STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR: 060/Kep. 454- BPPT/XII/2014 TENTANG TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI WALIKOTA BEKASI

DAFTAR ISI

II. PERSYARATAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (IUPPAT)

6

III. PERSYARATAN IZIN JURU BOR AIR TANAH (IJBAT)

9

IV. PERSYARATAN IZIN PENGEBORAN AIR TANAH (IP)

12

V. PERSYARATAN IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (IPA)

15

VI. PERSYARATAN IZIN EKSPLORASI AIR TANAH (IE)

19

VII. PERSYARATAN SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (SIPLC)

23

VIII. PERSYARATAN SURAT IZIN LINGKUNGAN

27

IX. IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3)

31

X. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI LAINNYA

31

XI. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KOTA

32

XII. PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN DI KOTA BEKASI

36

XIII. PERSYARATAN IZIN PRINSIP

36

XIV. PERSYARATAN IZIN LOKASI

37

XV. PERSYARATAN IPPL DAN RENCANA TAPAK

37

XVI. PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SIMB)

39

XVII. PERSYARATAN IZIN LINGKUNGAN

39

XVIII. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENERBITAN IZIN 43 PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)

48

XIX. PEMOHON :

51

XX. KLASIFIKASI/SASARAN IZIN GANGGUAN

55

XXI. PERSYARATAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

62

XXII. PERSYARATAN PENCABUTAN DAN PENUTUPAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

66

XXIII. PEMOHON

69

XXIV. IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

71

XXV. PERSYARATAN PERMOHONAN BARU TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

75

XXVI. PERSYARATAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN PERSEROAAN KOMANDITER (CV) DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN XXVII. PERSYARATAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

83 86

XXVIII. PERSYARATAN IZIN USAHA TOKO MODERN DAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUTM & IUPP) PEMOHON BARU PERORANGAN

91

XXIX. PERSYARATAN PENYELENGGARAA/ PEMASANGAN REKLAME

95

XXX. PERSYARATAN IPTM

103

XXXI. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN PEDAGANG TOKO OBAT

113

XXXII. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN OPTIKAL

118

XXXIII. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN TUKANG GIGI

121

XXXIV. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IZIN SALON KECANTIKAN 124 XXXV. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IZIN KLINIK KECANTIKAN 126 XXXVI. PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN KLINIK

129

XXXVII. PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBAT TRADISIONAL

131

XXXVIII. PERSYARATAN REKOMENDASI PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT SWASTA

133

XXXIX. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA

135

XL. PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

138

XLI. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

142

XLII. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

144

XLIII. PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

148

XLIV. PERSYARATAN IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN

152

XLV. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

161

PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR: 060/Kep. 454- BPPT/XII/2014 TENTANG TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI WALIKOTA BEKASI Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta tertib administrasi maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 060/ Kep. 506 BPPT/ XII/ 2012 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dipandang perlu untuk ditinjau kembali; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kembali Tata Cara Proses Pemberian Izin/ Standar Operating Procedure (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi dengan Keputusan Walikota. Mengingat: 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1

4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah; 13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Neara Nomor 63 Kep/ M.Pan/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

2

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E); 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lemaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D); 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 7 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C); 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 10 Seri C); 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 11 Seri C); 21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 14 Seri B); 22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri C). Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/ Kep. 478-Org/ XI/ 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Camat;

3

2. Berita Acara Rapat Nomor 050/ 1996- BPPT.TU Tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin Perubahan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Tata Cara Proses Pemberian Izin/ Standard Operating Procedure (SOP) Dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.

KEDUA

: Tata Cara Proses Pemberian Izin/ Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIX Keputusan ini.

KETIGA

: Tata Cara Proses Pemberian Izin/ Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan, efektif dan efisien.

KEEMPAT

: Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan, Walikota Bekasi Nomor 060/ Kep. 506- BPPT/ XII/ 2012 tentang Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.

KELIMA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 (satu) Januari 2015 dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu. Ditetapkan di BEKASI Pada tanggal WALIKOTA BEKASI RAHMAT EFFENDI

Tembusan YTH : 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Gubernur Jawa Barat 3. Ketua Dewa Perwakilan Eakyat Daerah Kota Bekasi Inspektur Kota Bekasi

4

Lampiran II : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2015

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (IUPPAT) Jenis Izin

Masa

Pemberi

Berlaku

Pertimbangan

1

2

Izin Usaha

Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan keajiban Daftar Ulang setiap 1 (Satu) tahun sekali

Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT)

3 Tim Teknis BPLH

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

Sasaran/

Prosedur

Persyaratan

Standar

Klasifikasi 4 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah 2. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah

5 1. Maksudnya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengaturan pengelolaan air tanah di daerah.

6 Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Waktu

Biaya 7 Terlampir

8 Terlampir

9 -

10 5 (lima) Hari Kerja

2. Tujuannya agar dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara terkendali, berdayaguna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan.

3. Keputusan Walikota Kora Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kota Bekasi.

5

II. PERSYARATAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (IUPPAT) PEMOHON : A. PERORANGAN BARU : 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy KTP Pemohon/Penanggungjawab; 3. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang masih berlaku yang di tanda tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 5. Surat kuasa jika dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 6. Peta Lokasi; 7. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. Surat pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000).

6

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (IUPPAT) Uraian Kegiatan

No 1

1

2

2 Pemohon Izin Meminta Informasi tentang tata cara dan persyarataan

Customer Service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara dan penjelasan

Pemohon 3 Informasi

Loket Informasi 4 Tata Cara & Pendaftaran

Mengisi Formulir & Persyaratan

Loket Penerimaan Penyerahan 5

Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

6

7

8

9

Pengambilan Formulir

From & Persyaratan

Tidak Lengkap 2 Hari Kerja

3

Lengkap

Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapannya Resi Penerimaan Berkas

Cek Persyaratan Dokumen Lingkungan

Lengkap 4

Dokumen dan persyaratan pemohon di verifikasi dan atau jika dibutuhkan perubahan tim atau langsung dapat diproses/ ditandatangani

Dibahas Tim Teknis

Perlu/ Tidak Surat Undangan

5

    

6

  

Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan rekomendasi antar bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tm kelapangan sebagai bahan pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk pembuatan izin Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan dengan catatan ke pemohon

Terpenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah dapat di di proses untuk di cetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Pemeriksaan Lapangan

Pembahasan

Rekomendasi SKPD Teknis

Surat Penolakan

2 Hari Kerja

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7

Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkan surat izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait.

Cetak Izin

Pemeriksaan Dokumen Format/ Draft Izin

Tanda Tangan Izin Juru Bor Air Tanah

1 Hari Kerja

Pencatatan & Penomoran 8

Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumen izin ditembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dan diarsipkan

Izin Juru Bor Tanah

Izin Juru Bor Tanah

7

ARSIP

JUMLAH

5 Hari Kerja

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN JURU BOR TANAH (IJBAT) Jenis Izin

Masa Berlaku

1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH Izin Juru Untuk jangka Bor Air waktu 5 (lima) Tanah (IJBAT) tahun dan kewajiban Daftar Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali

Pemberi Pertimbangan 3 Tim Teknis BPLH

Dasar Hukum 4 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah 2. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah 3. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

Maksud dan Tujuan 5 1. Maksudnya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengaturan pengelolaan air tanah di daerah.

Sasaran/ Klarifikasi 6

Prosedur

Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Terlampir

7

Persyaratan 8 Terlampir

Standar Biaya 9 -

Waktu 10 5 (lima) hari kerja


8

III. PERSYARATAN IZIN JURU BOR AIR TANAH (IJBAT) PEMOHON: A. PERORANGAN BARU : 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy KTP Pemohon/Penanggungjawab; 3. Pengalaman kerja bagi yang sudah pernah bekerja; 4. Fotocopy ijizah calon jurubor; 5. Pas foto calon calon juru bor 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 6. Surat pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (materai 6000). B. DAFTAR ULANG 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy KTP Pemohon/Penanggungjawab; 3. Setifikat kursus atau pelatihan kerja dari instansi yang berwenang; 4. Pengalaman kerja bagi yang sudah pernah bekerja; 5. Fotocopy ijazah calon juru bor; 6. Pas foto calon juru bor 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 7. Izin Lama asli atau fotocopy (jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari kepolisian setempat) 8. Surat pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000).

9

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IZIN JURU BOR AIR TANAH (IJBAT) Uraian Kegiatan

No 1

1

2



Pemohon 3 Informasi




Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

6

7

8

9


From & Persyaratan


3

Lengkap



Lengkap 4


Dibahas Tim Teknis


5

    

6

  


Terpenuhi persyaratan Surat Izin Juru Bor Air Tanah dapat di di proses untuk di cetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Juru Bor Air Tanah


Pembahasan


Surat Penolakan

2 Hari Kerja

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Juru Bor Air Tanah

1 Hari Kerja



Izin Juru Bor Tanah

Izin Juru Bor Tanah

ARSIP

10 JUMLAH

5 Hari Kerja

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PENGEBORAN AIR TANAH (IP) Jenis Izin

Masa Berlaku

1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH Izin Untuk jangka Pengeboran waktu 6 (enam) Air Tanah (IP) bulan daftar ulang apabila dalam waktu 8 (delapan) bulan pekerjaan belum selesai


Dasar Hukum 4

Maksud dan Tujuan 5

1. Undang-Undang Nomor 7 1. Maksudnya untuk Tahun 2004 tentang Sumber memberikan Daya Air landasan hukum yang jelas dalam 2. Peraturan Pemerintah pengaturan Nomor 43 Tahun 2008 pengelolaan air tentang Pengelolaan Air tanah di daerah. Tanah 2. Tujuannya agar 3. Peraturan Daerah Kota dalam Bekasi Nomor 10 Tahun pelaksanaan 2002 Tentang Pengelolaan pengelolaan air Air Bawah Tanah tanah dilakukan secara terkendali, 4. Peraturan Walikota Nomor berdayaguna dan 47 Tahun 2007 tentang berhasil guna Petunjuk Pelaksanaan serta berwawasan Peraturan Daerah Nomor 10 lingkungan. Tahun 2002 tentang


Prosedur

Pengeboran Air Tanah

Terlampir

7

Persyaratan Standar Biaya 8 9

Waktu

Terlampir

5 (lima) hari kerja

-

10

Pengelolaan Air Bawah Tanah 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

11

IV. PERSYARATAN IZIN PENGEBORAN AIR TANAH (IP) PEMOHON : A. PERORANGAN BARU : 1. Surat Permohonan dengan kop perusahaan; 2. Fotocopy KTP Pemohon/ Penanggungjawab; 3. Fotocopy Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT); 4. Surat tanda instalasi bor dari instansi terkait; 5. Surat Izin Juru Bor (IJB) air tanah yang masih berlaku; 6. Peta

situasi

berskala

1:10.000

dan

peta

topografi

skala

1:50.000

yang

menggambarkan lokasi rencana pengeboran air tanah; 7. Informasi mengenai pengeboran air tanah (Form D3); 8. Buku Rencana Pengambilan Air Tanah (BRPA); 9. Fotocopy denah lokasi titik sumur; 10. Company profile untuk Badan Hukum; 11. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto opy KTP (Materai 6000). B. DAFTAR ULANG: 1. Surat permohonan dengan kop; 2. Fotocopy KTP Pemohon/Penanggungjawab 3. Izin lama asli (jika hilang lampirkan Surat Keterangan kepolisian setempat) 4. Fotocopy Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT); 5. Surat tanda instalasi bor dari instansi terkait; 6. Surat Izin Juru Bor (IJB) air tanah yang masih berlaku; 7. Peta situasi berskala 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengeboran air tanah; 8. Informasi mengenai pengeboran air tanah (Form D3); 9. Buku Rencana Pengambilan Air Tanah (BRPA); 10. Fotocopy denah lokasi titik sumur; 11. Company profile untuk Badan Hukum; 12. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000) 13. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/ UPL dan UKL sesuai ketentuan yang berlaku); 14. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

12

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGEBORAN AIR TANAH (IP) Uraian Kegiatan

No 1

1

2



Pemohon 3 Informasi




Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

6

7

8

9


From & Persyaratan


3

Lengkap



Lengkap 4


Dibahas Tim Teknis


5

    

6

  


Terpenuhi persyaratan Surat Izin Pengeboran Air Tanah dapat di di proses untuk di cetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Pengeboran Air Tanah


Pembahasan


Surat Penolakan

2 Hari Kerja

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Pengeboran Air Tanah

1 Hari Kerja



Izin Pengeboran Air Tanah

Izin Pengeboran Air Tanah

ARSIP

13 JUMLAH

5 Hari Kerja

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.484-BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZI/ STANDAR OPERASIONAL (SOP) IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (IPA) Jenis Izin

Masa Berlaku

1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH Izin Pengambilan Untuk jangka Air Tanah (IP) waktu (selama perusahaan beroperasi) dan kewajiban Daftar Ulang setiap 2 (dua) tahun sekali

Pemberi Dasar Hukum Pertimbangan 3 Tim Teknis BPLH

Maksud dan Tujuan 4

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 35 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/ Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Jawa Barat 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah

5 1. Maksudnya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengaturan pengelolaan air tanah di daerah.


Prosedur

Pengambilan Air Tanah

Terlampir

7


Standar Biaya 9

Waktu

-

6 (enam) hari kerja

10


5. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah 6. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

14

V. PERSYARATAN IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (IPA) PEMOHON : A. PERORANGAN BARU : 1. Surat Permohonan Pemohon; 2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy Hasil Pengujian Kualitas Air secara kimia dan fisika tahun terakhir per titik sumur; 4. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 5. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000); 6. Peta Lokasi titik sumur: 7. Fotocopy Izin Lingkungan ( setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai ketentuan yang berlaku); 8. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000). B. PERORANGAN DAFTAR ULANG 1. Surat Permohonan ; 2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy SUrat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah 3 (tiga) bulan terakhir; 4. Fotocopy laporan pengambilan air tanah; 5. Hasil pengujian kualitas air secara kimia dan fisika tahun terakhir per titik sumur; 6. Peta lokasi titik sumur; 7. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 8. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000) 9. Izin Lama Asli atau Fotocopy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian setempat); 10. Fotocopy Izin Lingkungan (usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku); 11. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000). C. BERBADAN HUKUM BARU: 1. Surat Permohonan menggunakan Kop perusahaan; 2. Fotocopy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;

15

3. Fotocopy Akta pendirian Perusahaan (PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah Surat Permohonan Kop Perusahaan); 4. Fotocopy Hasil Pengujian Kualitas Air secara kimia dan fisika tahun terakhir per titik sumur; 5. Fotocopy izin Pengeboran; 6. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang diekluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 7. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 8. Fotocopy Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku); 9. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000). D. BERBADAN HUKUM DAFTAR ULANG 1. Surat Permohonan dengan Kop perusahan 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, CV sudah terdaftar di pengadilan negeri); 3. Fotocopy KTP; 4. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tamah 3 (tiga) bulan terakhir; 5. Fotocopy Laporan pengambilan air tanah 1 (satu) tahun terakhir; 6. Fotocopy hasil pengujian kualitas air secara kimia dan fisika tahun terakhir per titik sumur; 7. Fotocopy Peta Lokasi titik sumur; 8. Surat kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 9. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak pratama setempat); 10. Izin Lama Asli dan fotocopy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian setempat); 11. Fotocopy Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku); 12. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

16

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH Uraian Kegiatan

No 1

1

2



Pemohon 3 Informasi




Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

6

7

8

9


From & Persyaratan


3

Lengkap



Lengkap 4


Dibahas Tim Teknis


5

    

6

  


Terpenuhi persyaratan Surat Izin Pengambilan Air Tanah dapat di di proses untuk di cetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Pengambilan Air Tanah


Pembahasan


Surat Penolakan

2 Hari Kerja

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Pengambilan Air Tanah

2 Hari Kerja



Izin Pengambilan Air Tanah

Izin Pengambilan Air Tanah

ARSIP

17 JUMLAH

6 Hari Kerja

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN EKSPLORASI AIR TANAH (IE) Jenis Izin

Masa Berlaku

1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH Izin Eksplorasi Air Tanah (IE)

Pemberi Pertimban gan 3

Dasar Hukum

4

Maksud dan Tujuan

5

Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 7 Untuk jangka BPLH waktu 1 (satu) Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tahun dan dapat diperpanjang 2. Peraturan Pemerintah Nomor atas 43 Tahun 2008 tentang permohonan Pengelolaan Air Tanah pemegang izin

1. Maksudnya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengaturan pengelolaan air tanah di daerah.

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah


4. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.


Eksplorasi Air Tanah

Prosedur

7

Terlampir

Persyaratan

Standar Biaya

8

Terlampir

9

-

Waktu

10

6 (enam) hari kerja

18

VI. PERSYARATAN IZIN EKSPLORASI AIR TANAH (IE) PEMOHON: A. BERBADAN HUKUM BARU : 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Fotocopy KTP Pemohon/ Penanggungjawab; 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi apabila Berbadan Hukum; 4. Pengajuan proposal kegiatan yang berisi: 

Maksud dan tujuan kegiatan;



Rencana kerja dan peralatan;



Peta topografi skala 1: 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air tanah;

5. Dokumen AMDAL/UKL/UPL; 6. Surat Pernyataan warga sekitar ditandatangani beberapa RT/RW, Lurah dan Camat yang masih berlaku dan dilegalisir kecamatan; 7. Daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki; 8. Rencana Pengambilan Air yang akan diambil; 9. Surat Kuasa jika dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 10. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tanda tangani oleh lurah dan Camat(legalisir); 11. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku); 12. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000). B. DAFTAR ULANG 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggungjawab: 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (PT melampirkan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum) 4. Pengajuan proposal kegiatan berisi: 

Maksud dan tujuan kegiatan;



Rencana kerja dan peralatan; 19



Peta topografi skala 1: 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air tanah;

5. Daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki; 6. Fotocopy izin pengeboran perusahaan air tanah, surat tanda instalasi bor dan izin juru bor yang sah jika akan melakukan eksplorasi; 7. Izin lama asli atau fotocopy (jika hilang dilampirkan surat keterangan dari kepolisian setempat); 8. Fotocopy IUPPAT dan IJB yang masih berlaku; 9. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tanda tangani oleh Lurah dan Camat (Legalisir); 10. Surat kuasa jika dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 11. Izin Lingkungan (Setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku); 12. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

20

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 484-BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN EKSPLORASI AIR TANAH Uraian Kegiatan

No 1

1

2



Pemohon 3 Informasi




Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

6

7

8

9


From & Persyaratan


3

Lengkap



Lengkap 4


Dibahas Tim Teknis


5

    

6

  


Terpenuhi persyaratan Surat Izin Eksplorasi Air Tanah dapat di di proses untuk di cetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Eksplorasi Air Tanah


Pembahasan


Surat Penolakan

2 Hari Kerja

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Eksplorasi Air Tanah

2 Hari Kerja



Izin Eksplorasi Air Tanah

Izin Eksplorasi Air Tanah

ARSIP

21 JUMLAH

6 Hari Kerja

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 484-BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (SIPLC) Jenis Izin

Masa Berlaku

1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH

Surat Izin Pembuangan Limbah Cair (SIPC)

Sepanjang Kegiatan Beroperasi

Pemberi Pertimbangan 3

Dasar Hukum 4

Tim Teknis 1. Peraturan Gubernur Jawa BPLH Barat Nomor: 35 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/ Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ pekerjaan di Jawa Barat. 2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair. 3. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

Maksud dan Tujuan 5

1. Izin Pembungan Limbah Cair dimaksudkan untuk pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup serta jenis pencemaran terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air permukaan dan air tanah

Sasaran/ Klarifikasi Prosedur Persyaratan 6

1. IPAL Industri 2. IPAL Rumah Sakit 3. IPAL Hotel 4. IPAL Pusat Niaga Bisnis

7

8

Terlampir Terlampir

Standar Biaya 9

Waktu

-

10 (sepuluh) hari kerja

10

2. Izin Pembuangan Limbah Cair bertujuan menjaga keseimbangan day dukung dan daya tamping lingkungan akibat pembungan limbah cair kegiatan usaha agar dapat memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

22

VII. PERSYARATAN SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (SIPLC) PEMOHON: A. PERORANGAN: 1. Surat Permohonan Pemilik; 2. Fotocopy KTP Pemilik; 3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat); 4. IPAL; 5. Dokumen UKL/UPL; 6. AMDAL; 7. Fotocopy SIPA; 8. Surat Pernyataan yang berkaitan dengan Limbah Cair yang di tanda tangani oleh direktur perusahaan (Materai 6000); 9. Gambar Lokasi IPAL; 10. Izin Mendirikan bangunan atas nama perusahaan dan atau perjanjian sewa dengan akte notaris; 11. Izin gangguan ≥ 3. B. BERBADAN HUKUM; Persyaratan Ijin Pembuangan Limbah Cair: 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Fotocopy KTP Pemilik atau Penanggung jawab; 3. Fotocopy Izin PMA/PMDN dan Akta Pendirian Perusahaan/PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, PT dan CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi; 4. Fotocopy Pengesahan Dokumen UKL/UPL atau Amdal; 5. Fotocopy SIPA; 6. Surat Pernyataan yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah Cair yang di tanda tangani oleh direktur perusahaan (Materai 6000); 7. Fotocopy Lokasi IPAL dan Desain IPAL; 8. Izin Mendirikan Bangunan atas nama perusahaan/ Kontrak Perjanjian/ Sewa (Materai 6000) dengan akte Notaris; 9. Izin Gangguan ≥ 3; 23

10. Izin usaha Industri (IUI) Lama Asli atau Fotocopy (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian setempat); 11. Surat Kuasa apabila di kuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 12. Hasil Pengujian Kualitas Limbah Cair 1 (satu) Bulan Terakhir yang di ujikan oleh Laboratorium yang telah Terakreditasi.

24

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA Nomo : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (SIPL C) Uraian Kegiatan

No 1

1

2



Pemohon 3 Informasi




Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

6

7

8

9


From & Persyaratan


3

Lengkap



Lengkap 4


Dibahas Tim Teknis


5

    

6

  


Terpenuhi persyaratan Surat Izin Eksplorasi Air Tanah dapat di di proses untuk di cetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Eksplorasi Air Tanah


Pembahasan


Surat Penolakan

7 Hari Kerja

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Pembuangan Limbah Cair

2 Hari Kerja



Izin Pembuangan Limbah Cair

Izin Pembuangan Limbah Cair

ARSIP

25 JUMLAH

10 Hari Kerja

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA Nomo : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN LINGKUNGAN Jenis Izin

Masa Berlaku

1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH Surat Izin Sepanjang Lingkungan Kegiatan Beroperasi


Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan 4

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013

Sasaran/ Klarifikasi Prosedur 5

1. Langkah Pengendalian Dampak Negatif dan Pengembangan Dampak Postif bagi lingkungan dari usaha kegiatan dapat dipersiapkan sedini mungkin

2. Kajian lingkungan diperlukan bagu proses pengambilan 4. Peraturan Gubernur Jawa keputusan tentang Barat Nomor: 35 Tahun pelaksanaan 2013 Tentang Pendaftaran rencana usaha Wajib Pajak Cabang/ kegiatan. Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ pekerjaan di Jawa Barat. 5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang

6 Jenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan sesuai Peraturan Menteri Negera Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki AMdal.

7 Terlampir


Standar Biaya 9

Waktu

-

14 (empat belas) hari kerja

10

Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 658/ Kep. 26-BPLH/XI/2011 tentang Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL/UPL dan SPPL

26

VIII. PERSYARATAN SURAT IZIN LINGKUNGAN PEMOHON : A. PERORANGAN: 1. Surat Permohonan Pemilik Izin Lingkungan; 2. Fotocopy KTP Pemilik; 3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Fotocopy Rekomendasi UKL-UPL dan Dokumen UKL-UPL; 5. Fotocopy Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Dokumen Amdal; 6. Bentuk rencana Usaha dan atau Kegiatan yang akan dilakukan. B. BERBADAN HUKUM 1. Permohonan menggunakan Kop Perusahaan; 2. Fotocopy KTP Direktur; 3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Fotocopy rekomendasi UKL-UPL dan dokumen UKL-UPL; 5. Fotocopy Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Dokumen Amdal; 6. Deskripsi Rencana Usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan; 7. Akte pendirian perusahaan untuk Badan Usaha izin PMA/PMDN; (Jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan Menkumham, Jika berbentuk CV SK Pengesahan dari Pengadilan Negeri Bekasi.

27

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN LINGKUNGAN Uraian Kegiatan

No 1

1

2



Pemohon 3 Informasi




Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

6

7

8

9


From & Persyaratan


3

Lengkap



Lengkap 4


5

 

Dibahas Tim Teknis

Surat Undangan

  

6

  


Tidak Surat Penolakan

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

Terpenuhi persyaratan Surat Izin Lingkungan dapat di di proses untuk di cetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Lingkungan

Cetak Izin 2 Hari Kerja Pemeriksaan Dokumen Format/ Draft Izin

Tanda Tangan Izin Lingkungan

Pencatatan & Penomoran

7


3 Hari Kerja Izin Lingkungan

Izin Lingkungan

ARSIP

JUMLAH

6 Hari Kerja

28

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN WALIKOTA Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3), IZIN PENGUMPULAN LIMBAH INDUSTRI DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KOTA Jenis Izin

Masa Berlaku


1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH Izin Penyimpanan 5 (lima) Tahun dan Tim Teknis Sementara Limbah dapat di BPLH B3 (IPSLB4), perpanjang Limbah Industri lainnya dan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan 4

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5 1. Pengendalian Pencemaran Limbah B3 yang dibuang oleh perusahaan industri

Sasaran/ Klarifikasi 6 Terlampir

Prosedur 7 Terlampir

Persyaratan 8 Terlampir (sesuai dengan Permen LH 30/2009)

Standar Biaya 9

Waktu

Tidak dipungut biaya


10

2. Peraturan Pemerintah 2. Izin Pengelolaan Republik Indonesia Nomor Limbah Beracun 18 Tahun 1999 tentang dimaksudkan untuk Pengelolaan Limbah pengendalian Berbahaya dan Beracun terhadap pencemaran 3. Peraturan Menteri Negara lingkingan hidup Lingkungan Hidup Nomor serta jenis 18 Tahun 2009 tentang pencemaran Tata Cara Perizinan terhadap Pengelolaan Limbah usaha/kegiatan Bahan Berbahaya dan yang berpotensi Beracun menimbulkan pencemaran 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3. Untuk pembinaan 30 Tahun 2009 tentang dan pengawasan Tata Laksana Perizinan pengelolaan limbah dan Pengawasan berbahaya dan Pengelolaan Limbah beracun serta Bahan Berbahaya dan pengawasan Beracun serta pemulihan akibat Pengawasan Pemulihan pencemaran limbah akibat Pencemaran bahan berbahaya Limbah Bahan Berbahaya dan beracun. dan Beracun oleh Pemerintah Daerah 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Industri Lainnya.

