STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PERBATASAN UTARA NUSANTARA BAB I. PENDAHULUAN

STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PERBATASAN UTARA NUSANTARA BAB I. PENDAHULUAN I.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yangmemiliki luas laut 11.126,61 km2 dan luas daratan 736,97 km2,,dan terdiri dari 105 pulau (26 pulau berpenduduk dan 79 pulau belum berpenduduk).Secara Geografis, terletak di antara 4o4’13” – 4o44’22” Lintang Utara dan 125o9’28” – 125o56’57” Bujur Timur. Sebagai kabupaten di wilayah perbatasan paling utara NKRI, memiliki kekayaan alam dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah ruah. Kandungan alam ini sekian lama telah “menggoda” negara asing untuk dicuri, dikuras, bahkan dirampok dengan berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan mereka. Seiring dengan itu, minimnya kebijakan serta perhatian pemerintah pusat terhadap permasalahan dipinggiran-pinggiran wilayah, praktek-praktek kompromistis oknum aparat dengan “kaum penyamun” serta lemahnya kewenangan kepala daerah disektor-sektor penggerak perekonomian, memberi dampak kerugian yang tidak sedikit, termasuk mendorong kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan menjadi semakin terpuruk. Sebagai daerah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga dan berada dibibir samudera Pasifik sekaligus berhadapan dengan rangkaian negara-negara pelaku aktif ekonomi internasional, maka masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib mendapatkan perlakuan dan perhatian khusus, utamanya agar mampu menjadi ujung tombak berbagai aspek yang menopang kedaulatan bangsa, baik dari segi Ideologi, Sosial, Budaya serta percaturan Ekonomi Global, sekarang dan dimasa datang. Dalam upaya pengembangan potensi wilayah pesisir maka berbagai kebijakan pembangunan perlu diselaraskan dengan karakteristik daerah meliputi :

1.

Benteng Utara NKRI Wilayah Kabupaten berhadapan langsung dengan negaraPhilipina. Kondisi ini secara tegas dan baku tertuang dalamUndang-undang No. 77 tahun 1957 tentang PersetujuanMengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah R.I. dan Republik Philipina ( LNRI tahun 1957 no. 167, tambahan LNR no. 1489).

Undang-undang RI Nomor 43 Tahun Proposal | Pembangunan & Pengembangan Sarpras Perikanan dalam Mendukung Gerbang Ekonomi Maritim Utara Nusantara

1

2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, tentang RTRWN, dimana menyatakan Kota Tahuna sebagai Pusat Kegiatan Stratejik Nasional (PKSN), serta Peraturan Presiden RI No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, menyatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki 4 (empat) pulau terluar yaitu : 1)P. KAWIO, luas ± 0,9 Km jumlah penduduk 121 KK / 294 jiwa. Di pulau ini terdapat titik dasar No. TD 054, titik referensi No. TR 054 (PP No. 38 Tahun 2002). 2)P. KAWALUSU (Kawaluso), luas ± 1,22 Km jumlah penduduk 186 KK/600 jiwa. Di pulau ini terdapat titik dasar No. TD 053A, titik referensi No. TR 053. 3)P. MARORE, luas ± 1,56 Km jumlah penduduk 121 KK/294 jiwa.Di pulau ini terdapat titik dasar No. TD 055A, titik referensi No. TR 055. 4)pulau BATUBAWAIKANG (Batu Pebawaekang), pulau batu yang tidak berpenghuni.

2.

Kabupaten Bahari

Dengan geografis terdiri atas kepulauan dengan 105 buah pulau (27 berpenghuni dan 78 tidak berpenghuni) masing-masing dipertautkan oleh perairan (UU. Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan kawasan pesisir dan pulaupulau kecil) Memperhatikan kondisi tersebut, yang letaknya menyebar dengan jarak relatif berjauhan; namun tetap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keutuhan Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga perlu ikembangkan, dibina, dipelihara, dan dipertahankan sebagai Aset Nasional. Karakteristik ini memberi petunjuk dan konsekuensi : 1. Keterpisahan secara geografis di mana perimbangan luas wilayah perairan (laut) 11.126,61 Km (93,79 %), sedangkan daratan yang terdiri dari pulau-pulau hanya 736,98 Km2 (6,21%); dengan demikian kawasan ini dikategorikan pula sebagai Daerah Maritim. 2. Tingkat kesulitan yang tinggi disertai kebutuhan biaya operasional yang besar dalam penerapan Manajemen Perencanaan Pembangunan Kawasan sebagai satu kesatuan konomi, administratif dan lain-lain yang saling terkait dan tergantung, karena keberadaan geografis yang terpisah dan tersebar. 3. Sebagai Daerah yang wilayahnya didominasi oleh laut dengan keberadaan prasarana dan sarananya yang sangat terbatas sehingga memberi peluang eksploitasi kekayaan alam laut, terutama perikanan, dalam jumlah yang sangat besar secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang tidak berhak (nelayan asing), dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam hingga saat ini. 4. Arus pergerakan dan distribusi barang produksi dan konsumsi dari dan ke tiap-tiap pulau (konsumen) serta mobilitas manusia di dalam wilayah maupun keluar masuk Kabupaten ini sangat lemah. 5. Aktivitas perekonomian lebih berorientasi bahkan terserap ke pusat-pusat perekonomian/perdagangan di kota Manado karena pertimbangan bisnis (profit oriented). Efek samping yang muncul adalah kesulitan menciptakan lapangan kerja. Tenaga kerja lebih diuntungkan apabila menjual jasa di kota Manado dan di luar Daerah (kotakota besar) pada umumnya. Sebab untuk sementara ini, belum ada yang dapat diandalkan guna memperbaiki kualitas hidup mereka. Sumber daya alam laut/perikanan serta berbagai potensi lainnya walau berlimpah, belum dapat dinikmati, karena ketidakberdayaan.

Proposal | Pembangunan & Pengembangan Sarpras Perikanan dalam Mendukung Gerbang Ekonomi Maritim Utara Nusantara

2

3.

Unik Langka dan Spesifik Dunia

Daerah yang memiliki kekayaan alam yang unik dan Langkah di dunia, terbukti dengan adanya 7 Gunung Api Bawah laut , yaitu : G. Api Banuawuhu – P. Mahengetang dan gugusan Gunung api Kawio Barat (Gunung Api 1912) serta biota lautnya, beragam spesis endemik langkah spesifik (burung, hewan, anggrek, kupu-kupu, ikan, dll) 4.

Agamis, Berbudaya dan Toleran

Sebagai daerah dengan seluruh penduduknya adalah pemeluk agama yang taat, mengenal agama (Kristen dan Islam) sejak abad ke 15. Memiliki agenda dan keragaman elemen budaya tradisional yang tetap dilestarikan hingga kini. Toleran rukun dan saling menghargai antar umat beragama menjadi bagian universal dalam tatanan rutinitas kehidupan masyarakat. Seiring dengan implementasi “Poros Maritim” yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia dan untuk mewujudkan Sistem Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat sesuai kondisi wilayah, telah ditetapkan Visi : Kepulauan Sangihe sebagai Kabupaten Bahari yangSejahtera dan Bermartabat,maka disusunlah butir-butir misi untuk mewujudkan Visi tersebut diatas sebagai berikut : 1.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN, yang diprioritaskan pada sektor/sub sektor : Kesehatan, Pendidikan, Pangan Penduduk, Perumahan dan Ketenagakerjaan.

2.

PEMANTAPAN EKONOMI RAKYAT, yang diprioritaskan pada sektor/sub sektor :Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah.

3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA, yang diprioritaskan pada aspek : Regulasi Wilayah Negara, Illegal Activity, Kependudukan, Perdagangan Tradisional, Sosial Budaya, Tranportasi Antar Wilayah Perbatasan. 4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 5. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, yang diprioritaskan pada pembentukan daerah otonomi baru, mewujudkan kebijakan nasional secara nyata dan konsisten, regulasi kewenangan dan sinkronisasi peran, sarana prasarana pemerintahan, blusukan efektif dan produktif. Proposal | Pembangunan & Pengembangan Sarpras Perikanan dalam Mendukung Gerbang Ekonomi Maritim Utara Nusantara

3

6.

PELESTARIAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM, yang diprioritaskan pada kebijakan terhadap : Pelestarian Sumberdaya Alam Spesifik dan Startegis, Pertambangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

I.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran. a. Maksud : - Memberikan informasi nyata tentang pemerintahan dan keadaan peduduk di daerah kepulauan perbatasan negara - Memberikan informasi tentang kinerja dan progres penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat - Mengingatkan kembali tentang pentinya eksistensi wilayah perbatasan untuk ditingkatkan dalam rangka mengokohkan kedaulatan bangsa dan negara b. Tujuan : - Memberikan pengetahuan yang memadai tentang keadaan dan situasi yang berlangsung di daerah perbatasan negara - Mendorong lahirnya kesamaan pemahaman terhadap konstelasi kondisi daerah untuk membangun pemikiran menuju lahirnya konsep pembangunan dan kebijakan yang lebih terarah dan berhasil guna - Menggugah segenap komponen pemerintahan yang berkompeten agar tergerak melakukan penyesuaian, perbaikan dan pengaturan yang relevan dengan kondisi yang sedang terjadi - Lahirnya Gerakan Nasional yang mengakselerasi perwujudan kesejahteraan dan martabat bangsa di wilayah perbatasan negara secara konseptual, terpadu, produktif, dan berkesinambungan c. Sasaran : - Mantapnya roda perekonomian daerah bagi kontribusi Regional dan Nasional dalam percaturan Global Internasional yang bertumpu pada sektor Kelautan dan Perikanan - Terwujudnya sistem dan implementasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara yang diprioritaskan pada : Peninjauan dan Penataan Regulasi, Pemberatasan Illegal Fishing, Menata mekanisme keimigrasian khususnya bagi masyarakat suku Sangihe Talaud yang bermukim di Philipina Selatan, mengembangkan perdagangan tradisional dan internasional di kawasan samudera pasifik - Tersedianya infrastruktur yang fungsional dan memadai, khususnya melalui penyediaan Sarana Prasarana Kelauatan dan Perikanan, Sektor Transportasi, Infrastruktur jalan dan jembatan. Pemenuhan Energi Listrik dan Bahan Bakar Minyak, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Pertahanan Keamanan - Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya alam yang lestari, serasi dan seimbang serta tersedianya komponen-komponen mitigasi bencana, melalui Pelestarian Sumberdaya alam spesifik dan strategis, pengendalian kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pemantapan sistem peringatan dini dan fasilitas tanggap darurat - Tersedianya moda transportasi antar pulau, antar daerah, antar wilayah, serta dengan negara tetangga


4

1.4. Landasan Hukum : Landasaran Hukum penyusunan Strategi Pengembagan Bidang Kelautan dan Perikanandi Perbatasan Utara Nusantara ini, ialah : a. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); b. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) c. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. d. Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2007, tentang PengelolaanPesisir dan pulauPulau Kecil. e. Undang–Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725); f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah. h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 88 tahun 2011 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sulawesi. j. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 k. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. l. Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. m. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kawasan Tertinggal dan Perbatasan. n. Peraturan Menteri RI Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. o. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah. p. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2005–2025.


