STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI AH (M2S) BANK MEGA SYARI AH KALIWUNGU

STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI’AH (M2S) BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh : UBAEDUL MUSTOFA 072311048

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2012

Drs. H. Muhyidin, M.Ag Jl. Kanguru III/15.A Semarang H. Tolkhah, M.A Karonsih Baru Raya No. 87 Rt. 3/XII Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp : 4 (eksemplar) Hal

: Naskah Skripsi An. Ubaedul Mustofa Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo di Semarang Assalamualaikum Wr.Wb Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara : Nama

: Ubaedul Mustofa

NIM

: 072311048

Jurusan

: Muamalah

Judul Skripsi :“STUDI

ANALISIS

MURABAHAH

PADA

PELAKSANAAN PRODUK

AKAD

PEMBIAYAAN

MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI’AH (M2S) BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU” Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Semarang, 7 Juni 2012 Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Muhyidin, M.Ag NIP.195502281983031003

Tolkah, M.A NIP.196905071996031005 ii

iv

MOTTO                “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa’: 29)

v iv

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikaran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang diajukan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2012 Deklarator,

UBAEDUL MUSTOFA 072311048

v

PERSEMBAHAN Skripsi ini saya persembahkan untuk : ‫ـ‬

Ayah dan bunda tercinta yang senantiasa dengan tulus mencurahkan kasih dan sayangnya serta pengorbanannya dengan penuh harapan dan do’anya, karena dengan ketulusan dan perjuangan kalianlah penulis dapat mengenal agama Islam dan dapat tumbuh menjadi insan yang dewasa seperti ini.

‫ـ‬

Buat adik tercinta (Amin & Ana) yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

‫ـ‬

Sahabat-sahabatku yang takkan terlupakan kebersamaan kita dalam mengarungi perjalanan hidup kita.

‫ـ‬

Para “Ekonom Robbani” yang telah banyak memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.

vi

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu” ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun perumusan masala adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, 2). Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari feld research (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan officer Bank Mega Syari’ah Kaliwungu (Unit Manager, Account Officer, Financing Officer dan Teller). Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisa data adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan senyatanya dari pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari’ah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuantungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadikan seperti riba. Ketidak sesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak Bank Mega Syari’ah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Syari’ah Nasional dalam fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana seluruha aspek operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut. Kata Kunci : Akad, Murabahah, Pembiayaan, Modal Kerja, Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S)

vii

KATA PENGANTAR     Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Skripsi yang berjudul “STUDI ANALISI PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI’AH (M2S) BANK MEGA SYARI’AH UNIT KALIWUNGU” ini disusun gunan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S.1) pada juruasan Muamalah/Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Yth. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag (Rektor IAIN Walisongo Semarang) yang telah memimpin IAIN selama menjabat dengan bijaksana demi masa depan institusi yang lebih baik. 2. Yth Dr. Imam Yahya (Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas dan sekaligus sebagai bapak kami. Semoga bias membawa Fakultas Syari’ah semakin maju.

viii

3. Yth Drs. H. Muhyidin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak H. Tolkah, M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penggarapan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 4. Yth. Jajaran Birokrasi Jurusan Muamalah: Ketua Jurusan (Bapak Muh. Arifin M.Hum), Sekretaris Jurusan (Bapak Afif Noor, M.Hum) dan Staf Jurusan (Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.Akt, M.E) yang telah bersedia menjadi tempat curhatan untuk mahasiswa jurusan Muamalah. Semoga kedepan jurusan Muamalah semakin maju. 5. Ayahanda Khaerudin dan Ibunda Fatimah, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terungkap dengan kata-kata, hanya do’a yang bisa penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan di akhirat. Serta adikadik tercinta I’anatul Latifah (Ana) dan Sakirul Amin (Amin) semoga kelak menjadi anak yang shalih-shalihah untuk kebahagiaan orang tua. 6. Segenap keluaga jurusan Muamalah angkatan 2007 yang telah bersamasama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua. 7. Segenap keluarga pengurus HMJ Muamalah tahun 2010, terimakasih atas kerjasamnya kalian semua. Semoga pengalaman selama kepengurusan bermanfaat untuk kita semua. 8. Segenap keluarga besar ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam) IAIN Walisongo, semangat dan kekompakan kalian luar biasa. Banyak

ix

ilmu dan pengalaman yang saya dapat dari kalian. Untuk para senior (Mas Heri, Mba Elly, Mas Hasan, Mas Saefudin, Mas Adi dll) terimakasih banyak atas masukan dan bimbinganya. Para Pejuang Ekonom Rabbani (Irham, Khafid, Iqbal, Khudlori, Mujab, Jamil, Sofa, Endang, Salamah, Nia, Ulin, Ana, Fitri, Riri, Tika, Caca, Icha, Amroh, dkk) tetap semangat membumikan ekonomi syari’ah. ForSHEI is the best. 9. Keluarga besar FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam) Komisariat Semarang (ForSHEI IAIN Walisongo, KSEI Mizan UNDIP, KSEI UNNES, COMES STIE BPD Jateng, KSEI UNISBANK, KSEI Jazirah POLINES, LSEI UMM, KSEI STAIN Salatiga, HIMMAH FE UNISSULA) terimakasih atas kerjasamanya

dalam mensukseskan

kepengurusan periode 2010-2011. Semoga tetap istiqomah dalam membumikan ekonomi syari’ah. 10. Keluarga besar FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam) Regional Jawa Tengah (Komsat Semarang, Surakarta, Pekalongan dan Purwokerto) perjuangan kita masih panjang, jangan pernah lelah dalam membumikan ekonomi syari’ah khususnya di bumi Jawa Tengah. Untuk rekan pengurus periode 2011-2012, Akh Dzikri (Koreg), Akh Wendi (Manajer Administrasi), Akh Bahtiar (Manajer Keuangan), Akh Ismail (Manajer Internal) dan Ukhti Nina (Korwat) tetap kompak selalu dalam mengemban amanah ini. 11. Keluarga besar KMBS (Komunitas Mahasiswa Batang di Semaarang) undangannya kalau ada kegiatan ya.

x

12. Sahabat-sahabat REVOLUTION dimanapun kalian berada, semoga kesuksesan menyertai kalian semua. 13. Teman-teman kos (Ibu Kos Zubaidah, Dayat, Mas Sukoco, Adi, Sahal, Mas Budi, Zu’am, Faisal, Mas Win, Mas Jojo, Mas Nadif) kebersaman baik dalam suka maupun duka tidak akan bias terlupakan. 14. Tim KKN Posko 50 Desa Banyuringin Singorojo Kendal (Ais, Ocim, Fauzi, Umy Alex, Sikha, Khofsoh, Erma, Roziqoh, Emi, Anis) kangen suasana kebersamaan masa-masa itu. Khusus untuk Ibu dan Bapak posko, terimakasih untuk semuanya, 45 hari yang sangat indah. Untuk dek Dita cantik jalan masih panjang, raih cita-citamu setinggi mungkin. 15. Untuk Umy Alaik, terimakasih untuk semuanya, semoga Allah memberikan kita yang terbaik. Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi amal yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 7 Juni 2012 Penulis,

UBAEDUL MUSTOFA 072311048

xi

TRANSLITERASI Huruf arab

‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ذ‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫ط‬ ‫ظ‬ ‫ع‬ ‫غ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ـﻫ‬ ‫ء‬ ‫ى‬

Nama Alif

Huruf latin tidak dilambangkan

Nama tidak dilambangkan

Ba

b

Be

Ta

t

Te

Ṡa

ṡ

es (dengan titik di atas)

Jim

j

Je

Ḥa

ḥ

ha (dengan titik di bawah)

Kha

kh

ka dan ha

Dal

d

De

Ẑal

ẑ

zet (dengan titik di atas)

Ra

r

Er

Zai

z

Zet

Sin

s

Es

Syin

sy

es dan ye

Ṣad

ṣ

es (dengan titik di bawah)

Ḍad

ḍ

de (dengan titik di bawah)

Ṭa

ṭ

te (dengan titik di bawah)

Ẓa

ẓ

zet (dengan titik di bawah)

‘ain

‘

koma terbalik (di atas)

Gain

G

Ge

Fa

F

ef

Qaf

Q

Ki

Kaf

K

Ka

Lam

L

El

Mim

M

Em

Nun

N

En

Wau

W

We

Ha

H

Ha

Hamzah

'

Apostrof

Ya

Y

Ye

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………………………………………………… I PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………………. II PENGESAHAN…………………………………………………………….. III MOTTO……………………………………………………………………… IV DEKLARASI……………………………………………………………….. V PERSEMBAHAN…………………………………………………………... VI ABSTRAK……………………………………………………....................... VII KATA PENGANTAR…………………………………………………….... VIII TRANSLITERASI…………………………………………………………. XII DAFTAR ISI…………………………………………………….................... XIII BAB.I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………...

1

B. Rumusan Masalah………………………………………………. 5 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan…..……………………………...

6

D. Kajian Pustaka .............................................................................. 7 E. Kerangka Teori………………………………………………….. 9 F. Metode Penulisan……………………………………………….. 14 G. Sistematika Penulisan…………………………………………… 17

BAB.II

KONSEP UMUM TENTANG MURABAHAH A. Konsep Akad Murabahah Dalam Fiqh Muamalah........................ 20

xiii

1. Pengertian Murabahah………………………………………. 20 2. Landasan Hukum Murabahah………………………………. 22 3. Rukun dan Syarat Murabahah………………………………. 24 B. Konsep Akad Murabahah Dalam Praktek Perbankan Syari’ah..... 27 1. Konsep Umum Bank Syari’ah................................................. 27 2. Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah.......................... 33 3. Murabahah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000……………………………………… 39

BAB.III PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI LAYANAN MIKRO SYARI’AH BANK MEGA SYARI’AH UNIT KALIWUNGU A. Profil Bank Mega Syari’ah……………………………………… 44 1. Gambaran Umum Bank Mega Syari’ah…………………….. 44 2. Visi dan Misi Bank M ega Syari’ah………………………… 46 3. Nilai-Nilai…………………………………………………… 46 4. Produk-Produk……………………………………………… 47 B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah........................................... 48 1. Macam-Macam Pembiayaan Mikro Bank Mega Syari’ah….. 50 a) Mega Pembiayaan (MP) 50……………………………... 50 b) Mega Pembiayaan (MP) 500……………………………. 54 2. Mekanisme Pembiayaan.......................................................... 58 a) Pengajuan Permohonan dan Negosiasi.............................. 58

xiv

b) Pelaksanaan Akad............................................................. 62 c) Pencairan Pembiayaan....................................................... 66 d) Pembelian Barang.............................................................. 67 e) Pembayaran Angsuran........................................................ 68

BAB.IV STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI LAYANAN MIKRO SYARI’AH BANK MEGA SYARI’AH UNIT KALIWUNGU A. Analisis Rukun Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja……. 72 B. Analisis Syarat Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja ...…. 75 1. Nasabah dan Bank (Pihak yang Berakad)……………...….... 75 2. Pembelian Barang Modal Kerja (Objek Akad)..…..………... 76 3. Harga Jual dan Harga Beli (Kesepakatan Harga)..…...……... 78 4. Penandatangan Perjanjian Murabahah (Ijab Qabul)………….. 84

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………………… 90 B. Saran…………………………………………………………….. 91 C. Penutup………………………………………………………….. 93

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………..

94

LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………….

97

xv

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Perkembangan

baru

dalam

dunia

perbankan

di

Indonesia

menunjukkan prospek yang lebih baik sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penyempurnaan landasan hukum beroperasinya perbankan syari’ah nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penyempurnaan peraturan perbankan syari’ah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan dengan jelas mengenai penggolongan kegiatan usaha bank menjadi dua jenis, yakni bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah. Berdasarkan Undang-Undang ini dimungkinkan bagi bank konvensional membuka kantor cabang syari’ah yang merupakan tonggak penting dimulainya awal sistem perbankan di Indonesia, yaitu sebuah bank yang dapat beroperasi dengan dua sistem yang berbeda (dual banking system), namun dapat melengkapi pelayanan yang baik pada masyarakat. Penyempurnaan tentang Undang-Undang tersebut tidak berhenti di situ, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur secara terpisah tentang perbankan syari’ah telah memberikan angin segar bagi perbankan yang beroperasi dengan sistem syari’ah untuk terus melaju dalam dunia perbankan di Indonesia.

1

2

Lembaga keuangan syari’ah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan profit oriented saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan syari’ah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syari’ah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan (service) yang berbasis moral dan spiritual. Bank syari’ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari’ah. Bank syari’ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari’ah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari’ah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. 1 Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syari’ah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (funding), pembiayaan (landing) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (service). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari’ah adalah produk 1

Muhammad Fauzi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari’ah di Kota Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm. 11.

3

pembiayaan dengan akad murabahah yang dikeluarkan oleh seluruh bank syari’ah termasuk Bank Mega Syari’ah. Pembiayaan dengan akad murabahah sudah banyak diterapkan di perbankan syari’ah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat. Kajian penerapan prinsip syari’ah dalam operasi perbankan syari’ah merupakan agenda penting bagi perbankan nasional. Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi akad produk perbankan syari’ah, diawali dari akad mudharabah, musyarakah dan murabahah, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, di sisi lain masyarakat telah memiliki persepsi bahwa bank syari’ah berbeda, lebih tinggi kualitas moralnya, etika dan bisnisnya dibandingkan dengan bank konvensional.2 Dalam

literatur

ekonomi dan perbankan syari’ah

yang di

publikasikan dengan rentang waktu antara 1960-an hingga 1970-an, dijelaskan bahwa bank-bank Islam dikonsep sebagai "Lembaga Keuangan", dimana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha (partner) berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and lost sharing). Usaha

yang

dilakukan

oleh

Bank

Mega

Syari’ah

untuk

merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip bagi hasil dalam hal pembiayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad murabahah. Bagi hasil dengan akad murabahah ini merupakan salah satu ciri dari lembaga keuangan tanpa bunga atau bank 2

Muhammad Fauzi, Implementasi Prinsip Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah di Kota Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007), hlm. 1-4.

4

Islam. Akan tetapi bagi hasil dengan akad murabahah tersebut sering juga disebut pengganti nama ”bunga”. Dalam dunia perbankan, murabahah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Dana untuk kegiatan murabahah diambil dari simpanan tabungan barjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tetentu.3 Bank Mega Syari’ah hadir di Kendal karena

melihat pangsa

pasarnya yang besar dimana mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Bank Mega Syari’ah sendiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Mega Syari’ah, juga sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Dalam pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu hanya menggunakan akad murabahah, baik itu pembiayaan untuk keperluan konsumtif, investasi maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad murabahah. Dengan adanya fenomena semacam itu tentunya menjadi suatu hal yang menarik, karena pada umumnya pembiayaan modal usaha yang sifatnya produktif 3

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.184-185.

