Struktur Yayasan TIRTA AMARTA Paripurna Dewan Pembina Dr. Makarim Wibisono Tubagus Danakusumah Drs. Firdaus Wadjdi Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma Mayjen TNI (Purn) Eddy Firmanto Dewan Pengawas Aditi Husni Drs. Suhaswoto Hidyoningrat Dewan Pakar Dr. Ir. Anton Adibroto, M.Sc Prof. Dr. Ir. Johny Wahyudiadi M. Soedarsono, DEA Kol. TNI (Purn) Lili Sobari Mayjen TNI (Purn) Tulus Sihombing Mayjen TNI (Purn) Prasetyo Kol. TNI (Purn) Ir. Mulyanto, M.Sec, M.Scs Drs. Praginanto Dipl.Ing. Fahrizi, DEA. Dewan Pengurus Ketua Umum
: Muhammad Iqbal
Ketua I
: Dipl.-Des. Argon Ahimsa (Kajian Strategis)
Ketua II
: Ir. Hari Prasetia, MBA (Pemberdayaan Ekonomi)
Ketua III
: Fachrurrazi, M.Eng (Sosial Kemanusiaa)
Sekertaris Umum : Verauli Saragih, BSc/LLB(Hons).LLM Bendahara Umum : W. Amanasto, M.Sc Wa.Bendum
: Anto Suprianto, MBA
Anggota
: Drs. Eko Budi Harto (Koordinator Wilayah Pulau Timor)
Anggota
: Deista Harahap, M.Bus, M.Fin (Koordinator Wilayah Pulau Flores)
Anggota
: Saputro, ST (Koordinator Wilayah Pulau sumatera)
Pendiri Muhammad Iqbal
Daftar Isi
i
Daftar Gambar
iii
Daftar Lampiran
iv
Kata Sambutan
v
Dr. Makarim Wibisono, Ketua Dewan Pembina TIRTA AMARTA Paripurna Muhammad Iqbal, Pendiri dan Ketua Umum TIRTA AMARTA Paripurna
Kata Pengantar
ix
Sayidiman Suryohadiprojo, Gubernur LEMHANAS 1974-1978 Professor Dr. Emil Salim, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2010 - 2014
Abstraksi
1
Persoalan Kedaulatan Idiologi dan Politik
6
Drs. Firdaus Wadjdi, Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma, Dr. Makarim Wibisono
Persoalan Kependudukan
13
DipI.-Des. Argon Ahimsa
Persoalan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
20
Dr. Makarim Wibisono
Persoalan Pengembangan Ekonomi
29
Tim Tirta Amarta Paripurna
Persoalan Transportasi Nasional
33
Tim Tirta Amarta Paripurna
Politik dan Ekonomi Global
42
Dr. Makarim Wibisono
Kedaulatan Informasi, Komunikasi dan Teknologi
47
Kiskenda Suriahardja
Ketahanan Energi Nasional Dipl.Ing. Fahrizi, DEA dan Prof. Dr. Ir. Anton Adibroto, M.Sc
i
58
Kedaulatan Maritim
72
Ir. Anang Noegroho S.M., SCM M.EM, DipI.-Des. Argon Ahimsa
Kedaulatan Udara Nasional
77
DipI.-Des. Argon Ahimsa, Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma
Penutup dan Kesimpulan
83
Tim Editor : Dr. Thony Saut Situmorang Hendro Irianto
ii
Daftar Gambar Diskusi Kedaulatan NKRI Diskusi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Diskusi Masyarakat Ekonomi ASEAN Diskusi Pembangunan Ekonomi Indonesia Diskusi Transportasi Nasional Jaringan Domestik Garuda Indonesia Jalur Pengapalan Nasional (PELNI) Jaringan Transportasi Pulau Jawa Sistem Transportasi Udara Baru Sistem Transportasi Laut Baru Jaringan Transportasi Jawa baru Diskusi Politik dan Ekonomi Global Perubahan Struktur Politik Reinforcing Policies Hubungan Segitiga Diskusi Kedaulatan ITC Sektor Telekomunikasi Informasi Filosofi Dasar Kedaulatan ICT Peran Kebijakan ICT Berdasar UUD 45 pasal 33 ayat 4 Kedaulatan NKRI Program Sinergi BUMN dengan DepHan Diskusi Kedaulatan Energi Pengelolaan Industri Energi Nasional Produksi Minyak Indoneisa Peningkatan Pemanfaatan Gas Domestik Isu Kritikal Dalam Transportasi Distribusi Logistik Energi Domestik Visi Strategis Program Jangka Pendek Platform Energi Nasional Arah Kebijakan Pengamanan Energi Peningkatan Produksi Energi Nasional Diversifikasi Penggunaan Energi Diskusi Kedaulatan Maritim Wawasan Nusantara Ropax Konstruksi Ropax Diskusi Kedaulatan Udara NKRI
iii
6 13 20 29 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 47 49 50 52 54 55 58 60 61 62 63 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 77
Daftar Lampiran Lampiran 1
Program Berkesinambungan dari Yayasan Tirta Amarta Paripurna 2013-2014
Lampiran 2
Badan Otonom Media Berita dan Analisis IndonesianReview.com
iv
KATA SAMBUTAN Dr. Makarim Wibisono Ketua Dewan Pembina Yayasan Tirta Amarta Paripurna Tahun 2015 merupakan waktu yang unik tidak saja karena sebagai anggota ASEAN Indonesia akan memasuki Masyarakat ASEAN tetapi juga sebagai suatu negara bangsa, Indonesia akan berusia 70 tahun yang berarti 30 tahun kedepan Indonesia akan mencapai usia satu abad. Sebagai anggota masyarakat yang kritis wajarlah bila memiliki keinginan tahu mengenai bagaimana Indonesia sebenarnya diusia satu abad? Sudah berkembang majukah seperti prediksi McKinsey, berjalan datar bercirikan stagnasi ataukah menjadi negara gagal (failed states) seperti Yugoslavia, Uni Sovyet dan Syria. Skenario pesimis yang diluncurkan oleh WIKI di dunia maya jelas menggambarkan Indonesia dimasa depan akan menjadi failed state dan berkeping-keping menjadi beberapa negara kecil. Dalam konteks ini, Yayasan Tirta Amarta Paripurna didirikan dengan maksud untuk senantiasa menggelorakan semangat pendiri negara bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menuju negara yang adil, makmur dan sejahtera lahir dan bathin. Dengan demikian Yayasan Tirta Amarta Paripurna selalu berjuang menghindarkan diri agar Indonesia jangan sampai menjadi negara gagal serta berusaha agar Indonesia tidak hanya lari-lari ditempat saja tetapi bergerak progresif menghantarkan bangsa sejajar dengan bangsa-bangsa besar lain didunia. Kunci utama untuk tetap memelihara momentum kemajuan tersebut adalah kerja keras dengan senantiasa berkreasi secara inovatif mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia serta menangkap secara gesit peluang-peluang yang muncul dari dinamika perjalanan bangsa. Tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia ditahun 1945 jelas berbeda dengan apa yang dihadapi diabad ke-21. Apabila Indonesia lahir dari sistim internasional yang bipolar dimana Amerika Serikat dan Uni Sovyet yang menjadi kubu utamanya, saat ini Indonesia harus berjuang dalam sistim multi polar dimana beberapa negara besar ikut menentukan masalah-masalah global utama. Pusat gravitasi ekonomi dunia yang tadinya berada di Amerika Utara sekarang bergeser perlahan-lahan menuju benua Asia dimana Tiongkok, India dan ASEAN berpeluang memainkan peranan penting. Disamping itu tumbuhnya kekuatan Tiongkok sebagai negara ekonomi terkuat di dunia juga akan membawa implikasi tidak saja kepada ASEAN sebagai kekuatan regional tetapi juga Indonesia sebagai negara keempat terbesar penduduknya di dunia.
v
Dalam kaitan ini, Indonesia perlu bergegas mempersiapkan diri menghadapi perobahan-
perobahan eksternal yang strategis. Utamanya bagaimana meningkatkan diri agar Indonesia
bisa menjadi bangsa yang kompetitif, produktif, efisien, berinfrastruktur yang maju, tidak
menjadi negara ekonominya berbiaya tinggi dan bersih dari korupsi dan jilatan pemburu rente
serta menghormati hukum sebagai panglima (rule of law). Pertumbuhan ekonomi yang
didorong oleh eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan konsumsi semata-mata hanyalah
semu bukanlah sesuatu yang kekal. Usaha menggiatkan industri manufaktur, industri baja, otomotif , elektronik, ICT, industri bertehnologi unggul dan usaha kecil dan menengah yang
didukung oleh sektor pertanian dan pertahanan yang kuat akan menjadi generator yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang luas ditanah air.
Yayasan Tirta Amarta Paripurna ingin menyumbangkan diri dengan kajian-kajian strategis
maupun melakukan contoh-contoh konkrit dengan melakukan proyek langsung dilapangan.
Semoga usaha-usaha ini dapat diterima sebagai amalan komunitas. Masyarakat yang maju tidak
saja dirujuk karena berpemerintahan yang kuat, media masanya independen dan berpengaruh
serta sektor bisnis berkembang pesat tetapi juga dilihat bagaimana peranan dari masyarakat sipil (civil society) dalam proses pengambilan keputusan. Semoga amalan masyarakat sipil
mampu ikut serta mendorong tercapainya cita-cita pendiri Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
vi
Muhammad Iqbal Pendiri dan Ketua Umum Yayasan Tirta Amarta Paripurna Lingkungan strategis Indonesia ditengah pengaruh perubahan
geopolitik dunia semakin kompleks, sehubungan dengan adanya tuntutan terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa sejalan dengan
kesadaran pertumbuhan demokrasi masyarakat. Lingkungan strategis tersebut mencakup aksi reaksi dari lingkungan global, regional dan nasional itu bukanlah perkara yang mudah bagi
kepemimpinan nasional periode 2014 – 2019 dalam menjawab
kompleksitas tantangan yang akan diberikan, dalam cakupan lingkungan strategis,
tanpa mengabaikan tujuan bangsa Indonesia, yang secara geografi memang sudah
“dianugrahi” berada dalam posisi silang dan titik pertemuan perdagangan dunia, tentunya akan cepat menerima dampak dari perubahan dunia itu sendiri. Secara global, perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian utamanya adalah ketidakpastian
ekonomi dunia. Sementara perkembangan secara regional, kebangkitan ekonomi China,
membawa dampak bagi dalam negeri Indonesia, pada bagian lain perubahan nasional
terkini yang harus dihadapi adalah pergantian kepemimpinan nasional yang nyatanyata
membawa
tuntutan
nilai-nilai
baru
NKRI
pada
komponen
strategis
IPOLEKSOSBUDHANKAMIPTEK yang tidak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.
Rentetan perubahan lingkungan strategis inilah yang perlu kiranya dijadikan perhatian
khusus dalam membuat skenario strategis, untuk mengeliminir segala bentuk ancaman atau Threat yang akan dihadapi kedepan yang dapat mengancam kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini. Ancaman itu sendiri dapat berasal dari luar maupun dalam negeri atau dapat berasal dari aktor negara dan aktor non-negara.
Dalam upaya mengeliminir segala bentuk ancaman tersebut, maka salah satu hal
fundamental yang perlu dikaji ulang adalah doktrin politik luar negeri Indonesia yang
menyatakan “ribuan teman tanpa musuh” (thousands friends zero enemy) atau
vii
“keseimbangan dinamis” (dynamic equilibrium). Doktrin ini tentunya sangat lemah
dalam kegiatan diplomasi dengan negara-negara lain, sementara sejauh ini Indonesia masih kurang “menunjukkan taring” daya saing pada diplomasi hubungan
Internasional, utamanya dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Disamping itu,
di dalam negeri pun kita dihadapi dengan beberapa ancaman pada komponen strategis seperti permasalahan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan, IPTEK, dan Demografi.
Tirta Amarta yang terdiri dari berbagai kalangan dengan latar belakang berbeda dan
multi sektor, sadar bahwa untuk kepentingan bangsa dan negera ke depan, permasalahan bangsa tidak akan bisa selesai dengan baik apabila masih memajukan
ego sektoral. Ini adalah masalah utama yang terjadi, dimana banyak pemimpin bangsa lupa dengan hal ini, atau lemah secara managerial, yang kemudian menghambat kemajuan bangsa. Tirta Amarta bertekad, apapun yang dilakukan, baik secara individual maupun dalam lingkup Tirta Amarta sendiri, untuk selalu melakukan yang terbaik,
untuk tidak terlepas dari cita-cita kemajuan bangsa, dimulai dari hal-hal yang kecil sekalipun (complexity theory), untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan
negara, untuk pembangunan karakter dan integritas bangsa, dari apapun sumber daya yang dimilikinya saat ini.
viii
KATA PENGANTAR Sayidiman Suryohadiprojo Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional 1974-1978 Yayasan Tirta Amarta Paripurna telah minta saya menulis komentar untuk
Buku Putih yang akan mereka terbitkan. Buku yang berisi kajian tentang
berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini dan masa
depan akan memperkaya Kepustakaan Indonesia. Buku Putih itu menyajikan berbagai pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh para pimpinan Pemerintah Pusat dan
Daerah. Bagi masyarakat buku itu akan bermanfaat sebagai sumber
pengetahuan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kajian yang dilakukan
buku itu sungguh mempunyai nilai tinggi bagi Negara dan Bangsa. Meskipun Yayasan Tirta
Amarta Paripurna telah selesai menyusun buku itu, penulis ingin menyampaikan satu saran yang mudah-mudahan dapat dilaksanakan dalam kegiatan pengkajian yang dilakukan Yayasan.
Akan makin bermanfaat kalau saran itu dipenuhi dengan memasukkan hasil kajiannya dalam
buku yang akan diterbitkan ini. Saran penulis menyangkut masalah yang menjadi inti kebijakan
pemerintah RI sekarang yang dipimpin Presiden RI Ir Djoko Widodo dan Wakil Presiden Drs
Jusuf Kalla. Itu adalah kebijakan membangun Indonesia sebagai Poros Maritim dan Revolusi
Mental. Sebab pernyataan oleh Pemerintah tentang dua masalah yang amat penting itu kurang
sekali didukung dengan penjelasan mendalam tentang subyek masing-masing. Apa yang
dimaksud secara mendasar dengan pengertian Pembangunan Poros Maritim dan bagaimana
hubungannya dengan Wawasan Nusantara, satu konsep geopolitik dan geostrategi yang sejak tahun 1975 dipunyai NKRI setelah konsep itu diterima Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam usaha membangun Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Dalam Wawasan Nusantara ditegaskan bahwa NKRI terdiri atas bagian kelautan, daratan dan
udara/angkasa yang harmonis. Wilayah nasional yang bersifat lautan luas sekali, baik sebagai
wilayah nasional maupun sebagai Zone Ekonomi Eksklusif, merupakan unsur pemersatu bagi wilayah nasional yang bersifat daratan, berupa pulau-pulau besar dan kecil yang memanjang di
khatulistiwa. Kesatuan Lautan dan Daratan yang luas itu menjadikan kata TANAH AIR satu
ix
kenyataan yang bagaikan satu Benua Maritim. Dan di atas wilayah lautan dan daratan yang bagaikan Benua Maritim itu terbentang udara dan angkasa yang dalam Abad ke 21 makin
memperkuat kesatuan Tanah Air Indonesia. Sebagai akibat dari letak geografis Indonesia, maka
Tanah Air Indonesia merupakan satu posisi silang yang amat penting dalam makna geopolitik,
geoekonomi dan geostrategi. Nilai tinggi Tanah Air Indonesia masih ditambah oleh besar dan
banyaknya sumberdaya alam yang dikandungnya dengan kualitas cukup tinggi dan jumlah
sumberdaya manusia yang besar serta mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan yang nyata. Kelemahan bangsa Indonesia adalah bahwa konsep yang dikandung dalam Wawasan Nusantara tidak memperoleh implementai dan perwujudan yang seharusnya
sehingga kini segala potensi yang dikandung Tanah Air belum menjadikan bangsa Indonesia
sejahtera serta kuat lahir dan batin. Bahkan potensi itu cenderung lebih dimanfaatkan bangsa-
bangsa lain yang menjadi kaya karenanya.
Nah, bagaimana relasi atau hubungan konsep Poros Maritim dengan Wawasan Nusantara yang digambarkan secara singkat itu. Yang tak kalah pentingnya adalah hubungan dan tempat konsep
Revolusi Mental dengan Pancasila yang sejak tahun 1945 diterima sebagai dasar negara dan satu pandangan hidup atau Welt Anschauung seperti dikatakan Presiden Soekarno sebagai penggali Pancasila dari akar kehidupan bangsa Indonesia. Sebab belum pernah Presiden Jokowi sebagai pencetus konsep Revolusi Mental memberikan penjelasan tentang hal itu, bahkan tak
pernah menyebut istilah Pancasila. Padahal Pancasila masih menjadi Dasar Negara RI sekalipun oleh banyak kalangan dilecehkan sejak terjadinya Reformasi pada tahun 1998. Dan jelas sekali bahwa Pancasila juga mengandung aspek mental, di samping aspek spiritual dan intelektual.
Sebagai Presiden RI Ir. Djoko Widodo mempunyai kewajiban untuk membela Dasar Negara RI yang masih tetap Pancasila. Karena itu bagaimana hendak mewujudkan Revolusi Mental dalam masyarakat yang secara resmi mempunyai dasar Pancasila.
Yayasan Tirta Amarta Paripurna akan amat berjasa kepada bangsa Indonesia kalau dapat menyampaikan kajian tentang dua masalah ini. Itu sekurangnya akan menjadi awal dari
pendalaman untuk dua konsep resmi pemerintah sekarang. Demikianlah komentar singkat
untuk Buku Putih Yayasan Tirta Amarta, semoga ada manfaatnya bagi yayasan. Dan diharapkan respons positif terhadap komentar ini.
x
Professor Dr. Emil Salim Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2010 - 2014 Sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Banyak sudah berubah
dibandingkan masa penjajahan 350 tahun dibawah Pemerintah
Kolonial Belanda. Namun jejak penjajahan yang begitu lama tidak bisa serta merta dihapus begitu saja. Cengkeraman penjajah memberi jejak yang cukup dalam yang tanpa kita sadari mengganggu perjuangan kita menuju Indonesia yang adil dan
makmur. Di masa penjajahan warga asli Indonesia adalah Inlander, tergolong masyarakat kelas terendah dibawah "Vreemde Oosterling" terdiri dari kebanyakan
orang Tionghoa, India sebagai golongan masyarakat kelas kedua dan "Europenean, orang kulit putih asal Belanda dan Eropa selaku warga kelas I. Sebagai "inlander", penduduk pribumi tidak punya kuasa apa-apa. Mereka tertinggal dalam pendidikan, apa
lagi dalam kesempatan maju di bidang ekonomi. Sektor produktif ditangani warga kelas I, yang menguasai perkebunan, perdagangan ekspor-impor, angkutan antar pulau, dan bidang strategis Pemerintahan.
Perdagangan rakyat sampai ke desa dikuasai warga kelas II yang mengembangkan
perdagangan kelontong, penyediaan kredit kecil dan memeras produsen petani di pedesaan yang terdiri dari warga kelas III, Inlander. Ekonomi yanag berkembang di masa itu adalah "Kapitalisme Telanjang", dengan ciri-ciri "yang kuat memakan yang
lemah". Dengan peranan "harga" sebagai mekanisme pasar yang diandalkan. Ketika
Indonesia merdeka, yang terjadi adalah perubahan peran. Sang "Inlander" melejit ke atas, menjadi warga kelas I menurut definisi politik, kelompok "Vreemde Oosterling"
tetap menjalankan peranan kelompok penduduk kelas II. Tetapi sang "Europenean" berubah menjadi "tamu asing" yang bila membawa modal dinamakan "investor asing".
Sistem ekonomi secara hakiki tetap tidak berubah dan produksi serta konsumsi
berjalan mengikuti mekanisme harga dalam sistem ekonomi pasar. Indonesia berkembang di tengah-tengah perbenturan idiologi pasca perang dunia, yang terbelah
xi
antara kelompok negara Kapitalis berhadapan dengan kelompok negara Komunis.
Dalam idiologi ada perbedaan prinsipil dimana Kapitalisme bertolak dari kebebasan individualisme dan Komunisme dari penguasaan komunalisme.
Abad ke-20 didominasi oleh benturan dua idiologi Kapitalisme dengan Komunisme,
yang sama-sama mendambakan kesejahteraan manusia hanya jalannya berbeda. Kapitalis mengandalkan kebebasan individu yang bergerak dalam ekonomi bebas
dengan intervensi penguasa pemerintah sekecil mungkin. Sedangkan Komunisme
mengandalkan kekuatan sosial masyarakat yang dimobilisasi oleh satu Partai Komunis
yang memimpin pemerintahan untuk membangun masyarakat kolektif-komunis.
Dengan hancurnya negara Komunis Uni Soviet sebagai pusat kekuatan idiologi
pengimbang terhadap Kapitalisme, maka tumbuh anggapan bahwa perang idiologi sudah berakhir. Sehingga terbukalah dunia untuk mengembangkan negara dengan nuansa idiologi Kapitalis dengan tekanan pada ekonomi pasar.
Dalam pembangunan ekonomi semakin kuat dorongan untuk menjadikan "harga" sebagai mekanisme pasar yang mendominasi proses pembangunan. Biarkanlah "pasar"
mengembangkan dinamika masyarakat yang dikendalikan oleh mekanisme harga akan
memberi manfaat yang optimal bagi pengembangan kesejahteraan. Secara telanjang
lahir "Washington Consensus" yang memuat mazhab agar pemerintah mengandalkan pada kebebasan pasar sebanyak-banyaknya yang akan membawa kesejahteraan masyarakat. Berilah masyarakat kebebasan berusaha dan ekonomi akan tumbuh pesat
"jika Pemerintah tidur nyenyak tak bergerak". Kemajuan ekonomi melaju pesat. Produk Domestik Bruto global melejit naik. Tetapi serentak dengan itu ketimpangan pendapatan membesar tidak saja antar negara, tetapi juga di dalam satu negara
kelompok penduduk berpendapatan tinggi naik lebih cepat dari kelompok penduduk berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan tidak saja tumbuh antar negara. Juga
di dalam satu negara tumbuh ketimpangan pendapatan antara penduduk kota dengan
desa. Dan dalam kotapun terdapat ketimpangan pendapatan antara yang hidup mewah di gedongan dengan mereka yang hidup di kampung kumuh.
xii
"Harga" sebagai mekanisme pasar tidak berhasil membawa ekonomi maju bersamaan dengan keadilan kehidupan sosial. Untuk ini perlu campur tangan pemerintah mengoreksinya. Tetapi "siapakah pemerintah" itu? Maka lahirlah perdebatan bagaimana menentukan pemerintah itu. Secara otoriter ditentukan oleh satu partai berkuasa. Atau secara demokratis? Tetapi bagaimana menjamin bahwa pemilihan umum dalam demokrasi tidak terlepas dari kongkalikong korupsi dalam merebut suara dan kursi di parlemen? Dalam perjalanan sejarah dunia ini, Indonesia ikut tumbuh berkembang. Namun perkembangannya tidaklah menurut "garis lurus", sering ia membengkok dari hasrat membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ada berbagai tarikan kepentingan dari satu fihak dengan fihak lain. Maka perkembangan Indonesia selama 70 tahun ini penuh pergulatan antara kaum idealis dengan realis, antara yang bercita-cita tinggi dengan mereka yang bersifat oportunis, antara kalangan idiologis dengan kalangan pragmatis. Sehingga bukan tampak garis lurus, tapi garis berpatah-patah penuh kejutan dalam perkembangan kehidupan berbangsa. Dalam suasana seperti inilah berbagai masalah yang hidup di tanah-air memuat hal-hal yang memberi segi-segi yang banyak nuansanya. Sehinga tidak ada satu solusi yang sepenuhnya memuaskan dalam mencari jawaban atas masalah kompleks pembangunan Indonesia ini. Namun berusaha mencari solusi yang tepat perlu dilangsungkan terusmenerus, dimana dan kapan saja, oleh siapa dalam fungsi dan tugas apapun. Karena yang kita perlu persoalkan adalah nasib bangsa Indonesia, kemana kita pergi berjalan dalam kurun waktu 30 tahun yang akan datang menjelang 100 tahun Republik Indonesia. Beribu-ribu tantangan kita hadapi. Dalam waktu 30 tahun Indonesia harus lepas dari posisi negara berpendapatan menengah, dibawah USD 12.000 per jiwa penduduk, dibandingkan dengan kini USD 3.800 per jiwa tahun 2014. Kita hadapi tantangan memanfaatkan bonus-demografi yang hanya sekali muncul dalam sejarah bangsa dan kita alami sekarang di tahun 2010-2030 ini. Kita harus mampu mengatasi tantangan
xiii
persaingan dengan negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita harus atasi ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat (Jawa-Sumatera-Bali) yang kuasai 80% Produk Domestik Bruto dengan Indonesia bagian timur yang menguasai 20% PDB bangsa. Dan semua ini harus kita tangani dengan birokrasi negara yang masih lemah dan produktifitas kerja penduduk yang masih rendah. Bertubi-tibi permasalahan dan tantangan yang menghadang kita. Oleh karena itu kita tidak boleh berdiam diri. Kita perlu cari dan usahakan solusi bersama. Dalam rangka ini patut disambut prakarsa Yayasan Tirta Amarta menyelenggarakan pertemuan Reboan, membahas dan mengkaji berbagai masalah strategis secara integratif, idiologis, politis, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk kemudian disajikan dalam penerbitan ini. Semoga renungan "Tirta Amarta" menggugah pembaca untuk berfikir, bertindak dan berbuat selanjutnya.
xiv
ABSTRAKSI Persoalan Idiologi dan politik. Kedaulatan adalah hal prinsipil dalam satu negara bangsa merdeka. Tidak ada satu negara pun di dunia yang diam apabila kedaulatannya diganggu. Dengan potensi dan kewenangan yang dimilikinya, negara berhak dan wajib menegakkan kedaulatannya dengan seefektif mungkin. Bagaimana langkah-langkah penguatan nasional harus dilakukan untuk memenangkan pencapaian tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia, serta upaya menangkal setiap ancaman dan hambatan yang ada di balik perubahan sosial yang terus
berjalan.