5

BAB II. KONDISI FAKTUAL HEGEMONI MARITIM 1.

POTENSI MARITIM KAWASAN PERBATASAN NEGARA Luas wilayah laut Kepulauan Sangihe 11.126,61 Km2 atau 93,8 % dari luas wilayah kabupaten. Luas wilayah laut kabupaten hanya dihitung berdasarkan kaidah pengaturan tentang kewenangan pemerintah daerah yaitu sampai dengan batas 4(empat) mil. Bila dihitung dengan kaidah wilayah negara maka luasan riel yang juga merupakan wilayah penangkapan akan berlipat ganda luasnya. Potensi dengan keragaman ikan ekonomis, ikan hias termasuk spesis endemik yang berlimpah, dengan kapasitas bukan hanya untuk kepentingan daerah, namun berskala besar yang mampu memberi kontribusi ekonomi bagi kepentingan kesejahteraan rakyat secara Nasional. Kultur Nelayan tradisional yang sangat terbatas hanya untuk konsumsi dan pasaran lokal sekaligus diselimuti dengan kemampuan armada tangkap yang belum memadai, baik dari segi jumlah, jenis, kapasitas dan fungsi serta dalam kondisi tanpa daya untuk bersaing dengan hegemoni nelayan asing yang menjadikan wilayah laut kita sebagai daerah “jajahannya”. Bahwa posisi Sangihe sebagai kabupaten kepulauan (geografis maritim) berada tepat pada persimpangan 3 (tiga) hamparan negara, yaitu Samudera pasifik, laut Sulawesi dan Laut Maluku, menyediakan potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa bagi kepentingan kesejahteraan bangsa. Sangatlah wajar dan menjadi kewajiban nasional untuk mengamankan sekaligus mengelolanya, bukan saja guna kesejahteraan masyarakat perbatasan, bahkan mampu memenuhi kepentingan bangsa Indonesia pada skala regional & nasional. Posisi geopolitik sebagai kawasan perbatasan negara dengan puluhan pulau-pulau strategis yang tersebar, berpenghuni maupun tidak berpenghuni, menyimpan potensi prospek hegemoni kemaritiman yang sangat menjanjikan (geoekonomi), oleh karena dekatnya jarak/waktu tempuh dengan berbagai negara konsumen (ASEAN, Korea Selatan, Jepang, China / Hongkong, dan China Taipei serta kawasan Pasifik lain). Konstelasi perikanan di lautan milik bangsa ini berlangsung sangat dinamis, baik yang bersifat resmi maupun yang bersifat gelap (sangat dominan) seperti : penjarahan ikan, penyelundupan BBM, lalu lintas keluar masuk orang tanpa dokumen, bahkan disinyalir sebagai jalur aktifitas terorisme internasional. Kondisi ini tetap diperhadapkan pada keterbatasan fasilitas aparat keamanan yang berbekal semangat nasionalisme, ketegaran dan ketangkasan namun juga tanpa daya mengatasi kesewenang-wenangan pengurasan potensi laut kita yang terjadi di depan mata.


6

2.

HILANGNYA KEDAULATAN MARITIM DI PERBATASAN NEGARA a.

POTENSI MARITIM YANG TERGADAI 1). Penjajahan Ekonomi Maritim, diindikasikan dengan : a)

b)

c)

d)

e)

f)

g) h)

Dominasi armada tangkap (kecil sampai dengan sedang) dan sarana tangkap utama lainnya seperti rumpon yang aktif beroperasi sebagian besar (>98%) milik pengusaha perikanan asing, namun uniknya berbendera Indonesia. Jumlah kasus penangkapan dan penanganan illegal fishing beberapa tahun terakhir menurun drastis. Fakta ini dapat diasumsikan bahwa : - Legal, oleh karena pelaku-pelaku penangkapan telah mentaati serta memenuhi seluruh prosedur yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan, atau - Kegiatan illegal berlangsung bebas karena lemahnya kapasitas pengawasan, penertiban dan penindakan. Sesuai data yang dicatat dari mekanisme penjualan resmi / legal baik dipasar lokal (Tahuna, dll) serta luar daerah (Manado & Bitung), maka jumlah produksi hasil tangkapan yang laris di pasaran Philipina (utamanya) adalah Tuna sebesar ± 669,60 ton/tahundan jenis demarsal ekonomis (Kerapu, Kakap, Cakalang, Kuwe, Ekor kuning, Baronang, Tenggiri, Bawal, Biji nangka, Kurisi,Cucut, pari, dll), sebesar ± 2.093 ton/tahun, atau totalnya hanya ± 2.762,74 ton/tahun, tidak termasuk ikan Layang dan tongkol yang dijadikan umpan dan konsumsi harian. Bila diasumsikan berdasarkan potensi rasional, maka angka tersebut diatas tidak mencapai 2,5% untuk ikan Tuna terhadap estimasi total tangkapan dan tidak mencapai ±50% untuk ikan demersal, dengan kata lain hasil tangkapan yang gelap rimbanya adalah sebesar 97,5% untuk jenis ikan Tuna dan ± 50% untuk ikan demersal atau totalnya sebesar ± 30.970,28 ton per tahun. Daya saing nelayan lokal semakin terpuruk. Dengan metode dan teknik penangkapan yang lebih terstruktur, jangankan nelayan tradisional, armada tangkap > 10 GT milik usaha menengahpun tak mampu lagi menghasilkan tangkapan dalam jumlah yang memadai. Jumlah hasil tangkapan yang dijual dalam negeri khusus Tuna dan demarsal ekonomis, tercatat hanya mendekati 700 ton per tahun atau dibilangan 2,5% dari estimasi total penangkapan. Jumlah hasil tangkapan yang diekspor tidak tercatat sama sekali, berarti terindikasi hampir seluruh potensi lautan kita dikirim keluar negeri (Philipina) tanpa prosedur yang jelas dan benar. Prosentase hasil perikanan yang masuk devisa negara / nelayan sangat kecil, hanya berkisar Rp. 81 s/d Rp. 82 Milyar per tahun. Dengan bebas menyinggahi pulau-pulau (berpenduduk apalagi tidak berpenduduk) yang terletak dalam rangkaian vertikal


7

i)

Indonesia – Philipina (pulau-pulau terluar dan pulau-pulau lokasi prioritas), yang umumnya tidak memiliki aparat keamanan. Jumlah armada tangkap (asing dan lokal) serta orang asing yang menyinggahi / melapor di pos Lintas Batas Marore sangat sedikit dan setiap tahun semakin menurun drastis. Sesuai data resmi gambarannya sebagai berikut :

Data Pelintas batas yang terdaftar di Pos Imiigrasi p. Marore Tahun 2013

Tahun

1. 2. 3. 4.

2013 2012 2011 2010

2).

No.

Jumlah Kedatangan Kapal (Unit) Orang Asing Lokal WNA WNI 34 43 131 218 32 33 126 232 70 42 270 317 150 33 750 751

Jumlah Keberanngkatan Kapal (Unit) Orang Asing Lokal WNA WNI 37 44 127 258 31 38 106 273 67 44 248 338 135 29 862 722

Penjarahan Ikan Sistematis Terstruktur, diindikasikan dengan : a)

b)

c)

d)

e)

f)

Riwayat Sarana Prasarana Tangkap. Hampir seluruh sarana tangkap yang beroperasi di lautan Indonesia bagian utara (Laut Sulawesi, laut Maluku) dan sebagian samudera Pasifik berciri/karakter bukan lokal. Namun dokumen administratifnya terkesan seluruhnya produk dalam negeri, khususnya tempat pembuatan dan pemilik sarana. Pemenuhan persyaratan administratif seluruhnya mampu dipenuhi, oleh karena terkait dengan riwayat sarana prasarana tangkap diatas. Aspek permodalan operasional terkesan berasal dari pengusaha lokal atau fasilitas perbankan di daerah, namun hal ini perlu dipertanyakan bila dibandingkan dengan nilai fasilitas bank, jumlah armada, tingkat ketersediaan modal (memadai), kelancaran distribusi dana dan pembelian serta pengiriman hasil tangkapan ke luar negeri. Moda operasi, yang teratur dan taktis yaitu menggunakan ratusan armada kecil sampai dengan sedang (3-7 GT) yang lincah dan cepat serta diawaki oleh personil-personil yang trampil, tangguh, tanpa beban karena keluarga berada di Philipina serta diperhadapkan sempitnya lapangan kerja lain di Philipina. Pemenuhan logistik yang teratur dipasok dari persediaan pasar lokal, baik bahan makanan, perlengkapan personil bahkan Bahan Bakar Minyak (premium, solar dan minyak tanah/kerosene). Mekanisme pemasaran baik dari tangkapan langsung maupun membeli hasil tangkapan nelayan lokal berlangsung lancar,


8

g)

h) i)

3).

