STANDBY LETTER OF CREDIT SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN PENUNJUKAN PENJUAL GAS BUMI. Miranda Anissa Nurul aini, Akhmad Budi Cahyono

STANDBY LETTER OF CREDIT SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN PENUNJUKAN PENJUAL GAS BUMI Miranda Anissa Nurul’aini, Akhmad Budi Cahyono Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424 E-mail : [email protected] Abstrak Skripsi ini membahas mengenai kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, konsep dasar dari Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi, tinjauan umum tentang Standby L/C dari sisi hukum jaminan dan tinjauan khusus Standby L/C sebagai jaminan pembayaran pada Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi. Penelitian hukum yang dilakukan berbentuk normatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan terkait permasalahan yang ada dari implementasi Standby L/C sebagai Jaminan Pembayaran. Permasalahan tersebut antara lain mengenai peranan jaminan pembayaran dalam Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi, pengaruhnya bagi kontraktor yang ditunjuk sebagai penjual dan karakteristik dari Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi itu sendiri.

STANDBY LETTER OF CREDIT AS PAYMENT GUARANTEE IN SELLER APPOINTMENT AGREEMENT OF NATURAL GAS Abstract The focus of this study is describes about oil and gas upstream activity in Indonesia, basic concept of Seller Appointment Agreement of Natural Gas, general review of Standby L/C and specific review of Standby L/C as payment guarantee in Seller Appointment Agreement of Natural Gas. This study applies the normative form of study, with the literature research to find the implementation of the obligation to submit payment guarantee. The problems specifically consist of the role of payment guarantee in Seller Appointment Agreement of Natural Gas, it’s effect to the contractors who referred as a seller, and the characteristic of Seller Appointment Agreement of Natural Gas. Keywords: Payment guarantee; Seller appointment agreement of natural gas; Standby Letter of Credit.

Pendahuluan Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain.1 Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan

1

Salim H.S., Hukum Pertambangan di Indonesia, cet. 6., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 1.

Standby letter..., Miranda Anissa Nurul Aini, FH, 2015

serta pertambangan dan energi.2 Salah satu sumber daya alam yang memegang peranan yang penting bagi kehidupan manusia adalah energi. Energi adalah mesin pertumbuhan ekonomi serta penopang kehidupan sosial di masyarakat. Sering kali, tingkat kemakmuran ekonomi dari suatu masyarakat dikaitkan dengan jumlah energi yang dikonsumsinya. 3 Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya kemakmuran atau tingkat pembangunan suatu negara, maka semakin banyak energi yang dikonsumsinya, meskipun hubungan ini tidaklah selalu bersifat linear.4 Peranan hasil tambang berupa minyak dan gas bumi serta beberapa hasil tambang lain yang memiliki nilai komersial semakin besar. Peranan tersebut tidak hanya terbatas pada hasil devisa ataupun penerimaan dalam negeri, namun juga memiliki manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan dalam negeri berupa bahan baku atau bahan mentah, maupun kebutuhan energi bagi pengembangan industri, rumah tangga, angkutan, perdagangan dan lain-lain.5 Berdasarkan data dari SKK Migas tingkat produksi gas nasional dalam 6 tahun berturut-turut menunjukan trend yang positif. Sejak tahun 2006 realisasi penyerapan Gas Bumi terus mengalami peningkatan, dari 6.349 MMCFD menjadi 7,181 MMSCFD di tahun 2012. Pada tahun 2013 berdasarkan kontrak penjualan Gas Bumi yang ditandatangani jumlahnya mencapai 7,937.09 MMSCFD atau setara dengan kurang lebih 1.4 juta barrel Minyak Bumi/ hari. Pada awal pengembangannya di periode 1980-an, gas bumi Indonesia lebih banyak digunakan untuk ekspor dalam bentuk LNG, dengan negara tujuan Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.6 Perkembangan industri minyak dan gas bumi kian meningkat 2

Lihat http://www.indonesia.go.id/en/potential/natural-resources., diakses pada 22 Agustus 2014, jam 08.04 WIB. 3

Hanan Nugroho, Energi: Dalam Perencanaan Pembangunan, (Bogor: IPB Press, 2012), hal. 3.

4

Energi yang dipasok/dikonsumsi oleh suatu negara sering dinyatakan dalam terminologi TPES (Total Primary Energy Supply). Angka ini berbeda tingkat konsumsi yang dilakukan oleh pemakai-pemakai akhir energi (sektor transportasi, industri, rumah tangga, dan lain-lain) yang dikenal sebagai TFC (Total Final Consumption). Antara “Pasokan Energi Primer” (TPES) dengan “Konsumsi Energi Final” (TFC) terdapat proses konversi energi (pengilangan minyak, pembangkitan dan penyaluran listrik, dan sebagainya) yang melibatkan terjadinya “kehilangan” (loose) energi yang cukup besar. Data mengenai konsumsi energi berbagai negara di dunia dapat diperoleh disitus International Energy Agency. Data mengenai Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) diperoleh dari berbagai sumber, misalnya Bank Dunia atau International Monitary Fund. Rujukan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah United Nation Development Program. Ukuran korelasi lazim digunakan untuk menyatakan kaitan antara konsumsi energi dengan PDB atau antara konsumsi energi dengan IPM. Dikutip dari Hanan Nugroho, Energi: Dalam Perencanaan Pembangunan, (Bogor: IPB Press, 2012), hal. 3. 5

Bachrawi Sanusi, Hasil Tambang, Minyak dan Gas Bumi Indonesia, (Depok: UI Press, 1991), hal. 1.