5

cenderung menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Dalam prakteknya, akad murabahah yang diterapkan untuk produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu terkesan perlakuanya seperti akad mudharabah. Hal ini terjadi karena adanya tambahan akad wakalah (perwakilan) pada produk pembiayaan tersebut. Dari hasil pra-riset yang telah dilakukan, peneliti juga menemukan adanya penentuan margin yang tidak fear, karena margin ditentukan dari tingkat plafon pembiayaan, bukan dari pembiayaan barang yang riil. Sedangkan besar-kecilnya plafon pembiayaan juga ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan jaminan oleh nasabah. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja tersebut, apakah sudah sesuai dengan konsep murabahah ataukah belum. Melihat permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI’AH (M2S) BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU.

B.

Rumusan Masalah Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat di rumuskan sebagai berikut:

6

1.

Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu?

2.

Bagaimana

analisis

hukum

Islam

terhadap

pelaksanaan

akad

murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu?

C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis. 1.

Tujuan penelitian adalah : a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.

2.

Manfaat Penelitian adalah : a

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan syari’ah dan masyarakat umum tentang akad murabahah dilihat dari kajian teorits hukum Islam.

7

b Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum dan ekonomi Islam di lapangan. c

D.

Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

Kajian Pustaka Terdapat beberapa karya yang penulis jumpai yang membahas tentang penerapan akad murabahah dalam pembiayaan di bank syari'ah. Diantaranya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Fauzi, SE,MM dengan judul penelitiannya “Implementasi Prinsip Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah Di Kota Semarang“. Bahwa Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi produk perbankan syari’ah, diawali dari akad mudharabah,

musyarakah

dan

murabahah,

yang

ditujukan

untuk

mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, yang hasil kesimpulan dijelaskan bahwa implementasi prinsip syari’ah kurang efektif diterapkan dalam praktek pembiayaan bank syari’ah.4 Dalam buku “Masalah Besar Bank Syari’ah” karya Hendy Hendarto bahwasannya prinsip syari’ah dalam operasi perbankan syari’ah merupakan agenda yang sangat penting bagi perbankan nasional. Standarisasi produkproduk perbankan syari’ah diawali dengan mengkaji akad mudharabah, musyarakah dan murabahah yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah, dalam penerapan prinsip syari’ah tersebut

4

Muhammad Fauzi, Op.cit, hlm. 50.

8

perbankan syari’ah menerapkan pada semua produknya diantaranya dalam produk pembiayaan.5 Dalam penelitiannya Hardiwinoto dengan judul “Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Minat Perusahaan Terhadap Beroperasinya Perbankan Syari’ah di Kota Semarang”, Menyimpulkan bahwa dalam perbankan syari’ah produk penghimpunan dan pmbiayaan dana harus bebas dari unsur riba, unsur gharar dan maisir yang mengakibatkan unsur meragukan (subhat), akan tetapi harus sesuai dengan akad mudharabahnya (profit loss sharing) yang mendasari dalam setiap transaksi kerjasamanya. Pada Pembiayaan di Bank Syari’ah didasari prinsip bagi hasil (profit and loss sharing principle) yang penerapannya pada produk pembiayaan dan pendanaan. Karena penerapan prinsip bagi hasil apabila dibandingkan dengan penggunaan prinsip bunga yang ada selama ini memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satunya yaitu menyangkut resiko yang timbul dari penerapan prinsip itu sendiri.6 Dalam penelitian Akhmad Shidqon dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Mandiri Majapahit Semarang)", hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad murabahah untuk KUR harus

5

Hendy Hendarto, Masalah Besar Bank Syari’ah, Republika: 2005, hlm. 15. Hardiwinoto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perusahaan Terhadap Beroperasinya Perbankan Syari’ah di Kota Semarang, Tesis Progam Magister Akuntansi Undip 2004, Tidak di Publikasikan. 6

9

lebih dipertegas agar lebih sesuai lagi dengan syari’ah agar tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan salah satu pihak. 7 Dari beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa di dalam bank syari'ah itu lebih berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia, selain itu bank syari’ah juga sebagai badan usaha yang menghimpun dana

dari

masyarakat

dalam

bentuk simpanan

dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari beberapa hasil penelitian yang ada juga terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.

E.

Kerangka Teori Hukum Islam dalam tinjauannya sebagai sebuah tasyri’ atau perundang-undangan, sesungguhnya dapat dibedakan menjadi tasyri’ illahi dan tasyri’ wad’i.8 Tasyri’ illahi adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai syari’ah dalam al-Qur’an dan dijelaskan secara implementatif oleh Nabi 7

Ahmad Shidqon, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murobahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Bank Mandiri Syari’ah Majapahit Semarang), (Semarang, IAIN Walisongo, 2011) 8 Abdul Wahhab Khallaf, Khulasah Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, cet. III, (Kuwait: Dar alFikr, 1968), hlm. 7.

10

SAW dalam as-Sunnah. Hukum dalam pengertian ini secara epistemologi bernilai pasti dan tidak dapat berubah yang sering disebut dengan syari’ah, kemudian tasyri’ wad’i berupa hukum yang dihasilkan oleh upaya ijtihad manusia dan karenanya bernilai nisbi yang sudah barang tentu berubah mengikuti pergerakan zaman. Dan pengertian yang kedua ini disebut sebagai fiqh.9 Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syari’ah adalah sebagai tujuan dan fiqh adalah sebagai proses memahami dan menyimpulkan. perlu ditambahkan pula bahwa hukum yang kedua (wad’i) meskipun selalu berubah tetapi ia harus tunduk di bawah hukum Ilahi oleh sebab itu nash alQur’an

banyak

membicarakan

prinsip-prinsip

dasar

dari

pada

menyampaikan detail perbuatan manusia. Al-Fikri dalam kitabnya Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:10 1. Al-Muamalah al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, syubhat, untuk diperjual-belikan, benda-benda yang memadharatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.

9

Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet II, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 141-142. 10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4

11

2. Almu’amalah al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban.11 Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 12 1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan as-Sunnah rasul. 2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsurunsur paksaan. 3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. 4. Muamala dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Lebih lanjut Afzalur Rahman mengemukakan : 1. Muamalah dilaksanakan atas dasar saling rela dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.13 hal ini sesuai dengan firman Allah dalam alQur’an :

11

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), pembagian muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis sematamata, sebab dalam praktiknya kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisah. 12 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 10. 13 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995),IV, hlm. 130.

12

                         Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa’ : 29) 14 2. Melarang praktek riba yang secara mutlak diharamkan dalam bertransaksi.15 Allah berfirman :              Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali-Imran: 130).16 3. Meniadakan unsur gharar atau ketidakpastian yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan dari satu pihak ke pihak lainnya yang akan menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak atau dikarenakan transaksi yang tidak bisa diserah terimakan atau tidak diketahui, seperti menjual ikan yang masih di dalam air, menjual burung di udara atau yang sejenisnya.17 Sebagaimana firman Allah :

14

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 84. 15 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995),IV, hlm. 130. 16 Departemen Agama, Op. cit, hlm. 67 17 Afzalur Rahman, Op.cit. hlm. 161-165.

13

                                        Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(Al-An’am: 152).18 4. Meniadakan

unsur

yang

menghendaki

untung-untungan

yang

didasarkan pada sifat spekulatif. 19 Hal ini untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh dalam kejahatan yang ada dalam praktek maysir, sebagaimana celaan Allah yang membandingkan kemanfaatan yang diperoleh lebih sedikit dari dosa yang diakibatkannya. Pelarangan berdasarkan:                Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Ma’idah: 90).20 5. Meniadakan unsur eksploitasi atau penindasan.

21

Islam melarang

umatnya mengambil keuntungan dan sesamanya dengan cara yang tidak

18

Departemen Agama, Op. cit. hlm. 150. Afzalur Rahman, Op. cit. hlm. 173. 20 Departemen Agama, Op. cit. hlm. 124. 21 Afzalur Rahman, Op. cit. hlm. 186 19

14

dibenarkan dan dengan cara yang merugikan dan eksploitasi demi mendapatkan keuntungan.                          Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa’: 29). 22

F.

Metode Penelitian Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti akan fokuskan penelitiannya pada: 1. Fokus Penelitian Penelitian

ini

memfokuskan

pada

seputar

mekanisme

pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. 2. Pendekatan Penelitian Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

22

Departemen Agama, Op. cit, hlm. 84.

15

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.23 3. Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu : a. Observasi Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata. 24 Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, proses pelayanan pada nasabah, serta fasilitas yang ada di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S)Bank Mega Syari’ah Kaliwungu tersebut. b. Wawancara (Interview) Menurut

Esterberg,

dalam

Sugiyono,

wawancara

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara,

23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. XVII, hlm. 6. 24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986), hlm128.

16

yaitu

wawancara

terstruktur,

semiterstruktur,

dan

tidak

terstruktur.25 Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi

terstruktur.

Tujuannya

adalah

untuk

menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 26 Dalam wawancara ini peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan nara sumber, antara lain kepada pengelola seperti Account Officer (AO), Financing Officer (FiO)

dan Unit Manajer (UM) Bank Mega

Syari’ah Kaliwungu beserta beberapa nasabahnya. c. Dokumentasi Metode dokumentasi adalah catatan

peristiwa

baik

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

27

Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu berupa dokumen-dokumen tertulis serta gambar kegiatan yang ada di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.

25

Sugiyono, Op,cit., hlm. 317. Ibid., hlm. 320. 27 Ibid., hlm. 329. 26

17

4. Teknik Analisis Data Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.28 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan buktibuktinya.29 Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu.

G.

Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

28 29

hlm.161.

Ibid., hlm. 334. Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, Cet.10, (Bandung: Angkasa, 1993),

18

BAB I

:Merupakan pendahuluan yang berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoretik menyangkut atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan penjelasan

masalah.

Keenam,

langkah-langkah

yang

metode

penelitian

berupa

akan

ditempuh

dalam

mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan

sebagai

upaya

yang

dilakukan

untuk

mensistematiskan penyusunan. BAB II:Mengulas tentang konsep murabahah. Bab ini terbagi menjadi menjadi dua sub bab, Pertama, konsep akad murabahah dalam fiqh muamalah. Kedua, konsep akad murabahah dalam teori perbankan syari’ah serta penjelasan murabahab dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh terhadap konsep murabahah dalam fiqh muamalah maupun praktek perbankan syari’ah.

19

BAB III:Membahas seputar pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Bab ini terbagi atas dua sub bab, sub pertama, profil tentang Bank Mega Syari’ah. Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang sejarah serta perkembangan Bank Mega Syari’ah, visi-misi, nilai-nilai, dan produk-produknya. Sub kedua, pelaksanaan pembiayaan

murabahah.

Dalam

sub bab

ini

menggamabarkan ketentuan umum produk pembiayaan modal kerja, macam-macam pembiayaan pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah dan mekanisme pembiayaannya. BAB IV:Dalam bab ini akan membahas tentang studi analisis akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. BAB V:Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II KONSEP UMUM TENTANG MURABAHAH

A. Konsep Akad Murabahah dalam Fiqh Muamalah 1. Pengertian Murabahah Kata murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna: saling) yang diambil dari bahasa Arab, yaitu ar-ribhu (‫اﻟﺮ ْﺑ ُﺢ‬ ِ ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). 1 Jadi, murabahah diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi, murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu fiqh, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.2 Secara terminologi, yang dimaksud dengan murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory).3

1

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 198. 2 Ibid. 3 Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm. 25.

20

21

Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 4 Ivan Rahmawan A. mendefinisikan murabahah sebagai suatu kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari mark-up harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa.5 Heri Sudarsono mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.6 Abdullah Saeed mendefinisikan murabahah sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari jasa seorang perantara.7 4

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101. 5 Ivan Rahmawan A., Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 112-113. 6 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 62. 7 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 119.

22

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal pokok bahwa akad murabahah terdapat 1) pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dengan defenisi ini, maka murabahah identik dengan ba'i bitsaman ajil. 2) Barang yang dibeli menggunakan harga asal. 3) Terdapat tambahan keuntungan (komisi, mark-up harga, laba) dari harga asal yang telah disepakati. 4) terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah) atau dengan kata lain, adanya kerelaan di antara keduanya. 5) Penjual harus menyebutkan harga barang kepada pembeli (memberi tahu harga produk).

2. Landasan Hukum Murabahah Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-Qur’an dan Hadist, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk untuk murabahah adalah nash al-Qur’an, Hadist maupun Ijma’ yang berkaitan dengan jual-beli karena pada dasarnya murabahah adalah salah satu bentuk jual beli. Adapun referensinya antara lain sebagai berikut: a. Al - Qur’an 1) Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275:

…...            …. …..Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…8 8

Departemen Agama, Op. cit, hlm. 48.

23

2) Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

                         Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.9

b. Al-Hadist Hadist Nabi riwayat Ibnu Majjah:

‫ﻗﺎل رﺴول ﷲ ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺴﻟﻢ‚ ﺜﻼث ﻔﯿﮭﻦ اﻠﺒرﻜﺔ∙ اﻠﺒﯿﻊ إﻠﯽ‬ 10

‫أﺟل‚ واﻠﻤﻘﺎ ﺮﻀﺔ‚ وأﺨﻼ ﻃ اﻟﺒر ﺒﺎ ﻟﺸﻌﯿﺮ‚ ﻻ ﻟﻟﺒﯿﻊ‬

Rasulallah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan. (HR. Ibnu Majah) c. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dewan Syari’ah

Nasional

menetapkan aturan tentang

murabahah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000.11

9

Ibid, hlm. 84 Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Juz 2, Daarun Fikr, Nomor hadis: 2289, hlm. 768. 11 Husein Umar, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, Edisi Revisi Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006 10

24

3. Rukun dan Syarat Murabahah a. Rukun Murabahah Murabahah mempunyai beberapa rukun yaitu:12 1) Para pihak (al-'aqidaen, ‫;) اﻟﻌﺎﻗﺪﯾﻦ‬ 2) Pernyataan kehendak (sigat al-'aqd, ‫;)ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ‬ 3) Obyek akad (mahall al-'aqd, ‫;)ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ‬ 4) Tujuan akad (maudu al-'aqd, ‫)ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ‬ b. Syarat Murabahah Terdapat delapan syarat terbentuknya akad murabahah, yaitu:13 1) Tamyiz (at-tamyiz); 2) Berbilang pihak (ta'addud at-tarfain); 3) Pertemuan kehendak atau kesepakatan (tatabuq al-iradatain); 4) Kesatuan majlis (ittihad at-tarfain) 5) Obyek ada pada waktu akad [dapat diserahkan] (wujud al-mal 'inda al-'aqd au al-qudrah 'ala at-taslim); 6) Objek dapat ditransaksikan (salahiyah al-mal li at-ta'amuli); 7) Objek tertentu atau dapat ditentukan (at-ta'yin au qabiliyyah almahal li at-ta'amuli); 8) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah ('adamu mukhalafah asy-syar'i). Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu: 14 12

Hufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 13 13 Ibid

25

1) Mengetahui harga pokok Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat ini juga diperuntukkan bagi jual beli attauliyyah dan al-wadhi'ah. 2) Mengetahui keuntungan Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. 3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat khusus, yaitu:15 1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi. 2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual. 3) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang. 4) Murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bilamana pembeli murabahah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan

14

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 705 15 Ibid, hlm 706

26

sebelumnya, membayar biaya over head, rekening listrik, dan semacamnya. 5) Penjual harus telah memiliki barang yang dijual dengan pembiayaan murabahah. 6) Komoditi bersangkutan harus telah berada dalam resiko penjual. 7) Komoditi obyek murabahah diperoleh dari pihak ketiga bukan dari pembeli murabahah bersangkutan (melalui jual beli kembali) Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, syarat murabahah adalah:16 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah; 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; 3) Kontrak harus bebas riba; 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

4. Ciri-Ciri Murabahah Menurut Abdullah Saeed, ciri-ciri dasar kontrak murabahah adalah sebagai berikut:17 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, batas laba (mark-up) harus 16

Muhammad Syafii Antonio, Op. cit, hlm.101 Abdullah Saeed, Op.cit, hlm. 119.

