Statuta
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010
Statuta Universitas Brawijaya
Kode Dokumen Revisi Tanggal Diajukan oleh
: : : :
0000101000 0 ……………. 2010 Rektor ttd
Disetujui oleh
:
Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito Ketua Senat UB ttd Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
i
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
STATUTA Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal ..../........../........ Oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2009
1
SALINAN Lampiran: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: …/…./…. TANGGAL ../…../….. STATUTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUKADIMAH Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; Bahwa Universitas Brawijaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesi serta vokasi, serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Brawijaya, untuk itu disusunlah Statuta Universitas Brawijaya sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2. Menteri Keuangan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 3. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah, 4. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 5. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. 6. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi profesi. 7. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
2
8. Universitas adalah Universitas Brawijaya. 9. Statuta adalah Statuta Universitas Brawijaya yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas di Universitas Brawijaya. 11. Senat Universitas adalah Senat Universitas Brawijaya 12. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya. 13. Pejabat Keuangan adalah Kepala Biro Administrasi Keuangan Universitas Brawijaya. 14. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Universitas Brawijaya. 15. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya 16. Dekan adalah dekan di lingkungan Universitas Brawijaya. 17. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya. 18. Jurusan/Bagian adalah jurusan/bagian di lingkungan Universitas Brawijaya. 19. Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas Brawijaya. 20. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan di Universitas Brawijaya. 21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Brawijaya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 22. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidikan tetap di Universitas Brawijaya. 23. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Brawijaya. 24. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Brawijaya. 25. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, dan cara-penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran di Universitas Brawijaya. 26. Baku mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran,dan manfaat pendidikan. 27. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
Pasal 2 Visi Universitas adalah menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3
Pasal 3 Misi Universitas adalah: a. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran tentang keberadaan penciptaan alam oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai; b. Menyelenggarakan proses pendidikan berstandar internasional agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesi/vokasi yang berkualitas serta berkepribadian; c. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Pasal 4 Tujuan Universitas adalah: a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesi yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional; b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya; c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan dengan menggunakan metode ilmiah. d. Menjadi entrepreneurial university yang berdaya saing internasional.
BAB III IDENTITAS
Pasal 5 (1) Nama perguruan tinggi ini adalah Universitas Brawijaya, disingkat UB, dan berkedudukan di Malang, Indonesia. (2) Lambang Universitas adalah patung Prabu Brawijaya, sebagai berikut:
(3) Makna lambang Universitas adalah sebagai berikut: a. Segi lima: Universitas menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
4
b. Warna kuning emas: Jiwa kepeloporan seperti yang dimiliki oleh Raden Wijaya. c. Dasar hitam: Keabadian. d. Mahkota candra kepala: Berani membongkar segala sesuatu yang dianggap kurang wajar atau kurang benar. e. Gada: Penegak tertib hukum. f. Cakra: Berani meratakan segala sesuatu yang kurang wajar atau kurang benar. g. Cakra siput: Segala sesuatu dilakukan dengan kesucian yang disertai dengan tugas pemeliharaan atau pembinaan sesuai dengan sifat Wisnu. h. Lampu: Percaya dan meyakini benar bahwa Zat itu ada. (4) Logo Universitas adalah sebagai berikut:
(5) Makna logo adalah sebagai berikut: a. UB dalam bulatan: Universitas Brawijaya selalu dinamis keberadaannya dalam masyarakat dunia. b. Sayap berjumlah tiga buah mengelilingi bulatan dunia: Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertaraf internasional. c. Warna emas pada huruf dan gambar: Kebijaksanaan dan kejayaan. d. Warna biru: Universitas Brawijaya bersifat universal. e. Bingkai bujur sangkar: Keadilan. (6) Lagu kebesaran Universitas adalah Himne Universitas Brawijaya dan Mars Universitas Brawijaya. (7) Bendera Universitas terdiri atas Bendera Universitas dan Bendera Fakultas. (8) Seragam Universitas terdiri atas jas alma mater berwarna biru dan topi alma mater berwarna hitam. (9) Motto Universitas: “Join UB, be the best.”
Pasal 6 Lagu Universitas adalah Himne dan Mars Universitas Brawijaya sebagai jelmaan dari rasa cinta terhadap alma mater.
