STRATEGI PENGUATAN PARTISIPASI RAKYAT DALAM PENGAWASAN PROSES PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBD

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005

STRATEGI PENGUATAN PARTISIPASI RAKYAT DALAM PENGAWASAN PROSES PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBD

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

1


STRATEGI PENGUATAN PARTISIPASI RAKYAT DALAM PENGAWASAN PROSES PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBD Abstract The purpose of this studi to formulate efective model of participation public to control budgeting reform and budgeting implementation (APBD). The studi respondent was drawn from Kota Malang, Kabupaten Malang and Kota batu in East Java Province. Fourty respondent participated in this study. This research methode is kualitatif with used Partisipatory Action Research (PAR) approach. Data Analysis used kualitatif diskriptif approach. The result of study indicated that public participation model can be different three: the first is goverment version approach, the second is Non Goverment Organization (NGO) version approach, and the end is Stakeholder version approach . Key Word: Public Participation, Budgeting Reform, Budgeting Implementation, and Budgeting Control. A. Latar Belakang Reformasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun daerah. Salah satu dampak dari reformasi tersebut adalah keluarnya Undangundang otonomi daerah No 22 dan Nor 25 tahun 1999 yang telah di amandemen menjadi undang-undang No 32 dan No 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dampak lain dari reformasi tersebut adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai salah satu persyaratan penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan prinsip partrisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Reformasi juga yang memunculkan kesadaran secara tiba-tiba yang berakibat timbulnya sikap-sikap keras dan radikal dari rakyat (Soeroso, 2000). Partisipasi rakyat sangat penting karena pada dasarnya bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi harus tetap mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Jika partisipasi rakyat di daerah tinggi maka proses terciptanya otonomi dan desentralisasi akan terlaksana dengan lancar dan baik. Sebaliknya, bila aspirasi dan kepentingan masyarakat tidak dikedepankan, hal itu akan menimbulkan permasalahan baru di daerah. Perbedaan dalam memandang permasalahan di daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menimbulkan ketidaksinkronan saat mengimplementasikan UU No. 33 dan UU No. 34 Th 2004 tersebut. Perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi rakyat (publik) dan transparansi anggaran dalam keseluruhan siklus anggaran. Asumsinya adalah partisipasi rakyat dan transparansi yang dilakukan oleh panitia anggaran dan tim anggaran dalam siklus anggaran akan memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Menurut Achmadi dkk (2002) menegaskan, bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat diperlukan langkah-langkah strategis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran institusi lokal non-pemerintahan seperti, LSM, Perguruan Tingggi, Mahasiswa dan media massa. Sementara Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Partisipasi rakyat dalam pengawasan anggaran (APBD) adalah suatu keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol (pengawasan) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

2

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005 kepada pihak yang terdelegasi dalam kekuasaan melalui proses perencanaan, pengesahan dan pelaksanaan APBD. Masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dapat dilakukan oleh masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Media, dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003) di Wilayah Malang Raya menunjukkan bahwa, adanya partisipasi masyarakat akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah, namun fakta ada menunjukkan masih minimnya partisipasi dari masyarakat. Hasil lain juga menunjukkan tidak adanya transparansi kebijakan publik khususnya kebijakan tentang anggaran yang disosialisasikan kepada masyarakat secara umum sehingga pengawasan keuangan daerahpun tidak dapat maksimal. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2003) di Kota Malang menunjukkan bahwa, kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif mengabaikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam proses penyusunan APBD partisipasi masyarakat masih dalam tahap tokenisme melalui tahapan penentraman, penginformasian dan konsultasi. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi rakyat. dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Malang. Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Wilayah Malang Raya masih sangat kecil sehingga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu di lakukan sebuah penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya dengan mengambil judul “Strategi Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Pengawasaan Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBD?”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Mengapa partisipasi rakyat dalam mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan APBD tidak efektif? 2. Apa saja problematika riil partisipasi rakyat dalam mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan APBD? 3. Bagaimanakah model strategi penguatan partisipasi rakyat yang efektif dalam mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan APBD? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Menemukan berbagai bukti tentang ketidakefektifan partisipasi rakyat dalam mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan APBD . 2. Mengidentifikasi berbagai problem yang terjadi pada saat rakyat berpartisipasi dalam mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan APBD. 3. Merumuskan model partisipasi rakyat yang efektif dalam mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan APBD. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi legislatif dapat mendorong untuk membuat Peraturan Pemerintah (Perda) yang mengatur tentang partisipasi publik tata cara penyampaian aspirasi rakyat dan Perda tentang kebebasan memperoleh informasi publik. 2. Bagi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran politik secara kritis untuk terlibat dalam setiap aktivitas publik khusunya dalam proses APBD. 3. Bagi NGO dapat mendampingi masyarakat untuk melakukan pendidikan politik dan untuk melakukan advokasi anggaran sehingga anggaran berpihak pada rakyat kecil.


