PENGARUH DIMENSI KEADILAN, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, MORAL WAJIB PAJAK DAN KOMUNIKASI SETELAH PEMBERLAKUAN PP NO. 46 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar)
PUBLIKASI ILMIAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Disusun Oleh : Haris Triono Wahyu B200110062
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2016
i
iii
PENGARUH DIMENSI KEADILAN, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, MORAL WAJIB PAJAK DAN KOMUNIKASI SETELAH PEMBERLAKUAN PP NO. 46 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar) ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi atas terbitnya PP No. 46 Tahun 2013 yang mana pembelakuannya yang masih cukup sulit karena adanya wajib pajak yang memiliki persepsi bahwa kebijakan ini dirasa kurang adil. Secara khusus penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak dan komunikasi setelah pemberlakuan PP No.46 terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang peredaran bruto bisnisnya kurang dari 4,8M per tahun di kabupaten karanganyar. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dengan pendekatan rumus solvin. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak dan komunikasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Karanganyar dan secara parsial variabel dimensi keadilan, pengetahuan pajak, moral wajib pajak dan komunikasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Karanganya sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Kata Kunci: dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak, komunikasi dan kepatuhan pajak. ABSTRAC The background of this research on the issuance of PP 46 Year 2013 which enforment is still quite difficult because of the taxpayers who have the perception that this policy is less fair. In particular, this study aims to analyze the influence of the dimensions of justice, knowledge of taxes, tax penalties, a taxpayer morale and communication after the implementation of PP 46 on tax compliance STO SMEs in Karanganyar. Research conducted with quantitative approach survey method through questionnaires. Analysis of data using multiple linear regression analysis The population is all SMEs that business gross income of less than 4,8M per year in Karanganyar district. The sampling technique was conducted using simple random sampling was taking members of the sample of the population was
1
2
randomly without regard to strata that exist in the population with solvin formula approach. The results showed simultaneous variable dimensions of justice, knowledge of tax, penalty taxes, moral taxpayer and communication effect on tax compliance SMEs in STO Karanganyar and partially variable dimensions of justice, knowledge of tax morale of taxpayers and communication affect the compliance Mandatory Taxes SMEs in STO Karanganya whereas tax sanctions have no effect on tax compliance STO SMEs in Karanganyar. Keywords: dimensions of justice, knowledge of taxes, tax penalties, a taxpayer morale, communications and tax compliance. 1.
PENDAHULUAN Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu
Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. (Ramadiansyah, et al, 2014). Menurut Jackson dan Milliron dalam Andarini, 2010, salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker dalam Andarini (2010) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak. Pemerintah telah menerbitkan PP No 46 Th. 2013 tentang pajak UKM, yang substansinya adalah pungutan pajak sebesar 1% dari omzet < 4,8 milliar per-tahun terhadap WP badan maupun OP, yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena marjin UKM yang berbeda-beda. Sebuah ilustrasi, realitanya sejumlah pengusaha jasa dari berbagai sektor mungkin akan senang menyambut lahirnya kebijakan ini. Betapa tidak, dengan marjin keuntungan yang bisa dicapai 50 persen, mereka cukup mengeluarkan pajak sebesar 1 persen saja. Disisi lain, ketika omzet sudah mendekati 4,8 miliar setahun, seperti yang disyaratkan kebijakan ini, terbuka
3
kemungkinan pelaku UKM mensplit entitas usahanya agar tetap dikenai pajak 1 persen. Sementara di sektor lain, sejumlah pengusaha kecil bermarjin laba lebih rendah justru kelimpungan. Dampak kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan sembako menjadi beban bagi kelangsungan usahanya (Syahdan dan Rani, 2013). Tidak dipungkiri memang, hingga kini masih banyak sektor UKM yang belum menjadi wajib pajak. Padahal, dari sisi pendapatan seharusnya sudah layak menjadi objek pajak. Fuad Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia(2013) menyatakan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena pajak bicara keadilan. Berdasarkan survei dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk WP Orang Pribadi, dari potensi sekitar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara WP Badan, DJP mencatat baru sekitar 520 WP yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Sementara untuk pelaku UKM masih jauh dari harapan, berdasarkan Sensus Pajak Nasional (SPN) (Tiong (2014). 1.1 Rumusan Masalah Bagaimanakah pengaruh dimensi Keadilan setelah pemberlakuan PP No. 46 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM? Bagaimanakah pengaruh pengetahuan Pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM? Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM? Bagaimanakah pengaruh moral wajib pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM? Bagaimanakah pengaruh komunikasi setelah pemberlakuan PP No. 46 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM? 1.2.Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pengaruh dimensi Keadilan setelah pemberlakuan PP No. 46 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak setelah pemberlakuan PP