Pasal 7 (1) Bendera Universitas berwarna dasar hitam dan di tengahnya ada lambang yang bertuliskan Universitas Brawijaya. (2) Setiap Fakultas mempunyai warna bendera tersendiri yang di tengahnya ada lambang yang bertuliskan Universitas Brawijaya. (3) Warna bendera Fakultas ditetapkan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku.
5
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 8 (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. (3) Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan Universitas. (4) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. (5) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa.
6
Pasal 9 (1) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. (2) Pendidikan akademik adalah pendidikan, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (3) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor. (4) Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerja sama dengan ikatan profesi dan instansi lain yang terkait. (5) Pendidikan profesi adalah program pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan layanan profesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi. (6) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan menerapkan keahlian tertentu. (7) Universitas menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas sejumlah Program Diploma dalam pengelolaan Universitas.
Pasal 10 (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas adalah Bahasa Indonesia. (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan.
Pasal 11 (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September. (2) Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan masingmasing semester terdiri dari minimum 16 (enam belas) minggu. (3) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). (4) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan belajar mandiri. (5) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.
7
Pasal 12 (1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan Universitas. (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur oleh Rektor. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.
BAB V KURIKULUM
Pasal 13 (1) Kurikulum Universitas disusun berbasis kompetensi dan terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. (2) Kurikulum inti merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat sebagai berikut: a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi; c. Berlaku secara nasional dan internasional; d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang; e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan. f. Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Senat Fakultas dan atau Senat Universitas atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas g. Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh Senat Fakultas dan atau Senat Universitas setelah menerima pertimbangan dari Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. h. Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait. i. Evaluasi, penyesuaian dan/atau pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Program Studi.
8
BAB VI EVALUASI HASIL BELAJAR
Pasal 14 (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala yang dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau pengamatan oleh dosen. (2) Evaluasi dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, atau ujian disertasi. (3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan. (4) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh Universitas dengan keputusan Rektor.
Pasal 15 (1) Ujian akhir program vokasi hanya diselenggarakan pada jenjang Diploma III dan DiplomaIV berupa ujian komprehensif atau ujian praktik kerja. (2) Ujian akhir program sarjana (Strata 1), terdiri dari ujian komprehensif dan ujian skripsi untuk memperoleh gelar sarjana. (3) Bentuk ujian akhir untuk program profesi ditentukan atas dasar kesepakatan dari organisasi profesi terkait. (4) Ujian akhirprogrampascasarjana (Strata 2) untuk memperoleh gelar Magister dilakukan dalam bentuk ujian tesis. (5) Ujian akhir program doktor (Strata 3) untuk memperoleh gelar Doktor dilakukan dalam bentuk ujian disertasi.
Pasal 16 (1) Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum ditetapkan oleh Rektor. (2) Rektor menetapkan jumlah sks yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing Program Studi.
Pasal 17 (1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude (dengan pujian), yang dinyatakan pada transkrip akademik. (2) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan oleh Rektor.
9
BAB VII KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 18 (1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, secara bertanggung jawab dan mandiri. (2) Pimpinan Universitas/Fakultas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
Pasal 19 (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas/Fakultas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (2) Universitas/Fakultas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Pasal 20 Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Universitas dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh Senat Universitas.
BAB VIII GELAR, SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN
Pasal 21 (1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik. (2) Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesi. (3) Lulusan pendidikan vokasi berhak untuk menggunakan sebutan vokasi. (4) Jenis gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi, singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (5) Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi,
10
diatur oleh Senat Universitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11
(6) Rektor berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi, maupun sebutan vokasi yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat Universitas dan atau Senat Fakultas.
Pasal 22 (1) Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada sarjana yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan. (2) Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh Dekan/Rektor dengan persetujuan Senat Fakultas/Senat Universitas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas. (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (4) Pengukuhan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur melalui Peraturan Senat Universitas. (5) Gelar Doktor kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
Pasal 23 (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Universitas. (2) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 24 Ukuran, bentuk, isi, warna ijasah dan tanda perhargaan serta lambang yang terdapat dalam ijasah dan tanda penghargaan diatur dengan Peraturan Senat Universitas.