17

27

ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga beserta biayabiayanya. 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan uang. 3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. 4) Pembayarannya ditangguhkan. Murabahah digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

B. Konsep Akad Murabahah Dalam Praktek Perbankan Syari’ah 1. Konsep Umum Bank Syari’ah a. Pengertian Bank Syari’ah Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.18 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang

Perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syari’ah tersebut 18

Diana Yumanita, Bank Syariah:Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005) hlm.4

28

scara teknis yuridis disebut “bank berdasar prinsip bagi hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai adalah “bank berdasarkan prinsip syari’ah”. Karena operasinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan syari’ah Islam, maka Bank Islam disebut pula “Bank Syari’ah”. Adapun Pengertian Bank Syari’ah adalah sebagai berikut: “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”19 Pengertian dari prinsip syari’ah sendiri adalah: “Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah”20 Sedangkan menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio, Bank Islam atau Bank Syari’ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan Hadits.21

b. Ciri-Ciri Bank Syari’ah Bank syari’ah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional. Adapun ciri-ciri bank syari’ah antara lain:22

19

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, Pasal

20

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, Pasal

1 ayat 7 1 ayat 12 21 Karnaen Paraatmadja dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaiman Bank Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997) hlm. 14. 22 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi, Cet ke-II, (Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm. 41.

29

1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. 2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak, sisa hutang selepas kontrak dilakukan kontrak baru. 3) Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan karena persentase mengandung potensi melipat gandakan. 4) Pada bank syari’ah tidak dikenal keuntungan pasti (fixed return) ditentukan kepastian sudah mendapat untuk bukan sebelumnya. 5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual-belikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu bank syari’ah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi pmbiayaan untuk mengadakan barang dan jasa.

c. Fungsi dan Peran: 23 1) Manajer investasi, bank syari’ah dapat mengelola investasi dana nasabah. 2) Investor, menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya

23

Ibid, hlm. 40

30

3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syari’ah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaiamana lazimnya. 4) Kegiatan sosial, sebagai ciri pada identitas keuangan syari’ah, bank syari’ah berkewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

d. Tujuan Bank Syari’ah :24 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islami, khususnya yang berhubungan dengan perbankan. 2) Agar tercipta keadilan di bidang ekonomi yang meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. 3) Untuk membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan 5) Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. 6) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter

24

Ibid.

31

7) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.

e. Kegiatan Usaha Bank Syari’ah Dalam menjalankan usahanya, baik dari segi penghimpunan dan penyaluran

dana,

bank

syari’ah

mempunyai beberapa

prinsip

operasional yaitu:25 1) Penghimpunan dana Penghimpunan dana di bank syari’ah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang digunakan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah wadiah, mudharabah dan prinsip lain yang sesuai dengan syari’ah. 2) Penyaluran dana Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar pembiayaan bank syari’ah terbagi dalam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu: a) Transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli. b) Transaksi pembiayaan dengan sistem mark-up c) Transaksi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

25

Sugiwati, Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Murabahah di BNI Syari’ah Cabang Medan, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010). hlm. 21-22

32

3) Jasa keuangan Aktifitas dalam jasa keuangan ini merupakan kegiatan yang meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang dilakukan bank. Prinsip yang digunakan dalam aktifitas ini adalah prinsip fee (jasa).

f. Struktur Bank Syari’ah Unsur

yang

membedakan

bank

syari’ah

dengan

bank

konvnsional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang berada dalam naungan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) ini berfungsi mengawasi

beroperasinya

bank

dan

produk-produk

yang

dikeluarkannya agar tetap sesuai dengan ketentuan syari’ah. Adapun fungsi Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) adalah sebagai berikut:26 1) Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syari’ah. 2) Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap bulan) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari’ah. 3) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

26

Heri Sudarsono, Op. cit. hlm. 43

33

Gambar 1.1 Struktur Bank Umum Syari’ah:27

2. Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah Dalam menunjang kelangsungan usahanya, baik perorangan maupun perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha berupa perolehan keuntungan. Dalam operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank syari’ah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayai atau mitra. Bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75% asetnya.28 Sejak tahun 1984, di Pakistan pembiayaan jenis murabahah mencapai 87 % dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Pada kasus Dubai Islamic Bank, bank Islam paling awal pada sektor swasta, pembiayaan

27

Ibid, hlm. 45. E.J Brill Leiden, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporery Interpretation, Alih Bahasa oleh Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontempore, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Prlajar, 2003), hlm. 139. 28

34

murabahah mencapai 82% dari total pembiayaan selama 1989. Bahkan, bagi Islamic Development Bank (IDB), selama lebih 10 tahun periode pembiayaan, 73 % pembiayaannya adalah murabahah, yaitu dalam pembiayaan dagang luar negeri.29 Dalam perbankan syari'ah, ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktekkan, yakni murabahah modal kerja dan murabahah investasi.30 Penjelasannya perbedaan dari keduanya adalah sebagai berikut: a. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.31 b. Murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama. 32 Adapun

rukun

murabahah

dalam

perbankan

adalah

sama

dengan fiqh dan dianalogikan dalam praktek perbankan sebagai berikut:33

29

Abdullah Saeed, Op. cit, hlm. 94 Arison Hendry, Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi, (Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999), hlm.43 31 Tazkiah Institute, Murabahah, Makalah disampaikan pada Lokakarya Perbankan Syari'ah, 14 Mei 1999, hlm. 1. 32 Arison Hendry, Loc, Cit 33 Arison Hendry, Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi, (Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999), hlm. 43. 30

35

a. Penjual (ba'i) dianalogikan sebagai bank. b. Pembeli (musytari) dianalogikan sebagai nasabah. c. Barang yang diperjualbelikan (mabi'), yaitu jenis pembiayaan seperti pembiayaan investasi. d. Harga

(tsaman)

dianalogikan

sebagai

pricing

atau

plafon

pembiayaan. e. Ijab qabul dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian. Adapun syarat-syarat umum murabahah antara lain, yaitu :34 a. Pihak yang berakad : 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak 2) Memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli b. Barang atau obyek : 1) Barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. 2) Barang itu milik sah penjual atau seseorang 3) Barang yang diperjual-belikan harus berwujud 4) Barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan 5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual, apabila benda bergerak maka barang itu bisa langsung dikuasai

pembeli

dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan bila barang

34

Tazkia Institute, Op. cit, hlm. 2.

36

itu tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian atau akad diselesaikan. c. Harga : 1) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan. 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. Sedangkan syarat-syarat khusus murabahah antara lain:35 a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual. b. Kedua belah pihak keuntungan yang

(penjual dan pembeli)

menyetujui besarnya

ditetapkan sebagai tambahan terhadap

modal

sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual. c. Barang yang dijual secara murabahah dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang ribawi yang dilarang diperjualbelikan kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama. Dengan demikian tidak sah jual beli secara murabahah atas emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras dan bahan-bahan makanan lainnya yang jenisnya sama.

35

Ibid, hlm. 3

37

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah:36

Menurut Adiwarman Karim, murabahah dalam praktek perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:37 a. Murabahah dengan pesanan Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). b. Murabahah tunai atau cicilan Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus). 36

Heri Sudarsono, Op. cit, hlm. 63 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.115-116 37

38

Dalam hal keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, secara fiqh belum diatur secara terperinci. Ulama sepakat bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pihak bank diperbolehkan mengenakan sistem denda (ta’zir) dengan tujuan agar pihak nasabah lebih bertanggung jawab atas dana pinjaman tersebut. Lebih terperinci peraturan tersebut dijelaskan

dalam

restrukturisasi

bank

syari’ah.

Adapun

tahapan

restrukturisasi adalah sebagai berikut: 38 a. Penjadwalan kembali (Rescheduling) Adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. b. Persyaratan kembali (Reconditioning) Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada nasabah, meliputi: -

Perubahan jadwal pembayaran

-

Perubahan jumlah angsuran

-

Perubahan jangka waktu

-

Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

-

Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

-

Pemberian potongan

c. Penataan kembali (Restructuring) 38

Restrukturisasai adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011).

39

Merupakan perubahan persyaratan pembiayaan, meliputi : -

Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank

-

Konversi akad pembiayaan

-

Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari’ah berjangka waktu dan menengah.

-

Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal semetara pada perusahaan nasabah.

3. Murabahah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSNMUI/IV/2000 Dalam

fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-

MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum murabahah sebagai berikut:39 a. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah sebagai berikut: 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 39

Merupakan penjabaran dan penjelasan konsep murabahah dalam fatwa Dewan Swari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000. Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 47-49.

40

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang. 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. b. Ketentuan murabahah kepada nasabah 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank. 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan pernjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut

41

mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kemnbali sisa kerugiannya kepada nasabah. 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. c. Jaminan dalam murabahah 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

42

d. Hutang dalam murabahah 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh

memperlambat

pembayaran-pembayaran

angsuran

atau

meminta kerugian itu diperhitungkan. e. Penundaan pembayaran dalam murabahah 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah

satu

pihak

tidak

menunaikan

kewajibannya,

maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. f. Bangkrut dalam murabahah Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

43

Terkait dengan adanya Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, terdapat pula pendapat tentang murabahah dari para fuqaha. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli murabahah itu sah menurut hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Hadis. Imam Malik mendukung faliditasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata "Penduduk Medinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati. Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata: "Belikan sesuatu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini adalah sah.40

40

Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 137.

BAB III PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI’AH (M2S) BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU

A. Profil Bank Mega Syari’ah 1. Gambaran Umum Bank Mega Syari’ah Perjalanan PT. Bank Mega Syari’ah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT. Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT. Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT. Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syari’ah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syari’ah dengan nama PT. Bank Syari’ah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syari’ah. 1 Komitmen penuh PT. Mega Corpora (dahulu PT. Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syari’ah sebagai bank syari’ah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syari’ah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya.

1

www.bsmi.co.id/profil-sekilasbsmi.php#nogo (Tanggal 10 Maret 2012)

44

45

Penambahan modal dari pemegang saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT. Bank Mega Syari’ah yang memiliki semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syari’ah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi. 2 Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syari’ah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syari’ah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syari’ah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional.3 Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Mega Syari’ah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT. Bank Mega Syari’ah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syari’ah, dan 324 kantor Mega Mitra Syari’ah (M2S) yang tersebar di Jabodetabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang 2 3

Ibid Ibid

46

melandasi kegiatan operasionalnya, PT. Bank Mega Syari’ah hadir untuk mencapai visi menjadi “Bank Syari’ah Kebanggaan Bangsa”.4

2. Visi dan Misi Bank M ega Syari’ah -

Visi Bank Mega Syari’ah adalah: “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa” 5

-

Misi Bank Mega Syari’ah adalah: Memberikan jasa layanan keuangan syari’ah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.6

3. Nilai-Nilai Nilai-nilai yang diterapkan oleh Bank Mega Syari’ah terangkum dalam VICTORY, yaitu:7 -

Visioner: Berifikir dan melihat jauh ke depan, serta mampu menginspirasi dan membangun peran serta orang lain untuk mencapai hasil yang terbaik.

-

Intrapreneur: Kemampuan mengelola sumber daya dan resiko secara optimal & inovatif dengan berorientasi pada keuntungan dan nilai tambah bagi perusahaan, serta tercapainya kepuasan nasabah.

4

Ibid. www.bsmi.co.id/profil-visimisi.php/ (Tanggal: 10 Maret 2012) 6 Ibid. 7 www.bsmi.co.id/nilai-nilai.php/ (Tanggal: 10 Maret 2012) 5

47

-

Consistent: Berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

-

Teamwork: Membangun sinergi yang bernilai tambah untuk mencapai tujuan bersama, dengan penghargaan terhadap kemajemukan sebagai suatu kekuatan.

-

Profesional: Memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas sesuai standar yang di tetapkan dengan berlandaskan norma dan etika untuk mencapai tujuan organisasi / perusahaan.

-

Sharing: Sikap mental kelimpahruahan (abundance mentality) dan saling ketergantungan (interdependence) secara tulus dan ikhlas dalam membantu sesame.

-

Trustworthy (amanah): Jujur, dapat dipercaya dan senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Amanah dari pemegang saham adalah raihlah keuntungan secara maksimal dan berkesinambungan serta taat pada peraturan perusahaan.

4. Produk-Produk Sebagaiman seperti bank lainnya, Bank Mega Syari’ah memiiki produk-produk baik berupa pendanaan (funding), pembiayaan (landing) dan layanan (service). Adapun produk-produknya adalah sebagai berikut: 8 a. Produk Pendanaan -

8

Tabungan Utama iB

- Tabungan Investasya iB

www.bsmi.co.id/produk-dan-layanan.php (Tanggal: 10 Maret 2012)

48

-

Fleksi iB

- Giro Utama iB

-

Tabungan Rencan iB

- Deposito Plus iB

-

Tabungan Haji iB

b. Produk pembiayaan -

KPR Utama iB

- Pembiayaan Bisnis iB

-

KPM Utama iB

- Modal Kerja iB

-

Multi Guna iB

- Gadai Syari’ah iB

-

Multi Jasa iB

- Bank Garansi iB

-

Pembiayaan Bisnis Investasi iB

- PRK Syari’ah iB

c. Layanan -

Mega Syari’ah CARD

-

Mega Syari’ah SAFE

-

Save Deposit Box

B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Produk pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah pada Bank Mega Syari’ah biasa disebut dengan Pembiayaan Modal Kerja iB, pembiayaan ini adalah pembiayaan usaha produktif sesuai syari’ah. Produk pembiayaan modal kerja ini disediakan oleh Bank Mega Syari’ah pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S). Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) adalah kantor unit yang memberikan layananan khusus untuk pembiayaan usaha skala mikro.9

9

Wawancara dengan Bapak Muhammad Arifin selaku Unit Manager (UM) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal: 6 Maret 2012)

49

Bank Mega Syari’ah mengklasifikasikan kegiatan usaha mikro dan kecil berdasarkan atas kriteria sebagai berikut:10 a. Tidak ada sistem yang formal: tidak tercatat, tidak ada aturan baku, semua dijalankan menurut pengalaman individu, yang bisa jadi sangat berbeda antara satu dengan yang lain. b. Emotional relationship: Lebih kepada hubungan saling percaya, sering tidak berdasarkan hitung-hitungan secara rasional. c. Hampir semua estimasinya sangat minim data d. Bisnisnya campur, tidak ada batasan yang jelas bisa sangat berbeda antara bidang yang satu dengan yang lain. e. Sangat bergantung pada satu orang yaitu pemilik usaha (one man show) f. Ingin yang simple bukan complicated g. Masih nembutuhkan banyak modal h. Inferiority kepada lembaga perbankan; tidak memiliki catatan keuangan atau memiliki tetapi tidak rapi, tidak memiliki dokumen usaha secara rapi, perencanaan usaha tidak tertulis. Pembiayaan murabahah pada produk modal kerja mencapai 100% dari total pembiayaan yang ada di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Hal ini terjadi karena layanan Mega Mitra Syari’ah (M2S) merupakan kantor unit dari Bank Mega Syari’ah yang khusus melayani pembiayaan sekala mikro dengan akad murabahah.11

10 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 8-9 11 Wawancara dengan Ibu Ratna selaku Teller Bank Mega syari’ah Unit kaliwungu. (Tanggal 07 Maret 2012).