Sebagaimana
ungkapan
Yunani
Heraklitos
:
Panta
Rhei
(terus
bergerak/berubah). Masyarakat bangsa yang kuat bertahan dan cepat beradaptasilah yang bisa menguasai masa depan dan akan memenangkan persaingan global. Mengikuti arus jaman dinamika persaingan yang bergerak cepat namun tidak hanyut terbawa gelombangnya sehingga kedaulatan Indonesia tetap terjaga. Persoalan kependudukan. Hal ini masih menjadi persoalan yang urgent bagi bangsa Indonesia. Indonesia memiliki bonus kependudukan (demografi) yang terus dalam perdebatan baik pada tataran praktikal dan teori. Bonus kependudukan ini seperti pedang bermata dua jika bisa mengoptimalkannya sehingga menjadi kekuatan besar, namun jika tidak berhasil mengelolanya bisa menjadi hambatan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional. Beberapa persoalan kependudukan, yang terdekat dari sisi administrasi adalah persoalan tahapantahapan strategis untuk pelaksanaan “e-KTP,” atau lebih tepat lagi, Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan (SIAK) berbasis Database Biometri dan Alphanumerik. Pembahasan lanjutan perkembangan proyek “e-KTP” juga menjadi isu aktual yang butuh respon strategis sehubungan dengan tidak saja berisi persoalan demografi-nya saja. Akan tetapi juga membawa impilikasi pada komponen strategis secara keseluruhan Persoalan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tantangan bagi Indonesia dalam AEC (ASEAN Economic Community) diantaranya adalah ketidaksiapan kebijakan ekonomi yang mendukung, undang-undang dan tenaga kerja, serta pelaku dunia usaha tanah air yang belum siap secara kualitas dalam meraih kesempatan yang ada dan head-to-head bersaing dengan negara lain di ASEAN yang memiliki kondisi perekonomian yang lebih memiliki daya saing yang relatif lebih kuat dibanding Indonesia, juga tidak kalah penting, mengefisienkan sistem perbankan nasional dari penyakit “kronis” yang menghasilkan bunga pinjaman bank dua digit, sedangkan Negara tetangga ASEAN bisa menekan bunga pinjaman bank jauh di bawah dua digit atau berkisar
1
antara 2-4% per tahun yang jelas-jelas memposisikan pelaku pasar kita di barisan terbelakang. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mempersiapkan para pelaku usaha NKRI, agar dapat bersaing dalam pasar tunggal ASEAN. Terlebih bagi para pelaku usaha, khususnya pengusaha skala usaha kecil dan menengah (UKM), mereka akan cukup kesulitan dalam melakukan efisiensi, meningkatkan kualitas, sekaligus mendiferensiasi produk jika masih menggunakan sumber daya mesin produksi yang sudah tidak efisien karena tidak memiliki nilai ekonomi. Pada bagian lain kucuran modal tambahan yang lebih besar untuk meningkatkan skala produksi juga sangat diperlukan agar bisa menghasilkan produk dengan biaya produksi yang semakin murah. Persoalan Ekonomi Kreatif. Berbagai masalah pengembangan ekonomi daerah tertinggal dan perbatasan
yang membutuhkan pendidikan ketrampilan berbasis kearifan dan budaya
setempat, perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi terbentuknya pola pikir inovasi sedemikian rupa agar masa depan bangsa dan negara Indonesia ditopang oleh pelaku-pelaku ekonomi memiliki daya saing yang berkelanjutan, bukan terputus-putus dan tidak terintegrasi dengan pasar di dalam dan di luar negeri. Membina anak-anak muda di bidang desain grafis, desain multimedia, desain lingkungan, desain engineering dan seterus nya supaya bisa lebih kompetitif menghasilkan devisa di luar negeri, karena karya-karya mereka di luar negeri sudah sangat terpakai di sentra-sentra industri manca Negara seperti di dunia perfilman dan hiburan Hollywood di Amerika, karya-karya anak muda kita sudah aktif terlibat dalam produksi pembuatan film. Persoalan Sistem Transportasi Nasional. Selama ini di sektor transportasi udara, konsep Hub and Spoke menciptakan kemacetan parah di Hub, sebagai contoh bandara Soekarno Hatta, pada tahun 2010 total penumpang mencapai 43,7 juta, melebihi kapasitas 38 juta penumpang di 3 terminal. Pada tahun 2011, bandara Soekarno Hatta menjadi bandara tersibuk ke-12 didunia dengan 51,1 juta penumpang, meningkat 8 juta atau 18,5 persen dari tahun 2010, yang ironisnya, tidak semua kepadatan dan penumpukan terjadi karena kekurangan resources, melainkan sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan kebijakan dan kesalahan managerial. Di sektor transportasi laut, Sejumlah pelabuhan yang dapat mengakomodasi kapal besar seharusnya didirikan disetiap pulau besar, setidaknya 3, sebagai contoh Sumatera (utara, barat, selatan dan timur) Jawa (barat, tengah dan timur), Kalimantan (barat, selatan dan timur), Sulawesi (utara, selatan dan barat daya), Papua (barat, utara dan selatan) satu tambahan lainnya dapat dibangun jika berlokasi di perbatasan seperti Batam, Tarakan, Merauke, Flores
2
dan Bali. Di sektor transportasi darat khususnya kereta api, seharusnya dibangun kereta cepat dobel track mencakup Trans Sumatera (utara ke selatan) dan Jawa (barat ke timur) termasuk jembatan antara dua pulau ini. Transparansi pembuatan kebijakan dan aturan sangat penting untuk memberi check & balance yang sehat, melihat efek dari ketidakjelasan memberi porsi besar dalam kesemrawutan selama ini di bidang transportasi secara umum. Persoalan Politik dan Ekonomi Global. Tantangan global NKRI saat ini adalah memasuki era baru dimana dunia seolah tidak memiliki batas (borderless). Dimana di dalalamnya terdapat sejumlah pertentangan atau paradox. Nilai-nilai (values) internasional yang mengatur hubungan antar negara telah bergeser menjadi hubungan seolah tidak memiliki batas negara, namun di dalamnya terdapat nilai-nilai tidak hanya mengatur hubungan antar negara, akan tetapi hubungan antar aktor global yang saling kait mengkait pada komponen strategis yang satu dengan yang lain. Era globalisasi membuat interaksi politik, ekonomi, sosial, budaya antar aktor global berlangsung melintasi batas-batas nilai tradisional lokal. Dunia yang semakin terintegrasi kompleks tidak terpisahkan oleh sekat negara bangsa, berubah menjadi global village dan dihuni oleh global society. Fenomena ini menyebabkan negara sebagai salah satu aktor global harus menyesuaikan kebijakan luar negerinya demi menyesuaikan lingkungan global yang semakin terintegrasi. Indonesia harus merespon perubahan global ini dengan kebijakan yang tepat dan memiliki kecepatan. Sebab globalisasi tidak saja dihadapkan pada cara-cara kita menjawab subtansi yang berubah, akan tetapi juga secepat apa kita dapat menghadapinya. Sayangnya masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang masih gaptek (gagap teknologi), khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan salah persepsi soal global village maupun global society dan seterusnya memberi kebijakan-kebijakan tidak tepat sasaran. Persoalan telekomunikasi dan informasi. Hampir setiap 18 bulan sekali terjadi perubahan siginifikan pada sektor IT . Perubahan itu tidak saja pada kapasitas akan tetapi juga kecepatanya (speed and capacity). Sehingga dengan sendirinya era keterbukaan teknologi dan informasi yang merupakan peluang, tantangan sekaligus juga berisi potensi ancaman besar bagi kedaulatan Indonesia. Sebab sejauh ini persoalan informasi dan teknologi Indonesia, nyata-nyata telah menjadi ladang empuk bagi para kartel telekomunikasi. Masalah operator seluler terbesar yang semula sepenuhnya milik dari Indonesia -Telkomsel- saat ini dinilai hampir dikuasi oleh negara tetangga Singapura. Pada bagian lain akses utama saluran komunikasi internasional melalui
3
pemerintah Singapura, yang dimiliki operator SingTel, dan Kementrian Pertahanan, menjadi
perdebatan dalam hal adanya ekspansi intelijen Australia dan Singapura dalam 15 tahun terakhir. Sudah saatnya diteliti dan didalami secara lintas sektoral. Sehingga invetasi atau pun disvestasi sektor IT tidak lagi dilihat hanya sebagai “economic rent“ atau mencari keuntungan semata. Dan sudah sangat mendesak Indonesia mempunyai Badan Cyber Nasional yang mengkoordinasi seluruh kegiatan Cyber secara nasional seperti yang sudah ada di tetangga ASEAN kita. Tidak cukup kita mempunyai Cyber Force di bawah TNI yang hanya mengurus Cyber di bidang kemiliteran, tetapi gamang bila menghadapi serang para hacker terhadap sistem perbankan kita atau divisi Cyber-crime di bawah kepolisian, yang hanya menunggu laporan masuk baru bisa bertindak. Persoalan ketahanan energi. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang variatif (angin, ombak, biogas, biomassa geothermal, matahari, potensi nuklir, tenaga air dan lain-lain) yang memiliki daya saing, hingga dijuluki sebagai surganya dunia energi. Namun, menghadapi beberapa persoalan yang menyangkut pengolahan sumber daya alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, yang diolah dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pada bagian lain Indonesia menghadapi hambatan bagi kemajuan ekonomi sehubungan dengan masalah keterbatasan distrubusi atau pasokan energi. Keterbatasan ini berdampak sehingga Indonesia relatif tertinggal oleh beberapa negara maju lainnya. Begitu banyaknya potensi-potensi yang ada di negeri ini, namun belum maksimal digali dan dimanfaatkan. Dimana apabila dikelola dengan sungguh-sungguh bangsa Indonesia akan mampu untuk berdikari, mandiri dan lepas dari hutang, bila pemerintah yang ada, jeli dan mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Utamanya didalam menggali diversifikasi keanekaragaman potensi energi yang dimilikinya. Sebagian besar dari Energy-Mix kita, yaitu sekitar 60% dari total konsumsi energi, harus berkonsentrasi untuk energi terbarukan yang dapat memberikan energi dalam jumlah besar dan pada arus konstan, seperti pembangkit tenaga listrik air, pembangkit tenaga listrik nuklir maupun pembangkit tenaga listrik panas bumi, untuk Indonesia. Sampai saat ini teknologi energi terbarukan yang lain tidak bisa menyumbang dalam skala besar, karena itu cocok untuk men-supply energi ke daerah-daerah terpencil dalam skala kecil. Saat ini sebagian besar (+/- 75%) kebutuhan energi Indonesia di-supply oleh energi fosil seperti Minyak, Gas dan Batubara yang tidak terbarukan dan rentan terhadap harga pasar dunia, disamping merusak atmospir bumi, dalam jumlah besar yang mengakibatkan “global-warming” dan seterusnya merubah pola cuaca dunia. Karena efek bahan energi berbasis fosil merubah pola cuaca dunia secara besar-besaran, penduduk dunia mulai mempengaruhi para pemimpin-pemimpin mereka untuk drastis mengurangi pemakaian
4
energi fosil tidak terbarukan, untuk masa depan. Karena Trend itu, kita harus segara melihat kemungkinan-kemungkinan lain untuk menggantikan Fossil Fuel sebagai pilar utama di dalam energy-mix kita. Untuk sementara waktu, sebelum ada teknologi baru, pilihan kita hanya jatuh pada hydro-power dan nuclear-power dengan safety standard terakhir, geothermal khususnya untuk Indonesia mungkin bisa ikut dalam pengadaan bulk-energy supplier dalam energy-mix kita. Hanya saja, karena permainan politik rezim-rezim sebelumnya, geothermal tergolong mahal hanya di Indonesia. Kita mungkin bisa belajar, dari negara Iceland di Eropa Utara, dimana geothermal men-supply 99% dari kebutuhan energi listrik mereka, walaupun mereka punya opsi hydro maupun nuclear, ternyata di Iceland geothermal “paling murah.” Persoalan kedaulatan udara. Dalam jangka dekat Indonesia akan menghadapai ASEAN Single/Open Sky. Kebijakan ini ditargetkan pada tahun 2015 dalam roadmap Integrasi Kebijakan Layanan Udara Kerjasama ASEAN. Beberapa langkah perlu dipersiapkan menyambut era global yang kini mulai lebih spesifik lagi mendominasi lingkungan (environtment) kawasan seperti di Asia-Pasifik, China-ASEAN dan ASEAN sendiri. Singapura sejak tahun 1946 mengontrol wilayah udara sampai radius 110 nautical miles meliputi Batam, Natuna sampai Dumai di Riau. Adanya penilaian ICAO sebagai badan PBB yang bertugas menangani kordinasi dan regulasi penerbangan Internasional
yang menilai bahwa Indonesia tidak memiliki
kapasitas untuk menjamin keamanan lalu-lintas udara internasional di wilayah udaranya sebaiknya harus diakhiri.
5
PERSOALAN KEDAULATAN (Pembahasan oleh Muhammad Iqbal, Dr. Makarim Wibisono, Tubagus Danakusumah, Drs.
Firdaus Wadjdi, Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma, Mayjen TNI (Purn) Eddy Firmanto dan Tim Tirta Amarta Paripurna lainnya – Hasil Diskusi Reboan 5 Maret 2014)
Diskusi Kedaulatan NKRI
Latar Belakang dan Pendahuluan Kedaulatan adalah hal prinsipil dalam satu negara bangsa merdeka. Tidak ada satu negara pun di dunia yang mau kedaulatannya diusik. Dengan potensi dan kewenangan yang dimilikinya
negara berhak dan wajib menegakkan kedaulatannya dengan seefektif mungkin. Bagaimana langkah-langkah penguatan nasional harus dilakukan untuk memenangkan pencapaian tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia, serta menangkal setiap ancaman dan hambatan yang
ada, dibalik perubahan sosial yang terus berjalan sebagaimana ungkapan cerdik pandai Yunani Heraklitos yaitu: Panta Rhei (terus bergerak/berubah). Masyarakat bangsa yang kuat bertahan
dan adaptasilah yang bisa menguasai masa depan dan akan memenangkan persaingan global.
Mengikuti arus jaman yang bergerak diamis, namun tidak hanyut terbawa gelombangnya sehingga kedaulatan Negara Republik Indonesia tetap terjaga.
6
Pembahasan Amandemen UUD 1945 : Ancaman dan Tantangannya Pentingnya untuk tetap selalu fokus pada komponen strategis atau persoalan Idiologi & Politik; Ekonomi, Sosial & Budaya, Pendidikan, Hankam dan Internasional. Serta pada bagian lain perlunya penguatan sektor hukum perjanjian internasional agar Indonesia bisa menyiasati keadaan dan unggul dalam kompetisi dengan negara bangsa yang lain. Untuk memperkuat hal
itu perlu ditingkatkan kinerja IPOLEKSOSBUD HANKAM IPTEK intelijen negara yang
berorientas ke luar (outward looking) untuk mengembalikan Indonesia tegak di atas kedaulatannya, berada di tengah tamansari kompleksitas global dengan kekuatan barunya yang lebih mampu menjaga harmoni antar negara bangsa sebagaimana amanah UUD’45 .
Bahwa bidang-bidang yang ada tersebut di atas tadi adalah bidang-bidang yang berpengaruh
pada masa depan bangsa, dimana harus kita kaji bidang per bidangnya secara berkelanjutan
tidak terputus putus dari generasi ke generasi. Hasta Gatra, yaitu delapan (8) aspek kehidupan yang memang sangat mempengaruhi dunia, perlu semua dikaji bersama untuk kemajuan
bangsa. Semua itu akan sangat penting untuk menjadi masterplan nasional pada akhirnya. Hasil pembahasan akan dapat diketahui “ancaman” bagi kita, dan tujuan dari “ancaman” tadi
mengarah ke mana. Perlunya pendidikan agar masyarakat aware akan hal yang mengancam tersebut. Targetnya adalah menumbuhkan kewaspadaan nasional Bangsa Indonesia di
masyarakat. Kesadaran bela negara yang sering diperdebatkan belakangan ini, dikaitkan
dengan nasionalisme harus dilawan dengan melakukan upaya akademik dan best practices,
guna membangun kewaspadaan yang dari hari ke hari cenderung menurun. Bidang Idiologi &
Politik misalnya, topik persidensil vs parlementer, dimana ada ketidakjelasan, apakah sekarang ini Indonesia menganut presidensial atau parlementer, telah menjadi persoalan yang membuat
Indonesia semakin lemah akibat dari fragmentasi politik yang menghabiskan energi dan dana dalam rentang waktu yang sangat panjang, sehingga perlu pembenahan secara sistemik dan berkelanjutan.
Merupakan masalah yang sensitif, dari sisi Intelijen guna menelitinya apakah
untuk
kepentingan yang lebih luas, untuk poin “apakah UUD’45 versi orde baru sudah bagus?” kemudian timbul pertanyaan berikut, yang salah orangnya atau sistemnya? Dan bila semua
sepakat orangnya, kenapa sistemnya harus dirubah? Pesoalan ini sudah harus cepat dijawab
7
dengan menggunakan “science and art,“ sebagaimana nilai-nilai intelijen negara seyogianya didekati dengan jujur, benar, baik dan menghasilkan rasa keadilan.
Perlunya Indonesia kembali ke UUD’45, karena amandemen yang dilakukan berkali-kali selama
ini dihasilkan untuk kepentingan pribadi, golongan dan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini
dilakukan sebagai upaya mengembalikan “marwah” bangsa ini, yaitu dengan kita kembali pada
UUD’45, karena “marwah” bangsa ini telah “terjual” dan terpolitisir oleh bangsa asing. Namun
juga harus dipikirkan dan dicermati, terkait amandemen, yaitu bahwa dalam perjalanan suatu
bangsa dimana saja di dunia, selalu berkembang dan termasuk juga konstitusinya. Kalau kita lihat bagaimana Amerika sekarang dibandingkan yang dihasilkan Thomas Jefferson dkk, sudah
berbeda, banyak terjadi amandemen, walau tetap dalam alur dan semangat yang sama. Dan kalau kita melihat kembali sejarah, bagaimana penyusunan UUD’45 dilakukan dengan sangat cepat. Yang penting buat kita sekarang adalah bagaimana kita punya konstitusi yang baru, yang
menjadi bahan kita untuk dijadikan dasar negara. Dan di dalam UUD 1945 itu pasalnya masih
singkat-singkat semua, sedang challenge of the nation kita ini sudah sangat kompleks. Catatan
kritisnya: yang terjadi di kita, sejarah amandemen ini banyak ambigu, misalnya di satu sisi
ditentukan presidensil, tapi dalam amendemen dibuat sedemikian rupa seolah-olah mengarah pada federalisme.
Jadi amendemen-nya tidak seperti di negara-negara yang lain, dimana konsensusnya tetap pada yang lama, tapi yang di-amandemen itu sesuai dengan dimensi-dimensi yang
berkembang sekarang. Jadi tidak ada yang mengawal, yang menjaga untuk tetap berada pada
mainstream pemikiran atau jiwa awalnya (kembali ke marwahnya). Tapi kalau kita di tahun
2014 ini, mau kembali ke konstitusi tahun 1945 yang notabene sangat singkat dan tergesa-gesa penyusunannya, itu juga naïf. Karena bangsa ini mengalami berbagai masalah yang dulu belum
ada dan belum dirasakan. Jangan sampai orang yang membaca output dari Tirta Amarta yang
kurang “cemerlang” di mata masyarakat. Semangatnya harus, We are developing ourself, in phisic and more complex challenges. Jadi tetap pada ruh-nya UUD 1945 tetapi disesuaian dengan kekinian, dengan challenge yang ada sekarang.
Bangsa Indonesia perlu be more pragmatic yaitu dengan menyesuaikan kebutuhan bila ada yang
dianggap tidak sesuai, tentu lebih baik dihapus saja, atau bila kurang spesific, diperinci kembali. Tetapi yang terpenting tidak merubah substansi namun memperbanyak upaya praktik UUD
1945 dan Pancasila di pemerintahan. Dengan demikian bagaimana memastikan nilai-nilai
8
UUD’45 dimplementasikan dalam sistem pemerintahan dan pri kehidupan masyarakat sesungguhnya adalah bagian yang harus terus didorong secara baik, benar, jujur dan adil.
Keotentikan naskah UUD 1945 penting untuk dijaga agar semangat mencapai tujuan nasional
Indonesia tidak hilang dan terputus antara generasi founding fathers dengan generasi sekarang dan ke depan. Satu contoh yang hilang misalnya, pada UUD’45 aslinya, ada semangat dan usaha
untuk pemberdayaan ekonomi nasional. Be ourself. Semangat atau spirit itu yang hilang dari UUD 1945 yang sekarang. Jadi penting untuk dibuat suatu badan yang menjaga, menilai,
mengawal dan mengawasi amandemen nantinya agar ruh awalnya tidak sirna namun dia lebih
berorientasi praktis.
Beberapa pertimbangan memperbaiki atau merubah konstitusi, pertama, sangat tidak efisien
dan mahal kalau pendekatannya pasal per pasal atau ayat-ayat tertentu saja, tapi harus diusulkan perubahan dalam satu paket. Kalau kita lihat amandemen di Amerika, misalnya,
inisiator biasanya tidak hanya merujuk perubahan 1-2 pasal untuk pemberdayaan ekonomi nasional, harus dilihat pasal-pasal atau ayat-ayat lain yang menghambat pemberdayaan
ekonomi nasional, diteliti dimana saja yang tidak sesuai, kemudian diselaraskan agar menunjang iniasiatif perubahan tersebut.
Perlu dipikirkan memangkas demokrasi politik berbiaya tinggi dimana “ongkos mahal” dalam
politik itu, karena di semua sisi jabatan publik itu dibuat pemilihan. Padahal kalau kita lihat gubernur itu buah dari sistem dekonsentrasi (dalam sistem negara kesatuan), jadi dia sebagai
wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi. Sekali pemilihan biayanya sangat besar, padahal
fungsinya hanya sebagai perwakilan pusat untuk mengkoordinir kabupaten-kabupaten. Jadi mulai harus dipikirkan alternatif seperti gubernur dipilih oleh presiden, sebagai wakil dari
pemerintah pusat dan diupayakan dari unsur eksekutif/karir jadi untuk memberi bobot pada
eksekutif penghargaan demokratis kepada partai yang memang memenangkan pemilu untuk menyusun jaringan birokrasi eksekutifnya dan dilakukan secara serempak. Hal itu bisa untuk penghematan sekaligus efektivitas kerja eksekusi atas amanat UU dan pembangunan agar lebih optimal. Otonomi dan pemilihan langsung hanya perlu dilakukan di Kabupaten/Kota.
Perlu kita kritis melihat kebablasannya amandemen ini sampai pada bentuk parliamentary. Perkembangannya seperti pendulum, pada jamannya Pak Harto dominasi militer sangat kuat,
9
walau sebenarnya ini sebagai alat Pak Harto, jadi dominasi Pak Harto sangat tinggi di semua
aspek kehidupan, kemudian ada reformasi, kemudian Pak Habibie yang membuka parsitipatory
process terjadi di semua lini. Sebagai contoh lain, proses pengiriman atau penerimaan duta
besar yang datang maupun yang dikirim. Biasa melalui proses agree Mag, dimana pengiriman
pernyataan persetujuan bahwa si duta besar ini disetujui atau tidak, biasanya prosesnya 2-3
minggu, sedang di Indonesia, karena harus dengan persetujuan DPR maka prosesnya bisa
berbulan-bulan, padahal secara etika diplomasi, lebih dari 3 bulan belum ada keputusan,
padahal secara “umum” bisa diartikan di host country itu tidak cocok dengan sang calon. Bukti
ketidakefektifan pemerintahan akibat peran parlemen yang ingin terlalu dominan padahal
harusnya fungsi utamanya adalah membuat undang-undang dan mengontrol pemerintah serta menyetujui anggaran tanpa harus terlalu detail, kuasa badan anggaran justru yang utama dalam penyusunan anggaran bukan pemerintah eksekutif.
Amandemen yang diajukan adalah satu paket amandemen perubahan dimana merubah yang
tidak sesuai, baik menghapus maupun menambahkan, tetapi bukan terhadap 1 pasal atau ayat saja, tetapi dilihat lagi pasal dan ayat lainnya yang berkaikan dengan jiwa amandemen itu. Tentu ada pertanyaan sistematika perubahannya mana yang lebih baik, apakah kita kembali ke UUD
1945 awal lalu amandemennya diulang lagi dengan mengambil yang sesuai dan membuang amandemen yang tidak se-jiwa dengan UUD’1945, atau teruskan ke amandemen, lanjutan pertanyaan itu perlu dijawab dengan melihat bahwa nasib dan kondisi bangsa Indonesia kini
berada dibawah dominasi politisi-politisi yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh yang
dilakukan dengan amandemen ini, mereka tidak mau merubah nama konstitusinya. Mereka
melakukan amandemen-amandemen bahkan sampai yang tidak se-jiwa lagi dengan UUD 1945,
tetapi supaya tidak dianggap jahanam, mereka tetap mau namanya UUD 1945. Dan sayangnya
lagi amandemen yang dilakukan berkali-kali ini tidak melalui proses referendum, jadi
sebenarnya sejajar tingkatannya dengan UU yang cukup disahkan/disetujui oleh parlemen. Jadi
bagaimana amandemen tersebut bisa dikatakan konstitusi, bisa dikatakan hukum tertinggi, bila proses penyusunannya dan persetujuannya dilakukan oleh badan (DPR) yang sama dengan
badan yang menyusun dan mengesahkan undang-undang biasa. Benar bahwa memang dalam
UUD 1945 sendiri hal ini dimungkinkan, yaitu kehadiran 2/3 perwakilan rakyat. Disini adalah
contoh, bahwa UUD 1945 sendiri memang masih banyak kekurangan di sana-sini. Yang mesti dipikirkan adalah roh UUD’45 ini sudah hilang karena semua orang sudah berbuat sesukanya.
Perlu dilakukan kaji ulang, perubahan-perubahan mana pada amandemen itu yang tidak sesuai
dengan roh UUD 1945. Yang tidak kalah penting dilakukan juga adalah menganalisa ancaman,
dari manapun juga baik dalam maupun luar, buat kita tidak ada negara sahabat, semua
10
berpotensi untuk menjadi ancaman. Jadi hasil analisa dari kami, bahwa setiap amandemen
dilakukan itu sering kali banyak kepentingan di sana-sini, terutama kepentingan negara lain.
Dan kalau kita ingin seperti tadi, mengembalikan ke spirit awal UUD 1945 ini sangatlah sulit, kecuali kepemimpinan sekarang ini terjadi pergantian, rezim yang ada sekarang ini diganti.
Kalau tidak, sangat sulit sekali, karena proses ini akan terus berjalan. Dan kami tahu sekarang
ini, siapa yang berada di depan, siapa yang ada dibelakang dan siapa yang diinginkan
masyarakat, dan pemain dari asing di belakangnya. Misalnya pasal 33 UUD 1945 mau dikembalikan, tetap sulit, karena ada pihak-pihak yang menjaga, supaya hal tersebut tidak
berjalan. Yang terjadi belakangan (sebelum pemilu 2014: pen) Partai Golkar dan PDI Perjuangan sudah setuju, MPR dikembalikan lagi sebagai lembaga tertinggi, GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dibuat kembali dan pengkajian ulang UUD 1945.
Jadi bukan mengembalikan, tapi mengkaji ulang UUD 1945. Terutama tidak akan merubah,
masa jabatan tidak boleh lebih dari 2 kali berturut-turut. Dan perlunya menyuarakan hal
tersebut lewat “corong-corong media” dan perlu dibentuk suatu “tim kerja” untuk merumuskan
hal tersebut serta harus dilakukan lewat “mandat” yang menugaskan orang yang melakukan hal
tersebut. Masalahnya siapa yang berhak atau berani memberi mandat itu. Perlu tim kerja itu
melakukan riset, menyusun kemudian merekomendasi konstitusi baru. Perlu diantisipasi
hambatan karena banyak pihak yang akan bermain, dan sirkumstansi di Indonesia tidak mendukung baik bila itu dilakukan sekarang. Dicanangkan pula dalam agenda kerja (program jangka panjang) Tirta Amarta, untuk membentuk satu tim khusus, dikuatkan dengan hasil kajian
pakar, menyusun usulan satu paket perubahan (penambahan maupun pengurangan) dalam satu paket addendum dimana nantinya akan diajukan ke parlemen, kemudian kita juga propagandakan.
11
Kesimpulan Atas “kekacauan yang ada” di dalam amandemen UUD 1945 yang dilakukan berkali-kali, dan dilakukan oleh politisi-politisi yang tidak bertanggung jawab, dan telah menghilangkan “ruh” dan semangat awal UUD 1945, perlu dibahas kembali pengembalian “ruh” UUD 1945 ke
awalnya, dengan tidak melupakan kekinian dan perubahan jaman yang terus berkembang pesat di masa mendatang, agar lebih terarah lagi untuk menjawab tantangan global. Proses tersebut di atas harus dilakukan dengan lebih komprehensif, dalam paket amandemen, yang tidak
terpaku pada 1-2 pasal saja, tapi melihat kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam UUD 1945
(paket usulan).
Action Plan
UUD 1945 sebagai konstitusi dasar sebaiknya dikembalikan sesuai naskah asli (otentik)
sedangkan untuk menampung upaya pembaharuan bisa dimandatkan untuk dibuat di UU
yang lex spesialis sebagai pelaksanaan amanat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli (otentik) dengan memperhatikan hal-hal yang utama memiliki obyek hukum
yang terkait dengan kehidupan rakyat banyak sehingga diharapkan dapat terjadi tertib
hukum dalam bernegara lebih baik.