Penjarahan Ikan Terang-terangan, diindikasikan dengan : 1).

2).

3).

4).

b.

teratur dan terukur (minimal stok ikan >0,5 Ton baru dikirim keluar). Sistem pengendalian dan pengawasan belum berlangsung intensif, tetap, teratur dan terpadu, sehingga aktifitas penangkapan (penjarahan) berlangsung dengan tenang dan penuh percaya diri, serta mengabaikan seluruh ketentuan yang berlaku di negara ini. Semakin minimnya kapal asing yang diproses dan ditindaki dibanding beberapa tahun sebelumnya (awal tahun 2000-an) Subsidi negara yang tanpa sadar telah bebas dimanfaatkan oleh pelaku asing, yang rata-rata membeli BBM melalui nelayan lokal dengan fasilitas subsidi pemerintah.

Jumlah armada yang beroperasi menangkap ikan didominasi (±98%) oleh tipe armada tangkap Philipina (jenis Fuso, pumpboat, pakura dll) Armada tangkap (ciri Philipina) yang mendarat di pesisir daratan NKRI utamanya Tahuna, Petta / Naha, pulau-pulau di kec. kepl. Nusa Tabukan dan Kec. Kepl. Marore jumlahnya sangat dominan. Jumlah orang asing (awak kapal) yang sengaja berada di daratan wilayah NKRI semakin hari semakin banyak dan terkesan tanpa kuatir, bebas berkeliaran dan berinterkasi dengan penduduk lokal Eksploitasi kandungan lokal sebagai komponen penunjang penangkapan seperti batu pantai, diambil secara bebas sesuai jumlah yang dibutuhkan.

ASPEK KERUGIAN NEGARA. 1).

Kerugian pada Aspek Kedaulatan dan Harga Diri Bangsa, dapatdiindikasikan dengan : a)

b)

c)

d)

Tatanan dan regulasi negara yang mengatur mekanisme penangkapan, imigrasi, perdagangan, lingkungan hidup serta fasilitas penanggulangan kemiskinan rakyat, dll. Tidak diindahkan / telah dilanggar dengan sengaja. Hegemoni perairan wilayah tangkapan tidak lagi ditangan nelayan Indonesia, namun telah lama dikuasai oleh nelayan Philipina. Keleluasaan orang asing berkeliaran di wilayah kita dan terkesan tidak memiliki beban serta tidak menghargai tatanan normatif yang berlaku di negara kita, dapat menularkan paradigma sesat dikalangan masyarakat. Kondisi yang berlangsung dapat merendahkan bahkan menyepelekan eksistensi elemen keamanan negara sebagai bagian dari harga diri dan martabat bangsa.


9

e)

f)

g)

2).

Kerugian pada Aspek Ekologis, dapatdiindikasikan dengan : 1).

2).

3). 4).

3).

Nilai kebangsaan akan semakin terkikis oleh pengaruh perolehan keuntungan profit sesaat yang diiming-imingi oleh kepentingan ekonomi orang asing. Berpotensi mengancam keselamatan penduduk bahkan keamanan NKRI, mengingat kultur penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Philipina tidak ketat, sehingga dapat saja kalau setiap armada memiliki bekal senjata api guna menjaga diri. Juga tidak tertutup kondisi ini dimanfaatkan oleh aktifitas terlarang lainnya seperti penyelunduan narkoba, pelaku terorisme, dll. Situasi dan kondisi wilayah selatan negara tetangga yang tidak stabil berpotensi mempengaruhi stabilitas wilayah perbatasan, misalnya wilayah NKRI menjadi lokasi persembunyian sementara pelaku-pelaku separatis bahkan kriminal.

Habitat dan wilayah peredaran alamiah perikanan yang terganggu antara lain oleh karena jumlah yang banyak serta penempatan ponton diperairan jauh, sehingga ikan-ikan tidak lagi mendekat ke pesisir, akibatnya tangkapan nelayan tradisional sangat menipis. Pola penangkapan diluar norma-norma atau regulasi nasional yang bertujuan melindungi kelangsungan ekosistem sudah lama terjadi. Contoh faktual adalah penggunaan “Samak” mengandung sianida dikemas dalam plastik, sebagai suplemen umpan Tuna dalam volume yang besar (1x pancing = 1 kemasan ± 50 ml setiap hand line). Pola pembelian yang sporadis dengan mengakomodir seluruh jenis, kualifikasi dan ukuran / bobot ikan. Penggunaan material alam (batu) sebagai komponen pemberat hand line, akan menurunkan daya dulung lingkungan pesisir. Dapat diperkirakan volume yang digunakan bila setiap unit armada tangkap setiap melaut (seminggu 2 kali) mengangkut minimalnya 1 m³ batu.

Kerugian pada Aspek Sosiologis, dapatdiindikasikan dengan : 1).

2).

Daya saing nelayan lokal. Kondisi psikologis, semangat serta etos kebaharian nelayan tradisional / penduduk lokal semakin redup oleh karena tak kuasa melawan penjajahan wilayah penangkapan produktif. Tingkat kesejahteraan penduduk lokal semakin terabaikan bahkan semakin miskin. Kondisi ini akan semakin melemahkan eksistensi serta kontribusi masyarakat terhadap nasionalisme dan daulat kebangsaan oleh karena seluruh waktu dan energinya harus terkonsentrasi menyambung hidup keluarga.


10

3).

4).

5).

4).

Status penduduk lokal yang senantiasa menjadi server, lebih mendorong terciptanya kondisi “bangsa hamba” atau “kaum suruhan”, layaknya “romusha” atau “rodi” dijaman penjajahan. Eksploitasi orang Indonesia asal Philipina sangat dipahami oleh para cukong disana, oleh karena kemampuan beradaptasi yang lebih baik dan holistik dengan kondisi wilayah serta masyarakat kita (hubungan paternal, kemampuan komunikasi, dll). Produk pasokan bawaan yang tidak semuanya berdampak positif, misalnya Minuman keras yang merusak perilaku dan mental masyarakat serta menurunkan daya saing produk dalam negeri sejenis. Bahan bangunan dan mesin kapal yang juga mendominasi segmen pasar sehingga produk DN semakin tidak diminati, belum lagi menjamurnya produk alat tangkap yang dipasarkan di kalangan nelayan Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo.

Kerugian pada Aspek Ekonomis, dapatdiindikasikan dengan : Sesuai data diatas maka produksi hasil tangkapan perikanan yang tercatat sebesar ± 2.762,74 ton/tahun, diasumsikan ± 2,5% untuk ikan Tuna dan ± 50% untuk ikan demersal dari estimasi total tangkapan, maka volume total tangkapan adalah sebesar ± 30.970,28 ton per tahun. Nilai tangkapan dikonversikan ke harga jual di Bitung (lihat tabel), maka total nilai seluruh hasil tangkapan dalam setahun ± Rp. 1,436 triliun. Nilai ini bila dikurangi hasil penjualan resmi (terdaftar) menjadi hanya ± Rp. 81,77 Miliar, maka selisih nilai yang menjadi kerugian Negara diperkirakan berkisar ± Rp. 1,354 triliun per tahun

No.

Jenis Ikan

Harga (Bitung) (Rp/Kg)

Data Estimasi volume dan nilai produksi serta tingkat kerugian perikananTahun 2013 Estimasi Data Penjualan DN/ Estimasi total Estimasi total Estimasi Nilai total Tahun Nilai Tangkapan Nilai Jual DN kerugian. produksi Ton Kg Ton/tahun Rp/kg/Tahun Rp/kg/Tahun Rp./kg/Tahun

1

Tuna

50,000

669.6

669,600

26,784.00

1,339,200,000,000

33,480,000,000

1,305,720,000,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kerapu Kakap Cakalang Kuwe Ekor Kuning Baronang Tenggiri Bawal Biji Nangka Kurisi Cucut Pari Ikan lainnya Jumlah

30,000 30,000 23,000 25,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 --

99.8 65.94 1493.8 59.1 12.3 27.36 129.1 0.04 20.05 50.2 30.5 3.65 101.3 2.763,74

99,800 65,940 1,493,800 59,100 12,300 27,360 129,100 40 20,050 50,200 30,500 3,650 101,300 2.762.740

3,992.00 2,637.60 59,752.00 2,364.00 492.00 1,094.40 5,164.00 1.60 802.00 2,008.00 1,220.00 146.00 4,052.00 110.510,60

119,760,000,000 79,128,000,000 1,374,296,000,000 59,100,000,000 9,840,000,000 21,888,000,000 103,280,000,000 32,000,000 16,040,000,000 40,160,000,000 24,400,000,000 2,920,000,000 81,040,000,000 3,271,084,000,000

2,994,000,000 1,978,200,000 34,357,400,000 1,477,500,000 246,000,000 547,200,000 2,582,000,000 800,000 401,000,000 1,004,000,000 610,000,000 73,000,000 2,026,000,000 81,777,100,000

116,766,000,000 77,149,800,000 1,339,938,600,000 57,622,500,000 9,594,000,000 21,340,800,000 100,698,000,000 31,200,000 15,639,000,000 39,156,000,000 23,790,000,000 2,847,000,000 79,014,000,000 3,189,306,900,000


11

Kerugian diatas masih ditambah lagi dengan kehilangan kontribusi dari : Nilai hasil perikanan jenis tertentu yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang potensinya melimpah di perairan kita, seperti jenisjenis : Tongkol, Layang, Lobster, Napoleon, Selar, Barakuda, Julung-julung, Hiu Laut Dalam (Sirip), Lemadang, Kepiting Bakau, Sotong batu, Hiu Karang, Ikan hias spesifik, dll. Masuknya komponen-komponen niaga perikanan lainnya seperti sarana tangkap dalam jumlah besar (material pembuatan kapal, alat-alat tangkap, mesin-mesin, dll) yang diperdagangkan dengan bebas tanpa memberi kontribusi apapun bagi penerimaan Negara. Barang-barang dagangan berbagai jenis, baik bahan makanan, kosmetik, garmen, asesoris, pecah belah, ayam sabung, bahkan minuman beralkohol baik produksi Philipina maupun eks impor (Amerika, Eropa, China dll) yang telah merajai (bahkan diminati) pasar wilayah perbatasan bahkan sampai Manado dan Bitung. c.