4
No. 46 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk mengetahui pengaruh moral wajib pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM Untuk mengetahui pengaruh komunikasi setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 1.3. Kajian Literatur Dan Pengembangan Hipotensis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan tersebut tidak secara jelas menyebutkan secara spesifik sektor mana yang menjadi sasaran pemajakannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 hanya menyebutkan subjek pajak dengan omzet tertentu sebagai subjek atas pemajakan berdasarkan peraturan tersebut. Namun, kebijakan ini mengarah kepada sektor UMKM. Hal tersebut cukup beralasan. Potensi pajak dari sektor UMKM dinilai sangat besar. Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka diharapkan tidak ada lagi celah bagi wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya memiliki omzet dibawah 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak untuk tidak membayar pajak karena sejak 1 Juli 2013 mereka dikenakan PPh Final sebesar 1% dari omset mereka (Kharisma, et al 2014). Pengaruh Dimensi Keadilan Setelah Pemberlakuan PP No. 46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian yang menghubungkan dimensi keadilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak oleh Jackson dan Milliron (1986) serta Richardson dan Sawyer (2001), dalam Richardson (2006), menunjukkan pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Dimensi keadilan pajak bahkan diidentifikasi sebagai variabel nonekonomi kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. (Syahdan dan Rani, 2013). Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
5
H1 : dimensi keadilan setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh Terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh Pengetahuan Pajak Setelah Pemberlakuan PP No. 46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Ghoni, 2012). Memenuhi kewajiban perpajaknnya, terutama mengenai peraturan pemerintah untuk Wajib Pajak UMKM yang diberlakukan pada tanggal 1 juli 2013 yaitu berupa PP No. 46 Tahun 2013. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga
berperan penting dalam self
assessment system (Susmiatun dan
Kusmuriyanto, 2014). Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H2 : pengetahuan pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh Sanksi Perpajakan Setelah Pemberlakuan PP No. 46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu menurut (Jatmiko, 2006) dalam Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berkaitan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 memungkinkan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM, sehingga diperlukan adanya ketegasan sanksi perpajakan demi menegakkan hukum guna mencapai kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H3 : sanksi pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
6
Pengaruh Moral Wajib Pajak Setelah Pemberlakuan PP No. 46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seorang tax professional, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh tax professional yang lain. Torgler & Murphy (2004,p.301) menjelaskan bahwa prinsip moral dan nilai individu berperan dengan keinginan membayar pajak. Penelitian sebelumnya oleh Spicer (1974), Spicer & Lund (1976) dan Tittle (1980) menemukan bahwa moral individu berpengaruh terhadap penghindaran perpajakan. Torgler (2003) menunjukkan bahwa moral pajak dan penghindaran pajak memiliki korelasi negatif. (Aryati, 2012). Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H4 : moral wajib pajak setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh Komunikasi Setelah Pemberlakuan PP No. 46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Komunikasi memiliki peran penting dalam mengembangkan kepercayaan. Siahaan (2012) berpendapat bahwa komunikasi dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela
melalui kepercayaan
yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.
Komunikasi yang baik sering dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas informasi. Kualitas informasi cenderung dapat dilihat dari akurasi, ketepatan waktu, dan kegunaannya. Berkaitan dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 yang mengenakan tarif 1% dari peredaran bruto dan bersifat final, tentunya akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap peraturan tersebut, dimana persepsi Wajib Pajak tersebut dipengaruhi faktor eksternal maka diperlukan kualitas informasi sangat terkait dengan kepercayaan. Wajib pajak akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi apabila mereka percaya bahwa informasi yang mereka terima sangat akurat, tepat waktu, dan berguna bagi mereka (Siahaan 2012) dalam (Sari dan Mangoting, 2014). Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H5 : komunikasi setelah pemberlakuan PP No. 46 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
7
2.
