provinsi NTT. 2. Media massa lokal di Provinsi NTT perlu melatih atau memberikan pendidikan jurnalistik yang memadai bagi para wartawannya khususnya yang ditugaskan untuk meliput kasus-kasus korupsi. Hal ini penting karena upaya memberantas korupsi memang tidak mudah, karena sudah menjadi budaya yang berurat berakar dalam segala level masyarakat. 27


3. Media massa lokal perlu memberikan pencerahan kepada warga dan para pejabat di daerah melalui berbagai rubrik editorial dan konstruksi berita yang komprehensif dari berbagai perspektif baik hukum, budaya, filsafat, teologi maupun ekonomi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. Desentralisasi tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah yang terkait penggunaan anggaran di daerah telah memberikan dampak lain yakni merebaknya tindak korupsi di daerah. Media massa lokal harus hadir dan tidak boleh absen dalam menjalankan tugas edukasi terhadap warga. 4. Media massa lokal harus terbuka dalam menerima masukan dan kritik serta saran dari berbagai pihak khususnya para akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap penguatan kapasitas media massa lokal sebagai mitra sekaligus pengontrol tata kelola pemerintah daerah yang baik dan bersih.***

DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku: Agger, Ben. 2009. Teori Sosial Kritis. Kritik, Penerapan dan Implikasinya. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Ardianto, Elvinaro & Bambang Q-Anees. 2011. Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Baran, Stanley J. dan Dennis K. Davis. 2009. Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future. (terj) Afrianto Daud dan Putri Ira Izzati. Jakarta: Salemba Humanika. Barker, Chris. 2004. The Sage Dictionary of Cultural Studies. London: SAGE Publications. Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1991. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. Great Britain: Pinguin Books. Berlin, Isaiah. 2007. Karl Marx His Life and Enviroment, (terj), Eri Setiyawati Alkhtab dan Silvester G. Sukur. Yogyakarta: Pustaka Promothea. Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. (eds). 1994. Handbook of Qualitative Research. London: SAGE Publications. Dosi, Eduardus. 2012. Media Masa Dalam Jaring Kekuasaan: Sebuah Kekuasaan Di Balik Wacana. Maumere: Ledalero. 28

Studi tentang Relasi


Eriyanto. 2012. Analisis Wacana: Pengantar Analisa Teks Media. Cetakan LKiS.

X.

Yogyakarta:

----------. 2012. Analisis Framing. Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Cetakan VII. Yogyakarta: LKiS. Golding, Peter dan Graham Murdock (eds). 1997.The Political Economy of the Media. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited. Haboddin, Muhtar dan Fathur Rahman. 2013. Gurita Korupsi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa.Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik. Jakarta: Granit. Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2004. The Elements of Journalism, Yusi A. Pareanon (terj). Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. Latif, Yudi dan Idi Subandi Ibrahim. 1996. Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. Bandung: Mizan. Martin, Judith N. dan Thomas K. Nakayama. 2004. Intercultural New York: The McGraw-Hill Companies.

Communication in Contexts.

Maryani, Eni. 2011. Media dan Perubahan Sosial: Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. McNair, Brian. 2003. An Introduction to Political Communication (Third edition). London and New York: Routledge. McQuail, Dennis. 2000. Mass Communication Theory (4 th Edition). London, Thousand Oaks, New Dehli: SAGE Publication. Morissan, Andy Corry Wardhani dan Farid Hamid U. (eds). 2010. Teori Komunikasi Massa, Media, Budaya dan Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia. Mosco, Vincent. 1996. The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal. London: Sage Publication. Narendra, Pitra. ed. 2008. Metodologi Riset Komunikasi. Panduan untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi. Yogyakarta: Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Wil. IV dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer. Puspito, Nanang T., Marcela Elwina S., Indah Sri Utari, dan Yusuf Kurniadi. 2011. Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Santoso, Anang. 2012. Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa Membongkar Kuasa. Bandung: Mandar Maju. 29


Schweickart, David. 2002. After Capitalism. New York: Rowman &Littlefield Publishers, Inc. Shoemaker, Pamela J. dan Stephen D. Reese.1996. Mediating The Message. Theories of Influences on Mass Media Content. New York: Longman. Sobur, Alex. 2001. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Cetakan I. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. van Dijk, Teun A. 1988. News as Discourse. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. -----------------------. 1993. “The Interdisciplinary Study of News as Discourse”, dalam Klaus Bruhn Jensen dan Nicholas W.Jankowski (eds), Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research. New York: Routledge. ------------------------. 1994. “Discourse and Cognition in Society”, dalam David Mitchell (ed.), Communication Theory Today. Cambridge: Polity Press. Wattimena, Reza A.A. 2012. Filsafat Antikorupsi. Yogyakarta: Kanisius. Wheen, Francis. 2006. Marx’s Das Kapital: A Biography. (terj). Ronny Agustinus. 2012. Das Kapital: Kisah Sebuah Buku yang Mengubah Dunia. Tangerang: Marjin Kiri. Sumber Internet: Mboeik, Sarah Lery. 2012. “Sektor Pelayanan Publik Terkorup di Nusa TenggaraTimur”.http://paulsinlaeloe.blogspot.com/2013/01/catatan korupsi-akhirtahun2012piar.html. Diakses Rabu, 8 Mei 2013. Pukul 18.30 WIB. SinlaEloE,Paul.2010.“Memahami Korupsi”. http://www.antaranews.com. Diakses Oktober 2010.

tanggal

5

Sumber Artikel/Makalah Ilmiah : Kewa Ama, Kornelis. 2010. “Gurita Korupsi di Daerah Miskin”. 22.

Kompas, 25 Mei 2010. hlm.

Purwantari, BI. 2015. “Pemberantasan Korupsi Jadi Ganjalan”. Survei Litbang Kompas. Kompas, 20 Oktober 2015. hlm. 4. SinlaEloE, Paul. 2010. “Korupsi dan Pemberantasannya di Propinsi Miskin”. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Pemuda Antikorupsi dengan tema: Mengukuhkan Semangat Pemuda dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Diselenggarakan oleh Gerakan Rakyat Antikorupsi (GeRAK) Indonesia bekerja samadengan KEMENPORA di Hotel Atlet Century Park. Jakarta, 25 Oktober 2010.

30


PERSEPSI PUBLIK INTERNAL TENTANG KEBERADAAN DEPARTEMEN PUBLIC RELATIONS (STUDI PADA SUPERVISOR HOTEL KUSUMA AGROWISATA BATU MALANG) Intan Mustafa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Nusa Nipa Maumere [email protected]

ABSTRAK Keberadaan Public Relations pada suatu perusahaan baik itu profit maupun non profit sangatlah menunjang perkembangan manajerial perusahaan tersebut. Dengan kata lain, PR akan menjalankan fungsi manajemen dengan baik apabila ditempatkan secara struktural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi publik internal tentang keberadaan departemen Public Relations pada perusahaan profit seperti pada jasa perhotelan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran dan fungsi Public Relations Officer (PRO) diharapkan mampu menjadi penyelenggara komunikasi dan informasi serta mampu merancang strategi promosi demi peningkatan mutu pelayanan hotel. Keberadaan departemen PR harus didasarkan pada kebutuhan perusahaan, serta mampu menghadirkan inovasi – inovasi yang strategis sebagai cerminan pencitraan hotel. Operasionalisasi teknis pelayanan PR akan lebih efektif apabila wacana mengenai pembentukan departemen PR direalisasikan sesegera mungkin. Kata kunci : Persepsi, publik internal, departemen Public Relations. PENDAHULUAN Arti penting dari Public Relations pada dasarnya mengacu pada usaha yang direncanakan secara terus menerus dengan sengaja, guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Ataupun seperti yang dikemukakan Cutlip dan Center 31


