STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBAYARAN BIAYA PERKARA (FIVE MINUTES PAYMENT OF COURT FEES)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 4 Niti Mandala Denpasar – 80235 Tlp/Fax : ( 0361 ) 236213 – 236058 Website: http://www.ptun-Denpasar.go.id | Email: [email protected]

No. Dokumen

SOP/001/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/2

Disahkan Oleh Ketua PTUN Denpasar

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBAYARAN BIAYA PERKARA (FIVE MINUTES PAYMENT OF COURT FEES) TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pembayaran biaya perkara yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pembayaran biaya perkara dengan menggunakan mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit, debit atau uang elektronik (Brizzi). DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 4. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor: 48/DjMT/ KEP/VII/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

1. S1–Hukum 2. SLTA

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Gugatan 2. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkara

1. SKUM 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. EDC Merchant Bank BRI

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka kebijakan lima menit pembayaran biaya perkara (five minutes payment of court fees) tidak akan tercapai. Kepada pihak yang tidak memiliki atau tidak menghendaki pembayaran dengan menggunakan mesin EDC ini, pembayaran panjar biaya perkara dilakukan dengan mentransfer uang pada bank yang ditunjuk. DEFINISI :

Biaya Panjar Perkara

1. Gugatan

:

2. EDC Mercant Bank BRI

:

permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Mesin gesek kartu debit dan kredit


No. Dokumen

SOP/001/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBAYARAN BIAYA PERKARA (FIVE MINUTES PAYMENT OF COURT FEES) No

Aktivitas

1.

Menerima pembayaran panjar biaya perkara dari pihak pendaftar perkara atau kuasanya dengan menggunakan mesin EDC Merchand. Apabila tidak mempunyai kartu atau tidak menghendaki pembayaran melalui mesin EDC, pembayaran dilakukan melalui bank yang ditunjuk).

2.

Mencetak butki transaksi sebanyak tiga lembar, masing-masing untuk kasir, pihak dan bank, dan diserahkan pada pihak pendaftar serta ditindaklanjuti dengan pembuatan SKUM.

3.

4.

Petugas Meja I

Pelaksana Panitera Muda Perkara

Mutu Baku Persyaratan / Perlengkapan - Biaya perkara - EDC Mercant Bank BRI

Waktu

Output

5 Menit

Panjar biaya perkara masuk dalam rekening pengadilan.

- Biaya perkara - EDC Mercant Bank BRI

5 Menit

Tercetaknya bukti transaksi EDC.

Mengecek dan menghitung transaksi harian pada mesin EDC Merchand.

- Kalkulator - EDC Mercant Bank BRI

30 menit

Transaksi harian tercatat

Melakukan penyelesaian transaksi harian pada menu settlement mesin EDC pada setiap pukul 16.00 Wita.

- EDC Mercant Bank BRI.

10 menit

Tansaksi harian ditutup dan terselesaiakan.


No. Dokumen

SOP/002/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN GUGATAN TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan pendaftaran gugatan yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis dan efektif.

RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses Pendaftaran Gugatan yang didaftarkan oleh pejabat berwenang, tindak lanjut terhadap Penggugat menerima Gugatan terdaftar dan SKUM. DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara


KETERKAITAN :


1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

SOP Penerimaan Gugatan SOP Pemeriksaan Gugatan SOP Penanganan Register Induk Perkara SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkara

Formulir Check List Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer / Laptop Buku Register Induk Perkara

PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Gugatan

DEFINISI : 1. Gugatan

:

2. Buku Register 3. SKUM

: :

permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. buku catatan yang terdaftar yang disusun secara bersistem surat tanda terima panjar biaya perkara


No. Dokumen

SOP/002/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN GUGATAN Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Meja I

Panitera Muda Perkara

Kasir

Mutu Baku Petugas Meja II

Panitera

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1

Menerima berkas gugatan

- Gugatan 10 - Identitas menit Penggugat/Ku asa - Surat Kuasa

gugatan

2

Meneliti berkas gugatan

30 menit

Terisinya daftar cek list

3

Menerima panjar biaya perkara (menerima slip pembayaran panjar biaya dari bank yang ditunjuk atau bukti cetak bukti transaksi EDC)

5 menit

SKUM

4

Memberi tanda lunas dan nomor perkara pada SKUM

- Berkas perkara - Resume Gugatan - Alat tulis Kantor (ATK) - Blangko SKUM - Alat Tulis Kantor (ATK) - Nomor Rekening PTUN Denpasar - EDC Merchant BRI - SKUM - Buku Jurnal - Buku Bantu - AlatTulis Kantor(ATK)

5 Menit

5

Memberikan nomor perkara dan tanda daftar gugatan

- Surat gugatan - SKUM - Alat tulis Kantor (ATK)

10 menit

Panjar biaya perkara tercatat dalam buku jurnal dan buku bantu Gugatan telah diberi nomor register sesuai dengan nomor dalam buku jurnal keuangan

6

Mendaftarkan gugatan dalam Buku Register Induk Perkara

- Buku 10 Register menit Induk Perkara - Berkas perkara Gugatan - Alat tulis kantor (ATK)

Terdaftarnya perkara dalam Buku Register Induk Perkara


No. Dokumen

SOP/002/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN GUGATAN Pelaksana No 7

8.