29

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROEDUR (SOP) PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH INDUSTRI LAINNYA Jenis Izin

Masa Berlaku


1 2 PENGELOLAAN AIR TANAH Pengelolaan 5 (lima) Tahun dan Tim Teknis Limbah Bahan BPLH dapat di Berbahaya dan perpanjang Beracun serta Limbah Industri lainnya

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan 4

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran/ Klarifikasi Prosedur 5

1. Pengendalian Pencemaran Limbah B3 yang dibuang oleh perusahaan industri

6 Terlampir

7 Terlampir

Persyaratan 8 Terlampir (sesuai dengan Permen LH 30/2009)

Standar Biaya 9

Waktu

Tidak dipungut biaya


10

2. Peraturan Pemerintah 2. Izin Pengelolaan Republik Indonesia Nomor Limbah Beracun 18 Tahun 1999 tentang dimaksudkan untuk Pengelolaan Limbah pengendalian Berbahaya dan Beracun terhadap pencemaran 3. Peraturan Menteri Negara lingkingan hidup Lingkungan Hidup Nomor serta jenis 18 Tahun 2009 tentang pencemaran Tata Cara Perizinan terhadap Pengelolaan Limbah usaha/kegiatan Bahan Berbahaya dan yang berpotensi Beracun menimbulkan pencemaran 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3. Untuk pembinaan 30 Tahun 2009 tentang dan pengawasan Tata Laksana Perizinan pengelolaan limbah dan Pengawasan berbahaya dan Pengelolaan Limbah beracun serta Bahan Berbahaya dan pengawasan Beracun serta pemulihan akibat Pengawasan Pemulihan pencemaran limbah akibat Pencemaran bahan berbahaya Limbah Bahan Berbahaya dan beracun. dan Beracun oleh Pemerintah Daerah 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Industri Lainnya.

30

IX. IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3) 1. Mengisi Formulir Permohonan Izin; 2. Melampirkan Identitas Pemohon/ Penanggung jawab usaha dan/ kegiatan; 3. Denah Penataan TPS Limbah B3; 4. Desain Konstruksi TPS Limbah B3; 5. Uraian Jenis, Karakter Jumlah Limbah B3 yang akan disimpan; 6. Standard Operating Procedure (SOP) penyimpanan, pengemasan dan tanggap darurat; 7. Neraca Limbah; 8. Foto Dokumentasi Limbah TPS Limbah B3; 9. MOU/ Surat perjanjian kerjasama dengan pengumpul/pengelola/pemanfaat yang berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH); 10. Izin Lokasi/ Peruntukan Lahan (untuk luas minimal 1 (satu) hektar); 11. Izin Gangguan/ HO; 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 13. Akte Pendirian Perusahaan; 14. Kelayakan Lingkungan/ Persetujuan AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL; 15. Izin Lingkungan; 16. Rekomendasi Teknis dari BPLH;

X. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI LAINNYA 1. Mengisi Formulir Permohon Izin; 2. Melampirkan Identitas Pemohon/Penanggung jawab usaha dan / kegiatan; 3. Melampirkan Denah TPS Limbah Industri; 4. Melampirkan Uraian jenis Limbah Industri yang akan dikelola/ disimpan; 5. Melampirkan Uraian jenis Limbah Industri yang akan dikelola/ disimpan; 6. Melampirkan Standard Operating Procedure (SOP) tanggap darurat dan penyimpanan, pengemasan dan penataan; 7. Melampirkan Neraca Limbah; 8. Melampirkan Foto Kondisi TPS Limbah Industri; 9. Salinan Surat Kerjasama/ MOU/ dengan pengumpul penghasil dan surat kerjasama dengan pemanfaat; 10. Izin Lokasi/ Peruntukkan Lahan (untuk luas minimal 1 (satu) hektar); 11. Izin Gangguan/ HO; 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 13. Akte Pendirian Perusahaan; 14. Lembar Persetujuan Dokumen Kajian Lingkungan Amdal/ UKL-UPL/ SPPL; 15. Izin Lingkungan;

31

16. Rekomendasi Teknis dari BPLH.

XI. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KOTA 1. Mengisi Formulir Permohonan Izin; 2. Melampirkan Identitas Pemohon/ Penanggungjawab usaha dan/ kegiatan; 3. Desain Konstruksi TPS Limbah B3; 4. Uraian jenis, karakteristik, sumber limbah B3, serta Jumlah Limbah B3 yang akan dikumpulkan; 5. Dokumen yang menjelaskan tempat penyimpanan Limbah B3 sesuai Persyaratan, meliputi Desain Konstruksi Bangunan TPS Limbah B3, Denah penataan/Layout penggunaan lahan; 6. Dokumen yang menjelaskan tempat pengemasan Limbah B3 sesuai ketentuan; 7. Prosedur pengumpulan Limbah B3 meliputi pengangkutan dari sumber, pemindahan dari alat angkut ke tempat pengumpulan/ penyimpanan, pengemasan, penimbangan, persiapan, persiapan, pengiriman ke pengelola; 8. Neraca Limbah; 9. MOU/ Surat perjanjian kerjasama dengan pengumpul/ pengelola/ pemanfaat yang berizin dari Kementeriaan Lingkungan Hidup (KLH); 10. Akte Pendirian Perusahaan; 11. Izin Lokasi/ Peruntukan Lahan (Untuk luas minimal 1 (satu hektar); 12. Izin Gangguan/ HO; 13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 14. Kelayakan Lingkungan / Persetujuan Amdal/ UKL- UPL/ SPPL; 15. Izin Lingkungan; 16. Rekomendai Teknis dari BPLH 17. Badan Usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 skala kota wajib memiliki: a. Laboratorium atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola; dan b. Tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan lombah B3; c.

Asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3, dengan batas pertanggungan paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 18. Laboratorium atau alat analis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3.

32

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3), PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KOTA DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH INDUSTRI Uraian Kegiatan

No 1 1

2  

 2



Pemohon meminta informasi Surat Izin Pengeloaan Limbah B3 serta Limbah Industri Lainnya Petugas Loket memberikan informasi tentang Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri lainnya

Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan

Pemohon 3

Mulai

Loket Informasi 4

Tata Cara & Pendaftaran



Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

6

7

8

9


Form & Persyaratan


3

Lengkap



Lengkap 4

 

Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Teknis, jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan

1 Hari Kerja

Dibahas Tim Teknis

Surat Undangan

5



Tim Teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk Penerbitas Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri lainnya, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

5 Hari Kerja Surat Penolakan

BAP Tim Teknis

Diizinkan?

Ya 6

    

7

Bagian proses menerbitkan/ Cetak izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri lainnya Format/Draft Izin diperiksa Setelah Proses Pemeriksaan Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri Lainnya dan Pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT Penomoran dan Pencatatan Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri Lainnya Pengumuman Penerbitan Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri Lainnya

Pemberitahuan Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri lainnya telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugs loket menyerahkan Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri Lainnya kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD Terkait’Dokumen Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri Lainnya diarsipkan.

Cetak Izin

Tidak


Tanda Tangan Izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri Lainnya


Izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri Lainnya

Izin Pengelolaan Limbah B3 serta Limbah Industri Lainnya

3 Hari Kerja

ARSIP

JUMLAH

10 Hari Kerja

33


TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL (SOP) IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN (IPPL), RENCANA TAPAK Jenis Izin 1 Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak

Masa Berlaku

Pemberi Dasar Hukum Pertimbangan 2 3 4 Tim Teknis 2 tahun terhitung 1. Peraturan Menteri DINAS sejak tangal Perumahan rakyat Nomor 07 TATA KOTA ditetapkan tahun 2013 tentang sepanjang Perubahan Peraturan pemegang izin Meneteri Perumahan Rakyat tidak memproses Nomor 10 Tahun 2012 IMB dan dapat tentang penyelenggaraan diperpanjang 1 kali Perumahan dan kawasan sebelum masa Pemukiman dengan Hunian Berimbang. berlakunya berakhir. 2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang 3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 20122 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di kota Bekasi.

Maksud dan Tujuan 5 Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak bertujuan untuk: mengatur peruntukan penggunaan lahan; mengatur fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan; mengatur ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; mengatur jumlah lantai/lapirs bangunan di bawah permukaan tanah dari KTB yang diizinkan; mengatur KDB maksimum yang diizinkan; mengatur KDH minimum yang diwajibkan; mengatur KTB maksimum yang diizinkan; menjamin bahwa rencana tapak yang diajukan pemohon sesuai dengan rencana peruntukkan penggunaan lahan; menjamin penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Sasaran/ Klarifikasi 6 Semua bentuk pemanfaatan lahan yang akan dibangun gedung maupun non gedung

Prosedur Persyaratan 7 Terlampir

8 Terlampir

Standar Biaya 9 -

Waktu 10 14 (empat belas hari kerja

4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang tugas,

34


TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Jenis Izin 1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Masa Berlaku Pemberi Pertimbangan 2 3 Tim Teknis Berlaku DINAS selama TATA KOTA bangunan berdiri dan tidak ada perubahan

Dasar Hukum 4 1. Peraturan Menteri Perumahan rakyat Nomor 07 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Meneteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang. 2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahum 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang 3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 20122 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di kota Bekasi.

Maksud dan Tujuan 5 Izin Mendirikan Bangunan diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mendirikan bangunan agar desain, pelaksanaan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, mewujudkan tertib penyelnggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehata, kenyamanan dan keamanan bangunan dan mewujudkan epastian hukum dalam penyelenggaran bangunan gedung

Sasaran/ Klarifikasi 6 Semua jenis bangunan gedung dan non gedung


Persyaratan Standar Biaya 8 9 Terlampir Terlampir


4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang tugas, 6. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

35

XII. PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN DI KOTA BEKASI A. Izin Prinsip Untuk bangunan jenis usaha dengan luas lahan lebih atau sama dengan 10.000 M2 atau bagi pemanfaatan ruang yang memiliki dampat terhadap fungsi pelayanan, aktifitas perkotaan dan memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. B. Izin Lokasi Untuk bangunan jenis usaha/ perumahan/ industri dan sejenisnya dengan lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan 10.000 M2 atau lebih C. Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak*) a. Untuk bangunan Non Rumah Tinggal (usaha, sarana ibadah, industri, perumahan dan sejenisnya). b. Untuk bangunan rumah tinggal tunggal diluar perumahan dengan luas bangunan > 200 m2 dan atau Luas Lahan > 350 m2. c. Bangunan perumahan horizontal (kavling) dengan luas lahan ≥ 20000 m2. D. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*) a. Untuk bangunan Non Rumah Tinggal (usaha, sarana ibadah, industri, perumahan dan sejenisnya). b. Untuk bangunan rumah tinggal tunggal diluar perumahan dengan luas bangunan > 200 m2 dan atau Luas Lahan > 350 m2. c. Bangunan perumahan horizontal (kavling) dengan luas lahan ≥ 20000 m2. E. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) F. Izin Lingkungan (IL) a. Amdal bagi semua jenis usaha dengan luas lahan > 25 Ha dan atau luas bangunan ≥ 10.000 m2 b. Rekomendasi UKL/UPL bagi semua jenis usaha dengan luas lahan 7.500 m2 s/d Ha dan atau luas bangunan ≥ 750 m2 Ket: *) - Untuk yang diluar kriteria tersebut, Penerbitan IPPL/ Rencana Tapak dan SIMB berada pada Kecamatan sesuai wilayahnya. XIII. PERSYARATAN IZIN PRINSIP Persyaratan Administrasi 36

1. Rekomendasi BKRD Persyaratan : a. Surat Permohonan, Kop Perusahaan untuk Badan Hukum b. Fotocopy KTP Pemilik c. Fotocopy NPWP Pemilik d. Fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbadan hukum e. Surat kepemilikan tanah Persyaratan Teknis: 1. Proposal yang berisi : a. Rincian Lahan yang dimohon (Keadaan fisik lahan dan kegiatan saat ini yang terdapat pada lokasi yang dimohon dan keadaan disekitarnya). b. Rancangan rencana tapak kegiatan (pra site plan) c. Proposal Proyek. XIV. PERSYARATAN IZIN LOKASI Persyaratan Administrasi: Izin Prinsip Persyaratan Teknis: 1. Aspek Tata Guna Lahan dan BPN 2. Gambar Peta Lokasi yang di mohon. XV. PERSYARATAN IPPL DAN RENCANA TAPAK C.1 Untuk Bangunan Yang Di persyaratkan Rekomendasi BKPRD C.1.1 Persyaratan Administrasi : 1. Izin Prinsip 2. Izin Lokasi 3. Surat Tanah/ Bukti Kepemilikan C.1.2 Persyaratan Teknis Rekomendasi PPL dan Rencana Tapak C.2 Untuk Bangunan Yang Tidak Dipersyaratkan Rekomendasi BKPRD C.2.1 Persyaratan Administrasi: 1. Surat Permohonan, Kop Perusahaan Untuk Berbadan Hukum 2. Fotocopy KTP Pemilik 37

3. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah C.2.2 Persyaratan Teknis Rekomendasi PPL dan Rencana Tapak C.3 Persyaratan Rekomendasi PPL dan Rencana Tapak: 1. Rekomendasi Peruntukan dan Penggunaan Lahan/ Rencana Tapak Persyaratan: a. Rekomendasi/ Pertimbangan teknis Andal Lalin bagi permohonan dengan kriteria: -

Perumahan Horizontal (memiliki ≥ 25 unit bangunan);

-

Perumahan Vertikal (kecuali sudah terdapat dalam site plan kawasan tidak

diperlukan); - Ruko/rukan memiliki > 10 unit untuk lokasi pada jalan kota dan > 5 unit untuk lokasi pada jalan provinsi dan jalan Negara; -

Toko/kios memiliki ≥ 20 unit untuk lokasi pada jalan kota, provinsi dan jalan

Negara; -

Pasar Tradisional Memiliki kios > 10 unit;

- Mall/ Pusat Pertokoan/ Perkulakan/ Bangunan sejenis, rumah makan, showroom, bengkel mobil dan Hotel (pertimbangan teknis Lalin sesuai ketentuan yang berlaku di Dinas Perhubungan); - SPBU/SPBE pertimbangan teknis lalulintas untuk semua luasan (Dishub); - Kantor yang memiliki ≥ 100 karyawan; - Industri/ Pabrik/ Gudang/ Rumah Sakit dan Bangunan sejenis pertimbangan teknis Lalin untuk luasan ≥ 0,5 Ha; - Saranan Pendidikan untuk lokasi jalan protocol jumlah karyawan dan mahasiswa ≥ 300 orang; - Saranan Ibadah untuk lokasi ≥ 90 orang. b. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan - Rekomendasi Amdal, SKKLH bagi emua jenis usaha dengan luas lahan > 25 Ha dan atau luas bangunan ≥ 10.000 m2. - Rekomendasi UKL/ UPL bagi semua jenis usaha dengan luas lahan 7.500 m2 s/d 25 Ha dan atau luas bangunan ≥ 750 m2. - SPPL bagi permohonan izin perumahan dan semua jenis usaha lainnya dengan luas lahan < 7.500 m2 dan/atau bangunan ≤ 750 m2.

38

c. Pertimbangan Teknis Piel banjir bagi semua jenis izin usaha dengan luas lahan ≥ 2.000 m2. d. Rekomendasi ketinggian bangunan dari Pangkalan Udara untuk bangunan lebih dari 8 lantai atau bangunan memiliki ketinggian 32 m untuk bangunan tower dengan ketinggian ≤ 20 m diatas tanah tidak diperlukan rekomendasi dari pangkalan udara, khusus untuk bangunan tower yang diletakan diatas bangunan gedung, pemohon harus melampirkan IMB gedung tersebut. e. Rekomendasi Kemendiknas untuk pendirian Perguruan Tinggi dan Rekomendasi pendirian sekolah dari Badan Pelayanan Izin Terpadu. f.

Rekomendasi Walikota untuk pendirian bangunan Saranan Ibah dilengkapi; i. Surat tidak keberatan dari tetangga sesaui dengan ketentuan pendirian rumah ibadah; ii. Daftar jamaah pengguna rumah ibadah yang berdomisili di wilayah setempat minimal 90 orang yang ditanda tangani Lurah dan Camat; iii. Rekomendasi FKUB; iv. Rekomendasi dari Kantor Depag; v. Rekomendasi dari Lurah dan Kecamatan; vi. Surat Pertimbangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLINMAS)

g. Bangunan Menara Baru dilengkapi: i.

Melampirkan surat tidak keberatan dari tetangga sekitar radius sesuai dengan ketinggian menara bagi pembangunan menara baru kecuali bagi lokasi titik tower berada di dalam radius 50 m tidak terdapat rumah penduduk maka ijin cukup dikeluarkan oleh Lurah dan Camat

ii.

Rekomendasi Frekuensi dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

XVI. PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SIMB) D.1 Untuk Bangunan Non Rumah Tinggal yang dipersyaratkan rekom BKPRD (usaha, sarana ibadah, industri, bangunan non gedung, perumahan dan Rumah Tinggal Tungga Diluar Perumahan dan sejenisnya. D.1.1 Persyaratan Administrasi: 1. Izin Prinsip 2. Izin Lokasi 3. IPPL dan Rencana Tapak dan atau Rekomendasi PPL dan Rencana Tapak 39

D.1.2 Persyaratan Teknis Rekomendasi Teknis Bangunan D.2 Untuk Bangunan Non Rumah Tinggal yang Tidak di persyaratkan rekom BKPRD (usaha, sarana ibadah, industri, bangunan non gedung, perumahan dan Rumah Tinggal Tunggal Diluar Perumahan dan sejenisnya) D.2.1 Persyaratan Administrasi IPPL dan Rencana Tapak dan atau Rekomendasi PPL dan Rencana Tapak D.2.2 Persyaratan Teknis Rekomendasi Teknis Bangunan D.3 Untuk Bangunan Rumah Tinggal Tunggal di Perumahan D.3.1 Persyaratan Administrasi: a. Surat Permohonan b. Fotocopy KTP Pemilik c. Fotocopy Pelunasan PBB Tahun Berjalan d. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah (SHM/HGB/AJB/PPJB) e. Fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbadan hukum f.

Surat Kuasa Pengurusan IMB dan copy KTP yang diberi kuasa (diatas materai, untuk proses IMB yang di Kuasakan)

g. Surat pernyataan dokumen sesuai dengan aslinya di atas materai 6000 h. Surat Pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada Ketua RT/RW; i.

Surat Pernyataan kesanggupan perbaikan kerusakan bangunan diatas Materai 6000 diketahui RT/RW.

D.3.2 Persyaratan Teknis 1. Rekomendasi Teknis Bangunan 2. Gambar Rencana Bangunan dan Utilitas D.4 Persyaratan Rekomendasi Teknis Bangunan D.4.1 Persyaratan Teknis Untuk Rekomendasi Teknis Bangunan (Bangunan Baru) a. Gambar Rencana Bangunan (ditanda tangani pemilik bangunan dan ditanda tangani oleh tenaga ahli ber-SIBP) bagi untuk bangunan lebih dari 2 lantai dan atau mempunyai bentang bebas ≥ 10 m, bangunan menara/ non gedung dengan ketinggian ≥15 m; 40

b. Gambar Utilitas dan Prasarana; c. Perhitungan konstruksi dari tenaga ahli yang memiliki SIPB untuk bangunan lebih dari 2 lantai dan atau mempunyai bentang bebas ≥ 10 m, bangunan menara/ non gedung dengan ketinggian ≥ 15 m; d. Berita Acara dari Tim Ahli Bangunan Gedung (bila memnuhi ketentuan). D.4.2 Persyaratan Teknis Untuk Rekomendasi Teknis Bangunan (Bangunan Perluasan) a. Copy IMB lama; b. Gambar Rencana Bangunan (ditanda tangani pemilik bangunan dan untuk bangunan yang dipersyaratkan perhitungan konstruksi ditandatangan tenaga ahli ber SIPB); c. Perhitungan konstruksi dari tenaga ahli yang memiliki SIPB untuk bangunan perluasan lebih dari 2 lantai dan atau mempunyai bentang bebas ≥ 10 m; d. Berita Acara dari Tim Ahli Bangunan Gedung (bila memenuhi ketentuan). D.4.3 Persyaratan Teknis untuk Rekomendasi Teknis Bangunan (Berubah Fungsi) a. Copy IMB lama; b. Copy gambar pengesahan lama; c. Gambar Rencana Bangunan yang akan berubah fungsi (di tanda tangani pemilik banguna

dan

untuk

bangunan

yang

dipersyaratkan

perhitungan

konstruksi

ditandatangan tenaga ahli yang ber SIPB); d. Perhitungan konstruksi dari tenaga ahli yang memiliki SIPB untuk bangunan lebih dari 2 lantai dan atau mempunyai bentang bebas ≥ 10 m, bangunan menara/ non gedung dengan ketinggian ≥ 15 m; e. Berita acara dari Tim Ahli Bangunan Gedung (Bila memenuhi Ketentuan). D.4.4 Persyaratan Teknis Untuk Rekomendasi Teknis Bangunan Menara (Baru) a. Gambar Rencana Bangunan (ditanda tangan pemilik bangunan dan ditandatangani oleh tenaga ahli ber-SIPB) b. Perhitungan konstruksi dari tenaga ahli yang memiliki SIPB; c. Surat pernyataan Jaminan Keselamatan Konstruksi ditandatangani oleh pemilik bangunan dan tenaga ahli yang bersertifikat (SIPB) d. Surat pernyataan siap bongkar; e. Berita Acara dari Tim Ahli Bangunan Gedung (bila memnuhi ketentuan). D.4.5 Persyaratan Teknis Untuk Rekomendasi Teknis Bangunan Menara (Perpanjangan) a. Copy IMB lama; 41

b. Surat Keterangan rencana Kota dan Distako; c. Surat Pernyataan Jaminan Kelayakan Konstruksi di tanda tangani oleh tenaga ahli yang bersertifikat atau memiliki SIPB dan diketahui pemilik bangunan; d. Surat Keterangan tidak ada permasalahan/ konflik dari lokasi yang ditanda tangani Lurah dan diketahui Camat; e. Surat Pernyataan Siap Bongkar. D.4.6 Untuk IMB Pengganti Hilang dan Balik Nama tidak dipersyaratkam Rekomendasi Teknis Bangunan, cukup melampirkan sebagai berikut: a. Surat Kehilangan dari kepolisian; b. Foto Bangunan; c. Fotocopy IMB (lama). D.5 PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN (SIPMB) Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) akan diterbitkan apabila sudah dipenuhi semua persyaratan IMB di tambah: a. Izin Lingkungan atau SPPLH (Sesuai dengan ketentuan); b. Jaminan Asuransi untuk bangunan yang menggunakan pondasi tiang pancang minima kedalaman 6 meter, dan atau luas bangunan total ≥ 15 m. D.6 PERSYARATAN PENERBITTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TETAP; Sebelum IMB tetap untuk jenis usaha diterbitkan D.6.1 Untuk Jenis Usaha Bangunan Usaha, Sarana Ibadah, Industri, Perumahan, Bangunan Non Gedung dan sejenisnya D.6.1.1 Persyaratan Administrasi 1. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB); 2. Bukti Akta perjanjian pengikatan penyerahan dan pelepasan ha katas tanah PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Kota, untuk: -

Kawasan Perdagangan dan Jasa yang dikelola oleh perusahaan perdagangan dan jasa dengan luas lebih dari satu sama dengan 0,5 Ha (Setengah Hektar) sampai dengan kurang dari 5 Ha (lima hektar).

42

-

Kawasan Pusat Bisnis (Central Business District) yang dikembangkan dikelola oleh perusahaan kawasan perdagangan dan jasa dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar)

-

Kawasan Industri/ Pergudangan yang dikelola oleh kawasan perusahaan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar)

3. Surat SK Penunjukan TPU dan Bukti Pelepasan Hak (SPH) atas penyediaan lahan TPU dari Pengembang ke Pemerintah Kota dengan kriteria : -

Perumahan Vertikal (tipe diatas 36 sebesar 3.5 m2/unit dan tipe dibawah 36 sebesar 2 m2/unit.

-

Ruko/Rukan berjumlah ≥ 5 unit seluas 2 m2/unit.

-

Perumahan Horizontal 2% dari luas yang dikuasai.