12
BAB IX ORGANISASI UNIVERSITAS
Pasal 25 Organisasi Universitas terdiri atas: a. Senat Universitas b. Dewan Pengawas c. Unsur Pimpinan: Rektor dan Pembantu Rektor d. Unsur Pelaksana Akademik: 1. Fakultas 2. Sekolah Pascasarjana 3. Program Pendidikan Vokasi 4. Lembaga e. Unsur Pelaksana Administrasi: 1. Biro Administrasi Keuangan 2. Biro Administrasi Umum 3. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 4. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi f. Unsur Penunjang: 1. Perpustakaan 2. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati 3. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Unit Inkubator Bisnis 5. Pusat Bahasa 6. Unit Layanan Mata Kuliah Umum 7. Unit Penerbitan 8. Unit Job Placement Center g. Unsur Pemantauan dan Evaluasi yaitu: 1. Pusat Jaminan Mutu 2. Satuan Pengendali Internal h. Unsur Usaha Bisnis Pusat Bisnis i. Unsur Pelayanan Umum: 1. Unit Pembinaan Agama 2. Unit Pelayanan Kesehatan
13
Bagian Kesatu Senat Universitas
Pasal 26 (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas. (2) Keanggotaan Senat Universitas terdiri dari para Dosen tetap bergelar guru besar, pimpinan Universitas, Dekan, dan 2 (dua) orang Dosen tetap dari masing-masing Fakultas. (3) Anggota Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sebagai Ketua Senat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (4) Ketua Senat adalah Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat Universitas. (5) Senat Universitas mempunyai tugas: a. Mengusulkan perubahan Statuta Universitas kepada Menteri; b. Mengusulkan angggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli; c. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas; d. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan,dan kepribadian sivitas akademika; e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik; f. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas; g. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan akademik yang telah dijalankan oleh Rektor; h. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor; i. Memilih dan memberikan pertimbangan atas Dosen yang diusulkan menjadi Rektor j. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi Pembantu Rektor, Direktur Pascasarjana; k. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi guru besar; l. Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika; m. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dan guru besar bagi seseorang yang memenuhi persyaratan. (6) Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi Senat Universitas. (7) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur dalam Peraturan Senat Universitas.
14
Bagian Kedua Dewan Pengawas
Pasal 27 Dewan Pengawas adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Universitas.
Pasal 28 Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Universitas yang dilakukan oleh Rektor sehubungan dengan Rencana Strategis Universitas, Rencana Bisnis Universitas, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 29 Dewan Pengawas Universitas berkewajiban: a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Universitas, Rencana Bisnis Universitas, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diusulkan oleh Rektor; b. Mengawasi perkembangan kegiatan Universitas, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Universitas; c. Melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Universitas; dan d. Memberikan nasihat kepada Rektor dalam melaksanakanpengelolaanUniversitas.
Pasal 30 (1) Anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Senat Universitas dan ditetapkan dengan keputusan Menteri danpersetujuan Menteri Keuangan. (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas unsur pejabat Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan bidang kegiatan Universitas. (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (4) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota.
15
(5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya karena halhal sebagai berikut: a. Berhenti atas permintaan sendiri; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus; c. Tidak melaksanakan tugas dengan baik; d. Melakukan tindak pidana; e. Terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan Universitas.
Pasal 31 Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut: a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Universitas, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, dan orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara.
Bagian Ketiga Pimpinan Universitas
Pasal 32 (1) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Universitas. (2) Rektor bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, dantenaga administrasi. (3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku; (4) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan Senat Universitas. (5) Rektor dalam melaksanakan tugasnyadibantu oleh beberapa Pembantu Rektor. (6) Pembantu Rektor diangkatdandiberhentikanoleh Rektoratas pertimbangan Senat Universitas. (7) Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (8) Rincian tugas Rektor dan Pembantu Rektor diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
16
Pasal 33 Rektor mempunyai tugas: a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; b. Mengelola seluruh kekayaan Universitas dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan Universitas; c. Melakukan pembinaan terhadap Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa d. Melakukan kerja sama dengan pihak lain; e. Melakukan perjanjian utang-piutang atas nama Universitas sesuai dengan Peraturan yang berlaku; f. Menyusun Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; g. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas; h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri dan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Senat Universitas
Bagian Keempat Unsur Pelaksana Akademik Paragraf 1 Fakultas
Pasal 34 Organisasi Fakultas terdiri atas: a. Pimpinan Fakultas: Dekan dan Pembantu Dekan. b. Senat Fakultas. c. Unsur Pelaksana Akademik antara lain adalah jurusan, program studi, laboratorium, bengkel, studio, kelompok dosen. d. Unsur Pelaksana Administrasi: bagian tata usaha. e. Unsur penunjang: ruang baca, kebun/kolam percobaan, tambak, taman, ternak, rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, dan bentuk penunjang lainnya yang diperlukan Fakultas.