3

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005 E. Landasan Teori 1. Pengertian Partisipasi Rakyat Partisipasi rakyat adalah keterlibatan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap aktivitas publik. Partisipasi sebagai keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksudkan bukanlah bersifat pasif, tetapi secara aktif ditunjukkan oleh individu atau masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto, 1988).Alasan yang mendasar adalah partisipasi itu sendiri merupakan bagian inti dari makna hakiki demokrasi. Partisipasi masyarakat penting bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upayanya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak-pihak yang terimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan (Sisk, 2002). Bentuk partisipasi masyarakat menurut Community

participation for health forr all. London, community participation group of the United Kingdom for all network Tahun 1991 dalam Suhardi dkk. (2001) dapat dilihat dalam tabel 1. Tebel 1: Bentuk Partisipasi Masyarakat Derajat Tinggi

Rendah

Partisipasi Rakyat

Contoh Lembaga, pemerintah, legeslatif, LSM mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi masalah tujuan, maksud dan kesimpulan-kesimpulan kunci. Lembaga memiliki kemauan membantu masyarakat dalam setiap langkahMemiliki kontrol langkah dalam menyelesaikan tujuan Lembaga, pemerintah, legeslatif, LSM mengidentifikasi masalah dan Memiliki kekuasaan menyampai-kan kepada masyarakat, mendefinisikan keterbatasan serta membuat keputusan-keputusan yang dapat digabungkan dalam suatu rencana terdelegasi yang diterima Lembaga, pemerintah, legeslatif, LSM menyampaikan perencanaan tentatif Keterlibatan dalam dan terbuka untuk menerima perubahan dari subjek yang dipengaruhi, mengharapkan perubahan rencanba paling sedikit dan mungkin lebih dari itu. perencanaan Lembaga, pemerintah, legeslatif, LSM menyampaikan rencana dan mengundang tanggapan masyarakat. Rencana hanya dipersiapkan dan dimodifikasi, jika me-mang diperlukan Saran Lembaga, pemerintah, legeslatif, LSM mencoba menawarkan rencana, mencari dukungan agar memproleh penerimjaan atau memberi sangsi, Dikonsultasikan sehingga pengadaan administrasi tercapai Lembaga, pemerintah, legeslatif, LSM membuat perencanaan dan mengumumkan-nya, masyarakat dikerahkan untuk tujuan mendengar Menerima informasi/sosialisasi infortmasi. Masyarakat berkum-pul menjadi suatu yang diharapkan. Tidak ada sama sekali Masyarakat tidak mengetahui sama sekali

Sumber : Community participation for health forr all. London, community participation group of the United Kingdom for all network, 1991,

2. Bagaimana Anggaran (APBD) disusun? Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 adalah suatu rangkaian perencanaan anggaran oleh Pemerintah Kota Malang bersama DPRD Kota Malang yang terdiri atas beberapa tahap yang tertuang dalam rencana keuangan tahunan daerah dalam rangka melaksanakan azas desentralisasi yang dalam kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran yang tersusun dalam APBD, tahapan tersebut antara lain: (1). Pelaksanaan Musrenbangkel, (2). Pelaksanaan Musrenbangkec. dan (3). Pelaksanaan Musrenbangkot/kab yang didalam forum ini terdapat tahapan-tahapan berikut: (a). Penetapan Arah dan Kebijakan Umum APBD; (b). Penetapan Strategi dan Prioritas APBD; (c). Pernyataan Anggaran yang berisi ; (i). Visi, Misi, Tupoksi, Tujuan & Sasaran Unit Kerja, (ii). Program dan Kegiatan Unit Kerja, (iii) Rancangan Anggaran Unit Kerja; dan (iv). Penentuan Rancangan APBD. 3. Peran Pemerintah Daerah, DPRD & Masyarakat dalam Proses APBD Peran Pemerintah daerah pada saat penyusunan APBD adalah menyusun rancangan APBD yang kemudiaan diusulkan kepada Dewan untuk mendapat persetujuan. Sementara peran DPRD adalah menentukan apakah RAPBD yang telah disepakati & telah dilaksanakan oleh Pemda sesuai dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan. Sedangkan peran masyarakat adalah memberikan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