6

Nugroho, Op. Cit, hal. 68.


hingga pada abad ke-20. Pada permulaan abad ke-20 sudah diproduksi minyak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan.7 Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan diatas mengandung pokok pikiran bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8 Berdasarkan isi pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya akan disebut UU Migas) dengan tegas menekankan prioritas pemanfaatan gas bumi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.10 Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi diatur dalam UU Migas berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.11 Kegiatan bisnis minyak dan gas bumi di Indonesia diawali dengan penyelenggaraan. Kegiatan Usaha Hulu yang berintikan dan bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya akan disebut BP Migas)12 dengan Badan Usaha atau

7

Mochtar Kusuma Atmadja, Perminyakan di Indonesia dan Kontrak Bagi Hasil, (Depok: UI Press, 1994), hal. 1 8

M. Rudi Simamora, Hukum Minyak dan Gas Bumi, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 77.

9

Salim H.S., Op. Cit, hal. 284.

10

Nugroho, loc.cit.

11

Indonesia (1), Op. Cit, Pasal 2.

12

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berisi perihal pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), maka BP Migas tidak lagi melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Sebagai tindak lanjut pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), maka Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013, penyelenggaraan


Badan Usaha Tetap dengan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil. BP Migas memiliki kedudukan sebagai Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 13 Kegiatan hulu migas dimulai dengan penawaran wilayah kerja pertambangan migas oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).14 Setelah penentuan wilayah kerja maka penyelenggaraan kegiatan usaha hulu dijalankan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC).15 Berdasarkan Pasal 11 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, BP Migas memiliki tugas untuk menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.16 Penunjukan penjual gas bumi oleh BP Migas dilakukan berdasarkan Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi. Penjual yang telah ditunjuk oleh SKK migas dapat melakukan penjualan terhadap gas bumi yang di produksi dari lapangan terkait. Selanjutnya mekanisme penunjukan penjual gas bumi diatur dalam Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 029 tahun 2009. Para pihak dalam perjanjian tentunya menginginkan agar transaksi yang mereka adakan dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan, salah satunya dengan mencantumkan klausula jaminan atas pembayaran dalam perjanjian mereka. Pada umumnya, suatu jaminan akan diberikan oleh seorang penanggung yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari suatu hubungan hukum. Penanggungan diatur pada Pasal 1820 KUH Perdata

pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha huiu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas. Penulisan “BP Migas” pada penulisan ini merupakan penjabaran dari para pihak di kontrak yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dari perjanjian penunjukan penjual gas bumi. 13

Indonesia (2), Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 10. LN No. 81 Tahun 2002, TLN No. 4216. 14

A. Rinto Pudyantoro, A to Z Bisnis Hulu MIGAS, (Jakarta: Petromindo, 2012), hal 10.

15

SKK Migas, “Mengenal Kontrak Hulu Migas di Indonesia”, http://www.skkmigas.go.id/mengenal-kontrak-hulu-migas-indonesia, diunduh 20 Agustus 2014. 16

SKK Migas saat ini juga menyelenggarakan fungsi yang sama dalam menunjuk penjual gas bumi, hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf (g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 tahun 2013.


yaitu suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala si berhutang itu wanprestasi. Seiring dengan peningkatan perekomomian pada umumnya, jaminan diberikan oleh seorang penanggung dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank dengan ketentuan bahwa bank mensyaratkan adanya provisi dari debitur dan juga mensyaratkan adanya sejumlah uang/deposito yang disetorkan pada bank.17 Untuk terus menjaga kelangsungan proyek yang sedang berjalan dan efektivitas jual beli minyak dan gas bumi maka pemerintah membutuhkan instrumen yang dapat menjamin adanya pembayaran dari pihak pembeli. Transaksi jual beli gas bumi tentunya tidak dapat lepas dari peran perbankan sebagai penunjang transaksi. Pada perjanjian penunjukan penjual gas bumi yang dibahas dalam penulisan ini, jaminan pembayaran yang digunakan dalam perjanjian adalah Standby L/C. Standby L/C termasuk dalam kategori tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan.18 Standby L/C adalah suatu bentuk penjaminan yang diberikan oleh Bank Penerbit kepada beneficiary untuk menjamin atas kemungkinan terjadinya wanprestasi yang yang dilakukan oleh applicant yang berbentuk pemberian garansi. Jaminan ini memiliki fungsi sebagai pengamanan atas pelunasan pembayaran bagi penjual gas bumi atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli gas bumi. Pemberian garansi oleh bank diatur dalam SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 jo. SE BI No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank. 19 Dalam penerbitan L/C di Indonesia, telah disepakati untuk menerapkan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC), 2007 Revision, ICC Publication No. 600”. 20 UCP diterbitkan oleh suatu KADIN Internasional yang disebut International Chamber of Commerce (ICC), Paris-Perancis. 21 Bagaimana pengaturan Standby L/C di Indonesia? Sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan 17