Aktivitas Menyerahkan SKUM dan 1 examplar gugatan yang telah diberi nomor perkara kepada Penggugat/ Kuasa Melengkapi berkas perkara dengan Sampul berkas dan formulir penetapan

Petugas Meja I


Kasir

Mutu Baku Petugas Meja II

Panitera/ Sekretari s


Waktu

Output

- Berkas 5 menit perkara - SKUM - Ala tTulis Kantor(ATK)

Penggugat menerima SKUM dan Gugatan yang telah didaftarkan

- SKUM 15 - Surat gugatan menit

Berkas perkara siap diserahkan kepada Ketua dan Panitera untuk penunjukkan Majelis Hakim/PP.


No. Dokumen

SOP/005/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pendaftaran perkara permohonan yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pendaftaran perkara permohonan yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap pendaftaran perkara Permohonan tersebut, diserahkanya kelengkapan berkas perkara permohonan kepada Majelis Hakim. DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan; 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 7. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor: 48/DjMT/ KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan TUN.


KETERKAITAN :


1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

SOP Penerimaan Permohonan SOP Pemeriksaan Permohonan SOP Penanganan Register Induk Perkara SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkara

PERINGATAN : Apabila prosedur tidak dijalankan, penyelesaian sengketa menjadi terhambat. DEFINISI : 1. Permohonan

:

2. SKUM 3. Majelis Hakim

: :


PENCATATAN DAN PENDATAAN : Berkas Perkara Permohonan

permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan. surat kuasa untuk membayar; Pejabat yang melaksanakan tugas kehakiman.


No. Dokumen

SOP/005/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN

No

Aktivitas


Pelaksana Petugas Ketua/ Petugas Meja I / Wakil Meja II Kasir Ketua

Mutu Baku Panitera


Waktu

Output

Menerima berkas perkara permohonan yang telah lengkap Menghitung panjar biaya perkara permohonan

- Buku register Induk Perkara - Berkas perkara permohonan - Berkas perkara permohonan - Alat tulis Kantor (ATK)

3

Membuat SKUM panjar biaya perkara permohonan

- Blangko SKUM 5 - Alat Tulis Menit Kantor (ATK) - No.Rek. Pengadilan - EDC Merchant BRI

4

Menerima bukti penyetoran biaya perkara yang telah disetor ke bank atau cetak struk EDC. Mencatat dan memberi nomor perkara permohonan dalam jurnal keuangan perkara

- Buku Register Induk Perkara - Berkas Perkara permohonan - AlatTulis Kantor(ATK);

5 Menit

Terdatanya kelengkapan biaya perkara permohonan

- Berkas perkara permohonan - Sampul berkas perkara - Alat Tulis Kantor (ATK)

15 Menit

Menyerahkan salinan permohonan yang telah diberi nomor beserta SKUM. Mendaftarkan permohonan dalam Buku Register Induk Perkara

- Berkas perkara permohonan dan SKUM.

5 Menit

Perkara permohonan tercatat dalam buku register dan dalam buku jurnal keuangan perkara Pemohon menerima salinan permohonan yang telah terdaftar.

- Buku Register Induk Perkara - Berkas perkara Permohonan

15 Menit

1

2

5

6

7

15 Menit

10 Menit

Diterimanya berkas perkara yang telah lengkap Terdatanya kelengka pan biaya perkara permohonan Terdatanya kelengkapan biaya perkara permohonan

Terdaftarnya perkara permohinan dalam Buku Register Induk Perkara


No. Dokumen

SOP/005/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

3/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN

No

Aktivitas


Pelaksana Petugas Ketua/ Petugas Meja I / Wakil Meja II Kasir Ketua

Mutu Baku Panitera/ Sekretaris


Waktu

Output

8

Melengkapi berkas perkara permohonan dengan sampul berkas perkara

- Berkas Perkara permohonan - SKUM - Alat Tulis Kantor (ATK)

15 Menit

Berkas perkara permohonan siap diserahkan kepada Ketua/ Wakil Ketua dan Panitera untuk penunjukkan Majelis Hakim / PP