bahwa Public Relations sebagai fungi manajemen yaitu mengidentifikasi, memantapkan serta membina hubungan yang saling mengutungkan antara organisasi dengan publiknya baik dalam keadaan sukses maupun gagal (Yosal Iriantara, 2004). Pendapat diatas menunjukan bahwa Public Relations dianggap sebagai sebuah proses atau aktivitas yang betujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak – pihak yang bersinggungan dengan organisasi, baik itu internal publik maupun eksternal publik. Hampir semua organisasi atau badan publik baik itu swasta maupun pemerintah memiliki Departemen Public Relations atau bagian kehumasan sendiri didalamnya. Peran dan fungsi yang dijalankan pun begitu banyak dan beragam diantaranya sebagai relasi media, promosi, relasi komunitas, relasi pemerintah, informasi publik, manajemen isu sampai pada lobbying. Semua tugas dan fungsi Public Relations yang telah disebutkan tadi menjadi kebutuhan dan menjadi penunjang keberhasilan organisasi atau perusahaan dalam usaha pemasaran, perkenalan dan continuity produk perusahaan. Keberadaan Departemen PR sangat bergantung pada persepsi dari pimpinan. Perhitungan kompetensi dan profesinalisme dalam keseimbangan keahlian yang tepat bagi manajemen menjadi tolak ukur utama dalam perekrutan Public Relations Officer (PRO) dalam sebuah perusahaan. Di Indonesia sendiri keberadaan Departemen PR masih menjadi sesuatu yang baru, banyak pertimbangan yang masih menjadi permasalahaan terhadap kompetensi keberadaan sebuah departemen PR dalam tatanan manajemen perusahaan. Persepsi ini muncul sebagai akibat dari kekeliruan yang mana keberadaan PR dianggap sebagai biaya rutin yang masih tergolong mahal tanpa kegunaan nyata ketika tidak bisa menjalankan fungsi yang seharusnya. Ada juga yang mempersepsikan bahwa keberadaan PR hanyalah difungsikan apabila kondisi perusahaan dalam kondisi krisis, sedangkan selain dari itu fungsi manajemen lain masih bisa menjalankn tugas dan fungsi PR. Kesalahan persepsi seperti yang sudah disebutkan diatas, perlu mendapat penerangan yang lebih mengenai bagaiamana pentingnya keberadaan Departemen Public Relations khusunya pada perusahaan pelayanan jasa. Menjadi suatu permasalahan jika dikaitkan dengan hubungan internal (hubungan antar organisasi atau perusahaan dengan para anggota atau karyawan terlebih antara fungsi – fungsi manajemen) tetapi kondisi seperti ini yang terkadang dianggap efektif guna memenuhi kebutuhan hubungan eksternal (hubungan antara organisasi atau perushaan dengan pihak – pihak luar) (Jefkins, 2004 : 30). 32


Kondisi yang menarik inipun yang terjadi didalam manajemen Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang. Hotel yang memiliki profit besar karena beragam fasilitas alternatif yang disajikan disekitar area perhotelan ini merupakan salah satu hotel terbesar di Kota Batu Malang. Dengan kapasitas karyawan yang mencapai hampir 105 karyawan ini tentulah semakin membuktikan eksistensi hotel ini untuk mampu bersaing dengan hotel – hotel lainnya di daerah Batu. Diantara sekian banyk jajaran departemen di Hotel Agro Wisata ini, ternyata tidak menempatkan secara khusus Public Relations Officer didalam jajaran departemen tersendiri. Sistem penempatan Public Relations dilakukan dengan lebih menekankan pada karyawannya untuk memiliki kompetensi sebagai PRO sedangkan untuk menangani permasalahan yang berhubungan dengan publik dan strategi promosi masih digabung dengan unit kerja departemen lain. Namun yang menjadi kendala bahwa, tidak semua karyawan mapu mamainkn peran dan fungsinya dengan baik sebagai Public Relations Officer. Efektifitas komunikasi, kemampuan mempengaruhi, dan juga keahlian untuk meloby masih menjadi satu kendala dan menjadi perhatian yang perlu mendapat penyelesaian yang strategis. Semua ini guna menjaga eksistensi dan citra hotel Agro Wisata Batu sebagai salah satu hotel dengan mutu pelayanan terbaik di kota wisata Batu Malang.

KAJIAN PUSTAKA

1.

Persepsi Secara sederhana persepsi mengandung arti cara seseorang dalam memahami sesuatu atau bagaimana ia melihat suatu objek. Persepsi juga berarti proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa atau hubungan – hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi a. Faktor Internal, 1. Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitar. 33


2. Minat. Persepsi terhadap suatu objek tergantung pada seberapa banyak energy atau perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus sebagai minat. 3. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek – obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. b. Faktor eksternal 1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk diapahami. 2. Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. 3. Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatin terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama sebagai berikut: a. Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dn jenisny dapat banyak atau sedikit b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang . Interpretasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianur, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi. http://kajianpsikologi.blogspot.com/2011/01/persepsi.html 2.

Publik internal Publik internal perusahaan merupakan komponen – komponen yang ada di dalam orgnisasi itu sendiri dan sifatnya dapat dikontrol oleh manajemen. Publik internal atau lingkungan internal ini juga berpengaruh secara langsung terhadap kinerja dari sebuah

34


organisasi. Kekuatan – kekuatan yang ada dalam lingkungan internal tersebut meliputi pekerja, dewan komisaris, dan pemegang saham. (Amirullah, 2004:87) Sementara Edwards L.Bernays yang dikutip oleh Rosady Ruslan (1999:19) menyatakan bahwa dalam melaksanakan perannya, yang maksud dengan publik internal adalah karyawan (employye)dan para pemegang saham (stockholder). a. Pekerja atau karyawan Karyawan merupakan salah satu sumber daya dan sekaligus imput berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, antara pekerja dan manajer memiliki kepentingan – kepentingan tersendiri. Para pekerja menginginkan imbalan berupa gaji yang layak dari hasil kerja mereka, sedangkan manajer mengingikan adanya kinerja yang tinggi yang ditunjukan oleh besarnya keuntungan dari penjualan. b. Pemegang saham Para pemegang saham memiliki kepentingan dan tanggung jawab tertentu terhadap perusahaan. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada seberapa sumbangan (saham) mereka terhadap perusahaan. 3.

Public Relations Agar tidak terjebak dengan kesalahan dalam pengertian Public Relations, maka berikut beberapa pengertian Public Relations dari beberapa ahli a. Cutlip and Center, mendefinisikan Public Relations sebagai fungsi manajemen yaitu mengidentifikasi, memantapkan, serta membina hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya baik dalam keadaan suskses maupun gagal b. Grunig, mengembangkan definisi tersebut menjadi manajemen komunikasi antara organisasi dan publiknya. c. Lawrence W.Long dan Vincent Hazelton mengembangkan sebuah definisi baru yang lebih modern dan mamadai bahwa Public Relations adalah fungsi komunikasi melalui adaptasi organisasi, mengubah atau membina hubungan dengan lingkungan agar tercapai tujuan dari organisasi. Oemi Abdurrachman (1995: 35-43) menjelaskan bahwa kegiatan – kegiatan Public

Relations menggambarkan perannya meliputi kegiatan – kegiatan yang ditujukan ke dalam