Sri Soedewi, “Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan”, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2003), hal. 85. 18

M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, cet.3, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 76. 19

Ibid, hal. 19.

20

Slamet Riyadi dan Puji Hadiyati, Manajemen Jasa-Jasa Perbankan Dalam dan Luar negeri, (Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012), hal. 86. 21

Ibid, hal. 185.


yang memadai dan secara khusus membahas mengenai Standby L/C, ini merupakan hal yang ganjil dimana penggunaan Standby L/C digunakan sebagai alat proteksi negara untuk menjamin pemasukan negara akan hasil alamnya.

Tinjauan Teoritis Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka berikut ini akan ditetapkan definisi terhadap istilah-istilah yang terkait penelitian ini: 1.

Standby L/C (SBLC) adalah suatu janji tertulis bank yang bersifat irrevocable yang diterbitkan atas permintaan applicant untuk membayar kepada beneficiary, apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam SBLC.

2.

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.22

3.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atomosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan.23

4.

Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.24

5.

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.25

6.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.26 22

Indonesia (1), Op. Cit., pasal 1 angka (1).

23

Ibid, Pasal 1 angka (2).

24


25


26



7.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.27

8.

Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.28

9.

Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.29

10. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan gas bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa pelnyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.30 11. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut gas bumi dari sumber pasokan gas bumi atau lapangan gas bumi ke satu atau lebih pusat distribuso dan/atau ke satu atau lebih konsumen gas bumi atau yang menghubungkan sumber-sumber pasokan gas bumi.31 12. Pipa Distribusi adalah pipa untuk mengangkut gas bumi dari suatu pipa transmisi atau dari pipa distribusi ke konsumen gas bumi atau ke pipa distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.32 13. Pipa Dedicated Hilir adalah pipa gas bumi yang dibangun dan dimanfaatkan oleh badan usaha untuk mengangkut gas bumi milik sendiri, dengan tujuan gas bumi tersebut dijual kepada konsumen.33 27


28

Ibid, Pasal l angka (19).

29


30

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Permen ESDM No. 19 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa, Pasal 1 angka (3), BN No. 274. 31


32



14. Pipa Dedicated Hulu adalah pipa gas bumi yang dibangun oleh Kontraktor Production Sharing Contract pada kegiatan usaha hulu migas, dan pipa tersebut dimanfaatkan untuk mengangkut gas bumi ke titik tertentu yang merupakan rangkaian kegaiatan usaha hulu migas.

Metode Penelitian Dilihat dari datanya, bentuk penelitian yang digunakan adalah menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif.34 Penggunaan metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini berdasarkan atas asas-asas hukum yang ada, dan hukum positif yang mengatur, serta teori-teori pendukung lainnya. Jenis data yang digunakan dalam enelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.35 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: a.

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang memiliki ketentuan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 22 Tahun 2001, PP No. 35 Tahun 2004, PP No. 36 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2002, Permen ESDM No. 19 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, dan artikel dari surat kabar dan internet.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer ataupun sekunder seperti kamus, seperti Black’s Law Dictionary dan bahan-bahan lain diluar bidang hukum.

33


34

Sri Mamudji. et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9-10. 35

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Depok: UI-Press, 2012), hal. 51.