METODE PENELITIAN 2.1.Populasi, Sampel dan Pengumpulan Data Populasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu seluruh UMKM yang
terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling (memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi yang untuk ditetapkan sebagai anggota sampel). Metode simple random sampling termasuk dalam probability sampling. Metode simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2010:40). 2.2.Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian ini akan menguji dengan menggunakan Variabel dependen yaitu variabel yang hasilnya dipengaruhi dan terikat oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Dalam Variabel independen dalam penelitian ini adalah dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak dan komunikasi. 2.3.Jenis Data dan Sumber Data Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan memberikan kuesioner kepada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Untuk dapat dihitung secara statistik, perlu diubah dengan skor kuantitatif yaitu dengan memberikan skor untuk setiap jawaban dengan menggunakan skala linkert 5 poin dari yang tertinggi hingga terendah. 2.4.Metode Analisis Data Metode regresi berganda yaitu metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model yang digunakan dalam regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak dan komunikasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Sehingga dalam penelitian ini dapat ditunjukan dengan model penelitian, sebagai berikut: Y = α0 + β1X1+ β2X2 + β3X3+ β2X2 + β3X3+ε .................................... (1)
8
3.
HASIL DAN PENBAHASAN PENELITIAN 3.1. Analisis Regresi Berganda Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Berganda
konstanta dimensi keadilan pengetahuan pajak sanksi pajak moral wajib pajak komunikasi R2 uji F
koifisien regresi -0.781 -0.188 0.845 -0.157 0.480 0.131 0.857 106.844
t hitung
sig
keterangan
-0.560 -3.804 11.673 -1.902 6.446 2.381
0.577 0.000 0.000 0.060 0.000 0.019
berpengaruh berpengaruh tidak berpengaruh berpengaruh berpengaruh
Sumber: Data primer diolah, 2016. Penjelasan hasil regresi adalah sebagai berikut : Nilai konstanta sebesar -0.781 Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak dan komunikasi maka kepatuhan wajib pelaku UMKM dalam mematuhi peraturan perpajakannya akan menurun. Nilai koefisien regresi variabel dimensi keadilan bernilai negatif sebesar -0.188. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat dimensi keadilan maka tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM akan menurun. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh koefisien pengetahuan pajak memiliki nilai sebesar 0.845. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM akan meningkat. Koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak bernilai negatif sebesar -0,157. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengenaan sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM akan menurun. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh koefisien moral wajib pajak bernilai positif sebesar 0.480 yang berarti bahwa semakin tinggi moral wajib pajak maka kemungkinan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam mematuhi peraturan perpajakannya semakin meningkat.
9
Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh koefisien positif sebesar 0.131 hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat komunikasi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM akan meningkat. 3.2.Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Uji F digunakan untuk menguji apakah pengaruh dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak dan komunikasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagai berikut : Hasil uji F menunjukan nilai F
hitung
(106.844) lebih besar dari Ftabel (2.317)
dengan p < 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak dan komunikasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. 3.3.Koefisien Determinasi (R2) Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R2 dengan bantuan program SPSS, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau adjusted R2 sebesar 0.857. Hal ini berarti bahwa 85.7% variasi variabel kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dijelaskan oleh variabel tingkat dimensi keadilan,pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak dan komunikasi. Sementara sisanya 14.3% diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi. 4.