4

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005 penilaian terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja laporan APBD yang dibuat oleh Pemda. Dari laporan tersebut masyarakat mendapatkan masukan untuk mengembangkan dan menyusun aspirasi lebih lanjut dan meningkatkan target APBD dimasa mendatang. Peran Pemda, DPRD dan Masyarakat dalam tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, masing-masing memiliki keterkaitan hubungan . 4. Posisi dan Kepentingan Rakyat dalam Anggaran Sebagai sebuah produk politik, anggaran merefleksikan relasi politik antara aktor yang berkepentingan terhadap alokasi sumberdaya. Dalam situasi seperti sekarang, relasi politik dalam anggaran cenderung menjauhi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengambil posisi dan bersikap terhadap setiap kebijakan anggaran. Sikap semacam ini bisa dibangun jika masyarakat tidak sematamata menerima apa saja dari pemerintah melainkan menempatkan setiap kebijakan anggaran dalam kerangka kepentingan rakyat yang lebih luas. Dengan cara ini, masyarakat akan mendapat sudut pandang yang berbeda dibanding pemerintah maupun para politikus yang ada dilembaga-lembaga perwakilan. 5. Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penganggaran Partisipatif Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dikeluarkannya UU 22/ 1999. Pada dasarnya ada tiga elemen penting yang segmental saling bersentuhan dan menentukan kinerja (performance) pengelolaan keuangan daerah yaitu; Stakeholder, Pemerintah daerah dan DPRD. Dimana, hakekat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai pemilik (owner) dan pelanggan (customer), pemerintah Daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (civil service) atau dengan kata lain sebagai manajemen (Wolk, 2000). Adapun mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilihat dlm gambar 3. Gambar 1: Mekanisme Penjaringan Aspirasi Masyarakat Stakeholder (Masyarakat baik secara langsung maupun diwakili oleh Civil Society Organization)

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap I : Penyusunan Tahap II : Pelaksanaan Tahap III: pertanggungjawaban

1. 2. 3. 4.

Pemerintah Daaerah Musbangkel Diskusi UDKP Survei Kepuasan Help-Desk di Unit Kerja


1. 2. 3. 4.

DPRD Anggota DPRD Komisi A-E Panitia-panitia Help-Desk di Setwan DPRD

5

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005 Bentuk penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara aktif, pasif maupun reaktif. Metode penjaringan secara aktif DPRD melakukan pencarian & pengumpulan data/informasi untuk mengetahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dilakukan melalui kuesioner, observasi ke lapangan, dan dialog interaktif. Penjaringan secara pasif disini masyarakat yang aktif memberikan data atau informasi kepada DPRD dan DPRD hanya menyediakan sarananya. Seperti kotak saran, kotak pos, telepon bebas pulsa, web-site. Terakhir, metode reaktif yaitu DPRD bertindak untuk menggali informasi lebih lanjut setelah terjadi suatu peristiwa atau kejadian tertentu. di masyarakat. Metode ini dapat ditempuh melaui hearing dan inspeksi mendadak (sidak). 6. Mekanisme Pengawasan APBD yang partisipatif a. Pengertian Pengawasan Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga, berdasarkan ruang lingkupnya menurut Fatchurrochman pengawasan keuangan dapat dibedakan menjadi dua: (1) Pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, (2) Pengawasan eksternal. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa, pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. F. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah Action Research. Menurut Muhadjir (2002) Action Research merupakan model penelitian yang sekaligus berpraktik dan berteori atau mengembangkan teori sekaligus melaksanakan dalam praktik. 2. Metode Pendekatan Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Partisipatory Action Research (PAR). Dalam metode PAR Menurut Huizer (1997) terdapat unsur pendidikan yang mendewasakan yang berorientasi pada upaya-upaya pengembangan dalam rangka pemberdayaan rakyat miskin. 3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu Propinsi Jawa Timur. 4. Pemilihan Responden penelitian dan Pengumpulan Data Responden penelitian ini adalah masyarakat yang dalam konteks penelitian ini dikategorikan sebagai “masyarakat korban”. Mereka adalah anak jalanan, Pekerja Seks Komersial (PSK), waria, gelandangan dan pengemis, pedagang kaki lima (PKL), paguyuban angkutan dan ojek, korban kerusuhan, penggusuran, Kebakaran, Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia (PGTTI), buruh, petani dll. Metode pemilihan responden menggunakan metode Purposif Sampling, yaitu sampel (responden) bertujuan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara secara mendalam (indepth interview) kepada sebagian responden yang terpilih. 4. Metode Analisis Data Langkah yang ditempuh adalah dalam analisis ini a). Mengumpulkan catatan yang telah dibuat, b). Menerangkan dasar reflektif yang menyangkut catatan tersebut, c). Mentransformasikan pernyataan menjadi pertanyaan dan sejumlah alternatif yang Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