35


internal Public Relations dan kegiatan – kegiatan yang ditujukan ke luar (external Public Relations) 1. Internal Public Relations Setiap PRO dituntut untuk harus dan senantiasa melakukan kontak pribadi (personal contact) dengan siapapun dalam organisasi tersebut karena hubungan secara pribadi adalah modal dasar dan sesuatu yang penting dalam upaya memupuk adanya kepercayaan dan kerja sama. 2. Eksternal Public Relations Publik eksternal yang menjadi sasaran adalah para pelanggan (customer), khalayak sekitar (community), instansi pemerintah (government), pers (prees) Jefkins dalam (Soemirat dan Ardianto 2002) menjelaskan bahwa terdapat lima pesyaratan mendasar bagi seorang yang berprofesi humas (Public Realtions) untuk mengetahui kualifikasi atau kemampuan yang harus dimiliki, yakni a. Ability to Communicate (kemampuan berkomunikasi) Kemampuan berkomunikasi sebagai communication is practice or communication is art (sebagai komunikasi praktis atau seni berkomunikasi) mutlak dimiliki oleh seorang PRO dan juga bagi yang tidak berlatar belakang pendidikan PR

harus memahami pula

communication is science (komunikasi sebagai sebuah ilmu). b. Ability to Organize (kemampuan mengorganisasi) Kemampuan mengorganisasi dapat diartikan sebagai kemampuan manajerial, yang dapat mengelolah proram PR mulai dari fact finding (pengumplan data), planning (perencanaan), communicating (mengkomunikasikan program), dan evaluating (evaluasi program). c. Ability to get on people (kemampuan membina relasi) Kemampuan ini dapat diartikn sebagai kemampuan menciptakan networking (jaringan) dengan berbagaai pihak yang berkaitan dengan organisasi / perusahaan. d. Personal at Integrity (berkepribadian utuh / jujur) Kejujuran harus tetap melandasi seseorang yang berprofesi apapun, termasuk PR, karena aspek ini yang dapat membentuk kompetensi PRO. e. Imagination (memiliki imajinasi yang kuat)

36


Profesi PR haruslah seseorang yang penuh dengan gagasan atau ide – ide maupun pemecahan masalah yang dihadapi, mampu menyusun rencana yang orisinal dan dapat mengembangkan imajinasi untuk melahirkan kreatifitas – kreatifitas kerjanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kulitatif, yaitu melukiskan keadaan suatu objek pada suatu saat tertentu, mengidentifikasi data yang menunjukan gejala – gejala dari suatu peristiwa. Hasil akhir merupakan gambaran dari hasil interpretasi data – data kualitatif yang dikumpulkan melalui metode wawancara. (Hamidi, 2004:72). Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan, yana mana informan dipilih berdasarkan beberapa kriteria yakni pertama karyawan tetap hotel, dan juga yang mengerti tentang permasalahan atau kendala yang terjadi pada hotel yang berhubungan dengan pelayanan hotel, promosi, dan manajemen konflik. Pada point kedua ini operasionalisasi tugas dan tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada supervisor sebagai pelaksana harian yang bertugas menangani aktifitas hotel. Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan tiga cara yakni observasi dimana peneliti menggunakan jenis observasi terus terang. Selain itu peneliti menggunakan teknik wawancara, dan yang digunakan adalah jenis wawancara indept interview dan juga dengan studi pustaka, yakni informasi yang diperoleh dari data – data tertulis yang ada di hotel dan juga di media. Teknik analisis data peneliti mengambil dari Miles dan Hubermen (1984) dalam (Sugiyono 2009), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data(data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing /verification).

37


Analisis Data Model Interaktif

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik trianggulasi sumber, yakni jika informasi yang diperoleh kebenarannya dari sumber (informan) yang berbeda atau antara informan dan dokumentasi, misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Proses penelitian dimulai dengan wawancara yang dilakukan kepada subyek peneliti kunci. Pada bab ini akan dipaparkan data – data dari survey yang telah dilakukan beserta analisis berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan jawaban tentang permasalahan yang telah diteliti.Berikut adalah penyajian hasil penelitian, baik hasil survey, maupun hasil wawancara yang telah dilakukan dan didapatkan peneliti di lapangan beserta analisis datanya.

Persepsi Public Internal tentang Peran dan Fungsi Departemen Public Relations Pada dasarnya keberadaan Departemen Public Relations secara substansial akan selalu dipengarui oleh kondisi dasar, struktur dan budaya organisasi, dimana ia beroperasi. Keberadaannya direlevansikan untuk menciptakan, memelihara dan membina hubungan yang 38


harmonis antara kedua belah pihak yakni lembaga dengan publiknya. Public Relations berperan dalam memberikan penjelasan atau pembelaan terhadap pandangan yang kurang baik dari publiknya terhadap lembaga tersebut, dengan cara menyajikan berbagai data dan informasi yang sebenarnya. Pada Hotel Kusuma Agrowisata, keberadaan Departemen Public Relations masih menjadi sebuah perencanaan, sehingga tugas dan fungsinya dijalankan oleh departemen – departemen lain di hotel tersebut. Karena penempatan Departemen Public Relations tidak secara struktural atau tidak jelas inilah yang menjadikan gambaran peran dan fungsi PR menjadi tidak terstruktur dengan jelas. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu informan: “Ketiadaan PR dihotel ini kadang menjadi kendala manakala kami tidak bisa menghandle dengan baik keluhan customer atau tamu hotel yang menginginkan adanya service yang cepat dan memuaskan”.

Beberapa pendapat para ahli yang mengatakan bahwa fungsi PR/Humas sebagai pengabdi pada kepentingan umum, adalah dengan melakukan perilaku yang positif guna membantu orang lain atau masyarakat dalam memperoleh manfaat bersama (benefit). Dan seharusnya perusahaan profit seperti Hotel Kusuma Agrowisata ini juga bisa memelihara komunikasi yang baik dan menitikberatkan moral dan perilaku yang baik pula. Hal ini bisa dilakukan dengan tindakan persuasif yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perbuatan pulik secara langsung. Jika Departemen PR benar – benar direalisasikan, seperti penuturan dari para informan maka, Departemen PR harus benar – benar membangun opini, persepsi serta mampu bersinergi dengan departemen lain guna menciptakan citra baik (good image) bagi hotel. Persepsi Publik Internal tentang Program – program Kerja Departemen PR PR/Humas dapat dikatakan baik (excellence) jika PR dapat membuat suatu strategi untuk memaksimalkan kontribusi dari program – program komunikasi bagi efektifitas kepentingan organisasinya. Perusahaan / organisasi dapat dikatakan baik apabila secara keseluruhan mereka memiliki program – program komunikasi yang baik pula. Sebagai sebuah fungsi dan belum termasuk didalam tatanan manajerial pada Hotel Kusuma Agrowisata, tentunya kehadiran PR sebagai sebuah departemen sangat diharapkan 39


mampu menghadirkan program – program kerja yang inovatif serta mampu menciptakan hubungan baik (goodwill) dengan tamu atau pengunjunng hotel, pemerintah, pelanggan, masyarakat disekitar hotel, maupun media. “Kalau benar – benar direalisasikan di hotel ini, tentunya PR harus punya prospek kedepan. PR juga harus mengetahui segmantasi pasar seperti apa. Karena desawa ini, kita harus benar – benar membaca peluang, karena meskipun sebagai satu – satunya hotel conventional di Jawa Timur, itu harus menjadi acuan sebenarnya untuk bagaimana menigkatkan lagi mutu pelayanan hotel”.