D.6.1.2 Persyaratan Teknis 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Ka. UPTD Wasabag dan/atau Bidang Wasdal Dinas Tata Kota 2. Rekomendasi/ Pertimbangan teknis Pemadam Kebakaran bagi semua jenis izin bangunan usaha kecuali bagi bangunan rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret sederhana; dengan melampirkan fotocopy surat tanda terima bukti setor retribusi proteksi kebakaran. D.6.2 Untuk Bangunan Rumah Tinggal Tunggal a. IPPL dan Rencana Tapak (bagi bangunan di luar Perumahan) b. Rekomendasi Teknik Bangunan c. Gambar Rencana Bangunan XVII. PERSYARATAN IZIN LINGKUNGAN: Persyaratan Administrasi 1. Izin Prinsip 2. Izin Lokasi 3. IPPL dan Rencana Tapak 4. Rekomendasi SKKLH, AMDAL 5. Rekomendasi UKL- UPL Keterangan: Khusus untuk bangunan instansi pemerintah hanya melampirkan: 43

1. IPPL dan Rencana Tapak 2. Rekomendasi SKKLH, AMDAL 3. Rekomendasi UKL – UPL

44

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN (IPPL) DAN RENCANA TAPAK Uraian Kegiatan

No 1

1

2

2 Pemohon Izin meminta informasi izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak  

Dokumen SPPLH, UKL-UPL, AMDAL dan Izin Lingkungan Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan

Pemohon 3 Informasi

Loket Informasi 4




Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

6

7

8

Walikota

Keterangan 9


From & Persyaratan


3

    

4

  

Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan izin peruntukan oenggunaan lahan dikirim ke bagian proses Bila tidak lengkap pemohon diberi Surat Arahan untuk melengkapi kekurangan persyaratan dan Setelah lengkap, kekurangan persyaratan tersebut diserahkan ke petugas untuk proses lebih lanjut

Resi Penerimaan Berkas

Lengkap


Surat Arahan

Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Teknis, jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan Izin Prinsip (rapat BKPRD)

Dibahas Tim Teknis

Surat Undangan 5

 

Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan SKPD teknis mengeluarkan rekomendasi yang di tandatangani oleh SKPD


Pembahasan


6

Tim teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak, Apabila tidak diizinkan berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

Surat Penolakan

11 Hari Kerja

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya  7

 



8





Bagian Proses menerbitkan/ Cetak Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencan Tapak Format/Draft Izin diperiksa Setelah Proses Pemeriksaan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak, pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan izin oleh kepala BPPT (untuk Rumah Tinggal) dan paraf Kepala BPPT dan tandatangan Walikota (Untuk Rumah Non Tinggal) Penomoran dan Pencatatan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak. Pemberitahuan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas loket menyerahkan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD terkait Dokumen Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak di arsipkan

Cetak Izin 




Tanda Tangan Izin IPPL Untuk Rumah Tinggal Paraf Izin IPPL Untuk Non Rumah Tinggal

2 Hari Kerja


Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak

Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak

Tanda Tangan IPPL dan Rencana Tapak Untuk Non Rumah TInggal

ARSIP

JUMLAH

14 Hari Kerja

45

k MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Uraian Kegiatan

No 1

1

2

2 Pemohon Izin meminta informasi izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak  

Dokumen SPPLH, UKL-UPL, AMDAL dan Izin Lingkungan Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan

Pemohon 3 Informasi

Loket Informasi 4




Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

6

7

8

Walikota

Keterangan 9


From & Persyaratan


3

    

4

  

Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan izin peruntukan oenggunaan lahan dikirim ke bagian proses Bila tidak lengkap pemohon diberi Surat Arahan untuk melengkapi kekurangan persyaratan dan Setelah lengkap, kekurangan persyaratan tersebut diserahkan ke petugas untuk proses lebih lanjut


Lengkap


Surat Arahan

Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Teknis, jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan Izin Prinsip (rapat BKPRD)

Dibahas Tim Teknis

Surat Undangan 5

 

Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan SKPD teknis mengeluarkan rekomendasi yang di tandatangani oleh SKPD


Pembahasan


6

Tim teknis membuat Berita Acara, apakah diizinkan atau ditolak, apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Apabila tidak diizinkan berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

11 Hari Kerja

Tidak

Surat Penolakan

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya  7

 



Bagian Proses menerbitkan/ Cetak Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencan Tapak Format/Draft Izin diperiksa Setelah Proses Pemeriksaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan izin oleh kepala BPPT (untuk Rumah Tinggal) dan paraf Kepala BPPT dan tandatangan Walikota (Untuk Rumah Non Tinggal) Penomoran dan Pencatatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Cetak Izin 




Tanda Tangan IMB Untuk Rumah Tinggal Paraf Izin IMB Untuk Non Rumah Tinggal

2 Hari Kerja

Pencatatan & Penomoran  8



Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon, pemohon membayar retribusi, petugas loket menerima resi pembayaran dari pemohon dengan media SSRD yang telah divaidasi oleh bank jabar banten/bank persepsi dan petugas loket menyerahkan IMB izin Mendirikan Bangunan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD terkait Dokumen Izin Mendirikan Bangunan diarsipkan

Tanda Tangan IMB Untuk Non Rumah TInggal

Bayar Retribusi

IMB

ARSIP

IMB

JUMLAH

14 Hari Kerja

46

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN Jenis Izin

Masa Berlaku

1 Izin Penggunaan Bangunan

2 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung hunian rumah tinggak tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu

Pemberi Pertimbangan 3 TIM PELAKSANA UJI LAIK FUNGSI BANGUNAN DINAS TATA KOTA

Dasar Hukum 4 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahum 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pertelaan, Akta Pemisahan rumah Susun dan Penerbitan Seritfikat Laik Fungsi 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 648/Kep. 465-Distako/ XI/ 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor 648/Kep. 682Distako/XII/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan di Kota Bekasi

Maksud dan Tujuan 5 1. Terwujudnya bangunan gedung yang selalu andal dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya

Klarifikasi Sasaran 6 Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya dan bangunan gedung tertentu.

Prosedur

Persyaratan

7 Terlampir

8 Terlampir

Standar Biaya 9 -


2. Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, seusai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingungannya 3. Terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung

47

XVIII. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB) A. Persyaratan Administrasi Penerbitan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan Izin Penggunaan Bangunan meliputi sekurang-kurangnya : 1. Surat Permohonan 2. Akte Pendirian Perusahaan 3. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang 4. Izin Lokasi 5. IPPL dan Rencana Tapak 6. Pertimbangan teknis yang menyertai IPPL/Rencana Tapak dan IMB 7. Izin Mendirikan Bangunan 8. Atau dengan sesuai izin-izin yang dipersyaratkan pada waktu pelaksanaan pembangunan dimulai 9. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku) 10. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000). B. Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan Izin Penggunaan Bangunan meliputi : a) Melampirkan gambar detail engineering desain (DED) bangunan meliputi : 1. Denah bangunan Tiap lantai 2. Gambar Tampak muka, dan tampak samping 3. Gambar potongan horizontal dan vertical 4. Gambar detail Mechanical & Electrical (ME) 5. Gambar jaringan pipa Air Bersih, Air Kotor dan gas 6. Gambar Konstruksi dan struktur Bangunan. b) Spesifikasi teknis peralatan yang dipergunakan meliputi antara lain : 1. Lift 2. Peralatan Proteksi Kebakaran 3. Panel Listrik 4. Genset 5. Panel Telepon 6. Air Conditioner 7. Pompa air 8. Lampu PJU.

48

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB) Uraian Kegiatan

No 1

1

2

2  

Pemohon Izin meminta informasi izin Penggunaan Bangunan Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Penggunaan



Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan Petugas loket menerima formulir permohonan dan persyaratan



Pemohon 3 Informasi

Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap   3

4



 

Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan izin Penggunaan Bangunan dikirim ke bagian proses Bila tidak lengkap pemohon dikembalikan ke pemohon

1 Hari Kerja

Lengkap Resi Penerimaan Berkas


Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Pelaksana Laik Fungsi Bangunan, Jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses Membuat Surat Undangan kepada Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan Untuk Pembahasan

Dibahas Tim Teknis

Surat Undangan 5

Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan


Pembahasan


 6 



7

   

Berdasarkan Pembahasan/Kajian Serta Pemeriksaan Lapangan, Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Berita Acara Tim uji laik fungsi menjadi pertimbangan untuk tidak diizinkan atau diizinkan sebagian atau seluruhnya yang dimuat dalam bentuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota selaku Ketua tim uji laik fungsi Berita Acara Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan dan sertifikat laik fungsi dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Penggunaan Bangunan, Apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Pemohon dan diberikan surat Penolakan

4 Hari Kerja

Tidak

Surat Penolakan

Diizinkan?

BAP Tim Teknis & Sertifikat Laik Fungsi

Ya

Bagian proses menerbitkan/Cetak Izin Penggunaan Bangunan Format/ Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Izin Penggunaan Bangunan dan Pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganin Izin oleh Kepala Badan Penomoran dan Pencatatan Izin Penggunaan Bangunan

Cetak Izin


Tanda Tangan IPB

6 Hari Kerja


8

Dokumen Izin Penggunaan Bangunan diarsipkan. Pemberitahuan Izin Penggunaan Bangunan telah selesai Kepada Pemohon selanjutnya petugas loket menyerahkan Izin Penggunaan Bangunan kepada Pemohon dan Tembusan ke SKPD terkait

IPB

IPB

ARSIP

JUMLAH

12 Hari Kerja

49

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN TRAYEK DAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN Jenis Izin 1 1.Izin Trayek Angkutan Kota (SK)

2.Kartu Pengawasan Izin Trayek 3.Surat Pengawasan Izin Trayek

Masa Berlaku

Pemberi Dasar Hukum Pertimbangan 2 3 4 TIM TEKNIS 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Berlaku 5 (lima) tahun DINAS dan diperpanjang 56 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin PERHUBUNGAN setiap 5 tahun Trayek 1 (satu) tahun, setiap tahun diperpanjang Berlaku selama perusahaan menyelenggarakan usahanya Setiap tahun diadakan perpanjangan (Her registrasi)

Maksud dan Tujuan 5 Upaya pembinaan dan pengawasan trayek angkutan umum

Klarifikasi ProsedurPersyaratan Standar Waktu Sasaran Biaya 6 7 8 9 10 Pengusaha Terlampir Terlampir 5 (Lima hari Angkutan kerja

2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek 4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04.A Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelanggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek di Kota Bekasi 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

50

XIX. PEMOHON : PERSYARATAN BARU TRAYEK ANGKUTAN KOTA (SK) 1.

Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

2.

Foto Copy Buku Uji Kendaraan (Buku Kir);

3.

Foto Copy KTP Pemilik;

4.

Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000).

PERSYARATAN DAFTAR ULANG TRAYEK ANGKUTAN (SK) 1.


2.


3.

Foto Copy KTP;

4.

Kartu Pengawasan yang habis masa berlakunya;

5.

SK yang habis masa berlakunya;

6.

Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000);

7.

Izin Trayek lama Asli yang habis masa berlakunya (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kepolisian setempat).

PERSYARATAN BARU KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK (KP) 1.


2.


3.

Foto Copy KTP;

4.


5.

Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi (Taksi Baru) dan Lampiran Foto Copy BAP hasil Rapat Teknis dari Provinsi.

PERSYARATAN DAFTAR ULANG KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK (KP) 1.


2.


3.

Foto Copy KTP;

4.


5.

Kartu Pengawas Lama Asli yang habis masa berlakunya (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kepolisian setempat).

PERSYARATAN BARU IZIN ANGKUTAN (SIPA) 1.

Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); 51

2.


3.


4.


5.

Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi dan Lampiran Foto Copy BAP hasil Rapat Teknis dari Provinsi.

PERSYARATAN DAFTAR ULANG IZIN ANGKUTAN (SIPA) 1.


2.


3.


4.


5.

SIPA Lama Asli yang habis masa berlakunya (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kepolisian setempat).

6. LAMPIRAN : RETRIBUSI IZIN TRAYEK (1). Besarannya Retribusi Izin Trayek Angkutan ditetapkan sebagai berikut : Kendaraan Baru : a. Mobil bus 9 s/d 16 tempat duduk sebesar

Rp. 150.000/5 tahun

b. Mobil bus 17 s/d 25 tempat duduk sebesar

Rp. 165.000/5 tahun

c. Mobil bus 26 ke atas tempat duduk sebesar

Rp. 180.000/5 tahun

(2). Besarannya Retribusi Daftar Ulang Kartu Pengawasan ditetapkan sebagai berikut : a. Mobil bus 9 s/d 16 tempat duduk sebesar

Rp. 55.000/tahun

b. Mobil bus 17 s/d 25 tempat duduk sebesar

Rp. 60.000/tahun

c. Mobil bus 26 ke atas tempat duduk sebesar

Rp. 65.000/tahun

(3). Setiap keterlambatan Daftar Ulang Izin Trayek Angkutan, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulannya dari besarnya retribusi izin

52

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3

Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan Informasi

1

2

Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara dan penjelasan

Loket Informasi 4




Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

6

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

2 Hari Kerja

Lengkap Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan 3

4



Dokumen dan persyaratan permohonan di verifikasi dan atau jika dibutuhkan pembahasan tim atau langsung dapat diproses/ ditandatangani

Dibahas Tim Teknis

Lengkap Surat Undangan 5

    

Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyartan dokumen dikembalikan dengan catatan ke pemohon


Pembahasan


1 Hari Kerja  6

 

Terpenuhi persyaratan izin usaha angkutan dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan izin usaha angkutan.

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7

Selanjutnya dilakukan pencatatn di bagian proses, Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkan surta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait

Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Usaha Angkutan

2 Hari Kerja


8

Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dan diarsipkan Izin Usaha Angkutan

Izin Usaha Angkutan

ARSIP

JUMLAH

5 Hari Kerja

53

LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN GANGGUAN Jenis Izin

Masa Berlaku

1 Izin Gangguan

2 Izin Tetap: Selama Usaha Berjalan Daftar Ulang setiap 5 (lima) tahun sekali Izin Berjangka: Selama Kontrak Sewa Berjalan dan Wajib di perpanjang setiap 3 tahun sekali Catatan: Syarat dan ketentuan berlaku

Pemberi Pertimbangan 3 TIM TEKNIS DISPERINDAG

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

4 5 1. Peraturan Gubernur Jawa 1.Terbinanya dunia Barat Nomor 35 Tahun usaha/ Industri kecil, 2013 tentang Pendaftaran menengah dan besar Wajib Pajak dalam menjalankan Cabang/Lokasi bagi usahanya secara pelaku usaha yang tertib, jujur dan melakukan usaha/atau terbuka pekerjaan di Jawa Barat 2.Terciptanya Iklim 2. Peraturan Daerah Kota Usaha yang sehat Bekasi Nomor 14 Tahun dan tertib 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan/ 2 minggu 3.Tergalinya sumber PAD Perda Baru Tentang Retribusi Daerah 4.Mencatat bahan(Kompilasi dari Retribusi bahan keterangan yang ada) yang dibuat secara benar dari suatu 3. Peraturan Daerah Kota perusahaan dan Bekasi Nomor 09 Tahun merupakan sumber 2012 tentang Retribusi informasi resmi untuk Daerah semua pihak yang 4. Peraturan Walikota Bekasi berkepentingan Nomor 06 Tahun 2012 mengenai identitas Tentang Petunjuk dan keterangan Pelaksanaan Perda Kota lainnya tentang Bekasi Nomo 14 Tahun perusahaan 2009 Tentang Retribusi 5.Sebagai bahan Izin Gangguan evaluasi dan 5. Keputusan Walikota Kota pengawasan bagi Bekasi Nomor 60 Tahun para pelaku dunia 2009 Tentang Perubahan usaha Atas Peraturan Walikota 6.Sebagai bahan Bekasi Nomor 76 Tahun evaluasi, pengawasan 2008 Tentang Tugas, dan pengendalian Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

Klarifikasi Sasaran 6 Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2009

Prosedur

Persyaratan

7 Terlampir

8 Terlampir

Standar Biaya 9 Terlampir di Perda Nomor 14 Tahun 2009

Waktu 10 10 (sepuluh) hari kerja

54

XX. KLASIFIKASI/SASARAN IZIN GANGGUAN 1.

Setiap Badan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Bekasi

2.

Tempat Usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan ancaman terhadap lingkungan

PEMOHON A. PERSYARATAN IZIN GANGGUAN BARU PERORANGAN BARU 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. Foto Copy NPWP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 4. Foto Copy Surat Tanah (Girik/AJB/SHM/HGB/Perikatan Jual Beli/sewa-kontrak berMaterai 6000); 5. Foto Copy SIPMB/IMB atas nama pemilik (data pendukung bila diperlukan); 6. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani Lurah dan Camat (Legalisir); 7. Surat Pernyataan Tetangga Asli yang ditandatangani RT, RW, Lurah dan Camat atau Foto Copy yang dilegalisir oleh Kecamatan; 8. Jenis usaha yang mencakup B3 dilengkapi surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dokumen UKL/IPL/Amdal; 9. Melampirkan Izin Gangguan Global/Induk apabila lokasi kegiatan usaha/satu kawasan yang dimohon telah memiliki Izin Gangguan Global/Induk sebagai pengganti surat Pernyataan Tetangga (*); 10. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000). Keterangan : (*) Khusus

untuk

tempat

hiburan

(karaoke/Pub/café/Diskotique/Sauna/Spa/Panti

Pijat/Bilyard atau usaha-usahatempat hiburan sejenisnya sebagaiman diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku) apabila berada di dalam kawasan usaha harus melampirkan izin tetangga yang ditandatangani RT, RW, Lurah dan Camat setempat; B. PERSYARATAN DAFTAR ULANG ATAU PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN : 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. Foto Copy NPWP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 4. Foto Copy IMB/SIPMB/Kontrak-Sewa dan lain-lain (Materai 6000); 55

5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani Lurah dan Camat (Legalisir); 6. Foto Copy izin lama dan memperlihatkan Izin lama Asli (Jika hilang melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat); 7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan foto copy KTP (Materai 6000). Keterangan : (*) Apabila izin yang didaftar ulang dan atau perpanjangan tidak sesuai dengan kegiatan usaha sekarang (perubahan kegiatan usaha), maka harus ada surat pernyataan perubahan kegiatan usaha (Izin HO yang Lama harus dicabut dan dibuat Izin HO yang baru). C. PERSYARATAN IZIN GANGGUAN PERMOHONAN BARU BERBADAN HUKUM 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan); 2. Fotocopy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. Fotocopy

NPWP

Perusahaan

(bagi

pelaku

usaha

yang

melakukan

usaha

didaerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat); 4. Fotocopy Surat Tanah (Girik/AJB/SHM/HGB/Perikatan Jual Beli/Sewa Kontrak ber Materai 6000); 5. Fotocopy IMB/SPIMB/Kontrak-Sewa dan lain-lain (Materai 6000) 6. Akte pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 7. Untuk Badan Usah Izin PMA/PMDN melampirkan SK BKPM; 8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani Lurah dan Camat (Legalisir); 9. Fotocopy SIPMP/IMB dan surat tanah atas nama peroangan disertai surat pernyataan tidak keberatan pada lokasi yang dimohon untuk dipergunakan perusahaan (berMaterai 6000); 10. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000). Keterangan: 1. Khusus untuk tempat hiburan (karaoke/Pub/ Café/Diskotik/Sauna/Spa/Panti Pijat/Bilyard atau usaha-usaha tempat hiburan sejenisnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan

56

perundang-undangan yang berlaku) yang berada di dalam kawasan usaha harus melampirkan izin tetangga yang ditanda tangani RT, RW, Lurah dan Camat setempat; 2. Untuk toko-toko/usaha bukan tempat hiburan baik yang ada di Kawasan Khusus ataupun yang berada di ruko cukup melampirkan HO induk saja; D. PERSYARATAN DAFTAR ULANG DAN ATAU PERPANJANG PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan); 2. Fotocopy KTP Pemohon dan Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. Fotocopy NPWP Perusahaan (Bagi Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat); 4. Fotocopy

Surat

Tanah

(Girik/AJB/SHM/HGB/Perikatan

Jual

Beli/Sewa

Kontrak

bermaterai 6000); 5. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengeahan dari Pengadilan Negeri setempat) dan atau SK Penunjukan Penanggungjawab/Pimpinan Cabang; 6. Untuk Badan Usaha Izin PMA/PMDN Melapirkan SK BKPM; 7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani Lurah dan Camat (Legalisir); 8. Fotocopy izin lama dan memeprlihatkan izin alam asli (jika hilang melampirkan Surat keterangan dari kepolisian setempat); 9. Surat Kuasa Apabila dikuasakan pengurusannya an fotocopy KTP (Materai 6000). Keterangan: 1. Apabila izin yang didaftar ulang dan atau perpanjangan tidak sesuai dengan kegiatan usaha sekarang ) perubahan kegiatan), maka harus ada surat pernyataan perubahan kegiatan usaha (izin HO yang lama harus dicabut dan dibuat izin HO yang baru).

57

STANDARD BIAYA BESARAN RETRIBUSI SURAT IZIN GANGGUAN Luas ruang usaha 1 s/d 100 m² BARU Luas ruang usaha diatas 100 m² DAFTAR ULANG BALIK NAMA ALIH USAHA PERLUASAN

PENGGANTIAN SK (rusak atau hilang)

TIDAK ADA BIAYA TIDAK ADA BIAYA Penambahan Ruang Luas Usaha

TIDAK ADA BIAYA

Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp 500,(100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp 500,-) + (Kelebihan dari 100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp 350,-) Tidak Ada Biaya Tidak Ada Biaya 100% dari Biaya Retribusi (100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp 500,-) + (Kelebihan dari 100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp 350,-) Tidak ada Biaya

BESARAN INDEK GANGGUAN DAN INDEKS LOKASI Indeks Gangguan

Indeks Lokasi

Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat tinggi/besar indeksnya 5 Perusahaan dengan tingkat gangguan menengah indeksnya 4 Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeksnya 3 Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2 - Jalan Negara 5 - Jalan Provinsi 4 - Jalan Kota 3 - Jalan Lingkungan 2

58

LAMPIRAN

: JENIS- JENIS USAHA YANG HARUS MEMILIKI IZIN GANGGUAN (HO)

A.

Perusahaan Yang Menggunakan mesin Dengan intensitas Gangguan Besar Tinggi (Indeks 5)

1. 2.

Industri Perakitan Kendaraan Bermotor Industri Tekstil (Perawatan, Penenunan, Pengolahan, Pencelupan) Industri Farmasi Industri Kimia Industri Semen Industri Penyamakan, Pengawetan Kulit dan Industri Kulit Imitasi Untuk Industri Industri Penggilingan Batu Industri Kertas/Pulp (bubur kertas) Industri Batu Baterai Kering Industri Logam Elektro Plating Industri Separator Accu Industri Karoseri Industri Manner Industri Besi Baja Industri Minyak Goreng Industri Margarine Industri Pupuk Industri Plastik Industri Peralatan Rumah Tangga Industri Ikan Industri Kayu Lapis Industri Gannen dan Pencucian Industri Gula Pasir Industri Karet Suata Industri Pemberantasan Hama Industri Cat Logam, Melamic, Thiner Cat Kayu Industri Sabun, Pasta Gigi Industri Kosmetika Industri Perekat Industri Bahan Perekat Industri Korek Api Industri Pembersihan/ Penggilingan Minyak Bumi Industri Kaca Lembaran Industri Kapur Industri Pengecoran Industri Logam, Baja, Lembaran Pipa Baja Industri Paku, Engsel dan sejenisnya Industri Suku Cadang Industri Mesin Tekstik, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya Industri Transpormotor dan sejenisnya Industri Ban dan Vulkanisir Industri Panel Listrik Industri Kapan/Perahu Industri Kendaraan Roda Dua/Lebih

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

B.

Industri Komponen dan Perlengkapan 1. Industri Sepeda 2. Industri Pembekuan/ Pengepakan 3. Industri Pencelupan 4. Industri Batik Cap 5. Industri Pengasahan Karet, Resmiling 6. Industri Peti Kemas 7. Industri Penggilingan Padi 8. Pabrik The 9. Pabrik Baterai 10. Pabrik Internit 11. Bengkel Bubut 12. Rumah Potong Hewan 13. Pabrik Saos, Bihun, Sambal 14. Industri Plywood 15. Industri Alumunium Extrusi 16. Industri Comikal 17. Industri Spring Bed, Kasur Busa 18. Kawasan Industri 19. Industri Rokok Putih 20. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil 21. Industri Makan Ternak 22. Industri Keramik 23. Industri Susu 24. Inudstri Penggilingan Jagung Untuk Bahan Baku Big Corn 25. Rice 26. Aspal Sprayer 27. Bioskop 28. Pusat Hiburan 29. Rumah Potong Hewan Berkaki Dua dan Empat 30. Industri Tempe, Tahu dan Terasi 31. Hotel Berbintang dan Bertaraf Industri Internasional 32. Pembibitan Ayam Ras 33. Peternakan Babi 34. Peternakan Kera 35. Peternakan Ayam/ Unggas / Sarang Burung Walet 36. Peternakan Sapi Perah SPBU/ SPBG Rumah Sakit Umum/ Rumah Sakit Bersalin Instalasi Pengolah Air Limbah B3 Karaoke/ Diskotik/ Musik Hidup/ Sauna/ SPA dan PUB Industri Laundry Industri Gas dan Industri Tabung Gas Menara Antena / Tower Selular Industri Karet

Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dengan Intensitas Gangguan Menengah (Indeks 4) Pabrik Mie, Makroni, Spagethi dan sejenisnya Pabrik Minyak Jarak Pabrik Minyak Kayu Putih Industri Bumbu Masak Industri Pengelolaan dan Pengawetan Industri Gula Merah Industri Pertenunan Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya Industri Penggergajian Kayu Industri Tinta Industri Porselin Industri Barang Gelas Industri Tepung Industri Lampu dan Perlengkapannya Industri Komponen Feed Protein Industri Kembang Gula Tanpa Cokelat Industri Sepatu/ Sandal Kulit Industri Barang dari Semen Industri Cat Tembok, Plamir Industri Pembersih Rumah Tangga Tambak Hasil Laut dan Air Tawar Industri Permadani Industri Kapuk Industri Kecap dan Tauco Industri Biskuit Industri Manisan Air Kelapa Industri Mebele Rotan Industri Kemasan dari Plastik Industri Pipa PVC Industri Plastik Gelombang Industri Komponen Sepatu Industri Barang dari Kulti Industri Alat Kantor dari Logam Industri Fiberglas Bengkel Kendaraan Bermotor Apartemen dan Rumah Susun

C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dengan Intensitas Gangguan Sedang (Indeks 3) Percetakan/ Pemotongan Kertas Industri Pengelolaan Buah-buahan dan Sayur-sayuran Industri Roti Industri, Kue dan sejenisnya Industri Batik Printing Industri Alat Pertanian dan Pertukangan Industri Komunikasi Industri Alat Dapur dari Alumunium Industri Komponen Elektronika Industri Air Mineral Industri Kabel Listrik dan Telepon Industri Alat Fotografi Industri Barang Cetakan Industri Tekstil Jadi Ruko kawasan Pertokoan Instalasi Pengolahan Air Limbah Non B3 Industri Instalasi Pengelolaan Air Bersih Perusahaan Pencucian Kendaraan Industri Sirup Industri Kerupuk Industri Minuman Tanpa Alkohol Industri Laundry Tanpa Pencucian Industri Alat Musik Industri Mainan Anak Industri Alat- alat Tulis dan Gambar Industri Permata, Aksesoris Industri Jamur Catering Industri Radio, TV dan sejenisnya Industri Penggilingan Kopi Jelly Essence Industri Kotak Karton Industri Furniture Industri Kerajinan dan Kayu Industri Rotan Industri Komponen Pakainan Wanita Ruko Gudang Gedung Perkantoran Sarana Olahraga Terpadu/ Komersilkan Sarana Olahraga Arena Padang Golf Saranan Olahraga Kolam Renang Pusat Pemukiman Real Estate Perusahaan Bahan Bangunan/ Material Show Room dan After Sales Perusahaan Goreng Bawang Supermarket/ Hypermarket/ Pasar Swalayan Hotel Bunga Melati/ Losmen / Penginapan Tempat Rekreasi dan Tempat Permainan Anak Rumah Billiard, Dindong dan sejenisnya WC yang dikomersilkan Pabrik Oncom Work Shop Lahan Parkir Yang Dikelola Swasta, Halte Central, Pool Kendaraan PJTKI/ BLK Beserta Sarana dan Prasarananya Lembaga Kursus Yang Dikelola Oleh Swasta Pasar Tradisional Yang Dikelola Oleh Swasta Perusahaan Angkutan Barang/Orang Jasa Perbankan Salon Kantor Jasa Kontraktor, Isolator Biro Perjalanan Industri Konveksi Industri Pemintalan Benang

59

LAMPIRAN XIV: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor: 060/Kep. 454-BPPT/XII2014 Tanggal: 15 Desember 2014 MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN GANGGUAN Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan



4




Dibahas Tim Teknis

Lengkap Surat Undangan 5

    

 6

 

Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyartan dokumen dikembalikan dengan catatan ke pemohon

Terpenuhi persyaratan izin usaha angkutan dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan izin usaha angkutan.