INKONSISTENSI IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN KAWASAN(KEMARITIMAN) PERBATASAN NEGARA

Posisi berbatasan dengan negara tetangga memiliki prospek tersendiri dari berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi. Dinamika sosial dan ekonomi penduduk yang mendiami pulau-pulau terluar maupun pulau-pulau terdekat sekitarnya lebih mendekatkan sekaligus membiasakan komunikasi / interaksi antar penduduk yang tidak dibatasi sekat-sekat regulasi perbatasan / antar negara. Situasi dan kondisi ini menyimpan peluang yang kalau dimanfaatkan secara bertanggungjawab akan mampu memberi kontribusi positif bagi perekonomian penduduk lokal. Ketentuan perundang-undangan nasional maupun kesepahaman antar kedua negara telah sepakat dan mengatur, yang pada prinsipnya memungkinkan berlangsungnya hubungan perdagangan antar penduduk negara tetangga yang bersifat kultural di kawasan perbatasan kedua negara. Namun demikian, harapan masyarakat untuk menjangkau masa depan lebih baik masih terkendala dan terhambat oleh ketidakpedulian teknis birokrasi bahkan terkesan melakukan pembiaran sehingga dinamika positif yang seharusnya telah dapat dinikmati hasilnya, sampai sekarang menjadi “benda apung tanpa arah dan tujuan”, seperti contoh dibawah ini : 1). Regulasi yang tidak mengatur secara jelas dan tegas, contohnya ; a) Tidak adanya sinkronisasi regulasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan, seperti contoh Pengertian kawasan perbatasan yang berbeda menurut UU (77/1957 dengan 43/2008). b) Tidak komprehensifnya jangkauan pengaturan kawasan perbatasan dalam regulasi nasional yaitu kawasan perbatasan negara yang batas negaranya ada dilaut, contoh : UU 43/2008.


12

Wilayah negara dengan batas-batasnya baik batas daratan maupun batas laut telah diatur dalam Undang-undang RI nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Namun dalam klausul pengaturan dimaksud masih terdapat aturan yang perlu diperjelas dan dipertegas khususnya menyangkut perbatasan laut serta perbatasan wilayah laut antara Indonesia dengan Philipina, sebagai berikut :  Pasal 1 ayat 6 : Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.  Pasal 6 : Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: - Di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; - di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste;  Substansi pengaturan dalam UU nomor 43 tahun 2008 yang perlu dikaji dan diperjelas kembali utamanya adalah : Pasal 1 ayat 6 tidak secara tegas menetapkan tentang : Batas Wilayah Negara di laut, yang diatur hanya dalam hal Batas Wilayah Negara di darat yaitu: Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Pasal 6 ayat (2) tidak mencantumkan Filipina sebagai salah satu negara yang berbatasan laut dengan negara kita, namun pada pasal 8 menegaskan bahwa batas wilayah yurisdiksi termasuk dengan Filipina. Fakta-fakta tersebut diatas dapat menyebabkan multi tafsir perundang-undangan sehingga diperlukan penjelasan atau tindakan perbaikan/ penyempurnaan. 2).

3).

Adanya Regulasi yang tidak dilaksanakan secara konsisten bahkan hampir dilupakan antara lain UU no 77 / 1957 tentang persetujuan mengenai Warga Negara yang berada secara tidak sah di Wilayah Negara Republik Indonesia dan Republik Filipina serta Keppres no 6 Tahun 1975 tentang Persetujuan perdagangan antar daerah perbatasan RI dengan Republik Philipina. Hingga sekarang tidak pernah ada panduan pelaksanaan secara teknis yang ditetapkan oleh pejabat teknis tentang pelaksanaannya. Rendahnya pemahaman aparatur pemerintah (pusat) terhadap kondisi faktual, minimnya informasi yang obyektif tentang kondisi riel yang diterima oleh aparat pemerintah pusat.


13

d.

LEMAHNYA KAPASITAS DAN SINERGITAS ANTAR SEKTOR DALAM MEMBERDAYAKAN POTENSI MARITIM DI PERBATASAN NEGARA. Kondisi ini dapat diindikasikan dari : 1). Tidak adanya sinkronisasi regulasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan, seperti contoh Pengertian kawasan perbatasan yang berbeda menurut UU (UU 77/1957 dengan UU 43/2008). 2). Tidak komprehensifnya jangkauan pengaturan kawasan perbatasan dalam regulasi nasional yaitu kawasan perbatasan negara yang batas negaranya ada dilaut, contoh : UU 43/2008. 3). Regulasi yang tumpang tindih dengan; UU no 43/2008 tentang Wilayah negara) saling tumpang tindih : UU 77/1957, UU23/2015 Pemerintahan Daerah, UU Wilayah Negara, Undang Wil. Pesisir, UU UU no 7/2014 tentang Perdagangan, dll 4). Lemahnya Pemahaman tentang konteks kepulauan / perbatasan negara yang selama ini dianggap “tidak prioritas” oleh lembaga teknis penyelenggara peningkatan kesejahteraan. 5). Perencanaan pengembangan potensi kemaritiman kawasan perbatasan belum mampu menjawab kebutuhan daerah, masyarakat maupun kepentingan negara oleh karena : belum dilakukan dengan metode yang sesuai, cenderung mengandalkan kemampuan intelektual dan akademik / tidak komprehensif, minimnya pengamatan yang cermat dan empirik, berlangsung secara parsial sektoral, lemahnya kordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan lintas hirarkhis, kurang melibatkan dan mendengar keluhan serta kebutuhan masyarakat, dilakukan oleh pihak-pihak yang kurang memahami dinamika kehidupan wilayah dengan karakter kepulauan di perbatasan negara, serta kendala-kendala lainnya. 6). Tidak berjalannya sistem pengawasan, pengendalian dan tindak lanjut penanganan terpadu, tetap dan berkelanjutan atas dinamika dan konstelasi perairan utamanya dalam aktifitas perikanan tangkap. 7). Kewenangan kepala Daerah terhadap pengendalian dan pengelolaan wilayah maritim dan kawasan perbatasan Negara yang sangat terbatas.


14

BAB III. KONDISI EKSISTING 1. Sektor Kelautan dan Perikanan a. Potensi dan Produksi Sumberdaya Laut.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Sangihe memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan beragama sumberdaya hayati dalam kandungan lestari ikan pelagis dan demersalserta biota laut lainnya + 32.620 Ton dan menjadi pemasok ikan ekonomis penting bagi daerah sekitar(Manado, Bitung, Amurang, Gorontalo, Toli-toli), termasuk negara tetangga (Philipina dan negara asean lainnya serta negara-negara asia timur). Gambaran Produksi berbagai jenis ikan tersebut tahun 2014 sebesar 8.521,24Ton dimana ikan pelagis didominasi oleh ikan Tuna 669,60Ton; produksi ikan demersal ekonomis yang totalnya adalah 30.300,68 Ton , sedangkan potensi lainnya adalah biota laut non ikan seperti : Mollusca, Crustacea dan Echinodermata. Hasil tangkapan tersebut di atas, masih jauh dari volume potensi yang terkandung di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II di atas. Keberadaan kondisi ekosistem dan lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang sangat mengutungkan seperti: terdapat ekosistem terumbu karang yang kondisinya baik, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem estuari yang masih terawat dan terus diperhatikan oleh masyarakat yang mendiami wilayah pesisir. Kondisi lingkungan tersebut menghadirkan potensi lahan budidaya laut + 596 Ha, lahan budidaya air payau + 18 Ha, dan lahan budidaya air tawar + 40 Ha.


15

b. Kondisi Aktifitas Nelayan Masyarakat Kepulauan Sangihe sejak dahulu telah dikenal sebagai masyarakat bahari yang tangguh, militan dan ulet dengan menganut falsafah “Somahe Kai Kehage” yang berarti “Berani Menantang Badai”. Kegiatan usaha utama masyarakat adalah nelayan dengan jumlah 7.518 RTP.Nelayan penangkap ikan berjumlah 26.451 orang, pembudidaya 737 orang, pengolah 30000 ikan 570 orang. Sifat usaha nelayan umumnya perorangan 25000 namun ada pula yang berkelompok dengan jumlah 20000 kelompok nelayan sejumlah 137 15000 kelompok. Umumnya nelayan didaerah ini merupakan nelayan 10000 yang tangguh, militan dan ulet, yang terbentuk secara alamiah 5000 walaupun tingkat ketrampilan yang 0 dimiliki relatif terbatas.

Jumlah Nelayan

Penangkapan

Budidaya

Pengolahan

Khusus, sebaran Nelayan di kampung-kampung perbatasan (Marore, Matutuang, Kawio dan Kawaluso), tersaji dalam diagram lingkaran berikut :

Marore

:

85 orang

Kawio

:

383 orang

Matutuang :

72 orang

Kawaluso

106 orang

:

dari datatersebut, secara keseluruhan aktifitas nelayan adalah untuk menangkap ikan pelagis kecil dan atau ikan demersal dengan menggunakan alat pancing dan atau jaring lingkar

Jumlah Nelayan

Marore

Kawio

Matutuang

Kawaluso


16

c. Kondisi Sarana Prasarana Perikanan

Jumlah Armada Tangkap Jukung Tanpa Mesin Jukung Katinting Pelang Motor Tempel Pumpboat dan Pamo Kapal Motor 10-20 GT Kapal Motor 20-30 GT

Alat tangkap yang digunakan diantaranya ; jaring insang (gill net) seperti: gill net hanyut 933 unit, tetap 456 unit, lingkar 238 unit; Pukat seperti: pukat pantai 160 unit, pukat cincin 99 unit, payang 44 unit; dan Pancing seperti: rawai tuna 594 unit, pancing tonda 4.855 unit dan pancing lainnya 57 unit. Infrastruktur Perikanan yang terbangun di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini ialah Pelabuhan Perikanan Dagho di Kecamatan Tamako yang berada dalam kondisi tidak fungsional, Pabrik Es

Armada Penangkapan Ikan yang dominan dan sering digunakan nelayan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, meliputi berbagai jenis kapal penangkap seperti : Jukung (tanpa motor) 3.596 unit, Jukung dengan katinting 1.096 unit, Pelang dengan motor tempel 326 unit dan Pumpboat dan Pamo < 10 GT 2.361 unit dan Kapal Motor 10-20 GT 7 Unit, Kapal Motor 20 – 30 GT 15 unit, dan > 30 GT 1 unit.