Ambil alih semua potensi negara yang harusnya menghadirkan keuntungan justru
merugikan negara seperti SAS (Single ASEAN Sky) atau ada juga soal FIR (Flight Information
Region) yang mana kita sampai saat ini sebagai negara berdaulat, tetapi di area-area udara
khusus wilayah udara Indonesia, harus melaporkan pesawat kita ke pihak Singapura.
Untuk persoalan FIR harus terbuka untuk masalah ini dan menggiatkan kegiatan pressure
group dari masyarakat, agar pemerintah, terutama pemerintah yang akan datang, lebih aware lagi untuk menjalankan ini dan mengedepankan kedaulatan nasional di atas pertimbangan lainnya.
12
PERSOALAN KEPENDUDUKAN (Pembahasan oleh Tim Tirta Amarta Paripurna
– Hasil Diskusi Reboan 23 April | 12 November 2014)
Diskusi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Latar Belakang dan Pendahuluan Persoalan kependudukan menjadi persoalan yang urgent bagi bangsa Indonesia. Indonesia memiliki bonus kependudukan (demografi). Bonus kependudukan ini seperti pedang bermata dua jika bisa mengoptimalkan akan menjadi kekuatan besar namun jika tidak berhasil mengelolanya bisa menjadi hambatan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional.
Soal kependudukan terdekat dari sisi administrasi kependudukan adalah persoalan tahapan-
tahapan strategis untuk pelaksanaan “e-KTP”. Pembahasan lanjutan perkembangan proyek “e-
KTP” juga menjadi isu aktual yang butuh respon strategis.
Catatan: kepentingan strategis proyek ini sebenarnya pada database kependudukan, atau lebih tepat lagi, Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan (SIAK) berbasis Database Biometri dan
13
Alphanumerik, untuk sebagai “bahan dasar” pengambilan keputusan strategis pemerintah.
Penggunaan istilah “e-KTP,” yang sebenarnya salah satu produk keluarannya, hanya untuk
pengindentifikasian menggunakan istilah popular saja.
Pembahasan Berdasarkan pemetaan Tirta Amarta yang telah memetakan design proyek yang seharusnya
dijalankan pemerintah dalam e-KTP ini, dan kemudian menjelaskan titik-titik kesalahan yang
dilakukan pemerintah sebelumnya. Diantaranya yaitu memfokuskan proyek pada chip data
yang ditanam di e-KTP, sedang dalam perkembangan teknologinya, sekarang ini tidak
diperlukan lagi chip dalam kartu, kebutuhannya hanya untuk personal di lapangan, seperti
polisi, keamanan bandara, bea cukai dll. Jadi chip kegunaannya bahwa si orang pemegang kartu
(yang ada chip-nya) membawa data dirinya dalam chip tersebut, tetapi bila misalnya terjadi bencana alam, yang orang kehilangan segalanya, tentu data dirinya pun hilang, sehingga penting bahwa data mereka ini ada di data sentral yang ditata sejalan dengan perkembangan teknologi IT.
Kekurangan utama dari data yang tidak sentral ini, juga terjadi pada kepemilikan properti di daerah lain (beda dengan wilayah si penduduk teregistrasi). Karena daerah ingin pendapatannya didapat langsung, tidak melalui pusat, tentu akan meminta supaya pemilik
property tadi teregistrasi juga di daerahnya, sehingga membuat banyak orang memiliki double
(atau lebih) identitas. Hal ini nantinya perlu dibuat satu data baru yang mengikat semua data ganda yang dimiliki perorangan, sehingga tidak menimbulkan kekacauan.
Sistem yang ada sekarang berantakan, terutama karena fokusnya adalah di security printing,
selain chip data yang sudah dijelaskan di atas. Padahal masalah e-KTP ini semestinya utamanya adalah database kependudukan, yang bersih. Kartu dan chip hanya sekedar perangkat pengenal.
Untuk proyek sistem informasi administrasi kependudukan ini juga, penting disadari bahwa ini adalah kekayaan Republik Indonesia, karenanya jangan sampai terpengaruh kepentingan politik, data ini harus bersih, akurat dan berada dalam pengawasan dan keamanan yang ketat.
Karena data kependudukan terkait dengan komponen strategis atau Hasta Gatra yang pada tiap komponen memiliki kerawaanan tersendiri .
Kesiapan yang ada dari timTirta Amarta dalam persiapan proyek ini sudah lengkap, dari alat
scan biometric yang terbaik, sistem database terbaik, sudah mempersiapkan juga solusi-solusi
14
yang timbul dari pembenahan sistem informasi administrasi kependudukan, misalnya bagaimana solusi untuk data diri penduduk yang ganda dll, dan semua peralatan teknis yang
dibutuhkan dengan pilihan alat-alat terbaik saat ini, dan yang terutama dari sisi solusi tingkat
keamanan datanya. Tirta Amarta mencoba men-define pemetaan strategi untuk meng-goal-kan proyek sistem informasi administrasi kependudukan dan mencari tahu prosesnya. Hasil yang
didapat dapat dijelaskan bahwa proyek ini sebenarnya sudah dimulai dari jaman Presiden Suharto, waktu itu dengan Menteri Dalam Negerinya Pak Rudini, yang kemudian tidak selesai.
Lalu dimulai lagi jaman Pak Hari Sabarno ketika yang memimpin Ibu Megawati, yang tidak selesai juga. Dimulai lagi tahun 2009, oleh Pak Agus, dan diteruskan lagi oleh Pak Mardianto, tetapi bukan dipakai yang 2009, malah membuka tender baru lagi 2010, yang sekarang ini.
E-KTP yang sekarang ini bisa dikatakan gagal. Sekarang perlu mulai presentasi teknis dulu.
Anggaran yang diajukan dan di-approve di DPR pada tahun 2009 sebesar 23T Rupiah, di-spread
untuk 5 tahun, berdasarkan info yang ada. Dan untuk menghimpun data, dibutuhkan minimal 5 tahun. Urutannya Depdagri ke Komisi II di DPR, kemudian jadi tender. Dan ini pun harus
ditunggu sampai penggantian menteri. Melihat perkembangan yang ada pergantian presiden,
sedang menunggu sampai Dirjen-dirjen diganti, memerlukan waktu 2 bulan, sehingga, proyek
ini baru bisa jalan ada Desember 2014 atau Januari 2015. Sehingga bila beliau-beliau turun
sekarang membawa proyek ini, maka akan berhenti ditengah jalan.
Secara teknis percaya dengan kemampuan tim, karena mengikuti proses yang dulu pernah
dijalankan sampai dengan “disingkirkan,” hanya problemnya saat ini adalah masalah politis,
dimana masih harus menunggu pergantian kepemimpinan nasional, baru bisa dilaksanakan
setelah pemerintahan berganti, dimana posisi di pemerintah yang baru sudah settle, baru bisa berjalan. Bagaimanapun juga, proyek e-KTP harus berjalan, karena untuk kepentingan bangsa dan negara. Satu lagi yang menjadi masalah e-KTP, bahwa efek dari gagalnya dan korupsi yang
ada pada proyek e-KTP kemarin ini akan berdampak panjang, yang bisa membuat Depdagri “lumpuh,” dalam arti mereka akan ketakukan untuk mengadakan proyek yang baru.
Perlu dipersiapkan strategic proposal untuk memetakan stakeholder dan proses birokrasi proyek ini. Masukan pendapat dari kolega Tirta Amarta, bahwa sejak pertama datang ke
Indonesia dia melihat betapa kayanya bangsa ini, walaupun relatif masih membangun di segala
15
bidang, terutama di bidang politik dan demokrasi, tapi negara ini punya potensi yang sangat
besar baik manusia dan alamnya, karenanya amat disayangkan bila tidak tertata baik dan
terdata dengan baik, agar bisa fokus dalam pengembangan dan pembangunannya. Sistem ini
(sistem informasi administrasi kependudukan) sangatlah penting bagi sebuah pemerintahan untuk menentukan kebijakan-kebijakannya, dimana bisa menjadi tools utama sebuah negara.
Potensi kerugian negara dari kekacauan e-KTP sekitar 6 Triliun Rupiah. Sistem e-KTP kemarin
ini masih banyak kekurangan, karena belum centralize, menggunakan chip yang murah sekali
sehingga kena panas saja bisa rusak, terbukti sampai keluar larangan memfotokopi e-KTP ini, padahal standar kualitas dari PBB sudah ada. Selain itu data yang dihasilkan pun belum
“bersih.” Hal ini sangatlah penting, karena apapun yang akan dihasilkannya bukan merupakan data yang baik, bila data asalnya tidak bersih. Negara butuh sekali data kependudukan yang benar, dan akan memudahkan banyak pekerjaan pemerintah, di bidang pendidikan, kesehatan,
keuangan, dll. Sebagai contoh pada pelaksanaan program BLT, depkeu serahkan ke depdagri yang kemudian bingung dana tersebut harus turun ke mana saja, akhirnya diserahkan ke
pemerintah daerah kelurahan, yang kemudian berujung pembagiannya hanya untuk keluarga dan kerabat dekatdari lurahnya saja, karena di bawah pun tidak memiliki data yang akurat, mana warganya yang pantas mendapatkan BLT ini.
Untuk mendapatkan data yang valid, kita harus memulai dari nol. Ini yang kemarin tidak
dilakukan, yang dilakukan hanya pemutihan, yang akhirnya kembali lagi kita punya data yang “kotor” kembali. Perlu diambil tindakan untuk memajukan dan coba mendorong pembenahan
masalah ini ke pemerintah. Karena data kependudukan ini sangat penting sekali untuk
pemerintahan yang baik dan ini adalah tools kekuatan bangsa, inilah Pancasila. Dan
keamanannya pun harus terjaga baik, jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak
bertanggung jawab.
Data kependudukan yang baik tentu akan memudahkan dan memberikan kepastian penghasilan
pajak untuk pemerintah. Terutama bagi 3% penduduk Indonesia yang menguasai 80% keuangan dan menguasai 90% asset yang ada di Indonesia. Mereka ini banyak yang tidak
terdata dengan baik, terutama dikarenakan double atau lebih indentitas, yang tentu sebenarnya
potensi pajak yang besar bagi negara. Dan double identitas ini juga sebenarnya adalah karena
kebijakan daerah, karena ingin pajaknya ke kas mereka langsung, bukan dari pusat. Karenanya
harus memakai sistem biometri, karena datanya lebih akurat. Dan nantinya, bagi yang
mempunyai double identitas atau lebih, bisa diikat oleh satu nomor penduduk utama, supaya
16
bisa terpantau lebih baik, dan meminiminalisir dampak pemaksaan identitas tunggal, yang akhirnya malah memakan waktu, tenaga dan dana dalam aplikasi pembenahannya.
e-KTP dan data kependudukan negara ini harus diajukan ke pemerintah yang akan datang,
sebagai salah satu bentuk penyelamatan negara. Dan tim Tirta Amarta sendiri sudah mulai
diundang oleh desk e-KTP ini, dibawah koordinasi Menko Polkamnas. Perlu membenahi sistem
yang ada, dengan melakukan perbaikan dari data yang sudah ada sekarang, sebagai bentuk
penyelamatan keuangan negara yang sudah terlanjur keluar untuk proyek sistem e-KTP yang
lalu. Namun hal itu tidak mungkin, karena untuk data yang baik dan “bersih”, harus dilakukan dari awal kembali, karena kalau tidak, kita kembali mempunyai data yang “kotor” dan hanya
akan menambah kekacauan data yang seharusnya kita miliki. Memang banyak sekali
permasalahan dalam sistem informasi di pemerintahan kita di semua lini, tidak hanya di sipil, di militer pun ini terjadi, sehingga kita hampir tidak memiliki sistem yang terintegrasi dengan
baik, yang menjadi penghubung antara departemen-departemen dan bidang-bidang. Semua ini
sebenarnya permasalahan kemauan dan kepentingan. Jadi untuk membuat satu sistem yang baik dan terintegrasi, untuk menghasilkan data informasi yang akurat, dibutuhkan rancangan
sistem yang baik dan rapih, dan semua pihak harus aware bahwa ini adalah untuk kebaikan
bangsa ke depannya. Dimanapun juga, porsi waktu untuk rancangan sistem yang baik dan terintegrasi rapih ini memang besar, karena benar-benar harus dicermati dengan baik dan teliti agar hasilnya pun optimal. Kemudian informasi ini mau diapakan, dilanjutkan kemana, siapa saja yang bisa akses, ini semua harus dirancang dari awal.
Perlu ada whitepaper, soal bagaimana memperbaiki bangsa ini ke depan, yang sedianya akan
diserahkan kepada pemimpin negara dari hasil pemilu 2014 ini, sebagai pegangan modal menentukan kebijakan ke depan dalam upaya memastikan pemerataan kesejahteraan rakyat. Saat belakangan ini, tim dari Tirta Amarta, telah diminta oleh berbagai pihak, diantaranya
Megawati Institute dan dan juga pihak Kementerian Dalam Negeri, untuk mempresentasikan
program sistem informasi administrasi kependudukan-nya, dan merekomendasikan untuk segera dilakukan evaluasi program e-KTP yang telah berjalan sebelumnya.
17
Kesimpulan Penting untuk kita membenahi sistem database kependudukan Indonesia, untuk menjadi
pegangan dan data dasar, untuk pijakan pengambilan keputusan-keputusan strategis, dan membuat program-program pemerintahan. Salah satu poin penting sistem database kependudukan yang valid adalah untuk menjangkau 2% penduduk yang menguasai 80% kekayaan negara Indonesia. Proyek e-KTP yang kemarin dilaksanakan bisa dikatakan gagal
karena belum dapat menghimpun data kependudukan yang bersih, untuk menjadi sistem
informasi administrasi kependudukan yang valid sebagai pegangan pemerintah. Untuk memiliki data kependudukan yang valid, harus dimulai dari awal (dari nol), tidak bisa meneruskan apa yang sudah ada hasil proyek-proyek kependudukan yang lalu, karena sumber datanya sudah tidak bersih, terlihat dari banyaknya masalah orang yang sudah mati kenapa datanya muncul
kembali. Ini dikarenakan kepanikan tidak mencapai waktu yang ditargetkan sehingga mengambil data lama yang sudah usang.
Karena pentingnya sistem informasi administrasi kependudukan ini bagi kehidupan bangsa, Tirta Amarta berencana akan masuk ke pemerintahan dengan membawa sistem yang telah dirancang oleh tim Tirta Amarta untuk meng-endorse pemerintah yang akan datang, supaya
data kependudukan kita tertata baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Rencana di atas
akan dijalankan menunggu hasil pemilu tahun ini dan pergantian pejabat-pejabat di
kementerian terutama di Depdagri, yang diperkirakan antara bulan Desember 2014 atau
Januari 2015. Mendorong perhatian pemerintah yang harus lebih perhatian dan teliti lagi dalam
pembenahan data kependudukan dan terutama dengan dijalankannya lagi proyek e-KTP dari
awal, untuk mendapatkan data kependudukan yang bersih, sebagai modal kekuatan bangsa dan mempertegas Pancasila.
Perlu diusulkan ke berbagai pihak, terutama kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk segera melakukan evaluasi terhadap proyek e-KTP sebelumnya.
Action Plan
Persoalan kependudukan di Indonesia berada dalam titik penting. Adanya bonus
kependudukan yang kalau pintar memanfaatkan, akan menjadi kekuatan, namun kalau salah pemanfaatannya, bisa menjadi musibah bagi bangsa dan negara, karena tenaga
18
produktif penduduk yang seharusnya menjadi kekuatan negara justru akan menjadi beban
negara pada saatnya jika tidak mampu mengoptimalkan usia produktif.
Kemudian penting bagi pemerintah baru untuk menjawab ketidakpercayaan rakyat
terhadap penyelenggaraan dan pengadaan e-KTP oleh negara akibat lamanya proses pembuatan. Untuk itu dalam seratus hari hal ini bisa menjadi kebijakan yang populis jika
bisa diselesaikan dengan cepat. Percepat penyelesaian persoalan e-KTP serentak di Indonesia bekerjasama dengan pihak pemangku kebijakan terkait sangat dinanti oleh
masyarakat yang meliputi semua segment dan stratifikasi sosial.
Perlu direspon cepat untuk memulihkan kepercaayaan publik terhadap proyek e-KTP
pemerintah yang berlarut dan belum beres hingga saat ini. Perlu diambil tindakan untuk
menyelamatkan kerugian negara dari proyek e-KTP ini.
Merekomendasikan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk segera mengadakan evaluasi,
dan mengajukan Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH, LL.M seorang ahli hukum IT dari
Universitas Indonesia, yang baru saja melakukan tinjauan berjalannya informasi
administrasi kependudukan di beberapa negara, yang didanai oleh PBB. .
19
PERSOALAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 (Pembahasan oleh Dr. Makarim Wibisono dan Tim Tirta Amarta Paripurna – Hasil Diskusi Reboan 5 Maret 2014 | 30 April 2014 | 21 Mei 2014)
Diskusi Masyarakat Ekonomi ASEAN
Latar Belakang dan Pendahuluan Deklarasi Bangkok tahun 1967 merupakan awal dimulainya kerjasama ekonomi negara-negara Association of South East Asian Nation (ASEAN) yang bertujuan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kalangan negara-negara ASEAN. Dalam perkembangannya, pelaksanaan kerjasama ekonomi ASEAN berjalan relatif lebih
cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya, sehingga
mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community).
Integrasi ekonomi merupakan langkah penting bagi pencapaian ASEAN Economic Community
(AEC) yang berdaya saing dan berperan aktif dalam ekonomi global, sedangkan momentum menuju terwujudnya AEC 2015 tentunya tidak terlepas dari peranan ASEAN sebagai organisasi regional sebagai “kendaraan” untuk mencapai tujuan tersebut.
20
Alasan terbentuknya ASEAN, yaitu untuk membentuk kerjasama dalam meredakan rasa saling curiga, membangun rasa saling percaya, selain itu negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya kerja sama regional, baik yang bersifat intra maupun ekstra
kawasan seperti Association of Southeast Asia (ASA), South East Asian Ministers of Education
Organization (SEAMEO), South East Treaty Organization (SEATO), dan Asia and Pacific Council
(ASPAC) serta Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO). Namun pada kenyataannya,
organisasi-organisasi tersebut belum dapat meningkatkan integrasi kawasan. Untuk mengatasi
persekutuan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerja
sama regional yang lebih kokoh, maka tercetuslah deklarasi tersebut yang dikenal dengan
ASEAN. Upaya-upaya yang dilakukan adalah untuk membangun rasa saling percaya antar
negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun
belum bersifat integratif. Sejak awal pembentukkannya, ASEAN secara insentif menyepakati
berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi.
Kesepakatan yang menjadi cikal bakal pembentukan AEC pada tahun 2015 nanti adalah
disepakatinya Common Effective Preferential Tariff- ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada
tahun 1992 dengan target impelementasi semula tahun 2008, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003. Pada tahun 1997, disepakati ASEAN Vision 2020, yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang
ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Lalu pada tahun
2003, disepakati tiga pilar untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020 yang dipercepat menjadi 2015, yaitu:
1. ASEAN Economic Community,
2. ASEAN Political-Security Community,
3. ASEAN Socio-Cultural Community
Pada bulan Januari 2007, disepakati untuk mempercepat pencapaian AEC yang semula tahun
2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani pula pedoman bagi negara-
negara anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, yaitu AEC Blueprint. Setiap negara-negara
anggota ASEAN berkewajiban untuk komitmen dalam blueprint tersebut yang berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, hingga tahun 2015 menuju
21
terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu:
1. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation,
taxation, dan pengembangan UKM);
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of equitable
economic development) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for
ASEAN Integration (IAI); dan
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaaan dalam global supply network).
Jika kita cermati bersama, apabila dibandingkan dengan sembilan negara anggota ASEAN lain, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang dapat difungsikan menjadi modal berharga
dalam menghadapi AEC, meliputi: jumlah penduduk, kekayaan sumber daya alam, kiprah internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun memiliki modal penting tersebut, dalam
menghadapi AEC, Indonesia juga memiliki sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Menurut Global Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum 2012-2013,
peringkat daya saing kita berada pada posisi ke-50 dari 144 negara, turun dari posisi ke-46
pada 2011. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia hanya menempati urutan ke-5 di bawah Singapura (2), Malaysia (25), Brunei (28), dan Thailand (38).
Ada banyak determinan pendorong produktivitas, yang oleh WEF dikelompokkan ke dalam 12
pilar daya saing, yaitu: birokrasi, regulasi dan kepastian hukum, institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi
pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, besaran pasar, dan kemasan inovasi. AEC ini terintegrasi lewat kerja sama ekonomi regional yang diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah, tidak terkecuali perdagangan luar negeri. Indonesia adalah market
yang cukup besar bagi produsen-produsen suatu produk untuk menawarkan barangnya.
Banyak produsen luar negeri beranggapan Indonesia menjadi salah satu sasaran pemasaran yang paling menguntungkan dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.
Dengan diterapkannya, blueprint perdagangan tanpa batas yang jadwalkan akan berlangsung di
tahun 2015, tentunya Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan dalam hal perdagangan
internasional. Tarif yang hampir 80% menggunakan zero percent tentunya akan mempermudah
22
Indonesia memasuki pangsa pasar bahan baku dari negara tetangga, mengingat tidak semua bahan baku ada di Indonesia. Keadaan ini akan memicu persaingan yang lebih kompetitif baik
dalam lingkup domestik maupun internasional. Di samping itu, nama Indonesia yang dikenal
sebagai market potensial dengan jumlah penduduk yang besar diharapkan mampu menarik para investor luar negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu saja di sini pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatur kebijakan terhadap para investor
agar tidak saja mencari keuntungan, tetapi mampu meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia. Jika pemerintah tidak melakukan analisis terhadap permasalahan tesebut, beberapa sektor industri akan mengalami titik kelemahan ketika AEC benar-benar diimplementasikan.
Tantangan bagi Indonesia dalam AEC di antaranya ketidaksiapan kebijakan ekonomi yang
mendukung, undang-undang, dan tenaga kerja serta pelaku dunia usaha tanah air yang belum
siap secara kualitas dalam meraih kesempatan yang ada dan bersaing head-to-head dengan
negara lain dengan kondisi perekonomian yang lebih kuat dibanding Indonesia. Tidak hanya
itu, tantangan Indonesia selanjutnya adalah bagaimana mempersiapkan para pelaku usaha agar
dapat bersaing dalam pasar tunggal ASEAN. Masalahnya, para pelaku usaha, khususnya
pengusaha skala usaha kecil dan menengah (UKM), akan cukup kesulitan dalam melakukan
efisiensi, meningkatkan kualitas, sekaligus mendiferensiasi produk, jika masih menggunakan mesin produksi yang sudah usang. Kucuran modal tambahan yang lebih besar untuk
meningkatkan skala produksi juga sangat diperlukan agar bisa menghasilkan produk dengan biaya produksi yang semakin murah. Di sinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menstimulasi industri domestik.
Hal lain juga harus didorong untuk kesiapan daerah dalam menghadapi AEC 2015. Daerah harus menjadi pusat perhatian karena daerah akan menjadi penentu kesiapan bangsa Indonesia bersaing dalam pasar bebas ASEAN. Apalagi dalam era globalisasi ini, konsep persaingan telah
bergeser dari sekadar persaingan antarnegara ke persaingan antarindividu, perusahaan, provinsi, dan kota. Melalui AEC ini, kota-kota yang ada di kawasan ASEAN akan tumbuh menjadi
kekuatan dengan comparative advantage masing-masing. Singapura akan tumbuh sebagai pusat keuangan, Johor sebagai pusat manufaktur, Bangkok sebagai terminal industri agrobisnis, Phuket sebagai pusat wisata.
23
AEC bisa menjadi Ancaman atau Peluang Mendapatkan gambaran umum keunggulan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing negara
ASEAN, seperti comparative advantages yang berkaitan dengan tingkat efisiensi dalam
memproduksi barang tertentu oleh negara tertentu terkait sumber daya yang dimilikinya.
Karena itu, terintegrasinya basis industri menjadi penting karena negara yang mempunyai
comparative advantage tinggi untuk produk tertentu akan menjadi basis industri barang
tersebut. Harmonisasi langkah setiap negara ASEAN dalam memproduksi barang dan jasa untuk
keperluannya, sehingga ASEAN akan memiliki competitive advantage akan barang dan jasa yang
digunakan intern ASEAN ataupun eksport keluar ASEAN.
Menggali potensi Indonesia yang memiliki sumber daya alam terbesar, sehingga berpeluang menjadi basis industri pengolahan bagi ASEAN, bukan hanya menjadi pasar konsumen.
Berdasarkan data yang ada, 43% dari penduduk ASEAN yang sekarang mencapai 600 juta jiwa adalah penduduk Indonesia. Secara geografis, 53% wilayah ASEAN juga merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia perlu menyadari setiap keunggulan dan kelemahan yang dimilikinya, seperti
comparative advantages yang berkaitan dengan tingkat efisiensi dalam memproduksi barang. Akan berlaku negara yang memiliki efisiensi lebih tinggi akan menjual barangnya kepada
negara dengan efisensi lebih rendah. Karena itu, terintegrasinya basis industri menjadi penting
karena negara yang mempunyai comparative advantage tinggi untuk produk tertentu akan
menjadi basis industri barang tersebut.
Strategi yang perlu dipersiapkan adalah melalui tahapan:
1. Mengidentifikasi problem internal dalam menghadapi AEC bersama stakeholders (Keuangan, Industri, Perdagangan, Dalam Negeri dan Luar Negeri).
2. Strategi yang akan diterapkan masing-masing negara ASEAN, melalui diskusi materi yang
akan dibawakan, yang perlu diarahkan untuk menjadikan kekuatan masing-masing bersinergi untuk kekuatan komunitas ASEAN.
3. Perumusan strategi Indonesia dalam menghadapi AEC, dalam sebuah grand design kebijakan dan aksi, di antaranya adalah:
a) Sosialisasi internal, serta membuka pusat informasi khusus AEC 2015 guna melayani
para stakeholders yang membutuhkan informasi. Pemerintah menyediakan dana untuk melaksanakan program dimaksud.
24
b) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan disertai
sosialisasi dan bimbingan mengenai pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk agar mampu menembus pasar regional/internasional.
c) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan dengan prioritas pengembangan keterampilan lewat pendidikan dan pelatihan vokasi, disertai dengan proses sertifikasi profesi agar tenaga kerja mampu bersaing di pasar regional/internasional.
d) Perbaikan infrastruktur untuk memperlancar proses handling, transportasi, dan penyimpanan serta efisiensi arus barang untuk menurunkan biaya logistik dan mengurangi ekonomi biaya tinggi.
e) Reformasi kelembagaan dan pemerintah agar berpihak kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan sustainable, serta memangkas birokrasi untuk efisiensi dan menghilangkan akar terjadinya ekonomi biaya tinggi.
f) Reformasi Iklim Investasi
g) Evaluasi regulasi, peraturan, dan ketentuan terkait dan membuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah; harmonisasi dan keberlanjutan program; dan sinergi kegiatan pengembangan produk andalan Indonesia.
h) Menggiatkan upaya pembangunan karakter bangsa agar memiliki sikap kerja dan
semangat siap berkompetisi, namun memiliki moral yang menjunjung tinggi nilainilai tanggung jawab, kejujuran, etika, hukum, dan perilaku positif lainnya.
Selain itu beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penguatan nasional menghadapi AEC 2015:
Kesiapan Indonesia menghadapi AEC 2015 perlu dilihat dan ditinjau kritis, juga mempertimbangkan hal-hal berikut:
Perlu kritis melihat bahwa jiwa AEC 2015 ini adalah liberalisasi pasar yang ada di Asia
Tenggara, karenanya kita harus mencermati lagi keadaan dan posisi ekonomi Indonesia
sendiri, dimana dalam 10 tahun belakangan ini tergantung pada domestic consumtion, bukan untuk ekspor, bukan seperti negara-negara ASEAN lain yang membidik pasar
ekspor. Melihat pada Gross Domestic Product (GDP) yang terdiri dari government
expenditures + consumpsion + investment + selisih antara export dan import, di negara lain
25
yang banyak justru perbedaan antara export dan import, sementara di kita adalah domestic
consumption. Dan melihat ini, sebenarnya AEC ini tidak sesuai dengan keadaan Indonesia
sendiri. Sementara AEC sendiri malah membuat pasar kita dimasuki barang negara ASEAN
lain, yang justru akan membatasi pasar produksi kita sendiri.