Pasal 35 (1) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Fakultas. (2) Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi Fakultas. (3) Dekan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Dekan. (5) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui pertimbangan Senat Fakultas. (6) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan
17
dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
Pasal 36 (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di Fakultas. (2) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas dosen tetap dengan jabatan guru besar, pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan 10 (sepuluh) orang wakil Dosen. (3) Keanggotaan Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan selaku Ketua Senat. (4) Ketua Senat Fakultas adalah Dekan dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari para anggota Senat Fakultas. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisikomisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas. (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur dalam tata tertib Rapat Senat Fakultas. (7) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok: a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas; b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika; c. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas; d. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dekan; e. Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku jabatan fungsional akademik lebih tinggi; f. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku; g. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja Fakultas yang diajukan oleh Dekan. h. Memilih dan memberikan pertimbangan atas Dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai Dekan, i. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diangkat sebagai Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian; j. Tata cara pertimbangan Senat Fakultas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian serta pengusulan kenaikan jabatan fungsional akademik diatur dalam Peraturan Senat Universitas.
18
Pasal 37 (1) Jurusan atau Bagian merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana, program pascasarjana, dan pendidikan profesi. (2) Jurusan atau Bagian dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, serta bertanggung jawab langsung kepada Dekan. (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan atau Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. (4) Ketua Jurusan/Bagian mengkoordinasikan semua program studi terkait untuk menjamin baku mutu pendidikan. (5) Program Pascasarjana di Jurusan/Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua. (6) Jurusan atau Bagian dalam melaksanakan tugasnya membentuk bengkel, laboratorium/studio, program studi akademik, dan profesi, serta bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan oleh Fakultas. (7) Tata cara pembentukan bengkel, laboratorium/studio, program studi, serta bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu seperti dimaksud pada Ayat (4) dalam pasal ini diatur melalui Peraturan Rektor.
Pasal 38 (1) Program Studi merupakan unit penyelenggara program-program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum. (2) Program-program pendidikan tinggi berupa program sarjana, pascasarjana, dan profesi, dapat diselenggarakan di Universitas/Fakultas/Jurusan yang memenuhi syarat.
Pasal 39 (1) Laboratorium, bengkel, dan studio adalah wadah bagi sivitas akademika melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan praktik belajar. (2) Laboratorium, bengkel, atau studio dipimpin oleh seorang ketua laboratorium/studio yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Tugas seorang ketua laboratorium, bengkel, atau studio adalah melakukan pengelolaan laboratorium atau studio, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian. (4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen. (5) Dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebihdarisatukelompokdosen. (6) Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi. (7) Laboratorium sentral dapat dibentuk di tingkat Universitas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan penelitian lintas Program Studi/Jurusan.
19
Pasal 40 (1) Kelompok Dosen adalah sekelompok Dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam satu laboratorium/studio/Jurusan/Fakultas. (2) Kelompok Dosen dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang bertugas melakukan koordinasi dan memimpin aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Paragraf 2 Sekolah Pascasarjana
Pasal 41 (1) Sekolah Pascasarjana berfungsi mengkoordinasikan semua Program Magister, Program Doktor, dan Program Pendidikan Profesi untuk menjamin baku mutu pendidikan. (2) Penyelenggaraan Program Magister, Program Doktor, dan Program Pendidikan Profesi dilaksanakan pada Fakultas atau Jurusan yang memenuhi syarat. (3) Program Magister dan Program Doktor yang bersifat lintas jurusan dapat berada di bawah Fakultas yang memiliki sumber daya terbanyak yang digunakan dalam penyelenggaraannya.