Jumlah Alat Tangkap Pancing Lainnya Pancing Tonda Pancing Rawai Tuna Payang Pukat Cinicin Pukat Pantai Jaring Lingkar Jaring Insang Tetap Jaring Insang Hanyut 0

Jumlah Infrastruktur Perikanan 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

2000

4000

6000

kapasitas 3 Ton per hari di Kecamatan Tamako dan Kecamatan Tabukan Utara. Selain itu, di Tahun anggaran 2014 ini, sementara dibangun 3(tiga) unit Cold Storage dengan kapasitas 10 Ton di Kahakitang, Kawaluso dan Matutuang.

Khusus untuk Pulau Marore, Kawio, Matutuang dan Kawaluso, armada penangkapan yang dimiliki oleh nelayan adalah jenis Pelang, Pumpboat dan atau Pamo dengan alat tangkap sederhana berupa Pancing Hand line, Pancing Long line dan jaring lingkar. Khusus untuk infrastruktur pendukung yang ada di kawasan tersebut antara lain adalah dermaga pelabuhan Proposal | Pembangunan & Pengembangan Sarpras Perikanan dalam Mendukung Gerbang Ekonomi Maritim Utara Nusantara

17

umum, sarana air bersih skala kecil, LTS di Kawio(rusak), PLN di Marore (12 jam operasi), PLN-PNPM di Kawaluso (12 jam operasi). Minimnya jumlah dan kapasitas armada penangkap ikan yang dimiliki oleh masyarakat lokal, membuka peluang bagi hadirnya nelayan dari luar (daerah/negeri) untuk mengeruk potensi perikanan yang ada. d. Konstelasi Penangkapan Konstalasi Penangkapan ikan yang berlangsung di perairan sekitar Kepulauan Sangihe, selama ini adalah untuk memasok kebutuhan masyarakat kepulauan Sangihe dan daerah sekitar, termasuk negara tetangga seperti nampak pada peta berikut ini

Peta Konstelasi Penangkapan di Perairan Laut Sulawesi


18

e. Kondisi Budidaya Perikanan

Sarana budidaya yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten ini, masih terbatas pada jenis Karamba Jaring Apung yang di fasilitasi oleh pemerintah maupun karamba yang berbahan baku kayu dengan konstruksi sederhana, serta kolam-kolam dengan konstruksi tanah dan atau beton. Lahan budidaya laut yang tersedia+ 596 Ha baru dimanfaatkan +22 Ha, lahan budidaya air payau + 18 Ha baru dimanfaatkan + 1,3 Ha, dan lahan budidaya air tawar + 40 Ha yang dimanfaatkan + 28 Ha.

f.

Kondisi Pengolahan dan Pemasaran. Kondisi pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, meliputi : Pengolahan Ikan Asin, Ikan Asap (Cakalang, Julung-julung), Abon Ikan, Bakso Ikan dan Kecap Ikan. Sarana dan Prasarana Pengolahan terhadap komoditi tersebut relatif sederhana dan semi tradisional. Selain itu, Infrastruktur pendukung kegiatan pengolahan, yang terbangun meliputi Pabrik Es dan Cold Storage. Terkait kondisi pemasaran produk perikanan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe meliputi pasar loka(Tahuna dan sekitar), Manado dan sekitarnya, serta ke Negara Tetangga/Pilipina (secara sembunyi-sembunyi).Pemasaran produk perikanan (mentah dan olahan) ke negara Pilipina sudah berlangsung sejak lama, mengingat jarak tempuh yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan jarak tempuh ke Manado, Bitung dan sekitarnya, walaupun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi(ilegal).


19

2. Sektor Pendukung Perikanan 2.1.Transportasi dan Navigasi a. Transportasi laut Trasnportasi laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dilayani oleh Kapal Pelayaran Nasional (Pelni), Pelayaran Rakyat(Tahuna-Manado), dan Kapal Perintis untuk melayani Pulau-pulau terpencil dan terluar (Lipang, Kawaluso, Matutuang, Kawio dan Marore). Jadwal Pelayaran Kapal Pelni setiap bulan sekali singgah di Pelabuhan Tahuna sedangkan rute pelayaran Kapal Penumpang Tahuna-Manado dilayani dengan 2(dua) waktu keberangkatan. Untuk waktu keberangkatan malam hari dilayani setiap hari, demikian juga untuk waktu keberangkatan pagi hari dilayani setiap hari. Khusus angkutan produk perikanan, dilayani oleh Kapal Penampung berukuran dibawah 30 GT yang menampung ikan dari hasil tangkapan nelayan di sekitar kecamatan Tatoareng untuk diangkut ke ibu kota kabupaten(Tahuna) dan atau diangkut ke kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan jadwal yang tidak menentu (tergantung hasil tangkapan). Untuk komoditi yang dijual ke ibu kota Propinsi(Manado), diangkut dengan menggunakan sarana Kapal Penumpang yang melayari jalur Tahuna-Manado, dengan kapasitas muat terbatas. b. Transportasi Udara Transportasi Udara yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dilayani oleh Pesawat berkapasitas 72 (tujuh puluh dua) orang penumpang dengan jadwal 4(empat) kali seminggu dengan jumlah penerbangan sekali terbang di tiap hari keberangkatan. Pesawat yang melayani rute Naha-Manado ini adalah Wings Air ATR 72-500. c. Transportasi Darat/Penyeberangan Transportasi darat di Kabupaten kepulauan Sangihe dilayani oleh Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perkotaan serta berbagai tipe Kendaraan Angkutan tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu. Jam operasi angkutan pedesaan sampai dengan pukul 17.30 wita sedangkan angkutan kota beroperasi sampai dengan pukul 20.00 wita serta jam operasi sampai pukul 22.00 wita. Selain transportasi darat, dikabupaten kepulauan Sangihe juga dilayari oleh kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cab. Bitung setiap minggu sekali dan di waktu-waktu tertentu dilayari 2(dua) kali seminggu lintasan Likupang-Pananaru. Khusus untuk lintasan Pananaru-Marore di layari sebulan sekali dengan kapasitas 596 GT. 2.2.

Infrastruktur Jalan dan Jembatan Infrastruktur jalan di kabupaten kepulauan Sangihe meliputi : Jalan Strategis Nasional : 104, 8 km ; Jembatan : 105 Unit Jalan Propinsi : 72,7km ; Jembatan : 87 Unit Jalan Kabupaten : 1.043,29km ; Jembatan : 170 Unit Jalan Strategis Kabupaten : 11 km di 7 Pulau (Pulau terluar dan pulau Lokpri) Proposal | Pembangunan & Pengembangan Sarpras Perikanan dalam Mendukung Gerbang Ekonomi Maritim Utara Nusantara

20

2.3. Enegi Listrik dan BBM

-

Kondisi Energi Listrik yang tersedia saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, daya terpasang 11. 872 KW sedangkan daya mampu sebesara 8.120 KW. Selain itu di beberapa pulau telah terbangun sarana Listrik Tenaga Surya terpusat dan atau tersebar, namun mengalami gangguan dan tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Ketersediaan BBM untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini dipasok oleh Depot Pertamina untuk Penampungan dan distribusi dengan Quota Masing-masing : Premium 13.571 KL per tahun Solar 3.433 KL per tahun Kerosene : 8.210 KL per tahun Fasilitas Penyaluran BBM yang ada saat ini adalah 2 (dua) unit SPBU dan 1(satu) unit APMS. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan BBM Nelayan, belum ada fasilitas yang melayani, seperti SPBN.

2.4. Air Bersih

Ketersediaan dan pelayanan air bersih / air minum penduduk di daerah ini dapat dikategorikan belum memadai. Akses penduduk dipulau-pulau terhadap ketersediaan air bersih / minum terbilang rendah. Hal ini disebabkan antara lain oleh : - Minimnya ketersediaan sumber air baku, atau hanya 52,10% dari 167 kampung/kelurahan yang memiliki sumber air baku. - Kapasitas pelayanan PDAM masih terbatas diperkotaan, dengan kinerja pelayanan sejumlah 9.949 SRatau 23,49% dari jumlah KK. - Kurangnya sumber air baku yang dapat menggunakan sistem gravitasi, berakibat mahalnya eksploitasi jaringan PDAM karena menggunakan energi listrik. - Mahalnya teknologi tepat guna alternatif seperti penyulingan air asin (destilasi / osmosis). Secara garis besar Kinerja pelayanan air bersih / minum kabupaten adalah sebagai berikut : Tabel 19 Proposal | Pembangunan & Pengembangan Sarpras Perikanan dalam Mendukung Gerbang Ekonomi Maritim Utara Nusantara

21

Kinerja pelayanan air bersih / minum di kabupaten Kinerja Kabupaten 24 pulau berpenghuni (Dari 105 pulau)

1 (satu) pulau memiliki sumber air baku yang dapat digunakan sebagai sumber air minum