Oleh sebab itu, melihat masalah ini, tentu akan lebih baik kita berbicara untuk kepentingan Indonesia sendiri. Harus sejalan dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional.
Karena bila kepentingan bisnis kita dibuka, dalam satu petisi atau whitepaper, di mana
kompetisi yang terjadi berbasis pada tingkat produktivitas, lalu bagaimana kita mampu berkompetisi sedang interest rate di Indonesia itu dua kali atau tiga kali lipat dari negara
utama ASEAN lain, sehingga menghambat potensi produktifitas nasional.
Tidak ada satu negara pun yang diwajibkan menjalankan AEC 2015 ini, di mana kita adalah
negara yang berdaulat yang berhak menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu tanpa
paksaan dari negara lain. Bahwa sejak Westphalia Agreement, 300 tahun yang lalu, semua
orientasi itu ke nation state, pemerintah negara bangsa manapun boleh tegas untuk
memperjuangkan kedaulatan negaranya.
Kendala utama lainnya, pemerintah selama ini tidak mendorong produksi nasional untuk
siap dipasarkan di luar negeri, dan kita selama ini terjaga oleh tariff, sehingga barang luar
yang masuk bebannya tinggi, dan harganya tinggi juga.
pasar bebas, sedang kita tidak.
Intinya, semua negara lain telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk keterbukaan dan Bahwa inisiasinya dengan mem-breakdown semua segi dalam kesiapan AEC ini, kita
memang disimpulkan tidak siap dan mungkin mereka (negara ASEAN lain) juga akan aware bahwa mereka sudah siap. Tidak melihat pada negara ASEAN utama (Singapura,
Malaysia, dan Thailand), tetapi negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, dan Vietnam bahwa untuk mereka effect-nya tidak begitu besar, berbeda dengan kita, yang mempunyai
GDP 16 terbesar di dunia. Filipina juga Malaysia sangat siap untuk pasar terbuka ini.
Keberadaan World Bank nantinya untuk menjelaskan alasan larangan-larangan terhadap
satu negara, misalnya kalau ada yang melakukan dumping, atau kebijakan yang merusak
lingkungan, atau ke judisialnya WTO, untuk mengangkat masalah alasan kita tidak ikut
serta AEC.
Indonesia sebagai sovereign nation, kitalah yang harus menentukan sikap bukan lagi melihat siap tidak siap, apakah ini dilaksanakan atau tidak, kita yang tegaskan, dengan
mengambil inisiatif memimpin AEC ini, AEC start 2015 but only point this and that, 2016 this
26
poin and that poin, and so on. Jadi pelaksanaannya dibuat tahapan-tahapan dan kita yang
27
menentukannya.
Harus ada good negociator di trade ministry untuk menjalankan itu.
Kesimpulan Harus lebih cermat lagi melihat apakah Indonesia siap untuk turut serta dalam AEC 2015 ini,
dan mengajak untuk mencermati kondisi Indonesia sekarang dengan banyaknya keadaan Indonesia yang tidak mendukung untuk terlaksananya AEC sendiri. Perlu membuka mata pemerintah dan praktisi ekonomi di Indonesia, akan keadaan tersebut di atas. Utamanya
dengan melakukan pembinaan secara berkelanjutan atas masyarakat dan organisasi profesi terkait dengan capacity building dan SDM guna memiliki daya saing
Dibutuhkan negosiator yang kuat dalam pemerintahan, dimana Indonesia sudah seharusnya
menjadi leading dalam penentuan poin-poin mana saja dari AEC 2015 yang sudah bisa dijalankan, maupun dibuatkan tahapannya, demi kepentingan Indonesia.
Action Plan Pentingnya pemerintah dan pelaku-pelaku perekonomian nasional ini aware akan masalah ini.
Masalah ini adalah pertaruhan masalah safetiness. Bagaimana resources kita juga akan
dimanfaatkan oleh negara lain, kalau kita sendiri tidak mampu menjaga dan mengelolanya. Dan untuk perlu tidaknya mengundang tamu dari negara ASEAN lain, mereka akan lebih terbuka lagi matanya untuk melihat ketidaksiapan Indonesia. Dan semua ini “terpaksa” diungkapkan, supaya
kita lebih cerdas lagi dan cermat melihat keadaan dan gejala-gejala yang terjadi. Oleh sebab itu
mendorong potensi di dalam negeri dan negara ASEAN untuk mau dan mampu bekerjasama
dan sekaligus bersaing (co-opetition) adalah kata kunci dari keterbukaan ekonomi global.
28
PERSOALAN PENGEMBANGAN EKONOMI (Pembahasan oleh Tim Tirta Amarta Paripurna – Hasil Diskusi Reboan 21 Mei 2014)
Diskusi Pembangunan Ekonomi Indonesia
Latar Belakang dan Pendahuluan Persoalan masalah pengembangan ekonomi daerah tertinggal dan perbatasan melalui
pendidikan ketrampilan berbasis kearifan dan budaya setempat perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia.
Pembahasan Perlu kesamaan visi dan misi untuk perbaikan dan pembangunan negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Pemerintah seharusnya merubah mindset untuk lebih memperhatikan lagi
pengembangan litbang (penelitian dan pengembangan) untuk kemajuan teknologi di berbagai
bidang, untuk kemajuan bangsa ke depannya. Seringkali ada investasi peralatan canggih yang
tidak digunakan karena mahalnya biaya maintenance-nya, akhirnya menjadi investasi yang sia-
29
sia.
Perlu menyambungkan kerjasama antara PTN dengan beberapa perusahaan yang memang
meminta supply SDM dari PTN-PTN sekitar wilayah usaha. Dan untuk beberapa bidang, diperlukan sertifikasi-sertifikasi khusus, dan kelengkapan untuk mencapai sertifikasi tersebut,
agar baik SDM dan peralatan comply. Melihat apa yang dilakukan Malaysia, bahwa mereka mengatur siswanya yang mau belajar ke luar negeri, yang mereka sesuaikan dengan kebutuhan
di dalam negeri. Jadi siswa tidak sembarangan memilih jurusan yang akan mereka ambil,
pemerintah Malaysia yang “memilihkan” yang terbaik untuk mereka. Program Mahatir Muhammad, yang awalnya banyak mengirim siswa Malaysia ke London dan Amerika, tetapi ketika melihat kurang perkembangannya, akhirnya beliau mengirim ribuan siswanya ke Jepang,
dan pemerintah Malaysia juga sudah memikirkan dan memperhitungkan penyalurannya ketika mereka pulang nanti. Beda dengan Indonesia, yang juga banyak mengirim siswa untuk belajar di luar negeri, tapi tidak dipikirkan ketika mereka pulang, mau ditempatkan dimana.
Permasalahan strategis bangsa, yang juga pada tataran sistem dan kebijakan, karenanya yang
elit harus aware akan topik-topik yang diangkat. Utamanya bila yang diangkat soal pengembangan ekonomi. Perlu political will dari pemerintah baru untuk mengkreasi pekerjaan
untuk pengembangan ekonomi nasional (creating the job). Perlu gotong royong dan kerjasama dengan pendekatan multi stakeholder untuk pengembangan ekonomi. Kurangi memiliki ego sektoral, dan hanya berisi kebaikan bersama. Perlu kepastian dan pembentukan kembali GBHN yang akan menentukan arah pembangunan negara dan bangsa, utamanya sebagai pijakan arah pembangunan perekonomian. Perlu kesatuan visi misi untuk kemajuan bangsa, karenanya masing-masing dari kita juga hendaklah mengaplikasikan dengan tindakan yang sesuai juga,
sekecil apapun yang kita lakukan juga hendaknya memberikan contoh teladan yang baik. Dan dengan berkumpul ini, semoga makin kuat juga pemberian contoh keteladanannya, dan semoga tindakan kita banyak menular di lingkungan kita.
Masalah infrastruktur penting untuk menstimulasi pengembangan ekonomi. Keadaan yang ada sekarang, Indonesia cuma menjadi tempat berbagai pihak mengeruk keuntungan saja, baik
dengan menguras sumberdaya alam, mengeksploitasi dll, tenaga kerja murah, dengan dekat
dengan kekuasaan, dan berujung pada larinya kekayaan ke luar negeri, sehingga pemerintah Singapura mengakui, dari 3 orang terkaya di sana, salah satunya adalah orang Indonesia. Selain
itu salah satu orang terkaya di Australia bidang property adalahorang Indonesia juga, dengan pasarnya yang warga Indonesia juga. Dan pola-pola seperti ini juga masih terus berjalan.
Karenanya perlu kesadaran nasional untuk membenahi itu semua.
30
Permasalahan utama adalah ketidakpastian hukum, yang karena tidak adanya GBHN, akhirnya
tiap 5 tahun berganti kepemimpinan dan berganti juga hukumnya. Semua permasalahan berakar di sini, dan setuju juga bahwa ini yang pertama harus dibenahi dengan memasukannya pada konstitusi negara. Keadaan sekarang ini kita sangat tergantung oleh Singapura terutama
dalam bidang keuangan, selain dengan Malaysia, dimana perekonomian kita banyak tergantung oleh Kelapa Sawit, sedang yang mengatur transaksi internasional dan harganya adalah Malaysia, karena mereka menguasai akses pasar internasionalnya, mereka menguasai teknologi pengembangannya.
Indonesia hampir tidak pernah mengalami masa kepemimpinan diakhiri dengan keadaan baik, dan tetap harus diakui, dengan SBY selama dua periode dan dua tahun ini, dimana relatif bisa dikatakan keadaan lebih stabil, dan dengan turunnya beliau secara konstitusional, dimana
keadaan lebih baik dibandingkan pemimpin lain sejak reformasi, itu sebenarnya modal kita untuk melangkah lebih ringan ke depan. Walaupun demokrasinya kebablasan.
31
Kesimpulan Pentingnya untuk kembali membenahi permasalahan konstitusi Indonesia, dari akibat banyaknya amandemen yang dibuat untuk kepentingan sektoral beberapa kalangan dan
disusun kembalinya GBHN, agar pemerintah punya acuan jelas dalam membuat dan
menjalankan program-programnya. Pembenahan masalah hukum penting untuk dilakukan segera agar tercipta ketertiban dan keteraturan dalam bernegara, sehingga penegakan dan kejelasan dan kepastian
hukum bisa diterapkan. Pentingnya pembangunan untuk lebih
menciptakan SDM-SDM yang memiliki global competitiveness yang kuat, sehingga bangsa ini
bisa melangkah lebih jauh lagi ke depan. Pengembangan ekonomi perlu dilakukan dengan
inovasi dan kreatifitas, agar pemerintah lebih mendorong lagi dengan dukungan aturan-aturan dan ketetapan yang memudahkan para penggiat usaha dalam creating the job.
Action Plan
Tirta Amarta menyusun strategi pembenahan sistem pendidikan agar dapat mewujudkan
SDM bangsa Indonesia yang berkualitas, dapat berkompetisi di dunia global, yang juga
bermoral dan bermartabat.
Memberikan masukan untuk pemerintah yang mendatang untuk menyusun kembali GBHN
agar pembangunan Indonesia bisa terencana baik dan juga lebih terarah, dalam pencapaian
tujuan-tujuannya.
Merumuskan strategi dan manajemen strategis untuk menciptakan dan mendorong
terciptanya lapangan pekerjaan (creating the job) yang memiliki daya saing di pasar tenaga
kerja secara berkelanjutan dan berjangka panjang karena dibangun secara bertahap.
32
PERSOALAN TRANSPORTASI NASIONAL (Pembahasan oleh Tim Tirta Amarta Paripurna
– Hasil Diskusi Reboan 12 Maret 2014 | 21 Mei 2014 | 10 September 2014)
Diskusi Transportasi Nasional
Latar Belakang dan Pendahuluan Indonesia merupakan sebuah republik yang beribukota di Jakarta yang terdiri dari 6000 pulau
berpenghuni yang tersebar di 36 provinsi, 250 juta penduduk yang menjadikan Indonesia
negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat didunia. Indonesia memiliki batas dengan
negara Malaysia, Timor Timur dan Papua Nugini dan perbatasan laut dengan Singapura,
Filipina, Australia dan wilayah Andaman dan kepulauan Nikobar. Indonesia merupakan pendiri
ASEAN dan sebagai anggota ekonomi global G-20. Indonesia juga merupakan negara dengan
perekonomian terbesar ke-16 menurut GDP dan terbesar ke-15 menurut kekuatan paritas
pembelian. Dalam sejarahnya kepulauan Indonesia telah menjadi daerah perdagangan penting
sejak abad ke tujuh, ketika kerajaan Sriwijaya dan Majapahit melakukan hubungan dagang
33
dengan Cina dan India. Otoritas lokal secara rutin menyerap budaya asing, agama dan model
politik. Sejarah Indonesia telah diperkuat oleh pengaruh asing sampai pengelolaan sumber daya
alamnya. Pedagang muslim membawa Islam, sementara kekuatan eropa membawa agama Kristen dan memonopoli perdagangan di sepanjang pulau Maluku selama masa itu.
Selama tiga setengah abad dibawah pemerintah kolonial Belanda, Indonesia memperoleh kemerdekaannya setelah perang dunia II. Sejarah Indonesia sejak saat itu terus mengalami gejolak, dengan tantangan yang beragam mulai dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan masa-masa perubahan ekonomi.
Sistem Transportasi Nasional A. Sistem Transportasi Udara Isu keamanan transportasi udara di Indonesia masih menjadi problematik. Beberapa insiden
yang terjadi telah membuat sistem transportasi udara Indonesia menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Pada tahun 2011, jumlah penumpang maskapai Indonesia mencapai 66 juta
dengan penerbangan domestik dan 58,8 juta penumpang dengan penerbangan internasional.
Indonesia memiliki lebih dari 676 bandara dengan 185 sudah memiliki landasan pacu yang memadai dan 491 tidak memiliki landasan pacu yang memadai. Sebagian besar dioperasikan
oleh kementrian transportasi. Berdasar pada undang-undang penerbangan tahun 2009,
pemerintah harus mentransfer manejemen pelayanan navigasi udara dari operator bandara menuju institusi non profit pada Januari 2011 untuk meningkatkan layanan lalu lintas udara (ATS).
Terdapat 2 tipe sertifikat operator penerbangan (AOC) di Indonesia, AOC 121 dan AOC 135.
Sertifikat AOC 121 diperuntukkan bagi jadwal airlines komersial yang berpenumpang lebih dari 30 orang di 22 airlines. Sementara AOC 135 diperuntukkan bagi penumpang kurang dari 30
orang di 32 airlines. Pada 12 Januari 2012 semua jadwal penerbangan Indonesia harus mengooperasikan sedikitnya 10 aircraft dimana minimal 5 aircraft harus dimiliki. Kementrian
transportasi akan menarik sertifikat operasi mereka jika maskapai tidak tunduk pada peraturan
ini. Sejauh ini 17 airlines aktif dari 22 jadwal airlines yang memegang sertifikat AOC 121 dan hanya 20 dari 32 memegang sertifikat AOC 135.
34
Jaringan Domestik Garuda Indonesia
B. Sistem Transportasi Laut Transportasi laut telah menjadi alat transportasi pengangkut muatan terbesar sepanjang
sejarah. Meskipun transportasi laut sangat krusial bagi penumpang, nyatanya telah terjadi penurunan dikarenakan adanya alternative transportasi udara, transportasi air bagi
penumpang hanya efektif untuk perjalanan pendek atau menengah meskipun transportasi air
lebih murah daripada transportasi udara. Transportasi laut dapat menempuh segala jarak dengan boat, kapal, perahu layar, tongkang melintasi samudra dan danau melalui kanal atau sepanjang sungai. Pengapalan berbagai macam material yang dapat dipindahkan melalui jalur
air, bagaimanapun juga transportasi air menjadi tidak praktis ketika pengiriman material membutuhkan waktu yang cepat.
Pengapalan Maritim Karena geografis Indonesia meliputi kepulauan yang terbentang, pengapalan maritim menghubungkan jalur-jalur inti antar bagian bagian penting di Indonesia. Layanan ferri sering
melintasi selat antara pulau-pulau terdekat, tepatnya dalam rantai kepulauan yang
membentang dari Sumatra melalui Jawa sampai ke barat dan timur Nusa Tenggara. Pada jalur
sibuk pelayaran yang membentang antara Sumatera, Jawa dan Bali, kapal-kapal feri secara rutin beroperasi 24 jam per hari. Terdapat juga layanan feri internasional disepanjang selat Malaka antara Sumatera dan Malaysia dan antara Singapura dan kepulauan Indonesia terdekat seperti
35
Batam.
Jalur pengapalan nasional (PELNI) melayani penumpang menuju pelabuhan diseluruh Indonesia
Pelabuhan Pelabuhan utama dikelola oleh berbagai macam perusahaan pelabuhan yang terdiri dari:
Sumatera (Belawan, Batam, Padang, Palembang) Jawa (Jakarta, Cilacap, Cirebon, Semarang,
Surabaya) Kalimantan (Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan) Sulawesi (Makasar, Kendari dan Manado) Papua (Sorong, Biak, Jayapura, Merauke) Maluku (Ambon dan Ternate) Bali (Benoa dan Singaraja) Nusa Tenggara Barat (Bima) dan Nusa Tenggara Timur (Kupang).
C. Jalan Raya dan Jaringan Kereta Api Sebagian besar jaringan rel kereta api Indonesia berada di Jawa, dimana terdapat 2 jalur utama
yang beroperasi di sepanjang pulau. Layanan Penumpang dan muatan beroperasi melalui jalur
ini. Indonesia memiliki beberapa jalur Highways atau jalan raya, beberapa diantaranya adalah
rute nasional. Layanan bus disediakan di sebagian besar daerah yang terhubung ke jaringan jalan raya.
36
Jaringan Transportasi Pulau Jawa
Usulan Desain Baru Sistem Transportasi 1. Desain baru sistem transportasi harus dikembangkan untuk mengatasi kemacetan di bandara, pelabuhan, stasiun kereta dan juga stasiun bus.
2. Transportasi udara penting, khususnya dimana transportasi darat dan laut tidak dapat
menjangkau atau tidak ada. Ini didasarkan pada jaringan penerbangan domestik yang luas dimana semua kota-kota besar dapat dicapai oleh penumpang pesawat.
3. Transportasi laut sangat penting bagi integrasi ekonomi dan untuk perdagangan luar negeri
dan domestik. Ini dapat berkembang dengan baik jika masing-masing pulau utama memiliki setidaknya dua kota pelabuhan utama. Disisi lain peran utama jalur peraian di pedalaman relatif kecil dan terbatas kepada area tertentu di Sumatera Timur dan Kalimantan.
4. Sistem jalur rel kereta api memiliki 4 jaringan tidak terputus di Jawa dan Sumatera utamanya ditujukan untuk transportasi komoditi besar dan lalu lintas penumpang jarak jauh.
5. Transportasi darat adalah yang utama, dengan total sistem sepanjang 437.759 km pada tahun 2008.
6. Semua moda transportasi memainkan peran penting dalam sistem transportasi negara dan secara umum saling melengkapi bukan saling berkompetisi.
37
A. Transportasi Udara Konsep Hub and Spoke menciptakan kemacetan parah di Hub, sebagai contoh bandara Soekarno Hatta, pada tahun 2010 total penumpang mencapai 43,7 juta, melebihi kapasitas 38
juta penumpang di 3 terminal. Pada tahun 2011, bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara
tersibuk ke-12 di dunia dengan 51,1 juta penumpang, meningkat 8 juta atau 18,5 persen dari
tahun 2010. Untuk mengatasi kelebihan kapasitas, pada agustus 2012 proyek Ground Breaking
telah selesai pada terminal 3 dan diproyeksikan menjadi bandara aerotropolis yang dapat
menampung 62 juta penumpang per tahun. Proyek ini diprediksi selesai pada akhir tahun
2014. Langkah alternatif mengurangi kemacetan dapat dilakukan dengan penambahan hub
atau penggunaan pendekatan point to point dalam upaya mendistribusikan beban hub dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Sistem Transportasi Udara Baru
38
B. Transportasi Laut Sejumlah pelabuhan yang dapat mengakomodasi kapal besar seharusnya didirikan disetiap
pulau besar, setidaknya 3, sebagai contoh Sumatera (Utara, Barat, Selatan dan Timur) Jawa
(Barat, Tengah dan Timur), Kalimantan (Barat, Selatan dan Timur), Sulawesi (Utara, Selatan dan Barat Daya), Papua (Barat, Utara dan Selatan) satu tambahan lainnya dapat dibangun jika berlokasi di perbatasan seperti Batam, Tarakan, Merauke, Flores dan Bali utamanya untuk pesiar. Pelayaran kapal di daerah pedalaman sepanjang sungai di Sumatera dan Kalimantan
seharusnya diaktifkan, kemudian jalur transportasi didesain tegak lurus menuju sungai seperti,
membuat sistem transportasi antar moda yang efektif. Jalur kereta sepanjang Sumatera dari Utara ke Selatan juga tegak lurus menuju semua sungai yang mengalir dari Barat ke Timur. Sistem Transportasi Laut Baru
C. Jalur Kereta Api Seharusnya dibangun kereta cepat dobel track mencakup Trans Sumatera (Utara ke Selatan)
dan Jawa (Barat ke Timur) termasuk jembatan antara dua pulau ini. Secara khusus dipulau jawa, rel kereta api untuk kereta cepat seharusnya direncanakan tidak mengikuti jalur yang sudah ada dikarenakan rel kereta terlalu sempit, entah menggunakan rel kereta dengan yang
lebih lebar atau menggunakan bantalan magnetis dengan tujuan mencapai kecepatan 300km/jam.
39
Jaringan Transportasi Jawa Baru
Jalan Raya Sebagian besar jalan raya dari sebelah utara sampai sebelah selatan bagian pulau jawa
seharusnya tetap dipertahankan seperti itu. Semua jarak pendek dan menengah disediakan oleh
jalan raya untuk menghubungkan daerah terpencil. Dikota besar seperti Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan, Semarang dimana populasi lebih dari 3 juta orang, harus dibangun Mass Rapid Transit (MRT).
40
Kesimpulan Integrasi transportasi udara, transportasi laut dan trasnportasi darat akan menghasilkan sistem
transportasi yang efisien, dan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Negara seharusnya
meningkatkan infrastruktur transportasi supaya meningkatkan GDP dan perkembangan
ekonomi. Efisiensi infrastruktur dalam transportasi akan meningkatkan perpindahan dari aspek sosial dan ekonomi dari satu tempat ke tempat lainnya dan untuk meningkatkan daya saing
nasional. Koneksi transportasi yang sempurna menciptakan efek spin-off di sektor lain yang
akan mendorong persebaran kesejahteraan di seluruh negeri.
41
POLITIK DAN EKONOMI GLOBAL (Pembahasan oleh Dr. Makarim Wibisono dan Tim Tirta Amarta Paripurna – Hasil Diskusi Reboan 8 Januari | 16 April 2014)
Diskusi Politik dan Ekonomi Global
Latar Belakang dan Pendahuluan Dunia global saat ini telah memasuki era baru dan dapat memiliki nilai paradox karena adanya
dominasi non state actors dibeberapa komponen stratagis . Hubungan internasional yang
mengatur hubungan antar negara telah bergeser menjadi hubungan global yang tidak hanya mengatur hubungan antar negara akan tetapi hubungan antar aktor global yang saling terhubung. Era globalisasi membuat interaksi politik, ekonomi, sosial, budaya antar aktor global
berlangsung melintasi batas-batas negara. Dunia yang semakin terintegrasi tidak terpisahkan
oleh sekat negara bangsa, dunia telah berubah menjadi global village dan dihuni oleh global
society. Fenomenana ini menyebabkan Negara sebagai salah satu aktor global harus
menyesuaikan kebijakan luar negeri nya demi menyesuaikan lingkungan global yang semakin terintegrasi. Indonesia harus merespon perubahan global ini dengan kebijakan yang tepat.
42
Pembahasan Global society dan Struktur politik global Dunia saat ini dihadapkan pada era global society. Hal itu ditandai dengan adanya revolusi teknologi, liberalisasi perdagangan dan integrasi Eropa Timur dan negara bekas Uni Soviet.
Disektor teknologi, revolusi meliputi sektor transportasi, komunikasi dan informasi. Di sisi
liberalisasi perdagangan dunia WTO semakin memperlihatkan peran pentingnya. Sementara
integtrasi blok timur (bekas uni soviet) menuju sistem ekonomi global semakin tumbuh dan
berkembang. Aliran modal internasional masuk secara masif ke wilayah eropa timur dan negara-negara bekas Uni Soviet.
Struktur politik global saat ini berubah dari sistem bipolar saat masa perang dingin yakni NATO
dan Pakta Warsawa yang menjadi dua kutub utama, berubah menjadi sistem multipolar yakni
Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia Timur dan Tenggara. Struktur politik global yang bipolar cenderung melakukan pendekatan kemananan politik dengan didirikannya NATO dan Pakta Warsawa sementara struktur politik global yang multipolar cenderung melakukan pendekatan
ekonomi melalui tata hubungan segitiga antara Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia Timur dan Tenggara. Negara atau aktor internasional yang mempunyai kapabilitas ekonomi cenderung
selangkah lebih maju. Di sisi lain, keamanan politik global masih mempertahankan model lama
dengan adanya 6 kekuatan sentral global yang meliputi 5 kekuatan nuklir yakni Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Cina dan satu kekuatan non nuklir yakni jepang.
NATO
WARSAW PACT
POLITICAL POLITICAL STRUCTURAL STRUCTURAL CHANGES
CHANGES
NORTH AMERICA
WESTERN EUROPE
EAST & SOUTHEAST ASIA
Pada era global society, hubungan antar negara dan aktor global tidak lagi sebatas interlinkages
atau saling terhubung, akan tetapi sudah sampai pada tahap interdependencies atau saling ketergantungan. Adanya kecenderungan melakukan mutual reinforcing synergy. Pada pola hubungan ini cenderung dilakukan pendekatan secara bilateral, regional, inter-regional dan
43
global. Pada era global society ini pula ditemukan bahwa adanya pergeseran aktor dominan di
lingkungan global, dari negara dan organisasi internasional menjadi negara, partai politik,
oranisasi internasional, organisasi internasional non-pemerintah, perusahaan multinasional,
akademisi dan media massa.
Isu Global Baru Isu global yang kita hadapi pun mengalami pergeseran, dari fokus isu keamanan militer
berkembang menjadi isu HAM, lingkungan, demokrasi dan demokratisasi disamping good global governance. Dari sisi ekonomi global muncul tantangan dari tren global masa kini. Krisis finansial Amerika berpegaruh pada runtuhnya pasar saham dunia. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kordinasi kebijakan ekonomi makro pada level global dan koherensi sistem keuangan dan perdagangan global. Sebagai bentuk antisipasi dampak dari tantangan krisis finansial maka langkah tepat dan cepat (speed) harus diambil di tengah perubahan struktur
hubungan internasional: (1) kemampuan untuk mengidentifikasi tren perubahan dan tantangan di lingkungan internasional, (2) kemampuan untuk merumuskan respon kebijakan dan (3) mengimplementasikan respon kebijakan.
Sinergi Regionalisme dan Globalisme F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
W O N
N
O
W
!
PD
!
PD
y
bu
to
k
lic
.d o
m
w
.c
o
c u -tr a c k
C
m
.c
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
Dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi global perlu pula dilakukan sinergi c u -tr a c k
regionalisme-globalisme yang meliputi penguatan kebijakan dari sub-regional, regional, inter-
regional dan global.