Pasal 42 (1) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris dan Komite. (2) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut. (3) Sekretaris Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur. (4) Organisasi, fungsi, dan tugas Komite akan diatur lebih lanjut dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
20
Paragraf 3 Program Pendidikan Vokasi
Pasal 43 (1) Program Pendidikan Vokasi berfungsi melaksanakan semua program pendidkan vokasi. (2) Program Pendidikan Vokasi dipimpin oleh Ketua dibantu oleh Sekretaris. (3) Ketua dan Sekretaris Program Pendidikan Vokasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (4) Organisasi, fungsi, dan tugas Komite akan diatur lebih lanjut dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Paragraf 4 Lembaga
Pasal 44 (1) Lembaga merupakan unsur pelaksana akademisdi Universitas yang melakukan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas. (2) Lembaga terdiri atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan. (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas 2 (dua) bidang: Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. (4) Lembaga dapat membentuk pusat-pusat studi secara fungsional sesuai dengan kebutuhan. (5) Rincian tugas Lembaga diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Pasal 45 (1) Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan Ketua Bidang. (2) Kepala Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Sekretaris, Ketua Bidang, dan Ketua Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Lembaga. (4) Pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
21
Bagian Kelima Unsur Pelaksana Administrasi
Pasal 46 (1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi Universitas yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi. (2) Biro terdiri atas: Biro Administrasi Keuangan, Biro Administrasi Umum, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Perencanaan dan Sistem Informasi. (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (4) Rincian tugas Biro Administrasi Umum, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Perencanaan dan Sistem Informasi diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas. (5) Biro Administrasi Keuangan dipimpin seorang Kepala Biro Administrasi Keuangan dan berkedudukan sebagai Pejabat Keuangan dengan tugas khusus di bidang keuangan. (6) Tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan adalah sebagai berikut: a. Membantu Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis; b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan Anggaran Universitas; c. Melakukan pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja Universitas; d. Menyelenggarakan pengelolaan kas Universitas; e. Melakukan pengelolaan administrasi hutang-piutang Universitas; f. Membantu Pimpinan Universitas menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Universitas; g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan Universitas; h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Universitas. (7) Pejabat Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
Bagian Keenam Unsur Penunjang
Pasal 47 Unsur Penunjang terdiri atas: Perpustakaan, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati, Unit Teknologi Informasi dn Komunikasi, Unit Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat, Pusat Bahasa, Unit Layanan Mata Kuliah Umum, Unit Penerbitan, Unit Job Placement Center dan unit lain yang diperlukan.
Pasal 48 (1) Perpustakaan adalah tempat pelayanan informasi ilmiah bagi sivitas akademika yang dapat berupa sebagai bahan pustaka, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi tersimpan dalam bentuk hasil cetak, mikrofilm, maupun dalam media elektronik.
22
(2) Perpustakaan berfungsi mendukung kegiatan Universitas. (3) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (4) Kepala Perpustakaan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (5) Rincian tugas Perpustakaan dan syarat menjadi Kepala Perpustakaan diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Pasal 49 (1) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati adalah tempat pelayanan kegiatanilmiah bagi sivitas akademika dan berfungsi melakukan koordinasi penelitian dalam bidang ilmu-ilmu hayati dan bekerja sama dengan Jurusan/Program Studi. (2) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati melakukan kegiatan penelitian dengan teknologi tinggi yang berskala nasional dan atau global. (3) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dapat bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Jurusan, Program Studi, dan lembaga lain di luar Universitas. (4) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (5) KepalaLaboratorium Sentral Ilmu Hayati diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2(dua) kali masa jabatan berturut-turut. (6) Rincian tugas Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dan syarat menjadi Kepala Laboratorium Sentral Ilmu Hayati diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas. (7) Laboratorium Sentral lainnya dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan.