6

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005 memungkinkan dapat sebagai rekomendasi. Sehingga Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yang bersifat memecahkan masalah. Deskripsi responden penelitian dapat dilihat dalam tabel 2. Tabel 2: Deskripsi Responden Penelitian No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Nama Djoni Bambang S. Sijnoto Muh Mujasier Dra Suci Rindayani H. Ma’ruf Effendi Nur Liyani Latifah Nia Nur Alifah Titik Kusmiati Bu Lis Wakidi Indra Saimun Bambang Masrukhin Tri Wahyuni Ny.Yuli Adji Agus subagiono Darmaji Wandi Matsari M. Machmud Fauzi Indah Sulis M. Wildan Hakim Sri Utami Muntolib mistina dheni kusniati Poniti lasenu basir hariati Astu Umi Ny. Yuli Adji Drs. Partono. MPd Bunga (inisial) Hermanto Gani Sutrisno Hari sutrisno

Usia

50 33 21 31 58 49 21 33 20 26 45 41 40 39 50 40 41 39 25 70 65 19 18 52 22

33 45 43 20 37 36 28

L/P Pendidikan L L L P L P P P P P P P L L L P P L L L L L L P L P L P P P L L P P P L P L L L

SMA SD SD S1 S1 S1 SMA D3 SMA S1 SMP SD Mhs S1 SLTA SLTA SMA SMP SD SD SMP S1 SMP S1 SGPD SD SMEA SMEA SD SMP SMA SMA SMA SMA S-2 SMP S1 SMP S1

Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan

Pengrajin PKL Es Degan PKL Toko Buku Pembina PANurulAbyadh Pembina PA Siti Hajar Pengasuh PA. Aisiyah Fatayat Fatayat Fatayat Aisiyah Aisiyah Gelandangan/ Pengemis Pemulung&Gelandangan LSM-IMPAS Pendamping rmh singgah PKK PKK Ketua Paguyuban Ojek Ketua Paguyuban Ojek Tukang Becak Sopir LDG Ketua paguyuban ADL Karang Taruna Karang Taruna Karang taaruna Ketua Kel.taniPuspitorini Ketua Kelompok Tani Pembantu Rumah Tangga Pembantu Rumah Tangga Pembantu Rumah Tangga Buruh PT. wonokoyo Buruh PT. Bentoel Buruh PT. Bentoel UPK- BKM Tlogomas Bndhr BKM Tlogomas Ketua BKM Kr. Besuki Buruh Pabrik, / “PSK” pengangguran Pengrajin Rotan Co PGTTI

Jl. Pulosari 18 telp. 0341-574225 universitas brawijaya Jl. Wilis I telp 0341-566740 Jl. Bendungan Sigura-gura I/8 553026 Jl. Srigading Dalam no 57 Jatimulyo Dinoyo-Malang Lowokwaru-Malang Dinoyo-Malang Sumbersari Tlogomas-Malang DAU Sukun-Malang Sukun-Malang Lowokwaru-Malang Malang JL.Bareng Raya II N/539 Malang Jl.Tlogomas I/23 Telp 563293 Tlogomas Depan pasar Dinoyo Pasar Besar LDG ADL Bareng Kulon Klojen Klaseman Karang Besuki Sukun Kerto Rahayu Samaan Klojen Karang Besuki Malang malang malang JL.Tlogomas GG VII No 18 Malang karang ploso malang karanglo malang karanglo malang JL. Raya Tlogomas No. 56 JL. Raya Tlogomas Tlp. 588636 JL. Surabaya No. 6 Malang 587757 Seputaran Kota dan Diskotik Laguna JL.Tlogomas GG 7 no 32 Malang Balearjosari blimbing Sanggrahan atas Lowokwaru