141 kampung/kelurahan di p. Sangihe besar

86 kampung (60,99%) memiliki sumber air baku

167 kampung/kelurahan di kabupaten

102 kampung/kelurahan (61,08%) memiliki akses terhadap air bersih

167 kampung/kelurahan di kabupaten

65 kpg/kel. (38,92%) memiliki air bersih permanen. 102 kpg/kel. (61,08%) akses air bersih situasional

Kinerja Pelayanan PDAM Tingkat Pelayanan Air Bersih Kapasitas Produksi & terpasang Kehilangan Air (UFW) Jumlah Sambungan Rumah (total)

79,9 % dari target maksimum 221 lt/det - 237 lt/det 22,03 % 9.949 SR atau 23,49% dari jumlah KK

Sarana Air Bersih Desa yang sederhana

2.5. Komunikasi

Kondisi geografis sangat mempengaruhi kinerja keterbukaan jaringan komunikasi di daerah ini, sehingga dikategorikan belum memadai. Akses komunikasi di wilayah terpencil, dipulau-pulau kecil serta sebagian kantong permukiman masih tertutup. Gambaran kinerja jaringan komunikasi di daerah saat ini, adalah : - Area wilayah kabupaten yang terlayani jaringan nirkabel : ± 42 % - Jumlah wilayah kecamatan kabupaten yang terlayani jaringan nirkabel : 15 kecamatan dengan lingkup penerimaan rata-rata dibawah 60% - Area pemukiman yang terlayani jaringan nirkabel : ± 58 % - Jumlah penyedia jasa komunikasi yang beroperasi : 3 provider - Proyeksi jumlah pemilik pesawat genggam : ± 34.678 unit - Warnet Pedesaan 64 unit


22

Tower-tower komunikasi & Listrik tenaga bayu di Malamenggu

2.6. Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Perikanan

a. Pendidikan Menengah Kejuruan Perikanan Sebagai daerah maritim, kebutuhan mendasar untuk peningkatan sumberdaya manusia di sektor kelautan dan perikanan ditempuh dengan peningkatan kapasitas Sekolah Kejuruan (SMK Perikanan) yang ada di Naha dengan Jurusan Penangkapan, Budidaya, Pengolahan, dan NautikasertaSMK Perikanan Baramuli di Tamako dengan Jurusan Penangkapan dan Pengolahan Hasil Perikanan b. Politeknik Negeri Nusa Utara Selain SMK Perikanan, di daerah ini juga telah ada Perguruan Tinggi Negeri yang menitik beratkan pada bidang Perikanan, yakni Politeknik Negeri Nusa Utara

2.7. Kesehatan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat ini telah tersedia 1(satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah, klasifikasi C, 17(tujuh belas) Pusat Kesehatan Masyarakat(PKM), yang meliputi 3(tiga) PKM perawatan plus, 6(enam) PKM perawatan dan sisanya PKM non perawatan serta 81 Pustu dan 21 Poskesdes, yang tersebar di 15 kecamatan dan 122 desa. Tenaga Kesehatan yang tersedia terdiri dari : 11 dokter ahli, 29 dokter umum, seorang dokter gigi, 398 perawat, 82 tenaga bidan serta 105 Tenaga kesehatan lainnya, yang sebarannya pada RSUD, PKM, Pustu dan Poskesdes.


23

2.8. Destinasi Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang sedang dikembangkan. Khusus di daerah ini destinasi wisata yang tersaji, didominasi oleh wisata bahari, yang sangat menarik, unik, spesifik dan langka. Keunggulan spesifik langka bertaraf dunia yaitu dengan adanya 2 (dua) gugusan gunung berapi bawah laut (under water volcanoes) yaitu G. Banuawuhu di p. Mahengetang (-8 m'-dpl) dan G. api 1912 di perairan P. Kawio Barat (-2000 m' dpl), adalah wujud Amazing grace sang pencipta yang berada di daerah ini.

2.9. Pertahanan dan Keamanan Kondisi penanganan aspek pertahanan dan keamanan negara di daerah ini telah tersedia sesuai kebutuhan organisasi dan lingkup kewenangan secara normatif. Untuk tingkat kabupaten dikoordinir oleh satuan komando setingkat POLRES, KODIM, dan LANAL sedangkan untuk tingkat kecamatan, seleuruhnya telah terbentuk satuan setingkat Polsek dan Koramil. Khusus untuk wilayah perbatasan, ditempatkan Komando satuan tertentu yang terdiri dai unsur matra darat dan laut serta kepolisian. Namun demikian, kondisi yang ada sangat membutuhkan peningkatan serta penguatan, utamanya : Kesejahteraan, Jumlah Personil, Sarana Mobilitas, Logistik, Komunikasi dan program rekreatif.


24

BAB IV. RENCANA PENGEMBANGAN

1. Revitalisasi Lembaga dan Penyediaan Sarana Pelatihan, dengan sasaran : a. Mewujudkan Lembaga pemerintahan selaku penyelenggara pembinaan, pengawasan dan pengembangan perikanan yang bertanggungjawab, integratif, dedikatif dan profesional, melalui : 1) Sinkronisasi Tupoksi lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan perikanan 2) Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas secara kontinu, terencana dan berhasil guna b. Mewujudkan kelompok-kelompok dan nelayan pelaku perikanan masyarakat yang mandiri, dinamis, bersemangat, produktif dan profesional. 1) Pemberdayaan kelompok nelayan di sentra perikanan Kel Santiago 2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Nelayan Penangkap Ikan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan)

c. Mewujudkan Lembaga Pendidikan kejuruan bidang Perikanan yang kompeten, berkualitas, cerdas dan produktif. 1) Pemantapan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan Naha ( dan Tamako (Nautikan dan Penangkapan) 2) Pengembangan kapasitas dan kompetensi SMK Kelautan 3) Pembangunan SMK Pelayaran 4) Penyediaan balai Latihan dan Ketrampilan kerja 5) Terlaksananya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan teknis yang berkompeten agar lulusan SMK jurusan tertentu memiliki akreditasi setara serta peluang yang sama dengan lulusan lembaga sejenis, serta terbuka peluang melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. 6) Meningkatnyakompetensi lulusan SMK yang siap pakai dan siap memenuhi permintaan pasar tenaga kerja baik Dalam maupun luar Negeri (Perikanan, Pariwisata, Pelayaran, Mekanik) 7) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kampus Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar) di Manganitu 8) Pembentukan Program Studi/Jurusan Polnustar berbasis potensi dan pengembangan wilayah seperti di bidang Pariwisata, Infrastruktur dan Sosial Dasar.

d. Menyediakan Lembaga Pelatihan ketrampilan Perikanan yang berkualitas, kontinu dan profesional. 1). Pembangunan Balai Latihan Ketrampilan (BLK) Model Ketrampilan Pelayaran, Perikanan dan Kelautan yang dititik beratkan pada Permesinan, Nautika, Navigasi, Penangkapan, Rancang Bangun Kapal, Teknologi Perikanan Modern


25

2. Terbangunnya Pusat perikanan tangkap ekonomis di kawasan Perbatasan Negara yang bertumpu pada potensi nelayan tradisional, dengan basis pulaupulau strategis di perbatasan negara, dengan sasaran : a. Menyediakan Lahan pembangunan dengan luasan yang ideal di berbagai pulau melalui pembebasan / ganti rugi yang saling menguntungkan serta dilakukan konsolidasi / pematangan serta sertifikasi lahan, meliputi : - Pabrik Es di Kawio seluas ….. - Pabrik es di Kawaluso - Pabrik Es di Sowaeng - Dermaga di Kawio seluas - Dermaga di Nusa tabukan seluas - Pangkalan Pendaratan Ikan di kel santiago. b. Menyediakan Dermaga Tambat dan kolam kapal-kapal perikanan tangkap di basis penangkapan / pengolahan perikanan perbatasan, meliputi : - Pembangunan Dermaga/Tambat di Kel Santiago-Tahuna - Pembangunan Dermaga/Tambat di kel Apengsembeka-Tahuna - Pembangunan Dermaga/Tambat di Enempahembang-Tahuna Timur - Pembangunan Dermaga/Tambat di Sowaeng . c. Menyediakan Sarana Prasarana pelabuhan Perikanan, yang meliputi sarana administrasi, pengawasan, pelataran pelabuhan, sarana pergudangan, navigasi dan perhubungan, klinik, kantin, serta fasilitas lainnya, yakni : - Pembangunan Bengkel, Docking dan Slipway di Kel. Santiago - Sarana Air Bersih di Kawaluso, Marore, Matutuang - Dermaga Tambat Labuh di Kawaluso, Sowaeng - Pos Pengawasan di Santiago, Kawio, Matutuang - Stasiun Karantina di Santiago dan Marore - Kios Saprodi di Santiago, Kawio dan Matutuang

. d. Menyediakan Sarana Prasarana penerbangan skala kecil berupa helipad dan landasan pesawat terbang ringan, yakni : -

Pembangunan Halipad di Kel. Kawio dan Kawaluso Pembangunan Landasan pesawat ringan di Kel Kawaluso dan Kawio

e. Menyediakan Sarana Prasarana dan Fasilitas penyediaan Bahan bakar armada perikanan, yakni : - Pembangunan SPBN di Kel. Santiago, Kawio, Kawaluso, Marore - Peningkatan Kapasitas SPBN di Dagho

f. Menyediakan Sarana Prasarana dan Fasilitas penanganan pasca tangkap, penyimpanan dan pelelangan perikanan, yakni : -

Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), di Santiago Tempat Pelelangan Ikan (TPI), di Santiago

.