Pasal 50 (1) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan akademik dan non akademik di bidang teknologi informasi dan komunikasi. (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Kepala Teknologi Informasi dan Komunikasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (4) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat bekerja sama dengan unit dan lembaga lain di dalam dan di luar Universitas. (5) Rincian tugas Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan syarat menjadi Kepala Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
23
Pasal 51 (1) Unit Inkubator Bisnis berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan pendidikan kewirausahaan dan kegiatan bisnis yang terkait dengan hasil akademik. (2) Unit Inkubator Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Kepala Inkubator Bisnis diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (4) Unit Inkubator Bisnis dapat bekerja sama dengan unit dan lembaga lain di dalam dan di luar Universitas. (5) Rincian tugas Inkubator Bisnis dan syarat menjadi Kepala Inkubator Bisnis diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Pasal 52 (1) Pusat Bahasa berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan peningkatan kemampuan berbahasa dan pelayanan sertifikasi bahasa. (2) Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (3) KepalaPusat Bahasa diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2(dua) kali masa jabatan berturut-turut. (4) Pusat Bahasa dapat bekerja sama dengan unit dan lembaga lain di dalam dan di luar Universitas. (5) Rincian tugas Pusat Bahasa dan syarat menjadi Kepala Pusat Bahasa diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Pasal 53 (1) Unit Layanan Mata Kuliah Umum berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan akademik untuk mata kuliah tertentu yang bersifat lintas fakultas. (2) Unit Layanan Mata Kuliah Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Ketua Unit Layanan Mata Kuliah Umum diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (4) Rincian tugas Unit Layanan Mata Kuliah Umum dan syarat menjadi Ketua Unit Mata Kuliah Umum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
24
Pasal 54 (1) Unit Penerbitan berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan akademik berupa penerbitan bahan pustaka bagi kalangan pendidikan tinggi. (2) Unit Penerbitan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Ketua Unit Penerbitan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (4) Rincian tugas Unit Penerbitan dan syarat menjadi Kepala Penerbitan diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Bagian Ketujuh Unsur Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 55 Unsur Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas Pusat Jaminan Mutu dan Satuan Pengendali Internal.
Pasal 56 (1) Pusat Jaminan Mutu adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Universitas dalam memberikan jaminan mutu akademik Universitas. (2) Pusat Jaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Ketua Pusat Jaminan Mutu diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2(dua) kali masa jabatan berturut-turut. (4) Rincian tugas Pusat Jaminan Mutu diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Pasal 57 (1) Satuan Pengendali Internal adalah unsur pemantauan dan evaluasiyang berfungsi mendukung kegiatan Universitas dalam pengawasan internal Universitas di bidang non akademik. (2) Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Ketua Satuan Pengendali Internal diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2(dua) kali masa jabatan berturut-turut. (4) Rincian tugas Satuan Pengendali Internal diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
25
Bagian Kedelapan Pusat Bisnis
Pasal 58 (1) Pusat Bisnis adalah unsur yang berfungsi mendukung Universitas dalam penggalangan dana dalam bentuk usaha komersial secara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pusat Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (3) Kepala Pusat Bisnis diangkat untuk masa selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (4) Dalam Pusat Bisnis dapat dibentuk unit-unit bisnis sesuai dengan kebutuhan. (5) Rincian tugas Pusat Bisnis diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Unsur Pelayanan Umum
Pasal 59 (1) Unsur Pelayanan Umum adalah unit yang berfungsi mendukung kegiatan Universitas dalam pelayanan umum yang tidak terkait dengan tugas utama Universitas. (2) Unsur Pelayanan Umum terdiri atas Unit Pembinaan Agama, Unit Pelayanan Kesehatan, dan unit-unit lain yang diperlukan. (3) Unsur Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. (4) Kepala Unit Pembinaan Agama dan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. (5) Rincian tugas Unsur Pelayanan Umum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
BAB X HUBUNGAN KERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
Pasal 60 (1) Hubungan kerja internal Universitas secara umum bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. (2) Hubungan kerja antara pimpinan Universitas dengan Dewan Pengawas dan Senat Universitas bersifat konsultatif dan informatif. (3) Hubungan kerja antara pimpinan Universitas dengan pimpinan unsur pelaksana akademik dan pelaksana administrasi bersifat instruktif, koordinatif, konsultatif, dan informatif.