Hasil Penelitian Kontrak penunjukan penjual gas bumi merupakan kontrak bisnis yang tetap tunduk pada ketentuan dalam hukum perdata. Hal ini dikarenakan BP Migas merupakan Badan Hukum Milik Negara yang merupakan subyek hukum dalam hukum perdata, walaupun penguasaannya berada di tangan pemerintah namun BP Migas mendapatkan kuasa dari pemerintah sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemerintah dalam kontrak tersebut. Kontrak migas dalam faktanya adalah kontrak baku, maka dengan demikian para pihak tidak dapat lagi bebas mengatur sendiri secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka satu sama lain.36 Persyaratan dan ketentuan telah ditetapkan dalam kotrak migas pada umumnya telah ditetapkan. Hubungan BP Migas dengan kontraktor merupakan hubungan kontraktual, dimana dalam hubungan kontraktual subjek hukum yang menciptakan dan mengikatkan diri pada hubungan tersebut mermiliki kedudukan yang sejajar/sama yaitu sebagai para pihak tanpa memandang status masing-masing diluar kontrak.37 Para pihak dalam mengadakan kontrak dianggap memiliki kedudukan hukum yang sejajar, dimana kedudukan salah satu pihak tidak diistimewakan dan tidak lebih tinggi dari pihak lain. Prestasi yang diberikan oleh BP Migas pada perjanjian ini ialah menjamin bahwa hanya kotraktor yang telah ditunjuk yang dapat melakukan penjualan atas gas bumi bagian negara dari lapangan bersagkutan. Kedua pihak dalam perjanjian ini sama-sama memiliki hak dan kewajiban terkait pelaksanaan prestasi mitra kontraknya. Para pihak sama-sama memiliki hak atas penerimaan dari hasil jual gas bumi bagian negara dan bagian penjual, yang besarannya ditentukan berdasarkan kontrak bagi hasil yang telah disepakati oleh BP Migas dan Kontrakor. Para pihak juga memiliki kewajiban untuk Gas alam adalah bahan bakar fosil yang berbentuk gas, yang memiliki komponen utama metana (CH4) dan merupakan molekul teringan. Gas alam memiliki karakteristik yang lebih ringan dari udara sehingga memiliki kecenderungan untuk mudah tersebar di atmosfer dan juga mudah terbakar, sehingga proses transportasi merupakan fase yang penting agar dapat menjaga kualitas gas sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh pembeli dalam PJBG. Tantangan terbesar dalam proses jual beli gas alam adalah terkait transportasi gas dari 36

Madjedi Hasan (1), Op. Cit., hal 281.

37

Ari Wahyudi Hetanto, Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan), “Hukum dan Pembangunan No. 2 Tahun ke-38 (April-Juni 2008): 221-222.


lapangan gas menuju konsumen. Dalam proses pengiriman kepada konsumen, perlu diperhatikan beberapa faktor seperti distribusi tekanan, laju alir dan temperatur gas saat berada di dalam pipa. Untuk keperluan ekspor, gas alam pada umumnya diangkut dalam bentuk natural gas melalui jaringan pipa on shore atau off shore, dan dalam bentuk LNG menggunakan kapal tanker LNG. Dalam memilih moda transportasi terdapat beberapa variabel diantaranya faktor ekonomi, jarak dari reservoir menuju pasar, dan jenis gas yang diminta oleh pembeli. Gas bumi pada umumnya mempunyai kandungan hidrokarbon dengan titik didih rendah dan mengandung unsur H2S + N2 + CO2 sebagai impuritis.38 Gas akan dinyatakan semakin baik apabila kandungan impuritisnya semakin sedikit. Pada umumnya dalam perjanjian jual beli gas, gas alami diolah menjadi sweet gas. Sweet gas adalah gas yang kandungan didalamnya sudah bersih dari H2S sehingga dapat dikatakan kadar impuritisnya sedikit. Gas bumi disalurkan dari Penjual kepada Pembeli melalui pipa penyalur dan frekuensi pengiriman dilakukan secara terus menerus, hal ini berbeda dengan minyak yang dapat ditentukan jangka waktu tertentu. Pada gas bumi jangka waktu penyaluran dapat dilakukan sampai jangka waktu PSC tersebut selesai. 39 Jangka waktu dalam kontrak perjanjian jual beli gas bumi dari lapangan terkait dikatakan bahwa jangka waktu perjanjian tersebut adalah 3 tahun atau sampai mencapai jumlah perkiraan penyerahan gas yaitu sebesar 5 MMSCFD yang berasal dari Sumur X-1, di Lapangan X, Blok Tuban. Fluida di dalam reservoir meliputi minyak, gas, dan air. Gas yang berada dalam reservoir dapat berasosiasi dengan minyak atau berada sendiri.40 Komposisi gas yang akan disalurkan kepada konsumen harus memenuhi spesifikasi gas komersil seperti batasan maksimum kandungan air, CO2, dan hidrokarbon berat. Berikut ini merupakan gambar yang dapat menunjukan bagaimana alur proses eksploitasi gas sampai ke tangan pembeli.

38

Asri Nugrahanti, loc. cit.

39

Materi yang disampaikan oleh Ibu Debby Chastity, VP Legal Connoco Phillips dalam seminar “Ngobrol Bareng Connoco Phillips” yang diadakan oleh BLS FHUI pada tanggal 20 November 2014. 40

Asri Nugrahanti, Mengenal Teknin Perminyakan dan Minyak Bumi Indonesia, (Jakarta: Penerbit Unversitas Trisakti, 2010), hal. 30.