50

1. Macam-Macam Pembiayaan Modal Kerja Mega Mitra Syari’ah (M2S) Dalam produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) tersebut, Bank Mega Syari’ah mengklasifikasikan pembiayaanya kedalam dua jenis, yaitu MP (Mega Pembiayaan) 50 dan MP (Mega Pembiayaan) 500. 12 Adapun perbedaan dari keduanya adalah sebagai berikut: a. Mega Pembiayaan (MP) 50 Adapun kriterianya dalam produk MP (Mega Pembiayaan) 50 ini, diantaranya adalah sebagai berikut:13 1) Limit pembiayaan antara Rp 2.500.000,00 - Rp. 50.000.000,00 2) Skema pembiayaannya adalah jual-beli (murabahah) 3) Akad pembiayaan menggunakan akad murabahah un-notaril (bawah tangan) 4) Akad pelengkap wakalah dan qard pada fasilitas Take over 5) Tenor / Jangka waktu pembiayaan : - Pembiayaan untuk investasi (Ex:pembelian kios) : 12 - 60 bulan - Pembiayaan untuk barang modal kerja

: 6 - 48 bulan

- Untuk Account Maintenance

: 60 bulan

6) Margin Bank - Pembiayaan di atas Rp.30.000.000,00 - Rp.50.000.000,00, perhitungan margin setara 2,2% - 1,4% flat perbulan.

12 Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco (Account Officer) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwung (Tanggal 5 Maret 2012) 13 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 27-28

51

- Pembiayaan di atas Rp.10.000.000,00 - Rp.30.000.000,00 perhitungan margin setara 2,3% - 1,6% flat perbulan. - Pembiayaan

di

atas

Rp.2.500.000,00

-

Rp.10.000.000,00

perhitungan margin setara 2,5% - 1,8% flat perbulan. 7) Manfaat / tujuan pembiayaan

:

- Barang modal kerja - Investasi 8) Target market: - Wiraswasta pemilik usaha, memiliki agunan (tanah, tanah dan bangunan, kendaran, deposito) membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya. - Radius tempat usaha 10 (sepuluh) Km dari kantor Unit Mega Mitra Syari’ah. 9) Usia calon debitur: - Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama denga 18 tahun. - Maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan diajukan dan usia maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan. 10) Lama usaha minimal 2 (dua) tahun 11) Syarat dokumentasi (nasabah) - Foto copy KTP - Foto copy KK / Surat nikah - Foto copy Surat izin / Surat Keterangan Usaha

52

- Foto copy dokumen jaminan 12) Jaminan berupa - Tanah - Tanah dan bangunan + IMB - Kios, los, lapak, dasaran atau yang lainnya yang sejenis - Sepeda motor - Mobil - Deposito dan tabungan (khusus deposito Bank Mega atau Bank Mega Syari’ah). 13) Lokasi jaminan maksimum 50 Km dari lokasi Unit Mega Mitra Syari’ah. 14) Rasio pembiayaan dengan jaminan - Deposito 90 % - Selain deposito 80% 15) Rasio pembiayaan dengan jaminan (Account Maintenance) - Deposito 95 % - Selain deposito 95% 16) BI-Cecking wajib dilakukan untuk pembiayaan di atas Rp. 25.000.000,00 17) Peningkatan jaminan - Dilakukan secara un-notaril dengan format standar Mega Mitra Syari’ah (legalisasi notaris)

53

- Kuasa jual dan penyerahan jaminan sukarela (tanah, tanah dan bangunan) - Surat kuasa jual dan Cessie (kios/los – unnotaril) - Surat kuasa jual dan Fiducia (kendaraan – unnotaril) 18) Lama menjalani usaha minimal 2 tahun 19) Jenis pembayaran - Angsuran tetap: mingguan, dua mingguan, bulanan - Pembayaran angsuran melalui Auto debet (pendebetan langsung) dari tabungan Mega Mitra Syari’ah 20) Metode pencairan pembiayaan melalui Tabungan Wadi’ah Mega Mitra Syari’ah. 21) Proses kredit selama 2-3 hari kerja, sejak dokumen yang dipersyaratkan lengkap diterima oleh Mega Mitra Syari’ah. 22) Tenda keterlambatan (ta’zir) dituliskan dalam rupiah dengan cara perhitungan biaya administrasi adalah 4% dari total cicilan tertunggak perbulan. 23) Pelunasan sebagian dipercepat tidak diperbolehkan 24) Pelunasan dipercepat diperbolehkan dengan membayar sisa harga jual/muqasah diatur sendiri dalam memo. 25) Take over facility - Take over yang boleh dilakukan kepada nasabah bank nonsyari’ah, sepanjang ada ojek yang diperjual-belikan. - Menggunakan qard

54

- Potongan margin = equivalen 0,1 % flat dari biaya existing - Adm fee 0%

b. Mega Pembiayaan (MP) 500 Sedangkan untuk MP (Mega Pembiayaan) 500, kriterianya adalah sebagai berikut:14 1) Limit pembiayaan antara Rp. 50.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 2) Skema pembiayaan adalah jual-beli (murabahah) 3) Akad pembiayaan adalah murabahah notariil 4) Akad pelengkap: - Akad wakalah - Akad qard (Take over) 5) Tenor / jangka waktu pembiayaan : - Pembiayaan untuk investasi (Ex:pembelian kios) : 12 - 60 bulan - Pembiayaan untuk barang modal kerja

: 6 - 48 bulan

- Untuk Account maintenance

: 60 bulan

6) Margin bank: - Pembiayaan di atas Rp.200.000.000,00 - Rp.500.000.000,00, perhitungan margin setara 1,2% - 0,9% flat perbulan. - Pembiayaan di atas Rp.100.000.000,00 - Rp.200.000.000,00 perhitungan margin setara 1,4% - 1,0% flat perbulan.

14

Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 26-27

55

- Pembiayaan di atas Rp.50.000.000,00 - Rp.100.000.000,00 perhitungan margin setara 1,6% - 1,1% flat perbulan. 7) Biaya administrasi adalah 1% dari total plafon pembiayaan ditambah Rp. 250.000,00 8) Manfaat / tujuan pembiayaan: - Barang modal kerja - Investasi 9) Target market: - Wiraswasta pemilik usaha, punya agunan (tanah, tanah dan bangunan, kendaraan, deposito) membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya. - Radius tempat usaha maksimal 10 Km dari kantor Unit Mega Mitra Syari’ah. 10) Usia calon debitur: - Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama denga 18 tahun. - Maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan diajukan dan usia maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan. 11) Lama usaha minimal 2 (dua) tahun 12) Jaminan: - Tanah - Tanah dan bangunan + IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) - Kios, los, lapak, dasaran atau yang sejenisnya

56

- Deposito dan tabungan (khusus deposito Bank Mega atau Bank Mega Syari’ah). - Mobil (untuk fasilitas pembiayaan di atas Rp. 200.000.000,00, usia kendaraan maksimal 3 tahun pada saat pengajuan pembiayaan dan maksimal 8 tahun pada saat berakhirnya pembiayaan). 13) Lokasi jaminan maksimal 50 Km dari kantor Unit Mega Mitra Syari’ah 14) Rasio pembiayaan dengan jaminan: - Deposito dan tabungan 90% - Selain deposito mengikuti ketentuan kebijakan dan SOP DAO 15) Rasio pembiayaan dengan jaminan (Account maintenance): - Deposito dan tabungan 95% - Selain deposito 95% 16) Syarat dokumentasi : - Foto copy KTP - Foto copy KK / Surat nikah - Foto copy Surat izin / Surat Keterangan Usaha - NPWP (untuk kredit di atas Rp. 50.000.000,00) - Foto copy dokumen jaminan (asli diserahkan pada saat akad pembiayaan) 17) BI-Cecking wajib dilakukan untuk pembiayaan di atas Rp. 25.000.000,00

57

18) Peningkatan jaminan mengikuti hukum positif : - APHT (Notariil) - Fiducia (Notariil) - Cessie (Notariil) - Gadai deposito (Notariil) 19) Lama menjalani usaha minimal 2 (dua) tahun 20) Asuransi: - Asuransi jiwa kredit diwajibkan untuk mengikuti - Asuransi kendaraan tidak dipersyaratkan untuk pembiayaan dibawah Rp.100.000,00 dan wajib untuk pembiayaan lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000,00. 21) Jenis pembayaran: - Angsuran tetap; mingguan, dua mingguan, bulanan - Pembayaran angsuran melalui Auto debet (pendebitan lansung) dari tabungan Unit Mega Mitra Syari’ah. 22) Metode pencairan pembiayaan melalui Tabungan Wadi’ah Mega Mitra Syari’ah. 23) Proses kredit dilakukan 2-3 hari kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan lengkap diterima oleh Unit Mega Mitra Syari’ah. 24) Denda keterlambatan (ta’zir) adalah 4% dari total cicilan tertunggak perbulan. 25) Pelunasan sebagian dipercepat tidak diperbolehkan

58

26) Pelunasan dipercepat diperbolehkan dengan membayar sisa harga jual / muqasan marjin diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 27) Take over facility : - Dengan menggunakan akad qard - Potongan margin equivalen dengan 0,1% flat dari fasilitas existing - Adm fee 0%

2. Mekanisme Pembiayaan Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tentang gambaran umum produk pembiayaan modal kerja dengan skim murabahah di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, bahwa ada beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Secara teknis pelaksanaan kedua produk pembiayaan mikro MP 50 dan MP 500 adalah sama. Adapun mekanisme dalam pembiayaan modal kerja dengan skim murabahah pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu adalah sebagai berikut:15 a. Pengajuan Permohonan dan Negosiasi Dalam proses pembiayaan murabahah pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Sari’ah Kaliwungu langkah awal yang ditempuh adalah proses pengajuan permohonan. Dalam proses 15

Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco (Account Officer) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwung (Tanggal 5 Maret 2012).

59

pengajuan permohonan, seorang nasabah bertindak sebagai calon debitur dan bank bertindak sebagai calon kreditur. Seorang nasabah dapat melakukan pengajuan apabila memenuhi beberapa persayaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Mega Syari’ah, diantaranya:16 1) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama denga 18 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan diajukan dan usia maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan. 2) Memiliki usaha (karena pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan untuk usaha produktif) dengan ketentuan lama usah minimal 2 (dua) tahun. 3) Memiliki agunan yang bisa menjadi jaminan. Adapun kriteria dari agunan yang dapat dijaminkan telah dijelaskan diatas dalam kriteria pembiayaan MP 50 dan MP 500. Setelah

seorang

nasabah

telah

memenuhi

persyaratan

administrasi dan dokumentasi, bank kemudian menerima permohonan pengajuan tersebut dan bersama nasabah melakukan negosiasi terkait nominal jumlah pembiayaan. Dalam roses negosiasi, pihak bank selaku sahibul maal

(pemilik modal)

mempunyai hak mengabulkan

permohonan nasabah secara penuh maupun sebagian sesuai dengan nilai agunan yang disertakan dalam proses pengajuan. Sehingga dalam pengajuan 16

pembiayaan

murabahah

tersebut,

besar

kecilnya

Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. Persyaratan tersebut berlaku untuk produk MP (Mega Pembiayaan) 50 maupun MP (Mega Pembiayaan) 500.

60

pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tergantung dari besar kecilnya nilai dari agunan yang disertakan. Secara penuh adalah besar nominal yang diajukan oleh nasabah dikabulkan seluruhnya karena nilai dari agunan yang disertakan melebihi dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukan, apabila nilai agunan yang diajukan oleh nasabah lebih rendah dari nominal pembiayaan yang diajukan, maka pihak bank hanya bisa memberikan di bawah nilai agunan atau tidak sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan. Dalam tahap negosiasi ini, sebelum bank memutuskan permohonan, pihak bank melakukan tahap analisa terlebih dahulu terkait nasabah yang mengajukan pembiayaan. Ada tujuh tahap yang dilakukan Bank Mega Syari’ah dalam proses analisis, diantara adalah sebagai berikut:17 1. Analisa dokumen a) Nasabah masuk dalam coverange area unit yang telah ditentukan dan telah disurvey oleh AO (Account Officer), FiO (Financing Officer) dan UM (Unit Manager). b) Dokumen pembiayaan lengkap c) BI Cecking dan DNH positif

17

Lihat paper: Disiplin Proses Inisiasi dalam Employee’s Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 3-7

61

2. Analisa karakter a) Analisa karakter dari dokumen pembiayaan, data pendukung dan informasi dari AO (Account Officer). b) Verifikasai tujuan pembiayan c) Melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah d) Melakukan trade cecking dan lingkungan cecking 3. Analisa kapasitas a) Analisa kebutuhan dan kemapuan bayar dari dokumen pembiayaan dan data pendukung. b) Verifikasi jumlah aset dan nilai perolehannya selama masa usaha. 4. Analisa jaminan a) Identifikasi resiko usaha, analisa jaminan dilakukan oleh FiO (Financing Officer) b) Validitasi lokasi dan fisik jaminan dengan dokumen jaminan c) Nilai taksir: 28) Tanah, tanah dan bangunan maksimal 80% 29) Ruko maksimal 80% 30) Kendaraan (mobil atau motor) maksimal 70% 31) Deposito maksimal 90% Setelah semua proses pengecekan dilakukan oleh pihak bank terhadap dokumen calon nasabah, dan pihak bank telah melakukan kesimpulan, maka ada dua kemungkinan yaitu pengajuan pembiayaan

62

diterima atau ditolak. 18 Jika diterima maka pihak nasabah dan pihak Bank Mega Syari’ah melanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu proses akad.

b. Proses Akad Setelah proses pengajuran dan negosiasi selesai dan pihak bank mengabulkan permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, maka selanjutnya adalah proses akad anatara kedua belah pihak. Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu ini adalah dengan akad murabahah (jual-beli) dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjualnya. Dalam akad tersebut juga menggunakan akad tambahan, yaitu akad wakalah (perwakilan) dimana bank nantinya mewakilkan kepada nasabah atas pembelian barang pesanan nasabah itu sendiri. Selain itu, untuk fasilitas take over, pihak bank juga menyediakan akad tambahan yaitu akad qard (pinjaman).