26
(4) Hubungan kerja antara pimpinan yang sederajat dalam unsur pelaksana akademik dan pelaksana administrasi dapat bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. (5) Hubungan kerja antara pimpinan unsur pelaksana akademik dan pelaksana administrasi dengan unit pelaksana di bawahnya bersifat instruktif, koordinatif, konsultatif, dan informatif. (6) Hubungan kerja eksternal antara instansi luar yang sederajat dengan atau lebih tinggi dari Universitas secara umum dilakukan oleh Rektor. (7) Hubungan kerja eksternal yang bersifat teknis-administratif antara instansi luar dengan Universitas, dapat dilakukan oleh pimpinan unsur pelaksana dengan sepengetahuan dan persetujuan Rektor.
BAB XI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 61 (1) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu. (2) Dosen tetap adalah dosen yang telah mempunyai Sertifikat Dosen dan diangkat serta ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Universitas (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas (4) Dosen tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (3) diangkat melalui keputusan Menteri atas usul Rektor setelah menerima pertimbangan Ketua Jurusan/Bagian atau Dekan terkait. (5) Dosen tidak tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (4) diangkat oleh Rektor setelah menerima pertimbangan dari Ketua Jurusan/Bagian atau Dekan terkait. (6) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar pada Universitas selama jangka waktu tertentu.
Pasal 62 (1) Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, pada program pendidikan profesi, dan program pendidikan vokasi. (4) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.
27
Pasal 63 (1) Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa; b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen; d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (2) Dosen tetap memiliki jabatan fungsional dengan tugas utama mengajar dan membimbing mahasiswa, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. (3) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada Ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktor yang ditunjukkan dengan kualifikasi doktor dan memiliki karya ilmiah, karyakarya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. (4) Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui usulan dari Jurusan/Fakultas yang bersangkutan dengan persetujuan Senat Fakultas. (5) Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul pimpinan Universitas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas. (6) Sebutan guru besar/profesor hanya dapat digunakan selama bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi. (7) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di Universitas sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus. (8) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (9) Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui Surat Keputusan Rektor,
Pasal 64 (1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan Senat Universitas (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku (3) Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tetap dan tidak tetap diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.
28
Pasal 65 (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi. (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Universitas dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku
BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 66 (1) Pelaksanaan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Universitas perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan. (2) Organisasi dan tata kerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 67
Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.
Pasal 68 Sanksi administrasi dan atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan atau pelanggaran ketentuan akademik, diatur dalam PeraturanUniversitas.
Pasal 69 (1) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di Universitas. (2) Alumni membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni, dan alma mater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan. (3) Hubungan organisasi alumni dengan Universitas dan atau Fakultas diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan Universitas dan atau Fakultas dengan organisasi alumni. (4) Pimpinan Universitas dan Fakultas mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni
29
BAB XIII PRASARANA DAN SARANA
Pasal 70 (1) Prasarana dan sarana Universitas adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan. (2) Sistem inventarisasi dan pendayagunaan prasarana dan sarana diatur dalam Peraturan Universitas. (3) Tata cara pembangunan dan penggunaan prasarana dan sarana diatur dalam Peraturan Universitas dengan persetujuan Senat Universitas.
BAB XIV PEMBIAYAAN
Pasal 71 (1) Pembiayaan Universitas berasal dari anggaran Pemerintah, anggaran yang berasal dari dana masyarakat atau penerimaan nnegarabukan pajak, dana bantuan luar negeri, dan dana lain yang diperoleh dari usaha legal Universitas. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 72 (1) Universitas dapat menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk, dan lain-lain. (2) Universitas dapat mendirikan unsur usaha komersial.
BAB XV PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 73 (1) Mutu dan efisiensi pelaksanaan Universitas menjadi tanggung jawab Rektor sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas. (2) Senat Universitas berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan Universitas.
30
BAB XVI KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 74 (1) Universitas dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu akademik. (2) Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa penelitian, pertukaran staf/mahasiswa dan bantuan staf, pertukaran informasi ilmiah, dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan Universitas. (3) Bentuk kerja sama dengan Universitas atau lembaga pendidikan maupun pihak laindari dalam maupun luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII PERUBAHAN STATUTA
Pasal 75 Perubahan Statuta diusulkan Rektor kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75 (1) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Dengan berlakunya Statuta ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 080/O/2002 Tanggal17 Mei 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
31