Persepsi Publik Internal tentang Kualifikasi Public Relations Officer Tugas seorang PRO ternyata jauh lebih luas dari sekedar berhadapan dengan klien ataupun media. Menurut Edward L. Berneys dalam Ruslan Rosady, seorang PR memiliki tiga fungsi yaitu: sebagai pemberi informasi kepada publik, secara persuasi menjadi pengubah sikap dan tingkah laku publik terhadap lembaga / perusahaan demi kepentingan kedua belah pihak.dan sebagai pengitegrasi antara sikap dan perbuatan lembaga dengan sikap publik dan sebaliknya. Intinya seorang PR harus bertanggung jawab membina dan menjaga hubungan baik dengan publiknya sehingga tercipta suatu citra positif tentang perusahaan. “Kualifikasi itu penting. Seorang yang professional dibidangnya memang dituntunt untuk harus memliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai kondisi yang ada di tempat kerjanya. Apalagi jika itu seperti di hotel. Kualifikasi penting bagi seorang PR adalah kemampuan komukasi. Karena biar bagaimanapun bertemu dengan banyak orang, melayani kebutuhan banyak orang diperlukan kemampuan komunikasi yang baik”.

Pelayanan komunikasi memang merupakan tugas penting dari seorang PR. Yang dikomunikasikan adalah segala bentuk informasi yang perlu diketahui oleh publik melalui media yang tepat. Pemahaman tersebut dapat diartikan bahwa komunikasi yang harmonis antara Public Relations sebagai pelaksana peran dan fungsi dari sebuah perusahaan dengan publiknya akan berjalan baik apabila komunikasi terbeut menghasilkan sebuah pemahaman (mutual understanding) bagi publik. 40


Persepsi Publik Internal tentang keberadaan Public Relations dalam Departemen Public Relations dalam sebuah organisasi adalah untuk menciptakan citra atau image serta hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya baik internal maupun eksternal melalui proses komunikasi timbale balik. Hubungan yang harmonis ini muncul dari adanya mutual understanding, mutual convidence dan image yang baik. (Ruslan, 1994:22) “PR memang harus ditempatkan menjadi sebuah departemen jika hotel menginginkan adanaya sebuah efektifitas komunikasi yang baik dalam peningkatan mutu pelayanan di hotel ini”.

Apabila PR ditempatkan secara terstruktur dalam tatanan manajerial hotel, maka haruslah dikelolah dengan baik dan tentunya sangat penting untuk memperhitungkan faktor – faktor dalam memahami alasan mengapa praktek manajemen yang baik sangat berpengaruh bagi PR yang sukses. Seorang Public Relations (PR) adalah sosok yang harus memiliki kredibilitas yang tinggi didalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kredibilitas dipahami sebagai kemampuan berkomunikasi yang baik, dapat memimpin dan menjadi pimpinan yang baik, mampu bergaul dan mempunyai banyak relasi serta memiliki kemampuan yang kredibel dan jujur. Didalam mengimplementasikan acuan dasar pembentukan departemen Public Relations, perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaanya, perencanaan terhadap pembentukan sebuah departemen PR

akan berhasil apabila dilakukan melalui tahapan analisis terhadap tingkat

kebutuhan khalayak. Kebutuhan khalayak ini didasarkan kepada sejauh mana pihak hotel memaksimalkan peran dan fungsi dari PR terhadap setiap pelaksanaan kegiatan apapun yang berhubungan dengan kepentingan publik eksternal yang dalam hal ini adalah pada kenyamanan serta kepercayaan para tamu dalam menggunakan setiap fasilitas hotel. Dari awal penelitian higgga memasuki tahapan wawancara pada sejumlah informan ternyata diperoleh satu pemahaman mengenai keberadaan departemen PR. Setiap informan memiliki persepsi yang cukup beragam namun jika ditarik kesimpulan, semuanya mengganggap penting kehadiran sebuah Departemen PR sebagai solusi terbaik dalam pemecahan berbgai persoalan komunikasi, dan juga sebagai perancang strategi promosi yang efektif pada setiap event yang ada di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang. 41


Selain itu untuk menjadi sebuah departemen yang berdiri sendiri, tentunya harus memiliki criteria seperti apa dan bagaimana menciptakan program – program kerja yang inovatif sehingga PR mampu menghadirkan kepercayaan terhadap peningkatan mutu pelayanan yang baik. Menurut Giffin dalam Rakhmat Jalaluddin, mengatakan bahwa bila seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain, ia akan menghadpi resiko. Artinya, kepercayaan dapat membutakan seseorang dalam melimpahkan kewenangan dan juga dapat dikatakan bergantung kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kepercayaan itulah yang melatar belakangi sejumlah informan memberikan respon yang positif terhadap keberdaan PR di Hotel Kusuma Agrowisata. Dari beberapa analisa data yang diuraikan diatas, maka secara garis besar dapat dikatakn bahwa kehadiran sebuah Departemen Public Relations dalam sebuah perusahaan profit seperti pada hotel akan sangat membantu meningkatkan penghargaan terhadap customer, sehingga customer bisa menikmati manfaat dari suatu pelayanan. Apabila hasil sesuai harapan, maka customer akan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan tiga fungsi utama Public Relations yang dikemukakan oleh Edward L. Berneys dalam Ruslan Rosady yaitu memberikan penerangan kepada publik, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan customer secara langsung dan berupaya untuk mengitergrasi sikap dan perbuatan organisasi sesuai dengan sikap dan perbuatan customer atau sebaliknya.

PENUTUP

Dari hasil penelitian terhadap sejumlah informan, maka didapatlah kesimpulan tentang “Persepsi Publik Internal tentang Keberadaan Departemen Public Relations” sebagai berikut: 1. Peran dan fungsi Public Relations Pada point ini, sejumlah informan mengharapkan kehadiran departemen Public Relations mampu menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara informasi serta komunikasi baik itu kepada segenap internal hotel dan juga lebih dikhususkan lagi kepada eksternal hotel yakni kepada pelanggan dan tamu hotel. Selain itu sebagai penyelenggara informasi dan komunikasi hotel, keberadaan PR diharapkan mampu menciptakan goodwill antara segenap elemen baik itu karyawan maupun customer.

42


2. Program – program kerja Departemen Public Relations Karena masih menjadi wacana mengenai pembentukan Departemen Public Relations maka program – program kerja PR pun masih digambarkan secara garis besar oleh sejumlah informan. Intinya adalah ketika PR benar – benar direalisasikan menjadi sebuah departemen, maka program kerja departemen PR haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dari manajemen hotel. 3. Kualifikasi Public Relations Officer (PRO) Kualifikasi mendasar yang diharapkan ketika adanya departemen PR adalah bahwa setiap PRO harus bisa memainkan perannya sebagai komunikator yang baik. Karena pekerjaan PR adalah bertemu dengan banyk orang dari berbagai latar belakang, maka dengan kemampuan komunikasi yang baik itu akan memudahkan PRO untuk membangun networking dengan berbagai pihak. 4. Kedudukan Departemen Public Relations Operasional teknis pelayanan Public Relations baik itu melayani kebutuhan publik baik itu internal maupun eksternal akan efektif dan efisien apabila PR dapat ditempatkan kedalam sebuah departemen tersendiri, sehingga tugas dan fungsi serta program kerja yang dibuat pun dapat teridentifikasi dengan jelas.

SARAN

1. Saran akademis Di dalam penelitian ini terdapat berbagai kekurangan, mulai dari sumber dan referensi sampai kepada kajin secara teoritis. Sehingga penulis menyarankan kepada peneliti – peneliti selanjutnya untuk dapat memperdalam lagi kajian teoritis mengenai tugas, fungsi dan keberadaan Departemen Public Relations . 2. Saran praktis Kepada perusahaan atau organisasi khususnya perusahaan profit seperti jasa perhotelan yang belum memiliki departemen PR secara khusus, maka diharpkan penelitian ini dapat menjadi kajian referensi sejauh mana kebutuhan perusahaan atau organisasi tersebut terhadap keberadaan Departemen Public Relations.