26

g. Menyediakan Sarana Prasarana tangkap kelompok nelayan dan nelayan tradisional dalam jumlah yang cukup, sesuai, berkualitas dan produktif, yakni : -

-

Motorisasi Armada Nelayan, bagi armada tanpa mesin (Motor Tempel dan Mesin Dalam/Inboard Marine) Pengadaan Armada Purse seine, bagi kelompok nelayan Pukat Pengadaan Kapal Pamo Hand Line berkapasitas di atas 5 GT Pengadaan Kapal Penampung berkapasitas > 50 GT Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (Rumpon, Alat Deteksi Ikan)

h. Meningkatkan status serta berfungsi optimalnya pelabuhan perikanan dan instalasi penunjang pelabuhan perikanan Dagho sebagai sub sistem utama produksi hasil perikanan tangkap. -

Peningkatan Status dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Dagho

3. Tersedianya Pusat pengolahan hasil Perikanan baik untuk konsumsi dalam negeri, maupun memenuhi permintaan luar negeri, dengan fasilitas pokok dan penunjang yang dibutuhkan dalam kapasitas/skala yang sesuai, dengan sasaran : a. Menyediakan Sarana prasarana kerja tata laksana, pengendalian dan administrasi pengolahan perikanan, yakni :. b. Menyediakan Sarana prasarana penampungan dan penyimpanan bahan baku pengolahan perikanan(storage, Icing dan sejenisnya) yang memadai. -

Pembangunan Pabrik Es ( 10 Ton, 30 Ton dan 50 Ton) di Kawio dan Santiago Pembangunan Cold Storage ( 10 Ton dan 500 Ton) di Kawio dan Santiago Pembangunan Ice Storage (10 Ton dan 50 Ton) di Kawio dan Santiago

c. Menyediakan Sarana prasarana pemilahan serta pengelompokan jenis, bobot dan kualitas bahan baku perikanan olahan. d. Menyediakan Sarana prasarana pemrosesan dan produksi (manufaktur, dll), pemeriksaan serta penetapan kualitas hasil perikanan -

Pembangunan Pabrik Ikan Kaleng kap60 Ton di Santiago

e. Menyediakan Sarana prasarana pengemasan, pengepakan, penyimpanan dan pengiriman produk hasil olahan perikanan - Pembangunan Gudang Penyimpanan Ikan Kaleng di Santiago - Pembangunan Gudang Peti kemas .Mempersiapkan sumber daya manusia pengolahan yang cukup, trampil, kompeten, semangat dan profesional, melalui : - Diklat Teknis Pengolahan dan sertifikasi hasil olahan


27

f. Menyediakan Sarana prasarana sumber daya listrik dan logistik / BBM cadangan, yakni : -

-

-

-

Peningkatan kemampuan/kapasitaspembangkittenaga listrik PLN dengan kapasitas minimal 550 KW untuk Kapasitas Unit Produksi dan Pengolahan Perikanan di Kelurahan Santiago, Penyediaan jaringan listrik PLN untuk mensuplai pabrik Es di kecamatan Kawio kapasitas 10 Ton per hari yang membutuhkan …KW dan Pabrik Es di Kawaluso kapsitas 5 Ton per hari yang membutuhkan suplai listrik …..KW dan Cold Storage Kahakitang kapsitas 10 Ton yang butuh listrik …. KW Peningkatankapasitas jaringan Listrik PLN Nanedakele untuk memasok kebutuhan Cold storage kapsitas 30 Ton sebanyak … KW

Pembangunan SPBN di Kawio, Marore, Santiago

g. Menyediakan Sarana pengolahan sumber Air bersih yang memadai, melalui : -

-

-

Pemasangan Instalasi pengolahanair minum (IPA)di Pulau Matutuang yang memiliki sumber air permukaan (sumur) untuk mensuplai Cold StorageKapasitas 10 Ton/hari, Cold Storage di pulau Kawaluso dengan kapasitas 10 Ton/hari serta pabrik es di kecamatan Marore dengan kapasitas 10 Ton per hari. Pembangunan sistem dan jaringantransmisimaupun jaringan distribusi dari IPA minum kekantong-kantong permukiman penduduk. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Pulau-Pulau Kecil Dan PulauPulau Terluar / Wilayah Terpencil dengan Pembangunan IPA di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar / wilayah terpencil menggunakan sistem yang sederhana, murah dan produktif melalui penjernihan air laut (destilasi) dan / atau penampungan air hujan teknis. Khusunya pulau Kawaluso, Pulau Matutuang, Pulau Lipang, Pulau Nusa, Pulau Bukide, Pulau-pulau di Kecamatan Tatoareng Penyediaan Terminal air minum terapung setiap kecamatan pulau yang akan berfungsi melayani penduduk di wilayah-wilayah rawan air minum dan kebutuhan produksi instalasi pabrik es dan cold storage, baik rutin maupun situasional.

4. Tersedianya moda transportasi khusus dilengkapi sarana prasarana dan fasilitas standar guna pendistribusian hasil olahan Perikanan ke pelabuhan dan bandara kolektor, dengan sasaran : a. Menyediakan Pelabuhan / Dermaga Tambat kapal-kapal transport hasil olahan perikanan serta kapal cargo dan passenger di pulau pusat pengolahan perikanan perbatasan. b. Menyediakan Sarana kapal transport hasil olahan perikanan serta kapal cargo dan passenger dari pusat pengolahan ke pelabuhan kolektor / ekspor. c. Meningkatkan kapasitas dan Fungsi Pelabuhan Tahuna sebagai Pelabuhan Kolektor bahkan Ekspor dan Pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Ekspor. d. Meningkatkan kapasitas dan fungsi Bandara Yudha Tiendas Naha sebagai bandara Kolektor dan bandara Sam Ratulangi sebagai bandara ekspor 5. Tersedianya Sarana dan fasilitas pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan sarana prasarana perikanan tangkap, dengan sasaran : a. Menyediakan sarana prasarana pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan (docking, slipway, gudang) armada dan fasilitas perikanan tangkap yang representatif di wilayah perbatasan. Proposal | Pembangunan & Pengembangan Sarpras Perikanan dalam Mendukung Gerbang Ekonomi Maritim Utara Nusantara

28

b. Menyediakan sarana prasarana pembangunan dan perbaikan dan pemeliharaan (docking, slipway, gudang) armada dan fasilitas perikanan tangkap yang representatif di pelabuhan perikanan Dagho. c. Menyediakan sarana dan fasilitas yang menyediakan seluruh kebutuhan peralatan tangkap, olahan dan budidayaperikanan. 6. Tersedianya Infrastruktur Sosial dasar / Utilitas Permukiman, sarana perumahan, dilengkapi Fasum dan Fasos bagi Penduduk lokal maupun Tenaga Kerja Perikanan, dengan sasaran : a. Menyediakan perumahan bagi penduduk lokal dalam jumlah yang cukup dengan kondisi memadai, asri dan nyaman di pulau-pulau kecil lokasi industri perikanan. b. Menyediakan sarana dan prasarana akomodasi bagi karyawan industri perikanan di lokasi yang telah diarahkan. c. Menyediakan sarana prasarana, fasilitas serta pengelola pelayanan / penanganan Kesehatan setingkat pelayanan Rumah Sakit klas B yang memadai, berkualitas, tuntas dan profesional bagi karyawan industri perikanan maupun penduduk setempat. d. Menyediakan sarana prasarana, fasilitas serta pengelola Pendidikan tingkat dini, dasar dan menengah yang memadai, berjenjang dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di lokasi. e. Menyediakan sarana prasarana, fasilitas serta pengelola yang melayani seluruh kebutuhan spritual religi bagi karyawan dan penduduk setempat. f. Menyediakan sarana prasarana, fasilitas serta pengelola yang mampu menampung dan menyelenggarakan aktifitas keolahragaan serta kegiatan sosial masyarakat. g. Mempersiapkan pengelola, sarana prasarana serta fasilitas pelayanan energi Listrik yang cukup, merata, konstan dan ramah lingkungan, baik bagi kebutuhan industri, perumahan, perekonomian, sosial, serta bagi karyawan dan penduduk setempat. h. Menyediakan sarana prasarana, fasilitas serta pengelolaan dan distribusi Air bersih yang cukup, merata serta konstan bagi kebutuhan industri, perumahan, karyawan serta penduduk setempat. 7 Tersedianya Pusat bisnis/perbelanjaan kebutuhan pokok, keuangan / perbankan, perlengkapan / peralatan perikanan serta jasa-jasa primer. a. Penyediaan sarana prasarana, fasilitas serta pengelola Pasar Tradisional modern maupun Swalayan/Pusat Pertokoan yang menyediakan kebutuhan harian/rutin baik bagi karyawan maupun penduduk setempat. b. Penyediaan sarana prasarana, fasilitas serta pengelola Swalayan / Pusat Pertokoan yang menyediakan berbagai perlengkapan / peralatan perikanan baik tradisional maupun modern c. Penyediaan sarana prasarana, fasilitas serta pengelola pelayanan keuangan dan perbankan (termasuk devisa/valuta asing) untuk melayani kebutuhan karyawan maupun penduduk setempat d. Penyediaan sarana prasarana, fasilitas serta pengelola pelayanan Komunikasi / informasi untuk melayani kebutuhan karyawan maupun penduduk setempat. e. Penyediaan sarana prasarana, fasilitas serta pengelola kegiatan jasa service serta jasa-jasa lainnya Proposal | Pembangunan & Pengembangan Sarpras Perikanan dalam Mendukung Gerbang Ekonomi Maritim Utara Nusantara