REINFORCING POLICIES WTO
GLOBAL INTER-REGIONAL
EU
APEC ASEM
NAFTA
ASEAN / AFTA
REGIONAL SUB-REGIONAL
GROWTH AREA
44
Hubungan segitiga antara Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia Timur dan Tenggara meliputi hubungan Uni Eropa yang terdiri dari Eropa Barat dan Timur dengan Asia Timur dan Tenggara yang meliputi Jepang, Cina, India dan Asean melalui kerangka ASEM yang fokus pada isu
perubahan iklim. Hubungan Uni Eropa dan Amerika yang meliputi Amerika Utara dan Amerika Latin melalui kerangka aliansi Trans Atlantik yang fokus pada isu perdagangan dan WTO dan terakhir hubungan Amerika dan Asia Timur dan Tenggara melalui kerangka APEC yang fokus F -X C h a n ge
PD
F -X C h a n ge
O W
O W
!
!
c u -tr a c k
lic
w
WESTERN EUROPE
.d o
m
C
m
.c
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
k
to
to
bu y
bu y
N
N
pada isu HAM.
.c
o
PD
c u -tr a c k
NORTH AMERICA
EASTERN EUROPE
U S A
UNI EROPA
LATIN AMERICA AFRICA JAPAN ASIA
CHINA INDIA
ASEAN SOUTH EAST & EAST ASIA
OCEANIA
Dalam bidang diplomasi regional, komunitas ASEAN yang meliputi Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Dalam bidang diplomasi multilateral atau kolektif diplomasi meliputi diplomasi keamanan, diplomasi
ekonomi dan diplomasi hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri DPR memiliki peran sebagai artikulasi kepentingan nasional, kelompok penekan, agenda setter dan
pengawas publik. Disini parlemen memiliki peran yang unik dimana DPR membuka jalan
menuju hubungan bilateral yang formal akan tetapi dilain pihak DPR merupakan aktor yang
berurusan dengan negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi (second track
diplomacy).
45
Karakteristik Indonesia Baru 2045 Jika diperhatikan dari tren yang terjadi selama ini maka dapat diambil sebuah foresight pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi :
1. Negara demokrasi terbesar ketiga
2. Negara kepulauan terbesar didunia
3. Negara berpenduduk muslim terbesar
4. Negara dengan ekonomi kedelapan terbesar 5. Negara pemilik SDA besar
6. Negara pemilik hutan dan biodiversity kedua terbesar Kebijaksanaan hubungan luar negeri
Dalam rangka merespon perubahan dunia global, maka politik luar negeri Indonesia dapat
mengacu pada beberapa aspek kebijaksanaan hubungan luar negeri yang terangkum sebagai berikut :
1.
Memperkuat tata ekonomi dunia baru dengan merevitalisasi PBB dan organisasi
3.
Memberdayakan sistem collective security
2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
internasional lainnya
Mengefektifkan global governance, climate change, WTO, dll Menjadi anggota DK-PBB
Mengusahakan terciptanya lingkungan regional dan sub-regional yang kondusif Meningkatkan diplomasi ekonomi, sosial dan kebudayaan
Mereformasi KEMLU dengan bergabungnya kementrian perdagangan Mensinergikan struktur perwakilan RI di luar negeri
Meningkatkan SDM secara berencana dan berkelanjutan
10. Meningkatkan jumlah negosiator
11. Membuat website mengenai potensi ekspor RI disemua negara dimana ada perwakilan RI.
46
KEDAULATAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI (Pembahasan oleh Kiskenda Suriahardja dan Tim Tirta Amarta Paripurna – Hasil Diskusi Reboan 4 Juni | 12 November 2014)
Diskusi Kedaulatan ITC. Kika atas: Dr. Makarim Wibisono; Kiskenda Surihardja; Budi Syahbudin; Muhammad Iqbal
Latar Belakang dan Pendahuluan Information is Power, siapa yang menguasai dan memiliki informasi akan memiliki kekuasaan untuk mengawasi. Era keterbukaan teknologi dan informasi merupakan peluang, tantangan
sekaligus potensi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Khusus persoalan Informasi dan teknologi Indonesia telah menjadi ladang empuk bagi para kartel telekomunikasi.
Operator seluler terbesar yang beroperasi di Indonesia- Telkomsel- yang juga terdapat invetasi negara tetangga Singapura didalamnya sering menjadi perdebatan. Sebab akses utama saluran
komunikasi internasional melalui pemerintah Singapura yang dimiliki operator SingTel dan kementrian Pertahanan menjadi elemen kunci dalam ekspansi intelijen Australia dan Singapura
47
dalam 15 tahun terakhir.
SingTel selama ini diketahui adalah pemilik saham PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) sebanyak 35%. Telkomsel adalah operator dengan jumlah pelanggan terbesar di Indonesia. PT Natrindo (Lippo telecom) 95% sahamnya dikuasai maxis Communication, PT Cyber Access 60%
sahamnya dikuasai Huctchinsons telecom Hongkong. PT mandara Seluler 24,7% sahamnya dikuasai Polaris Mobile. PT.Excelcomindo 66,98% sahamnya dikuasai Telekom Malaysia. PT INdosat $1.94% sahamnya (sebelum dijual oleh STT ke QTEL ASIA) dikuasai ST telemedia (STT)
anak perusahan Temasek Singapore. Berdasarkan laporan keuangan operator, saat ini nilai kapitalisasi pasar telkomsel mencapai USD24 miliar atau sekitar 224 triliun. Artinya dengan menguasai 35%s saham telkomsel, nilai kapitalisasi saham Singtel mencapai USD 8 Miliar atau
Rp.80 triliun. Di luar telkomsel, nilai investasi Axiata Berhad yang memiliki 66% saham XL Axiata dengan kapitalisasi saham XL sekitar Rp.43 Triliun, nilai saham Axiata di perusahaaan ini mencapai Rp.28 Triliun. Sementara Indosat dengan kapitalisasi saham XL sekitar Rp.35 triliun sebesar 65% atau Rp.23 triliun dimiliki oleh Ooredoo, investor asal Qatar.
Pemilik asing di Tiga operator besar juga menguasai pelanggan telekomunikasi di Indonesaia,
yang mana bila digabungkan menguasai hampir 90% pangsa pasar. Menurut catatan direktorat jendral sumber daya dan perangkat pos informatika kementrian Kominfo, Telkomsel menguasai market share pelanggan 42%, diikuti Indosat 16,7%, XL Axiata 15,9%, Hutchison 3 Indonesai (Tri) 5,4%, dan Axis telekom Indonesia 2,1%. Dampak yang dirasakan di tingkat bawah, setiap
voucher pulsa apa saja ataupun setiap kali WNI membuka internet, langsung kena charge yang terisap otomatis kesana. Dilevel pemerintahan, rahasia negara pun jadi telanjang dimata negara tetangga.
Saat ini jaringan optic Indonesia dikendalikan oleh traffic administrator di Singapura. Indonesia sampai saat ini berposisi sebagai outlet, penjual produk IT asing. Diberitakan Sydney Morning Herald, Inggris melalui pusat komunikasi pemerintahannya mengumpulkan semua data dari
dan ke Inggris dan Eropa Utara melalui kabel SEA-ME-WE3. Kabel tersebut memanjang dari
Jepang, melalui singapura, Djibouti, Suez dan Selat Gibraltar ke Jerman Utara. Australia
terhubung SEA-ME-WE-3 dengan link dari Singapura yang menuju ke Perth. Australia
mengakses berbagai data komunikasi melalui kabel bawah tanah yang ada di Tuas, sisi barat Pulau Singapura.Bagaimana pihak Indonesia melakukan penataan asset IT yang didalamnya
sarat dengan unsur keamanan ini sangat ditentukan oleh sejauh mana resources SDM dan
48
Teknologi di implementasikan dengan pendekatann keamanan yang sebanding dengan pendekatan ekonominya.
Komunitas Digital Kerakyatan Kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan cita-cita nasional Indonesia. Kebebasan dalam
artian luas meliputi kebebasan dalam bidang informasi, teknologi dan komunikasi (ICT), bebas
dalam pengertian human security meliputi dua hal, yakni bebas dari rasa ingin dan bebas dari
ancaman. Indonesia di era informasi modern, kebebasan akses komunikasi dan informasi tidak
diimbangi dengan kebebasan dari ancaman keamanan informasi. Kedaulatan di sektor ini masih menjadi ancaman serius bagi Indonesia dimasa sekarang dan masa depan. Pembangunan kedaulatan ICT dapat dimulai dengan membangun komunitas digital kerakyatan, dapat dilihat
dari gambar dibawah, pada posisi garis yang titik menunjukkan bahwa kondisi saat ini tidak bisa dijadikan landasan yang kuat, baru nantinya setelah ditetapkannya visi dan misi yang baru,
ini menjadi garis tegas, yang dapat menjadi paradigma baru dalam perubahan, baik fisik juga
mental, ke arah kedaulatan sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi (ICT), dengan membangun komunitas digital kerakyatan. Ini dikarenakan negara yang berdaulat, bila rakyatnya telah berdaulatan.
SEKTOR TELEKOMUNIKASI INFORMASI ( ICT )
KOMUNITAS DIGITAL KERAKYATAN Pancasila UUD-45 Psl 33: 2 dan 4 UUD-45 Psl 28C: 1 Wawasan Nusantara Ketahanan Nasional
ADIL DAN MERATA AZAS MANFAAT KEBERSAMAAN HASIL TERBAIK KESTABILAN MANDIRI BERDAULAT
INDONESIA HEBAT BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
Pancasila UUD 1945 Tannas
Paradigma
Kondisi Saat Ini
PERUBAHAN FISIK dan MENTAL
VISI
Lingkungan Strategis
MEMBANGUN KOMUNITAS DIGITAL KERAKYATAN
MISI
IPOLEKSOSBUD HANKAMRATA
PENYEDIAAN ( BUMN )
KEBIJAKAN ( KOMINFO )
2
49
masyarakat cerdas, bermoral, produktif berkualitas, berdaya saing dan daya tahan
Mengatur, Menyediakan, Melayani, Menjalankan Usaha, Melibatkan Produk DN, Menjamin Adil dan Merata KS-2014
Pembangunan komunitas digital kerakyatan dapat dilihat dari 2 aspek utama, yaitu kebijakan (Kominfo) dan penyediaan (BUMN), untuk mengarah pada aspek keadilan dan selaras dengan
efesiensi. Ketika berbicara kedaulatan, maka kita melihatnya dari dua sisi, yaitu Fisik (Darat-
Laut-Udara) dan Non Fisik (Keyakinan). Dan ini telah dilakukan, ketika Kep. Natuna dan daerahdaerah pelosok terjadi ribut-ribut masalah perbatasan dengan negara tetangga, kita langsung
pasang Tower (BTS). Ketika berbicara pulau terluar, salah satu cara termudah, dengan
pemasangan Tower-tower ini kita menancapkan kedaulatan kita, dan masyarakat juga TNI yang berada di sana jadi terbantu dengan adanya ini. Bagi masyarakat mereka menjadi mudah
berkomunikasi, yang berujung pada lebih efisiennya komunikasi, dan pasar pun cepat menanggapi hasil mereka, untuk TNI-Polri yang bertugas di sana bisa menghubungi keluarga di daerah lain, dan untuk Telkomsel sendiri pada saat itu mendapat marjin yang lumayan dari
aktivitas komunikasi di sana, simbiosis mutualisme pun terjadi, dan win-win solution untuk
semua pihak, dan bisa membawa kita kearah yang lebih besar. Filosofi Dasar ( Fisik ) Darat-Laut-Udara Kepemilikan Eksistensi, Eksplorasi, Eksploitasi etc
KEDAULATAN NKRI KEKUASAAN Creator Inventor
TEKNOLOGI ICT
Hardware Frekwensi-Energi
( Non Fisik ) Keyakinan Hak Berfikir, Bertindak, Dominasi, Pengakuan etc
Software Applikasi-Content KEDAULATAN ICT
Penyediaan & Pelayanan (Operator)
Kebijakan (Regulasi)
Pemerintah, Swasta, Masyarakat
IPOLEK SOSBUD HANKAM RATA
Dan ketika berbicara fisik tentu ada non-fisiknya, dan ini masalah “keyakinan.” Ketika memiliki
ini, yakin tidak bahwa kita bisa manfaatkan, yakin tidak bisa menguasai ini, yang semua
berujung pada “pengakuan.” Yang kemudian menjadi “hak kepemilikan.” Dari sini muncullah inventor yang melahirkan technology dan kemudian muncul juga “hak milik.” Dan kemudian bila
berbicara ICT, terdiri dari Hardware dan Software. Bahkan dengan teknologi, bisa dihasilkan “kekayaan alam baru” yang disebut dengan frekwensi, dan dengan PLN kita bisa buat “kekayaan
50
alam baru” yang disebut dengan energy. Dan ini masih menimbukan pertanyaan apakah ini frekwensi saya atau bukan, atau apakah ini energi saya atau bukan? Bagaimana bila kita pasang radio misalnya, ternyata di atasnya ada teknologi yang lebih tinggi. Seperti halnya kita punya
rumah, yang di atasnya ternyata bukan kepemilikan kita, kita hanya pemilik dari lantai bawah saja. Dan ini harus diperjelas leveling-nya, yang kita sebut sebagai sumber daya alam itu,
mungkin kalau di tanah, dibalik tanah, ini semua harus diperjelas.
Demikiannya juga teknologi “menggoyang” yang non-fisik. Sehingga dari bentuk hardware tadi,
kita bisa lebih nikmati lagi, kita bisa lebih pastikan lagi, dengan adanya software ini.
Dari sisi teknologi ini ada 2 segi yang dilahirkan, pertama bisa mengamankan kedaulatan secara
fisik, tapi juga ke yang immaterialnya, yang non-fisik. Sehingga bagaimana mengamankan
dirinya dengan menjadikan kedaulatan ICT-nya. Kemudian akan lahir kedaulatan NKRI yang
dasar, yang berujung pada kedaulatan ICT-nya. Diibaratkan kita mempunyai rumah+tanah, yang
menjaganya harus dengan pisau, bagaimana kita bisa aman kalau si pisau sendiri dipegang oleh orang lain, tentu kita harus memegang sendiri pisau tersebut, barulah kita bisa memastikan kedaulatan rumah tersebut.
Dari dua hal dengan konsep berfikir kearah keseimbangan, dalam ICT ini, sehingga muncullah
yang terpentingnya dari sisi fisiknya, yaitu penyediaan dan layanan, jadi kita bisa menyediakan
sekaligus memanfaatkan, dan kemudian di sisi non-fisik, yaitu regulasi, sehingga kita bisa
memanfaatkan, menikmati secara aman dan nyaman, dan kebijakan ini berkaitan dengan permasalahan IPOLEK SOSBUD HANKAN RATA.
51
PERAN KEBIJAKAN ICT berdasarkan UUD’45 pasal 33 ayat 4 KEPENTINGAN BISNIS / LABA
TIDAK EFFISIENSI
Orientasi Laba
Politik Ekonomi Sosial Budaya
Terkontribusi
Terkendali
Ideologi Hamkam Rata
Program Baru atau Salah kelola
Tertata
AGEN PEMBANGUNAN PENGGERAK PERADABAN
EFFISIENSI
High Profit
Terpimpin Tight Regulation
TIDAK BER-KEADILAN
9
BER-KEADILAN
KS-2014
Kesemua ini kembali, dilandasi oleh Pancasila dan UUD’45 pasal 33 ayat 2 dan 4 dan Pasal 28C
ayat 1, dimana berintikan bahwa ekonomi harus dijalankan secara efisien dan berkeadilan.
Karenanya kedua hal tadi (efisien dan berkeadilan) harus berjalan selaras dan mencapai keseimbangan, sehingga menciptakan suatu keadaan yang makmur dan merata.
Kalau melihat sejarah Telkom, diawalnya merupakan PerJan, sehingga mau profit atau tidak,
harus terus konsisten dalam pelayanan masyarakat. Kemudian menjadi Perum, disini bisa ambil keuntungan sedikit, tapi tetap harus melakukan prioritas pelayanan pada masyarakat.
Belakangan menjadi PT, sehingga treatment-nya sudah dianggap seperti swasta, harus melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), harus lapor ke pasar modal, dst, hingga keterlibatan pemerintah hanya di RUPS. Mungkin sekarang ini sudah membuat profit, tapi cukupkah hanya
dengan profit? Siapa lagi kalau bukan BUMN yang dapat memberi High Socio Services? Karenanya harus dikendalikan ke arah dimana dapat mencari profit, tanpa melupakan High Social Services tadi.
Semua ini mengarah pada BUMN yang berkualitas tanpa melupakan fungsi sosialnya, dan
berintegrasi, dalam kaitannya dengan ICT untuk terciptanya Komunitas Digital Kerakyatan. Dalam kedaulan ICT ini, yang pertama ialah bila kita ingin menyediakan fasilitas, sarana, pra sarana komunikasi, sampai ke pelayanannya, kita mulai dari penciptaan, apakah itu teknologi,
apakah itu sistem. Kedua, adalah penerapannya, kemudian ketiga design-nya, dirancang dulu,
apakah cocok untuk di Indonesia, dst. Baru kita mulai pembuatannya (manufacturing),
52
kemudian membangun, dimana kita bahas dimana lokasi, cocok tidak dengan sekitarnya, dan selanjutnya kita mulai operasi sekaligus pelayanan, diakhiri dengan perawatannya.
Berikutnya adalah “kemandirian,” yang sangat berkaitan erat dengan kedaulatan, sehingga bisa
melahirkan penciptaan, berkaitan dengan teknologi. Bagaimana kita menghargai orang-orang
Indonesia yang telah melahirkan penciptaan ini. Kenapa diakuinya hanya dengan bisnis, atau diakuinya justru oleh orang-orang luar negeri. Padahal mereka ini bisa menerapkan penciptaan inovatif-nya. Jadi bagaimana mau mandiri, padahal ini adalah rohnya dari kedaulatan.
Kemudian dalam penerapan, apakah kita diberi kebebasan dalam penerapan? Bila ketika ingin
melakukan penerapan, pihak lain bisa seenaknya menekan kebijakan kemudian merubah design
system yang ada. Di Telkom, yang namanya design di Indonesia ini, driven (diarahkan oleh pihak
tertentu -red), lebih tepatnya vendor driven. Alhasil, over value, over capacity, lalu harus di-
shrinkage (signal), atau malah tidak dipakai, dll. Artinya untuk mencapai kedaulatan, bila ada
keterlibatan luar negeri, kepentingan “merah putih”harus jelas dan terlindungi. Pada saat
konstruksi, pengawasan dan assestment pihak kita harus dilibatkan agar efektif dan efisien,
disamping masalah kedaulatan di atas.
Di bidang operasi dan pelayanan, tidak selektif dan kelihatan tidak smart, dibuat kebijakannya common, alhasil buat presiden diperlakukan sama. Padahal ketika kita bicara keamanan negara,
itu layanan dan operasinya harus dipisahkan, dibuatkan overlay, akhirnya terjadi penyadapan dan sebagainya, yang sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit. Di sisi pemeliharaan, terkadang di
outsource. Ini semua masalah-masalah yang membuat kita susah untuk berdaulat, terkait masalah ICT. Sebenarnya semua ini masih bisa diperbaiki, asal ada niat dan kemauan yang
teguh untuk kembali ke esensi semangat perbaikan atau penegakkan kedaulatan ini, tidak
hanya di sektor ICT, juga di segala bidang dan aspek penyediaan dalam negara. Dalam aspek kebijakan, harus profesional. Dalam pengumpulan laba, harus efektif dalam pembagian hasil termasuk pajaknya. Dan ketika terkait masalah politik, buatlah kebijakan yang adil dan konsisten.
Dalam ICT hal yang harus menjadi kendali adalah hardware, software, frekuensi, energi, konten,
termasuk kualitas, intact, kepemilikan yang harus diamankan. Sehingga perannya bila diawal
yang ingin diamankan adalah ICT-nya, setelah semua ini tercapai, ICT ini akan mengamankan
53
dan menegakkan kedaulatan NKRI, karena dia bisa menyatukan, mengamankan, sekaligus mengendalikan keamanan ini.
Kedaulatan
KEDAULATAN NKRI ( Non Fisik ) SW-App-Konten Intelektual Hak
( Fisik ) Darat-Laut-Udara HW-Frek-Energi Kepemilikan Eksistensi, Eksplorasi, Eksploitasi
Berfikir, Bertindak, Dominasi, Pengakuan,
PERAN ICT
Menyatukan, Memantau, Mengendalikan
Kebijakan (KOMINFO)
Penyediaan (BUMN)
GEO-KEKAYAAN ALAM-DEMO IPOLEKSOSBUD HANKAM RATA Kebijakan SDA, ICT, SDM
Pelayanan Umum
Pelayanan Khusus
Pemerintah, Swasta, Masyarakat
Komunitas Digital Kerakyatan
Dan inilah strateginya, dimana ini sangat kualitatif sekali, dan bila kita masuk ke tanggung
jawab dan posisi masing-masing, tentu ini mudah sekali dijalankan. Dalam kedaulatan ada
perbedaan jelas antara “penguasaan,” “kepemilikan” dan juga “pengendalian.”Seperti halnya sumber daya fisik, kepemilikan dan penguasaan bisa saja ditangan pihak lain, kita pegang
sebagiannya, atau menurut jangka waktu tertentu, tapi untuk pengendalian harus full dipegang
kita. Berbeda dengan sumber daya non-fisik, mutlak dalam kepemilikan, penguasaan dan
pengendalian harus ditangan kita, untuk mencapai kedaulatan penuh, karena system-nya ada di sini. Karena terkadang, kita tahu belum kita kuasai, belum juga kita miliki dan kendalikan,
jangan coba-coba dipakai, karena malah akan merugikan kita sendiri, dan ini banyak terjadi di
kita, yang terjadi malah kena infiltrasi pihak lain. Dan nantinya semua ini berujung pada SDM yang berkualitas, yang mampu menjalankan semua kebijakan dan strategi ini.
Berikut contoh aplikasi strategi dasar kedaulatan ICT ini, bekerja sama dengan DepHan, yang mengaplikasikan ketahanan ICT ini untuk sebagai alat pelindung kedaulatan NKRI.
54
Program sinergi BUMN dengan Departemen Pertahanan ICT DEPARTEMEN PERTAHANAN Loyalitas Pasukan Penguasaan Territorial Kebutuhan Khusus Tingkat Kerahasiaan Kendali Penuh Ideologi Hankam Rata
DEPHAN
TUGAS OPERASIONAL
BUMN
APPLIKASI KONTEN
PELAYANAN
JARINGAN
Aksesibilitas Cakupan Wilayah Capacity & Quality Skala Ekonomi Fasilitas Umum Kompetensi Teknologi
PERJANJIAN KHUSUS ( NKRI – USO – CSR )
Hal penting yang perlu dicatat, intelektual dalam sektor ICT adalah mutlak, karena pada
kenyataannya belakangan ini, dalam perkembangannya kita dikendalikan oleh ICT, dan ICT
terus memegang kendali kemajuan, dan nantinya semua sektor akan bergantung ke sektor ini. Oleh sebab itu masalah kecepatan dan kapasitas
dari ICT yang terus menuju kea rah
optimumnya menjadi tantangan tersendiri dalam kaitan resource SDM dan teknologinya.
Oleh karenanya ICT bisa menjadi pisau bermata 2, disatu sisi bisa menghancurkan, di sisi lain
banyak leverage-nya dalam pengaplikasiannya, bisa monetizing, menggerakkan ekonomi secara hebat juga, sebagai contoh dari perkembangan ICT 10% tiap kurun waktunya, bisa
mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, secara bertahap, sekitar 3%, ini sudah ada penelitiannya, dan memang valid. Dan juga contoh lainnya, meningkatkan efektifitas,
memotong beban waktu dan jarak dalam beraktifitas. Untuk meraih kembali kedaulatankedaulatan negara dan bangsa di berbagai sektor dan bidang, Tirta Amarta merasa penting untuk terus mengindentifikasi, mana saja kedaulatan yang perlu dimajukan, mana yang
dipertahankan, mana yang perlu di-“rebut” kembali, untuk mencapai tujuan kemakmuran, bermartabat dan adil meratanya bangsa dan negara Republik Indonesia.
Kedaulatan sektor ICT merupakan kedaulatan salah satu yang penting untuk diraih, karena dengan kedaulatan ICT ini, kita bisa menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan
negara. Padigma dari pembangunan kedaulatan sektor ICT ini, adalah membangun komunitas
55
digital kerakyatan, yang adil dan merata, berdasarkan pada azas kebermanfaatan, kebersamaan,
demi mencapai hasil yang terbaik, menuju pada kestabilan dan kemandirian yang berdaulat.
Paradigma tersebut, ditetapkan agar tercapai Indonesia hebat dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, demi terciptanya kedaulatan ICT.
Kedaulatan ICT ini, dicapai dengan dua dukungan, yang pertama adalah adanya penyediaan dan pelayanan, baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat, dan yang kedua adalah kebijakan
yang mendukung yang berlandaskan IPOLEK SOSBUD HANKAM RATA. Peran dan kebijakan ICT ini,
harus
tercapai
dengan
bertemunya
harmonisasi
antara
kepentingan
bisnis
(profesionalisme) dan peran keadilan sosial dimana memenuhi kepentingan high social service-
nya. Dengan memainkan peran ICT dimana menyatukan fungsi Penyatuan (komunikasi),
Pemantauan dan Pengendalian, maka dengan sendirinya Kedaulatan NKRI pun ikut terjaga, dengan dukungan aktif, dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran SDM yang kuat adalah kunci keberhasilan dan berjalannya semua sistem kedaulatan ini, karenanya penghargaan atas
prestasi dan peran serta pengendaliannya harus dimaksimalkan, jangan sampai malah pihak lain yang lebih menghargainya dari pada kita sendiri, dan ini adalah salah satu bentuk kedaulatan.
Dan bahwa intelektual dalam sektor ICT adalah mutlak, karena pada kenyataannya belakangan
ini, dalam perkembangannya kita dikendalikan oleh ICT, dan ICT terus memegang kendali
kemajuan, dan nantinya semua sektor akan bergantung ke sektor ini. Berkaitan dengan kualitas
SDM (Brainware) di Indonesia, diskusi ini disambung dengan pentingnya pembangunan dan
penataulangan sistem pendidikan di Indonesia yang juga didukung oleh kualitas moral yang
tinggi, agar SDM Indonesia bisa lebih kompetitif lagi di dunia global. Pada bagian lain
kemampuan perangkat keras (Hardware) terus didorong sejalan dengan perkembangan
kemampuan teknologi yang didukung oleh SDM melalui pembenahan pendidikan dasar, tinggi, serta resert di lembaga pendidikan dan non pendidikan.
Negara berencana membentuk Badan Cyber Nasional yang bertujuan untuk mengawasi,
mengamankan dan mengkontrol arus informasi sebagai salah satu perwujudan ketahanan dan kedaulatan di bidang informasi dan teknologi komunikasi. Tirta Amarta turut memberikan
sumbangsih pemikirannya dalam Badan Cyber ini. Selama ini kita telah memiliki Cyber Force di bawah TNI, Cyber Crime di bawah kontrol Kepolisian, dan satuan-satuan lain yang terpisah-
pisah di banyak lembaga dan bertindak sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi baik, karenanya
sudah sangat mendesak untuk segera dibentuk Badan Cyber Nasional yang mengatur koordinasi tersebut.
56
Dunia Cyber, tanpa kita sadar, sudah memasuki seluruh kehidupan kita secara masif, khususnya
di dunia perokonomian. Saat ini masing-masing sektor “menjaga diri masing-masing.” Sungguh
ironis, Indonesia yang terkenal dengan “kegotong-royongannya” justru di bidang Cyber menjaga sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi di bidang Cyber. Secara gamblang, para hacker atau
negara tidak bersahabat bisa melumpuhkan perbankan nasional dalam hitungan detik dan
kondisi anarki bisa terjadi, bila perbankan di seluruh Indonesia tidak berfungsi selama 3 hari. Atau sistem pengendalian udara, laut dan darat bila dilumpuhkan oleh serangan Cyber, tidak terbayangkan kesemrawutannya.