Sumber : data diolah

G. Hasil Penelitian 1. Kondisi dan Harapan Masyarakat Dari paparan kondisi dan harapan responden diatas peneliti mencatat beberapa hal yang penting selama penelitian: a. Hampir semua responden (masyarakat) menuturkan kondisi mereka yang memprihatikan ditambah dengan kondisi krisis ekonomi dimana harga barang kebutuhan semakin lama semakin tinggi, sementara menacari uang sulitnya bukan main. b. Mereka masyarakat berharap pemerintah memberikan perhatian dgn cara menurunkan harga barang, membuka lapangan pekerjaan. tidak mempersulit rakyat. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

7

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005 c. Melihat kondisi yang demikian pahit mereka tidak bisa melakukan apa-apa, karena beberapa hal diantaranya takut kepada pemerintah karena merasa sebagai wong cilik, tidak tahu harus berbuat apa karena tidak ada informasi tentang hak-hak mereka dan yang terakhir mereka cuma bisa pasrah dengan kondisinya. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pandangan Masyarakat Kenyataan yang terjadi dilapangan, apakah masyarakat dilibatkan dalam proses penyusuanan anggaran? Bagaimana masyarakat mau terlibat, mereka Anggaran (APBD) juga banyak yang tidak tahu atau hanya sebatas tahu dari TV dan media lain, sementara mereka tidak pernah mendapat informasi secara langsung dari pemerintah Kota Malang ketika ada proses penyusuanan APBD tersebut. Hasil kuesioner yang di distribusikan di tunjukan dalam tabel 3. Tabel 3: Data Jawaban Responden Keterangan ∑ 0/0 Keterangan Tahu tentang APBD 15 37 Terlibat dalam Penyusunan APBD Tidak Tahu Ttg APBD 25 63 Tidak Pernah Terlibat dalam APBD Total 40 100 Total sumber : data diolah No 1 2

∑ 2 38 40

0/0 5 95 100

Dari pandangan responden tentang APBD peneliti dapat menyimpulkan : a. Hampir semua responden berpandangan bahwa APBD harus memihak kepada rakyat kecil bukan pemerintah. b. Mereka berharap ada informasi dari pemerintah pada saat proses penyusunan APBD sehingga mereka bisa terlibat didalamnya. c. Dengan APBD yangmelibatkan mereka pada saat penyusunannya maka kebutuhan mereka masyarakat dapat terpenuhi. 3. Harapan Masyarakat terhadap Peran dan Fungsi DPRD Catatan peneliti berdasarkan temuan lapangan adalah peran dan fungsi dewan jauh dari harapan rakyat. Meraka tidak lagi mewakili rakyat yang telah memilihnya tapi lebih cenderung mementingkan kelompoknya “partai” dan memperkaya dirinya sendiri. Lihat kasus yang sedang marak akhir-akhir ini adalah kasus pesangon gate atau uang purna tugas. 4. Berbagai Problem Penyusunan Anggaran a. Anggaran Yang di Politisir Catatan peneliti ternyata anggaran banyak di politisir oleh eksekutif dan legislatif untuk kepentingan diri dan partainya. Parahnya politik anggaran yang terjadi di daerah-daerah khusunya Kota Malang merupakan miniatur dari ruwetnya sistem politik di Indonesia secara umum. Motivasi berpolitik demi kepentingan rakyat sudah mulai punah bahkan tidak ada sama sekali, yang ada adalah memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu rakyat harus harus melawan ketidakadilan anggaran sebagai akibat adanya politik anggran yang sangat merugikan rakyat. b. Anggaran antara Hak dan Kewajiban Anggaran menjadi salah satu alat indikator respon daerah dalam pemenuhan hak-hak rakyat untuk memperoleh akses yang layak secara sosial ekonomi (Herlambang, 2004). Masalahnya adalah penguasa cenderung memikirkan kepentingan mereka sendiri dari pada kepentingan rakyatnya. Hal ini tercermin dari tidak transparannya anggaran dan tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya. c. Anggaran Berespektif Gender Dalam penelitian ini prosentase responden laki-laki dengan perempuan seimbang yaitu 50% perempuan dan 50% laki-laki. Sayangnya kesadaran dari perempuan


8

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005 untuk terlibat dalam penyusunan anggaran masih sangat rendah (lihat hasil wawancara di lampiran). 5.