9

Menunjuk MajelisHakim

1 hari

Ditetapkanny a Majelis Hakim oleh Ketua/ Wakil Ketua

10

Menunjuk Panitera Pengganti

15 Menit

Ditetapkanny a Panitera Pengganti oleh Panitera

11

Mencatat penunjukkan dalamBuku RegisterInduk Perkara

30 Menit

Tercatatnya detail penunjukkan berkas perkara dalam buku register induk perkara

12

Menyerahkan berkas perkara untuk pemeriksaan

- Buku Register Perkara - Berkas Perkara permohonan - Alat Tulis Kantor(ATK) - penetapan Penunjukkan Majelis Hakim/ PP - Sampul berkas perkara permohonan - Berkas perkara permohonan - Alat Tulis Kantor (ATK) - Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim/PP - Buku Register Induk Perkara - Berkas perkara Permohonan - Buku Ekspedisi

10 Menit

Diserahkan nya berkas perkara Kepada majelis hakim


No. Dokumen

SOP/007/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/5


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam layanan pembebasan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis dan efektif. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penanganan layanan pembebasan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertamayang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap pendaftaran perkara Permohonan tersebut, terdatanya jumlah perkara permohonan yang ditangani oleh kepaniteraan perkara. DASAR HUKUM :


1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor: 28/DJMT/ KEP/III/2014 tentang Pos Pelayanan Hukum.


KETERKAITAN :


1. 2.

SOP Pendaftaran Gugatan SOP Ditjen Badilmiltun tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara

1. 2. 3. 4.


PERINGATAN :


1. Permohonan layanan pembebasan biaya perkara harus diproses dan diputuskan pada hari yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara jika semua persyaratan sudah terpenuhi. 2. Jam layanan adalah jam 08.00–12.00. Permohonan yang diterima setelah jam 12.00 dapat diproses pada hari kerja berikutnya.

1. Pencatatan administrasi keuangan perkara disimpan pada Buku Jurnal danBuku Induk Keuangan Perkara. 2. Semua data yang berkaitan dengan layanan pembebasan biaya perkara dicatat dalam Sistem Data LayananHukum secara elektronik melalui sistem teknologi informasi terkini yang diterapkan Pengadilan.

DEFINISI : 1. Pembebasan 2. Biaya Perkara

: :

Tidak dikenakan kewajiban membayar. Biaya dalam proses berperkara.


No. Dokumen

SOP/007/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/5


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

No

1.

2.

3.

Aktivitas Mengisi Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (PPBP) dan mengajukannya beserta dokumen persyaratan kepada Ketua Pengadilan melalui Petugas Meja 1 bersamaan dengan berkas gugatan

Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara dengan melampirkan daftar periksa (checklist) Meneliti berkas. Jika belum lengkap, mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa agar Penggugat dapat melengkapinya. Jika sudah lengkap,melalui Petugas Meja I mencatat pada Buku Register Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, menulis taksiran panjar biaya perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nihil lalu menyerahkan kepada Panitera/Sekretaris.

Penggugat

Mulai

Pelaksana Petugas Meja1

MutuBaku Penitera Muda Perkara

Kelengkapan

Waktu

Output

- Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara - Dokumen keterangan tidak mampu - Berkas gugatan - Apabila dikUsahakan, SuratKUsaha Khususdari Penggugat kepada kUsahanyaserta fotokopikartu anggota advokatkUsahahuku myang bersangkutan. - Daftar periksa (checklist)

30 menit

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara beserta dokumen persyaratan sudah diterima Petugas Meja1

30 menit

Kelengkapan berkas sudah diperiksa

- Formulir Permohonan Pembebasan Tidak BiayaPerkara - Dokumen keterangan tidakmampu Ya - Berkas gugatan - Buku Register Permohonan 1 Pembebasan Biaya Perkara. - Surat Kuasa Untuk Membayar

30 menit

Permohonan sudah Dicatat pada Buku Register Permohonan pembebasan Biaya Perkara


No. Dokumen

SOP/007/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

3/5



No 4.

5.

6.

7.

Aktivitas

Pelaksana Panitera/ Ketua Sekretaris Pengadilan

Memberikan Pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran, Kemudian menyampaikannya kepada 1 Ketua Pengadilan. Bila Panitera/Sekretaris tidak berada ditempat,dapat diwakilkan olehWakil Panitera atau Panitera Muda Perkara. Memberikan penetapan atas Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Pola Bindalmin setelah memperhatikan dokumen yang tersedia. Jika permohonan ditolak akibat dokumen tidak memenuhi syarat, proses berperkara dilaksanakan sebagaimana Pola Bindalmin. Jika permohonan dikabulkan, mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Memeriksa dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Jika anggaran tidak tersedia maka proses berperkara dilakukan Cuma-cuma dengan cuma- cuma. Jika anggaran tersedia maka proses berperkara dilakukan dengan pembebasan biaya perkara Menerbitkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan pada tanggal yang sama dengan diajukannya Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Apabila pada hari yang bersangkutan Ketua Pengadilan tidak berada di tempat,maka Surat Penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk.