Gambar 1: Alur proses eksploitasi sampai ke tangan pembeli

Bila reservoir terdapat air, minyak dan gas maka akan dialirkan melalui pipa dedicated hulu41. Selanjutnya akan dikumpulkan di stasiun pengumpul dan pemisah untuk dilkukan

separation process yang disebut dengan block station.42

Jika jumlah gas besar, maka akan

disalurkan ke stasiun gas induk (Gas Processing Plant) dan dicampur dengan gas hasil lapangan lain untuk selanjutnya dijual kepada pembeli yang memerlukannya.

43

Selanjutnya gas akan disalurkan menuju compressor station untuk menaikkan tekanan gas sehingga dapat dialirkan menuju konsumen. Natural gas harus dilakukan proses odorization untuk menambahkan bau terhadap gas alam agar mudah dilakukan deteksi untuk mencegah penyebaran yang tak diinginkan.44 Karakteristik penyaluran gas bumi melalui pipa dilakukan secara terus menerus sepanjang waktu dan diperhitungkan pada akhir bulan penyaluran gas bumi, kecuali apabila terjadi keadaan kahar, penghentian sementara terkait perawatan sementara fasilitas produksi, 41

Pipa dedicated hulu adalah pipa gas bumi yang dibangun oleh Kontraktor Production Sharing Contract pada kegiatan usaha hulu migas, dan pipa tersebut dimanfaatkan untuk mengangkut gas bumi ke titik tertentu yang merupakan rangkaian kegaiatan usaha hulu migas. 42

Ibid, hal. 219.

43

Ibid.

44

LincEnergy, “Natural Gas Leak Detection and What to do?”, www.lincenergysystems.com, diunduh pada tanggal 20 November 2014.


atau keterlambatan pembayaran melebihi 30 hari dari tanggal jatuh tempo atas nota tagihan bulanan yang dikirim oleh penjual. Apabila terjadi penghentian pasokan gas dari penjual kepada pembeli tentunya akan membawa kerugian bagi pihak penjual, hal ini dikarenakan gas tersebut langsung disalurkan dari well-head melalui pipa menuju instalasi yang dibangun pembeli. Bila terpaksa dihentikan maka gas selanjutnya dialirkan melalui pipa menuju flare untuk dilakukan pembakaran. Pada perjanjian ini moda transportasi gas yang digunakan adalah menggunakan pipa sesuai dengan jenis gas yang diminta pembeli yaitu sweet gas, yaitu gas yang kandungan didalamnya sudah bersih dari H2S sehingga kadar impuritis-nya rendah. Gas bumi disalurkan dari Penjual kepada Pembeli melalui pipa penyalur dan frekuensi pengiriman dilakukan secara terus menerus. Jangka waktu dalam kontrak pada perjanjian jual beli gas bumi dari lapangan terkait dikatakan bahwa jangka waktu perjanjian tersebut adalah 3 tahun atau sampai mencapai jumlah perkiraan penyerahan gas yaitu sebesar 5 MMSCFD yang berasal dari Sumur X-1, di Lapangan X, Blok Tuban. Kontrak ini termasuk dalam kategori depletion contract, yaitu kontrak dimana penjual mendedikasikan semua produksi yang berasal dari lapangan tertentu kepada pembeli dengan jumlah pengiriman tahunan yang diperkirakan dari physical performance suatu lapangan. Dalam usaha pertambangan gas bumi, keberadaan jaminan pembayaran merupakan hal yang sangat penting. Dalam perjanjian penunjukan penjual gas bumi dikatakan bahwa BP Migas menginstruksikan penjual untuk meminta pembeli menyerahkan jaminan pembayaran minimal setara dengan 60 (enam puluh) hari dikalikan jumlah penyerahan harian dikalikan dengan harga gas. Adanya instruksi ini bertujuan untuk menjamin pembayaran atas gas bumi bagian negara dan gas bumi bagian penjual, tanpa harus diadakan penghentian penyaluran gas bumi. Jaminan pembayaran berfungsi untuk menjamin adanya penerimaan negara dan peneriman KKKS berupa pembayaran gas bumi dari pihak pembeli gas bumi. Apabila terjadi kekurangan

pembayaran

atau

keterlambatan

pembayaran,

maka

penjual

akan

menginstruksikan operator untuk mencairkan Standby L/C setelah melakukan konsultasi dengan BP Migas. Adanya instrumen jsminsn ini merupakan hal yang penting terutama bagi gas bumi yang penyalurannya dilakukan menggunakan pipa, yaitu berupa gas alam. Hal ini dilakukan untuk mencegah penghentian penyaluran gas bumi dari penjual kepada pembeli terkait dengan karakteristik dari gas yang akan terus mengalir menuju pipa pembeli dari pipa penjual, walaupun pembeli telat melakukan pembayaran. Penghentian gas merupakan hal yang sangat di hindari, selain dapat merugikan para pihak juga dapat berpengaruh terhadap ketahanan energi nasional.