Konsep Ideal Penyusunan Anggaran (APBD) APBD harus dilihat sebagai sebuah relasi kekuasaan (power relation) antara aktoraktor institusional yang ada ditingkat daerah. Aktor-aktor institusional tersebut adalam masyarakat, pelaku pasar, pemerintah (eksekutif, legeslatif) dan birokrasi serta institusi global seperti lembaga-lembaga hukum multikultural dan WTO. Dalam era otonomi daearh ini aktor institusi global mungkin berpengaruh langsung dan tidak langsung dalam relasi di daerah. dapat dilihat dalam gambar 2. Gambar2: APBD sebagai Power Relation antar Aktor Institusional di Daerah

Negara (Lingkup Kab/kota, Propinsi & nasional) Legeslatif dan eksekutif

Masyarakat Sipil Kelompok agama, adat, komunitas lokal, profesional, organisasi berbasis rakyat

APBD (prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi) Institusi global Lembaga keuangan multirateral lembaga hukum WTO

Pasar Pengusaha kecil/menengah/ besar korporasi multinasional & Instansi Finansial

Catatan peneliti berdasarkan konsep yang ada menunjukan bahwa jika penyusunan anggaran memperhatikan konsep ideal pada saat proses penyusunannya maka hal ini akan memberikan ruang kepada publik untuk meningkatkan pengawasan dalam setiap aktivitas proses anggaran (APBD). Bukan yang terjadi sebaliknya yaitu anggaran akan di politisir oleh pemerintah dan DPRD sementara masyarakat yang mempunyai hak tidak pernah dilibatkan sam sekali. Fakta yang terjadi di lapangan DPRD dan eksekutif lebih menekankan pada kewajiban masyarakat sebagai pembayar pajak dari pada memberikan hak masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perda yang dihasilkan oleh legislatif, dimana hampir semua PERDA yang dihasilkan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak dan Retribusi untuk masyarakat . 6. Aspirasi dan Kepentingan Publik/Rakyat untuk Anggaran Aspirasi dan kepentingan rakyat bisa dikelompokkan menjadi aspirasi/kepentingan berupa tuntutan (demand) dan aspirasi /kepentingan berupa dukungan (support). Aspirasi/ kepentingan, baik berbentuk masalah, harapan, tuntutan maupun dukungan, biasanya diperoleh dan diserap anggota dewan melalui berbagai macam cara. Model Aliran Aspirasi dan kepentingan Rakyat dapat dilihat dalam gambar 5.


9

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005 Gambar 3: Model Aliran Aspirasi dan kepentingan Rakyat Tekanan/Pressure RAKYAT

DPRD

Aspirasi dan kepentingan rakyat

Representasi Legislasi Budget Kontrol

PEMDA Pelayanan Publik - Administrasi - Kebutuhan Dasar - Infrastruktur pengelolaan Pem: - kualitas kerja - Kinerja

Umpan balik/Feedback

7. Mengapa Partisipasi Rakyat Dalam Proses Penganggaran Tidak Efektif? Catatan peneliti dari hasil beberapa wawancara dengan responden diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa sebenarnya ketidak efektifan partisipasi rakyat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Malang adalah tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan dari DPRD. Sebesar (67 %) menjawab tidak tahu kapan ada proses penyusunan APBD karena tidak ada informasi. Sebesar (37%) sekedar tahu tapi tidak terlibat secara langsung karena tidak di undang, yang diundang hanya rakyat tertentu yaitu tokoh masyarakat dan perangkat desa. Dan sebesar hanya (5%) menjawab pernah terlibat dalam penyusunan APBD namun masukan dan usulnya di potong sampai tingkat kecamatan. Sehingga rakyat merasa sarannya tidak diperhatikan dan diabaikan. Disamping itu mekanisme Musbangkel, UDKP dan Rakorbang yang ditempuh hanya sekedar formalitas belaka serta, ketidakpedulian (ketidaksadaran) dari masyarakat khususnya masyarakat masih relatif kecil. 8. Apa Problematika yang Dihadapi Rakyat dalam Berpartisipasi? Permasalah rill lain yang dihadapi oleh masyarakat adalah ketidakpedulian (ketidaksadaran) dari masyarakat khususnya masyarakat terhadap hak-hak mereka untuk terlibat mempengaruhi berbagai kebijakan termasuk kebijakan anggran. Ketidakpedulian mereka disebabkan karena hanya sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Seperti harapan Sijnoto seorang PKL di Lingkungan Brawijaya, Ia berharap MCW tetap melakukan pendidikan politik seperti yang sudah dilakukan sekarang, sayangnya hanya sedikit LSM yang konsen terhadap masalah ini walaupun jumlah LSM di Malang banyak. 9. Model Partisipasi Rakyat yang Efektif Catatan peneliti dari hasil pengamatan selama penelitian menyimpulkan bahwa terdapat tiga jenis model partisipasi yang efektif yaitu: a. Pendekatan versi pemerintah yaitu sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu melalui proses Musbangkel, UDKP, Rakorbang. Pendekatan ini akan efektif jika semua prosedur dilaksanakan sesuai aturannya. Artinya semua proses itu benarbenar dilaksanakan bukan hanya sebatas mekanisme saja, yang sebenarnya program yang akan dilaksanakan sudah ditentukan. b. Pendekatan versi OMS (Ormas, LSM PT, OKP dll.). Pendekatan ini dilakukan untuk mewakili masyarakat-masyarakat tertentu (kusus) seperti masyarakat yang selama ini diabaikan dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat oleh pihak kelurahan atau partai. Proses yang dilalui adalah Musbangkel, UDKP dan Rakorbang versi masyarakat yang betul-betul melibatkan rakyat. c. Pendekatan versi Stakeholder. Pendekatan ini dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan mempertimbangkan segala macam aspek keadilan dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