Tidak

Ya

MutuBaku Kelengkapan

Waktu

Output

30 menit - Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara - Dokumen keterangan tidak mampu - Berkas gugatan

Pertimbangan kelayakan dan ketersediaan anggaran sudah diperiksa.

- Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

30 menit

Surat Penetapan Ketua Pengadilan diterbitkan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk Penggugat dan berkas perkara.

30 menit - Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Ketersediaan anggaran sudah diperiksa dan penetapan atas permohonan sudah dibuat.

- Dokumen keterangan tidak mampu - Berkas gugatan

Tidak

Ya

- Dokumen keterangan tidak mampu - Berkas gugatan - Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara - Berkas Perkara

2

30 Menit

Surat Penetapan Ketua Pengadilan sudah diterbitkan sebanyak rangkap 4 (empat) masing-masing untuk Penggugat, Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bagian Keuangan serta berkas perkara untuk permohonan yang dikabulkan.


No. Dokumen

SOP/007/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

4/5


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA No 8.

9.

10.

11.

12.

Aktivitas Membuat Surat Keputusan Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara dan memberikannya kepada Bendahara Pengeluaran. Menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada Kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kusaha Pengguna Anggaran. Mencatat biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara dalam Buku Bantu dan Buku Induk Keuangan Perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan Leges yang dicatat sebagai nihil. Memberi nomor perkara, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada Surat Kusaha Untuk Membayar. Nomor perkara sesuai dengan nomor pada Surat Kusaha Untuk Membayar. Menyerahkan satu rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor perkara berikut Surat Kuasa Untuk Membayar kepada Penggugat untuk didaftarkan di Meja II. Proses berlanjut sesuai Pola Bindalmin, hingga pelaksanaan persidangan sesuai hukum acara. Apabila perkara telah diputus, maka biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan yang berbunyi: “Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp......... dibebankan kepada negara”. Apabila pihak Tergugat kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dan uangnya dikembalikan kepada Negara.

Panitera/ Sekretaris

Pelaksana Bendahara Pengeluaran

Mutu Baku Kasir

2

3

Kelengkapan

Waktu

Output

- Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara - Berkas Perkara

1 jam

- Buku Bantu - Buku Induk Keuangan Perkara

30 menit

Biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara sudah diterima Kasir.


15 menit

Biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara sudah dicatat.


5 menit

Berkas perkara sudah diberi nomor perkara, ditanda tangani dan diberi stempel

- Satu rangkap surat gugatan - Surat Kusaha Untuk Membayar

10 menit

Surat gugatan dan Surat Kusaha Untuk Membayar sudah diterima Penggugat

Surat Keputusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan


No. Dokumen

SOP/007/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

5/5



No 13.

14.

Aktivitas

Pelaksana Panitera/ Sekretaris

Kasir

Memeriksa kecukupan panjar biaya perkara terhadap keseluruhan biaya perkara. 3 Jika kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam tidak Surat Keputusan KUsaha Pengguna Anggaran, menginformasikan hal ini kepada Kusaha Pengguna Anggaran. Jika terdapat sisa panjar biaya perkara, mengembalikan sisa tersebut kepada Bendahara untuk dikembalikan ke Kas Negara paling lambat/selambatlambatnya satu minggu setelah uang diterima atau sesuai ketentuan yang berlaku. Membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya dan menyerahkannya kepada Bendahara Pengeluaran.

MutuBaku Bendahara

Kelengkapan

Waktu

Output

- Buku Bantu

30 menit

Laporan penggunaan uang panjar biaya perkara.

- Laporan penggunaan uang panjar biaya perkara.

30 menit

Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya perkara. Tambahan panjar biaya perkara sudah dibukukan Transaksi biaya layanan pembebasan biaya perkara sudah dibukukan dalam pengelolaan nya.

Ya

15.

Mencatat tambahan panjar biaya perkara pada Buku Bantu

- Buku Bantu 10 menit

16.

Menerima laporan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara (bila ada) dari Kasir dan membukukannya dalam Buku Bantu.

- Buku Bantu

30 menit


No. Dokumen

SOP/008/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERKARA BANDING TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam layanan penerimaan perkara banding yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penanganan layanan penerimaan perkara banding yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap penerimaan perkara banding tersebut adalah berkas perkara siap didaftarkan. DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara


KETERKAITAN :


1. 2. 3. 4.

SOP Pendaftaran Perkara Banding SOP Pemeriksaan Perkara Banding SOP Penanganan Register Perkara Banding SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Banding

PERINGATAN :

1. 2. 3.

Formulir Check List Alat Tulis Kantor (ATK) Buku Ekspedisi


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terlambat tenggang waktu banding.