19

Sehingga bank hanya berposisi sebagai pemberi

pinjaman uang untuk pembelian suatu barang untuk modal kerja. 18

Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco selaku AO (Account Officer) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal 06 Maret 2012) 19 Fasilitas Take Over adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan sistem pemindahan hutang dari lembaga keuangan lain. Bank melakukan analisa atas studi kelayakan keadaan nasabah, kemudian bank memberikan Fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya (pelunasan) kepada lembaga keuangan tempat nasabah meminjam. Fasilitas Take Over hanya bisa dilakukan jika nasabah meminjam pada lembaga keuangan konvensional dan tidak berlaku pada sesama lembaga keuangan syari’ah.Wawancara denga Bapak Muhammad Arifin, UM (Unit Manager) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal 6 Maret 2012).

63

Dalam akad keduanya menggunakan standar perjanjian yang telah disediakan bank, jadi seluruh aspek ketentuan dan legalitas perjanjian sudah diatur di dalamnya sehingga pihak nasabah hanya cukup mengisi data yang berkaitan dengan nasabah kemudian menandatanganinya.20 Untuk mekanisme pelaksanaan akad antara keduanya diawali dengan akad murabahah (jual beli), setelah form aplikasi akad jual beli telah diisi dan ditanda tangani oleh pihak nasabah, kemudian dilakukan akad tambahan yaitu akad wakalah (perwakilan). Akad wakalah ini adalah pelimpahan oleh bank untuk mewakilkan pembelian barang kepada nasabah itu sendiri, sehingga posisi nasabah yang awalnya sebagai penjual menjadi gugur dengan adanya akad kedua (wakalah). Jadi yang melakukan transaksi jual beli barang modal kerja adalah nasabah dengan pihak pemasok atau penjual. Sedangkan peran bank tidak lagi sebagai penjual maupun pembeli dari pemasok kepada nasabah, melainkan hanya sebagai sahibul mall (pemilik dana) yang meminjamkan dananya kepada nasabah yang melakukan pengajuan untuk membeli kebutuhan modal kerja.21 Dalam transaksi ini, Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu memberlakukan adanya sistem Harga Beli dan Harga Jual.22 Harga beli adalah sejumlah uang yang dikeluarkan bank untuk membeli barang dari pemasok yang diminta oleh nasabah 20

Form aplikasi akad murabahah, wakalah dan qoard telah terlamipir dalam lampiran. Wawancara dengan Bapak Muhammad Arifin, UM (Unit Manager) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal 6 Maret 2012). 22 Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco, AO (Account Officer) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal 5 Maret 2012). 21

64

dan disetujui oleh bank berdasarkan SP3 dari bank kepada nasabah, termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Sedangkan Harga Jual adalah harga beli ditambah dengan sejumlah margin keuntungan (ribh) bank yang disepakati oleh bank dan nasabah yang ditetapkan dalam akad ini.23 Besar-kecilnya Harga Beli (pokok pinjaman) tidak semata-mata ditentukan pada jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang riil yang dipesan atau dibutuhkan oleh nasabah, melainkan harga beli ditentukan oleh jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak bank. Pihak bank, yang diwakili oleh bagian FiO (Financing Officer) menganalisis jaminan yang disertakan oleh nasabah untuk menentukan besar-kecilnya kelayakan pemberian pembiayaan. Sedangkan untuk harga jual sendiri adalah harga beli ditambah dengan margin yang nantinya harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Sehingga yang menjadi barang jaminan adalah barang yang telah dimiliki oleh nasabah (bangunan, tanah, kendaraan bermotor atau deposito) dan bukan berupa surat atau dokumen dari barang yang nantinya dibeli oleh nasabah. Sedangkan dalam penentuan margin keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank, semuanya sudah dipatok atau

23

Lihat pada form aplikasi akad murabahah Bank Mega Syari’ah pada Pasal I tentang Definisi. Dalam pelaksanaanya, Harga Beli lebih tepat dpahami sebagai jumlah pinjaman pokok yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Sedangkan harga jual lebih tepat dipahami sebagai jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada nasabah ditambah dengan margin keuntungan yang harus dibayarkan ke bank (harga beli ditambah margin). Hal ini terjadi karena dalam penentuan Harga Jual dan Harga Beli belum ada transaksi jual-beli barang yang dipesan oleh nasabah.

65

ditentukan persentasenya oleh pihak bank. Dan persentase bagi hasil tersebut ditentukan sesuai dengan jumlah nominal pinjaman dan lamanya waktu peminjaman. Penentuan margin dapat dilihat dalam tabel berikut ini:24 Tabel 1.1 Persentase Margin MP (Mega Pembiayaan) 50 Pinjaman Margin > Rp.30.000.000,00 s/d Rp.50.000.000,00 2,2% - 1,4% flat/bulan > Rp.10.000.000,00 s/d Rp.30.000.000,00 2,3% - 1,6% flat/bulan > Rp.2.500.000,00 s/d Rp.10.000.000,00 2,5% - 1,8% flat/bulan Tabel 1.2 Persentase Margin MP (Mega Pembiayaan) 500 Pinjaman Margin > Rp.200.000.000,00 - Rp.500.000.000,00 1,2% - 0,9% flat/bulan > Rp.100.000.000,00 - Rp.200.000.000,00 1,4% - 1,0% flat/bulan > Rp.50.000.000,00 - Rp.100.000.000,00 1,6% - 1,1% flat/bulan Hal ini bisa dilihat juga dalam tebel berikut ini: 25 Tabel 2.1 Daftar pinjaman dan angsuranya menurut tingkat plafon dan lamanya pinjaman Flate/Angsuran Pinjaman 12 bulan 24 bulan 36 bulan 501 juta 46.013.510 25.138.510 18.180.177 201 juta 18.862.510 10.487.510 7.695.843 101 juta 9.739.767 5.531.433 4.128.656 51 juta 5.020.100 2.895.100 2.186.767 31 juta 3.144.433 1.852.767 1.422.211 11 juta 1.126.767 668.433 515.656

24

48 bulan 14.701.010 6.300.010 3.427.267 1.832.500 1.206.933 439.267

Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 26-27. Persentase margin juga sudah dijelaskan diatas dalam Macam-Macam Pembiayaan Mikro Bank Mega Syari’ah (Sub Bab B poin 2). 25 Lihat Brosur Pembiayaan Mega Mitra Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu.

66

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan margin keuntungan, Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu telah menentukannya diawal sebelum nasabah melakukan peminjaman. Seorang nasabah bisa melakukan negosisasi terkait dengan besar kecilnya persentase margin yang harus dibayar akan tetapi tidak bisa kurang dari persentase yang telah ditentukan oleh pihak bank. Selain itu, penentuan tingkat margin ditentukan oleh besar kecilnya plafon peminjaman dan lamanya jangka waktu peminjaman. Bila dilihat dari tingkat plafon peminjaman, maka persentase margin akan lebih kecil bila peminjamannya semakin besar. Sedangkan bila dilihat dari jangka waktu peminjaman maka semakin lama jangka waktu peminjaman maka semakin besar persentase margin yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak Bank Mega Syari’ah.

c. Pencairan Pembiayaan Setelah terjadi kesepakatan anatara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dengan ditandatanganinya akad murabahah dan wakalah, maka pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa melakukan pencairan dana pinjamam dari Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Proses dalam pencairan dana pembiayaan harus melalui rekening tabungan / giro Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega

67

Syari’ah Kaliwungu. Jadi pihak nasabah harus membuka rekening pembiayaan terlebih dahulu untuk pencairan dana pembiayaan tersebut. Pembukaan rekening juga nantinya berfungsi sebagai pembukuan pembiayaan atau pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.26

d. Proses Pembelian Barang Dalam proses pembelian barang, sesuai yang telah dijelaskan pada bagian akad di atas bahwa untuk pembelian barang dilakukan oleh pihak nasabah karena adanya akad wakalah (bank mewakilkan nasabah untuk pembelian barang). Untuk proses pembelian barang dilakukan setelah dana pembiayaan yang diajukan oleh nasabah telah cair. Nasabah cukup mendatangi pihak pemasok atau supplier untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkannya. Dari peraturan form aplikasi perjanjian akad wakalah,

tertulis

nasabah wajib

melaporkan dokumen (surat

pembelian) kepada pihak bank. Akan tetapi dalam prakteknya, setelah dana pembiayaan cair, maka tidak ada tindak lanjut dari nasabah maupun bank dalam pelaporan surat bukti pembelian atas suatu barang. Sehingga nasabah terkadang bebas untuk menggunakan dana pinjaman tersebut bahkan tidak sesuai pada ketentuan dalam perjanjian. Nasabah 26

Wawancara dengan Ibu Ratna, Teller Bank Mega syari’ah Unit kaliwungu. (Tanggal 07 Maret 2012).

68

bisa menggunakan dana pinjaman tersebut tidak untuk keperluan pembelian barang modal kerja, akan tetapi juga terkadang digunakan untuk keperluan konsumtif maupun keperluan yang lainnya.27 Dalam perjanjian wakalah juga telah disebutkan bahwa pemasok atau supplier adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh bank untuk menyediakan barang yang dibeli oleh bank dan selanjutnya akan dijual oleh bank kepada Nasabah berdasarkan fasilitas pembiayaan murabahah.28 Namun dalam pelaksanaannya pihak bank tidak menunjuk dan mengutus pemasok atau supplier sebagai tempat nasabah untuk membeli suatu barang. Nasabah bisa melakukan jualbeli barang yang dibutuhkan di tempat pemasok manapun sesuai dengan keinginannya karena tidak adanya penunjukan pemasok atau supplier oleh pihak bank.29

e. Pembayaran Angsuran Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari pihak bank dan telah melakukan pembelian atas suatu barang untuk keperluan modal kerja, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman modal dan margin (harga beli) kepada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu secara mengangsur

27

Wawancara dengan Bapak Solakhudin, nasabah Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu. (Tanggal 08 Maret 2012). 28 Lihat form aplikasi akad murabahah dan aplikasi akad wakalah bagian Pasal 1 tentang Definisi. 29 Wawancara dengan Bapak Solakhudin, nasabah Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu. (Tanggal 08 Maret 2012).

69

selama jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad. Sedangkan waktu pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja bank. 30 Nasabah wajib melakukan dan menyanggupi pembayaran yang merupakan seluruh kewajiban atas Harga Jual dengan cara mengangsur pada setiap bulannya sebagaimana tecatat dalam lampiran jadwal angsuran.31 Pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan atau tanggal lain yang ditentukan bank dan untuk pertama kali pada tanggal tersebut bulan berikutnya, demikian seterusnya secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh kewajiban oleh nasabah. Dalam hal pembayaran jatuh pada bukan hari kerja bank dimana pembayaran harus dilaksanakan, maka nasabah akan melakukan pembayaran tersebut pada tanggal sebelumnya yang merupakan hari kerja bank.32 Apabila terjadi keterlambatan kewajiban pembayaran (angsuran) nasabah kepada bank, maka bank akan mengenakan denda (ta’zir) kepada nasabah terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat. Besarnya denda (ta’zir) adalah 4% dari total cicilan tertunggak perbulan dan denda tersebut digunakan untuk dana sosial.33

30

Hari kerja adalah hari di mana Bank Indonesia beroperasional dan bank-bank di Indonesia melaksanakan kegiatan transaksi kliring. Dijelaskan pada form aplikasi akad murabahah dan wakalah Bank Mega Syari’ah Pasal I tentang Definisi 31 Dari pihak Bank Mega Syari’ah memberikan jadwal angsuran kepada nasabah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pihak bank terhitung sejak awal pencairan pembiayaan. 32 Lihat form aplikasi akad murabahah Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu pada Pasal 4 tentang Pembayaran Kembali dan Denda. 33 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. Ketentuan denda (ta’zir) tersebut berlaku untuk produk MP (Mega Pembiayaan) 50 maupun MP (Mega Pembiayaan) 500.

70

Dalam

hal

memberlakukan

pembayaran

sistem

angsuran

pelunasan

sebagian

pihak

bank

tidak

dipercepat,

hanya

memberlakukan pelunasan dipercepat dengan membayar sisa harga jual / muqasan marjin diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada awal akad. Dari Penjelasan mekanisme pembiayaan modal kerja Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu diatas, dapat digambarkan dalan gambar sebagai berikut: Gambar 3.1 Alur mekanisme pembiayaan murabahah produk modal kerja Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu

Keterangan: 1. Pengajuan dan negosiasi 2. Akad (murabahah dan wakalah) 3. Penyerahan modal 4. Transaksi jual-beli (nasabah - supplier) 5. Pembayaran angsuran Dari gambar alur mekanisme pembiayaan murabahah tersebut, dapat dilihat adanya perubahan arus jual beli karena adanya akad tambahan (wakalah) oleh pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu kepada pihak nasabah.

BAB IV STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI’AH (M2M) BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU

Perbankan konvensional sebagi pemain lama telah menawarkan berbagai produk kredit untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya, sedangkan bank syariah dalam hal tersebut juga memiliki produk untuk dapat mengakomodasi keinginan dari para nasabahnya yaitu berupa produk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Dalam perbankan syari'ah, ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktekkan, yakni: 1. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 2. Murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Sedangkan dilihat dari segi pembayarannya, menurut Adiwarman Karim murabahah dalam praktek perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

71

72

murabahah tunai atau cicilan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus). Dalam produk murabahah pada unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu yang digunakan adalah murabahah modal kerja dengan system pembayaran cicilan dimana produk tersebut untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para nasabah untuk modal kerja.

A. Analisis Rukun Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu apakah sesuai dengan ketentuan syari’ah atau tidak dapat dilihat dari analisis kesesuain praktek dengan kaidah-kaidah fiqih tentang murabahah. Dalam fiqh sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun dari murabahah adalah sebagai berikut:1 1. Para pihak (al-'aqidaen, ‫;) اﻟﻌﺎﻗﺪﯾﻦ‬ 2. Pernyataan kehendak (sigat al-'aqd, ‫;)ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ‬ 3. Obyek akad (mahall al-'aqd, ‫;)ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ‬ 4. Tujuan akad (maudu al-'aqd, ‫)ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ‬

1

Hufron A. Mas’adi, op. cit. hlm. 13

73

Adapun rukun murabahah dalam praktek perbakan syari’ah sebgaimana yang disampaikan oleh Muhammad Syafi’i Antonio dan Arison Hendri, adalah sebagai berikut:2 1. Adanya penjual (ba’i) dan pembeli (musytari) 2. Adanya objek atau barang (mabi’) yang diperjualbelikan, 3. Adanya kesepakatan harga (tsaman) 4. Adanya ijab qabul (sighat) 5. Tujuan Akad Sehingga dapat di pahami bahwa murabahah dalam praktek perbankan sama dengan rukun yang ditentukan dalam fiqih muamalah. Sedangkan rukun akad murabahah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada layanan Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Para pihak (‫ ) اﻟﻌﺎﻗﺪﯾﻦ‬adalah sebagai berikut: Sebagai penjual (ba’i), yaitu pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu dan sebagai pembeli (musytari) adalah pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja, itu adalah merupakan struktur pada akad murabahah. Sedangkan struktur pada akad wakalah yang menjadi penjual adalah produsen/supplier sedangkan pembelinya adalah nasabah. Karena dalam produk pembiayaan modal kerja pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu terdiri dari dua akad yaitu murabahah dan wakalah.