10

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005 kemanusiaan. Stakeholder perlu memahami kondisi dan struktur sosial, geopolitik dan ekonomi masyarakat kita agar masyarakat tidak lagi menjadi korban oleh kepentingan mereka. Namun aspirasi masyarakat bisa diwakili oleh mereka. 10. APBD Tandingan sebagai Alat Melawan Pemerintah Counter Draft atau anggaran tandingan harus disiapkan oleh masyarakat dan LSM untuk melawan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah jika anggaran tersebut jauh dari kepentingan rill rakyat. Dalam membuat anggaran tandingan terdapat prinsipprinsip yang perlu diperhatikan diantaranya: (1) Prioritas harus berangkat dari aspirasi rakyat bawah (bottom up process), (2) Berbasis pada hak dan kebutuhan dasar rakyat, (3) Progressive realization, (4) Non Diskriminasi, dan (5) Mendorong Mekanisme Pertanggungjawaban Penyelenggara Negara Pada Publik/Rakyat. H. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 1. Kesimpulan a. Dalam proses penyusunan APBD keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat masih sangat kecil hanya sekitar 5% dari total responden. Hal ini terjadi karena dalam proses penyusunannya masih mengabaikan prinsip-prinsip penyusunan anggaran atau yang dikenal sebagai konsep ideal penyusunan anggran publik: 1. partisipasi masyarakat (anggaran partisipatif), 2. transparansi anggaran 3. akuntabilitas publik 4. pendekatan kinerja (performance oriented), 5. prinsip efisien dan efektif (Value For Money), 6. keadilan dan kesejahteraan ,dan 7. disiplin anggaran. b. Ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam proses APBD dan masalah riil yang terjadi pada saat masyarakat berpartisipasi adalah: pertama, tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan dari DPRD. Kedua, mekanisme Musbangkel, UDKP dan Rakorbang yang ditempuh hanya sekedar formalitas belaka. Ketiga, ketidakpedulian (ketidaksadaran) dari masyarakat khususnya masyarakat masih relatif kecil yang disebabkan karena hanya sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. c. Model partisipasi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: Pendekatan versi pemerintah, Pendekatan versi OMS (Ormas, LSM PT, OKP dll.), dan Pendekatan versi Stakeholder. d. Sebagai alat untuk melawan pemerintah dan DPRD maka anggaran tandingan harus disiapkan oleh masyarakat dan LSM untuk melawan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah jika anggaran tersebut jauh dari kepentingan rill rakyat. 2. Keterbatasan Responden yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar dari wilayah Kota Malang dan hanya sebagian kecil berasal dari wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, jumlah responden juga terlalu kecil sehingga kesimpulan dari hasil penelitian tidak dapat mengeneralisir untuk setting yang lain.. Keterbatasan lain adalah sulitnya menentukan responden yang benar-benar representatif dalam penelitian ini. 3. Saran a. Perlunya peningkatan kinerja OMS untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingya keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan khususnya dalam penyusunan APBD. b. Perlu untuk dibuat instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang kebebasan memperoleh informasi publik, tata cara partisipasi publik dan penyampaian keluhan publik. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

11

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005 c. Perlu di buat APBD Tandingan sebagai alat bukti bahwa selama ini kebijakan di Kota Malang khususnya tentang anggaran jauh dari kebutuhan rill rakyat. d. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas daerah dan responden penelitian. Karena pentingnya partisipasi masyarakat maka dapat di lakukan penelitian lanjutan untuk memperkuat partisipasi masyarakat.