PENUTUP Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap 95 responden
wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut: Dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak dan komunikasi setelah pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013 secara silmutan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, di kabupaten karanganyar dan secara persial variabel dimensi keadilan, pengetahuan pajak, moral wajib pajak dan komunikasi setelah pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
10
pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, di kabupaten karanganyar, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, di kabupaten karanganyar. 4.1.Keterbatasan Penelitian Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan sampel maupun dalam pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: Dalam penelitian ini sampel tidak dibedakan sentra industrinya, jadi kemungkinan ada persepsi yang berbeda antar responden tentang kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian ini hanya meneliti wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Karanganyar saja, dan UMKM yang belum terdaftar tidak termasuk dalam sampel, sehingga belum mewakili secara keseluruhan. Penelitian ini tidak mengelompokan UMKM kedalam kelompok kecil, menengah dengan berdasarkan pada laba/omzet yang diperoleh masing-masing UMKM, jadi kemungkinan adanya bias asumsi pada data sampel penelitian. 4.2.Saran Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama diharapkan dalam mengambil sampel bisa dikelompokan jenis usahanya, agar menghasilkan data yang lebih bagus. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dalam menentukan sampel penelitian tidak hanya satu KPP saja, agar bisa membandingkan dan menghasilkan kesimpulan yang lebih tepat. Dalam penelitian berikutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan penelitian dengan menambah sampel tidak hanya UMKM yang terdaftar di KPP, namun UMKM yang belum terdaftar juga disertakan.
DAFTAR PUSTAKA
11
Aliyas, Siti. 2014. Makna Pajak dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM (Studi Interpretatif pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara ).JDEB. Vol 11. No.1.Maret.2014. Anggraeni Yuningtyas,dkk.2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Diponegoro Journal Of Social And Politic. Angkoso,
Berly. 2010. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak Tentang Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Jakarta Selatan). Skripsi. Universitas islam negeri syarif hidayattulah Jakarta.
Chaerunnisa. 2010. Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kembangan Jakarta Barat. Skripsi. Universitas islam negeri syarif hidayattulah Jakarta. Charisma et al. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). Artikel. Universitas Jember (UNEJ) Ghoni, Husen Abdul. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Jurnal Akuntansi UNNESA. Vol. 1, No 1. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 ed 6. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Gujarati, Damodar N. Dan daw C. Porter. 2010. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat. Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap). Journal Of Accounting No. 1 volume 1 tahun 2012. Indriantoro. Nur dan Bambang Supomo.2004. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE. Kholil, Munawar. 2009. Pengaruh Standar Pemeriksaan Pajak Dan Tanggung Jawab Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tensis.Universitas Budi Luhur Jakarta.
12
Lusty, 2012. Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta. Skripsi Univrsitas Pembangunan”Veteran” Yogyakarta. Mardiasmo.2011.Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta:ANDI. Muis Arahman. 2012. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Mujiyati dan M.Abdul Aris .2011. Perpajakan Kontemporer. Muhammadiyah University Press.Surakarta Prabowo, Yudo Jayanto, 2011. Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jurnal Dinamika Manajemen. Vol. 2, No. 1. Universitas Negeri Semarang. Pris, K. Andarini. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP. Ramandiansyah, Dimas; Nengah Sudjana; Dwiatmanto.2014. Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). Jurnal e-Perpajakan, No. 1 Vol. 1 tahun 2014. Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in a Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. International Tax Journal. Vol. 32 Issue 1, p29. Robbins, Stephan P. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta. Salemba Empat. Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta.No.2. ISSN.0854-1981. Salma K.R dan M. Farid. (2008. Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Industry Perbankan di Surabaya. Artikel. STIE Perbanas Surabaya. Sari P. S. dan Y. Mangoting, 2014. Pengaruh Keadilan dan Komunikasi Terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening Tax & Accounting Review, Vol. 4, No.1. Universitas Kristen Petra Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.
13
Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang. Jurusan Akuntansi.Vol. 3. No. 3. Universitas Negeri Semarang. Syahdan, Saifhul Anuar Dan Asfida Parama Rani. 2013. Dimensi keadilan atas pemberlakuan PP No. 46. Tahun 2013 dan kepatuhan wajib pajak. Tiong, Ka. 2014. Pengaruh Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Umkm Di Wilayah Dki Mega Glodok Kemayoran). Tesis Pascasarjana Program Magister Akuntansi.Universitas Mercu Buana. Titik Aryati, 2012. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Media Ekonomi Dan Manajemen. Vol 25. No 1 Januari 2012. Universitas Trisakti Tryana A.M. Tiraada. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. Vol.1.No.3. September. 2013.Universitas Sam Ratulangi Manado. Widarjono.Agus. 2010. Analisis Statistika Multivariat Terapan. Yogyakrta : UPP STIM YKPN. Witono, Banu.2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.Vol.7.NO.2.