Berkas Perkara Banding

DEFINISI : 1.

Banding

:

upaya para pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan pada tingkat pertama (PTUN) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan secara patut.


No. Dokumen

SOP/008/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERKARA BANDING

No 1

2

3

4

5

6

Aktivitas Menerima permohonan upaya hukum Banding dari pihak/ Kuasa Hukum Pembanding Memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum banding dari pihak pembanding Menghitung biaya panjar permohonan banding yang selanjutnya dituangkan dalam SKUM Menerima bukti penyetoran panjar biaya permohonan banding yang telah disetor ke Bank Mencatat keuangan permohonan banding dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding Menyerahkan berkas perkara banding untuk didaftarkan dalam register perkara banding

Petugas Meja III


Mutu Baku Kasir


Waktu

- Buku Register 15 Menit Banding - Berkas perkara gugatan 15 Menit - Berkas perkara - ATK

- SKUM - Kalkulator - ATK

15 Menit

- Buku Register 5 Menit Banding - Alat Tulis Kantor(ATK) - Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding - AlatTulis Kantor - Berkas perkara banding - ATK

15 Menit

5 Menit

Output Diterimanya permohonan banding dan berkas banding Terdatanya kelengkapan permohonan Banding Terdatanya kelengkapan Biaya proses banding Terdatanya kelengkapan biaya proses permohonan banding Tercatatnya keuangan perkara banding secara baik Berkas perkara siap didaftarkan


No. Dokumen

SOP/009/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERKARA BANDING TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam layanan pendaftaran perkara banding yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penanganan layanan pendaftaran perkara banding yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap pendaftaran perkara banding tersebut adalah Akta permohonan banding tersedia dalam berkas perkara. DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara


KETERKAITAN :


1. 2. 3. 4.

SOP Pendaftaran Perkara Banding SOP Pemeriksaan Perkara Banding SOP Penanganan Register Perkara Banding SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Banding

PERINGATAN :

1. 2. 3.



1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak lengkap berkas banding.


DEFINISI : 1. Akta Permohonan Banding

:

Surat tanda bukti berisi pernyataan upaya hukum banding


No. Dokumen

SOP/009/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERKARA BANDING Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Meja I


Wakil Panitera

Mutu Baku Panitera/ Sekretaris

Jurusita/ Jurusita Pengganti


Waktu

Output

1

Menerima berkas perkara banding yang telah siap didaftarkan

- Buku Register banding - Berkas perkara banding

5 Menit

Di terimanya Berkas perkara banding yang telah lengkap

2

Membuat draf Akta Permohonan Banding

30 Menit

Tersedianya draf permohonan Banding

3

Koreksi dan paraf draf Akta Permohonan Banding

- Berkas Perkara banding - AlatTulis Kantor(ATK) - Komputer/ Laptop - Printer - Register - Permohonan banding - Berkas Perkara - AlatTulis Kantor(ATK)

15 Menit

Diparafnya draf permohonan banding untuk proses lebih lanjut

4

Menanda tangani Akta Permohonan Banding

- Akta Permohonan banding - AlatTulis - Kantor(ATK

5 Menit

Akta permohonan banding di tanda tangani

5

Memberi Nomor dan stempel Akta Permohonan Banding

- Buku Register - Berkas perkara

10 Menit

Terdatanya Berkas permohonan banding yang telah lengkap

6

Memberitahu kan Akta Permohonan Banding kepada Terbanding

30 Menit

Diberitahukannya akta banding kepada pihak terbanding

7

Mengarsipkan Akta Permohonan Banding dalamberkas perkara

- Akta permohonan banding - Buku ekspedisi - AlatTulis - Kantor(ATK) - Berkas perkara - Alat Tulis - Kantor(ATK)

5 Menit

Akta permohonan banding tersedia dalam Berkas perkara


No. Dokumen

SOP/013/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERKARA KASASI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Penerimaan Perkara Kasasi yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis dan efektif. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penanganan Penerimaan Perkara Kasasi yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap layanan Penerimaan Perkara Kasasi tersebut adalah permohonan Perkara Kasasi siap didaftarkan. DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara


KETERKAITAN :


1. 2. 3. 4.

SOP Pendaftaran Perkara Kasasi SOP Pemeriksaan Perkara Kasasi SOP Penanganan Register Perkara Kasasi SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Kasasi

1. 2. 3.


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka lewat waktu kasasi.


DEFINISI : Kasasi

:

Upaya hukum yang dilakukan para pihak yang tidak puas terhadap putusan pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.


No. Dokumen Revisi Ke

SOP/013/PRK/2015 00

Tgl Terbit

17 September 2015

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERKARA KASASI

No.