12

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005 DAFTAR PUSTAKA Achmadi, Adib., Muslim, Mahmuddin., Rusmiyati, Sit.i, dan Wibisono, Sonny., 2002, Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta. Hal. 74-75. Departemen Dalam Negeri republik Indonesia, 2001, Konsep Panduan Perencanaan Anggaranm Daerah, Direktorat Jendral Otonomi daerah, Jakarta. Fatchurrochman, Agam, 2002, Manajemen Keuangan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Coruption Watch, 23-25 Januari 2002, Jakarta. Huizer, Gerrit, 1997, Participatory Action Research And People's Participation: Introduction And Case Studies, Third World Centre Catholic University of Nijmegen The Netherlands Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Jogjakarta. hal.8 Mardikanto, T., 1988. Dasar-Dasar Penyuluhan Pembangunan Pertanian, UNS Press.hal.9 Noeng Muhadjir, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV, Penerbit Raka Sarasin, Jogjakarta, hal. 201 Peraturan Pemerintah (PP) 105/2000 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD), Pradana W. Herlambang, 2004, Pro Poor Budget, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Prasetyo, Ngesti D., 2003, Studi Identifikasi Pembuatan kebijakan Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, Penelitian, Tidak dipublikasikan, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang kerjasama dengan YAPPIKA Jakarta. Sisk, Timothy D., (ed.) 2002, Demokrasi ditingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan, Seri 4, Internasional IDEA, Jakarta, hal. 189. Soeroso, Bambang P., Memposisikan Rakyat Dalam Otonomi Daerah, Media Indonesia, 6 September 2000, hal. 4 Sopanah dan Mardiasmo, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, SNA VI 16-17 Oktober 2003 di Surabaya. Suhardi, Suryadi, dan Julmansyah, 2001, Partisipasi Politik masyarakat dalam Pengembangan Demokrasi, Riset tentang Kasus Legislasi Peraturan daerah tentang Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Sumbawa, diterbitkan atas kerjasama Konsorsium untuk Studi Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI), LP3ES dan Pustaka Pelajar atas dukungan The Ford Fundation, hal. 8 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/987/SJ/2003 Wolk, Teraney and Dodd, 2000, Accounting Theory, South Western College Publishing, Amerika


13


Judul Penelitian STRATEGI PENGUATAN PARTISIPASI RAKYAT DALAM PENGAWASANPROSES PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBD

Peneliti 1: Sopanah, SE, M.Si Universitas Widya Gama Malang

Peneliti 2 : Isa Wahyudi, S.Psi Universitas Muhammadiyah Gresik


14


Judul Penelitian STRATEGI PENGUATAN PARTISIPASI RAKYAT DALAM PENGAWASANPROSES PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBD

Metodologi Penelitian Diskriptif Kualitatif

Bidang Kajian Akuntansi Sektor Publik


15


CURICULUM VITEE PENELITI I I.Data Pribadi Nama

:

Sopanah, SE, M.Si

Tempat Tanggal Lahir

:

Brebes, 11 Agustus 1979

Alamat Rumah

:

Jl. Polowijen II No. 5 Malang Jawa Timur

Alamat Kantor

:

Jl. Borobudur No 35 Malang

Hand Phone

:

08155508584

E-Mail

:

[email protected]

Agama

:

Islam

Status Perkawinan

:

Menikah

Institusi

:

Universitas Widya Gama Malang

Pekerjaan

:

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Malang

Pendidikan

:

1. S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Malang

:

2. S2 Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Konsetrasi Akuntansi Sektor Publik Universitas Gadjah Mada Jogjakarta

:

Strategi Penguatan Partisipasi Rakyat Dalam Pengawasan Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD

Judul Penelitian


16


CURICULUM VITEE PENELITI II I.Data Pribadi Nama

:

Isa Wahyudi, S.Psi

Tempat Tanggal Lahir

:

Demak, 4 Mei 1975

Alamat Rumah

:

Perum Permata Hijau Blok F/97 Malang

Alamat Kantor

:

Jl. Sumatra 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik

Hand Phone

:

081555878121

E-Mail

:

[email protected]

Agama

:

Islam

Status Perkawinan

:

Menikah

Institusi

:

Universitas Muhammadiyah Gresik

Pekerjaan

:

Staf Pengajar

Pendidikan

:

S1 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang

Judul Penelitian

:

Strategi Penguatan Partisipasi Rakyat Dalam Pengawasan Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD


17

STRATEGI PENGUATAN PARTISIPASI RAKYAT DALAM PENGAWASAN PROSES PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBD

Recommend Documents