57
KETAHANAN ENERGI NASIONAL (Pembahasan oleh Dipl.Ing. Fahrizi, DEA, Prof. Dr. Ir. Anton Adibroto, MSc.,
dan Tim TIrta Amarta Paripurna – Hasil Diskusi Reboan 10 September 2014)
Diskusi Kedaulatan Energi
“ Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya “ (Bung Karno)
Latar Belakang dan Pendahuluan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, bahkan hingga dijuluki sebagai surganya dunia. Namun Indonesia dihadapkan pada beberapa persoalan
yang menyangkut pengolahan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri yang diolah dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan kini Indonesia menghadapi hambatan kemajuan ekonomi dalam bentuk keterbatasan pasokan
energi. Keterbatasan inilah yang membuat bangsa kita masih tertinggal oleh beberapa negara maju lainnya.
58
Begitu banyak potensi negeri ini yang belum maksimal digali dan dimanfaatkan. Sesungguhnya bangsa Indonesia mampu berdikari, mandiri, dan lepas dari utang, bila pemerintah jeli dan
berkomitmen dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Sebagai contoh, kita memiliki kandungan cadangan gas yang sangat besar, yang jumlahnya bisa mencapai 1.000 tcf (gabungan cadangan gas alam, gas metana batubara (GMB), dan shale gas). Sudah seharusnya BUMN
melakukan pengendalian dan pengelolaan potensi-potensi tersebut. Potensi itu belum termasuk
potensi dari energi terbarukan: tenaga panas bumi (27.000 Megawatt), tenaga air, dan lain lain.
Sekalipun dipandang kaya, Indonesia saat ini sudah menjadi negara pengimpor minyak bumi
dan gas. Berdasarkan fakta yang terjadi, Indonesia melakukan impor minyak sebesar 1,5 juta barel perhari, yang akan terus meningkat menjadi 1,9 juta barel perhari hingga tahun 2019. Kebutuhan rakyat akan istrik pun masih belum terpenuhi, karena terhambat oleh pembangunan
pembangkit listrik yang belum terbangun, Pembangunan energi berbasis energi terbarukan
secara masif masih belum bisa diwujudkan karena masalah tingginya biaya pembangunan, serta
kebijakan yang tak mendukung. Mencermati permasalahan di sektor energi ini, sangat dimungkinkan Indonesia akan banyak menghadapi kendala untuk dapat lepas dari income middle trap dibandingkan dengan negara negara tetangganya.
Pembahasan Untuk masalah kedaulatan energi, Indonesia bisa dikatakan sudah tidak lagi berdaulat. Ini karena pengolahan energi dan pengelolaan hasilnya telah dikuasai oleh bangsa asing. Selain itu
kini makin banyak orang berteriak adanya mafia minyak dan gas yang selama ini dianggap telah merugikan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
59
POTENSI SUMBER DAYA ENERGI CUKUP BESAR SEBAB KONSUMSI BBM TINGGI (65% dari energi final) EKSPOR ENERGI BESAR, IMPOR BESAR STRUKTUR APBN TERGANTUNG MIGAS/BBM INDUSTRI ENERGI BELUM OPTIMAL • Infrastruktur Energi Kurang Memadai • Harga Energi (BBM) Belum Mencapai Keekonomian • Pemanfaatan Energi Belum Efisien
AKIBAT ENERGI MIX TIMPANG • Pemanfaatan gas terbatas • Pemanfaatan batubara dalam negeri belum optimal Pengembangan energi alternatif terhambat Mempercepat net importir minyak SUBSIDI BBM MEMBENGKAK
UPAYA “OPTIMALISASI” PENGELOLAAN ENERGI • Pengadaan Stok Energi Nasional • Efisiensi Pemakaian Energi (BBM) • Diversifikasi (Substitusi BBM) • Intensifikasi Eksplorasi • Peningkatan Infrastruktur Energi • DMO (Migas dan Batubara) • Rasionalisasi Harga Energi
TUJUAN NASIONAL
Berbicara mengenai energi di Indonesia, bagaimana pun kita tidak bisa terlepas dari fossil fuel yang menjadi pegangan dasar dan fundamental. Walau ada dan muncul berbagai macam energi alternatif dan terbarukan, tetapi kita tidak bisa lepas dari fossil fuel dalam jangka pendek ini.
Sebelum masuk ke topik utama, mari kita kembali ke belakang untuk melihat perkembangan energi Indonesia pada awalnya. Dengan memahami sejarah, kita diharapkan bisa mengerti
permasalahannya, sehingga kita mampu menyimpulkan dan mearik solusinya. Produksi
Indonesia pada tahun 1980-an bisa mencapai 1,7 juta barel/hari dan menurun di tahun 1990-an
yang mencapai 1,6 juta-1,7 juta barel/hari. Pada tahun 2000-an sekitar 1 juta-1,1 juta barel
/hari, namun penurunan ini terus terjadi semakin cepat hingga sekarang ini hanya di bawah 800 ribu barel/hari. Ini berbanding terbalik dengan kosumsi kita yang terus meningkat, mulai
dari sekitar 500 barel/hari di tahun 1980-an dan menjadikan bangsa Indonesia resmi menjadi
importir minyak sejak 2003.
60
Global Economic Crisis
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
BPMIGAS 1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1989
1988
1987
1990
Stable Oil Prices 1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
S B Y : 2005-now
Low Oil Prices Crisis
1st PSC
Asia Economic Crisis
PERTAMINA 1966
High Oil Prices Era
1995’ Peak
2006
1977’ Peak
Megawati : 2001-2005
ERA REFORMASI B.J.Habibie: 1998-1999 Gus Dur : 1999-2001
ERA SOEHARTO
Dalam soal penggantian cadangan (reserve) dengan penemuan sumber baru (discovery), bangsa kita pun masih rendah, yaitu sekitar 40%. Padahal idealnya penemuan sumber energi baru
adalah di atas 100%. Negara-negara tetangga kita seperti Myanmar, Brunei, apalagi Malaysia,
yang sangat gencar dalam discovery, kini telah mencapai angka itu. Ini semua menunjukkan betapa minim kegiatan eksplorasi di Indonesia, apalagi keberhasilannya. Begitu juga dalam soal
dukungan kebijakan pemerintah terhadap strategi eksplorasi dalam menciptakan iklim investasi eksplorasi yang kondusif.
Bila dilihat cekungan-cekungan yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini masih sangat
potensial. Menurut hitungan SKK Migas, ressources cadangan minyak kita saat ini mencapai 50
miliar barel. Lebarnya gap antara resources dalam pembukuan cadangan dari resources menjadi proven reserve itu membutuhkan proses eksplorasi yang andal. Sebab di lapangan, ada beberapa
hal menjadi masalah besar dan sangat menghambat proses ekplorasi. Misalnya biaya yang sangat mahal. Terkait kebijakan pemerintah yang keluar pada saat itu, untuk minyak dan gas
diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Kemudian pada tahun 2002, salah satu
produk yang keluar adalah BP Migas. Lahirnya BP Migas itu yang membuat birokrasi perminyakan di negeri kita makin ruwet dan mahal. Jelas ini yang sangat menghambat proses produksi.
Gambar di atas menjelaskan latar belakang flow naik turunnya produksi minyak Indonesia. Kita
61
juga bisa belajar dari kisah keberhasilan negara lain dalam menerapkan sistem PSC dalam
pembentukan “regulatory body” demi pengelolaan ketahanan perminyakan nasionall. Padahal
pada awalnya mereka sendiri belajar mengenai sistem ini dari Indonesia. Di era pemerintahan SBY-JK tingkat konsumsi minyak mengalami perubahan ketika kebijakan konversi minyak ke
gas. Tapi kemudian konsumsi menanjak lagi, dan memang sudah tren-nya seperti itu. Memang
ada usaha perubahan penggunaan fuel ke batubara: program listrik 10,000 MW misalnya.
Ketika berbicara soal minyak, banyak orang bilang perlunya pembangunan kilang (refinery).
Banyak juga yang bilang, karena kita tidak punya refinery, akhirnya kita jadi importir. Untuk
membangun refinery, kita harus membuat feedstock yang biayanya sangat tinggi. Ini menjadi
masalah besar berkaitan dengan keharusan menggunakan mekanisme G to G (Government to
Government). Pada era Suharto, kapasitas refinery kita sudah memadai, bisa menampung sampai 1,2 juta barel. Dengan kondisi minyak seperti di atas, ada harapan gas bisa menjadi primadona berikutnya. Selama ini ada peningkatan yang cukup signifikan pada konsumsi gas sejak tahun 2006 dan trennya terus meningkat.
Bisnis gas akan terus meningkat selama infrastrukturnya tersedia. Untuk komsumsi, juga terjadi peningkatan terutama setelah usaha SBY-JK yang menggalakkan penggunaan gas.
62
Selama ini 60-80% produksi gas Indonesia diekspor ke Singapura, karena harganya bagus.
Namkun Singapura juga sepertinya sudah melihat ketergantungan Indonesia ini, sehingga sekarang negeri itu sedang membangun terminal gas terbesar di dunia. Pembangunan terminal gas itu merupakan ancaman, karena berpotensi membuat Indonesia menjadi tergantung pada Singapura, bila kita tidak mampu mengelola Gas dengan baik.
Logistik Energi Gas Domestik
Dari grafik di atas, seandainya diciptakan sentra-sentra industri berdasarkan supply energi gas
terdekat, sehingga mengurangi biaya infrastruktur yang mahal yang memberi gambaran
strategi logistik Energi Gas domestik, baik yang existing maupun yang potensial. Perlu
63
digarisbawahi bahwa Kepulauan Natuna yang kaya kandungan migas itu masih termasuk
wilayah Indonesia, sehingga gas sebagai pendukung ketahanan energi masih dapat diandalkan sebagai mendukung ketahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apa yang diharapkan ke depan adalah kita bisa menegakkan kemandirian akan kebutuhan domestik dan membangun insfrastruktur tanpa bergantung dengan APBN.
y
y
y
Memiliki VISI yang jelas bagi Pengamanan Kebutuhan Energi kedepan yang berimbang dengan berbagai kepentingan publik lainnya seperti al: pertumbuhan ekonomi, lingkungan dan perubahan geopolitik global dan nasional. Membangun kerjasama yang utuh diantara sesama konstituen pemerintah (Kabinet yang solid dibawah satu garis Komando) untuk menciptakan Kerangka Kebijakan Energi Terpadu baik untuk mencari solusi jangka pendek maupun pemenuhan kebutuhan energi 5 s/d 15 tahun kedepan. Sosialisasi yang baik sangat diperlukan agar dapat mencapai “goals” yang optimal
Perlu juga dipertimbangkan agar pemerintah bisa mempertimbangkan kembali, setidaknya belajar ke masa lalu, mengenai aturan-aturan ini. Karena seperti adanya lembaga-lembaga SKK
Migas (dengan personil yang belum berpengalaman di industri perminyakan untuk “melayani”
personil KKKS (PSC) yang pada umumnya sangat senior) dan yang lain, justru membuat ruwet dan birokrasi bertambah mahal. Tidak seperti ketika hanya Pertamina yang mengatur. Karena
dari migas ini menyumbang 40% dana APBN, terbesar di antara kementerian-kementerian
lainnya.
Mengenai BUMN, perlu dicatat bahwa bila sumbangan APBN dari 141 BUMN itu digabung jadi satu, maka masih belum bisa menyamai besarnya sumbangan Petronas kepada pemerintah Malaysia. Bisa diusulkan SKK Migas ini dijadikan BUMN, atau fungsinya dikembalikan kepada Pertamina, maka akan lebih efektif dan lebih baik dari kondisi sekarang.
64
y
Mengurangi dampak kebijakan energi sebelumnya, seperti pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruture
y
Menumbuhkan kembali Kepercayaan Investor untuk terus berinvestasi (khususnya di sektor Migas yang setahun belakangan ini agak terganggu)
y
Memonitor dan Mengawal ketat jalannya program kegiatan hulu & hilir sektor energi agar target 2015 dapat tercapai.
y
Menyiapkan Strategi Komunikasi untuk menghadapi berbagai tantangan yang timbul terhadap Isu strategis
Di seluruh dunia, hanya Indonesia yang memiliki badan seperti SKK Migas. Di negara lain tugas
dan fungsi yang dimiliki SKK Migas, hanya diatur oleh pemerintah dan oil company. Dengan penyatuan fungsi SKK Migas ke dalam Pertamina, maka perusahaan negara ini akan bisa
menyaingi Petronas. Bukankah dulu Petronas itu hanya seperlima Pertamina? Jangan sampai perusahaan perminyakan nasional (NOC) menjadi “perusahaan asing” di negaranya sendiri.
Di sektor tata niaganya, karena banyak “permainan” terjadi di tata niaga migas, di samping permasalahan regulasinya. Karena selama ada disparitas harga bahan bakar minyak, maka tetap
akan dibutuhkan subsidi. Padahal seharusnya subsidi BBM sudah dihapuskan. Maka dibutuhkan efesiensi dalam produksi. Efesiensi ini mencakup dalam hal pembelian minyak route, pembangunan refinery, maupun transportasi. Dalam hal ini Pertamina harus bersikap transparan.
Aturan main tataniaga migas mutlak perlu dibenahi. Pertamina harus melakukan efesiensi sebelum subsidi BBM dicabut. Masalah utamam adalah koordinasi. Sebagai contoh, dalam
permasalahan BBM, BBG, dan tarif listrik Panas Bumi, selalu terjadi aksi saling menyalahkan
antara Pertamina dan PLN. Masalah monopoli listrik dan BBM adalah bisnis gelap yang tidak ada titik terangnya. Ini karena kita tidak pernah tahu harga dasar listrik dan BBM itu sendiri.
Sebenarnya kita bisa saja tahu, cuma, sekali lagi, masalah di tataniaga melibatkan banyak
kepentingan dan tekanan. Kita tidak seperti Iran yang memproduksi mandiri, sehingga tidak
65
bergantung kekuatan lain.
Kalau PLN dan Pertamina bilang sudah efisien, kita tidak bisa mengukurnya secara persis, karena tidak ada pembandingnya. Kita bisa saja bilang ini korup, tapi sebenarnya bisa juga ini
terjadi karena bad business model, bisa dari berbagai hal seperti bad planning, bad
programming, dan kita tidak bisa mengeceknya. Dengan mengambil contoh di bidang
telekomunikasi, ketika dulu Telkom hanya tampil sendiri, marjinnya bisa sampai 80%. Payback periode-nya pun sangat cepat. Namun sekarang, ketika banyak bermunculan kompetitor, payback periode bisa dicapai lima tahun saja sudah bagus.
RoadMap
Jangka Pendek
Jangka Menengah
2014 - 2015
2014 - 2019
Identifikasi Masalah pada Kebijakan Energi Koordinasi Kebijakan antar Sektor Reintegrasi Kebijakan & Program Fokus & Skala Prioritas Kepastian Iklim Investasi
1.
2.
3.
4.
Penataan Sistim Logistic dan Infrastructure Supply Side Responses Demand Side Efficiency Penataan Kebijakan Baru, Tambahan & Turunan sesuai Dinamika Pasar
Jangka Panjang 2014 - 2029 Penataan Kapasitas Sumber Daya (Energi Fosil dan Energi Terbarukan) Pengembangan Kapasitas Stok Strategis (Crude & BBM) Pengembangan Jaringan Infra-Struktur Pembangunan Kilang Baru
Pemenuhan Kebutuhan Energi Domestik baik Primer maupun Sekunder, termasuk BBM, gas, LPG, batubara, tenaga listrik, energi terbarukan dan lainnya; baik untuk private consumption maupun untuk aktifitas ekonomi seperti: sektor industri, komersial, jasa, transportasi dan lainnya Optimalisasi Produksi Energi Nasional dengan tujuan utama pemenuhan kebutuhan energi domestik, serta sebagai sumber penerimaan negara. Diversifikasi Penggunaan Energi, khususnya pengurangan ketergantungan pasokan energi domestik terhadap minyak bumi. Penghematan Penggunaan Energi Peningkatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
66
Gambar di atas ini adalah solusinya, mengenai cadangan minyak, meningkatkan produksi Gas Bumi, Batu Bara, Energi Baru dan Terbarukan. Selain masalah di dalam, masalah luar terkait juga mempengaruhi. Pengaruh perekonomian kita yang sangat sensitif, ketika harga minyak bergejolak saja, tiba-tiba transaksi leuangan berjalan pun jadi defisit dan lain sebagainya.
5.
Peningkatan Kandungan Lokal dalam seluruh rantai pengadaan, transportasi, transformasi & penggunaan energi nasional.
6.
Peningkatan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam seluruh rantai sistem energi nasional, mulai dari penambangan sumber energi sampai pemanfaatannya.
7.
Penentuan Kebijakan Harga Energi dan Fiskal lainnya dengan mempertimbangkan strategi pengurangan subsidi BBM dan pemanfaatan energi ramah lingkungan
8.
Koordinasi yang Kuat dengan seluruh Departemen dan seluruh pihak terkait guna mencapai sasaran dan objektif kebijakan energi nasional.
Kemudian diharapkan produksi minyak kita terus meningkat. Memang produksi itu “mahal”,
tapi dari kegiatan yang ada setidaknya kita bisa menutupi sebagian kebutuhan. Poin-poin di atas harus diperhatikan dan dilaksanakan. Di poin 8, apakah koordinasi di bawah Kementerian
Perekonomian, hal ini bisa di-iya-kan dan dengan memperhatikan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lain-lainnya.
67
Energi Fosil y
y
y
Minyak Bumi: - Menahan laju penurunan produksi lapangan tua dengan teknologi baru dan Optimalisasi Maintenance fasilitas produksi - Menaikan Cadangan dengan Akselerasi Kegiatan Eksplorasi & Pengembangan lapangan baru Gas bumi dan CBM: - Menyelesaikan berbagai kendala Regulasi agar Proyek CBM betul betul dapat terealisasi segera - Monetisassi lapangan baru, Optimalisasi Gas Flare Batubara: meningkatkan laju produksi batubara dan menurunnya permintaan batubara luar negeri menjadi potensi peningkatan penggunaaan energi batubara dalam negeri, dengan memperhatikan aspek lingkungan pengembangannya.
Pengaruh kondisi global, perekonomian global, dan dari suhu politiknya juga penting
diperhatikan. Pengalaman di Venezuela, yang mempunyai kondisi yang hampir sama dengan
Indonesia, bisa dijadikan contoh. Dulu perekonomian mereka tidak stabil, tingkat kemiskinan juga sangat tinggi. Tapi seiring jalannya waktu, mereka bisa menjadi salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Ini hanya karena mereka mempunyai pemimpin dan pemerintahan yang tegas.
Renewable Energy Tenaga Air: mengembangkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air, termasuk mikro hidro. Pemangku kelistrikan koordinasi dengan pihak daerah dan departemen terkait mendukung peningkatan kinerja tenaga air Panas bumi: menciptakan kondisi agar keekonomian pengembangan potensi panas bumi dapat menarik minat pelaku bisnis. Biomassa, Tenaga Surya, Tenaga Angin, dll Keringanan pajak dan insentif agar memenuhi keekonomian bisnis pengembangannya.
Dari sini kita bisa melihat bahwa yang penting adalah ketegasan dari pemerintah di samping visi yang jelas mengenai ketahanan energi ini. Kemudian secara berkala terus dilakukan
68
monitoring agar semua terarah dan sesuai jalur yang diinginkan. Kita bisa membayangkan
cadangan energi panas bumi yang kita miliki kini. Kapasitasnya mencapai 27.000 MW, sebanding dengan 9 miliar barel minyak, jika kita bandingkan energi yang dihasilkan. Dalam eksplorasinya, tingkat keberhasilan pemboran panas bumi pun lebih besar daripada sumur
eksplorasi minyak. Namun kenapa hanya Chevron yang paling agresif pengembangannya di Indonesia saat ini? Mengapa Pertamina, yang memiliki hampir seluruh ladang panas bumi kualitas premium (melalui PGE: Pertamina Geothermal Energi), masih kesulitan untuk bangkit?
Padahal sumber sumber pendanaan siap membantu. Pada kenyataannya lapangan-lapangan panas bumi yang premium kini dikuasai oleh PGE. Dan perlu segera di-monetize.
Visi: Penganekaragaman penggunaan sumber energi guna memenuhi permintaan energi domestik secara berkesinambungan dengan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM sekaligus meminimalkan biaya pengadaan energi domestik. Misi: Optimisasi pemanfatan sumber energi (termasuk teknologi energi) dan alokasinya guna mencapai objektif tersebut di atas.
Di sektor gas bumi, bangsa Indonesia juga punya keunggulan potensial, karena banyaknya
sentra-sentra gas bumi. Hanya saja, lagi-lagi masih terkendala transportasi dan infrastruktur,
sehingga potensi ini akhirnya tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Seharusnya, penyebaran sentra gas ini dapat dimanfaatkan sebagai trigger pembangunan/pengembangan industri lokal. Di sektor BBM, soal subsidi ke depan harus diperjelas lagi. Selama ini PLN
menjadi salah satu pengguna BBM bersubsidi terbesar. Disebut bersubsidi, karena PLN selalu membayar BBM yang mereka impor dengan harga BBM bersubsidi sementara pemerintah yang menanggung kekurangannya.
Ke depan penting bagi PLN maupun Pertamina untuk bisa menghilangkan ego sektoral mereka,
69
sehingga bisa bersinergi dengan baik. Dari banyak faktor yang menghambat ketahanan dan
kedaulatan energi, faktor pengaruh permainan mafia migas menjadi penghambat utama.
Cengkeraman mafia migas sudah sangat mengakar dalam tatanan migas dan energi di Indonesia.
Bila kita cermati secara seksama, mafia migas ini hanyalah pion bagi negara-negara penghasil
minyak terbesar dunia yang berperan dengan misi melanggengkan konsesi bisnis ekspor
minyak mereka ke Indonesia. Oleh karena itu, hanya diperlukan political will dari pemerintahan
yang baru ini, untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke negara-negara pengekspor minyak terbesar ke Indonesia. Langkah ini bisa didahului dengan adanya sebuah tim khusus yang
melakukan pendekatan dan negosiasi terlebih dahulu ke negara-negara tersebut secara tertutup dengan mandate dari presiden.
Mafia migas menjadi kontraproduktif karena mereka ingin terus mengamankan, bahkan meningkatkan rezim impor minyak yang mereka nikmati. Tak puas hanya mendapat komisi
yang luar biasa, mereka juga melakukan penekanan-penekanan politik, sehingga peraturan dan
perundang-undangan yang dibuat tetap senantian mendukung kepentingan mereka. Begitu pula kementerian dan departemen teknis terkait didorong untuk tidak mendukung terhadap adanya
penemuan cadangan minyak baru serta lifting-nya maupun penghasil energi-energi terbarukan.
Kalau tidak, maka akan mengurangi impor minyak dan komisi luar biasa yang mereka dapatkan
sekaligus mengancurkan penguasaan distribusi minyak mereka. Tim khusus perlu dibentuk untuk melakukan lobby-lobby terhadap negara dan oligarki pengekspor minyak terbesar ke Indonesia. Substansinya adalah mafia minyak yang bercokol di Indonesia saat ini diduga telah
melakukan kecurangan yang melemahkan sendi-sendi perekonomian bangsa dalam
mensejahterakan masyarakatnya dan berdaulat di bidang energi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerjasama G to G dalam hal impor minyak untuk mengikis mafia tersebut, tanpa mengurangi impor yang sedang berjalan saat ini.
Ke depan tentunya impor minyak tersebut akan berkurang seiring dengan eksplorasi dan lifting dari ladang-ladang minyak baru atau yang belum di-developed, serta dengan munculnya energi-
energi baru dan terbarukan, akibat dari peraturan dan perundangan yang mendukung hal
tersebut. Untuk mengkompensasi berkurangnya ekspor dan pendapatan negara-negara atau
oligarki pengeskpor minyak ke Indonesia, maka salah satu caranya adalah mengundang mereka untuk berinvestasi di pengilangan-pengilangan minyak yang akan dibangun dengan
menggunakan minyak hasil dari bumi Indonesia.
70
Kesimpulan : Bagaimana pun Indonesia saat ini tidak bisa melepas ketergantungannya terhadap fossil fuel pada saat ini. Pengembangan energi baru dan terbarukan perlu ditata ulang segera mungkin.
Selain dukungan kebijakannya yang integrated, juga dari segi teknikal perlu koordinasi dengan sistem yang ada (yang mayoritas dari energi fossil). Persoalan utama masalah energi di
Indonesia adalah adanya birokrasi mahal, sehingga menciptakan ekonomi biaya tinggi. Selain itu tataniaga migas juga harus dibenahi. Lemahnya diplomasi dan ketegasan pemerintah telah
menyebabkan bangsa kita juga sulit untuk berdaulat di bidang energi. Gas bumi diharapkan bisa
menjadi primadona berikutnya, menyusul turunnya produksi minyak bumi kita yang terusmenerus. Hanya saja dibutuhkan juga infrastruktur yang baik agar lebih optimal.
Pembenahan undang-undang dan aturan yang banyak menekan praktisi migas dan birokrasi
yang efisien merupakan salah satu tugas utama pemerintah ke depan. Selain itu koordinasi
antarlembaga pendukung juga harus berjalan dengan baik. Lembaga-lembaga ini juga harus
menghilangkan ego sektoral demi kemajuan bangsa dan negara. Kerjasama G to G untuk mengatasi impor minyak yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan membangun industri
minyak di dalam negeri juga perlu mendapat prioritas. Demikian pula untuk mengembangkan energi-energi baru dan terbarukan dalam rangka wewujudkan kedaulatan energi bagi bangsa
Indonesia. Pemerintah yang tegas, berdaulat, dan mempunyai visi ke depanlah yang bisa
membenahi dan mempertegas kedaulatan dan ketahanan energi Indonesia. Pemerintah perlu mempertegas strategi pembangunan dan pemanfaaatan energi dengan melakukan penegasan
fungsi dan posisi kelembagaan Dewan Energi Nasional (DEN), sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang harus membuat Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diketahui masih
belum mendapatkan tempat pada pemerintahan sebelumnya.
Perlu adanya strategi cadangan energi nasional. Terutama cadangan minyak penyangga (stock pile). Dalam soal ini, kita tertinggal jauh dibanding negara lain, termasuk negara tetangga yang tidak memproduksi minyak. Cadangan penyangga ini akan membuat kia lebih berdaulat dalam
transaksi perminyakan dunia dan modal utama untuk melepas kertergantungan impor BBM yang terus menerus.
71
KEDAULATAN MARITIM (Pembahasan oleh Ir. Anang Noegroho S.M., SCM M.EM, DipI.-Des. Argon Ahimsa dan Tim Tirta Amarta Paripurna – Hasil Diskusi Reboan 25 Juni 2014)
Diskusi Kedaulatan Maritim
Pembahasan Secara umum wawasan nusantara kedaulatan maritim dapat disimpulkan sebagai berikut :
Untuk membangun suatu negara dibutuhkan alat transportasi yang aktif dan sustainable, yang
akan mendukungkoneksi pusat-daerah. Agar dapat memaksimalkan potensi-potensi di daerah, dengan mengandalkan pesawat saja tentu tidaklah cukup, terutama karena keterbatasan daya
angkutnya. Karenanya, dibutuhkan teknologi kapal laut yang baik, sehingga bisa mendukung ini
semua. Kapal laut, tentu lebih mampu mengantarkan tidak hanya barang, tapi juga alat-alat berat, kontainer, dan lain sebagainya.