Pembahasan

1 Hari Kerja


Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Gangguan

4 Hari Kerja


8

Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dan diarsipkan

Pembayaran Izin Gangguan

Izin Gangguan

ARSIP Izin Gangguan

JUMLAH

10 Hari Kerja

60

Jenis Izin 1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

LAMPIRAN XIV: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor: 060/Kep. 454-BPPT/XII2014 Tanggal: 15 Desember 2014 TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Masa Berlaku Pemberi Dasar Hukum Maksud Klarifikasi Prosedur Persyaratan Standar Waktu Pertimbangan dan Tujuan Sasaran Biaya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TIM TEKNIS Selama usaha 1. Peraturan Menteri 1.Terlindunginya Sesuai Peraturan Terlampir Terlampir 3 (Tiga) hari berjalan dan wajib Perdagangan Nomor 36/MperusahaanDaerah Nomor kerja daftar ulang setiap DAG/PER/9/2007 tentang perusahaan yang Tahun 2009 5 tahun penerbian SIUP menjalankan tentang sebagaimana telah diubah usahanya secara Penyelenggaraan dengan Peraturan Menteri tertib, jujur dan dan Perizinan di Perdangan Nomor 46/Mterbuka. Bidang DAG/PER/92009 tentang Perdagangan 2.Terbinanya dunia Perubahan Atas Peraturan usaha dan Menteri Perdagangan perusahaan kecil, Republik Indonesia Nomor menengah dan besar 36/M-DAG/PER/9/2007 serta industri kecil tentang Penerbitan SIUP dan usaha mikro 2. Peraturan Daerah Kota 3.Terciptanya Iklim Bekasi Nomor 8 Tahun Usaha yang sehat 2009 tentang dan tertib Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang 4.Mencatat bahanPerdagangan bahan keterangan yang dibuat secara 3. Peraturan Walikota Bekasi benar dari suatu Nomor 73 Tahun 2008 perusahaan dan tentang Tugas Pokok, merupakan sumber Fungsi dan Tata Kerja serta informasi resmi untuk Rincian Jabatan pada semua pihak yang Dinas Perindustrian berkepentingan Perdagangan dan Koperasi mengenai identitas Kota Bekasi dan keterangan 4. Peraturan Walikota Bekasi lainnya tentang Nomor 76 Tahu 2008 perusahaan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta 5.Sebagai bahan evaluasi dan Rincian Jabatan pada pengawasan bagi Badan Pelayanan Terpadu para pelaku dunia Kota Bekasi usaha. 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

61

XXI. PERSYARATAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PEMOHON A. PERMOHONAN SIUP PERORANGAN BARU : 1.

Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000);

2.

Foto Copy Pemlik;

3.

Foto Copy NPWP Pemilik Usaha (data pendukung bila diperlukan);

4.

Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir);

5.

Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000);

6.

Pas Foto Direktur ukuran 3 x 4 berwarna (2 lembar).

B. SIUP PERORANGAN DAFTAR ULANG : 1.

Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000);

2.

Foto Copy Pemilik;

3.

Foto Copy NPWP Pemilik Usaha (data pendukung bila diperlukan);

4.


5.


6.

Siup Lama Asli (jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kepolisian setempat);

7.


C. SIUP BERBADAN HUKUM BARU : 1.

Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan stempel perusahaan);

2.

Foto Copy KTP Direktur;

3.

Foto Copy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);

4.


5.


6.


D. SIUP BERBADAN HUKUM DAFTAR ULANG : 1.

Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan stempel perusahaan); 62

2.

Foto Copy KTP Direktur;

3.

Foto Copy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);

4.

Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);

5.


6.


7.

Siup Lama Asli (jika hilang dilampirkan Surat Keterangan kepolisian setempat);

8.


63

LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal: 15 Desember 2014 MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

1 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

    



Pembahasan


1 Hari Kerja  6

 

Terpenuhi persyaratan izin usaha angkutan dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan izin SIUP

Tidak

Surat Penolakan

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin SIUP

1 Hari Kerja


8

Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumenizin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dan diarsipkan SIUP

SIUP

ARSIP

JUMLAH

3 Hari Kerja

64

LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal: 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCABUTAN DAN PENUTUPAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Jenis Izin

Masa Berlaku

1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

2 Selama usaha berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 tahun

Pemberi Pertimbangan 3 Tim Teknis DISPERINDAG

Dasar Hukum 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang penerbian SIUP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdangan Nomor 46/MDAG/PER/92009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP.

Maksud dan Tujuan

Klarifikasi Sasaran 5 6 1.Perusahaan tidak 1. Perseroan memenuhi persyatan Terbatas; dan ketentuan yang 2. Perseroan telah ditetapkan. Komanditer; 2.Perusahaan telah menghentikan kegiatan usahanya.

Prosedur

Persyaratan

7 Terlampir

8 Terlampir

Standar Biaya 9 -

Waktu 10 3 (Tiga) hari kerja

65

XXII. PERSYARATAN PENCABUTAN DAN PENUTUPAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN 1.

Surat Permohonan Kop Perusahaan

2.

Foto Copy KTP Likuidator

3.

Akte Pembayaran Perusahaan dan SK Pembubaran Perusahaan

4.

Surat Izin Usaha Perdagangan Asli

66

LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/ Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014 MEKANISME PENCABUTAN DAN PENUTUPAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

1 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

    



Pembahasan


1 Hari Kerja  6

 

Terpenuhi persyaratan Pencabutan dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Pencabutan dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7

Selanjutnya dilakukan pencatatan di bagian proses, Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon dan petugas loket menyerahkan surta izin kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait

Cetak Izin


Tanda Tangan Pencabutan dan Penutupan SIUP

1 Hari Kerja


8

Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumen izin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dan diarsipkan Pencabutan dan Penutupan SIUP

Pencabutan dan Penutupan SIUP

ARSIP

JUMLAH

3 Hari Kerja

67

LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/ Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN TANDA DATAR GUDANG (TDG) Jenis Izin

Masa Berlaku

1 Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)

2 3 (Tiga) Tahun

Pemberi Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi Prosedur Pertimbangan Sasaran 3 4 5 6 7 Tim Teknis 1. Peraturan Gubernur Jawa 1. Sebagai pedoman Setiap Perusahaan Terlampir DISPERINDAGKOP Barat Nomor 35 Tahun pengendalian yang memiliki/ 2013 tentang Pendaftaran pergudangan/ tempat menggunkan Wajib Pajak penyimpanan barang Gudang/ tampat Cabang/Lokasi bagi di Kota Bekasi penyimpanan pelaku usaha yang barang di Kota 2. Terciptanya Iklim melakukan usaha/ atau Bekasi Wajib Usaha yang sehat pekerjaan di Jawa Barat Memiliki Tanda dan tertib Daftar Gudang 2. Peraturan Daerah Kota (TDG), Kecuali; 3. Sebagai bahan Bekasi Nomor 14 Tahun a. Gudang yang evaluasi dan 2009 tentang berada di pengawasan bagi Penyelenggaraan dan pelabuhan para pelaku dunia Retribusi Izin Gangguan b.Gudang yang usaha melekat dengan 3. Keputusan Walikota Industrinya/ Bekasi Nomor usahanya 503/Kep.428c.Gudang yang Huk/XII/2008 Tentang berada di dalam Pembebasan Retribusi Kawasan Berikat Perizinan di Bidang Perdagangan, Perizinan di Bidang Perindustrian dan Tanda Daftar Gudang atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang


Standar Biaya 9 -


4. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian TugasJabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

68

XXIII. PEMOHON : PERSYARATAN TANDA DAFTAR GUDANG PERMOHONAN BARU PERORANGAN 1. Surat permohonan 2. Foto Copy KTP Pemilik atau Penanggung Jawab Gudang; 3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemilik Usaha (jika belum atas nama pemilik usaha agar membuat surat pernyataan balik nama IMB keatas nama tersebut)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (Materai 6000); 4. Foto Copy Izin Gangguan yang masih berlaku; 5. Foto Copy NPWP Pemilik (pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) & Fotocopy KTP yang diberi kuasa; 7. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy legalisir dari Kecamatan; 8. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000); 9. Melampirkan SPPL/UKL/UPL/AMDAL. DAFTAR ULANG PERORANGAN 1. Surat permohonan 2. Foto Copy KTP Pemilik atau Penanggung Jawab Gudang; 3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemilik Usaha (jika belum atas nama pemilik usaha agar membuat surat pernyataan balik nama IMB keatas nama tersebut)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (Materai 6000); 4. Foto Copy Izin Gangguan yang masih berlaku; 5. Foto Copy NPWP Pemilik (pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) & Fotocopy KTP yang diberi kuasa; 7. TDG Asli atau Foto Copy dilegalisir (jika hilang dilampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat);

69

8. Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku dari Kelurahan dan Kecamatan atau Fotocopy legalisir dari Kecamatan; 9. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000); 10. Melampirkan SPPL/UKL/UPL/AMDAL.

70

XXIV. IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) PEMOHON : A. BERBADAN HUKUM BARU : 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan ; 2. Foto Copy Direktur; 3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Perusahaan (jika belum atas nama perusahaan usaha agar membuat surat pernyataan balik nama IMB keatas nama tersebut)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (Materai 6000); 4. Foto Copy Izin Gangguan; 5. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 6. Foto Copy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) & Fotocopy KTP yang diberi kuasa; 8. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 9. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000); 10.Melampirkan SPPL/UKL/UPL/AMDAL. B. DAFTAR ULANG BADAN HUKUM 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan ; 2. Foto Copy Direktur; 3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Perusahaan (jika belum atas nama perusahaan usaha agar membuat surat pernyataan balik nama IMB keatas nama tersebut)/Site Plan/Surat Keterangan Kontrak (Materai 6000); 4. Foto Copy Izin Gangguan; 5. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 6. Foto Copy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 71

7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) & Fotocopy KTP yang diberi kuasa; 8. Izin lama Asli atau Foto Copy (jika hilang dilampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat); 9. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 10.Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000); 11.Melampirkan SPPL/UKL/UPL/AMDAL.

72

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

1 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

    



Pembahasan


1 Hari Kerja  6

 

Terpenuhi persyaratan Pencabutan dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin TDG

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin TDG

1 Hari Kerja


8

Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumen izin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dan diarsipkan Izin TDG

Izin TDG

ARSIP

JUMLAH

3 Hari Kerja

73

LAMPIRAN XVII: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal: 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/STANDARD OPERATING PROCEDURE(SOP) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Jenis Izin

Masa Berlaku

1 Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2 Selama usaha berjalan dna wajib ddaftar ulang setiap 5 tahun

Pemberi Pertimbangan 3 Tim Teknis

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

Klarifikasi Prosedur Sasaran 4 5 6 7 1. Undang-Undang Nomor 3 1. Sebagai pedoman Setiap Perusahaan Terlampir Tahun 1982 Tentang Wajib pengendalian termasuk Kantor Daftar Perusahaan pergudangan/ tempat Pusat, Kantor (Lembaran Negara Republik penyimpanan barang Cabang, Kantor Indonesia Tahun 1982 Nomor di Kota Bekasi Perwakilan, Kantor 7 Tambahan Lembaran Pembantu dan 2. Terciptanya Iklim Negara Republik Indinesia Anak Perusahaan Usaha yang sehat Nomor 3214) yang melakuan dan tertib kegiatan usaha di 2. Peraturan Gubernur Jawa wilayah Kota Barat Nomor 35 Tahun 2013 3. Sebagai bahan Bekasi wajib evaluasi dan tentang Pendataran Wajib memiliki TDP pengawasan bagi Pajak Cabang/Lokasi bagi para pelaku dunia pelaku usaha yang usaha melakukan usaha/ atau pekerjaan di Jawa Barat


Standar Biaya 9 -


3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan 4. Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian TugasJabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

74

XXV. PERSYARATAN PERMOHONAN BARU TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PEMOHON A. PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000); 2. Foto Copy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan Fotocopy KTP (Materai 6000); 6. Foto Copy Izin Teknis. B. PENANAMAN MODAL ASING (PMA) 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan); 2. Foto Copy KITAS/PASPORT/Direktur/Penanggung Jawab; (data pendukung apabila diperlukan) 3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 4. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan Fotocopy KTP (Materai 6000); 6. Foto Copy Izin BKPM dan Foto Copy LKPM Triwulan terakhir; 7. Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); C. PERSEROAN TERBATAS (PT) 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan); 2. Foto Copy KTP Direktur/Penanggung Jawab; 3. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 75

4. Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan Fotocopy KTP (Materai 6000); 7. Foto Copy Izin Teknis. D. PERSEKUTUAN COMANDITER (CV) 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan); 2. Foto Copy KTP Direktur; 3. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tandatangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 5. Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan Fotocopy KTP (Materai 6000); 7. Foto Copy Izin Teknis. E. KOPERASI 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Koperasi); 2. Fotocopy KTP Ketua Koperasi 3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani Lurah dan Camat (Legalisir); 4. Akte pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 5. Datar susunan pengurus koperasi; 6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (materai 6000); 7. Fotocopy Izin Teknis; 76

8. NPWP KOPERASI (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat); 9. Neraca Modal yang ditanda tangani Ketua dan Bendahara. Keterangan: Permohonan modal setor dan nilai kekayaan bersih perusahaan (Tidak termasuk tanah dan bangunan usaha ≥ 1 milyar) melampirkan izin gangguan. F. BENTUK USAHA LAIN (BUL) 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan); 2. Fotocopy KITAS/PASSPORT/Direktur/Penanggung Jawab; (Data pendukung apabila diperlukan); 3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku ditandatangani lurah da Camat (Legalisir); 4. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri Setempat); 5. Fotocopy NPWP BUL (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 7. Fotocopy Izin Teknis; 8. Fotocopy Izin BKPM dan atau izin kementerian lainnya; 9. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000). Keterangan: Permohonan modal setor dan nilai kekayaan bersih perusahaan (Tidak termasuk tanah dan bangunan usaha ≥ 1 milyar ) melampirkan izin gangguan. PERSYARATAN DAFTAR ULANG, PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) A. PERUSAHAN PERORANGAN (PO) 1. Mengisi Formulir Permohonan 2. Fotocopy KTP Pemilik;

77

3. Fotocopy

NPWP

Perusahaan

(Pelaku

usaha

yang

melakukan

usaha

di

daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih ditandatangani Lurah dan Camat (Legalisir); 5. TDP Lama Aslis (Jika hilang melampirkan surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat); 6. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000). B. PERSEROAN TERBATAS 1.

Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);

2.

Foto Copy KTP Direktur/Penanggung Jawab;

3.

Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliiki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);

4.

Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);

5.


6.

Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan Fotocopy KTP (Materai 6000);

7.

Foto Copy Izin Teknis.

8.

TDP Lama Asli (Jika hilang melampirkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian setempat).

C. PENANAMAN MODAL ASING (PMA) 1.

Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan);

2.

Foto Copy KITAS/PASPORT/Direktur/Penanggung Jawab;

3.


4.

Akte pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan ( jika bebrnetuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);

5.

Menkumham, jika berbentuk CV Pengesaha dari Pengadilan Negeri Setempat;

6.

Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 78

7.

Fotocopy Izin Teknisl

8.

TDP Lama Asli (jika hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat).

D. PERSEKUTUAN COMANDITER (CV) 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan); 2. Fotocopy KTP Direktur/Penanggung Jawab; 3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masib berlaku yang ditanda tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 4. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 5. Fotocopy Izin Teknis (SIUP/IUI/TDUP/SIUJK dan Izin Teknis lainnya)*; 6. TDP Asli atau fotocopy ( jika hilang melampirkan surat keterangan kepolisian setempat); 7. Fotocopy NPWP CV (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat). * Ket: Sebagai pengganti SIUP atau kedudukan sama dengan SIUP Yitu TDUP, SIUJK. E. KOPERASI 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan); 2. Fotocopy KTP Ketua Koperasi; 3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang ditanda tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 4. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 5. Fotocopy Izin Teknis (SIUP/TDUP/SIUJK dan Izin Teknis lainnya)*; 6. TDP Asli atau fotocopy (jika hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat); 7. Surat keputusan penunjukkan cabang dan Penanggung Jawab cabang; 8. Fotocopy NPWP Koperasi; 9. Daftar Susunan angora Koperasi; 10. Neraca yang di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara; *Ket: Sebagai pengganti SIUP atau kedudukan sama dengan SIUP yaitu TDUP, SIUJK F. BENTUK USAHA LAIN (BUL) 1. Surat Permohonan Kop BUL (Materai 6000 dan Stempel Perusahaan); 2. Fotocopy KTP Direktur/ Penanggung Jawab/Passport/Kitas Penanggung Jawab; 79

3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tanda tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 4. Fotocopy NPWP BUL (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 6. Fotocopy Izin Teknis (SIUP/TDUP/SIUJK dan Izin Teknis lainnya)*; 7. Permohonan modal setor dan nilai kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan banguna usaha ≥ 1 milyar) melampirkan izin gangguan; 8. TDP Asli atau fotocopy (Jika hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat); 9. Surat Pernyataan keterangan tempat usaha *Ket. Sebagai pengganti SIUP atau kedudukan sama dengan SIUP yaitu TDUP, SIUJK.

80

LAMPIRAN XVIII: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor: 060/Kep. 454-BPPT/XII2014 Tanggal: 15 Desember 2014 MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

1 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

    

Hasil pemeriksaan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan Hasil kunjungan tim kepalangan sebagai bahan rekomendasi antar bidang SKPD Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan pertimbangan pemohon Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindaklanjuti untuk pembuatan izin selanjutnya Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan dengan catatan ke pemohon


Pembahasan


1 Hari Kerja  6

 

Terpenuhi persyaratan Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Tanda Daftar Perusahaan

1 Hari Kerja


8

Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumen izin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dan diarsipkan Izin Tanda Daftar Perusahaan

Izin Tanda Daftar Perusahaan

ARSIP

JUMLAH

3 Hari Kerja

81

LAMPIRAN XVIII: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor: 060/Kep. 454-BPPT/XII2014 Tanggal: 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEROAAN KOMANDITER DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN Jenis Izin

Pemberi Pertimbangan

1 Pendaftaran Pembubaran Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer dan Penghapusan dari Daftar Perusahaan

2 TIM TEKNIS DISPERINDAGKOP

Dasar Hukum

3 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Datar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214)

Maksud dan Tujuan 4 1.Perusahaan tidak dapat menjalankan Maksud dan Tujuan Perusahaan

Klarifikasi Sasaran 5 1.Perseroaan Terbatas;

Prosedur

Persyaratan

6 Terlampir

7 Terlampir

Standar Biaya 8 -


2.Perseroan Komanditer

2.Pencabutan Izin Usaha

2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

82

XXVI. PERSYARATAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN PERSEROAAN KOMANDITER (CV) DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Fotocopy KTP Likuidator; 3. Akte Pembubaran Perusahaan dan SK Pembubaran Perusahaan; 4. Pengumuman di Mass Media minimal 2 (dua); 5. Izin Tanda Daftar Perusahaan Asli; 6. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

83

LAMPIRAN XIX: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014 MEKANISME PEMBUBARAN PERSEROAAN TERBATAS DAN PERSEROAAN KOMANDITER DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

1 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

    



Pembahasan


1 Hari Kerja  6

 

Terpenuhi persyaratan Pembubaran Perseroaan Terbatas dan Perseroan Komanditer dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Pembubaran Perseroaan Terbatas dan Perseroan Komanditer dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Pencabutan dan Pembubaran Perseroaan Terbatas dan Perseroan Komanditer dan Penghapusan Dari Daftar

1 Hari Kerja


8

Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumen izin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dan diarsipkan

Pembubaran Perseroaan Terbatas dan Perseroan Komanditer dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan

Pembubaran Perseroaan Terbatas dan Perseroan Komanditer dan Penghapusan Dari Daftar Perusahaan

ARSIP

JUMLAH

3 Hari Kerja

84

LAMPIRAN XIX: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN USAHA INDUSTRI Jenis Izin Masa Berlaku 1 Izin Usaha Industri

Pemberi Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Klarifikasi Prosedur Pertimbangan Sasaran 2 3 4 5 6 7 TIM TEKNIS 3 (Tiga) 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi 1.Sebagai pedoman 1. Industri Kecil dengan Terlampir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang pengendalian tempat Nilai Investasi Rp 5 Tahun dan DISPERINDAGKOP Penyelenggaraan dan Perizinan Usaha Industri di Kota Juta s/d Rp 200 Juta Wajib Daftar di Bidang Perindustrian Bekasi (tidak termasuk tanah Ulang dan bangunan tempat 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat 2.Terciptanya Iklim usaha) Nomor 35 Tahun 2013 tentang Usaha yang sehat dan Pendaftaran Wajib Pajak tertib 2. Industri Menengah Cabang/Lokasi bagi pelaku dengan Nilai Investasi usaha yang melakukan usaha 3.Sebagai bahan di atas Rp 200 Juta s/d evaluasi dan /atau pekerjaan di Jawa Barat Rp 2 Milyar (tidak pengawasan bagi para termasuk tanah dan 3. Keputusan Walikota Bekasi pelaku dunia usaha bangunan tempat Nomor 503/Kep. 428usaha) Huk/XII/2008 tentang Pembebasan Retribusi Perizinan 3.Industri Besar dengan di Bdiang Perdagangan, Nilai Investasi di atas Perizinan di Bidang Rp 2 Milyar s/d Rp 10 Perindustrian dan Tanda Daftar Milyar (tidak termasuk Gudang atau Surat Keterangan tanah dan bangunan Tempat Penyimpanan Barang tempat usaha)


Standar Biaya 9 -

Waktu 10 8 (Delapan) hari kerja

4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

85

XXVII. PERSYARATAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) Pemohon A. Perseorangan Baru : 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy KTP Pemilik Usaha yang masih berlaku; 3. Fotocopy NPWP Pemilik (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang); 4. Wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang masih berlaku yang di tanda tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Rekom IPPL/ Site Plan/ SIPMP/ atas nama Pemilik Usaha/Sewa/Kontrak dengan surat pernyataan di atas Materai 6000 (jika belum atas nama pemilik usaha agar membuat surat pernyataan balik nama IMB keatas nama pemilik); 7. Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku; 8. Fotocopy SPPL/UKL/UPL dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran; 9. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (di atas Materai 6000) dan Fotocopy KTP yang diberi kuasa; 10. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000); 11. Melampikan Daftar Nama dan Biodata Karyawan Perusahaan yang diketahui oleh manajemen; 12. Izin Lingkungan (apabila UKL UPL/DPLH/AMDAL); 13. Fotocopy SIUP yang masih berlaku B. Daftar Ulang: 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy KTP Pemilik Usaha yang masih berlaku; 3. IUI asli (jika hilang melampirkan surat keterangan dari kepolisian setempat); 4. Fotocopy SIUP dan TDP yang masih berlaku; 5. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 6. Fotocopy SPPL/UKL/UPL dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran;

86

7. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya yang di tanda tangani oleh pemohon (Materai 6000); 8. Fotocopy izin gangguan yang masih berlaku. C. Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Berbadan Hukum: 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Fotocopy KTP Direktur yang masih berlaku; 3. Fotocopy NPWP Badan Hukum (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Rekom IPPL/Site Plan/SIPMP/ atas nama Perusahaan – (Jika belum atas nama perusahaan, agar membuat surat balik nama IMB keatas nama Perusahaan tersebut)/ Surat Keterangan Kontrak (Materai 6000) diketahui Notaris; 6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang masih berlaku yang di tanda tangani oleh lruah dan Camat (legalisir); 7. Fotocopy Izin Gangguan yang masih berlaku; 8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) dan fotocopy KTP yang diberi kuasa; 9. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya yang di tand atangani oleh direktur (Materai 6000); 10. Fotocopy SIUP yang masih berlaku. D. Daftar Ulang Berbadan Hukum 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan 2. Fotocopy KTP Direktur yang masih berlaku; 3. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang masih berlaku yang di tanda tangani oleh Lurah dan Camat (legalisir); 5. Fotocopy SIUP dan TDP yang masih berlaku; 87

6. Fotocopy Izin Gangguan yang masih berlaku; 7. IUI asli atau Fotocopy IUI disertai surat kehilangan dari Kepolisian (Jika terjadi kehilangan izin aslinya); 8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) dan Fotocopy KTP yang diberi kuasa; 9. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya yang di tanda tangani oleh direktur (Materai 6000).