Aktivitas

Pelaksana Panitera Petugas Meja Muda III Perkara

Mutu Baku Kasir

Persyaratan /Perlengkapan

Waktu

Output

- Buku Register Penerimaan - Berkas Perkara Kasasi - Berkas Perkara Kasasi

5 Menit

Diterimanya berkas perkara yang dimohonkan kasasi Berkas perkara memenuhi syarat

1.

Menerima pengajuan permohonan upaya hukum Kasasi dari pihak / Kuasa Hukum Pemohon Kasasi

2.

Memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum dari pihak Pemohon Kasasi

3.

Menghitung biaya panjar permohonan Kasasi yang selanjutnya dituangkan dalam SKUM


15 Menit

Terdatanya kelengkapan biaya proses Kasasi

4.

Menerima bukti penyetoran ongkos perkara kasasi yang telah disetor ke bank atau pembayaran dengan mesin EDC merchand.

5 Menit

Tersedianya kelengkapan biaya proses perkara

5.

Mencatat transaksi keuangan kasasi dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi

- Berkas Register Perdata - Berkas Perkara - ATK - Mesin EDC - Buku Jurnal - Alat Tulis Kantor - SKUM

15 Menit

Tercatatnya transaksi keuangan dalam jurnal

6.

Menyerahkan berkas perkara untuk didaftarkan dalam register perkara kasasi

- Berkas Perkara - Alat Tulis Kantor

5 Menit

Perkara siap untuk didaftarkan

15 Menit


No. Dokumen

SOP/014/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERKARA KASASI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pendaftaran Perkara Kasasi yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis dan efektif. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penanganan Pendaftaran Perkara Kasasi yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap layanan Pendaftaran Perkara Kasasi tersebut adalah tersedianya akta permohonan perkara kasasi dalam berkas perkara. DASAR HUKUM :




KETERKAITAN :


1. 2. 3. 4.

SOP Pendaftaran Perkara Kasasi SOP Pemeriksaan Perkara Kasasi SOP Penanganan Register Perkara Kasasi SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Kasasi

1. 2. 3.


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terlambat tenggang waktu kasasi.

Berkas Perkara Kasasi

DEFINISI : 1. Kasasi

:

2. Akta Permohonan Kasasi

:

Upaya hukum yang dilakukan para pihak yang tidak pusa terhadap putusan pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. surat tanda bukti berisi pernyataan upaya hukum Kasasi



SOP/014/PRK/2015 00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERKARA KASASI Pelaksana No. 1.

2.

Aktivitas Menerima berkas perkara gugatan yang dimohonkan kasasi yang telah didaftarkan Membuat draf Akta Pernyataan Kasasi

Petugas Meja III


Wakil Panitera

Mutu Baku Panitera / Sekretaris

Jurusita / Jurusita Pengganti


Waktu

Output

- Buku Register Penerimaan - Berkas Perkara Gugatan

5 Menit

Diteriman ya berkas perkara yang telah lengkap

- Berkas Perkara gugatan Kasasi - Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer/La ptop - Printer - Register - Pernyataan permohonan kasasi - Berkas perkara - Alat Tulis Kantor (ATK) - Akta Pernyataan Kasasi - Alat Tulis Kantor (ATK)

15 Menit

Tersedian ya draf pernyataa n kasasi

15 Menit

Diparafny a draf pernyataa n kasasi untuk proses lebih lanjut Akta Pernyataa n kasasi ditandata ngani

3.

Koreksi dan paraf draf Akta Pernyataan Kasasi

4.

Menanda tangani Akta Pernyataan Kasasi

5.

Memberi Nomor dan Stempel Akta Pernyataan Kasasi

- Buku Jurnal - Alat Tulis Kantor (ATK) - SKUM

15 Menit


6.

Memberitahuk an Akta Pernyataan Kasasi kepada Termohon

- Berkas Perkara - Alat Tulis Kantor (ATK)

1 Jam


7.

Mengarsipkan Akta Pernyataan Kasasi dalam berkas perdata

- Berkas perkara - Alat Tulis Kantor (ATK)

5 Menit

Akte kasasi tersedia dalam berkas perdata.

5 Menit


No. Dokumen

SOP/018/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Layanan Penerimaan Perkara Peninjauan Kembaliyang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis dan efektif. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penanganan Layanan Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali tersebut adalah tersedianya kelengkapan biaya proses perkarasehingga perkara Peninjauan Kembali siap untuk didaftarkan. DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara KETERKAITAN :



1. SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali 2. SOP Penanganan Register Perkara Peninjauan Kembali 3. SOP Pencabutan Perkara Perdata Peninjauan Kembali 4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Peninjauan Kembali

1. 2. 3.


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Peninajuan Kembali

DEFINISI : 1. Peninjauan Kembali

:

upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh para pihak masih belum puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi.


No. Dokumen

SOP/018/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

No.