2

Arison Hendri, op. cit, hlm. 43

74

2. Objek atau barang (‫ )ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ‬yang diperjual belikan adalah kebutuhan barang atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dalam pengajuan berupa alat-alat untuk modal kerja yang tentunya haruslah barang yang halal. 3. Kesepakatan harga (tsaman) berupa adanya kesepakatan harga jual dan harga beli 4. Ijab qabul (‫ )ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ‬ditunjukan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad murabhah dan akad tambahan wakalah antara nasabah dengan pihak Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu. 5. Tujuan Akadnya (‫ )ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ‬adalah untuk modal kerja nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketentuan rukun murabahah dalam fiqh muamalah maupun aplikasinya dalam perbankan syari’ah telah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan murabahah pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, baik itu pihak yang berakad, objek akad, harga, ijab qabul dan tujuan dari akad tersebut telah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun akad murabahah pada pembiayaan modal kerja Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan syari’ah.

75

B. Analisis Syarat Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syari’ah. Adapun analisis dari syarat rukun dari pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu ini adalah sebagai berikut: 1. Nasabah dan Bank (Pihak yang berakad) Dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakat (‫ ) اﻟﻌﺎﻗﺪﯾﻦ‬yaitu penjual dan pembeli adalah harus tamyis yaitu sesorang tersebut sudah mengetahui mana yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum. Dalam hal ini, kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja haruslah tamyis.3 Sebagai pihak penjual yaitu Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, ini adalah berbentuk lembaga maka ketentuan yang berlaku haruslah lembaga tersebut adalah lembaga yang sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu adalah lembaga yang sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi, maka Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu tersebut sah sebagai penjual dalam transaksi murabahah pada pembiayaan modal kerja.

3

Hufron A. Mas’adi, op.cit, hlm. 13

76

Sedangkan pihak pembeli yaitu nasabah disyaratkan sebagaimana yang disyaratkan diatas yaitu tamzis, maka nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan modal kerja hanyalah nasabah yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu telah disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berarti harus sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum positif maupun secara fiqh. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua belah pihak (‫ ) اﻟﻌﺎﻗﺪﯾﻦ‬yaitu Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu dan nasabah sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad atau transaksi akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja tersebut.

2. Pembelian barang modal kerja (Objek akad) Dalam ketentuan syarat dari objek ( ‫)ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ‬dalam akad murabahah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh maupun konsep murabahah dalam perbankan yang dijabarkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000, bahwa syarat dari objek akad atau barang antara lain sebagai berikut: a. Objek ada pada waktu akad (penjual harus telah memiliki yang akan dijual), adapun yang mempunyai pendapat lain barang itu

77

ada meskipun tidak ditempat namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. b. Barang adalah milik sah penjual c. Barang dapat ditentukan d. Barang harus berwujud dan dapat dipindah tangankan e. Tidak bertentangan dengan ketentuan syari’ah (harus barang yang halal) Sedangkan dalam pelaksanaan murabahah pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, kondisi barang atau objek akad dapat digambarkan sebagai berikut: a. Barang atau objek akad pada dasarnya belum ada dan belum dimiliki oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, hanya ada kesanggupan bahwa pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu bersedia untuk mengadakan barang sebagaimana yang dipesan oleh pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan. b. Barang yang dipesan oleh nasabah masih berada di supplier atau pemasok dan masih menjadi hak milik supplier atau pemasok tersebut. c. Dengan

adanya

akad

tambahan

berupa

akad

wakalah

(perwakilan), sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah

78

Kaliwungu menjadi gugur statusnya sebagai penjual, sehingga statusnya hanya sebagai pmberi pinjaman dana. d. Barang yang diperbolehkan dalam pembiayaan murabahah pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu tersebut adalah untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya halal, hal ini telah diatur dalam pformulir perjanjian akad murabahah. Akan tetapi dalam pengawasanya yang kuarang seperti tidak adanya pelaporan hasil pembelian barang oleh nasabah, maka itu memungkinkan pembiayaan tersebut bisa keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta bisa memungkinkan

pembiayaan

tersebut

dipergunakan

untuk

membeli barang yang tidak sesuai dengan syari’ah. e. Barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu sangat abstrak/tidak jelas, hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan supplier atau pemasok. Sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak.

3. Harga jual dan harga beli (Kesepakatan harga) Adapun syarat dari murabahah lainnya adalah berkaitan dengan harga (‫) ﺛﻤﻦ‬. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah azZuhaili, murabahah itu disyaratkan beberapa hal, atara lain adalah:

79

Pertama, dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Kedua, hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Ketiga, harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.4 Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat khusus, yaitu:5 1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi. 2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual. 3) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, syarat murabahah adalah:6 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah; 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; 3) Kontrak harus bebas riba; 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

4

Wahbah az-Zuhaili, Op. cit. hlm. 705 Ibid, hlm 706 6 Muhammad Syafii Antonio, Op. cit, hlm.101 5

80

Dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu untuk penentuan harga serta keuntungan lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah. Mekanisme akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan permohonan dan negosiasia antara pihak nasabah dengan pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosisiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Agunan yang disertakan merupakan barang agunan yang telah dimiki oleh pihak nasabah baik itu berupa tanah, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor atau deposito. Hal tersebut berbeda dengan konsep murabahah dalam fiqh muamalah maupun konsep murabahah dalam perbankan syari’ah, dimana besar-kecilnya plafon pembiayaan lebih ditentukan pada tingkat kebutuhan nasabah dengan dibuktikan dari seberapa besar pembiayaan untuk pembelian terhadap suatu barang yang riil atau nyata yang dibutuhkan

oleh

nasabah.

Sebagaimana

menurut

Wahbah

az-

Zuhaili,bahwa murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan

81

bilamana pembeli murabahah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya over head, rekening listrik, dan semacamnya.7 Dalam

proses

negosiasi,

selain

menegosiasikan

plafon

pembiayaan juga menegosiasikan harga barang dan jangka waktu cicilan. Sebelum proses negosiasi, pihak bank maupun nasabah sudah memiliki informasi harga barang dari produsen. Berdasarkan informasi tersebut, bank dan nasabah melakukan negosiasi harga yang bersedia dibayar oleh nasabah dan bank. Negosiasi kedua adalah jangka waktu pembayaran cicilan dimana jangka waktu pembayaran cicilan tersebut harus disepakati sejak awal. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya lamanya jangka waktu pembayaran cicilan tidak merubah harga barang yang harus dibayar oleh nasabah. Sehingga keuntungan bank dalam membiayai pengadaan barang yang dipesan nasabah tersebut juga tidak dipengaruhi oleh jangka waktu pembayaran cicilan. Karena prinsip time value of money dalam konteks perbankan syariah tidak berlaku. Selain itu dalam penentuan margin keuntungan, sebagaimana telah dijelasakan dalam mekanisme penetuan margin yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank, telah ditentuan diawal akad dan

7

Wahbah az-Zuhaili, loc. cit

82

persentase margin talah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan tingkat plafon pembiayaan. Secara prinsip penentuan keuntungan diawal telah sesuai dengan ketentuan syari’ah sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili dan bahwa

dalam jual beli murabahah itu disyaratkan hendaknya

margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.8 Akan tetapi penetuan persentase margin sesuai dengan tingakat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu menjadikan nasabah tidak bisa bebas melakukan negosiasi terkait dengan margin yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Karna menjadikan nasabah mau tidak mau harus menerima dan menyetujui margin yang telah ditentukan tersebut. Sedangkan dalam konsep fiqh bahwa kesepakatan keuntungan (margin) tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan ditetenutkan oleh kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank.9 Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa peminjaman modal. Dari pihak 8

Wahbah az-Zuhaili, Op.cit, hlm. 705, lihat juga Abdullah Saeed, Op.cit, hlm. 119 Ciri-ciri perbankan syari’ah anatar lain; beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Heri Sudarsono, loc.cit, hlm. 41. 9

83

bank telah memberikan jadwal pembayaran agsuran secara jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macet, Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu memperlakukan sistem denda (ta’zir) sebesar 4% dari jumlah angsuran. Hal ini secara umum diperbolehkan untuk menjadikan

nasabah displin dalam

melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi ada aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah yaitu memberikan kelonggaran waktu terlebih dahulu sebelum mengenakan denda (ta’zir). Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Pasal 5 bahwa bank harus melakukan rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) atau restructuring (penataan kembali). Dari urain diatas dapat disimpulkan bahwa syarat berkaitan harga perlu diperhatikan oleh pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah agar lebih sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang konsep murabahah dalam fiqih maupun dalam teori perbankan syari’ah yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSNMUI/IV/2000.

84

4. Penandatanganan perjanjian murabahah (Ijab qabul) Sebagaimana yang telah diurakan di atas, dalam pelaksanaan murabahah pada modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu menggunakan akan tambahan wakalah dan qord (untuk fasilitas take over). Dengan adanya akad tambahan wakalah, menjadikan skim ini berbeda dari skim murabahah dalam konsep fiqh. Secara akad, keseluruhan akad baik murabahah, wakalah dan qard (bagi fasilitas take over) dilakukan dalam satu kesatuan. Sedangkan pernyataan kehendak/ijab qabul (‫ )ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ‬telah dituangkan secara tertulis dalam penandatangan perjanjian form aplikasi akad murabahah, begitu juga dengan akad wakalah dan qard. Dengan demikian syarat rukun dari sighat/ijab qabul telah sesuai dengan konsep syari’ah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah) oleh pihak bank dan nasabah, sehingga ini menyebabkan ketidak jelasan akad, mekanisme pebelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan. Pembelian objek murabahah tersebut dapat dilakukan oleh pembeli murabahah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad wakalah (perwakilan). Setelah akad wakalah dimana pembeli murabahah tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek murabahah tersebut. Seharusnya akad pertama yang dilakukan adalah akad wakalah, bank mewakilkan nasabah untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah akad wakalah selesai dan objek

85

murabahah tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua antara bank dengan pembeli (nasabah) yaitu akad murabahah.10 Hal ini sesuai dengan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, sebagai landasan syariah transaksi murabahah dijelaskan pada bagian pertama angka 9 disebutkan bahwa jika bank bendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian akad antara bank dan nasabah harus lebih sistematis dan tidak semata-mata hanya sebatas formalitas

saja,

sehingga

tidak

menyalahi

ketentuan

syari’ah

sebagaimana konsep murabahah dalam fiqh, maupun konsep murabahah dalam perbankan syari’ah yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang murabahah.

Ditinjau dari aspek filososfi dan tujuan murabahah, bahwa Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan

10

Lihat fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

86

mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Dalam Islam, urusan semacam itu telah diatur secara menyeluruh dalam fiqh muamalah. Tujuan dari adanya akad murabahah adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja. Akan tetapi jika kita melihat praktek murabahah dalam produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, penilaian besar-kecilnya plafon yang diberikan kepada nasabah bergantung kepada besarkecilnya jaminan, maka akan menimbulkan diskriminasi terhadap nasabah yang kurang atau tidak memiliki cukup jaminan. Semestinya yang menjadi tolak ukur dari besar-kecilnya pembiayaan adalah kebutuhan permodalan seorang nasabah, semagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep murabahah pada perbankan syari’ah. Hal tersebut juga akan memberikan dampak yang lebih adil bagi seluruh nasabah. Sehingga dengan praktek semacam itu, akan bertentangan dengan tujuan dari perbankan syari’ah. Salah satu tujuan dari Perbankan Syari’ah yaitu sebagai lembaga yang mampu menciptakan keadilan di bidang ekonomi yang meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu untuk membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. 11 Dengan adanya skim pembiayaan murabahah, seorang nasabah yang kekurangan (minus) dana akan terpenuhi kebutuhanya dari pihak yang mempunyai 11

Heri Sudarsono, Loc.cit, hlm. 41.

87

kelebihan (surplus) dana, yaitu pihak bank. Itulah keuntungan dengan adanya akad murabahah tersebut, yaitu untuk saling tolong-menolong (ta’awun). Sedangkan dalam penentuan besar-kecilnya tingkat plafon pembiayaan modal kerja dengan skim murabahah tersebut, hanya ditentukan pada besar-kecilnya agunan/jaminan, maka hal ini tidak mewujudkan saling tolong menolong (ta’awun) karena sama halnya yang bisa melakukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan adalah nasabah yang memang memiliki aguna/jaminan yang cukup bahkan besar. Bahkan seorang nasabah tersebutseharusnya sudah tidak termasuk dalam golongan yang kekurangan dana, melainkan golongan yang termasuk kelebihan dana. Selain itu, bila dikaji lebih jauh dilihat dari syarat rukun serta maqashit assyari’ah akad tersebut, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan kesesuanya dengan konsep murabahah secara fiqh maupun teori dalam perbankan syari’ah. Sebagaimana kita ketahui, fungsi bank dalam skim murabahah adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya bank syariah tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya bank syariah menggunakan media akad wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

88

Langkah pemberian akad wakalah inilah yang menjadikan bank syari’ah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media wakalah pembelian barang ini. Karena Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi. Dengan adanya akad tambahan berupa wakalah, posisi bank bukan lagi sebagai perantara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah, melainkan hanya sebagai sahibul mal yang meminjamkan dananya untuk nasabah. Dengan kata lain bank hanya memperjual belikan modal saja, bukan barang yang dibutuhkan nasabah.

Sedangkan pihak

bank nantinya

menuntut untuk

mendapatkan keuntungan (margin) hasil pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah. Maka kuntungan yang didapat pihak bank bukan lagi atas pemberian jasa sebagai perantara pembelian barang dari pemasok/supplier kepada nasabah, melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberian pinjaman modal, maka hal tersebut tidak ada bedanya dengan konsep bunga. Sedangkan dalam Islam dengan jelas dan tegas telah mengharamkan bunga.12 Dalam surat Ali Imran : 130, Allah telah berfirman:              12 Kontrak dalam muamalah harus bebas dari riba, lihat Muhammad Syafi’i Antonio, Loc.cit, hlm. 101. Lihat juga dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 40/DSNMUI/IV/2000 tentang murabaha, dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

89

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”13 Pembenaran pengambilan keuntungan dalam akad murabahah sebenarnya karena atas dasar adanya jasa bank sebagai perantara pembelian barang dari supplier/pemasok kepada nasabah.

13

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Departemen Agama, Op. cit.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek syarat rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah, yaitu: a. Berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu sangat abstrak atau tidak jelas, hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan supplier atau pemasok. Sehingga

memungkinkan

nasabah

apakah

akan

benar-benar

membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak. Selain itu, kuarangnya pengawasan, seperti tidak adanya laporan hasil pembelian barang oleh nasabah, memungkinkan pembiayaan tersebut bisa keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta bisa memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syari’ah. b. Berkaitan dengan harga, dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu untuk penentuan pembiayaan lebih

90

91

tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah, padahal dalam murabahah dalam konsep fiqih maupun, harga harsulah disesuaikan dengan pengeluaran untuk pembelian baran yang riil. c. Penetuan persentase margin berdasarkan tingakat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu menjadikan seperti bunga. Karena pada dasarnya besar kecilnya keuntungan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan bersama pula. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang konsep time value of money, karena jika itu yang terjadi maka akan sama halnya denga bunga. d. Penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah) oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidak jelasan akad, mekanisme pebelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan serta menjadikan akad tersebut rusak.