29

8 Terbangunnya prasarana pengaman pantai, sarana prasarana transportasi darat, serta pelabuhan dan armada penyeberangan baik antar pulau maupun dengan negara tetangga, dengan sasaran : a. Terbangunnya prasarana pengaman pantai untuk infrastruktur dan instalasi industri perikanan serta di seluruh pesisir pantai permukiman kritis, yang handal, kokoh, fleksibel dan ramah lingkungan. b. Terbangunnya prasarana jalan dan jembatan, halte angkutan orang/ barang serta fasilitas keamanan transportasi darat yang kuat, aman, nyaman dan fungsional. c. Penyediaan Pelabuhan penyeberangan, lengkap dengan unit armada penyeberangan (feri) yang melayani angkutan pelabuhan penyeberangan Marore–Nusa Tabukan–Petta (pp) dan Marore –Kawaluso – Lipang – Tahuna dan sekitarnya (pp). d. Penyediaan Pelabuhan penyeberangan, lengkap dengan unit armada penyeberangan (feri) yang melayani angkutan dari pelabuhan penyeberangan Marore dengan pelabuhan penyeberangan di Glan/ General Santos / Davao Philipina. 9 Tersedianya moda Transportasi Pelayaran Rutin dan Reguler angkutan Orang/pekerja dan Barang serta Hasil Perikanan konsumsi wilayah. a. Penyediaan moda transportasi pelayaran cepat rutin setiap waktu antar pulau-pulau sekitar lokasi industri perikanan guna antar jemput pekerja dari dan ke lokasi pekerjaan. b. Penyediaan transportasi pelayaran cepat rutin dari kawasan industri ke Tahuna guna mengangkut produk pemasaran perikanan ke bandara Naha, maupun untuk kepentingan konsumsi pasar harian setempat c. Penyediaan moda transportasi pelayaran cepat dan rutin dari kawasan industri ke pelabuhan Bitung / Manado guna kepentingan pemasaran hasil produk perikanan. d. Penyediaan moda transportasi pelayaran cepat secara reguler yang melayari pelabuhan Perikanan dengan pelabuhan di negara tetangga. 10 Tersedianya obyek Pariwisata Bahari berbasis maritim serta partisipasi masyarakat setempat di sekitar kawasan industri, yang mampu menampung kepentingan wisatawan industri maupun wisatawan umum domestik dan mancanegara. a. Mewujudkan penetapan lokasi destinasi serta terlaksananya penataan destinasi wisata bahari pada lokasi-lokasi yang telah direncanakan. b. Penyediaan sumber daya manusia setempat yang telah melalui bimbingan, pelatihan, peningkatan kapasitas serta pemberian fasilitas, yang siap berfungsi selaku pengelola destinasi wisata secara profesional dan saling menguntungkan. c. Penyediaan lembaga usaha, terbangunnya sarana prasarana serta terselenggaranya pengelolaan destinasi wisata. d. Penyediaan sarana prasarana, fasilitas serta pengelola pelayanan Hotel dan restoran yang mampu menampung kebutuhan pengelolaan industri perikanan. Proposal | Pembangunan & Pengembangan Sarpras Perikanan dalam Mendukung Gerbang Ekonomi Maritim Utara Nusantara

30

e. Penyediaan sarana prasarana, fasilitas serta pengelola kegiatan Hiburan yang sehat, mendidik dan menghibur bagi karyawan maupun penduduk setempat. f. Penyediaan sarana prasarana, fasilitas serta pengelolaan kegiatan jasa service wisata yang tersedia sesuai keinginan wisatawan, seperti diving / snorkeling, surfing, sailing, power boating, fishing,paragliding, dan lain-lain. 11 Tersedianya hasil Penelitian dan Pengembangan pembudidayaan dari berbagai aspek guna penataan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tatacara yang lebih baik, dengan sasaran : a. Penyediaan hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi pembudidayaan, daya dukung lingkungan dan ekosistem. b. Menyediakan hasil Penelitian dan pengamatan, pengelolaan kondisi cuaca/ iklim/ navigasi. c. Menyediakan hasil pengamatan dan Penelitian pengelolaan tenaga kerja serta dampak sosial bagi penduduk lokal dan ketenagakerjaan daerah / regional. d. Menyediakan hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi penangkapan dan keseimbangan eksploitasi terhadap daya dukung populasi perikanan. e. Menyediakan hasil Penelitian dan pengamatan sistem distribusi dan jalur pemasaran f. Menyediakan hasil pengamatan dan Penelitian pengembangan kapasitas industri perikanan. g. Menyediakan hasil pengamatan dan Penelitian pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman dan partisipasi penduduk pesisir. 12.

Optimalnya Kapasitas Pengawasan & Keamanan melalui peningkatan kewenangan dan kemampuan Lembaga, prosedur tetap, personil, kesejahteraan, peralatan dan logistik, serta kerjasama dengan unsur keamanan negara tetangga, dengan sasaran a. Menyediakan lembaga pengawasan terpadu nyang memiliki kewenangan, kemampuan dan ruang gerak yang memadai dilengkapi prosedur tetap penuntasan tindak lanjut pengawasan, utamanya : - Pembentukan lembaga dan sarana prasarana - Penyusunan sistem kerja - Operasionalisasi Pengawasan terpadu . b. Menyediakan personil lembaga pengawasan yang memilki kompetensi dan kemampuan tugas yang prima, dilengkapi fasilitas, sarana dan kesejahteraan yang memadai, meliputi : - Jumlah Personil yang memadai sesuai lingkup pengamanan, - Aspek Kesejahteraan, utamanya kompensasi keterisolasian serta keluarga yang ditinggalkan - Program rekreatif yang mampu memlihara motivasi kedisiplinan, seperti tri liburan ke kota terdekat negara tetangga


31

c. Menyediakan pangkalan, sarana kerja, peralatan dan logistik yang memadai bagi kpentingan pengawasan dan pengamanan, meliputi : - Pembangunan Pangkalan untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan di Pulau Maror dan pulau-pulau yang dipandang strategis - Pembangunan helypad multi guna, baik untuk kepentingan pengamanan, pemerintahan, kemasyarakatan dan ekonomi di pulau Kawio, Marore, Kawaluso, Matutuang - Pengadaan Sarana Mobilitas Perairan yang memadai serta mampu mengimbangi kapasitas armada-armada asing - Penyediaan Logistik yang memadai sesuai kebutuhan - Pembangunan sistem dan jarinngan Komunikasi yang memadai untuk melakukan laporan dan tukar informasi sesuai kepentingan kedinasan d. Menjalin kerjasama operasi pengawasan dan pengamanan dengan unsur keamanan negara tetangga secara teratur dan berkelanjutan. - Pelaksanaan Patroli bersama dengan aparat negara tetangga - Pelaksanaan Latihan bersama dengan aparat negara tetangga - Tukar menukar misi kunjungan antar negara dalam rangka pengembangan wawasan


32

BAB V - PENUTUP

Rangkaiangagasan dan usulan yang dituangkan dalam proposal sederhana ini, merupakan ungkapan obsesi dan cita-cita elemen pemerintahan dan masyarakat di wilayah terdepan negara Indonesia yang kita cintai. Sejujurnya hal ini bukanlah sebuah rekayasa yang dirajut berlandaskan imaginasi sesaat guna meraih kesempatan demi perhatian normatif, namun konsep ini merupakan dentang ungkapan yang senantiasa ditalukan sejak lama, konteksnya dikemas dalam asa dan tanya :  Mengapa karunia Tuhan yang melimpah ini hanya dibiarkan, dilepas, ditelantarkan dan ironinya mampu dimanfaatkan oleh pelau-pelaku dari negeri seberang dengan cara kelabu untuk menghidupi, memakmurkan dan mensejahterakan bangsanya.  Mengapa kita seakan menutup mata adanya harta karun yang mampu mengawal sebagian besar rakyat Indonesia meraih kesejahteraan dan kemartabatan hakiki sebagai suatu bangsa  Mengapa modal dasar melimpah ini tidak dijadikan salah satu kontributor bagi kesejahteraan bangsa. Pemerintah dan masyarakat kabupaten kepulauan Sangihe dan Talaud (pra orde baru) pernah secara nyata merasakan nikmat dan hakikat kemakmuran yang disumbangkan oleh kekayaan alam sendiri. Kekayaan alam yang dimensinya tidak hanya untuk kebutuhan lokal, namun mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia di bagian regional pulau Sulawesi, Maluku Utara bahkan Nusa Tenggara. Melalui sekilas gambaran sejak awal tulisan sederhana ini, tetap mengingatkan, menggugah, dan mengajak seluruh pemangku kepentingan sampai ke bapak Presiden agar segera melindungi, memelihara serta menggarap kekayaan alam tak terhingga ini sebagai bagian upaya, strategi dan jalan untuk menggapai cita-cita bangsa. Terwujudnya gerakan memakmurkan bangsa melalui Gerbang Ekonomi Maritim Nusa Utara akan lebih banyak bertumpu pada peran dan implementasi pemerintah pusat yang senantiasa dimediasi dan dikawal oleh pemerintah provinsi Sulawesi Proposal | Pembangunan & Pengembangan Sarpras Perikanan dalam Mendukung Gerbang Ekonomi Maritim Utara Nusantara

33

Utara. Keterbatasan pemerintah daerah dengan konstelasi sistem pemerintahan yang telah berlalu, sementara berlaku, tidak banyak memberi stamina dan harapan bila berperan selaku akselerator. Namun dalam kegalauan dan keredupan selama hampir 40 tahun, akhirnya bayangan noktah sinaran mulai muncul, harapan kami sebagaimana harapan seluruh rakyat Indonesia, termasuk saudara-saudara kami yang terlantar di tanah Philipina semakin menguat, seiring dengan hadirnya era pemerintahan baru, era kabinet kerja dibawah kepemimpinan Presiden bapak Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden bapak H. Muhamad Jusuf Kalla yang telah menjanjikan sinar cerah masa depan yang lebih bersinar melalui kebersamaan, etos kerja dan mengandalkan potensi maritim yang tak terhingga nilainya. Demikian proposal Strategi Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanandi Kawasan Perbatasan Nusa Utara ini disusun yang diwarnai dengan penuh kesederhanaan, kekurangan, namun dilandasi dengan niat luhur untuk mengayuh bersama mencapai sukses, sejahtera dan martabat negara dan Bangsa Indonesia tercinta. Merdeka... Merdeka.. Merdeka, terima kasih. Pantuhú maka saļentihô, boļeng balang séngkahindo, Somahê Kai kéhagê Tahuna, Februari 2015 Bupati Kepulauan Sangihe

Drs. H.R. Makagansa, Msi


34


35

STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PERBATASAN UTARA NUSANTARA BAB I. PENDAHULUAN

Recommend Documents