72
WAWASAN NUSANTARA KEDAULATANMARITIM MARITIM KEDAULATAN TATA RUANG
TATA LAKSANA TATA GUNA
INDIKATOR
LINGKUNGAN STRATEGIS
Penegasan Wilayah Laut
Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
Penegakan Hukum di Wilayah Laut
Nasional
Regional
Global
- Rencana Induk Pembangunan - Kerangka Regulasi - Kerangka Kelembagaan
POSTUR SAAT INI
Batas Maritim baru 10 %
POSTUR HARAPAN
Tuntasnya 50 % batas ZEE
- Kerangka Pendanaan - Sistem Informasi Intelejen - Sistem Inovasi IPTEK KP
Hanya berorientasi pada perikanan Keterkaitan antara 7 kegiatan ekonomi
Minimnya efektifitas pengelolaan 92 pulau terluar Effective occupation pulau terluar utama: Natuna dan Morotai
Masalah lainnya, banyaknya pelabuhan kita yang dibangun tanpa standar yang memadai.
Sebagai misal, ketiadaan crane di sebagian besar pelabuhan kita, sehingga ketika kapal-kapal
yang datang berlabuh tidak bisa menurunkan barang muatan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Filipina ke dua dan Jepang ketiga. Kita perlu menyadari bahwa
bangsa kita sangat kaya, sayang kita tidak memanfaatkannya dengan optimal. Dari sembilan seapassage yang ada di dunia, empat di antaranya ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat
Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Terutama di Selat Makassar yang terkenal sebagai laut dalam, banyak kapal selam negara lain bebas berlalu-lalang di sana tanpa kena bea.
73
Dunia pelayaran nasional kita juga hingga kini belum sesuai harapan. Pelni misalnya, sekarang
sudah sekarat. Contoh harga tiket penumpang ke Jakarta-Pontianak sebesar Rp 150.000 dengan waktu tempuh tiga hari. Sementara maskapai penerbangan pun mampu menjual tiket dengan harga yang sama, tapi dengan waktu tempuh beberapa jam saja. Karenanya, Pelni harus segera
berganti strategi, misalnya berfokus menjadi pengangkutan kargo. Solusi yang ditawarkan
adalah ROPAX, yang saat ini dianggap sebagai Fast Ferry dengan kecepatan tiga kali lebih cepat
dari kapal-kapal feri milik Pelni saat ini. Dengan rancangan teknologi termuktakhir, fery jenis ini
dapat menghemat bahan bakar dan biaya operasional sampai 30%.
Our Suggestion of ROPAX
The 145m WPC “ROPAX” General Particulars: Length Overall Length Waterline Beam Overall
147,51m 137,78m 32,00m
Passengers Deck Class Economy Class Terraces Upper Economy Class Cabin Business Class Terraces First Class Lounge Total
300 Seats 640 Seats 480 Seats 300 Seats 84 Seats 1804 Seats
Vehicles Car only Configuration or Car/Truck Configuration
552 Cars 12 Small Trucks/Buses 18 Large Trucks/Buses 4 Dangerous Goods Truck 226 Cars
Crew SNR Offices (Single Berth) Officers (Double Berth) Senior Crew (Double Berth) Crew Total
5 Crew 4 Crew 6 Crew 40 Crew 55 Maximum
20
Kapal ini bisa dibangun seluruhnya di Indonesia. Hanya bagian interior yang perlu penanganan
khusus. Itu pun bisa didisain di luar, pengerjaannya tetap di Indonesia. Sangat cocok untuk
keadaan laut di Indonesia, dan relatif murah dibandingkan kapal-kapal yang dimiliki Pelni sekarang.
Kapal ini bukan seperti rocket science yang memakai teknologi khusus maupun pengejaan robot.
It’s a manpower intensive industry. Dunia perkapalan juga tidak seperti produksi mobil, yang
kompleks dan banyak suku cadang yang diproduksi oleh berbagai supplier dan vendor.
Kompleksitas yang membuat Toyota Jepang tidak pernah mau menyerahkan teknologinya untuk dikelola di Indonesia, namun hingga kini hanya sebatas assembly saja.
Lalu bagaimana kita menyikapi pengambilan keputusan semisal Pelni membeli kapal dengan spesifikasi lebih rendah dengan harga yang lebih tinggi? Indonesia harus berani merampas
teknologi, sebab tidak bisa menunggu belas kasih dari negara produsen. Perkapalan sebenarnya industrinya kita, negara berkembang. Karena kebutuhan manpower di industri ini sangat tinggi,
teknologinya tidak tinggi seperti industri pesawat. Teknologi perkapalanjuga tidak
74
membutuhkan robot produksi. Di Amerika dan Eropa, industri perkapalan menjadi mahal karena manpower-nya.
Produksi perkapalan bisa memperjakan sampai 1.700 tenaga kerja, Angka itu termasuk tenaga ahli, yang bila di Indonesia bisa sampai 3,000 orang. Hal ini cocok sekali dengan Indonesia,
karena dengan memajukan industri ini, kita memasukkan industri yang padat karya dan sangat dibutuhkan oleh bangsa kita.
Construction of ROPAX • Can be build entirely in Indonesia • Basic to standard technologies is used in building Wave Piercer ROPAX • Manpower intensive industry, one ship employs directly abt. 1.700 workers, indirectly abt. 15.000 people • New but proven technology • Extremely suitable for Indonesian sea conditions. Less movement and very stable (Less Sea Sickness) • Fast, can cut traveling time significantly • Low Operating Cost • Very good value for money 21
Industri ini cocok sekali dikembangan di Indonesia Timur. Dari segi padat karyanya, lingkungan
bisa langsung memanfaatkan, karena transportasi di Indonesia Timur masih sangat terbatas, dan banyak lagi alasannya. Industri ini harus menjadi proyek strategis Tirta Amarta lagi.
Karena ini adalah solusi tepat kemajuan industri kita, sekaligus jalan keluar masalah transportasi kita, bahkan solusi tepat untuk PT. PELNI yang sudah hidup segan, mati tak mau.
75
Kesimpulan Sebagai negara maritim, kita harus memperkuat infrastruktur kelautan kita, di antaranya yang
paling utama adalah transportasi kelautan. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan kapal laut yang tidak ketinggalan secara teknologi, cocok dengan keadaan laut di Indonesia, harganya
tidak terlalu mahal, dan terutama dapat diproduksi di Indonesia, serta cocok dengan sektorsektor perekonomian kita. Masukan untuk Pelni adalah harus mengubah target pasarnya, dari pengangkut manusia menjadi pengangkut barang (turn around strategy).
76
KEDAULATAN UDARA NASIONAL (Pembahasan oleh DipI.-Des. Argon Ahimsa, Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso
Perdanakusuma dan Tim Tirta Amarta Paripurna – Hasil Diskusi Reboan 15 Januari 2014 | 26 Februari 2014 | 5 Maret 2014 | 12 Maret 2014 | 23 April 2014 | 30 April 2014 | 21 Mei 2014 | 10 September 2014)
Diskusi Kedaulatan Udara NKRI
Latar Belakang dan Pendahuluan Indonesia akan menghadapi ASEAN Single/Open Sky. Kebijakan ini ditargetkan pada tahun 2015 dalam roadmap Integrasi Kebijakan Layanan Udara Kerjasama ASEAN. Beberapa langkah
perlu dipersiapkan menyambut era global yang kini mulai lebih spesifik lagi mendominasi lingkungan (environtment) kawasan seperti di Asia-Pasifik, China-ASEAN, dan ASEAN.
Singapura sejak tahun 1946 mengontrol wilayah udara sampai radius 110 nautical miles
meliputi Batam, Natuna, sampai Dumai di Riau. ICAO sebagai badan PBB yang bertugas menangani kordinasi dan regulasi pernerbangan Internasional melihat bahwa Indonesia tidak
77
memiliki kapasitas untuk menjamin keamanan lalulintas udara internasional di wilayah
udaranya. Kementerian transportasi menyatakan bahwa pada tahun 2012 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menetapkan bahwa wilayah udara Indonesia harus dikontrol oleh
Indonesia. Sejak tahun 1993 Indonesia selalu gagal mengambil alih kontrol wilayah udara Kepulauan Riau yang dikontrol oleh Singapura.
Pada tanggal 18 Mei 2012 di Jakarta, Konsulat Jenderal Singapura Mr. Raj Kumar mengatakan: “Singapore is willing to hand over control of the airspace above Riau’s Islands provided that ICAO
give the greenlight.” Lebih lanjut Mr. Kumar menyebutkan bahwa tidak ada masalah bagi Singapura jika ICAO setuju berkenaan dengan hal ini. Singapura siap untuk membantu transfer
teknologi, jika Indonesia dipercaya oleh ICAO untuk mengontrol wilayah udaranya. Di sisi lain
Indonesia memiliki claim yang sah berdasarkan pasal 1 Konvensi Chicago yang menekankan bahwa setiap negara telah menyempurnakan kedaulatannya atas wilayah udara di atas
teritorinya sendiri. Sementara ada deficit kepercayaan di ICAO sendiri atas kemampuan
Indonesia dalam mengelola keamanan lalulintas udara di wilayah udaranya sendiri. Tantangan bagi Indonesia, bisakah Indonesia yang sudah mendapatkan kemerdekaanya sejak tahun 1945 yang lalu meningkatkan kemampuan pengelolaan keamanan lalulintas udara internasional di atas wilayah udaranya sendiri?
Pembahasan SAS (Single ASEAN Sky) Pada prinsipnya bila kita sudah siap, tentu ICAO akan setuju. Sekitar 90% wilayah udara
Singapore adalah international flight. Sedang area udaranya sempit sekali yang 2/3-nya berbatasan dengan Indonesia, jadi seperti tercekik. Apalagi kalau citra kita sudah baik di CRCO.
Hanya saja, kurikulum pendidikan ATC di Indonesia hanya sebatas airdome, yang lamanya selama dua tahun. Padahal sesuai standar internasional masih dua bidang pelajaran lagi yang
harus diajarkan di sekolah ATC kita, yang total ketiganya hanya diselesaikan enam bulan di ATC
lain di dunia.. Usaha “pembenahan bangsa” di negeri ini sangat penting karena banyak “tangan-
tangan yang tak tampak” ikut bermain di belakang, sehingga menggagalkan ini semua. Intinya
tantangan selalu ada, tetapi jangan kecewa bila pembenahan tida terwujud seketika. Kita jalan terus saja, tetap semangat berjuang untuk kebaikan bangsa dan negara.
Tirta Amarta melalui Ketua Dewan Pembina berkomunikasi dengan KNKT untuk membahas
persoalan di bidang penerbangan di Indonesia. Proyek CRCO perlu jalan terus, karena jelas ini permasalahan kedaulatan udara bangsa ini dan potensi pendapatan negara yang hilang. Proyek
78
CRCO ini proyek untuk bangsa dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa besar. Potensi yang
dimiliki sangatlah besar, karenanya kita dituntut mampu memperbaiki bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Bangsa ini harusnya bisa lebih besar lagi, karenanya kita harus memupuk persatuan
kita untuk tujuan bersama. Kajian strategis di Tirta Amarta adalah melihat keadaan-keadaan yang harus dibenahi, terutama yang berkaitan dengan masalah nasional, seperti yang sekarang dijalankan adalah topik mengembalikan kedaulatan negara, khususnya yang kini dipegang oleh
negara asing. Ini juga penting untuk mengembalikan potensi pendapatan negara yang hilang.
Intinya kita memberi masukan kepada pemerintahan untuk pembenahan bidang-bidang maupun industri-industri strategis tersebut.
Sebagian wilayah udara Indonesia dikontrol oleh negara lain. Sejarah awalnya, pada konvensi
FIR ICAO pertama tahun 1946, karena ketidakhadiran Belanda (yang masih secara de jure menguasai Indonesia), maka untuk pengelolaan FIR di sebagian wilayah Indonesia ini kemudian diserahkan ke Inggris yang masih menjajah Singapura. Kondisi ini terus berlanjut sampai saat
ini. Karenanya untuk merebut kembali hak kedaulatan udara ini, Indonesia harus memperoleh persetujuan ICAO. Kedaulatan itu memang hak Republik Indonesia, tetapi kita juga harus siap
dari segi peralatan yang menunjang (sesuai standar ICAO) dan SDM yang baik. Ini kenapa
kehadiran ATC School ini penting adanya. Untuk route charge FIR sendiri dihitung dari besar pesawat dan lamanya berada di wilayah udara kita. Potensi Indonesia, bila dikelola dengan baik
sebenarnya mampu menghasilkan pendapatan sepertiga dari total pendapatan Uni Eropa. Tirta Amarta menyiapkan kerja sama dengan pihak Integra, yang merupakan salah satu perusahaan konsultan untuk ICAO complied terbaik.
Dalam ATC School ini, Tirta Amarta bisa bekerja sama dengan Skyguide dari Swiss, karena ada
potensi permintaan dari Timur Tengah yang membutuhkan SDM air controller yang cukup besar. Mereka sangat suka dengan Indonesia, karena kita negara muslim dan SDM kita terkenal
cerdas di mata mereka. Nantinya lulusan ATC School ini akan bersetifikasi dari Skyguide, yang merupakan salah satu ATC School ternama di dunia. Jadi ATC School yang rencananya dibangun ini, sebagai salah satu poin alasan kemampuan SDM kita dalam memperoleh pengakuan ICAO
bahwa kita sudah mampu mengatur sendiri air traffic kita, sekaligus kita juga bisa men-supply mereka untuk kebutuhan air traffic controller dunia.
79
Untuk CRCO sendiri, di negara-negara lain diatur oleh beberapa badan, di antaranya kementerian luar negeri, kementerian transportasi, dan militer. Sedangkan di Indonesia hanya
oleh kementerian transportasi. Di sinilah celah kesalahan kita. Apalagi sebenarnya kita pernah masuk diundang menjadi anggota di Dewan ICAO, yang pada 2001 Indonesia kemudian keluar.
Sekarang malah Malaysia dan Singapura masuk di sana. Strategi yang akan dilakukan menurut
Tirta Amarta adalah menciptakan pondasi sebagai dasar-dasar kekuatan dalam mengambil alih
persoalan Flight Information Region (FIR) dan CRCO untuk menjamin kedaulatan udara
Indonesia. Pada diskusi-duskusi dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Myanmar,
Laos, dan Brunei, mereka meminta supaya Integra membuat ATC School di Indonesia. Setelah
berjalan nanti, mereka juga menyiapkan ATC School di negara-negaranya, dengan berafiliasi
dengan Indonesia. Dari sini kita bisa melihat, bahwa Indonesia berpotensi menjadi leader ATC
School di Asia Tenggara.
Belakangan muncul usulan untuk membentuk “Masyarakat Penerbangan Indonesia” yang
kemudian menjadi Indonesian Aviation Society. Organisasi yang menjadi badan otonom dari
Tirta Amarta ini diharapkan menjadi pressure group permasalahan penerbangan yang nantinya
juga akan mendorong Indonesia menjadi sentral CRCO ASEAN. Indonesian Aviation Society atau
yang disebut juga sebagai “Komunitas/Masyarakat Peduli Penerbangan” ini akan berikan semua
stakeholders penerbangan di Indonesia dan masyarakat umum yang peduli terhadap penerbangan di Indonesia.
FIR (Flight Information Region) Masalah FIR dimulai dari dua proyek, yaitu CRCO dan ATC School. Mengapa? Belakangan kelihatan bahwa pemerintah punya masalah yang lebih besar yaitu kedaulatan FIR. Dan untuk
kembali mengambil alih, dibutuhkan CRCO dan ATC School. Jadi sudah cocok memang. Dalam Seminar Air Power 2014 yang mengangkat FIR sebagai topik bahasan utama, pihak Angkatan
Udara kelihatan sangat geram. Demikian pula sikap mantan KSAL Cheppy Hakim dll. Kegeraman
terutama tertuju pada kejadian ketika pesawat yang dinaiki Presiden RI diperintahkan menyingkir oleh Singapura, padahal saat itu melintas wilayah Riau, padahal itu area udara
Indonesia. Dalam pertemuan ini terlihat banyak yang ditutup-tutupi oleh pihak Kementerian Perhubungan.
Di sini masih terbaca bahwa Singapura tidak akan rela melepas masalah kontrol FIR ini kembali ke Indonesia. Pengaruhnya sampai dalam untuk masalah ini, dimulai dari bidang pendidikan,
bagaimana sekolah air control di Indonesia hanya mengajarkan satu dari tiga mata pelajaran
80
wajib air control. Disinyalir ada sebuah desain besar, agar Indonesia selalu tidak mampu memenuhi standar ICAO, yang merupakan standar dasar pengelolaan FIR. Bagimanapun sekarang harus terus dijalankan untuk mengembalikan kontrol FIR demikedaulatan negara di udara Indonesia.
Perlu diketahui bersama FIR adalah permasalahan keamanan dan kenyamanan penerbangan,
juga kedaulatan bangsa. Khusus untuk masalah bisnisnya justru ada di CRCO. Dan untuk CRCO
sendiri, diperlukan perangkat-perangkat yang mendukung, seperti SDM dan alat-alat juga
sistem air control yang memenuhi standar, ditambah lagi sekolah air control yang sesuai standar ICAO. Kesalahan “strategi belas kasih” Indonesia di masa lalu tentang FIR secara
perlahan harus dijelaskan kepada pihak negara terkait dan institusi internasionaL. Bahwa Indonesia menghendaki pengembalian penataan FIR di bawah kedaulatan ruang udaranya sendiri.
81
Kesimpulan Harus ada political will yang kuat dalam pemerintahan Indonesia dan semua stakeholders untuk
mengambil alih kontrol atas wilayah udara di atas kepulauan Riau. Diperlukan upaya untuk
mengintensifkan pelatihan dan pendidikan kontrol lalulintas udara dan keamanan udara
berdasarkan standar yang diakui secara internasional. Diperlukan kerjasama dengan ICAO dan agen lain yang berhubungan, dan juga dengan negara anggota ASEAN lainnya, dalam hal peningkatan kapasitas secara khusus atas kontrol lalulintas udara dan keamanan udara.
Diperlukan upaya untuk menginvestasikan secara signifikan infrastruktur lalulintas udara dan
peralatan-peralatan yang berkaitan. Untuk CRCO dan sentralisasi ASEAN Single-Sky di
Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk “Forum Masyarakat
Peduli Penerbangan Indonesia” atau Indonesian Aviation Society, yang terdiri dari semua stakeholders penerbangan di Indonesia dan juga masyarakat umum yang peduli penerbangan, sebagai pressure group pembenahan penerbangan di negara ini.
82
PENUTUP dan KESIMPULAN Hasil kajian dan rekomendasi strategis Tirta Amarta merupakan salah satu bentuk peran strategis Tirta Amarta dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara di semua sektor
kehidupan bangsa. Rekomendasi strategis ini didapat dari hasil diskusi dan renungan yang mendalam oleh pakar yang ahli di bidangnya yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan bangsa.
Peran nyata Tirta Amarta yang dituangkan dalam rekomendasi strategis ini diharapkan dapat
menjadi sebuah bahan renungan sekaligus landasan berpikir dalam mengambil keputusan bagi
pemangku kebijakan dan birokrat. Ia juga diharapkan menjadi sebuah referensi yang sahih bagi
akademisi dan sebagai wawasan kebangsaan bagi masyarakat Indonesia secara luas, demi
menghasilkan solusi bersama yang dapat menjawab permasalahan kritis yang mendesak bagi kepentingan bangsa dan Negara. Bagi Tirta Amarta, rekomendasi strategis ini dapat menjadi
jawaban permasalahan sekaligus sebuah harapan di masa depan untuk terus aktif memberikan solusi kritis bagi permasalahan bangsa dan negara.
Adapun intisari dari rekomendasi strategis yang tertuang mencakup sepuluh sektor
permasalahan kritis bangsa, yakni persoalan idiologi dan politik, kependudukan, ASEAN,
ekonomi, transportasi, politik global, teknologi informasi dan komunikasi, energi, maritim, dan kedaulatan udara.
Idiologi dan politik Dalam mengatasi persoalan kedaulatan idiologi dan politik yang disebabkan atas “kekacauan yang ada” di dalam amandemen UUD 1945 yang dilakukan berkali-kali oleh politisi yang tidak
bertanggung jawab dan telah menghilangkan “ruh” dan semangat awal UUD 1945, maka perlu
dibahas upaya-upaya pengembalian “ruh” UUD 1945 ke awalnya. Ini dilakukan tanpa
melupakan aspek kekinian dan perubahan zaman yang terus berkembang pesat di masa mendatang, agar lebih terarah lagi untuk menjawab tantangan global. Proses tersebut di atas harus dilakukan dengan lebih komprehensif, dalam paket amandemen, yang tidak terpaku pada 1-2 pasal saja, tapi melihat kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam UUD 1945 (paket usulan).
83
Kependudukan Penting untuk kita membenahi sistem database kependudukan Indonesia, untuk menjadi
pegangan dan data dasar, untuk pijakan pengambilan keputusan-keputusan strategis, dan membuat program-program pemerintahan. Salah satu poin penting sistem database kependudukan yang valid adalah untuk menjangkau 2% penduduk yang menguasai 80% kekayaan negara Indonesia. Proyek e-KTP yang kemarin dilaksanakan bisa dikatakan gagal,
karena belum dapat menghimpun data kependudukan yang bersih untuk menjadi sistem
informasi administrasi kependudukan yang valid sebagai pegangan pemerintah.
Untuk memiliki data kependudukan yang valid, prosesnya harus dimulai dari awal (dari nol),
tidak bisa dengan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pelaksana proyek e-KTP yang lalu. Mengapa? Sumber data proyek e-KTP yang sekarang ini sudah tidak bersih alias usang,
terlihat dari banyaknya muncul data penduduk yang sudah meninggal dunia. Ini dikarenakan
kepanikan penyelenggara proyek yang tidak memenuhi tenggat waktu penyelesaian proyek.
Karena pentingnya sistem informasi administrasi kependudukan ini bagi kehidupan bangsa, Tirta Amarta berencana masuk ke pemerintahan dengan membawa sistem yang telah dirancang
oleh tim Tirta Amarta untuk meng-endorse pemerintah yang baru, supaya data kependudukan
kita tertata baik untuk kepentingan bangsa dan negara.
Mendorong perhatian pemerintah yang harus lebih perhatian dan teliti lagi dalam pembenahan
data kependudukan dan terutama dengan dijalankannya lagi proyek e-KTP dari awal. Ini penting untuk mendapatkan data kependudukan yang bersih, sebagai modal kekuatan bangsa
dan mempertegas Pancasila. Perlu diusulkan ke berbagai pihak, terutama kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk segera melakukan evaluasi terhadap proyek e-KTP sebelumnya.
Regional ASEAN Kita harus lebih cermat lagi melihat apakah Indonesia siap untuk turut serta dalam AEC 2015. Pemerintah perlu mencermati kondisi Indonesia sekarang dengan banyaknya keadaan
Indonesia yang tidak mendukung untuk terlaksananya AEC. Perlu membuka mata pemerintah dan praktisi ekonomi di Indonesia, akan keadaan tersebut di atas. Utamanya dengan melakukan
pembinaan secara berkelanjutan atas masyarakat dan organisasi profesi terkait dengan capacity building dan SDM guna memiliki daya saing.
Dibutuhkan negosiator yang kuat dalam
pemerintahan, mengingat Indonesia sudah seharusnya menjadi leader dalam penentuan poin-
84
poin mana saja dari AEC 2015 yang sudah bisa dijalankan, maupun dibuatkan tahapannya, demi kepentingan Indonesia.
Ekonomi Penting untuk kembali membenahi permasalahan konstitusi Indonesia, dari akibat banyaknya
amandemen yang dibuat untuk kepentingan sektoral beberapa kalangan. Harus pula
dihidupkan kembali GBHN, agar pemerintah punya acuan jelas dalam membuat dan menjalankan program-programnya. Pembenahan masalah hukum penting untuk dilakukan
segera agar tercipta ketertiban dan keteraturan dalam bernegara, sehingga penegakan dan
kejelasan dan kepastian hukum bisa diterapkan. Pentingnya pembangunan untuk lebih
menciptakan SDM-SDM yang memiliki global competitiveness yang kuat, sehingga bangsa ini
bisa melangkah lebih jauh lagi ke depan. Pengembangan ekonomi perlu dilakukan dengan
inovasi dan kreatifitas, agar pemerintah lebih mendorong lagi dengan dukungan aturan-aturan dan ketetapan yang memudahkan para penggiat usaha dalam creating the job.
Transportasi Integrasi transportasi udara, transportasi laut, dan trasnportasi darat, akan menghasilkan
sistem transportasi yang efisien dan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Negara seharusnya meningkatkan infrastruktur transportasi supaya mampu meningkatkan GDP dan
perkembangan ekonomi. Sekaligus juga meningkatkan efisiensi infrastruktur dalam
transportasi akan meningkatkan perpindahan dari aspek sosial dan ekonomi dari satu tempat
ke tempat lainnya, meningkatkan daya saing nasional, serta koneksi transportasi yang sempurna menciptakan efek spin-off di sektor lain yang akan mendorong persebaran
kesejahteraan di seluruh negeri.
Politik global Dalam rangka merespon perubahan dunia global, maka politik luar negeri Indonesia dapat
mengacu pada beberapa aspek kebijaksanaan hubungan luar negeri. Yakni, memperkuat tata
ekonomi dunia baru dengan merevitalisasi PBB dan organisasi internasional lainnya,
mengefektifkan global governance, climate change, WTO, dan memberdayakan sistem collective security, menjadi anggota DK-PBB, mengusahakan terciptanya lingkungan regional dan sub-
regional yang kondusif, meningkatkan diplomasi ekonomi, sosial dan kebudayaan, mereformasi
85
Kementerian Luar Negeri dengan bergabungnya kementrian perdagangan, mensinergikan
struktur perwakilan RI di luar negeri, meningkatkan SDM secara berencana dan berkelanjutan, meningkatkan jumlah negosiator, membuat website mengenai potensi ekspor RI di semua kanntor perwakilan RI di dunia.
Teknologi informasi dan komunikasi Kedaulatan dapat dicapai dengan dua dukungan. Pertama adalah adanya penyediaan dan pelayanan, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kedua adalah kebijakan yang mendukung yang berlandaskan IPOLEK SOSBUD HANKAM RATA. Peran dan kebijakan ICT ini harus tercapai dengan bertemunya harmonisasi antara kepentingan bisnis (profesionalisme) dan peran keadilan sosial demi memenuhi kepentingan high social service-nya.
Energi nasional Gas bumi diharapkan bisa menjadi primadona berikutnya setelah terus menurunnya produksi minyak bumi kita. Hanya saja dibutuhkan juga infrastruktur yang baik agar produksi lebih optimal serta pembenahan undang-undang yang banyak menekan praktisi Migas. Birokrasi yang efisien merupakan salah satu tugas utama pemerintah ke depan, selain itu koordinasi antarlembaga pendukung harus berjalan dengan baik, lembaga-lembaga ini juga harus menghilangkan ego sektoral untuk kemajuan bangsa dan negara. Selain itu perlu dibangun kerjasama G to G untuk mengatasi impor minyak yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan membangun industri minyak di dalam negeri serta energi-energi baru dan terbarukan dalam rangka wewujudkan kedaulatan energi bagi bangsa Indonesia. Pemerintah yang tegas, berdaulat, dan mempunyai visi ke depan yang bisa membenahi dan membangun kedaulatan dan ketahanan energi Indonesia, adalah mutlak. Pemerintah perlu mempertegas strategi pembangunan dan pemanfaaatan energi dengan melakukan penegasan fungsi dan posisi
kelembagaan dari Dewan Energi Nasional (DEN) sebagaimana yang
diamanahkan oleh undang-undang, yaitu harus membuat Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang diketahui masih belum mendapatkan tempat pada pemerintahan sebelumnya. Perlu adanya strategi cadangan energy nasional, terutama cadangan minyak penyangga (stock pile). Sebab saat ini kita sangat tertinggal dibanding negara lain, termasuk negara tetangga yang tidak memproduksi minyak. Cadangan penyangga ini akan membuat kita lebih berdaulat dalam transaksi perminyakan dunia dan menghindari ketergantungan import BBM terus menerus.