Karakteristik penyaluran gas bumi melalui pipa dilakukan secara terus menerus sepanjang waktu dan diperhitungkan pada akhir bulan penyaluran Gas Bumi. Selanjutnya penjual akan memberikan tagihan pembayaran gas bumi kepada pembeli yang dikirim setiap bulannya. Tagihan perbulan ini disesuaikan dengan harga gas yang telah ditentukan dan jumlah gas yag disalurkan perbulan yang tertera pada meter ukur. Apabila pembeli tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan Gas Bumi yang telah disalurkan, maka Penjual dapat mencairkan Standby L/C. Jumlah Standby L/C yang dicairkan nilainya sebesar tagihan dikirimkan Penjual dan belum dibayar. Secara fungsional, Standby L/C dapat dikatakan sebagai Jaminan Pembayaran yang akan aktif apabila Pembeli melakukan default (gagal bayar). Standby L/C pada dasarnya merupakan perjanjian yang berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian penanggungan yang termasuk kedalam jaminan perorangan yaitu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur. Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata, dikatakan bahwa penanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang apabila orang itu tidak memenuhinya. Tiada penanggungan, jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Ketentuan ini menunjukan bahwa penanggungan merupakan suatu perjanjian accesoir dimana eksistensi nya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung suatu dijamin dengan perjanjian penanggungan itu. Standby L/C merupakan independent guaranty, yaitu jaminan yang berdiri sendiri sehingga berlakunya Standby L/C ini tidak terkait dengan syarat sah dari Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi maupun Perjanjian Jual Beli Gas Bumi. Namun sebagai jaminan, tentunya sifat dari Standby L/C tetap memiliki sifat accesoir dalam perjanjian, mengingat fungsi sebagai jaminan pembayaran yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi dan salah satu cara berakhirnya perjanjian Standby L/C adalah berakhirnya perjanjian jual beli gas tanpa adanya cidera janji terkait pembayaran oleh pembeli gas bumi, sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Standby L/C dikategorikan sebagai garansi bank dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajibban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin wanprestasi.45 Berdasarkan jenis perikatan, maka perjanjian Standby L/C termasuk dalam kategori 45

Ramlan Ginting, “Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum” , hal. 18.


perikatan dengan jangka waktu karena pada perjanjian Standby L/C telah ditentukan masa berlaku dari perjanjian tersebut. Jaminan Pembayaran dalam bentuk Standby L/C dipersyaratkan oleh pemerintah untuk dipenuhi oleh pembeli gas bumi saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi. Jaminan pembayaran berupa Standby L/C merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin pembayaran atas gas bumi bagian negara dan gas bumi bagian penjual. Standby L/C merupakan janji pasti dari bank penerbit untuk membayar klaim dari penerima jaminan sepanjang memenuhi syarat. Sifat irrevocability ini diperlukan untuk menjamin kepastian kepada beneficiary akan kewajiban pembayaran dari bank penerbit kepada beneficiary ketika applicant wanprestasi.46 Standby L/C sebagai alat penjaminan hanya dapat dibatalkan atau diubah dengan persetujuan penerima jaminan yaitu penjual gas bumi. Bank penerbit tidak dapat membatalkan atau mengubah Standby L/C tanpa adanya persetujuan dari penjual gas bumi sebagai beneficiary.

Simpulan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.

Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi merupakan perjanjian yang menganut aspek perdata pada umumnya. Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi merupakan perjanjian kerjasama antara BP Migas dengan kontraktor yang memuat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kegiatan penjualan gas bumi. Perjanjian ini dalam lingkup migas disebut dengan depletion contract, yaitu penjual mendedikasikan semua produksi yang berasal dari lapangan tertentu kepada pembeli dengan jumlah pengiriman tahunan yang diperkirakan dari physical performance suatu lapangan. Akibat hukum dari perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu bagi konraktor yang ditunjuk oleh BP Migas sebagai Penjual Gas Bumi dan bagi BP Migas selaku wakil dari pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas manajemen operasi. Penjual gas bumi yang telah ditunjuk wajib menyalurkan, menyerahkan dan menjual gas bumi hasil dari lapangan yang telah ditentukan dalam perjanjian, di titik penyerahan yang telah ditentukan kepada pembeli gas bumi. Berdasarkan PTK BP Migas No. 029/PTK/VII/2009, penjual gas bumi yang 46

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal.

27.


telah ditunjuk maksimal dalam jangka waktu 1 bulan setelah penunjukan oleh BP Migas harus memulai proses penentuan dan penetapan pembeli gas bumi dengan menyampaikan daftar calon pembeli dan menyiapkan dokumen pemilihan langsung (Direct Selection). Hak atas gas bumi bagian negara dan bagian penjual yang telah diserahkan kontraktor berdasarkan perjanjian jual beli gas bumi akan beralih kepada penjual untuk diserahkan kepada pembeli. Penjual dan BP Migas berhak atas penerimaan hasil penjualan gas bumi sebesar gas bumi bagian penjual dan bagian negara ditentukan di dalam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi. Penjual juga memiliki kewajiban untuk meminta pembeli menyerahkan jaminan pembayaran dalam bentuk Standby L/C untuk menjamin kepastian pembayaran gas bumi. Kewajiban ini telah sesuai dengan kedudukan kontrtaktor sebagai penjual gas bumi. Namun peranan BP Migas dalam menjalankan manajemen operasi dibidang pengawasan harus semakin ditingkatkan sesuai dengan wewenang BP Migas yang terdapat dalam Pasal 12 PP No. 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2.