43


DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, Oemi. 1995. Dasar – dasar Public Relations. Bandung: Citra Aditya Bakti Amirullah, 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu Hamidi, 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press Iriantara, Yosel. 2004. Manajemen Strategis Public Relations. Jakarta: Ghalia Indonesia Jefkins, Frank. 2003. Public Relations. Jakarta: Erlangga Ruslan, Rosady. 1994. Seri Manajemen Public Relations 1.Jakarta: Ghalia Indonesia ____________. 1999. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada http://kajianpsikologi.blogspot.com/2011/01/persepsi.html. Diakses pada tanggal 24 April 2010 pukul 20.00 wib

44


PERAN SERTA OTORITAS TRADISI DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SIKKA

Markus Kristian Retu Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Nusa Nipa Maumere [email protected]

ABSTRACT

Tourism is one of the activities of service industries and services the mainstay of Indonesia in order to increase foreign exchange sector non-oil. In Sikka regency tourism sector has become a potential seed is capable of supporting the PAD. This study aims to Government efforts are being made aware of Sikka and the Department of Tourism and Culture in development of tourism in Sikka regency, and to know The role of traditional authorities in the development of tourism in Sikka regency. This study is a descriptive study with the support of data qualitative. Data collection techniques obtained through in-depth interviews and study documentation. Determination of the informant obtained by purposive technique sampling. As Head of Tourism and Culture, Head of Section, Staff in Disparbud. In order to obtain data that actually correspond to reality and tested its validity, then used triangulation of data, while analysis techniques data using an interactive analysis. From the results obtained that the development of tourism by the Department of Tourism and Culture Sikka regency, not apart from the role of traditional authorities, with the concept of linkage outgoing (outward linkages), and into the (backward linkages). Efforts are made starting from an inventory of all tourist sites, includes the whole society, The division of tourism development area (WPP), making tourist service facilities, promotion and development of tourism facilities countryside. Besides, it also improves the accessibility to the object and the tourist attraction located in Sikka district, improve the capacity of Human Resources (HR), particularly as it relates directly with the development of tourism in tourist sites, improve the quality of the resources humans (SDM), which includes upgrades such as science, enhancement of physical abilities, skills and the mastery of the sources resources. However there is also a limiting factor in the development namely the lack of infrastructure, low human resource tourism, low investment and stakeholder support, the deployment of object Other tours are pretty far apart, the length of stay of tourists is relatively very brief. But there are supporting factors are: individual attractions has a unique, strategic location. Hence the need for coordination is more intense and focused, increase private sector involvement and communities in the development of tourism in Sikka regency. Creation of a 45


climate Seven Charm need for more vigorous promotion and often so people know the products offered. Strategies that can be taken to develop tourism is developing a type of tourism products, improve and improve accessibility to the objects and attractions in these areas or districts in Sikka, enhance the promotion and marketing of tourism products, improve cooperation with various relevant parties, establishing a Tourist Information Center (ITC) tourist area, shape and build tourism awareness group, provide counseling, guidance and explanation of the importance of tourism for local economic development and improvement welfare of the community. Keywords : tourism, tradition, development and improvement

PENDAHULUAN

Pariwisata Indonesia apabila mampu dikemas dan dikelola dengan baik akan menjadi aset Negara Indonesia. Keberagaman objek wisata dari wisata alam, budaya dan kesenian, serta objek wisata buatan seperti taman wisata, sebenarnya dapat dijadikan salah satu penopang perekonomian negara dan juga dapat banyak menyerap tenaga kerja sehingga sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya merekalah yang yang menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus yang menentukan kualitas produk wisata. Selain itu mereka merupakan “Pemilik” langsung atraksi wisata yang di kunjungi sekaligus di konsumsi oleh wisatawan. Salah satunya yaitu otoritas tradisi berbudaya dalam setiap tempat, daerah/kecamatan di Kabupaten Sikka yang mempunyai tradisi adat setiap diselengarakannya acara pembangunan atau perkembangan sumber daya alam. Dalam hal ini adat berbudaya kabupaten sikka yaitu Piong yang artinya memberi penghormatan kepada leluhur dalam ujutan syukur atas hasil yang diberikan kepada masyarakat setempat dan sekaligus menyertai setiap usaha yang ingin dan telah dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sikka. Konsekuensi yang besar ditanggung pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, fungsi pemerintahan itu antara lain fungsi pelayanan masyarakat (public service function), fungsi pelaksanaan pembangunan (development function), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (protective function). Untuk melaksanakan ketiga fungsi pemerintahan tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam situasi ini, daerah pasti berusaha menggali dan memajukan potensi yang ada dalam daerahnya, guna memakmurkan 46


daerah dan masyarakat setempat, mengingat saat ini sudah menjadi otoritas daerah itu untuk mengatur dan membangun daerahnya.

KAJIAN PUSTAKA

Saat ini peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih sering diabaikan. Masih banyak pihak pengembangan kawasan pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat secara optimal. Kalaupun ada, hanya sebatas pada perlibatan masyarakat dalam program yang telah dibuat oleh pemrakarsa kegiatan (kegiatan top-down / atas bawah). Peranserta masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan (Canter, 1977). Max Weber (1978) menjelaskan patrimonial sebagai salah satu bentuk dominasi dari otoritas tradisional. Pijakan dasarnya adalah pemahaman patrimonial dapat ditelusuri pada penjabarannya mengenai Otoritas Tradisional.

Bagi Weber, sebuah otoritas akan disebut

tradisional jika ada legitimasi yang bersumber dari kekuasaan dan peraturan yang sudah sangat tua dan suci. Banyak konsep kebijakan publik yang pernah dibahas para ahli. Istilah kebijakan atau policy ataupun kebijakan menurut Perserikatan Bangsa - Bangsa diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenal aktivitas - aktivitas tertentu atau suatu rencana. Strategi yang digunakan untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Sikka secara umum adalah dengan menggunakan Strategi Agresif, dimana dengan menggunakan strategi ini pemerintah Kabupaten Sikka diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada di Kabupaten Sikka. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan.

47


Perencanaan (planning) adalah suatu kegiatan berpikir yang lingkupnya menyeluruh dan mencakup bidang yang sangat luas, kompleks, dan berbagai komponennya saling kait mengkait. Paturusi (2008: 8).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya peneliti mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional, dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah pengumpulan data. Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian merupakan suatu pengetahuan untuk menggali kebenaran suatu metodologis dengan sistematis dan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada sebuah karya tulis ilmiah sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

Kabupaten Sikka terietak diantara 822 sampai dengan 8'50 derajat Lintang Selatan dan 121'55'40 sampai 122'41'30 Bujur Timur. Kabupaten Sikka merupakan bagian dari wilayah Propinsi Nusa Tengggara Timur yang terietak di Daratan Flores. Sebelum tahun 2000 Sikka terdiri dari 8 kecamatan. Seiring dengan diberlakukan UU Otonomi daerah terjadi pemekaran wilayah kecamatan menjadi 21 Kecamatan yaitu : Alok, Alok Barat, Alok Timur, Sola, Doreng, Hewokloang, Kangae, Kewapante, Koting, Lela, Magepanda, Mapitara, Mego, Nelle, Nita, Paga, Palue, Talibura, Tanawawo, Waiblama, dan Waigete. Kabupaten Sikka merupakan daerah kepulauan dengan total luas daratan 1731,91 km2. Terdapat 18 Pulau baik yang didiami ataupun tidak, dimana Pulau terbesar adalah Pulau Besar dan Pulau Palue. Sedangkan Puiau yang terkecil adaiah Pulau Kambing (Pulau Pemana Kecil) yang luasnya tidak sampai 1 km2. Dari 18 pulau yang terdapat di Kabupaten Sikka sebanyak 9 pulau merupakan pulau yang tidak dihuni dan 9 pulau dihuni. Adapun batas administrasi Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