88

LAMPIRAN XX: KEPUTUSAM WALIKOTA BEKASI Nomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA INDUSTRI Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

2 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

    



Pembahasan


3 Hari Kerja  6

 

Terpenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Industri dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Usaha Industri

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Usaha Industri

3 Hari Kerja


8

Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumen izin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dan diarsipkan Izin Usaha Industri

Izin Usaha Industri

89

ARSIP

JUMLAH

8 Hari Kerja

LAMPIRAN XX: KEPUTUSAM WALIKOTA BEKASI Nomor: 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN USAHA TOKO MODERN DAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN Jenis Izin Masa Berlaku 1 Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan Izin Usaha Pusat Perbelanja an

Pemberi Dasar Hukum Pertimbangan 2 3 4 TIM TEKNIS Izin Tetap : 1. Peraturan Presiden Republik DISPERINDAGKOP Indonesia Nomor 112 Tahun Selama 2007 tentang Penataan dan usaha Pembinaan Pasar Tradisional, berjalan Pusat Perbelanjaan dan Toko daftar ulang Modern. setiap 5 (lima) tahun 2. Peraturan Menteri Perdagangan sekali Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran wajib Pajak Cabang. Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat

Maksud dan Tujuan

Klarifikasi Sasaran 5 6 1. Menata keberadaan 1. Setiap Badan atau Pusat Perbelanjaan Perorangan yang dan Toko Modern melakukan kegatan agar tetap bersinergi usaha di Kota Bekasi dengan pasar 2. Tempat Usaha yang tradisional kegiatan usahanya 2. Terciptanya Iklim menimbulkan Usaha yang sehat ancaman gangguan dan tertib terhadap lingkungan

Prosedur

Persyaratan

7 Terlampir

8 Terlampir

Standar Biaya 9 -

Waktu 10 7 (Tujuh) hari kerja

3. Sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bagi pelaku dunia usaha

4. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

90

XXVIII. PERSYARATAN IZIN USAHA TOKO MODERN DAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUTM & IUPP) PEMOHON BARU PERORANGAN: 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000); 2. Fotocopy KTP Pemohon atau Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. Fotocopy NPWP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 4. Fotocopy SIPMP/IMB atas nama pemilik (data pendukung bila diperlukan); 5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku di tanda tangani Lurah dan Camat (Legalisir); 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku; 7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 8. Apabila luas < 750 m2 dilengkapi, luas bangunan antara 750- 10.000 m2 dilengkapi UKL- UPL, Jika Luas bangunan > 10.000 dilengkapi m2 AMDAL. A. BARU BERBADAN HUKUM: 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Fotocopy KTP Direktur atau Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP Cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat); 4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/SIPMB/Perjanjian/Kontrak/Sewa (Materai 6000) Diketahui Notaris; 5. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku di tanda tangani LuraH dan Camat (Legalisir); 7. Fotocopy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku; 8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 9. Melampirkan Dokumen Hasil Kajian Sosial Ekonomi dari Konsultan; 10. Apabila luas < 750 m2 dilengkapi, luas bangunan antara 750- 10.000 m2 dilengkapi UKLUPL, Jika Luas bangunan > 10.000 dilengkapi m2 AMDAL. 11. SK Kantor cabang dengan penangung jawab (jika perusahaan tersebut adalah cabang); 12. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya (Materai 6000). B. PERMOHONAN DAFTAR ULANG PERORANGAN 91

1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000); 2. Fotocopy KTP Pemohon atau Pemilik Usa/Penanggung Jawab; 3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan uah di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/SIPMB/Perjanjian/Kontrak/Sewa (Materai 6000) Diketahui Notaris; 5. Fotocopy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku; 6. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku di tanda tangani Lurah dan Camat (Legalisir); 8. Izin Usaha Toko Modern/ IUPP Asli atau fotocopy (jika hilang melampirkan surat kehilangan dari kepolisian setempat); 9. Apabila luas < 750 m2 dilengkapi SPPL, luas bangunan antara 750- 10.000 dilengkapi UKL-UPL, Jika luas bangunan > 10.000 m2 dilengkapi AMDAL.

m2

C. DAFTAR ULANG BERBADAN HUKUM 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Fotocopy KTP Pemohon atau Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP Cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat); 4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/SIPMB/Perjanjian/Kontrak/Sewa (Materai 6000) Diketahui Notaris; 5. Akte pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku di tanda tangani LuraH dan Camat (Legalisir); 7. Fotocopy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku; 8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 9. Izin Usaha Toko Modern/ IUPP Asli atau fotocopy (jika hilang melampirkan surat kehilangan dari kepolisian setempat); 10. SK Kantor Cabang dengan penanggung jawab cabang (jika perusahaan itu cabang) 11. Surat

Pernyataan

berkas

sesuai

aslinya

dari

pemohon

(Materai

6000).

92

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN DAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

1 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

    



Pembahasan


3 Hari Kerja  6

 

Terpenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Toko Modern & Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Usaha Toko Modern & Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Usaha Toko Modern & Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 3 Hari Kerja


8


Izin Usaha Toko Modern dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Izin Usaha Toko Modern dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

ARSIP

JUMLAH

7 Hari Kerja

93

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME Jenis Izin Masa Berlaku 1 Penyeleng garaan/Pe masangan Reklame

Pemberi Dasar Hukum Pertimbangan 2 3 4 Maksimal 365 Tim Teknis Dinas 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Pertamanan, Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Hari Pemakaman dan Pajak Reklame Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) 2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran wajib Pajak Cabang. Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat 4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

Maksud dan Tujuan 5 1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan, untuk memperkenalkan, mengajukan atau mengujikan suatu barang, jasa, seseorang atau Badan yang diselenggarakan/ di tempatkan atau dapat didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah

Klarifikasi/ Sasaran 6 Penyelanggaraan Reklame:

Prosedur

Persyaratan

7 Terlampir

8 Terlampir

Standar Biaya 9 -

Waktu 10 14 (Empat Belas) hari kerja

Memperhatikan Aspek Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahaln, Kesopanan dan Keserasian dengan Lingkungan Sekitarnya. Klasifikasi Terlampir

2. Penempatan atau pemasangan reklame perlu diatur dan dikendalikan agar tertib, indah, serasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi

94

XXIX. PERSYARATAN PENYELENGGARAA/ PEMASANGAN REKLAME PEMOHON A.

PERSYARATAN PERORANGAN BARU 1. Surat Permohonan; 2. Pernyataan Pemasangan dan siap bongkar Rekame dan Pernyataan Lahan Milik sendiri (Materai 6000); 3. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab; 4. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 5. Fotocopy STNK untuk Reklame Berjalan Pada Kendaraan; 6. Perhitungan kelayakan konstruksi reklame untuk yang berukuran Luas ≥ 20 m (khusus Reklame Billboard yang terletak berdiri diatas tanah); 7. Denah dan Foto lokasi pemasangan; 8. Bukti Sewa/ Kontrak atas status tanah yang digunakan (bagi lahan milik swasta); 9. Foto/desain serta luas Reklame untuk berukuran Luas ≥ 18 m2 (semua jenis Reklame) kecuali Reklame berjalan pada kendaraan; 10. Jaminan Asuransi pada Reklame untuk berukuran Luas ≥ 18 m2 (semua jenis reklame) kecuali reklame berjalan pada kendaraan 11. Bukti setoran Sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi apabila menggunakan panggung Pemda; 12. Surat Kuasa apabila pengurusannya dikuasakan dan fotocopy KTP (Materai 6000).

B.

PERSYARATAN BERBADAN HUKUM 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Pernyataan pemasangan Reklame dan Pernyataan Lahan Milik sendiri/swasta) (Kop Perusahaan bermaterai 6000); 3. Fotocopy KTP Pemilik usaha/Penanggung Jawab; 4. Fotocopy NPWP Berbadan Hukum (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 5. Fotocopy STNK untuk Reklame Berjalan Pada Kendaraan;

95

6. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta peubahan terakhir perusahaan (Jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 7. Perhitungan kelayakan konstruksi reklame untuk yang berukuran Luas ≥ 20 m (untuk jenis Reklame Billboard yang terletak berdiri diatas tanah); 8. Foto/desain serta luas Reklame yang akan di selenggarakan/dipasang; 9. Denah/Foto lokasi pemasangan; 10. Bukti Sewa/ Kontrak atas status tanah yang digunakan (bagi lahan milik swasta); 11. Jaminan Asuransi pada Reklame untuk yang berukuran luas ≥ 18 m2 (semua jenis Reklame). 12. Bukti Setoran Sewa Panggung Reklamemilik Pemerintah Kota Bekasi (apabila menggunakan panggung pemda); 13. Surat Kuasa apabila pengurusannya dikuasakan, Kop Perusahaan yang memberi kuasa (Materai 6000). C.

PERSYARATAN PERPANJANG PERORANGAN 1. Surat Permohonan; 2. Pernyataan pemasangan dan siap bongkar Reklame, dan pernyataan Lahan Milik sendiri/swasta) (Materai 6000); 3. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab; 4. Fotocopy NPWP (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 5. Fotocopy STNK untuk Reklame Berjalan Pada Kendaraan; 6. Perhitungan kelayakan konstruksi Reklame untuk yang berukuran Luas ≥ 20 m (Khusus Reklame Billboard yang tertelak berdiri diatas tanah); 7. Bukti Sewa/Kontrak atas status tanah yang digunakan (bagi Lahan milik swasta); 8. Jaminan Asuransi Reklame untuk yang berukuran Luas ≥ 18 m2 (semua jenis Reklame) kecuali reklame berjalan pada kendaraan; 9. Bukti setoran Sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi (apabila menggunakan Panggung pemda); 10. Surat Kuasa apabila pengurusannya dikuasakan dan fotocopy KTP (Materai 6000); 11. Melampirkan fotocopy Izin Lama; 12. Melampirkan SKPRD dan SPPD tahun sebelumnya.

96

D.

PERSYARATAN PERPANJANGAN BERBADAN HUKUM 1.

Surat Permohonan Kop Perusahaan;

2.

Pernyataan pemasangan Reklame dan Pernyataan Lahan Sewa/Milik sendiri (Kop Perusahaan ber-Materai Fotocopy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab;

3. 4.

Fotocopy NPWP Berbadan Hukum (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);

5.

Fotocopy STNK untuk Reklame Berjalan Pada Kendaraan;

6.

Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);

7.

Perhitungan kelayakan konstruksi reklame untuk yang berukuran luas ≥ 20 m ( untuk jenis Reklame Billboard yang terletak berdiri diatas tanah);

8.

Bukti Sewa/Kontrak atas status tanah yang digunakan (bagi Lahan milik swasta);

9.

Bukti setoran sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi apabila menggunakan panggung Pemda;

10. Jaminan Asuransi Reklame untuk yang berukuran Luas ≥ 18 m2(semua jenis Reklame) kecuali reklame berjalan pada kendaraan; 11. Surat Kuasa apabila pengurusannya dikuasakan dan fotocopy KTP (Materai 6000); 12. Melampirkan fotocopy Izin Lama; 13. Melampirkan SKPRD dan SPPD tahun sebelumnya. KLASIFIKASI REKLAME* Jenis Reklame

Lokasi Penempatan

Papan/ Billboard/ Videotron/ LED sejenisnya

Kelas Jalan Khusus Kelas Jalan I Kelas II Kelas III

HASIL PERHITUNGAN SEWA REKLAME (NSR) Ukuran Media Jumlah Jangka Waktu Reklame/Luas Reklame Pemasangan Reklame 1 m2 1 Buah 1 Hari 1 m2 1 m2 1 m2

1 Buah 1 Buah 1 Buah

1 Hari 1 Hari 1 Hari

Besaran Nilai Kelas Jalan 11.500,7.500,6.500,5.500,-

Untuk jenis reklame lainnya: a. Reklame Sticker : Rp 5,-/cm (lima rupiah) dan/atau sekurang-kurangnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan

97

b. Reklame melekat yaitu reklame yang menempel pada dinding seperti tembok, atap bangunan atau benda apapun juga yang tidak bergerak: Rp 500.000,-/ m2 (lima ratus ribu rupiah) permeter persegi dari setiap naskah dan/ atau gambar per tahun. c. Reklame selebaran : Rp 400,-/lembar (empat ratus rupiah) dan/atau sekurang-kurangnya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan. d. Reklame berjalan termasuk kendaraan; Rp 4.000,- / m2 (empat ribu rupiah) per meter persegi per hari; e. Reklame Udara : Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sekali peragaan, paling lama satu bulan; f. Reklame Apung : Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekali peragaan, paling lama satu bulan; g. Reklame Suara : Rp 1.600,-/15” (seribu enam ratus rupiah per lima belas detik), bagian waktu yang kurang dari 15” (lima belas) detik dihitung menjadi 15” (lima belas detik); h. Reklame film/slide : Rp 8.000,-/15” (delapan ribu rupiah per lima belas detik), bagian waktu yang kurang dari 15” (lima detik) dihitung menjadi 15” (lima belas detik); i. Reklame Peragaan : Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per setiap penyelenggaraan. Pajak Reklame berdasarkan Perda Kota Bekasi, No. 15 Tahun 2013 Adalah sbb : No Dasar Pengenaan Baru 1 Nilai Sewa Reklame yang dihitung 25 % berdasarkan besaran nilai kelas jalan, ukuran media reklame, jumlah reklame dan jangka waktu penyelenggaraan

Tarif Perpanjangan 25%

Rumus dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak : -

Dasar Pengenaan Tarif Pajak adalah Nilai Sewa Reklame

-

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

-

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. 98

-

Lokasi penempatan adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut; a. Kelas Jalan Khusus b. Kelas Jalan I c. Kelas Jalan II d. Kelas Jalan III

-

Waktu adalah waktu penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan detik

-

Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklame yang terpasang dalam satuan lembar

-

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

-

Rumus Nilai Sewa Reklame adalah besaran nilai kelas jalan x ukuran media reklame (M2) x jumlah reklame x jangka waktu penyelenggaraan x 25% dari jumlah pokok wajib pajak

-

Lokasi penempatan reklame menurut kelas jalan dihitung berdasarkan satuan rupiah.

Contoh Perhitungan Pajak Reklame a. Jenis Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ LED dan sejenisnya; 1. Kelas Jalan Khusus : Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20 m2, jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di jalan Tol Jakarta – Cikampek, cara perhitungannya adalah sebagai berikut: Ukuran media reklame

= 20 m2

Jumlah reklame

= 1 (satu) buah

Jangka waktu reklame

= 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari

Besaran nilai kelas jalanan

= Rp 11.500

Maka perhitungannya adalah: Rp 11.500,- x 20 m2 x 1 Buah x 365 Hari x 25% = Rp 20.987.500,2. Kelas Jalan I : Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20 m2, jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan A Yani, cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

99

Ukuran media reklame

= 20 m2

Jumlah reklame

= 1 (satu) buah




= Rp 7.500,-

Maka perhitungannya adalah : Rp 7.500,- x 20 m2 x 1 buah x 365 hari x 25% = Rp 13.687.500,-

3. Kelas Jalan II : Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ LED dengan ukuan 20 m2 , jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh hai yang lokasinya terletak pad kelas khusus di Jalan Alternatif Cibubur Jatisempurna, cara perhitungannya adalah sebagai berikut: Ukuran media reklame

= 20 m2

Jumlah reklame

= 1 (satu) buah




= Rp 6.500,-

Maka perhitungannya adalah : Rp 6.500,- x 20 m2 x 1 buah x 365 Hari x 25% = Rp 11.862.500

4. Kelas Jalan III : Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/ Billboard/ Videotron/ LED dengan ukuan 20 m2, jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan Raya Kalimalang, cara perhitungannya adalah sebagai berikut: Ukuran media reklame

= 20 m2

Jumlah reklame

= 1 (satu) buah




= Rp 5.500,-

Maka perhitungannya adalah : Rp 5.500,- x 20 m2 x 1 buah x 365 Hari x 25% = Rp 10.037.500,-

100

LAMPIRAN XXII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014 MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN/ PEMASANGAN REKLAME Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

2 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

    



Pembahasan


5 Hari Kerja  6

 

Terpenuhi persyaratan Surat Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Reklame

7 Hari Kerja


8


Penyelenggaraan/ Pemasangan Reklame

Penyelenggaraan/ Pemasangan Reklame

ARSIP

JUMLAH

14 Hari Kerja

101

LAMPIRAN XXII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM (IPTM) Jenis Izin 1

Masa Berlaku 2

IPTM a.Pemakaman Baru

3 Tahun

b.Pemakaman Tumpang Tindih 3 Tahun c.Pindah Kerangka

3 Tahun


Dasar Hukum 4

Tim Teknis Dinas 1. Peraturan Daerah Nomor 9 Pertamanan, Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaman dan Daerah (Lembaran Daerah Kota Penerangan Jalan Bekasi Tahun 2012 Nomor 09 Umum (DPPPJU) Seri E) 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penataan Tempat Pemakaman Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Seri E) 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

Maksud dan Tujuan 5 Tertampungnya keinginan warga masyarakat Kota Bekasi untuk dapat memakamkan jenazah keluaganya di TPU yang dikelola oleh Pemda Kota Bekasi

Klarifikasi/ Sasaran 6 Mengoptimalkan kondisi Pemakaman yang multi Standar Sosial dan mendapatkan kondisi lingkungan yang asri dan tertib



Standar Biaya 9

Waktu 10

a. Rp 100.000,- 6 (enam) Hari Kerja

b. Rp 50.000,-

c. Rp 50.000,-

d.Perpanjangan 3 Tahun

d. Rp 75.000,-

102

XXX. PERSYARATAN IPTM PEMOHON A. PEMAKAMAN BARU 1.Mengisi formulir/blanko permohonan dari keluarga ahli waris/ keluarga mendiang yang telah disediakan TPU; 2. Melengkapi dengan fotocopy KTP/ Kartu Keluarga (KK) yang bertanggung jawab (ahli waris); 3. Menyerahkan fotocopy Surat Kematian dari Kelurahan dan Rumah Sakit/ Puskesmas; 4. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari Pemohon (Materai 6000). B. PEMAKAMAN TUMPANG TINDIH 1.Mengisi formulir/blanko permohonan dari keluarga ahli waris/keluarga mendiang yang telah di sediakan TPU; 2. Melengkapi dengan fotocopy KTP/Kartu Keluarga (KK) ynag bertanggung tawab (ahli waris); 3. Menyerahkan fotocopy Surat Kematian dari Kelurahan dan Rumah Sakit/Puskesmas; 4. Surat pernyataan tidak keberatan dari pihak keluarga (Materai 6000); 5. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000); C. PINDAH KERANGKA 1. Mengisi formulir/ blanko yang telah di sediakan; 2. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga (KK) pihak yang bertanggung jawab dan menyerahkan Surat Ixin Penggunaan Tanah Makam (IPTM); 3. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pihak keluarga (Materai 6000); 4. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000); D. PERPANJANGAN 1. Mengisi formulir/blanko yang telah disediakan; 2. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga (KK) pihak yang bertanggung jawab dan menyerahkan Surat Ixin Penggunaan Tanah Makam (IPTM); 3. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

103

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IPTM Uraian Kegiatan

No 1

1

2

2

 Pemohon meminta Izin IPTM  Petugas loket memberikan informasi tentang IPTM

Pemohon 3

Informasi

Loket Informasi

Loket Penerimaan Penyerahan

Bagian Proses

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

4

5

6

7

8

9



 Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan  Petugas loket menerima form permohonan dan persyaratan Formulir & Persyaratan


3

4

 Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas  Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas dan berkas permohonan IPTM dikirim ke bagian proses  Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

   

Tidak Lengkap


Bagian proses mempelajari berkas pemohon, bila persyaratan administrasi sudah sesuai Penerbitan/pencetakan dokumen format/draft IPTM, Nota Perhitungan, SKRD Format Draft IPTM, Nota perhitungan, SKRD diperiksa Setelah proses pemeriksaan dan pemarafan oleh kepala bidang terkait selanjutnya penandatanganan dan penomoran IPTM

1 Hari Kerja Cek Persyaratan

Lengkap

Pemeriksaan Dokumen Format/ Draft IPTM

Berita Acara Tim Teknis

Pencetakan

Tanda Tangan Izin IPTM


5

 Pemberitahuan surat telah selesai kepada pemohon, pemohon membayar Retribusi, petugas loket menerima resi pembayaran dari pemohon dengan media SSPD yang telah di validasi oleh Bank Jabar Banten/ Bank persepi dan petugas loket menyerahkan IPTM kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait  Dokumen Retribusi dan IPTM diarsipkan

Bayar Retribusi

Surat IPTM

5 Hari Kerja

ARSIP

Surat IPTM

Jumlah

6 Hari Kerja

104

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEHATAN IZIN APOTEK Jenis Izin 1 Izin Apotek

Masa Berlaku 2


Dasar Hukum 4

Tim Teknis 1. Peraturan 1.5 (Lima) tahun Pemerintah DINAS selama izin profesi Nomor 51 Tahun 2009 masih berlaku dan KESEHATAN Tentang Pekerjaan dapat diperbaharui Kefarmasian dengan 2. Kepmenkes Nomor: mengajukan 889/MENKES/PER/V/2011 permohonan baru Tentang Registrasi, Izin 2.Permohonan Praktek dan Izin Kerja memperbaharui izin Tenaga Kefarmasian dilakukan 3. Kepmenkes Nomor: sekurang1332/MENKES/SK/X/2002 kurangnya 3 (tiga) Tentang Perubahan Atas bulan sebelum Peraturan Menteri masa izin berakhir Kesehatan RI Nomor 3.Surat Izin Apotek 922/MENKES/PER/X/1993 diperbaharui Tentang Ketentuan dan Tata apabila: Cara Pemberian Izin Apotek - Pindah lokasi/alamat - Terjadi pergantian Apoteker pengelola apotek - Terjadi pergantianama Apotek

Maksud dan Tujuan 5 Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan di bidang kesehatan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Klarifikasi/ Sasaran 6 Apoteker baik perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya yang bekerjasama dengan pemilik Modal atau mandiri untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu yang berupa pelayanan resep dokter dan pengelolaan perbekalan kefarmasian



Standar Biaya 9 -

Waktu 10 14 (Empat Belas) Hari Kerja

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 35 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Jawa Bara 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan dan Kesehatan Swasta 6. Keputusan Walikota Kota Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

105

LAMPIRAN : A. KETENTUAN UMUM UNTUK MENYELENGGARAKAN APOTEK: 1. Izin Apotek diberikan kepada Apoteker; 2. Dipimpin oleh seorang Apoteker pengelola apotek yang telah dimiliki STRA; 3. Mempunyai tempat sendiri atau milik pihak lain yang berdaarkan atas perjanjian kerja sama antara apoteker dengan pemilik modal; 4. Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya; 5. Apoteker wajib melayani resep sesuai tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat; 6. Apoteker wajib memebri informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan ke pasien; 7. Apabila Apoteker berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Apoteker Pendamping; 8. Apabila

Apoteker

Pengelola

Apotek

dan

Apoteker

Pendamping

berhalangan

melaksanakan tugasnya, Apoteker Pengelola Apotek dapat Menunjuk Apoteker Pengganti; 9. Penunjukkan dimaksud pada poin (6) dan (7) harus dilaporkan kepada Dinas Kesehatan; 10. Apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan meakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus. Surat Izin Apotek atas nama Apoteker tersebut dicabut; 11. Dalam pelaksanaan pengelolaan Apotek, Apoteker Penanggung Jawab dapat dibanru oleh Asisten Teknis Kefarmasian; 12. Apoteker Penanggung Jawab turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti dan Tenaga Teknis Kefarmasian. B. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN APOTEK DENGAN MELAMPIRKAN: 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy ijazah Apoteker yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA); 4. Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); 5. Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung jawab Apotek yang berstatus PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya;

106

6. Surat pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek ber Materai yang cukup; 7. Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal Apotek; 8. Denah Bangunan Apotek; 9. Peta Lokasi Apotek; 10. Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat saranan atau kontrak dan IMB untuk usaha); 11. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK); 12. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK); 13. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 14. Fotocopy KTP Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 15. Akte Perjanjian Kerjasama Apotek Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal Apotek; 16. Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah; 17. Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek di Apotek lain; 18. Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan peraturan perudnang-undangan di bidang obat-obatan; 19. Daftar Terperinci Alat dan perlengkapan Apotek; 20. Fotocopy SIUP; 21. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 22. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar, yang di tanda tangani RT, RW dan Kelurahan, apabila lokasi di permukiman penduduk; 23. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000); 24. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 25. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 26. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

107

C. PERMOHONAN IZIN APOTEK KARENA PERGANTIAN APOTEKER PENANGGUNG JAWAB APOTEK DENGAN MELAMPIRKAN : 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Surat Izin Apotek Asli; 3. Fotocopy ijazah Apoteker yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA); 5. Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); 6. Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung jawab Apotek yang berstatus PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya; 7. Surat pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek ber Materai yang cukup; 8. Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal Apotek; 9. Denah Bangunan Apotek; 10. Peta Lokasi Apotek; 11. Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat saranan atau kontrak dan IMB untuk usaha); 12. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK); 13. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK); 14. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 15. Fotocopy KTP Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 16. Akte Perjanjian Kerjasama Apotek Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal Apotek; 17. Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah; 18. Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek di Apotek lain; 19. Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan peraturan perundang-undangan di bidang obat-obatan; 20. Daftar Terperinci Alat dan perlengkapan Apotek; 21. Fotocopy SIUP; 22. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 108

23. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar, yang di tanda tangani RT, RW dan Kelurahan, apabila lokasi di permukiman penduduk; 24. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000); 25. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 26. Berita Acara Serah Terima dari Apoteker lama ke Apoteker baru; 27. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 28. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000). D. PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN MELAMPIRKAN : 1. Surat Permohonan (Materai 6000)

APOTEK

ARENA

PERPINDAHAN

LOKASI

2. Surat Izin Apotek Asli; 3. Fotocopy ijazah Apoteker yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA); 5. Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); 6. Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung jawab Apotek yang berstatus PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya; 7. Surat pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek ber Materai yang cukup; 8. Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal Apotek; 9. Denah Bangunan Apotek; 10. Peta Lokasi Apotek; 11. Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat saranan atau kontrak dan IMB untuk usaha); 12. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK); 13. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK); 14. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 15. Fotocopy KTP Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 16. Akte Perjanjian Kerjasama Apotek Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal Apotek; 17. Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah;

109

18. Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek di Apotek lain; 19. Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan peraturan perundang-undangan di bidang obat-obatan; 20. Daftar Terperinci Alat dan perlengkapan Apotek; 21. Fotocopy SIUP; 22. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 23. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar, yang di tanda tangani RT, RW dan Kelurahan, apabila lokasi di permukiman penduduk; 24. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000); 25. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 26. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 27. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000). E. PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN APOTEK DENGAN MELAMPIRKAN : 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Surat Izin Apotek Asli; 3. Fotocopy ijazah Apoteker yang sudah dilegalisir atau membawa aslinya; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA); 5. Fotocopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); 6. Surat Izin atasan langsung bagi Apoteker Penanggung jawab Apotek yang berstatus PNS/TNI/POLRI/Instansi Pemerintah lainnya; 7. Surat pernyataan sanggup menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek ber Materai yang cukup; 8. Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Penanggung Jawab Apotek dan Pemilik Modal Apotek; 9. Denah Bangunan Apotek; 10. Peta Lokasi Apotek; 11. Bukti Kepemilikan Bangunan (Fotocopy akte jual beli atau sertifikat saranan atau kontrak dan IMB untuk usaha); 110

12. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK); 13. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK); 14. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 15. Fotocopy KTP Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 16. Akte Perjanjian Kerjasama Apotek Penanggung Jawab Apotek dengan Pemilik Modal Apotek; 17. Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian disertai nomor STRTTK dan nomor ijazah; 18. Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggung Jawab Apotek di Apotek lain; 19. Surat Pernyataan dari Pemilik Modal Apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggan peraturan perundang-undangan di bidang obat-obatan; 20. Daftar Terperinci Alat dan perlengkapan Apotek; 21. Fotocopy SIUP; 22. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 23. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku (Materai 6000); 24. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (Jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 25. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 26. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

111

LAMPIRAN XXIV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454- BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARAAN IZIN PEDAGANG TOKO OBAT Jenis Izin 1 Izin Toko Obat

Masa Berlaku 2


Dasar Hukum 4

Tim Teknis 1. Peraturan 1.5 (Lima) tahun Pemerintah DINAS selama izin profesi Nomor 51 Tahun 2009 masih berlaku dan KESEHATAN Tentang Pekerjaan dapat diperbaharui Kefarmasian dengan 2. Kepmenkes Nomor: mengajukan 889/MENKES/PER/V/2011 permohonan baru Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja 2.Permohonan Tenaga Kefarmasian memperbaharui izin 3. Keputusan Menteri dilakukan Kesehatan Republik sekurangIndonesia: kurangnya 3 (tiga) 1331/MENKES/SK/X/2002 bulan sebelum Tentang Perubahn Atas masa izin berakhir Peraturan Menteri Kesehatan Republik 3.Surat Izin Toko Indonesia Nomor : Obat harus 167/Kab/B.VIII/1972 tentang diperbaharui Pedagang Eceran Obat. apabila: 4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 35 Tahun - Pindah 2013 Tentang Pendaftaran lokasi/alamat Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang - Terjadi pergantian melakukan usaha dan/ atau penanggung jawab pekerjaan di Jawa Bara 5. Peraturan Daerah Kota - Terjadi Bekasi Nomor 05 Tahun pergantianama 2013 tentang Pedoman Toko Obat Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan dan Kesehatan Swasta 6. Keputusan Walikota Kota Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

Maksud dan Tujuan 5 Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan di bidang kesehatan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Klarifikasi/ Sasaran 6 Perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan usaha Toko Obat disuatu tempat tertentu yang berupa obat bebas dan obat bebas terbatas



Standar Biaya 9 -


112

XXXI. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN PEDAGANG TOKO OBAT : A. PERMOHONAN IZIN BARU TOKO OBAT 1. Surat permohonan (Materai 6000); 2. Fotocopy Ijazah Tenaga Teknis Kefarmasian; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK); 4. Fotocopy Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK); 5. Fotocopy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian; 6. Fotocopy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian; 7. Surat Pernyataan sebagai penanggung jawab Toko Obat (Materai 6000); 8. Surat Keterangan dari atasan langusng tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI/Instansi pemerintahan lainnya; 9. Surat Pernyataan tidak melanggar peraturan perundangan-undangan farmasi dari pemilik Toko Obat (Materai 6000) 10. Fotocopy KTP Pemilik Toko Obat; 11. Fotocopy SIUP; 12. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 13. Denah Lokasi Toko Obat; 14. Bukti kepemilikan saran (Akte Jual Beli. Sertifikat/Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa dan IMB untuk usaha); 15. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri Setempat. 16. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 17. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000). B. PERMOHONAN

PERUBAHAN

IZIN

TOKO

OBAT

KARENA

PERGANTIAN

PENANGGUNG JAWAB TOKO OBAT; 1. Surat Permohonan (Materai 6000); 2. Izin Toko Obat Asli; 3. Surat Pernyataan tidak akan melanggar perundang-undangan farmasi dari pemilik toko obat; 4. Fotocopy KTP Pemilik Toko Obat; 113

5. Fotocopy SIUP; 6. Surat Pernyataan sebagai penanggung jawab toko obat (Materai 6000); 7. Surat keterangan atasan langsung tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI/Instansi pemerintahan lainnya; 8. Fotocopy KTP Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 9. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 10. Fotocoy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK); 11. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis KEfarmasian (SIKRTTK); 12. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 13. Fotocopy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian; 14. Denah Lokasi Toko Obat; 15. Bukti kepemilikan sarana (Akte Jual Beli. Sertifikat/Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa dan IMB untuk usaha); 16. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri Setempat. 17. Pengunduran diri penanggung jawab toko obat lama kepada penanggung jawab toko obat baru; 18. Berita serah terima dari penanggung jawab toko obat lama kepada penanggung jawab toko obat baru; 19. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dna fotocopy KTP (Materai 6000); 20. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);

C. PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN TOKO OBAT KARENA PERPINDAHAN LOKASI TOKO OBAT 1. Surat Permohonan (Materai 6000); 2. Izin Toko Obat Asli; 3. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 4. Fotocoy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK); 5. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis KEfarmasian (SIKRTTK); 6. Fotocopy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian; 114

7. Fotocopy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian; 8. Surat Pernyataan sebagai penanggung jawab toko obat (Materai 6000); 9. Surat keterangan atasan langsung tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI/Instansi pemerintahan lainnya; 10. Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan farmasi dari pemilik toko obat (Materai 6000) 11. Fotocopy KTP Pemilik Toko Obat: 12. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 13. Fotocopy SIUP; 14. Denah lokasi dan denah ruangan Toko Obat; 15. Bukti kepemilikan sarana (Akte Jual Beli. Sertifikat/Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa dan IMB untuk usaha); 16. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri Setempat. 17. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dna fotocopy KTP (Materai 6000); 18. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000); D. PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN TOKO OBAT 1. Surat Permohonan (Materai 6000); 2. Izin Toko Obat Asli; 3. Fotocopy Ijazah Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian; 4. Fotocoy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK); 5. Fotocopy Surat Izin Kerja Tenaga Teknis KEfarmasian (SIKRTTK); 6. Fotocopy Surat Sumpah Tenaga Teknis Kefarmasian; 7. Fotocopy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian; 8. Surat Pernyataan sebagai penanggung jawab toko obat (Materai 6000); 9. Surat keterangan atasan langsung tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI/Instansi pemerintahan lainnya; 10. Surat Pernyataan tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan farmasi dari pemilik toko obat (Materai 6000) 11. Fotocopy KTP Pemilik Toko Obat: 115

12. Fotocopy SIUP; 13. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 14. Denah lokasi dan denah ruangan Toko Obat; 15. Bukti kepemilikan sarana (Akte Jual Beli. Sertifikat/Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa dan IMB untuk usaha); 16. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri Setempat. 17. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dna fotocopy KTP (Materai 6000); 18. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

116

LAMPIRAN XXV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454- BPPT/ XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARAAN IZIN OPTIKAL Jenis Izin

Masa Berlaku

1 Izin Optikal

2


Dasar Hukum 4

1.Masa berlaku 5 Tim Teknis 1. Undang- Undang Nomor 36 (Lima) tahun DINAS Tahun 2009 Tentang selama izin profesi KESEHATAN Kesehatan masih berlaku dan 2. Kepmenkes Nomor dapat diperbaharui 1424/Menkes/SK/XI/2002 dengan Tentang Pedoman mengajukan Penyelenggaraan Optikal permohonan baru 2.Permohonan perpanjangan izin dilakukan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 35 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Jawa Bara

-

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan dan Kesehatan Swasta

Maksud dan Tujuan 5 Dalam rangka meningkatkan pengendalian dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Klarifikasi/ Sasaran 6 Perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata



Standar Biaya 9 -


5. Keputusan Walikota Kota Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

117

XXXII. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN OPTIKAL 1. Surat Permohonan (Materai 6000); 2. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri Setempat. 3. Fotocopy KTP Pemohon; 4. Surat Pernyataan kesediaan dari Refraksionis Optisien (RO) sebagai penanggung jawab teknis maupun pelaksana langsung pada optikal yang akan didirikan dengan melengkapi; a. Fotocopy ijazah Refraksionis Optisien (SIRO) dan Surat Izin Kerja (SIK); b. Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) DAN Surat Izin Kerja (SIK); c. Surat Perjanjian antara RO dengan pemilik sarana/ SK pengangkatan RO sebagai penanggung jawaban dari pemilik sarana; d. Fotocopy KTP Refraksionis Optisien; e. Surat Keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau rumah sakit pemerintah; f.

Surat Ketengan tidak buta warna dari dokter ahli mata;

g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; 5. Surat pernyataan kerjasama dengan laboratorium optikal tempat memproses lensalensa pesanan bila optikal itu belum memiliki labortorium sendiri Bagi optikal yang mempunya laboratorium lensa kontak harus melampirkan surat pernyataan kesediaan bagi Dokter Spesialis Mata sebagai penanggung jawab laboratorium dengan melampirkan a. Fotocopy ijazah dan fotocopy sertifikat pelatihan di bidang lensa kontak; b. Surat perjanjian pemilik sarana dengan penanggung jawab laboratorium; c. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 6. Daftar peralatan yang akan digunakan antara lain : alat-alat untuk menentukan tajam penglihatan,lensa-lensa percobaan lengkap dengan bingkai percobaan, lensa dan alat reparasi; 7. Daftar ketenagaan; 8. Peta lokasi dan denah ruangan; Bangunan optikal sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Ruang periksa dengan ukuran panjang minimal 3 m x 3m; b. Ruang tamu dan ruang pamer sekurang-kurangnya 2 m x 2 m 118

c. Ruang pemasangan (fitting) dengan ukuran sekurang-kurangnya 1 m x 2 m; d. Untuk optikal yang mempunyai laboratorium, luas ruangan laboratoium minimal 2 m x 3 m, dan mempunyai peralatan mesin seferis, mesin silinderis, tool (lengkap), naal (lengkap), alat pengukur lensa, alat pengukur tebal lensa dan bahan- bahan penggosok; 9. Rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Optikal Seluruh Indonesia (GAPOPIN) cabang Kota Bekasi dengan menyebutkan bahwa RO yang diajukan hanya menjadi penannggung jawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut; 10. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusnnya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 11. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/UPL dan UKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku); 12. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. 13. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

119

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN TUKANG GIGI Jenis Izin

Masa Berlaku

1

2


Dasar Hukum 4

Izin Tukang Gigi 1.Masa berlaku 1 Tim Teknis 1. (Satu) tahun dan DINAS dapat diperbaharui KESEHATAN dengan mengajukan 2. permohonan baru 2.Permohonan perpanjangan izin dilakukan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir -

Permenkes Nomor 339/ Menkes/ PER/ V/ 1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan dan Kesehatan Swasta

3. Keputusan Walikota Kota Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

Maksud dan Tujuan 5 Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan, pengendalian dan peran serta masyrakat dalam pengelolaan di bidang kesehatan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat

Klarifikasi/ Sasaran 6

Prosedur 7

Surat Izin Tukang Gigi Terlampir diberikan kepada Perorangan yang menyelenggarakan pelayanan pembuatan gigi tiruan lepasan atau akrilik, sebagian atau penuh dan pemasangan gigi tiruan lepasan. Dengan tidak menutup akar gigi


Standar Biaya 9 -


120

XXXIII. PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN TUKANG GIGI KETENTUAN

UMUM

YANG

HARUS

DIPENUHI

DALAM

MELAKSANAKAN

PEKERJAANNYA: a.

Mempunyai ruang kerja yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Lantai, dinding, langit-langit, jendela, pintu yang bersih serta lubang ventilasi yang memadai; 2. Mebel air yang bersih dan rapih; 3. Tersedia wastafle dengan air mengalir, sabun, handuk yang bersih dan air buangan yang lancar, serta tempat sampah yang tertutup; 4. Perlengkapan untuk pemeriksaan gigi harus steril (kaca, mulut, pinset, sande, sendok cetak dll); 5. Ventilasi dan pencahayaan yang memadai;

b.

Mempunyai laboratorium teknik gigi yang memadai.

TUKANG GIGI DILARANG: a.

Melakukan penambalan gigi dengan bahan tambalan apapun;

b.

Melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat/ mahkota/ tumpatan tuang dan sejenisnya;

c.

Menggunakan obat-obatan yang berhubungan dengan bahan tambalan gigi, baik sementara maupun tetap;

d.

Melalukan pencabutan gigi, baik dengan suntikan maupun tanpa suntikan;

e.

Melakukan tindakan-tindakan secara medic termasuk pemberian obat-obat;

f.

Mewakilkan pekerjaannya kepada siapapun juga.

KEWENANGAN PEKERJAAN IZIN TUKANG GIGI a.

Membuat gigi tiruan dari akrilik, sebagian atau penuh;

b.

Memasang gigi tiruan lepasan dengan tidak menutup sisa akar gigi;

c.

Apabila dalam melakukan pekerjaannya menemukan kasus di luar wewenang dan kemampuannya, harus merujuk ke sarana kesehatan/dokter gigi terdekat.

PERSYARATAN: 1. Surat Permohonan (Materai 6000); 2. Fotocopy KTP yang masih berlaku (usia maks 65 tahun); 3. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Polisi setempat; 4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter pemerintah; 5. Denah Lokasi; 121

6. Denah Ruangan; 7. Daftar Ketenagaan; 8. Daftar alat-alat dan bahan yang digunakan; 9. Foto 4x6 berwarna (dua lembar); 10. Surat Rekomendasi dari Organisasi PTGI (Perkumpulan Tukang Gigi Indonesia) Cab. Bekasi; 11. Surat Pernyataan batas wewenang pekerjaan Tukang Gigi (Materai 6000); 12. Fotocopy Surat Izin Lama (Jika memperbaharui Izin); 13. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 14. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat); 15. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

122

LAMPIRAN XXV: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEHATAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN IZIN SALON KECANTIKAN Jenis Izin 1 Izin Salon Kecantikan

Masa Berlaku 2


Dasar Hukum

4 1. Undang- Undang Nomor 36 1.Masa berlaku 5 Tim Teknis Tahun 2009 Tentang (Lima) tahun dan DINAS Kesehatan dapat diperbaharui KESEHATAN 2. Pedoman Penyelenggaraan dengan Salon Kecantikan di Bidang mengajukan Kesehatan Kementerian permohonan baru Kesehatan RI Tahun 2011 2.Permohonan 3. Peraturan Daerah Kota perpanjangan izin Bekasi Nomor 05 Tahun dilakukan 2013 tentang Pedoman sekurangPendirian dan kurangnya 3 (tiga) Penyelenggaraan Sarana bulan sebelum Pelayanan dan Kesehatan masa izin berakhir Swasta 4. Keputusan Walikota Kota Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

Maksud dan Tujuan 5 Dalam rangka meningkatkan pengendalian dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat

Klarifikasi/ Prosedur Sasaran 6 7 Perorangan, yayasan, Terlampir atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan salon kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan


Standar Biaya 9 -


123

XXXIV. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IZIN SALON KECANTIKAN 1. Persyaratan Penanggung Jawab Salon Kecantikan; a. Fotocopy KTP yang masih berlaku; b. Fotocopy Sertifikat Keahlian; c. Surat Pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab salon kecantikan berMaterai cukup; d. Rekomendasi dari Organisasi Ahli Kecantian Indonesia setempat; e. Surat Keterangan sehat dari Puskesmas setempat; f. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak (2 lembar). 2. Daftar Jumlah dan Jenis Tenaga Kerja yang digunakan disertai Surat Keterangan Sehat

dari Puskesmas setempat; 3. Daftar Jumlah dan Jenis Alat Kecantikan yang digunakan dengan Mencantumkan nomor

registrasi serta kegunaannya; 4. Daftar Jumlah Kosmetik yang digunakan; 5. Peta Lokasi dan Denah Ruangan Salon Kecantikan; 6. Bila ada Tenaga Ahli Kecantikan Kulit dan atau Rambut Agar;

a. Fotocopy KTP yang masih berlaku; b. Fotocopy Sertifikat Keahlian; c. Surat Pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab Salon Kecantikan; d. Rekomendasi dari Organisasi Ahli Kecantikan Indonesia setempat; e. Surat Keterangan dari Puskesmas setempat; f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak (2 lembar); 7. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 8. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000); 9. Bukti kepemilikan sarana, sewa dan IMB peruntukan usaha.

124

LAMPIRAN XXVIII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014 TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEHATAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN KLINIK KECANTIKAN Jenis Izin

Masa Berlaku

1

2

Izin Salon Kecantikan

1. Masa berlaku 5 (Lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru 2. Permohonan perpanjangan izin dilakukan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir -


Dasar Hukum 4

Tim Teknis 1. Undang- Undang Nomor 36 DINAS Tahun 2009 Tentang KESEHATAN Kesehatan 2. Pedoman Penyelenggaraan Kecantikan Estetika DepKes RI Tahun 2007 3. Peraturan Gubernur Jawab Barat Nomor: 35 Tahun 2013 Tentang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/ atau pekerjaan di Jawa Barat

Maksud dan Tujuan 5 Dalam rangka meningkatkan pengendalian dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat


Prosedur 7

Perorangan, yayasan, Terlampir atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan salon kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan


Standar Biaya 9 -


4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan dan Kesehatan Swasta 5. Keputusan Walikota Kota Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

125

XXXV. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IZIN KLINIK KECANTIKAN 1. Surat Permohonan (Materai 6000); 2. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumhum, Jika berbentuk CV Pengesahan dri Pengadilan Negeri setempat); 3. Fotocopy Sertifikat Tanah dan IMB/ Kontrak/ Sewa dan IMB peruntukan usaha; 4. Fotocopy Surat Persetujuan tetangga (sedangkan untuk tipe klinik kecantikan tipe utama diperlukan izin gangguan/ HO dari pemerintah kab/ kota); 5. Fotocopy Perjanjian pemusnahan/ pengolahan limbah medis dengan tempat yang memiliki pengolahan limbah medis yang memenuhi syarat; 6. Penanggung jawab teknis medis dengan melampirkan : - Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab teknis medis; - Surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab teknis medis; - Fotocopy KTP setempat; - Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter (Legalisasi Konsil Kedokteran Indonesia); 7. Surat Pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku yang di tanda tangani oleh pemilik dan penanggung jawab tekni medis; 8. Daftar tarif dan jenis pelayanan; 9. Fotocopy NPWP (pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama setempat); 10. Daftar Peralatan; 11. Peta Lokasi dan Denah Bangunan/Ruangan beserta ukurannya; 12. Daftar kosmetik, obat-obatan dan implant yang digunakan; 13. SOP yang ditanda tangani oleh penanggung jawab teknis medis; 14. Mempunyai ikatan kerjasama dengan RS rujukan (untuk klinik ekcantikan tipe utama); 15. Blanko rekam medis dan inform consent; 16. Daftar ketenagaan; 17. Untuk Klinik Kecantikan Tipe Utama agar melampirkan: a. Dokter/ Dokter Gigi : 

Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter (Legalisasi Konsil Kedokteran Indonesia);



Fotocopy SIP; 126



Fotocopy Sertifikat Pendidikan an Pelatihan Estetik Medik, yang masih berlaku (5 tahun terakhir);

b. Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis : 

Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter (Legalisasi Konsil Kedokteran Indonesia)

c. Perawat 

Fotocopy Surat Izin Perawat;



Fotocopy SIK Perawat;

d. Beautican/ Aesthetican/ Cosmetologist : 

Fotocopy surat izin kerja sebagai Junior Beautican atau Senior Beautican atau Esthetician/Cosmetologist;

e. Apoteker : 

Fotocopy KTP setempat;



Fotocopy STRA;



Surat Pengangkatan sebagai penanggung jawab saranan farmasi;



Surat Pernyataan Apoteker hanya melayani resep asal dalam klinik dan tidak melayani resep asal luar klinik serta tidak melayani obat-obat golongan narkotika;

f.

Asisten Apoteker : 

Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Teknik Kefarmasian;



Fotocopy Surat Ijin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian;

18. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocoy KTP (Materai 6000); 19. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

127

LAMPIRAN XXX : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014 TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEHATAN IZIN MENDIRIKAN KLINIK Jenis Izin 1

Masa Berlaku 2


Dasar Hukum 4

Izin Mendirikan 1.Masa berlaku 6 Tim Teknis 1. UU Nomor 29 Tahun Tentang Klinik DINAS (Enam) bulan dan Praktek Kedokteran dapat diperbaharui KESEHATAN 2. UU Nomor 36 Tahun 2009 dengan Tentang Kesehatan mengajukan permohonan baru 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga 2.Permohonan Kesehatan perpanjangan izin dilakukan sebelum 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI masa izin berakhir Nomor : 9/MENKES/PER/X/2014 Tentang Klinik 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tentang Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Maksud dan Tujuan 5 1.Klinik yang diselenggarakan secara terarah terpadu dan berkesinambungan meningkatkan mutu efisien dan terjangkau oleh masyarakat


Prosedur

Yayasan/Badan Hukum lainnya yang menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan eksehatan dasar atay spesifik

Terlampir

7

Persyaratan Standar Biaya 8 9 Terlampir

-


2.Dalam rangka meningkatkan pengendalian dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat

6. Peraturan Gubernur Jawab Barat Nomor: 35 Tahun 2013 Tentang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/ atau pekerjaan di Jawa Barat 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan dan Kesehatan Swasta 8. Keputusan Walikota Kota Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

128

XXXVI. PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN KLINIK : 1. Surat Permohonan (Materai 6000); 2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy Akta Pendirian dan atau/ akta perubahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadila Negeri setempat); 4. Fotocopy NPWP (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 5. Bukti kepemilikian/ bukti sewa tanah dan bangunan; 6. Rekomendasi Dinas Kesehatan; 7. Rekomendasi Kelurahan; 8. Rekomendasi Kecamatan; 9. SPPL untuk Klinik rawat jalan dan dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap); 10. Profil klinik memuat pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang diberikan.

129

LAMPIRAN XXXI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL Jenis Izin 1

Masa Berlaku 2


Dasar Hukum

4 1. UU Nomor 36 Tahun 2009 1.Surat Izin 1.Masa berlaku Tim Teknis DINAS Tentang Kesehatan Pengobatan SIPT sama KESEHATAN 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Tradisional dengan masa Nomor: (SIPT) berlaku 1076/MENKES/SK/VII/2003 2.Surat Terdaftar sertifikat tentang Penyelenggaraan Pengobat kompetensi Pengobatan Tradisional Tradisional bagi yang telah 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina (STPT) memiliki Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 2.Bagi yang Nomor HK 01.01/BI.4/336/2012 belum memiliki Tentang Pedoman sertifikat Penyelenggaraan Pelayanan kompetensi, Kesehatan Tradisional akan diberikan Keterampilan STPT dengan 4. Peraturan Direktorat Jenderal masa berlaku 2 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan tahun Anak Nomor HK 01.01/BI.4/4050/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Pengobatan Tradisional Akupresur 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.0101/BI.04/4050/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Pengobatan Tradisional Akupresur 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 35 Tahun 2013 Tentang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/ atau pekerjaan di Jawa Barat 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan dan Kesehatan Swasta 8. Keputusan Walikota Kota Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas, Jabatan pada BPPT Kota Bekasi

Maksud dan Tujuan 5 Agar Tenaga Pengobat Tradisional Berizin/ Teregistrasi

Klarifikasi/ Sasaran 6 Tenaga Pengobat Tradisional



Standar Biaya 9 -


130

XXXVII. PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBAT TRADISIONAL : 1. Surat Permohonan (Materai 6000); 2. Biodata Pengobat Tradisional; 3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang masih berlaku yang di tanda tangani oleh Lurah dan Camat (Legalisir); 5. Denah Lokasi; 6. Denah Ruangan; 7. Daftar Ketenagaan; 8. Daftar peralatan dan obat-obatan; 9. Fotocopy setifikat/ ijazah pengobat tradisional; 10. Rekomendasi dari asosiasi pengobat tradisional; 11. Surat Keterangan Sehat Puskesmas setempat; 12. Pas foto ukuran 4x6 cm 2 lembar (berwarna); 13. Fotocopy Izin Lama jika perpanjangan; 14. Surat Ketentuan bagi pengobat tradisional (Materai 6000); 15. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 16. Surat Pernyataan Berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).

131

LAMPIRAN XXXIII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT /XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEHATAN REKOMENDASI PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT SWASTA Jenis Izin

Masa Berlaku

1 Rekomendasi Perubahan Status Rumah Sakit Swasta

2 Satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya setelah dilakukan penelitian oleh instansi terkait

Pemberi Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Pertimbangan 3 4 5 Tim Teknis 1. Undang- Undang Nomor 44 1. Meningkatkan kualitas DINAS Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pelayanan kesehatan KESEHATAN terhadap masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI dengan melibatkan Nomor : 147/MENKES/ peran serta aktif pihak PER/I/2010 Tentang Perizinan rumah sakit swasta Rumah Sakit 2. Terpenuhinya 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI kebutuhan Rumah Nomor : Sakit sesuai dengan 340/MENKES/PER/III/2010 kebutuhan Pelayanan Tentang Klasifikasi Rumah Sakit Kesehatan

Klarifikasi/ Sasaran 6 Pihak pengusaha/ Penanaman modal yang bergerak di bidang di rumah sakit



Standar Biaya 9 -


4. Keputusan Waliktoa Nomro 31 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi

132

XXXVIII. PERSYARATAN REKOMENDASI PERUBAHAN STATUS RUMAH SAKIT SWASTA 1. Surat Permohonan yang di tanda tangani Direktur PT; 2. Akte Pendirian Badan Hukum yang berbentuk PT bergerak khusus Bidang Kesehatan (dengan melampirkan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM); 3. Struktur Kepengurusan Badan Hukum; 4. Status kepemilikan tanah atas nama Badan Hukum; 5. Fotocopy KTP Direktur PT; 6. Daftar nama dan tanda tangan minimal 100 KK disertai Foto copy KTP yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat; 7. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Lurah; 8. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Camat; 9. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Puskesmas; 10. Studi Kelayakan Pendirian Rumah Sakit Swasta; 11. Master Plan Pendirian Rumah Sakit Swasta; 12. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL; 13. Surat Pernyataan berkas seusai aslinya dari pemohon (Materai 6000); 14. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/ UPL dan UKL wajib memiliki Izin Lingkungan).