Adanya ketentuan yang mewajibkan penjual gas bumi yang telah ditunjuk oleh BP Migas untuk mencari pembeli gas bumi dan menyerahkan Standby L/C sebagai jaminan pembayaran tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Adanya Surat Edaran Menteri Keuangan No. 6 tahun 2004 tentang Penyetoran Hasil Penjualan Minyak Mentah dan Gas Alam Bagian Pemerintah hanya menyatakan bahwa BP Migas memiliki tugas untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjamin penerimaan negara agar dapat diterima dalam jumlah dan waktu yang tepat. Salah satu cara nya dapat ditafsirkan dengan meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan pembayaran agar dapat dipastikan penerimaan negara atas penjualan gas bumi tidak terhambat, namun tidak tertulis secara jelas apa instrumen jaminan yang di hendaki. Selain itu pada PTK 029 Tahun 2009 yang dikeluarkan BP Migas tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara pun tidak memuat adanya kewajiban penjual untuk meminta pembeli memberikan jaminan pembayaran, di dalamnya hanya mengatur mengenai tata cara penunjukan penjual sampai tata cara penyiapan dan penandatanganan Seller Appointment Agreement. Indonesia masih belum memiliki peraturan yang memadai terkait Standby L/C sehingga masih mengggunakan UCP 600. UCP yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional (International Chamber Commerce) merupakan sekumpulan aturan yang didalamnya terdapat kodifikasi dari praktek perdagangan internasional dan praktek perbankan


internasional. Sehingga untuk dijadikan sebagai dasar penerbitan Standby L/C, UCP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena kekuatan mengikatnya tidak dapat dipersamakan dengan produk legislatif atau produk hukum yang dihasilakn oleh lembaga yudikatif atau Konvensi di tingkat internasional. Pemberlakuan ketentuan yang terdapat dalam UCP hanya memiliki dasar asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 26/34/ULN pada tanggal 17 Desember 1993 yang mengatur bahwa Standby L/C yang diterbitkan oleh Bank Devisa (Bank Umum) boleh tunduk atau tidak pada UCP, adanya ketentuan ini membebaskan bank devisa untuk menentukan sikap terhadap UCP. Jika bank devisa menghendaki agar Standby L/C yang diterbitkan tunduk pada aturan yang terdapat dalam UCP maka didalamnya harus mencantumkan kluasul yang menyatakan Standby L/C tersebut tunduk pada UCP. Saat peralihan tugas dan wewenang dari BP Migas menjadi SKK Migas pernah diajukan usulan dari bagian Resiko Finance yang meminta agar ada klausul untuk mengurangi resiko terhadap penerimaan negara tahunan atas hasil penjualan gas bumi. Namun sampai sekarang belum ada revisi mengenai PTK 029 tahun 2009 ini, sampai saat ini beberapa PTK yang dikeluarkan oleh BP Migas masih berlaku sesuai dengan Perpres No. 9 tahun 2013.

3.

Standby L/C digunakan sebagai instrumen untuk menjamin pembayaran gas bumi dikarenakan proses penyaluran gas bumi melalui pipa dilakukan secara terus menerus sepanjang waktu dan diperhitungkan pada akhir bulan penyaluran gas bumi. Karakteristik dari gas yang lebih ringan udara dimana tidak dapat diadakan pemisahan antara gas bagian negara dan gas bagian penjual. Gas alam memiliki kecenderungan untuk mudah tersebar di atmosfer dan juga mudah terbakar, sehingga proses transportasi merupakan fase yang penting agar dapat menjaga kualitas gas sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh pembeli dalam PJBG. Apabila terjadi penghentian pasokan gas dari penjual kepada pembeli tentunya akan membawa kerugian bagi pihak penjual, hal ini dikarenakan gas tersebut langsung disalurkan dari well-head melalui pipa menuju instalasi yang dibangun pembeli. Bila terpaksa dihentikan maka gas selanjutnya dialirkan melalui pipa menuju flare untuk dilakukan pembakaran karena gas tidak memiliki stasiun penyimpanan sementara. Hal ini sesuai dengan sifat gas yang lebih ringan dari udara sehingga mudah untuk tersebar di udara. Apabila terjadi kekurangan pembayaran atau keterlambatan pembayaran, maka