48




Sebelah Utara

: Laut Flores



Sebelah Selatan

: Laut Sawu



Sebelah Barat

: Kabupaten Ende



Sebelah Timur

: Kabupaten Flores Timur

PENUTUP

Hasil penelitian yang penulis paparkan dalam bab ini adalah hasil penelitian yang dilaksanakan secara langsung di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan kerangka berpikir penelitian oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, dalam pengembangan sumber daya alam pariwisata di Kabupaten Sikka, dimulai dengan melihat potensi yang luar biasa besar yang meliputi wisata budaya, seperti upacara tradisional piong, yang selalu diadakan dalam setiap upacara adat, ataupun berlaku dalam strategi kebijakan pemerintah daerah yang selalu melibatkan otoritas tradisi budaya piong sebagai pelestarian budaya adat Sikka,serta untuk pengembangan wisata alam yang sangat kaya dengan keberadaan tempat-tempat wisata didaerah kawasan wisata tersebut. Sebagaimana gambaran pariwisata Sikka sudah sangat memungkinkan untuk menjadikan Sikka sebagai salah satu daerah pariwisata di Indonesia. Dengan demikian pemerintah daerah berjuang keras untuk pengembangan sumber daya alam yang memang keberadaannya sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Maka dari itu, harus betul-betul mempersiapkan segala yang berkaitan dengan proses pengembangan pariwisata ini. Dengan segala upaya dari pemerintah daerah untuk kemakmuran daerahnya. Wajar pemerintah sangat berperan penting dalam hal ini. Segala kebijakan dan strategi yang dilakukan atau diambil harus benar-benar terkonsep dan tidak terlalu memberi dampak negatif bagi warga daerah Kabupaten Sikka. Dengan segala potensi alam yang Sikka miliki, menjadikan nilai lebih untuk Sikka sebagai daerah pariwisata atau juga kandidat kuat menjadi ibu kota provinsi Flores kelak. Semua lapisan masyarakat sangat berperan penting dalam proses pengembangan pariwisata di Kabupaten Sikka. Pemerintah dengan proseduralnya, masyarakat adat dengan fungsinya, lembaga sosial masyarakat dengan

49


prosedurnya, pengusaha swasta juga dengan prosedurnya, dan masyarakat umum Sikka sebagai pelengkap lancarnya pengembangan pariwisata dan proses promosi yang sudah dilakukan. Keterlibatan peran serta otoritas tradisi dalam pengembangan sumber daya alam pariwisata di Kabupaten Sikka merupakan unsur utama

yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan masyarakat Sikka, karena tradisi ini telah diwariskan oleh para leluhur, dan diteruskan oleh generasi penerus warga asli yang bermukim di Kabupaten Sikka, maupun diluar Sikka. Hal ini sangat penting keberadaanya dalam kehidupan masyarakat Sikka sebab tradisi adat Sikka dapat menjangkau kesegalah unsur lapisan masyarakat Sikka dengan lebih mempererat tali persaudaraan, rasa menghormati, dan kesinambungan kehidupan sosial dalam lingkungan masing-masing masyarakat yang bermukim dalam wilayah Kabupaten Sikka, maupun diluar Sikka. Dengan demikian peran serta otoritas tradisi selalu memberi warna keragaman dalam kehidupan masyarakat Sikka dengan semboyan “Mai Hopa Hulu Hama-hama Tanah Nian Sikka” yang berarti, mari kita bersama-sama membangun tanah indah Sikka. Dari makna/arti semboyan ini, sudah jelas tujuan utama dari otoritas tradisi adat Sikka selain pelestarian budaya,yaitu pembangunan pengembanagan Sikka. Jadi Pemerintah Sikka sudah benar-benar jeli melihat latar belakang otoritas tradisi yang berpokok pada semboyan tersebut, maka pemda Sikka pun mewajibkan faktor utama dalam pengembangan kepariwisataan Sikka yaitu, keterlibatan otoritas tradisi dalam pengembangan sumber daya alam pariwisata Sikka, karena letak geografis Sikka secara umum adalah wilayah pesisir pantai (dikelilingi pantai), dalam hal ini, peran otoritas tradisi memberikan dampak yang luar biasa besar dalam pemgembangan kepariwisataan Sikka, agar dengan bergotong royong masyarakat Sikka membuka lahannya yang berpotensi sebagai tempat pariwisata melalui peran otoritas tradisi yang menjadi pemeran penting didalamnya. Bedasarkan hasil penelitian bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka di sektor pariwisata melalui Perda-perda yang ada ternyata telah bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

50


DAFTAR PUSTAKA World Tourism Organizatioan (WTO).www.WTO.co.id

Sumber : Dinas Kebudaaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka BAPPEDA Kabupaten Sikka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka Pemerintah kecamatan se-Kabupaten Sikka Website Resmi Kabupaten Sikka www.sikkakab.go.id/ Pariwisata didefinisikan oleh Mathieson and Wall (1992). Cooper (1994), oleh Burns & Holden (1995), serta Dowling & Fennell (2003) adalah perpindahan sementara wisatawan menuju suatu destinasi di luar rumah dan tempat kerja kesehariaannya, Norval dalam Hamid (1996),Pengembangan sector wisata alam. Soekadijo (1997),Rencana pengembangan wisata. Kesrul (2003),Rancangan-rancangan pariwisata alam. Menurut Morley dalam Ross G.F. (1994), (Mathieson & Wall 1992). Pariwisata Mill and Morrison dalam Burns and Holden (1995), (Undang-undang No. 9 tahun 1990 pasal 1 ayat 5 tentang Kepariwisataan). (Sutrisno, 1998, hal: 23).Pengertian Wisatawan. (Pendit, 2002 hal:13). Sector pariwisata. Menurut Pendit (1994),Pariwisata alam & jenis-jenisnya. Norval (Yoeti, 1995) Definisi wisatawan. Soekadijo (2000 hal:35),pariwisata alam & wisatawan. Undang-Undang Republik Indonesia no 9 tentang kepariwisataan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 dan 2. (Karyono, 1997).Klarifikasi dalam berwisata. 51


(Mathis 2006, p382).Penilaian Kinerja Individu.

(Fandeli, 1995). Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai Pengertian dinas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1989) Selanjutnya menurut J.S Badudu (1994). Teori Perencanaan. Paturusi (2008: 8).

Syarat-syarat perencanaan (Paturusi, 2008: 10). “Pengembangan adalah cara,proses perbuatan untuk mengembangkan” (Nurusalam,2009: 16). Nazir (2003:84) Desain penelitian. Menurut Nawawi (1998:63) mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek /obyek penulisan Jenis & Sumber data.(purposive sampling) (Sutopo, 2002: 56). Denzin (1978) sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong triangulasi terdiri dari empat macam, yaitu triangulasi sumber, metode, penyelidik dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, 1992: 16). Skema Model Analisis Interaktif (Sumber : Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992: 20). Menurut SK Menparpostel No. KM 98 PW. 102 MPPT – 87.

52


KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SIKKA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Alfian Harbiyanto Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Nusa Nipa Maumere [email protected]

ABSTRAK Pembangunan daerah harus mengupayahkan keselarasan antara tujuan negara dengan daerah,koordinasi perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk dikaji dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah khususnya tingkat kabupaten dalam mewujudkan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui salah satu fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sikka yaitu fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan di Kabupaten Sikka. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian : lokasi penelitian yaitu kantor BAPPEDA Kabupaten Sikka,pengambilan data dilakukan dengan cara interview dan pengamatan serta mempelajari dokumen-dokumen yang tersedia dilokasi, selanjutnya data yang diperoleh diananlisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan BAPPEDA Kabupaten Sikka dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Hal-hal yang mempengaruhi koordinasi perencanaan pembangunan adalah sumber daya manusia,usulan instansi yang terkait,arah kebijakan,program dan kegiatan prioritas dan dana. Kata Kunci : Perencanaan, Koordinasi, Pembangunan Daerah PENDAHULUAN Salah satu aspek yang menentukan tercapainya tujuan pembangunan adalah koordinasi perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan secara terpadu.dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah diberikan wewenang untuk mengelolah

daerahnya

sendiri

termasuk

potensi

daerahnya.