B. Saran 1. Dalam perbankan syari’ah, tidak cukup memiliki label “syari’ah” saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang bersifat penghimpunan (funding), pembiayaan (landing) maupun jasa (service) yang sesuai dengan ketentuan syari’ah dengan prinsip kehatihatian agar terwujud suasana bermuamalah yang bebas riba.

92

2. Jika Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad murabahah dilakukan setelah kepemilikan barang secara prinsip dikuasai oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu. Pemberian kuasa (wakalah) dari Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi, penyimpangan wakalah ini terjadi karena akad wakalah dilaksanakan bersamaan atau mendahului akad murabahah tersebut. 3. Penentuan besar-kecilnya pembiayaan pada produk murabahah hendaknya ditentukan berdasarkan besar-kecilnya pembiayaan atas barang modal kerja yang riil, bukan berdasarkan pada besar-kecilnya nilai jaminan yang disertakan, karena jaminan hanya sebatas pengikat dalam perjanjian. 4. Negosiasi perlu dilaksanakan sebagimana mestinya. Hal ini dimaksudkan agar memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk melakukan proses tawar menawar kepada pihak bank dalam penentuan persentase margin, sehingga margin tidak bersifat kaku. 5. Perlua adanya ketegasan terutama oleh pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja ini, terutama dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam aplikasi perjanjian dan Fatwa DSN.

93

C. Penutup Puji syukur kehadirat Illahi, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penggarapan penulisan skripsi ini. Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini. Tentu masih banyak kekuarangan dan kesalahan yang ada dalam skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

94

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004). Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986). Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Dar alFikr, 1989). Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993). Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit JART, 2004). Hendarto, Hendy, Masalah Besar Bank Syari’ah, Republika: 2005, hlm. 15. Hendry, Arison, Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi, (Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999). Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).

95

Khallaf, Abdul Wahhab, Khulasah Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, cet. III, (Kuwait: Dar al-Fikr, 1968). Leiden, E.J Brill, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporery Interpretation, Alih Bahasa oleh Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Prlajar, 2003). Mas’adi, Hufron, A., Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif,

(Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2002), Cet. XVII. Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1989). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011tentang Restrukturisasi. Perwataatmadja, Karanaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999) Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, IV, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995). ______________, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet II, (Bandung: Pustaka, 1994). Rahmawan A, Ivan, Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah (Yogyakarta: Pilar Media, 2005). Saeed, Abdullah, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

96

______________, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004).. Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi, Cet ke-II, (Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004). Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet. IV, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008). Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Umar, Husein, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, Edisi Revisi Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005). Yumanita, Diana, Bank Syariah:Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005) www.bsmi.co.id (Tanggal 10 Maret 2012)

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No: _________________________________ Akad Pembiayaan Murabahah ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari __________ tanggal _______________ bulan ___________ tahun _________________ ( ____ - ____ - ______ ), yang diadakan oleh dan antara pihak-pihak: I.

PT. BANK MEGA SYARIAH, beralamat di __________________________, dalam hal ini diwakili oleh, ____________________________ dan __________________________ masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai ________________________ dan __________________________, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan no.___________ tanggal ___________ bermeterai cukup dan surat kuasa dibawah tangan no_____________________ tanggal______________ bermeterai cukup, yang mewakili Direksi, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK MEGA SYARIAH; -selanjutnya dalam Akad ini disebut sebagai BANK;

II.

_____________________, Pekerjaan ______________________, beralamat di ____________________________ RT. ________ RW. _________ Kelurahan/Desa _____________________, Kecamatan __________________, Kabupaten / Kotamadya ________________________, Propinsi _____________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ______________________________ dan untuk melakukan tindakan hukum dalam Akad ini telah mendapat persetujuan dari Suami/Isterinya yaitu ___________________, Pekerjaan __________________, yang bertempat tinggal dan beralamat sama dengan Suami/Isterinya, pemegang KTP Nomor _____________________________, berdasarkan Surat Persetujuan Suami/Isterinya tertanggal _____________________ yang turut menandatangani Akad ini*); -selanjutnya dalam Akad ini disebut sebagai NASABAH; MENIMBANG

1.

Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan kepada BANK untuk membeli Barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini) untuk tujuan (modal kerja / investasi / konsumtif*) berupa ________________ __________________ dan selanjutnya BANK setuju untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.

2.

Bahwa, pembiayaan yang diberikan BANK kepada NASABAH berlangsung sebagai berikut: 2.1. NASABAH atas kuasa BANK membeli Barang dari Pemasok untuk kepentingan BANK dengan Fasilitas Pembiayaan yang disediakan BANK (yang diatur terlebih dahulu dan terpisah dengan Akad ini yaitu dengan Akad Wakalah) dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH dengan Harga Beli dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh NASABAH dan BANK, harga tersebut belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini. 2.2. Penyerahan Barang tersebut dilakukan oleh Pemasok kepada NASABAH dengan seizin dan sepengetahuan BANK. 2.3. NASABAH membayar Harga Beli dan margin keuntungan jual beli ini kepada BANK selama jangka waktu tertentu dan karenanya NASABAH berhutang kepada BANK.

Selanjutnya kedua belah pihak setuju menuangkan kesepakatan ini di dalam Akad Pembiayaan Murabahah (selanjutnya disebut sebagai "Akad") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: PASAL 1 DEFINISI Fasilitas Pembiayaan adalah Barang adalah

Dokumentasi Jaminan adalah Hari Kerja adalah

Jangka Waktu Akad adalah

Harga Beli adalah

: fasilitas pembiayaan murabahah dengan wakalah yang disediakan BANK kepada NASABAH; : barang-barang halal yang dibeli NASABAH dari BANK dimana Barang tersebut diperoleh BANK dari Pemasok melalui NASABAH selaku kuasa BANK, dengan pendanaan yang bersumber dari Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BANK, sebagaimana dicantum dalam Pasal 2 Akad ini. : daftar dokumen jaminan-jaminan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Akad ini. : hari di mana Bank Indonesia beroperasional dan bank-bank di Indonesia melaksanakan kegiatan transaksi kliring.

: masa berlakunya Akad ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Akad ini.

: sejumlah uang yang dikeluarkan BANK untuk membeli Barang dari Pemasok yang diminta oleh NASABAH dan disetujui oleh BANK berdasarkan SP3 dari BANK kepada NASABAH, termasuk didalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian Barang tersebut.

Cat : *) pilih salah satu disesuaikan dengan kondisi

hal.1

Margin Keuntungan (RIBH) adalah

: jumlah uang sebagai keuntungan pihak BANK atas adanya Akad ini, yang harus dibayar NASABAH.

Harga Jual adalah

: Harga Beli ditambah dengan sejumlah Margin Keuntungan (RIBH) Bank yang disepakati oleh BANK dan NASABAH yang ditetapkan dalam Akad ini.

Surat Hutang adalah

: Pengakuan hutang akibat pembelian Barang tidak secara tunai senilai Harga Jual.

Masa berlakunya surat hutang adalah

:

masa berlakunya Surat Hutang dimana kewajiban pembayaran yang terutang oleh NASABAH pada BANK menjadi jatuh tempo dan harus dibayar kembali pada BANK.

Cidera Janji (Mukhalafatu Syuruth) adalah : peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh Fasilitas Pembiayaan dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini berakhir. Pembukuan Pembiayaan adalah

Pemasok/ Supplier adalah

Tanda Terima Pembelian Barang atau TTPB adalah

: Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi-transaksi NASABAH sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan, yang merupakan bukti yang sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran itu.

: Pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK untuk menyediakan Barang yang akan dibeli oleh BANK dan selanjutnya akan dijual oleh BANK kepada NASABAH.

: bukti penerimaan Barang yang diterima oleh NASABAH dari BANK; PASAL 2 HARGA DAN FASILITAS PEMBIAYAAN

2.1

2.2.

2.3.

BANK menyetujui untuk menyediakan dana pembiayaan dalam rangka pembelian Barang sesuai permintaan NASABAH berupa ______________________________ dengan spesifikasi __________________ dan dengan ini NASABAH mengakui telah menerima Barang, dimana kedua belah pihak sepakat bahwa Akad ini sebagai Tanda Terima Pembelian Barang (TTPB). Sesuai dengan permintaan Nasabah, BANK telah menyediakan Barang dengan Harga Beli Barang Rp. _______________________ (_______________________________) dan atas penyediaan Barang tersebut BANK mengenakan Margin Keuntungan sebesar Rp. ______________________ (_________________), sehingga Harga Jual BANK kepada NASABAH sebesar Rp. ______________________(___________________________________________) dan dengan ini Nasabah mengaku dengan sebenarnya dan secara sah berhutang kepada BANK sejumlah Rp.______________________________________ (_______________________________________) Harga Jual BANK sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan Akad ini, seperti biaya Notaris, meterai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada NASABAH. PASAL 3 SYARAT DAN CARA PENARIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN

3.1. Setiap kali NASABAH akan menarik Fasilitas Pembiayaan, NASABAH harus memenuhi prasyarat sebagai berikut : A. NASABAH memenuhi semua prasyarat yang disyaratkan oleh BANK sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dan Akad ini; B. NASABAH telah menyerahkan kepada BANK, semua dan setiap dokumen-dokumen NASABAH, termasuk tetapi tidak terbatas dokumen-dokumen jaminan yang diminta oleh BANK sehubungan dengan Akad ini; C. NASABAH telah menandatangani Akad ini serta perjanjian-perjanjian jaminan yang disyaratkan oleh BANK; D. Bukti-bukti pemilikan barang-barang jaminan telah diserahkan dan perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan yang berkaitan dengan barang-barang jaminan tersebut telah diterima oleh BANK; E. NASABAH telah membuka Rekening Pembiayaan pada BANK. 3.2 NASABAH memohon kepada BANK untuk mengirim Barang ke alamat NASABAH sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 Akad ini. 3.3 NASABAH dengan ini mengakui telah menerima Barang dan Akad ini dianggap sebagai Tanda Terima Pembelian Barang (TTPB).

hal.2

PASAL 4 PEMBAYARAN KEMBALI DAN DENDA 4.1. Setiap kewajiban/ hutang dari sisa Harga Jual yang terhutang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Akad ini wajib dibayar kembali dengan lunas seluruhnya secara mengangsur oleh NASABAH kepada BANK dalam jangka waktu ___ ( _________________ ) bulan. 4.2. NASABAH wajib melakukan dan menyanggupi pembayaran yang merupakan seluruh kewajiban atas Harga Jual dengan cara mengangsur pada setiap bulannya sebagaimana ternyata dalam Lampiran Jadwal Angsuran, angsuran mana harus dilakukan setiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan atau tanggal lain yang ditentukan BANK dan untuk pertama kali pada tanggal tersebut bulan berikutnya, demikian seterusnya secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh kewajiban oleh NASABAH. 4.3. Dalam hal pembayaran kembali kewajiban / hutang Fasilitas Pembiayaan jatuh pada bukan Hari Kerja Bank dimana pembayaran harus dilaksanakan, maka NASABAH akan melakukan pembayaran tersebut pada tanggal sebelumnya yang merupakan Hari Kerja Bank. 4.4 Atas keterlambatan kewajiban pembayaran NASABAH kepada BANK, maka BANK akan mengenakan denda kepada NASABAH terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat sebesar Rp __________________ ( _____________ ______________________ ) per hari, terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya. Dana yang berasal dari Denda tersebut diperuntukan untuk kegiatan sosial. 4.5 Nasabah akan melakukan pembayaran kembali atas Fasilitas Pembiayaan dan ganti rugi atas biaya-biaya lain jika ada secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain PASAL 5 PEMBUKAAN REKENING 5.1. Untuk keperluan penarikan Fasilitas Pembiayaan serta untuk keperluan Pembukuan Pembiayaan, NASABAH membuka rekening pembiayaan dan tabungan / giro pada BANK. 5.2. Semua pembayaran kembali pelunasan hutang/ kewajiban oleh NASABAH kepada BANK akan dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh BANK dan untuk maksud tersebut NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran / pelunasan hutang/ kewajiban. 5.3. Kuasa untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran/pelunasan hutang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Akad ini dan karena itu tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. PASAL 6 BIAYA DAN PAJAK 6.1. Nasabah wajib menanggung biaya administrasi sebesar Rp. _____________________________________ (________________ ____________________________________________) dan segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Akad ini termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa notaris, penasihat hukum, pengacara dan jasa lainnya. 6.2. Dalam hal NASABAH melakukan Cidera Janji dalam melaksanakan Akad ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara NASABAH dengan BANK dan atau NASABAH dengan pihak lain, maka segala biaya untuk mengadakan penagihan itu hingga selesai dibebankan kepada NASABAH. 6.3. Segala biaya yang telah atau akan dikeluarkan oleh BANK dalam melaksanakan Akad ini akan diberitahukan kepada NASABAH. 6.4. Segala pembayaran kembali sehubungan dengan Akad ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat antara NASABAH dan BANK, akan dilaksanakan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan peraturan perundang-undangan. 6.5. Jika NASABAH diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memotong atau menahan sebagian dari jumlah yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK maka jumlah yang dipotong atau ditahan tersebut harus dibayarkan NASABAH kepada BANK. PASAL 7 BARANG JAMINAN 7.1. Segala harta kekayaan NASABAH baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan Harga Jual dan biaya-biaya lain yang timbul karena adanya Akad ini. 7.2. Untuk kepastian jaminan guna ketertiban pembayaran lunas hutang / kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini berikut setiap perubahannya dan sebab-sebab lainnya pada waktu dan menurut peraturan yang telah ditetapkan maka NASABAH menerangkan dengan ini menyerahkan pada BANK jaminan (-jaminan), berupa : _____________________________ 7.3. NASABAH setuju untuk membuat akta pengikatan jaminan secara notaril dan/atau di bawah tangan dan menyerahkan asli dari Dokumen Jaminan kepada BANK berupa dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut di dalam Dokumentasi Jaminan. 7.3. Setelah seluruh kewajiban pembayaran NASABAH dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK maka atas barang-barang jaminan pada Dokumentasi Jaminan sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan, BANK wajib mengembalikan bukti kepemilikan dan barang jaminan tersebut kepada NASABAH. hal.3

PASAL 8 CIDERA JANJI NASABAH dinyatakan Cidera Janji apabila terjadi salah satu hal atau hal-hal dibawah ini: 8.1. Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran Harga Jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 KUHPer. 8.2. NASABAH memberikan dokumen dan keterangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 Akad ini yang isinya tidak benar. 8.3. NASABAH tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 Akad ini. 8.4. Jika terjadi keadaan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku NASABAH menjadi tidak berwenang untuk menjadi NASABAH. 8.5. Jika Barang yang dibeli dan atau yang dijaminkan NASABAH dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis dari BANK. 8.6. NASABAH melanggar suatu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan lainnya yang telah ada atau nantinya akan dibuat oleh dan diantara BANK dan NASABAH berikut dengan segenap perubahan (addendum), penambahan, perpanjangan dan pembaharuan dari padanya. PASAL 9 AKIBAT DARI PERISTIWA CIDERA JANJI 9.1