penjual akan menginstruksikan operator untuk mencairkan Standby L/C setelah melakukan konsultasi dengan BP Migas, sehingga penghentian penyaluran gas dapat dihindari. Selanjutnya operator akan menyetorkan sejumlah dana yang belum dibayar oleh pembeli yang berasal dari pencairan Standby L/C, kepada masing-masing pihak yaitu kepada penjual untuk menyetorkan penerimaan gas bumi bagian penjual (yang terdiri dari beberapa kontraktor yang terlibat dalam Kontrak Bagi Hasil terkait) dan kepada BP Migas untuk menyetorkan penerimaan negara atas gas bumi bagian negara. Standby L/C adalah Jaminan Pembayaran yang akan aktif apabila Pembeli melakukan default (gagal bayar) atas tagihan bulanan yang diberikan oleh penjual gas bumi.

Saran Dengan adanya ketentuan yang mewajibkan penjual gas bumi untuk meminta pembeli gas bumi untuk menyerahkan Standby L/C sebagai jaminan pembayaran merupakan hal yang tepat, karena dapat menjamin pembayaran gas bumi secara tepat waktu tanpa mengganggu penyaluran gas bumi dari penjual kepada pembeli. Walaupun Bank Indonesia tidak mewajibkan penerbitan Standby L/C untuk tunduk pada ketentuan UCP, sebaiknya selama belum ada pengaturan di Indonesia yang mengatur keberlakuan Standby L/C secara khusus lebih baik agar penerbitan Standby L/C tunduk pada ketentuan UCP. Namun Bank Indonesia harus segera mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Standby L/C sebagai jaminan pembayaram yang merupakan suatu kebutuhan pasar dalam rangka mewujudkan pertumbuhan sektor perdagangan yang dilakukan antar negara. Tapi selama menunggu adanya ketentuan yang mengatur secara khusus, maka SKK Migas sebaiknya merevisi PTK 029 tahun 2009 yang mengatur mengenai Penunjukan Penjual Gas Bumi Bagian Negara agar didalam peraturan tersebut dimasukkan klausul yang mewajibkan pembeli untuk menyerahkan Standby L/C kepada penjual sebagai jaminan pembayaran. SKK Migas juga diharapkan untuk turut melakukan pengawasan agar kegiatan dilapangan tidak menghambat pemasukan negara atas penjualan gas bagian negara.

Daftar Referensi Buku Atmadja, Mochtar Kusuma. Perminyakan di Indonesia dan Kontrak Bagi Hasil. Depok: UI Press, 1994.


Badan Pelaksana Migas. Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara. Jakarta: BP Migas, 2009. Bahsan, M. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012. Djokopranoto, Soejono Endropoetro dan Sri Widharto. Merajut Karya Mengukir Sejarah. Memoar Alumni Pendidikan Ahli Minyak Tentang Peran dan Sumbangsihnya Dalam Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Jakarta: Pertamina, 2009. H.S, Salim. Hukum Pertambangan di Indonesia, cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Hadiyati, Puji dan Slamet Riyadi. Manajemen Jasa-Jasa Perbankan Dalam dan Luar Negeri. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012. Nugroho, Hanan. Energi: Dalam Perencanaan Pembangunan. Bogor: IPB Press, 2012. Pudyantoro, A. Rinto. A to Z Bisnis Hulu Migas. Jakarta: Petromindo, 2012. Sanusi, Bachrawi. Hasil Tambang, Minyak dan Gas Bumi Indonesia. Depok: UI Press, 1991. Simamora, Rudi. M. Hukum Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Djambatan, 2000. Soedewi, Sri. Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, cet. 3. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2003. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Transaksi Bisnis Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152.


Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, LN No. 81 Tahun 2002, TLN No. 4216. Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, LN No. 123 Tahun 2004, TLN No. 4435. Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, LN No. 124 Tahun 2004, TLN No. 4436. Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Permen ESDM No. 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa BN No. 274 Tahun 2009. Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Permen ESDM No. 19 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa, BN No. 274. Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemen ESDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. BP Migas, Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara. BP Migas, Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 12 Tahun 2007 tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi BP Migas-Kontraktor KKS. Bank Indonesia, Rancangan Peraturan Bank Indonesia Tentang L/C Tahun 2007. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tentang Uniforms Customs and Practice for Documentary Credits 1993 Revision-International Chamber of Commerce Publication No. 500.

Surat Edaran Kementerian Keuangan No. S-54/MK.06/2004, tentang Penyetoran Hasil Penjualan Minyak Mentah dan Gas Alam bagian Pemerintah.


Internet SKK Migas, “Mengenal Kontrak Hulu Migas di Indonesia”, http://www.skkmigas.go.id/mengenal-kontrak-hulu-migas-indonesia, diunduh 20 Agustus 2014.


STANDBY LETTER OF CREDIT SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN PENUNJUKAN PENJUAL GAS BUMI. Miranda Anissa Nurul aini, Akhmad Budi Cahyono

Recommend Documents