Peran

BAPPEDA

mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dapat tercapai dengan maksimal apabila program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan maksud menyediakan sarana dan prasarana kepada masyarakat dalam menunjang kegiatan. 53


BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah harus mengupayahkan keselarasan antara tujuan negara dengan tujuan daerah. Pentingnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah,khususnya ditingkat Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien, sehubungan dengan itu maka BAPPEDA Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugasnya dalam hal perencanaan pembangunan daerah harus punya perspektif kedepan dan daya analisis yang mantap. Pentingnya perencanaan itu merupakan suatu hal yang mendasari pembangunan. Menurut pengamatan penulis program pembangunan seringkali berbenturan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat,seperti pengusuran pedagang kaki lima. Seperti yang dikemukakan Salatu (1993:3) bahwa selama ini kerangka dan wawasan pembangunan daerah,lebih berat pada sektor perencanaan sektoral dibandingkan dengan dimensi perencanaan daerah. Pembangunan harus disesuaikan dengankondisi wilayah yang bersangkutan,memperhatikan keunggulan daerah,serta memperhatikan fakto-faktor sumber daya alam,sumber daya manusia,penguasaan teknologi,akses pada teknologi,permodalan,dan akses terhadap pasar. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur baik materi maupun spiritual secara merata dalam suasana kehidupan yang aman. BAPPEDA Kabupaten Sikka harus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang ada dalam wilayah kabupaten sikka demi kelancaran pembangunan dan tidak terjadi tumpang tindih dan over lapping dalam pelaksanaanpembangunan. Fungsi BAPPEDA sebagai perencanaan pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan kabupaten sikka karena yang menentukan berhasil tidaknya suatu tujuan sangat tergantung dari perencanaan. Setiap pemerintah daerah mempunyai rencana untuk membangun wilayah masingmasing,dengan landasan bahwa pembangunan harus terus digalakkan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan kesejateraan rakyat dapat ditingkatkan pula. Pembangunan terus berjalan,tetapi tidak jarang terdapat beberapa proyek pembangunan yang justru tidak sesuai

54


dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran yang ditetapkan APBD. Ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat setempat bisa saja dihindari dengan melaksanakan proses perencanaan yang bottom up dalam hal perencanaan yang datang dari masyarakat. Dalam hubungan dengan perencanaan pembangunan maka yang memegang peranan penting adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat II yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No.27 Tahun 1980, sebagai badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati. Mengenai pentingnya koordinasi dalam pembangunan menurut Paembonan (15:2) dikemukakan 1. Untuk meniadakan terjadinya kekacauan,pertentangan,kekembaran,kekaburan,dan kekosongan kerja dengan kegiatan menghubung-hubungkan,memadukan dan meneruskan pekerjaan dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian tertentu. 2. Untuk mencapai sesuatu yang lebih luas daripada fungsi interen organisasi dengan optimalisasi daya guna dan hasil guna antara urusan-urusan yang diselenggarakan instansi otonom dan instansi pemerintah daerah. Dalam hal perencanaan pembangunan Kabupaten Sikka harus menjalankan prinsip koordinasi perencanaan pembangunan. namun demikian, berdasarkan pengamatan bahwa salah satu faktor penghambat jalannya pembangunan daerah adalah kurangnya sosialisasi dengan masyarakat tentang kebijakan pembangunan,sehingga sering terjadi benturan antara kebijakan pembangunan dengan apa yang diharapkan masyarakat. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan fenomena pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Kabupaten Sikka dengan desain penelitian adalah studi kasus.

55


Teknik Pengumpulan Data 1. Observasi/pengamatan,terhadap instansi yang diteliti untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat. 2. Wawancara yaitu memakai pedoman wawancara kepada informan kunci tentang pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana untuk menghasilkan data yang dapat memberikan gambaran tentang fenomena pelaksanaan koordinasi pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sikka.

PEMBAHASAN A.Peranan BAPPEDA dalam Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sikka 1. Mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Berdasarkan Undang-Undang NO.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

(SPPN),

pemerintah

daerah

perlu

menyiapkan

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan melibatkan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

jangka panjang dan jangka menengah adalah : a. Menyerap aspirasi masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten sikka dan kebutuhan pembangunan ke depan. b. Membangun kesepahaman dan komitmen pemerintah kabupaten,pelaku usaha dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan RPJPD dan RPJMD. c. Mendapatkan tanggapan dan masukan narasumber,pengambil keputusan dan masyarakat sebagai masukan utama finalisasi draft RPJPD dan RPJMD. d. Mengembangkan dan memperkuat mekanisme partisipasi dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD

56


Hasil yang diharapkan dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka panjang dan jangka menengah adalah : a. Tanggapan dan perbaikan untuk perbaikan rancangan awal Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD. b. Kesepahaman mengenai permasalahan,sasaran,prioritas,dan arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD. c. Kesepahaman untuk memperkuat koordinasi dan sinergi serta komitmen lintas pelaku dalam pelaksanaan RPJPD dan RPJMD.

2.Analisis Lingkungan Strategis Kabupaten Sikka Penyelengaraan

tugas-tugas

pemerintahan,pembangunan,dan

kemasyarakatan

bertumpunpada isu-isu strategis,analisa faktor-faktor strategis baik internal (lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja pembangunan yang secara umum dapat dikendalikan secara langsung. Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dan menunjang perumusan kebijakan,program dan pelaksanaankegiatan) maupun eksternal (faktor lingkungan dapat berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah dan secara umum tidak dapat dikendalikan,disatu sisi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dan pada sisi lain merupakan tantanganyang harus dihadapi) dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan.analisa tersebut mengunakan pendekatan resources (sumber daya),organization dan norm (norma) disingkat “ron” yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat.

3.Analisis Lingkungan Strategis Organisasi Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan secara umum dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka baik dalam kekuatan,kelemahan,peluang maupun tantangan.

57


B.Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

Tingkat

Desa/Kelurahan,Kecamatan,dan Kabupaten/Kota. Musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan,kecamatan dan kabupaten/kota atau pihak yang

berkepentingan

mengatasi

untuk

permasalahan

desa/kelurahan,kecamatan,dan

kabupaten/kota dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun depannya.musrenbang tersebut dihadiri nara sumber dan peserta. Narasumber adalah pihak yang memberi informasi yang perlu diketahui oleh peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang, sedangkan peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. Gambar : Alur kegiatan musrenbang

Pasca Musrenbang Rencana kerja Pemerintah Daerah Arah Kebijakan APBD, Prioritas Plafon

Tingkat kabupaten/kota

Delegasi Forum Sektoral + Obligasi Kecamatan (Dewan Perencanaan dan Penganggaran Kota) Fungsi SKPD x Fungsi SKPD y

Forum SKPD Pra Rakorbang

M

N

Fungsi SKPD z y

X

58

Z

Z

Y

X


.............................................................................................. Q

P

Tingkat kecamatan

........ ........... ......................................................................... Tingkat Desa/kelurahan