86
Maritim Sebagai negara maritim, kita harus memperkuat infrastruktur kelautan kita. Di antaranya yang paling utama adalah transportasi kelautan. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan kapal laut yang tidak ketinggalan secara teknologi, cocok dengan keadaan laut di Indonesia, harga tidak terlalu mahal, dan terutama dapat diproduksi di Indonesia, dan cocok dengan sektorsektor perekonomian kita. Masukan untuk Pelni adalah perusahaan negera ini harus mengubah target pasarnya dari pengangkut manusia menjadi pengangkut barang (turn around strategy).
Kedaulatan udara nasional Harus ada political will yang kuat dalam pemerintahan Indonesia dan semua stakeholders untuk mengambil alih kontrol atas wilayah udara di atas kepulauan Riau. Perlu upaya untuk mengintensifkan pelatihan dan pendidikan kontrol lalulintas udara dan keamanan udara didasarkan standar yang diakui secara internasional. Perlu kerjasama dengan ICAO dan agen lain yang berhubungan dan juga dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam hal peningkatan kapasitas secara khusus atas control lalulintas udara dan keamanan udara. Perlu menginvestasikan secara signifikan infrastruktur lalulintas udara dan peralatan-peralatan yang berkaitan. Terkait CRCO dan sentralisasi ASEAN Single-Sky di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk “Forum Masyarakat Peduli Penerbangan Indonesia” atau Indonesian Aviation Society, yang terdiri dari semua stakeholders penerbangan di Indonesia dan juga masyarakat umum yang peduli penerbangan, sebagai pressure group pembenahan penerbangan di negara ini.
87
Lampiran 1 Program Berkesinambungan dari Yayasan Tirta Amarta Paripurna 2013-2014
Lampiran 2
Badan Otonom Media Berita dan Analisis IndonesianReview.com
88
MEWUJUDKAN KEBERMANFAATAN BAGI SESAMA
AGRICULTURE PROGRAM
Lampiran 1 : Program Berkesinambungan dari Yayasan Tirta Amarta Paripurna 2013-2014
∟ Lahan yang dihibahkan oleh masyarakat, yang ditujukan untuk pembangunan agrikultur
2. DEFINISI LAHAN ∟Daerah tertinggal, Lahan mati disekeliling perusahaan tambang ; Target reklamasi
∟ Pembangunan target pasar potensial dengan pemasaran yang terhubung melalui Koperasi
∟ Studi Lahan Pertanian & Riset di Timor Barat ; program latihan tata cara
∟ Peningkatan taraf kehidupan bagi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan,
1. MISI & TUJUAN ∟ Pengembangan semangat komunitas bercocok tanam meraih target ekonomi potensial,
RENCANA PROGRAM AGRIKULTUR [TTU]
AKTIVITAS SEPT-OKT 2013
PROGRAM BERKELANJUTAN – LAPORAN KEMAJUAN ( Program Agrikultur )
PROGRAM AGRIKULTUR
Mengawasi Kemajuan : ● Penanaman & pemonitoran pertumbuhan tanaman. Dipimpin oleh Tim Leader : Happy Sastra (HP)
NOV-DES 2013 Mengawasi Kemajuan : ● Penanaman & pemonitoran pertumbuhan tanaman. Dipimpin oleh : HP ● Dimulainya pendistribusian bibit-bibit siap tanam ke masyarakat
JAN 2014
FEB 2014[23/02/14] Mengawasi Kemajuan : ● Panen untuk konsumsi sehari-hari (sayur mayur) ● Penanaman kembali dari bibit, dari hasil panen ; pengawasan pertumbuhan bibit
LAPORAN KEMAJUAN [ “DEMPLOT ELANG GROUP dan YAYASAN TIRTA AMARTA” – PEMBIBITAN ]
Program Berjalan : ● Lahan belakang Kantor, skala kecil, dimulainya Pembibitan tanaman ● Dikerjakan sendiri oleh para staf, yang memulai melakukan pembibitan
Reported by : EKO BUDI HARTO Dated : 24th. February 2014
3. DEFINISI BIBIT ∟ Mahoni ∟Sengon ∟ Jambu Mete ∟ Bibit Sayuran (tomat, mentimun, cabai, terong, kacang panjang, labu kuning) ∟ Singkong Gajah ∟Sorgum
PROGRAM BERKELANJUTAN ”PENGHIJAUAN” UNTUK MASYARAKAT
∟ Maintenance Perawatan dan
∟ Plowing Membajak lapisan atas anak, the topsoils, penyuburan tanah dengan pupuk organic ; penanaman dengan sistem “tumpang sari (jagung, kacang tanah)”
3. PENANAMAN ∟ Pembukaan dan pembersihan lahan dari semak dan kerikil ; pebuatan pagar batas ; Merekrut pekerja lokal
∟Topografi : Perbukitan
∟ Lokasi : Desa Kaubele± 1 Ha sebagai pilot proyek dan Desa Bakitolas ± 10 Ha (dekat tapal batas negara dengan Timor Leste)
∟ Lahan mati dari pemilik lahan dan lahan masyarakat sekitarnya
2. LAHAN ∟ Mendapat hibah dari masyarakat lokal, Caesar Bibokias untuk pilot proyek argikultur
∟ Dari panen perdana akan diambil bibit pilihan untuk penanaman berikutnya ; Ditargetkan pada MARET2014
1. PERSEDIAAN BIBIT ∟Free Hibah gratis dari kolega yang bekerja di BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional), 3 kg
PERKEBUNAN “SORGUM” [TTU]
AKTIVITAS
LOKASI : DESA KAUBELE ● Penentuan lahan sebagai pilot proyek implementasi program argikultur ● Pekerjaan dasar berjalan, perekrutan buruh lokal ; lalu penanaman
SEPT-OKT 2013 Pengawasan Kemajuan : ● Penanaman & pemonitoran pertumbuhan tanaman. Dipimpin oleh Tim Leader : Happy Sastra (HP)
NOV-DES 2013 Pengawasan Kemajuan : ● Penanaman & pemonitoran pertumbuhan tanaman. Dipimpin oleh Tim Leader : Happy Sastra (HP) ● Kunjungan, laporan kemajuan oleh EBH
JAN 2014
LAPORAN KEMAJUAN [ SORGUM, SINGKONG GAJAH, KACANG TANAH, JAGUNG ]
Pengawasan Kemajuan : ● Penanaman & pemonitoran pertumbuhan tanaman. Dipimpin oleh Tim Leader : Happy Sastra (HP) ● Kunjungan, laporan kemajuan oleh MI
FEB 2014[23/02/14]
pengawasan dengan sistem “Arisan”, perubahan jadwal dengan grup
DIPADU DENGAN SINGKONG GAJAH & MENTIMUN
PERKEBUNAN “SORGUM” [TTU]
AKTIVITAS
LOKASI : DESA BAKITOLAS ● Penentuan lahan sebagai pilot proyek pengimplementasian program agrikultur ● Pekerjaan dasar berjalan, buruh local direkrut ; lalu penanaman
SEPT-OKT 2013 Pengawasan Kemajuan : ● Penanaman & pemonitoran pertumbuhan tanaman. Dipimpin oleh Tim Leader : Happy Sastra (HP)
NOV-DES 2013 Pengawasan Kemajuan : ● Penanaman & pemonitoran pertumbuhan tanaman. Dipimpin oleh Tim Leader : Happy Sastra (HP)
JAN 2014
LAPORAN KEMAJUAN [ SORGUM, SINGKONG GAJAH, KACANG TANAH, JAGUNG ]
Pengawasan Kemajuan : ● Penanaman & pemonitoran pertumbuhan tanaman. Dipimpin oleh Tim Leader : Happy Sastra (HP) ● Kunjungan, laporan kemajuan oleh MI
FEB 2014[23/02/14]
DIPADUKAN DENGAN JAGUNG
PERKEBUNAN “SINGKONG GAJAH” [KUPANG]
AKTIVITAS SEPT-OKT 2013 LOKASI : DESA RAKNAMO ● Penentuan lahan sebagai pilot proyek pengimplementasian program agrikultur ● Pekerjaan dasar berjalan, buruh local direkrut ; lalu penanaman
NOV-DES 2013 Progress Monitoring : ● Penanaman & pemonitoran pertumbuhan tanaman. Dipimpin oleh Tim Leader : Happy Sastra (HP)
JAN 2014
LAPORAN KEMAJUAN [ SINGKONG GAJAH ]
Program selanjutnya [rencana]: ∟ Peternakan Kambing ∟ Konsep : “One stop service” ● Makanan ternak, ditanam dalam satu area dekat dengan kandang ● Dari limbah ternak dapat diproses menjadi pupuk dan Bio Gas
Progress Monitoring: ● Penanaman & pemonitoran pertumbuhan tanaman. Dipimpin oleh Tim Leader : Happy Sastra (HP)
FEB 2014[23/02/14]
LINGK. RUMAH CAESAR BIBOKI
KODE
AREA DISTRIBUSI
[ 25/01/2014 ]
JAMBU METE SENGON
BIBIT 900 buah 300 buah
JUMLAH BIBIT
DISTRIBUSI BIBIT TANAMAN KE MASYARAKAT
: 1. Target lokasi Lingkungan Caesar (Raja) BIBOKI [ JAMBU METE, SENGON ] 2. Target lokasi, Desa Tahaf [ JAMBU METE, SENGON, MAHONI ] 3. Target lokasi, Desa Bakitolas [ SENGON, MAHONI ] 4. Target lokasi, Desa Kuluan [ SENGON, MAHONI ] 5. Target lokasi, Nisso Hills [ MAHONI ]
DS. KAUBELE – HEUT HUTAN, TTU
TARGET
DOKUMENTASI
DISTRIBUSI BIBIT TANAMAN KE MASYARAKAT [ SAMPAI 23/02/14 ]
NIR – F5
[ 25/01/2014 ]
DS. MANTAIS, TAHAF - TTU
JAMBU METE SENGON MAHONI
500 buah 100 buah 50 buah
NIR – S2
EPRI – F8
EPK – F10
KODE
[ 24/02/2014 ]
DS. OEBAKI - TTS
[ 03/02/2014 ]
DS. KULUAN TTU
[ 27/01/2014 ]
DS. BAKITOLAS TTU
AREA DISTRIBUSI
SENGON
SENGON MAHONI
SENGON MAHONI
BIBIT
100 buah
300 buah 200 buah
500 buah 200 buah
JUMLAH BIBIT
DISTRIBUSI BIBIT TANAMAN KE MASYARAKAT
DOKUMENTASI
LINGK. RUMAH CAESAR BIBOKI
KODE
Lahan yang diberikan oleh Kaisar Biboki kepada YTAP untuk tujuan pemberdayaan lahan tidur dan masyarakat sekitar lahan
DESA OEPESE, KEC. BIBOKI ANLEU ;
AREA
ISSUE : ● Konsep kerjasama pengelolaan lahan, YTAP mempunyai hak eksklusif dalam pengelola, mengembangkan, dan memungut hasil-hasil yang di dapat dari rencana program perkebunan ini, perlu
Pekerjaan : ● Lahan diperuntukkan untuk perkebunan jambu mete ; dimana saat ini pembibitan anakan jambu mete sudah dilakukan di kantor Kefa, saat ini jumlah anakan yang ada sebanyak 2,500 anakan jambu mete siap tanam. ● Pekerjaan land-clearing dan pemagaran lahan ● Pekerjaan saat ini yang sedang dilakukan adalah pembersihan tumbuhan semak dan belukar ; pemotongan pohonpohon duri ; dan pemotongan batangbatang pohon untuk tiang pagar sekeliling lahan. ● Proses pembibitan biji jambu mete dan biji kelapa, sehingga menjadi anakan yang siap tanam.
Kondisi : ● Lahan tidak terawat dan banyak ditumbuhi semak belukar dan pohon duri Terdapat 2 sumber mata air yang baru kering, dan di tengah-tengah lokasi terdapat embung yang masih menampung air
Lahan tidur dalam keulayatan Kaisar Biboki, diberikan kepada YTAP dalam hal ini diwakili oleh EBH, untuk diberdayakan menjadi lahan produktif seluas 5-7 hektar, terletak di Desa Oepese – Kec. Biboki Anleu.
KEGIATAN
PERSIAPAN PERKEBUNAN JAMBU METE & KELAPA
TARGET : 1. Target lokasi Lingkungan Caesar (Raja) BIBOKI [ JAMBU METE, KELAPA ]
DOKUMENTASI
KEGIATAN PERKEBUNAN JAMBU METE DAN SAYURAN ORGANIK
dituangkan dalam suatu perjanjian yang bersifat mengikat satu sama lain ● Masyarakat disekitar sudah mengetahui tentang rencana ini, dan sosialisasi dengan masyarakat dilakukan sendiri dan langsung oleh Usif Rofinus Usboko, Usif Klemes Usboko, dan Charles Usboko, dan secara garis besar mendukung program yang akan dijalankan oleh YTAP
KODE
Lahan tidur ini tidak dipergunakan untuk lahan pertanian karena karakter tanahnya berpasir.
DS. NOEBEBA
AREA
Kondisi : ● Setelah diteliti ternyata cocok untuk dimanfaatkan sebagai lahan tanaman holtikultura dengan teknologi pertanian organic. ● Tanaman ini tampak subur ketika mengunakan pupuk organic umur tanaman ini baru 6 hari di perkirakan minggu ketiga tanaman tersebut sudah dapat di konsumsi dan di pasar.
KEGIATAN
PERSIAPAN PERKEBUNAN SAYURAN ORGANIK
DOKUMENTASI
PETERNAKAN SAPI DI BAKITOLAS [TTU]
AKTIVITAS
LOKASI : DESA BAKITOLAS ● Penentuan lahan sebagai pilot proyek pengimplementasian program Peternakan ● Persiapan material kandang swadaya kelompok tani dan sumbangan EBH ● Dikerjakan oleh kelompok tani pimpinan Bpk. Hendrikus Leos dan Fredirikus Oki, menyiapkan kandang sapi ● Penyiapan kandang dan lahan oleh kelompok tani secara gotong royong
MAR-MEI 2014 Pengawasan Kemajuan : ● Pemonitoran pembangunan kandang. Dipimpin oleh Tim Leader : Bpk. Hendrikus Leos dan Fredirikus Oki. Supervisi : Happy Sastra. ● Penyempurnaan penyelesaian lantai, pembuatan saluran buangan dan bak penampungan ● Dari pembuangan sapi direncanakan pembuatan pupuk kandang ● uji coba campuran pakan ternak dengan sistem enzim
JUN-AGT 2014
SEP-NOV 2014 Pengawasan Kemajuan : ● Pemonitoran pembangunan kandang. Dipimpin oleh Tim Leader : Bpk. Hendrikus Leos dan Fredirikus Oki. Supervisi : Happy Sastra. ● Di tengah lahan sudah digali sumur dengan kedalaman 1.5 meter ● Infrastruktur yg sedang dibangun adalah rumah pondokan para pemelihara ternak ● Fasilitas air PAM dan listrik yang didapat dari PLN (PLTS) ● telah ditanami pakan ternak seperti, rumput gajah, pisang, tebu, sorgum, gala-gala. ● Sistem pemeliharaan ternak, dengan sistem bergilir beberapa kelompok tani yang terlibat langsung ; dimana seluruh kegiatan masyarakat di desa dimaksud, dipayungi oleh wadah Koperasi. ● Pemilihan bibit ditetapkan dari jenis sapi Bali, dan sapi Brahma.
LAPORAN KEMAJUAN [ PETERNAKAN KAMBING DAN SAPI ]
PETERNAKAN SAPI DI DESA TEMKUNA (PELABUHAN WINI) [TTU]
AKTIVITAS
LOKASI : DESA TEMKUNA ● Penentuan lahan sebagai pilot proyek pengimplementasian program Peternakan ● Persiapan material kandang swadaya kelompok tani dan sumbangan EBH ● Status Lahan milik warga : Bpk. Kris Oki ● Penyiapan kandang dan lahan oleh kelompok tani secara gotong royong
MAR-MEI 2014 Pengawasan Kemajuan : ● Pemonitoran perkembangan pembangunan kandang. Dipimpin oleh Tim Leader : Happy Sastra (HP)
JUN-AGT 2014
SEP-NOV 2014 Pengawasan Kemajuan : ● Pemonitoran pembangunan kandang. Dipimpin oleh Tim Leader : Bpk. Hendrikus Leos dan Fredirikus Oki. Supervisi : Happy Sastra. ● Di tengah lahan sudah digali sumur dengan kedalaman 1.5 meter ● Infrastruktur yg sedang dibangun adalah rumah pondokan para pemelihara ternak ● Fasilitas air PAM dan listrik yang didapat dari PLN (PLTS) ● telah ditanami pakan ternak seperti, rumput gajah, pisang, tebu, sorgum, gala-gala. ● Sistem pemeliharaan ternak, dengan sistem bergilir beberapa kelompok tani yang terlibat langsung ; dimana seluruh kegiatan masyarakat di desa dimaksud, dipayungi oleh wadah Koperasi. ● Pemilihan bibit ditetapkan dari jenis sapi Bali, dan sapi Brahma.
LAPORAN KEMAJUAN [ PETERNAKAN KAMBING DAN SAPI ]
TANGGAL
4 – 9 /09/2014
KODE
PERSIAPAN
KEGIATAN PERSIAPAN : ● Persiapan pembuatan stand pameran, dilakukan di halaman kantor Kefa. ● Dipilih design stand pameran konsep sederhana Tapunik; maka dipilih design konstruksi dari bambu dan material yang diambil dari alam tanpa menggunakan paku dan material pabrikan.
DASAR KEGIATAN : ● Undangan dari PEMDA Kab. TTU, selaku penyelenggara Expo Pembangunan dan HUT Kota Kefamenanu ke-92 ;
KEGIATAN
DOKUMENTASI
KEIKUTSERTAAN TIRTA AMARTA DALAM EXPO PEMBANGUNAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
EXPO PEMBANGUNAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEGIATAN PAMERAN : ● Pembukaan Pameran dan Expo Pembangunan Tahun 2014, sekaligus menyambut HUT Kota Kefamenanu dibuka oleh Wakil Bupati TTU, Bpk. Aloysius Kobes, S.Sos pada tanggal 12/09/14 pukul 19:00 WITA sampai dengan selesai. ● Selama pameran berlangsung, stand mendapatkan kunjungan dari berbagai pihak mulai dari pelajar yang antusias untuk mengetahui dan mempelajari (tugas sekolah) tentang kegiatan pertambangan yang sebenarnya dan sesuai dengan UUPertambangan, masyarakat dari beberapa wilayah di Kefa dan ada yang datang dari desa, beberapa geologis yang datang dari
KEGIATAN PAMERAN
12 – 22 /09/2014
KEGIATAN PERSIAPAN 2 : ● Proses penyelesaian stand pameran dilakukan siang dan malam – tampak pendirian konstruksi utama di lokasi pameran. ● Tahap penyempurnaan / finishing stand pameran, dengan melakukan “furnishing” sehingga mendapatkan suasana natural, dan mendapatkan hasil yang artistic dilakukan oleh Charles Karel. ● Penyelesaian stand pameran tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan, berkat kerja keras tim dan bantuan tenaga pekerja dari Batalyon 744.
PERSIAPAN 2 4 – 9 /09/2014
perusahaan sejenis sampai pada beberapa Pejabat Daerah yang telah memberikan nilai positif dengan apa-apa yang sudah ditampilkan.
Badan Otonom Tirta Amarta, Media Berita dan Analisis : IndonesianReview.com
Lampiran 2
Tim Redaksi Indonesian Review
Pemimpin Redaksi
: Gigin Praginanto
Redaktur Eksekutif
: Satrio A.N.
Redaktur Pelaksana
: Hendro Irianto, Alfi Rahmadi
Sekretaris Redaksi
: Dedy S. Muftie
Informasi dan Teknologi
: Gandi Kariyandi (Kepala Divisi), Arie F.H
Kontributor
: Hadi Saputro (Kepala Divisi), Wira Anoraga
Reporter Daerah
:
Wil. Sumatera Wil. Jawa Wil. Kalimantan Wil. Bali dan Nusa Tenggara Wil. Sulawesi Wil. Maluku Papua
Emil Ahmad (Kord.), Endri A, Pramudita S, Cintya Nuril, Yudi Adha Suryo Gemilang (Kord.), Anang Pratama, Arifin Wibowo, Candra, M. Ahnas, Desy Retnawati, Ferry Andiansyah, Primiary, Radito Leonardo S. (Kord.), Iko Agus S., Rifqi Ardian Christine S. (Kord.), Faqih Alwi, Geri P, M. Husni, Ria Ishardanti, Wahyudi Chandra Hasan Abbas (Kord.), Gibran, Irvan Aziz, Karina, Novan, Wahyu Marjono Yudha Eko (Kord.), Gogo, Hendra S, Hilman R, Sayogo Wijiasto, Trisven Agus
Alamat Redaksi
: Jl. Lebak Bulus 1, Kompleks Koperasi 5B, Jakarta Selatan 12430 Telp. : (021) 75912937 Fax: (021) 27650517 Email :
[email protected]
Kontak Iklan Email
: Telp. : (021) 75912937 Fax: (021) 27650517 :
[email protected]
Masyarakat Enonomi ASEAN, di antara Surga dan Neraka IndonesianReview.com, Jakarta - Apakah Indonesia bakal menjadi Amerika kecil atau koloni besar ? Bila inefisiensi ekonomi dan birokrasi tetap rendah, tampaknya Indonesia harus puas dengan sekadar menjadi koloni. -------Gigin Praginanto Di atas kertas, Indonesia bisa menjadi pemain dominan dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ibarat Amerika Serikat dalam perekonomian dunia, dimana dengan PDB demikian besar, negara super kuat ini seolah bisa seenaknya mendikte perekonomian dunia. Nyaris tak ada negara yang mampu menolak keinginan negara ini. Bahkan negara-negara paling maju di dunia seperti Jepang dan Jerman tak terkecuali. Sudah berkali kali negara-negara sangat maju tersebut terpaksa membuka pintu ekonomi lebih lebar demi mengurangi defisit neraca perdagangan Amerika. Saking jengkelnya, banyak orang di kedua negara itu menggambarkan negara mereka sebagai budak ekonomi Amerika. Tapi bagi Amerika, ‘anjing mengonggong kafilah tetap berlalu’. Pemaksaan kehendak oleh Amerika bisa sangat efektif berkat pasarnya yang sangat besar. Jepang misalnya, lebih 20% dari ekspornya menuju Amerika. Maka, ketika Amerika menuntut agar Jepang memindahkan sebagian pabrik (bukan perakitan) mobilnya, Tokyo hanya bisa mengatakan, “Yes sir.” Bukan rahasia pula bahwa liberalisasi perekonomian China sebenarnya tak lepas dari campur tangan Washington. Adalah tekanan politik dan ekonomi terus menerus oleh Washington yang membuat negara ini akhirnya mengakhiri status ‘tirai bambu’nya dengan bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO). Rezim komunis negara ini bahkan rela menutup ratusan BUMN-nya lantaran tak sanggup bersaing melawan para pendatang dari dunia kapitalis. Dengan PDB separuh dari seluruh anggota ASEAN, mungkinkah Indonesia menjadi Amerika kecil di Asia Tenggara. Dengan harapan, setidaknya Indonesia bisa memiliki hubungan setara dengan para tetangganya, utamanya Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bukan sebagai hamba kemajikan. (read more, indonesianreview.com)
Mimpi Indah Jokowinomics IndonesianReview.com, Jakarta – Banyak mimpi indah ditebar oleh pemerintah. Ada pembangunan ribuan kilometer jalan tol dan lusinan waduk, pengusiran para pencuri ikan, pemotongan utang luar negeri, swasembada pangan, penambahan suplai listrik puluhan ribu megawatt, dan berbagai mimpi indah lainnya. Luarbiasa! -------Gigin Praginanto Siapapun pasti berharap mimpi itu menjadi kenyataan. Sebab semua orang berharap Indonesia bisa segera tinggal landas menjadi negara maju. Bukan lagi sebuah negara yang nyaris identik dengan kemiskinan dan kebodohan, serta terbelakang di bidang teknologi. Namun di pasar uang dan modal, mimpi itu tampaknya masih jauh dari indah. Pasar bahkan menyiratkan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi bila pemerintah tak berhasil melayangkan jurus ampuh untuk mengembalikan perekonomian kejalur yang tepat. Isyarat ini tak lepas dari kenyataan bahwa kemerosotan nilai rupiah dan gejolak pasar modal kian menjadi-jadi sejak kabinet Jokowi diumumkan beberapa bulan lalu. Kini kinerja bursa saham Indonesia bahkan tergantung nyaris sepenuhnya pada situasi pasar internasional dan regional, sentimen dalam negeri nol. Lihat saja, pasar tetap loyo meski pemerintah mengurangi subsidi BBM. Para investor seolah tak terkesan oleh berbagai program pemerintah yang bertujuan mempercepat gerak roda pembangunan dengan meningkatkan efisiensi birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Runyamnya lagi, kepercayaan para investor sektor riil juga masih rendah. Jadi tak mengherankan bila Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI, Yusuf Wanandi, ngomel bahwa perekonomian Indonesia digerogoti oleh para eksportir yang tetap gemar memarkir dana hasil ekspor di bank-bank luar negeri. Akibatnya, menurut mantan Ketua Apindo itu, kita terus mengalami defisit dalam necara pembayaran meski nilai ekspor sesungguhnya sangat besar. Ini semua, katanya, mengakibatkan nilai rupiah terus melemah. Secara teoritis, mengembalikan kepercayaan para investor kepada pemerintah memang gampang. Yaitu dengan konsep dan program pembangunan yang menyeluruh, masuk akal, dan realisitis. Dalam konteks ini kemampuan pemerintah menjabarkan pelaksanaan pembangunan, lengkap dengan bagaimana memperoleh sumber pembiayaan serta target-target yang hendak dicapai adalah keharusan. Instruksi-instruksi dadakan berdasarkan kunjungan selintas di sebuah lapangan tentu tak diharapkan. (read more, indonesianreview.com)
Tantangan Kebijakan Ekonomi Jokowi IndonesianReview.com, Jakarta - Masa “bulan madu” Presiden Joko Widodo segera berakhir, dan pesona “blusukan” segera memudar jika prestasi tak terwujud sebagaimana diharapkan publik dan dijanjikan Presiden Jokowi. -------Dr. Riant Nugroho Sesungguhnya, lepas dari apakah itu dijanjikan atau tidak dijanjikan Presiden Jokowi, selama menjadi prioritas masyarakat, tetap akan ditagihkan kepada Presiden. Salah satu yang pasti ditagihkan adalah keberhasilan ekonomi pemerintahan Jokowi. Karena untuk itulah Presiden dipilih. Pembangunan ekonomi Indonesia selama 5 tahun ke depan setidaknya 5 tantangan ekonomi yang bersifat struktural, dalam arti melekat kepada struktur perekonomian Indonesia. Karenanya tantangan tersebut lebih berkenaan dengan tantangan kebijakan ekonomi, daripada tantangan ekonomi belaka. Karena, untuk menyelesaikannya, diperlukan seperangkat kebijakan ekonomi yang unggul. Pada kelima tantangan tersebut, kualitas "teori ekonomi" Presiden Jokowo diperhadapkan. Tantangan pertama adalah, seperti yang istilah Rizal Ramli, adalah kuatro defisit keuangan negara, yaitu defisit anggaran (fiskal), defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca Pembayaran. Tantangan ini memerlukan respon kebijakan keuangan yang lebih dari business as usual. Sayangnya, respon kebijakan keuangan yang dipilih adalah melonjakkan pencapaian pajak. Alhasil, target penerimaan pajak 2015 meningkat Rp 600 trilyun, yang menurut Presiden Jokowi pun masih “separo” dari target yang dikehendakinya. Kebijakan “mencekik” si kaya untuk menolong “si miskin” ini tepat untuk era Robin Hood, di mana tidak ada relasi kesejahteraan antara mereka yang berpendatan tinggi dengan rakyat biasa. Masa-masa itu menjadi tidak relevan ketika pemilik modal mempunyai kepentingan untuk menambah kekayaannya dengan membangun industri yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja bagi orang banyak, dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak tersebut. (read more, indonesianreview.com)