133

LAMPIRAN XXIV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEHATAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA Jenis Rekomendasi 1 Rekomendasi Pendirian Status Rumah Sakit Swasta

Masa Berlaku 2 Satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya setelah dilakukan penelitian oleh instansi terkait

Pemberi Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Pertimbangan 3 4 5 Tim Teknis 1. Undang- Undang Nomor 44 1. Meningkatkan kualitas DINAS Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pelayanan kesehatan KESEHATAN terhadap masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI dengan melibatkan Nomor : 147/MENKES/ peran serta aktif pihak PER/I/2010 Tentang Perizinan rumah sakit swasta Rumah Sakit 2. Terpenuhinya 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI kebutuhan Rumah Nomor : Sakit sesuai dengan 340/MENKES/PER/III/2010 kebutuhan Pelayanan Tentang Klasifikasi Rumah Sakit Kesehatan

Klarifikasi/ Sasaran 6 Pihak pengusaha/ Penanaman modal yang bergerak di bidang di rumah sakit



Standar Biaya 9 -


4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 35 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/ Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Jawa Barat 5. Keputusan Waliktoa Nomro 31 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi

134

XXXIX. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA 1. Surat Permohonan yang di tanda tangani Direktur PT; 2. Akte Pendirian Badan Hukum yang berbentuk PT bergerak khusus Bidang Kesehatan (dengan melampirkan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM); 3. Fotocopy NPWP (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Struktur Kepengurusan Badan Hukum; 5. Status kepemilikan tanah atas nama Badan Hukum; 6. Fotocopy KTP Direktur PT; 7. Daftar nama dan tanda tangan minimal 100 KK disertai Foto copy KTP yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat; 8. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Lurah; 9. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Camat; 10. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta dari Puskesmas; 11. Studi Kelayakan Pendirian Rumah Sakit Swasta; 12. Master Plan Pendirian Rumah Sakit Swasta; 13. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL; 14. Surat Pernyataan berkas seusai aslinya dari pemohon (Materai 6000); 15. Izin Lingkungan (setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL/ UPL dan UKL wajib memiliki Izin Lingkungan).

135

LAMPIRAN XXXV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tangga; : 15 Desember 2014 MEKANISME PENGURUSAN IZIN PELAYANAN KESEHATAN Uraian Kegiatan

No 1

2  

1

 2



Pemohon meminta informasi Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan Petugas loket memberikan informasi tentang Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan


Pemohon 3

Informasi

Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap  

3

4



 

Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas dan berkas permohonan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan di kirim ke bagian proses Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

1 Hari Kerja


Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Teknis, jika tidak diperlukan dapat langsung ke Tahap Proses Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan


Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

 

Tim Teknis melakukan pembahasan/ kajian pemeriksaan lapangan SKPD teknis mengeluarkan rekomendasi yang di tanda tangani oleh kepala SKPD


Pembahasan


1 Hari Kerja  6

  

Bagian proses menerbitkan/cetak Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan Format/ Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Pengurusan Izin Pelayanan kesehatan dan pemarafan oleh Kepala Bidang Penomoran dan Pencatatan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya  7

  

Bagian proses menerbitkan/cetak Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan Format/Draft Izin diperiksa Format/Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT Penomoran dan pencatatan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan.

Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Pelayanan Kesehatan

2 Hari Kerja

Pencatatan & Penomoran  8 

Pemberitahuan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan telah selesai kepada pemohon selanjutnya petugas loket menyerahkan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait Dokumen pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan diarsipkan

Izin Pelayanan Kesehatan

Izin Pelayanan Kesehatan

136

ARSIP

JUMLAH

14 Hari Kerja

LAMPIRAN XXXV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tangga; : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN LOKASI Jenis Rekomendasi 1

Masa Berlaku 2

Pemberian Izin Izin lokasi seluas Lokasi sampai dengan 25 Ha untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha sampai dengan 50 Ha untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun

Pemberi Pertimbangan 3 Tim Teknis

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

4

5

1. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi

Izin yang diberikan untuk memperoleh tanah dalam tangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk penggunaan tanah (berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 35 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/ Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Jawa Barat 3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang

Klarifikasi/ Sasaran 6 1. Perumahan Terencana dengan luas diatas 1 Ha 2. Industri 3. Pergudangan 4. Pusat Perdagangan/Jas a 5. Dampak Lingkungan 6. Luas Lahan > 10.000 m2



Standar Biaya 9 -


4. Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kota Bekasi (**) 5. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

137

XL. PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI :

i.

PERSYARATAN PERORANGAN : 1. Surat Permohonan; 2. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertahanan Kota Bekasi (BPN); 3. Izin Prinsip dari BPKRD; 4. Uraian rencana proyek atau proyek proposal yang akan di bangun; 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 6. Surat Keterangan tanah yang di mohon dari Lurah setempat dan di ketahui oleh Camat apabila lahan belum di kuasai; 7. Gambar atau sketsa yang di mohon; 8. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 9. Surat Keterangan Tanda Asosiasi Pengembangan Perumahan bagi Pengembangan Perumahan; 10. Surat Pernyataan mengenai tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon serta perusahaan yang merupakan satu group perusahaan; 11. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memberikan pengantian yang layak dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemiik tanah; 12. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan masalah dilapangan/ Lokasi (bila terjadi masalah); 13. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 14. Surat Pernyataan berkas sesuai asli nya dari pemohon (Materai 6000); 15. Surat Pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi dan penyediaan sarana sosial dan fasilitas.

ii.

PERSYARATAN BERBADAN HUKUM 1.

Surat Permohonan;

2.

Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (ASPEK) dari Kantor Pertahanan:

3.

Izin Prinsip/ Rekomendasi dari BKPRD;

138

4.

Fotocopy Akta Pendirian dan atau/akta perbahan terakhir perusahaan (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dan Menkumham, Jika berbentuk CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat);

5.

Uraian rencana Proyek atau Proyek Proposal yang akandi bangun;

6.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri;

7.

Surat Keterangan Tanah yang mohon dari Lurah setempat dan diketahui oleh Camat apabila lahan belum dikuasai;

8.

Gambar atau Sketsa yang di mohon;

9.

Fotocopy Nomor Pokok Wajib (NPWP) (Pelaku Usaha yang melakukan usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikelaurkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);

10. Surat Keterangan Tanda Asosiasi Pengembangan Perumahan bagi Pengembang Perumahan; 11. Surat Pernyataan mengenai tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon serta perusahaan yang merupakan satu group perusahaan dengannya; 12. Surat Pernyataan kesediaan untuk memberikan penggantian yang layak dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik; 13. Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan masalah di lapangan/ Lokasi (bila terjadi masalah); 14. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 15. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya (Materai 6000); 16. Surat Pernyataan Penghapusan Asset apabila lahan yang dimohon berasal dari tanah milik BUMD, BUMN, milik Pemerintah. Keterangan : Untuk perpanjangan Izin Lokasi baik perorangan maupun berbadan hukum persyaratan sama dengan persyaratan baru. Perpanjangan izin lokasi hanya diberikan satu kali, jika dalam waktu dalam perpanjangan tidak dapat menyelesaikan maka izin lokasi gugur dengan sendiri.

139

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IZIN LOKASI Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses

Tim Teknis/BKPRD

SETDA/BPPT

6

7

8

Walikota

Keterangan 9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

1 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

    



Pembahasan


11 Hari Kerja   6



Terpenuhi persyaratan Izin Lokasi dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Izin Lokasi

Tidak

Surat Penolakan

Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Paraf Izin

2 Hari Kerja


8

Tanda Tangan

Penyerahan Izin kepada pemohon dari petugas loket dan dokumen izin di tembuskan kepada SKPD terkait untuk bahan tindak lanjut dan diarsipkan SIL

SIL

ARSIP

JUMLAH

14 Hari Kerja

140

LAMPIRAN XXXVI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA Jenis Masa Berlaku Rekomendasi 1 2 Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta


Dasar Hukum 4

Maksud dan Tujuan 5

Tim Teknis 1 (Satu) Tahun 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1. Pendirian Sekolah 1. Dinas Pendidikan Bila izin 2003 Tentang Sistem Pendidikan dapat dilakukan oleh operasional Nasional Pemerintah dan/atau 2. dalam jangka 1 Masyarakat 2. Kepmen Diknas RI Nomor : tahun belum 060/U/2002 Tentang Pedoman 2. Pendirian Sekolah terbit maka Pendirian sekolah didasarkan atas: rekomendasi 3. pendirian harus 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi a.Kebutuhan Masyarakat diperpanjang Nomor 05 Tahun 2007 tentang Untuk Memperoleh atau gugur Penyelenggaraan Pendidikan di Pendidikan Kota Bekasi b.Suatu Perencanaan 4. Peraturan Walikota No. 33 Tahun Pengembangan secara 2013 tentang Pedoman Pendirian lokal, Regional dan satuan Pendidikan jenjang Seolah/ Nasional Madrasah, Pendidikan Non Formal, c.Membantu Informa & Paud meningkatkan 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Partisipasi Masyarakat Nomor : 35 Tahun 2013 Tentang dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/ Pemerataan Lokasi bagi pelaku usaha yang Pendidikan melakukan usaha dan/ atau 3. Pendidikan adalah pekerjaan di Jawa Barat tanggung jawab 6. Keputusan Walikota Bekasi Nomor keluarga, masyarakat 13 Tahun 2003 Tentang Tata Cara dan pemerintah Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di 4. Satuan pendidikan formal yang didirikan Kota Bekasi wajib memeproleh Izin 7. Keputusan Walikota Kota Bekasi dari Pemerintah Kota Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Bekasi Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi


Prosedur 7

Para Penyewa Terlampir Tanah Sarana Sosial yang Berbadan Hukum Sekolah Swasta Tanah Hak Milik Perorangan (Pengurus/Yayas an/Badan Hukum


Standar Biaya 9 -

Waktu 10 9 (Sembilan) Hari Kerja

141

XLI. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA i. PEMOHON BARU 1. Surat Permohonan Kop Badan Hukum; 2. Fotocopy Akta Notaris Yayasan dan atau Lembaga ain (PT melampirkan SK Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi apabila Berbadan Hukum); 3. Fotocopy KTP Pemohon, Pimpinan Badan Hukum; 4. Fotocopy NPWP (Pelaku Usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 5. Struktur Kepengurusan Yayasan atau Lembaga lain yang Berbadan Hukum ; 6. Dokumen Study Kelayakan Pendirian Sekolah; 7. Master Plan Rencana Bangunan; 8. Gambar Rencana Pembangunan dan Rencan Biaya; 9. Referensi Sumber Pembiayan Penyelenggaraan Sekolah dengan melampirkan Fotocopy rekning Koran, Fotocopy Deposito SD Rp 30 Juta, SMP Rp 50 Juta, SMU Rp 75 Juta; 10. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga Terdekat dengan rasio jarak 200 m dari lokasi sekolah, sekurang-kurangnya 100 Kepala Keluarga disertai Fotocopy KTP yang diketahui ketau RT dan RW setempat; 11. Rekomendasi Lurah dan Camat; 12. Status Kepemilikan Tanah : Rasio Luas Lahan yang dapat dipergunakan untuk pendirian satuan pendidikan adalah sebagai berikut: a. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjang SD/SMPLB/MI adalah sebagai berikut: No

1 2 3 4

Banyak Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik Rombongan (m/peserta didik) Belajar Bangunan satu Bangunan dua lantai Bangunan tiga lantai lantai 6 1340 790 710 7-12 2270 1240 860 13-18 3200 1720 1150 19-24 4100 2220 1480

142

b. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8

Adalah

Banyak Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m/peserta didik) Rombongan Bangunan satu lantai Bangunan dua lantai Bangunan tiga lantai Belajar 3 1440 4-6 1840 1310 7-9 2300 1380 1260 10-12 2770 1500 1310 13-15 3300 1780 1340 16-18 3870 2100 1450 19-21 4340 2320 1600 22-24 4870 2600 1780 c. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjang SMA/SMALB/SMK/MA adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Banyak Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m/peserta didik) Rombongan Bangunan satu lantai Bangunan dua lantai Bangunan tiga lantai Belajar 3 2170 4-6 2570 1420 7-9 2300 1380 1260 10-12 2770 1500 1310 13-15 3300 1780 1340 16-18 3970 2100 1450 19-21 4340 2320 1600 22-24 4870 2600 1780

13. Daftar calon guru sesuai jumlah mata pelajaran yang diajarkan dan kualifikasi Pendidikan dilengkapi Fotocopy Ijazah; 14. Surat Kuasa apabila dikuasakan dan fotocopy KTP (Materai 6000); 15. Surat Pernyataan Berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000); 16. Surat Pernyataan balik nama atas nama yayasan (Jika masih nama perorangan) dengan perikatan/perjanjian oleh Notaris.

143

XLII. PERSYARATAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA PERPANJANGAN 1. Surat Permohonan Kop Badan Hukum; 2. Foto Copy Akta Notaris Yayasan dan atau Lembaga lain ( PT melampirkan SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Apabila Berbadan Hukum);

Foto Copy KTP Pemohon, Pimpinan Badan Hukum;

3.

4. Foto Copy NPWP; 5. Struktur Kepengurusan Yayasan atau Lembaga lain yang Berbadan Hukum; 6. Dokumen Study Kelayakan Pendirian Sekolah; 7. Master Plant Rencana Bangunan; 8. Gambar rencana bangunan dan rencana biaya; 9. Referensi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah dengan melampirkan Foto

Copy rekening koran, fotocopy deposito SD Rp 30 jt, SMP Rp 50 jt, SMU Rp 75 jt; 10. Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta asli 11. Rekomendasi Lurah dan Camat 12. Status Kepemilikan tanah :

Rasio luas lahan yang dapat dipergunakan untuk pendirian satuan pendidikan adalah sebagai berikut: a. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjang SD/SMPLB/MI adalah sebagai berikut: No

1 2 3 4

Banyak Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik Rombongan (m/peserta didik) Belajar Bangunan satu Bangunan dua lantai Bangunan tiga lantai lantai 6 1340 790 710 7-12 2270 1240 860 13-18 3200 1720 1150 19-24 4100 2220 1480

144

d. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs Adalah sebagai berikut: No

1 2 3 4 5 6 7 8

Banyak Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik Rombongan (m/peserta didik) Belajar Bangunan satu Bangunan dua lantai Bangunan tiga lantai lantai 3 1440 4-6 1840 1310 7-9 2300 1380 1260 10-12 2770 1500 1310 13-15 3300 1780 1340 16-18 3870 2100 1450 19-21 4340 2320 1600 22-24 4870 2600 1780 e. Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik untuk jenjang SMA/SMALB/SMK/MA adalah sebagai berikut:

No

1 2 3 4 5 6 7 8

Banyak Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik Rombongan (m/peserta didik) Belajar Bangunan satu Bangunan dua lantai Bangunan tiga lantai lantai 3 2170 4-6 2570 1420 7-9 2300 1380 1260 10-12 2770 1500 1310 13-15 3300 1780 1340 16-18 3970 2100 1450 19-21 4340 2320 1600 22-24 4870 2600 1780

13. Daftar calon guru sesuai jumlah mata pelajaran yang diajarkan dan kualifikasi Pendidikan dilengkapi Fotocopy Ijazah; 14. Surat Kuasa apabila dikuasakan dan fotocopy KTP (Materai 6000); 15. Surat Pernyataan Berkas sesuai aslinya dari pemohon (Materai 6000); 16. Surat Pernyataan balik nama atas nama yayasan (Jika masih nama perorangan) dengan perikatan/perjanjian oleh Notaris.

145

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA Uraian Kegiatan

No 1

2  

1

 2



Pemohon meminta informasi Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan Petugas loket memberikan informasi tentang Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan


Pemohon 3

Informasi

Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap  

3

4



 

Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas dan berkas permohonan Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan di kirim ke bagian proses Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

2 Hari Kerja


Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Teknis, jika tidak diperlukan dapat langsung ke Tahap Proses Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan


Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

 

Tim Teknis melakukan pembahasan/ kajian pemeriksaan lapangan SKPD teknis mengeluarkan rekomendasi yang di tanda tangani oleh kepala SKPD


Pembahasan


3 Hari Kerja  6

  

Bagian proses menerbitkan/cetak Pengurusan Izin Pelayanan Kesehatan Format/ Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Pengurusan Izin Pelayanan kesehatan dan pemarafan oleh Kepala Bidang Penomoran dan Pencatatan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya  7

  

Bagian proses menerbitkan/cetak Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta Format/Draft Izin diperiksa Format/Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta dan pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganan Izin oleh Kepala BPPT Penomoran dan pencatatan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta

Cetak Izin


Tanda Tangan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta

4 Hari Kerja


Pemberitahuan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta telah selesai kepada pemohon selanjutnya petugas loket menyerahkan Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait Dokumen Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta diarsipkan

Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta

Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta

ARSIP

JUMLAH

9 Hari Kerja

146

LAMPIRAN XXVII : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) Jenis Izin

1 Izin Usaha Jasa Kontru ksi (IUJK)

Masa Berlaku Izin 2 3 Tahun dan wajib melakuka n heregistra si setiap tahun


3 Tim Teknis DISBIMARTA & DISBANGKAR

Dasar Hukum

4 1. Keputusan W alikota Nomor 19 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Penerbitan SIUJK pada Pemerintahan Kota Bekasi 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi 3. Keputusan W alikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Maksud dan Tujuan

5

Klasifikasi/Sasaran

6

Prosedur

7

Jasa Konstruksi 1. Untuk jasa Terlampir mempunyai konsultasi peranan strategi (Perencanaan dan dalam Pengawasan pembangunan di Kontruksi) daerah sehingga dalam 2. Untuk jasa pelaksana pelaksanaannya a. Bidang Pekerjaan perlu dilakukan Arsitektur pembinaan baik terhadap penyedia b. Bidang Pekerjaan jasa, pengguna Sipil jasa maupun c. Bidang Pekerjaan masyarakat guna menumbuhkan Mekanikal pemahaman dan d. Bidang Pekerjaan kesadaran akan Elektrikal tugas fungsi serta hak e. Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan

Persyaratan

8 Terlampir

Standar Biaya

Waktu

9

10

-

7 (Tujuh) Hari Kerja

147

XLIII. PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) A. PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PEMOHON BARU 1.

Fotocopy KTP;

2.

Surat Permohonan Kop PT/CV;

3.

Fotocopy SBU (Sertifikat Badan Usaha);

4.

Fotocopy NPWP, PKP;

5.

Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (SK Kehakiman untuk PT dan Pengesahan Pengadilan Untuk CV);

6.

Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tanda tangni oleh Lurah dan Camat (legalisir);

7.

Photo 4 x 6 = 3 Lembar Berwarna;

8.

Copy SKT, KTA;

9.

Foto Kantor;

10.

Menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan;

11.

Surat Pernyataan Dokumen Sesuai Aslinya (Materai 6000);

12.

SBU Asli diperlihatkan.

B. PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PERPANJANGAN 1.

Fotocopy KTP;

2.

Surat Permohonan Kop PT/CV;

3.

IUJK Asli;

4.

Fotocopy SBU (Sertifikat Badan Usaha);

5.

Fotocopy NPWP, PKP;

6.

Photo 4 x 6 = 3 Lembar Berwarna;

7.

Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tanda tangni oleh Lurah dan Camat (legalisir);

8.

Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (SK Kehakiman untuk PT dan Pengesahan Pengadilan Untuk CV);

9.

Foto Kantor; 148

10. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000); 11. SBU Asli diperlihatkan; 12. Laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya; 13. Rekaman bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai engalaman perusahaan dalam 10 (Sepuluh); 14. Fotocopy Sertifikat Keteramprial Tenaga Teknis (SKT) dan KTA.

C. PERSYARATAN PERMOHONAN PERUBAHAN DATA 1. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 2. Surat Permohonan Kop PT/CV; 3. IUJK Asli; 4. Fotocopy SBU (Sertifikat Badan Usaha); 5. Fotocopy NPWP, PKP; 6. Photo 4 x 6 = 3 Lembar Berwarna; 7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang di tanda tangni oleh Lurah dan Camat (legalisir); 8. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (SK Kehakiman untuk PT dan Pengesahan Pengadilan Untuk CV); 9. Foto Kantor; 10. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000); 11. SBU Asli diperlihatkan; 12. Laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya; 13. Rekaman bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai engalaman perusahaan dalam 10 (Sepuluh); 14. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000); 15. Menyerahkan foto berwarna pimpinan BUJK ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

149

LAMPIRAN XXXVIII :KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014 MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


Form & Persyaratan

Tidak Lengkap

1 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

1 Hari Kerja

Lengkap


5

    

 6

 


Terpenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi


Pembahasan

3 Hari Kerja Rekomendasi SKPD Teknis

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

2 Hari Kerja


8


Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

ARSIP

JUMLAH

7 Hari Kerja

150

LAMPIRAN XXXVIII :KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep. 454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Jenis Izin 1 Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Masa Berlaku Izin 2 1(satu) Tahun

Pemberi Pertimbanga 3 n

Dasar Hukum 4 1. Keputusan Walikota Bekasi Tim Teknis No. 11 Tahun 1998 tentang Pengolahan Penetapan Nilai Pasar Bahan Galian Golongan C di Wilayah Kotamadya Tingkat II Bekasi 2. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Maksud dan Tujuan 5 Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian C dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Klasifikasi Sasaran 6

Prosedur Persyaratan Standar Biaya 7 8 9

Orang Pribadi Terlampir atau Badan yang menyelenggarak an eksploitasi Bahan Galian Golongan C

Terlampir

-

Waktu 10 5 (lima ) Hari Kerja

151

XLIV. PERSYARATAN IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C: A. PERMOHONAN BARU BADAN HUKUM 16. Surat Permohonan Kop Perusahaan; 17. Fotocopy KTP; 18. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat); 19. Akte Perusahaan yang berbadan hukum (PT melampirkan SK Kemenkum HAM, CV sudah terdaftar di pengadilan Negeri); 20. Fotocopy Surat Tanah; 21. Fotocopy Lunas PBB Tahun Terakhir; 22. Surat Pernyataan lingkungan yang ditandatangani warga diketahui RT, RW, Lurah dan Camat; 23. Surat Pernyataan Jaminan kerusakan infrastruktur oleh Pemohon; 24. Denah lokasi atau jalur mobilisasi; 25. Foto lokasi; 26. Amdal dan Kajian Hidrologis (apabila diperlukan); 27. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 28. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000); 29. Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir; 30. Pengesahan Andalin.

D. PERPANJANGAN BADAN HUKUM 1.

Surat permohonan Kop Perusahaan;

2.

Fotocopy KTP;

3.

Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat);

4.

Akte Perusahaan yang berbadan hukum (PT melampirkan SK Kemenkum HAM, CV sudah terdaftar di pengadilan Negeri);

5.

Fotocopy Surat Tanah;

6.

Fotocopy Lunas PBB Tahun Terakhir; 152

7.

Surat Pernyataan lingkungan yang ditandatangani warga diketahui RT, RW, Lurah dan Camat;

8.

Surat Pernyataan Jaminan kerusakan infrastruktur oleh Pemohon;

9.

Denah lokasi atau jalur mobilisasi;

10. Foto lokasi; 11. Melampirkan Izin Galian Golongan C asli yang sudah habis masa berlakunya; 12. Amdal dan Kajian Hidrologis (apabila diperlukan); 13. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 14. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000); 15. Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir; 16. Pengesahan Andalin.

E. PERMOHONAN BARU PERORANGAN 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy KTP Pemilik; 3. Fotocopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Fotocopy Surat Tanah; 5. Fotocopy Lunas PBB tahun terakhir; 6. Surat Pernyataan lingkungan yang ditandatangani warga diketahui RT. RW, Lurah dan Camat; 7. Surat Pernyataan Jaminan kerusakan infrastruktur oleh Pemohon; 8. Denah lokasi atau jalur mobilisasi; 9. Foto lokasi; 10. Melampirkan Izin Galian Golongan C asli yang sudah habis masa berlakunya; 11. Amdal dan Kajian Hidrologis (apabila diperlukan); 12. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pengurusannya dan fotocopy KTP (Materai 6000); 13. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000); 14. Pengesahan Advis Teknis Peil Banjir; Pengesahan Andalin.

153

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Function

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


Form & Persyaratan

Tidak Lengkap

1 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

1 Hari Kerja

Lengkap


5

    

 6

 


Terpenuhi persyaratan Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C


Pembahasan

3 Hari Kerja Rekomendasi SKPD Teknis

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 1 Hari Kerja


8


Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

ARSIP

JUMLAH

5 Hari Kerja

154

LAMPIRAN XXXIX : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RETRIBUSI SKRD DAN SSRD PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Jenis Retribusi SKRD dan SSRD Pemakaian Kekayaan Daerah

Masa Berlaku

Pemberi Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan Sasaran/Klasifia Prosedur ksi

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

5 (lima) Tim Teknis Tahun DISBIMARTA 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ,Bagian Kesos Setda tentang Pengelolaan dan BPKAD Barang Milik Negara/Daerah

1. Pengendalian - Kekayaan Terlampir - Surat perjanjian Standar Biaya 5 (lima ) Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh kerjasama/sewa dari Pemakaian Tanah Untuk:Hari Kerja yang tidak/belum Pemerintah Bag. Kerjasama dan Investasi (KSI) digunakan sesuai Daerah - Usaha Kecil dengan tugas pokok Rp 0,5 % x NJOP x - Setda Kota Bekasi 12 bulan x luas tanah dan fungsi SKPD Fotocopy pembayaran dengan tidak 2. Peraturan Menteri Dalam tahun sebelumnya - Usaha Menengah mengubah status Negeri Nomor 17 Tahun Rp 4 % x NJOP x 12 kepemilikan; 1. Tanah 2007 Tentang Pedoman - Surat bulan x luas tanah Teknis Pengelolaan PEMBERITAHUAN 2. Terlindunginya Barang Milik Daerah Retribusi dari BPKAD - Usaha Besar penyewa lahan Rp 5 % x NJOP x 12 dalam pemanfaatan 3. Peraturan Daerah Kota bulan x luas lahan lahannya sesuai Bekasi Nomo 09 Tahun - Fasos fasum dengan bidangnya 2012 Tentang RetribusI Rp 0,075 % x NJOP (sarana pendidikan, Daerah X 12 bulan x luas sarana kesehatan, lahan sarana pelayanan 4. Peraturan Walikota umum, sarana Nomor 47 Tahu 2012 - *Pemakaian Tanah peribadatan, sarana Tentang Sistem dan untuk menara, gardu rekreasi, sarana Prosedur Pengelolaan atau bangunan kebudayaan, sarana Barang Daerah Kota lainnya olah raga,sarana Bekas - Rp 5 % x niaga dan lapangan NJOP/BLN/M² terbuka dan 5. Keputusan Walikota ketentuan lain yang Bekasi Nomor 60 Tahun sejenis. 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 3. Penyewa membayar kewajibannya sesuai 2008 Tentang Tugas, dengan perjanjian Fungsi dan Tata Kerja yang dikeluarkan serta Rincian Tugas oleh Bag. Kerjasama Jabatan pada Badan dan Investasi (KSI) Pelayanan Perizinan Setda Kota Bekasi Terpadu Kota Bekasi

155

Jenis

Masa Berlaku

Pemberi Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan Sasaran/Klasifia Prosedur ksi 3. 4. 5.