Aktivitas

Petugas Meja III


Mutu Baku Kasir


Waktu

Output Diterimanya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Berkas perkara memenuhi syarat

1.

Menerima pengajuan permohonan upaya hukum PK dari pihak / kusaha hukum pemohon peninjauan kembali.

- Buku Register Penerimaan - Berkas Perkara Peninjauan Kembali

5 Menit

2.

Memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali

- Berkas Perkara Peninjauan Kembali

15 Menit

3.

Menghitung panjar biaya permohonan Peninjauan Kembali yang selanjutnya dituangkan dalam SKUM


15 Menit

Terdatanya kelengkapan biaya proses Peninjauan Kembali

4.

Menerima bukti penyetoran ongkos perkara Peninjauan Kembali yang telah disetor ke Bank atau pembayaran menggunakan EDC bank

- Berkas Register Perkara - Berkas Perkara - Alat Tulis Kantor (ATK)

5 Menit

Tersedianya kelengkapan biaya proses perkara

5.

Mencatat transaksi keuangan kasasi dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali


15 Menit


6.

Menyerahkan berkas perkara untuk didaftarkan dalam register perkara Peninjauan Kembali

- Berkas Perkara - Alat Tulis Kantor (ATK)

10 Menit



No. Dokumen

SOP/019/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembaliyang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis dan efektif. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penanganan Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali tersebut adalah Tercatatnya Perkara Peninjauan Kembali dalam Buku Register Perkara dan Akte Peninjauan Kembali tersedia dalam berkas perkara DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara KETERKAITAN :



1. SOP Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali 2. SOP Penanganan Register Perkara Peninjauan Kembali 3. SOP Pencabutan Perkara Perdata Peninjauan Kembali 4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Peninjauan Kembali

1. 2. 3.


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Peninajuan Kembali

DEFINISI : 1. Peninjauan Kembali 2. Pencatatan

:

upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh para pihak masih belum puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. perbuatan mencatat.


No. Dokumen

SOP/019/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

No.

Aktivitas

Petugas Meja III


Pelaksana Wakil Panitera / Paniter Sekretaris a

Mutu Baku Jurusita / Jurusita Pengganti


Wakt u

Output

1.

Menerima berkas perkara gugatan yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang telah didaftarkan

- Buku Register Penerimaan - Berkas Perkara Peninjauan Kembali

5 Menit

Diteriman ya berkas perkara yang telah lengkap

2.

Membuat draf Akta Pernyataan Peninjauan Kembali

15 Menit

Tersedianya draf pernyataan Peninjauan Kembali

3.

Koreksi dan paraf draf Akta Pernyataan Peninjauan Kembali

15 Menit

Diparafnya draf pernyataan Peninjauan Kembali untuk proses lebih lanjut

4.

Menandatangani Akta Pernyataan Peninjauan Kembali

- Berkas Perkara gugatan Kasasi - Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer/La ptop - Printer - Register - Pernyataan permohonan Peninjauan Kembali - Berkas perkara - Alat Tulis Kantor (ATK) - Akta Pernyataan Peninjauan Kembali - Alat Tulis Kantor (ATK)

5 Menit

Akta Pernyataan Peninjauan Kembali ditandatang ani

5.

Memberi Nomor dan Stempel Akta Pernyataan Peninjauan Kembali


15 Menit


6.

Memberitahukan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali kepada Termohon Mengarsipkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dalam berkas perkara

- Berkas Perkara - Alat Tulis Kantor (ATK) - Berkas perkara - Alat Tulis Kantor (ATK)

1 Jam


5 Menit

Akte Peninjaua n Kembali tersedia dalam berkas perkara

7.


No. Dokumen

SOP/027/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Pendaftaran Permohonan Eksekusi Putusan Perkara yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses Pendaftaran Permohonan EksekusiPutusan Perkarayang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Pendaftaran Permohonan EksekusiPutusan Perkara tersebut adalah Tercatatnya permohonan eksekusi dalam buku Register. DASAR HUKUM :



1. 2.

KETERKAITAN :


1. 2. 3.

1. 2. 3.

SOP Permohonan Pendaftaran Eksekusi SOP Penanganan Eksekusi SOP Penanganan Buku Jurnal Eksekusi

S1–Hukum SLTA


PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terlambat melaksanakan eksekusi.

Berkas Perkara

DEFINISI : 1.

eksekusi

:

pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



SOP/027/PRK/2015 00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI Pelaksana No. 1.

2.

3.

4.

Aktivitas Menerima permohonan eksekusi yang telah didaftarkan Membuat draf resume atas perkara yang dimohonkan eksekusi

Koreksi dan paraf draf resume atas perkara yang dimohonkan eksekusi Menandatangan i resume atas perkara yang dimohonkan eksekusi

5.

Mengajukan resume atas perkara yang dimohonkan eksekusi

6.