B

A

C

D

E

F

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa hubungan perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota saling berkaitan satu sama lain,dengan asumsi bahwa perencanaan pembangunan diusulkan dari bawah keatas dan di tingkat kabupaten/kota dalam hal ini BAPPEDA memproses dan mempelajari data dan akhirnya mengeluarkan kebijakan pembangunan pada dinas terkait. C. Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sikka 1. Bidang Pekerjaan Umum Pembangunan dibidang pengembangan jalan dan jembatan lebih dititkberatkan pada upaya untuk memperlancar arus lalu lintas dan menghubungkan bagian wilayah di kabupaten yang masih terisolir.panjang jalan kabupaten sikka 192.735 km. Peningkatan infrastruktur kabupaten dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama,seperti : a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan,trotoar dan jembatan b. Penyuapan dokumen perencanaan tekhnis c. Pengadaan,pemeliharaan,dan peningkatan sarana dan prasarana d. Pembangunan drainase sekunder/tersier dan kuarter e. Pemeliharaan dan peningkatan prasarana lingkungan pemukiman f. Penataan bangunan dan perumahan 2. Bidang Kesehatan

59


Peningkatan kualitas SDM melalui bidang kesehatan difokuskan pada pendekatan paradigma sehat melalui serangkaian kegiatan,pelayanan,penyuluhan,pendidikan,penyediaan obat-obat bagi golongan miskin. Berikut adalah program dan kegiatan prioritas : a.Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 1.Penyediaan obat-obatan dan peralatan medik 2.Penyediaan fasilitas pendukung sarana kesehatan 3.Peningkatan status utama kesehatan b.Program peningkatan kualitas tenaga kesehatan Pendidikan dan pelatihan kualitas tenada kesehatan c.Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 1.Penyuluhan tentang lingkungan hidup dan DBD 2.Pembinaan keluarga sehat d.Program perbaikan gizi masyarakat 1.Penyuluhan tentang makanan bergizi 2.Pemberian makanan bagi ibu dan anak 3.Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Program dan kegiatan prioritas dalam bidang pendidikan ini adalah : a.Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan : 1.Rehabitasi dan pemeliharaan gedung dan penambahan ruang kelas Sekolah SD/SMP/SMU/SMK 2.Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium dan perpustakaan b.Program peningkatan kualitas tenaga pendidikan 1.Penyusunan kompeten guru 2.Pendidikan dan pelatihan guru bidang studi

60


c.Program penyempurnaan kurikulum 1.Kebutuhan muatan lokal 2.Kebutuhan pasar D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi BAPPEDA Dalam Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sikka Faktor-faktor yang mempengaruhi BAPPEDA Kabupaten Sikka dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan : 1. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai BAPPEDA kabupaten Sikka cukup mendukung kegiatan BAPPEDA kabupaten sikka yang berjulah 38 orang. Secara kuantitas keberadaan SDM cukup efektif dan mendukung kegiatan perencanaan pembangunan di kabupaten

sikka

dari

proses

perencanaan

pembangunan,melakukan

koordinasi,evaluasi dan monitoring. 2. Usulan Instansi Terkait Usulan yang biasa diajukan untuk instansi yang terkait sering tidak jelas disamping karena yang biasa ditugaskan atau diutus untuk berkoordinasi tidak mengetahui masalah sehingga menyulitkan BAPPEDA dalam memperoleh informasi dan data yang akurat sehingga menghambat pengolahan data. 3. Arah Kebijakan Arah kebijakan masing-masing instansi menurut kewenanganya dijalankan secara efektif dalam rangka perwujudan pelayanan pada masyarakat serta menjadi bagian dalam rencana strategis. 4. Program dan Kegiatan Prioritas Program dan kegiatan lima tahunan daerah disusun dengan maksud menguraikan permasalahan umum yang terjadi pada masing-masing bidang pembangunan dengan memberikan penekannan pada bidang kewenangan wajib.program dan kegiatan ini difokuskan pada bidang pembangunan yang sangat mendesak. 5. Dana

61


Terbatasnya kemampuan keuangan kabupaten sikka baik yang bersumber dari PAD maupun bantuan dari pemerintah pusat usulan pembangunan sering tidak sebanding dengan pendapatan daerah dengan perbandingan usulan pembangunan yang diusulkan dari pusat sebanyak Rp.336.813.064.948 milyar sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp.19.869.125.481 milyar.

PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Peranan BAPPEDA Kabupaten Sikka sebagai koordinator perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang merupakan forum lintas pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka.

Sebagai bahan pembahasan pokok penyelenggaraan musrenbang jangka panjang dan jangka menengah merupakan forum koordinasi lintas pelaku pembangunan guna terciptanya integrasi,sinkronisasi,dan

sinergi.menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya pengunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam kurun waktu jangka panjang 20 (dua puluh) tahun dan jangka menengah selama 5 (lima) tahun.

2. Dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa mendukung dan menghambat proses pembangunan : 1. Sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan tugas sangat mendukung proses koordinasi perencanaan pembangunan. 2. Usulan instansi terkait biasanya kurang jelas maksudnya sehingga mempersulit BAPPEDA dalam memperoleh informasi atau data yang akurat.

62


3. Arah kebijakan yang diambil oleh setiap instansi betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Program dan kegiatan prioritas difokuskan pada bidang pembangunan yang sangat mendesak. 5. Dana yang tersedia sangat terbatas jika dibandingkan dengan usulan pembangunan yang memerlukan dana yang sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Hasibuan, malayu,SP,1984. Manajemen Dasar dan Pengertian Masalah,PT.Gunung Agung,Jakarta. --------------------------,1996,Manajemen

Dasar

dan

Pengertian

Masalah,Edisi

Kedua,PT.Gunung Agung,Jakarta. Khairuddin,H.1992,Pembangunan Masyarakat,Liberty,Yokyakarta. LAN RI,1994, Tekhnik Koordinasi,LAN,Jakarta. Moekijat,1994,Koordinasi,Suatu Tinjauan Teoritis,Mandar Maju,Bandung Niti Semito,1985. Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar,Haji Masagung,Jakarta. Paembonan,AR,1995,Analisis Tentang Koordinasi Penggelolaan Lingkungan Hidup : Studi Kasus Kabupaten Dati II Tana Toraja,Disertasi IPB UNHAS,Ujung Pandang. Poerwadarminta,W.J.S.1991.Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Sabardi,1997,Pengantar Manajemen,UPP AMP YKPN,Jakarta. Saefuddin,M.Ar,1993,

Organisasi

dan

Manajemen

Industri

(Suatu

Pengantar),Liberty,Yogyakarta. Sallatu,A

Majid,1993,Peranan

Bappeda

dalam

Perencanaan

Wilayah,Makalah,Ujung Pandang. Siagian,SP,1990.Peranan Staf Dalam Manajemen,Gunung Agung,Jakarta. 63

Pembangunan


----------------,1999.Admistrasi Pembangunan Konsep,Dimensi,dan Strateginya, Bumi Aksara,Jakarta. Sugandha,Dann.1991.Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi,Intermedia, Jakarta. Sugiyono,2000.Metode Penelitian Administrasi,Alfa Beta,Bandung. Sutarto,2002.Dasar-Dasar Organisasi,Gadjah Mada University Press,Yogyakarta. Syafiee Inu Kencana,dkk,1999.Ilmu Administrasi Publik.Rineka Cipta,Jakarta. Tjokroamidojo,Bintoro,1974.Pengantar Administrasi Pembangunan,LKP3ES,Jakarta. -------------------------,1995.Perencanaan Pembangunan,Gunung Agung,Jakarta. B. Dokumen-Dokumen 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi dari Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah.

64


65

STUDI KASUS MANAJEMEN REDAKSIONAL DAN EKSISTENSI SURAT KABAR LOKAL HARIAN UMUM FLORES POS TAHUN 2013

Recommend Documents