Banguan Alat Berat Panggung Reklame

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

Terlampir - Surat permohonan sewa alat berat

Terlampir 1. Pemanfaatan/ penggunaan - Berita acara sewa panggung reklame didasarkan atas nilai - Surat pengantar dari strategis dengan Dinas Bina Marga dan kriteria tempat yang Tata Air kurang strategis, cukup strategis dan - Surat Permohonan strategis Sewa Panggung 2. Besarnya retribusi Reklame pemanfaatan panggung ditentukan berdasarkan nilai strategis reklame dalam jangka waktu 1 (sati) tahun 3. Nilai retribusi sewa panggung reklame berdasarkan target sewa panggung reklame 4. Penentuan nilai strategis panggung reklame dan jangka waktu pemakaian akan diatur oleh Walikota.

156

DAFTAR LAMPIRAN HARGA SEWA ALAT BERAT RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PERDA NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH NO 1 1

JENIS ALAT 2 MESIN GILAS (BERAT 10-12 TON)

WAKTU/TITIK 3 HARI

HARGA 4 100.000

2

MESIN GILAS (BERAT (8-10 TON)

HARI

95.000

3

MESIN GILAS (BERAT 6-8 TON)

HARI

90.000

4

VIBRATA ROLLER

HARI

100.000

5

LOADER

HARI

90.000

6

CRANE DEGGER

HARI

150.000

7

COMPRESSOR

HARI

100.000

8

ASPAL SPRAYER

HARI

50.000

9

POMPA AIR

HARI

50.000

10

LAS LISTRIK

HARI

50.000

11

BULDOZER

JAM

125.000

12

AXCAVATOR

JAM

100.000

13

AXCAVATOR MINI

JAM

92.500

14

COOR DRILL

TITI

50.000

15

STAMPER

HARI

25.000

16

CATER

HARI

75.000

157

MEKANISME RETRIBUSI SKRD DAN SSRD PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (SEWA BANGUNAN, TANAH DAN ALAT BERAT) Uraian Kegiatan

No 1

1

2

3

Pemohon

2

3

Pemohon membawa :  Surat pengantar dan berita acara peminjaman dari Dinas Bina Marga dan Tata Aira (Sewa Alat Berat);  Surat Tagihan yang dikeluarkan oleh BPKAD (Sewa Lahan Fasos Fasum);  Surat Permohonan Sewa Panggung Reklame (Panggung Reklame).

Informasi

 

Petugas memeriksa kelengkapan berkas; Bila lengkap berkas permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah dikirim ke bagian proses untuk dibuatkan nota perhitungan;

Loket Informasi 4


Bagian Proses 6

Berkas Sesuai Dengan Persyaratan

Cek Persyaratan

1 Hari Kerja

Petugas loket mencatat dibuku Registrasi secara manual Register

4

Bagian proses menerbitkan/ cetak nota perhitungan SKRD/SSRD Pembuatan Nota Perhitungan

5

Pemohon membayar Retribusi ke Bank (SKRD/SSRD)

SKRD/SSRD

Cetak SKRD/SSRD 1 Hari Kerja

6

Dokumen Surat Izin Sewa Bangunan/Tanah/Alat Berat diarsipkan

ARSIP

2 Hari Kerja

158

LAMPIRAN XL : : KEPUTUSAN WALIKTOA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014 MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SARANA SOSIAL Uraian Kegiatan

No 1

2

Pemohon 3


1

2


Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

2 Hari Kerja


4




Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

    



Pembahasan/Kajian


Perjanjian Kerjasama

2 Hari Kerja  6

 

Terpenuhi persyaratan Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Sarana Sosial

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Surat Izin Pemakaian Daerah

1 Hari Kerja


8


Surat Izin Pemakaian Daerah

Surat Izin Pemakaian Daerah

ARSIP

JUMLAH

8 Hari Kerja

159

LAMPIRAN XL : : KEPUTUSAN WALIKTOA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PEMBERIAN IZIN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL (NON SPIPISE) Jenis Izin

Izin Prinsip Penanaman Modal meliputi: b. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal c. Izin Prinsip Perluasan penanaman Modal d. Izin Prinsip Penggabun gan Perusahaan Penanaman Modal

Pemberi Pertimbangan Bagian Kerja Sama dan Investasi Sekretariat Daerah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Maksud dan Tujuan

Tersedianya informasi kepastian

1. Waktu penyelesaian 2. Peraturan Pemerintah No. 76 permohonan Tahun 2007 tentang Kriteria perizinan penanaman modal dan Persyaratan Penyusunan Bidang Bidang 2. Tersedianya izin Usaha yang Tertutup dan prinsip bidang Bidang Usaha yang Terbuka penanaman modal dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 3. Tersedianya layanan bagi masyarakat 3. Peraturan Kepala BKPM No. untuk memperoled 5 Tahun 2013 tentang fasilitas fiscal Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

4. Terciptanya perlindungan usaha bagi investor

Sasaran/ Klasifikasi

Prosedur

Persyaratan

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Terlampir

Terlampir

Penanam Modal Asing (PMA) dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dalam berkedudukan di dalam wilayah Negara RI kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang

Standar Biaya

Waktu

-

5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar kecuali Izin Prinsip Penggabungan Perusahan Penanaman Modal 10 (sepuluh) hari kerja setelah perysratan lengkap dan benar

PMDN dengan total nilai investasi mulai dari Rp 500.000,- ( Lima ratus juta rupiah) diproses menggunakan SPIPISE)

160

XLV. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL A. Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) 1. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri diajukan dengan menggunakan formulir permohonan yang diajukan kepada PTSP bidang penanaman modal. 2. Kelengkapan data pemohon a. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan; b. Rekaman anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh Instansi yang berwenang serta NPWP perusahaan atau; c. Rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan. 3. Keterangan Rencana Kegiatan: 4. Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 5. Permohonan ditanda tangano di atas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan setempel perusahaan, sebagai pemohon dengan ketentuan: a. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal yang diajukan sebelum berstatus badan hukum Indonesia 1) Ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa. 2) Kuasa untuk menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat disubstitusikan lagi ke daerah pihak lain; 3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham perusahaan atau salah satu dari pihak-pihak dibawah ini berdasarkan suarat kuasa dari seluruh calon pemegang saham perusahaan; 161

a. Salah satu calon pemegang saham perusahaan; b. Advokat perseorangan; c. Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum; d. Notaris; e. Perwakilan kamar dagang industri dari negara calon pemegang saham perushaan; atau f.

Perusahaan penanaman modal dalam negeri di bidang usaha jasa konsultasi.

4)

Pengajuan permohonan yang di lakukan oleh pihak lain ditugaskan kepada associate/ karyawan kantor/ perusahaan yang mempunyai kompentensi dan kemampan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta tanggungjawab satas seluruh informasi yang disampaikan.

5)

Surat Kausa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan Materai cukup dan rekaman identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

b. Permohonan perizinan dan non perizinan

Penanaman Modal yang diajukan

setelah berstatus badan hukum Indonesia 1.) Permohonan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal yang diajukan setelah berstatus badan hukum Indonesia harus ditandatangani oleh direksi/ pimpinan perusahaan. 2.) Penandatanganan permohonan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan satu level di bawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan: a. Surat dari direksi/ pimpinan perusahaan yang memebrikan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/ pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/ pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan; 162

b. Surat Perintah Tugas dari direksi/ pimpinan perusahaan; c. Rekaman Identitas diri direksi/ pimpinan perusahaan dengan menunjukan aslinya; dan d. Bagi penerima kuasa buktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karaywan dengan menunjukan aslinya. 3.) Pengajuan permohonan dilakukan oleh direksi/ pimpinan perusahaan atau salah satu dari pihak-pihak dibawah berdasarkan surat kuasa dari direksi/ pimpinan perusahaan, tanpa hak substitusi yaitu oleh: a. Karyawan perusahaan; b. Advokat perseorangan; c. Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum; d. Notaris; e. Perwakilan Kamar dagang dan industri dari negara calon pemegang saham perusahaan; atau f.

Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri di bidang usaha jasa konsultasi.

4.) Pengajuan

permohonan

yang

dilakukan

oleh

pihak

lain

ditugaskan kepada

associate/karyawan kantor/ perusahan yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta bertanggugjawab atas seluruh informasi yang diampikan. 5.) Surat kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan Materai cukup dna rekman identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa. B. Bagi Penanam Modal Asing (PMA) 1. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing diajukan dengan menggunakan formulir permohonan yang diajukan kepada PTSP Bidang Penanaman Modal. a. Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dengan persyaratan dan pemohon adalah; 1) Permohonan Izin Prinsip sebagimana dimaksud pada angkat 1) dilengkapi dengan persyaratan dan pemohon adalah; 163

a) Pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintahan negara yang bersangkutan atau surat yang dieluarkan oleh Kedutaan Besar/ Kantor/ Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia; b) Perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan jelas; c) Badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of aasociation) incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam

Bahasa

Indonesia

dari

penterjemah

tersumpah

yang

mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir); d) Untuk peserta Indonesia; 1. Perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; dan/ atau 2. Badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan. 2) Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya. 3) Kuasa untuk menandatangani permohonan tidak dapat di substitusikan lagi kepada pihak lain. 4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angkata 3) dapat dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham perusahaan atau salah satu dari pihak-pihak di bawah ini berdasarkan surat kuasa dari seluruh calon pemegang saham perusahaa, tanpa hak substitusi, yaitu oleh: a) Salah Salah satu calon pemegang saham perusahaan; b) Advokat perseorangan; c) Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum; 164

d) Notaris; e) Perwakilan kamar dagang insudtri dari negara calon pemegang saham perushaan; atau f)


5) Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh advokakat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultasi hukum, notaris, perwakilan KADIN dari negara calon pemagang saham perusahaan atau perusahaan PMDN dibidang usaha jasa konsultasi dapat ditugaskan kepada karyawan kantor/ perusahaan

yang

mempunyai

kompetensi

dan

kemampuan

untuk

memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta bertanggungjawab atas seluruh informasi yang disampaikan. 6) Surat kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan Materai cukup, dan rekaman identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa. 7) Keterangan Rencana Kegiatan: a. Untuk Industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. 8) Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang ushaa; 9) Apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon, permohonan harus dilengkapi surat kuasa asli berMaterai cukup, sebagaimana diatur dalam persyaratan Izin Prinsip Penanaman Modal angka I.5 huruf a. b. Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang diajukan setelah berstatus badan hukum Indoneia;

165

1.) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing setelah perusahaan berstatus badan hukum Indonesai dalam bentuk perseroaan terbats diajukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. 2.) Bagi pemohon yang telah berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroaan Terbatas, melampirkan: a) Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; b) Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah: 1. Pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintahan negara yang bersangkutan atu surat yang dieluarkan oleh Kedutaan Besar/ Kantor/ Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia; 2. Perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan jelas; 3. Badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of aasociation) incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam

Bahasa

Indonesia

dari

penterjemah

tersumpah

yang

mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir); 4. Perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; dan/ atau 5. Badan

hukum

Indonesia,

melampirkan

rekaman

Akta

Pendirian

Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan. c. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon. 3.) Penandatanganan permohonan dapat dilakukan oleh karyawan perusahan satu level di bawah jabatan direksi/ pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

166

a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/ pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan; b. Surat Perintah Tugas dari direksi/ pimpinan perusahaan; c. Rekaman

identitas

diri

dirwksi/

pimpinan

perusahaan

dengan

menunjukkan aslinya; dan d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman asli dientitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karaywan dengan menunjukan aslinya. 4.) Pengajuan permohonan dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan atau salahs atu dari pihak-pihak dibawah ini berdasarkan surat kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan, tanpa hak substitusi, yaitu: a. Karyawan perusahaan; b. Advokat perseorangan; c. Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum; d. Notaris; e. Perwakilan kamar dagang industri dari negara calon pemegang saham perusahaan; atau f.


5.) Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh advokakat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultasi hukum, notaris, perwakilan KADIN dari negara calon pemagang saham perusahaan atau perusahaan PMDN dibidang usaha jasa konsultasi dapat ditugaskan kepada karyawan kantor/ perusahaan yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta bertanggungjawab ats seluruh informasi yang disampaikan. 6.) Surat kuasa pengurusan permohonan wajib dilengkapi dengan Materai cukup, dan rekaman idnetitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa. 167

7.) Keterangan Rencana Kegiatan: a. Untuk Industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. 8.) Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 9.) Apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon, permohonan harus dilengkapi surat kuasa asli berMaterai cukup, sebagaimana diatur dalam persyaratan Izin Prinsip Penanaman Modal angka I.5 huruf a. C.

PERSYARATAN

PERMOHONAN

IZIN

PRINSIP

PERUBAHAN

PENANAMAN

MODAL i. Bagi perusahaan yang melakukan perubahan susunan pemegang saham yang mengakibatkan modal perusahaan sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh PMA/ Perusahaan PMA. 1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bentuk Akta pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah di catat (waarmerking) oleh Notaris; 2. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atau 3. Berita acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan 4. Atas perubahn penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada angka I perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP KPBPB sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.

168

5. Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan permohonan Izin Prinsip bagi PMA huruf b. ii. Bagi perusahaan Penanaman Modal Asing yang menjual seluruh sahmnya kepada perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri 1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bentuk Akta Penyertaan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh notaris; 2. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah di catat (waarmerking) oleh Notaris; atau 3. Berita Acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan. 4. Atas perubahan susunan pemegang saham perusahaan-perusahaan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin prinsip sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri sebelum transaksi jual beli saham diajukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM. 5. Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada ketentuan sebagimana dimaksud dalam persyaratan Izin prinsip Penanaman Modal bagi PMDN huruf b. iii. Bagi PMDN yang melakukan perpindahan lokasi proyek di wilayah Kabupaten/ Kota yang sama atau ke wilayah Kabupaten/ Kota yang berbeda wajib memiliki izin untuk memulai usaha di lokasi yang baru. 1. Permohonan Izin Prinsip diajukan direksi/pimpinan perusahaan ke instansi Penyelenggara PTSP di lokasi yang baru dengan tembusan kepada instansi penyelenggara PTSP di lokasi sebelumnya; 2. Surat pernyataan pembatalan kegiatan penanaman modal di lokasi sebelumnya dengan tembusan kepada instansi Penyelenggara PTSP di lokasi sebelumnya;

169

3. Rekaman Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan yang mencantumkan lokasi proyek dan atau almat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah; 4. Rekaman Akta Pendirian perusaahan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/Pemberitahuan perubahan, apabila ada, adari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 5. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDKPM dan LKPM periode terakhir; 6. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan); 7. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan sebagai pemohon; 8. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli ber Materai cukup sebagaimana diatur dalam persyaratan Izin prinsip Penanaman Modal angkat I.5. iv. Perubahan atas Rencana Bidang Usaha, jenis serta kapasitas produksi, rencana pemasaran dan/ atau perkiraan nikai ekspor yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan. 1. Permohonan Izin Prinsip Perubahan; 2. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan yang mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang dimohonkan untuk diubah; 3. Rekaman Akta Pendirian perusaahan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/Pemberitahuan perubahan, apabila ada, adari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 4. Untuk perubahan kapasitas tanpa perubahan investasi agar melampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan;

170

5. Untuk perubahan kapasitas tanpa perubahan investasi agar melampirkan rencana kegiatan: a. Untuk Industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. 6. Untuk perubahan pemasan dan perkiraan nilai ekspor per tahun, melampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan; 7. Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 8. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDKPM dan LKPM periode terakhir; 9. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan); 10. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan sebagai pemohon; 11. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli ber Materai cukup sebagaimana diatur dalam persyaratan Izin prinsip Penanaman Modal angkat I.5. v. Perubahan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek 1. Permohonan Izin Prinsip Perubahan 2. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan yang dimohonkan untuk diubah; 3. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/ Pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 4. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDKPM dan LKPM periode terakhir; 171

5. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan); 6. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan sebagai pemohon; 7. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli ber Materai cukup sebagaimana diatur dalam persyaratan Izin prinsip Penanaman Modal angkat I.5. vi. Perusahaan Penanaman Modal yang Melakukan Perubahan Nama Perusahan, NPWP, Rencana Investasi, Sumber Pembiayaan, Perkiraan Nilai Ekspor, Luas Tanah, Tenaga Kerja Indonesia 1. Permohonan Izin Prinsip Perubahan; 2. Rekaman Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan yang mencantumkan nama dan atau ketentuan lain yang dimohonkan untuk diubah; 3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabuila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan. 4. Data pendukung untuk perubahan: a. Nama Perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS; b. NPWP, melampirkan NPWP baru; c. Rencana investasi, melampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan; d. Sumber

pembiayaan,

melampirkan

alasan

perubahasan

dari

direksi/pimpinan perusahaan; e. Luas tanah, melampirkan alasan perubahan serta rencana rincian penggunaan tanah dari direksi/pimpinan perusahaan; f. Tenaga Kerja Indonesia, melampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan;

172

5. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir; 6. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan); 7. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; 8. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuas asli bermaterai cukup sebagaimana diatur dalam persyaratan Izin Prinsip Penanaman Modal angka I.5. I. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL 1. Bagi bidang usaha selain sektor industri dan akan melakukan perluasan usaha harus melampirkan Izin Usaha Perluasan atas Bidang Usaha sebelumnya apabila perluasan usahanya di bidang usaha yang sama dna dilakukan di lokasi yang sama dengan bidang usaha sebelumnya, apabila perluasan usahnya berbeda bidang usaha atau dilakukan di lokasi berbeda. 2. Permohonan Izin Prinsip Perluasan baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, diajukan dengan menggunakan formulir permohonan; 3. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Usaha dan perubahanya jika ada; 4. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan

Anggaran

Dasar

Perusahaan

dan

persetujuan

pemberitahuan

perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan; 5. Keterangan Rencana Kegiatan; a. Untuk Industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi

dengan

penjelasan

detail

uraian

proses

produksi

dengan

mencantumkan jenis bahan baku; b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. 6. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya: 173

a. Perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam modal perseroan; dan atau b. Perubahan nama dan negara asal pemegang saham, harus melampirkan: 1) Kesepakatan perubahan kepemilkan saham dalam perseroaan yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara RUPS; 2) Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah: a) Pemerintah

negara

lain,

melampirkan

Pemerintah

negara

lain,

melampirkan surat dari instansi pemerintahan negara yang bersangkutan atau surat yang dieluarkan oleh Kedutaan Besar/ Kantor/ Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia; b) Perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan jelas; c) Badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of aasociation) incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam

Bahasa

Indonesia

dari

penterjemah

tersumpah

yang

mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir); d) Badan

hukum

Indonesia,

melampirkan

rekaman

Akta

Pendirian

Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan. 3) Penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM; c. Rekomendasi dari Kementerian Lembaga Pembina apabila di persyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; d. Rekapitulasi data seluruh proyek kegiatan perusahaan;

174

e. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir; f.

Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);

g. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan sebagai pemhon dan stempel perusahaan; h. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup sebagaimana diatur dalam persyaratan Izin Prinsip Penanaman Modal angka I.5 II.

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL 1. Permohonan Izin prinsip Penggabungan Perusahaan diajukan menggunakan formulir permohonan dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung dengan dilengkapi: a. Rekaman Izin prinsip dan Izin Usaha dan/ atau perubahannya; b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabuila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan. c. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara RUPS; d. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir; 2. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan terpisah untuk sector industri dan selain sector industri; 3. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan; 175

4. Permohonan ditandatangani di atas Materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan yang meneruskan kegiatan dan stempel perusahaan sebagai pemohon; 5. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli ber Materai cukup sebagaimana diatur dalam persyaratan Izin Prinsip Penanaman Modal angka I.5

176

MEKANISME PENGURUSAN PELAYANAN SURAT IZIN PRINSIP BIDANG PENANAMAN MODAL Uraian Kegiatan

No 1

1

2

2  

Pemohon Izin meminta informasi Izin Prinsip Petugas loket memberikan informasi tentang Izin Prinsip



Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan Petugas loket menerima formulir permohonan dan persyaratan



Pemohon 3 Informasi

Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap   3

 

4

 

5

Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas Menunjukan dokumen asli (kecuali pengajuak Izin Prinsip yang belum berbadan hukum) Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan izin Penggunaan Bangunan dikirim ke bagian proses Bila tidak lengkap pemohon dikembalikan ke pemohon

1 Hari Kerja



Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan Tim Pelaksana Laik Fungsi Bangunan, Jika tidak perlu langsung ke Tahap Proses Membuat Surat Undangan kepada Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi Bangunan Untuk Pembahasan

Dibahas Tim Teknis

Surat Undangan 

 

Untuk Izin Prinsip PMDN, perusahaan harus melakukan presentasi tentang kegiatan usaha jasa perdagangan (bidang usaha lainnya bila diperlukan). Untuk Izin Prinsip PMA, perusahaan ahrus melakukan presentasi tentang kegiatan usaha jasa konsultasi di luar sektor pekerjaan umum, dan bidang-bidang udaha tertentu lainnya yang memrlukan presentasi berdasarkan pertimbangan pejabat PTSP KPPB atas kelayakan kegiatan usaha Tim Teknis melakukan pembahasan/kajian serta pemeriksaan lapangan SKPD teknis mengeluarkan Rekomendasi yang ditandatangai oleh Kepala SKPD

Presentasi Kegiatan


Pembahasan/ Kajian


 6

Tim Teknis membuat Berita Acara Tim Teknis apakah diizinkan atau ditolak, apabila diizinkan berkas permohonan dikirim ke Bagian Proses untuk penerbitan Izin Prinsip, apabila tidak diizinkan Berkas dikembalikan ke Permohonan dan diberikan surat penolakan

3 Hari Kerja

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7

   

Bagian proses menerbitkan/Cetak Izin Penggunaan Bangunan Format/ Draft Izin diperiksa Setelah proses pemeriksaan Izin Prinsip dan Pemarafan oleh Kepala Bidang, selanjutnya penandatanganin Izin oleh Kepala Badan Penomoran dan Pencatatan Izin Prinsip

Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Prinsip

1 Hari Kerja


Pemberitahuan Izin Prinsip selesai kepada pemohon selanjutnya petugas loket menyerahkan Izin Prinsip kepada pemohon dan tembusan ke SKPD terkait Dokumen Izin Prinsip diarsipkan

Izin Prinsip

Izin Prinsip

ARSIP

JUMLAH

5 Hari Kerja

177

LAMPIRAN XLI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014

TATA CARA PROSES PENGENDALIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI HOTEL BINTANG 3,4, DAN 5 Jenis Izin

Pengendalian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Hotel Bintang 3,4 dan 5

Masa Berlaku


a. Masa berlakunya SIUP-MB selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjan

Tim Teknis

b. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 2469) 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamaduya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3663) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti UndangUndangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemeritnah Nomro 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402)

Maksud dan Tujuan

1. Terkendalinya Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan minuman keras dilakukan secara berkala, terpadu dan terkoordinasi oleh Walikota 2. Pengawasan dalam rangka pengendalian dilakukan terhadap:

Sasaran/ Klasifikasi Badan Usaha, Pengelola atau penanggung jawab usaha penjualan minuman beralkoholm wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk yang membidangi urusan perdagangan, setiap 6 (enam) bulan sekali

Prosedur Persyaratan Standar Biaya Terlampir

Terlampir

-

Waktu

3 (tiga) hari kerja

a. Penjual langsung minuman keras golongan A,B, dan C b. Perizinan, pengedaran dan penjualan minuman keras golongan A, B, dan C c. Tempat/ lokasi penyimpanan pengedaran dan penjualan minuman keras golongan A, B, dan C d. Volume penjualan dan labelling beacukai

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Usaha

178

LAMPIRAN XLI : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII2014 Tanggal : 15 Desember 2014 Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER-4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun2008 Tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 17 Seri E).

179

PERSYARATAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL PEMOHON BARU: Persyaratan untuk permohonan SIUP-MB untuk Hotel Bintang 3,4,5 dengan melampirkan: 1. Mengisi Formulir Permohonan (Materai 6000); 2. Fotocopy KTP Pemilik Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan; 3. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar); 4. Legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan; 5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi; 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan; 7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan; 8. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan Akte Perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk perseroaa Terbatas; 9. Fotocopy Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual langsung; 10. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 11. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 12. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 13. Berita Acara Peninjauan Lokasi. PEMOHON DAFTAR ULANG: Persyaratan untuk permohonan daftar ulang SIUP-MB untuk Hotel Bintang 3,4,5 dengan melampirkan: 1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan; 2. Pas photo berwarna ukuran 3x4 (2 lembar); 3. Legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi; 5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan; 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan; 7. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan Akte Perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk perseroan Terbatas; 8. Fotocopy Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual langsung; 180

9. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 10. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 11. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 12. Berita Acara Peninjauan Lokasi 13. SIUP-MB Asli.

181

MEKANISME PENGENDALIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI HOTEL BINTANG 3, 4 DAN 5 Uraian Kegiatan

No 1

1

2

2 Pemohon Izin meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkoholol di Hotel Bintang 3, 4 & 5 Customer service (petugas loket) menjelaskan tentang tata cara dan penjelasan

Pemohon 3 Informasi

Loket Informasi 4




Bagian Proses 6

Tim Teknis

Kepala BPPT

Keterangan

7

8

9


From & Persyaratan

Tidak Lengkap

1 Hari Kerja

Petugas loket memeriksa dokumen dan kelengkapan


3

4



Dibahas Tim Teknis

Lengkap


5

    



Pembahasan/ Kajian


1 Hari Kerja  6

 

Terpenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Hotel Bintang 3, 4 & 5 dapat diproses untuk dicetak Setelah bahan hasil cetak izin tersebut memenuhi syarat (paraf Kabid) dan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT Izin tersebut yang telah ditandatangani Kepala BPPT selanjutnya di registrasikan dan tercatat, selanjutnya diterbitkan/dikeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Hotel Bintang 3, 4 & 5

Surat Penolakan

Tidak Diizinkan?

BAP Tim Teknis

Ya

7


Cetak Izin


Tanda Tangan Izin Usaha Industri

1 Hari Kerja


8


Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

ARSIP

JUMLAH

3 Hari Kerja

182

183

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI

Recommend Documents