9.2

9.3

9.4 9.5

Dalam hal terjadi cidera janji seperti tercantum dalam pasal 8 Akad ini, maka BANK akan memberitahukan secara tertulis kepada NASABAH mengenai Cidera Janji tersebut dan BANK memberi kesempatan kepada NASABAH untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari BANK tersebut. Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH, akan menjual barang jaminan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah. Jika hasil penjualan tersebut pada ayat 2 pasal ini tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pembayaran hutang NASABAH pada BANK, maka NASABAH tetap bertanggung jawab atas sisa hutang yang belum dibayar sampai seluruh hutang lunas dibayar. Dalam hal tersebut diatas Para Pihak sepakat melepaskan diri dari Pasal 1266 KUH Perdata. Jika setelah hutang/ kewajiban itu dilunasi dari hasil penjualan tersebut, ternyata masih terdapat sisa maka BANK akan mengembalikan sisa itu tersebut kepada NASABAH, tanpa dikenakan biaya apapun juga. PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

NASABAH dengan ini menerangkan dan menyatakan kepada BANK bahwa: 10.1 NASABAH berhak dan berwenang untuk menjalankan usahanya, memiliki kewenangan untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Akad ini. 10.2 Segala akta/dokumen yang ditandatangani oleh NASABAH berkenaan dengan Akad ini adalah sah, memiliki kekuatan hukum dan mengikat NASABAH, sehingga oleh karenanya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan hal-hal lain yang dapat menghalangi pelaksanaan Akad ini. 10.3 NASABAH menjamin dirinya tidak sedang menghadapi gugatan pihak lain yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kemampuan NASABAH untuk melaksanakan semua kewajiban terhadap Akad ini. 10.4 NASABAH menjamin bahwa setiap pembelian barang dari pihak ketiga, barang tersebut dibebaskan dari segala tuntutan, sitaan atau hal apapun atau hak untuk menebus kembali. 10.5 NASABAH menjamin akan menyampaikan suatu jaminan tambahan dan/atau jaminan lainnya yang dipandang perlu oleh BANK dari waktu ke waktu selama kewajiban pembayaran NASABAH masih terhutang. PASAL 11 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH Selama berlangsungnya Akad ini, NASABAH dilarang, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BANK, melakukan hal-hal sebagai berikut: 11.3 NASABAH dilarang membuat hutang lain kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari BANK. 11.4 NASABAH dilarang memindahkan barang jaminan dimana barang tersebut sepatutnya berada atau berlokasi, yang telah dijaminkan kepada BANK pada pihak lain. 11.5 NASABAH dilarang mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk seorang eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas untuk sesuatu bagian dari pada harta kekayaan.

PASAL 12 RISIKO hal.4

NASABAH wajib melakukan pemeriksaan secara fisik dan keabsahan Barang yang dibeli dan sejak ditanda tanganinya Akad ini seluruh risiko atas Barang menjadi tanggung jawab NASABAH dan BANK bebas dari hal itu. PASAL 13 ASURANSI NASABAH wajib mengasuransikan segala harta kekayaan NASABAH yang merupakan jaminan dari Pembiayaan berdasarkan Akad ini terhadap bahaya kebakaran, kehilangan dan lain-lain bahaya sebagaimana dianggap perlu oleh BANK pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui dan hingga jumlah nilai pertanggungan yang ditentukan oleh BANK, dengan menujuk BANK sebagai penerima uang hasil tagihan/klaim asuransi (Banker’s Clause). NASABAH berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli polis asuransi tersebut. PASAL 14 PENGAWASAN NASABAH menyetujui serta mengijinkan wakil dari BANK yang diberi wewenang untuk melaksanakan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan NASABAH setiap waktu selama Akad ini berlangsung dan wakil tersebut berhak membuat copy dari pembukuan dan catatan itu. PASAL 15 PEMBERITAHUAN Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik apabila dikirim per-surat tercatat, berperangko atau disampaikan pribadi dengan tanda terima kepada, alamat dibawah ini dan sewaktu-waktu dapat diubah oleh salah satu pihak dan memberitahukan kepada pihak lainnya. NASABAH Alamat

: :

Telp./ Fax

:

BANK Alamat

: :

Telp./ Fax

:

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

PT. BANK MEGA SYARIAH __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ PASAL 16 HUKUM YANG MENGATUR

Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku bagi BANK, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 17.1.

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

17.2.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui mediasi.

17.3.

Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri ______________.

PASAL 18 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN 18.1. 18.2.

Perubahan dan Penambahan yang diadakan pada Akad ini dan Akad tambahan lainnya merupakan satu kesatuan dan karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Jika satu atau lebih ketentuan dari pada Akad ini tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diperlakukan sama sekali karena peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka keabsahan dan berlakunya ketentuan lain di dalam Akad ini, dan Akad tambahan lainnya dalam segala hal tidak terganggu. hal.5

PASAL 19 JANGKA WAKTU AKAD Akad ini berlaku untuk jangka waktu ____ bulan terhitung sejak tanggal ________________________ sampai dengan tanggal _________________________. PASAL 20 LAIN-LAIN 20.1. BANK dan NASABAH dengan ini, sepakat dan setuju untuk memberlakukan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. ________________________ tanggal _______________ karenanya SP3 tersebut mengikat NASABAH dan BANK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Akad ini. 20.2. Seluruh Lampiran dari Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Demikianlah Akad ini dibuat dengan I’tikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. PT. BANK MEGA SYARIAH

NASABAH

Menyetujui, Suami/Istri Nasabah

Meterai Rp. 6.000,-

(Nama) (Jabatan)

(Nama) (Jabatan)

(Nama)

(Nama)

hal.6

AKAD WAKALAH Tentang PEMBELIAN BARANG DALAM RANGKA PEMBIAYAAN MURABAHAH No.__________________________ Pada hari ini ______________ tanggal _______________________ telah ditanda-tangani Akad Wakalah tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah (selanjutnya disebut Akad) antara: 1.

PT. BANK MEGA SYARIAH, beralamat di ____________________, dalam hal ini diwakili oleh, ___________________ dan ____________________ masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai ____________________________ dan _______________________, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan no.___________ tanggal ___________ dan surat kuasa dibawah tangan no.___________ tanggal ___________ keduanya bermeterai cukup, yang mewakili Direksi, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK MEGA SYARIAH; -selanjutnya dalam Akad ini disebut sebagai Bank;

2.

_____________________, Pekerjaan ______________________, beralamat di ____________________________ RT. ________ RW. _________ Kelurahan/Desa _____________________, Kecamatan __________________, Kabupaten / Kotamadya ________________________, Propinsi _____________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ______________________________ dan untuk melakukan tindakan hukum dalam Akad ini telah mendapat persetujuan dari Suami/Isterinya yaitu ___________________, Pekerjaan __________________, yang bertempat tinggal dan beralamat sama dengan Suami/Isterinya, pemegang KTP Nomor _____________________________, berdasarkan Surat Persetujuan Suami/Isterinya tertanggal _____________________ yang turut menandatangani Akad ini*); -Selanjutnya disebut sebagai ”Penerima Kuasa” atau ”Nasabah”.

Bank dan Penerima Kuasa atau Nasabah selanjutnya secara bersama-sama disebut ”Para Pihak”. Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa Bank merupakan Perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha jasa perbankan dengan prinsip Syariah yang salah satu usahanya adalah penyaluran fasilitas pembiayaan. b. Bahwa Penerima Kuasa atau Nasabah bermaksud untuk mengajukan permohonan Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa _______________________ (Selanjutnya disebut Barang). c. Bahwa dalam rangka pembelian Barang, Bank bermaksud untuk menunjuk Penerima Kuasa atau Nasabah untuk membeli Barang dari Pemasok berkaitan dengan Pembiayaan Murabahah yang akan diberikan Bank. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Akad ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : PASAL 1 DEFINISI Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah : 1. Barang : adalah barang-barang yang dibeli Bank dengan spesifikasi dan jenis sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Akad ini. 2. Bukti Penerimaan Uang : adalah Surat bukti penerimaan uang Nasabah dari Bank, selaku wakil Bank untuk membeli Barang. 3. Dana Pembelian : adalah dana BANK sebagai pokok pembiayaan yang diserahkan kepada Penerima Kuasa atau Nasabah untuk membeli Barang. 4. Hari Kerja : adalah hari dimana Bank Indonesia beroperasional dan bank-bank di Indonesia melakukan transaksi kliring. 5. Harga Beli : adalah harga pembelian Barang dari Pemasok berdasarkan permintaan Nasabah dan disetujui oleh BANK berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dari BANK kepada Nasabah, termasuk didalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut. 6. Jangka Waktu Penyerahan : adalah Jangka waktu bagi Penerima Kuasa atau Nasabah untuk menyerahkan Barang kepada Bank. 7. Pemasok/ Supplier : adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank untuk menyediakan Barang yang dibeli oleh Bank dan selanjutnya akan dijual oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan fasilitas Pembiayaan Murabahah. 8. Pembiayaan Murabahah : Fasilitas Pembiayaan dengan konsep jual beli berdasarkan prinsip syariah. 9. Wakalah : Dalam Akad ini, pengertian Wakalah hanya diartikan sebagai Pemberian kuasa dan kewenangan oleh Bank kepada Penerima Kuasa atau Nasabah untuk membeli Barang. Cat : *) pilih salah satu sesuaikan dengan kondisi

hal.7

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.

2.

Bank dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penerima Kuasa atau Nasabah untuk membeli Barang berupa ______________________dengan spesifikasi _____________________ . Penerima Kuasa atau Nasabah dengan ini menerima pemberian kuasa dan kewenangan dari Bank untuk membeli Barang guna kepentingan Bank. Para Pihak senantiasa menjaga agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini. PASAL 3 DANA PEMBELIAN BARANG

1. 2.

Maksud dan tujuan Akad ini adalah Bank memberikan Wakalah kepada Nasabah untuk membeli Barang dengan Harga Beli sebesar Rp ___________________________(________________________________). Dengan telah diterimanya Dana Pembelian Barang tersebut, maka Akad ini dianggap sebagai Bukti Penerimaan Uang dan bukti telah diterimanya Dana Pembelian Barang dari Pihak Pertama kepada Penerima Kuasa. PASAL 4 KUASA DAN KEWENANGAN PEMBERI KUASA

Bank dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penerima Kuasa atau Nasabah untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut : a. melakukan analisa atas kondisi Barang sehingga Barang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan Bank dan dalam keadaan yang baik tanpa cacat tersembunyi. b. Melakukan dan mengamankan transaksi pembelian Barang secara tunai kepada pihak pemilik Barang (Pemasok) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. c. Memberikan pembayaran, menerima kwitansi, dokumen pemilikan Barang dan dokumen perijinannya, menerima dokumen yang berkaitan dengan Barang, serta menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pembelian Barang serta perbuatan hukum lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa. d. Menyerahkan Barang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian Barang kepada Bank dalam Jangka Waktu Penyerahan selambat-lambatnya 3 Hari Kerja Bank setelah ditanda tangani Akad ini atau sejak diterimanya Barang dari Pemasok e. Memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan Barang bilamana terdapat kesulitan dalam hal penyediaan Barang. PASAL 5 SANKSI 1.

2.

Dalam hal Penerima Kuasa atau Nasabah tidak dapat menyediakan dan menyerahkan Barang dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama sebagaimana pasal 4 Akad ini, maka Penerima Kuasa atau Nasabah dengan ini setuju untuk menerima sanksi dari Bank baik sebagian maupun seluruh sanksi berupa : a. Mengembalikan seluruh Pokok Pembiayaan kepada Bank secara sekaligus dan seketika ditambah denda sebesar Rp ______________________ (________________________ rupiah) per hari keterlambatan. Dana denda diperuntukan sebagai dana sosial. b. Memberi ganti rugi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan Bank berkaitan dengan pembelian Barang. Dalam hal menurut pertimbangan Bank sendiri, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya Jangka Waktu Penyerahan Barang, pihak Penerima Kuasa atau Nasabah tidak dapat menyediakan dan menyerahkan Barang kepada Bank dan Penerima Kuasa atau Nasabah tidak juga mengembalikan Dana Pembelian Barang dalam jangka waktu 10 hari sejak lewatnya Jangka Waktu Penyerahan Barang, maka Bank berhak untuk : a. Melakukan teguran baik secara tertulis maupun melalui media massa kepada Penerima Kuasa atau Nasabah untuk segera memenuhi kewajibannya. b. Melakukan tindakan hukum apapun kepada Penerima Kuasa atau Nasabah oleh karena Penerima Kuasa atau Nasabah dianggap telah melakukan tindak pidana dan/atau wanprestasi baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 17.4. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 17.5. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui mediasi.

hal.8

17.6. Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri ________________.

PASAL 7 KETENTUAN PENUTUP 1.

2. 3.

4.

Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Akad ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak, dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Akad ini berakhir bilamana segala hak dan kewajiban Bank dan Penerima Kuasa atau Nasabah telah dilaksanakan seluruhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Akad ini. Setiap pemberitahuan permintaan atau pemberian persetujuan antara kedua belah pihak yang dapat dilakukan menurut Akad ini harus dilakukan secara tertulis melalui korespodensi dengan alamat para pihak sebagai berikut : NASABAH Alamat

: :

Telp./ Fax

:

BANK Alamat

: :

Telp./ Fax

:

________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

PT. BANK MEGA SYARIAH ________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Akad ini dibuat bermeterai cukup .

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak, maka Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua pihak di __________________, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Akad ini. PT. BANK MEGA SYARIAH

NASABAH

Menyetujui, Suami/Istri

Nasabah

Meterai Rp.6000,(Nama) (Jabatan)

(Nama) (Jabatan)

(Nama)

(Nama)

hal.9

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama

: Ubaedul Mustofa

NIM

:072311048

TTL

: Batang, 22 Mei 1989

Alamat

: Kalangsono 06/01 - Kec. Banyuputih - Kab. Batang

Kebangsaan

: Indonesia

Agama

: Islam

Pendidikan

: 1. SD Negeri 01 Kalangsono

Lulus Tahun 2003

2. SMP Negeri 01 Limpung

Lulus Tahun 2005

3. SMA Pondok Modern Selamat Kendal

Lulus Tahun 2007

4. S.1 IAIN Walisongo Fakultas Syari’ah Lulus Tahun 2012

Organisasi

: 1. President ForSHEI IAIN Walisongo tahun 2009-2010 2. Ketua HMJ-Muamalah IAIN Walisongo tahun 2010 3. Ketua FoSSEI Komisariat Semarang tahun 2010-2011 4. Manajer Eksternal FoSSEI Jawa Tengah tahun 2011-2012

Semarang, 7 Juni 2012

UBAEDUL MUSTOFA 072311048