Memeriksa dan meneliti permohonan eksekusi dan resume yang dibuat

7.

Menerima hasil pertimbangan atas resume permohonan eksekusi

Petugas Meja III


Wakil Panitera


Ketua / Wakil Ketua


Waktu

Output

- Buku Register Penerimaan - Berkas permohonan eksekusi - Berkas Perkara - Permohonan eksekusi - Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer/Lap top - Printer - Buku Register Perkara - Berkas perkara - Alat Tulis Kantor (ATK) - Buku Register Penerimaan - Berkas permohonan eksekusi - Alat Tulis Kantor (ATK) - Resume - Berkas permohonan eksekusi - Berkas Perkara - Resume - Berkas permohonan eksekusi - Berkas Perkara

5 Menit

Diterimanya permohonan eksekusi yang telah lengkap Tersedianya draf resume

- Persetujuan Ketua - Berkas permohonan eksekusi - Berkas Perkara

5 Menit

15 Menit

15 Menit

5 Menit

Diparafnya draf resume atas perkara yang dimohonkan eksekusi Ditandatanga ninya resume atas perkara yang dimohonkan eksekusi

15 Menit

Diajukannya resume permohonan eksekusi

15 Menit

Tersedianya konsep pertimbanga n atas resume yang telah diajukan Tersedianya pertimbanga n atas resume permohonan eksekusi


No. Dokumen

SOP/027/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

3/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI Pelaksana No.

Aktivitas

8.

Membuat draf surat panggilan para pihak atas permohonan eksekusi

9.

Koreksi dan paraf draf surat panggilan para pihak atas permohonan eksekusi

10 .

Menandatangan i surat panggilan para pihak atas permohonan eksekusi

Petugas Meja III


Wakil Panitera


Ketua / Wakil Ketua


Waktu

Output

- Persetujuan Ketua - Berkas permohonan eksekusi - Berkas Perkara - ATK - Laptop/KOm puter - Printer - Draf surat panggilan - Berkas Perkara

15 Menit

Tersediany a draf panggilan para pihak atas permohona n eksekusi

15 Menit

- ATK - Surat Panggilan - Berkas Perkara

5 Menit

Diparafnya draf surat panggilan para pihak atas permohona n eksekusi ditandatang aninya surat panggilan para pihak atas permohona n eksekusi


No. Dokumen

SOP/031/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ADMINISTRASI GUGATAN TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan administrasi gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses administrasi Gugatan yang didaftarkan oleh pejabat berwenang, tindak lanjut sampai menyerahkan berkas perkara untuk pemeriksaan persiapan / persidangan. DASAR HUKUM :


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara


KETERKAITAN :


1. SOP Pembayaran Biaya Perkara 2. SOP Pendaftaran Gugatan 3. SOP Penanganan Register Induk Perkara 4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Perkara

1. Formulir Check List 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Komputer / Laptop 4. Buku Register Induk Perkara

PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.

Berkas Perkara Gugatan

DEFINISI : 1. Gugatan

:

2. Buku Register

:

permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. buku catatan yang terdaftar yang disusun secara bersistem


No. Dokumen

SOP/031/PRK/2015

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

17 September 2015

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ADMINISTRASI GUGATAN Pelaksana Panitera Muda Perkara

Mutu Baku Ketua/ Wakil Ketua

No

Aktivitas

1.

Pemeriksaan berkas perkara secara berjenjang

- Blangko 1 jam resume gugatan - Blangko Penunjukkan Majelis - Berkas Perkara - AlatTulis Kantor(ATK)

Resume Gugatan telah diisi

2.

Penunjukan Majelis Hakim

- Blangko 1 hari resume gugatan - Blangko Penunjukkan Majelis - Berkas Perkara - Alat Tulis Kantor(ATK)

Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua/ Wakil Ketua

3.

Menunjuk Panitera Pengganti dan juru sita

10 menit

Ditetapkan Panitera Pengganti oleh Panitera

4

Mencatat penetapan dan penunjukkan MH dalam Buku RegisterInduk Perkara

15 menit

Tercatatnya penetapan dan penunjukkan dalamBuku Register Induk Perkara

5.

Menyerahkan berkas perkara untuk pemeriksaan persiapan / persidangan

- Blangko Penunjukan PP dan juru sita - Berkas perkara - Alat Tulis Kantor (ATK) - Penetapan Penunjukk an Majelis Hakim/PP - Buku Register Induk Perkara - Berkas perkara - Buku Ekspedisi

5 menit

Diserahkan nya berkas perkara Kepada Majelis Hakim

Petugas Meja II

Wakil Panitera

Panitera


Waktu

Output

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBAYARAN BIAYA PERKARA (FIVE MINUTES PAYMENT OF COURT FEES)

Recommend Documents