DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG BIDANG CIPTA KARYA JALAN RASAKUNDA BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG NO.TLP 0717-421680 NO.FAX 0717-421680
STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEKERJAAN : PEMBUATAN MEJA PEDAGANG PASAR PAGI KOTA PANGKALPINANG
i
DAFTAR ISI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BAB I.
Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi
BAB II.
Instruksi Kepada Peserta A. Umum B. Dokumen pengadaan C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi D. Pemasukan Dokumen Penawaran E. Pembukaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi F. Pemenang Lelang
BAB III.
Lembar Data Pemilihan
BAB IV.
Bentuk Surat Penawaran, Lampiran, Surat Penunjukkan, Dan Surat Perjanjian / Kontrak A. Bentuk Surat Penawaran B. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) C. Bentuk Perjanjian Kemitraan Untuk Kerja Sama Operasi (KSO) D. Bentuk Surat Kuasa E. Bentuk Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa F. Bentuk Rancangan Surat Perjanjian
BAB V.
Syarat-Syarat Umum Kontrak
BAB VI.
Syarat-Syarat Khusus Kontrak
BAB VII.
Spesifikasi Teknis
BAB VIII.
Gambar-Gambar
BAB IX.
Bill Of Quantity, daftar personil inti minimal, daftar peralatan minimal
BAB X.
Bentuk-Bentuk Jaminan 1. Bentuk Jaminan Penawaran (Jaminan Bank) 2. Bentuk Jaminan Penawaran (Surety Bond) 3. Bentuk Jaminan Sanggahan Banding 4. Bentuk Jaminan Pelaksanaan (Jaminan Bank)
ii
5. Bentuk Jaminan Uang Muka (Jaminan Bank) 6. Bentuk Jaminan Uang Muka (Surety Bond) 7. Bentuk Jaminan Pemeliharaan (Jaminan Bank) 8. BentukJaminanPemeliharaan (Surety Bond)
iii
BAB I PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI Nomor: 03 / PAN / PU-CK / APBD / 2011
ULP /Panitia Pengadaan Pelelangan Pembuatan Meja Pedagang Pasar Pagi Kota Pangkalpinang pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang
akan melaksanakan Pelelangan Umum
Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan : Nama paket pekerjaan
: Pembuatan Meja Pedagang Pasar Pagi Kota Pangkalpinang
Lingkup pekerjaan
: Pengembangan Fasilitas Umum
Nilai total HPS
: Rp 254.000.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah,-- )
Sumber pendanaan
: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
2. Persyaratan Peserta : Bidang / Subbidang
: 21004, Arsitektural / Bangunan-bangunan komersial
Kualifikasi
: Grade 2, 3, 4
3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan : Tempat dan alamat
: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Jalan Rasakunda Bukit Intan Kota Pangkalpinang No. Tlp : 0717-431680 No. Fax : 0717-431680
1
Nomor 1.
2.
Kegiatan
Hari/Tanggal
Waktu
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen ................
................
Pengadaan
…………..
…………..
a. Kantor
................
................
b. Lapangan
…………..
…………..
Pemberian Penjelasan:
3.
Pemasukan Dokumen Penawaran
................
................
4.
Pembukaan Dokumen Penawaran
................
................
5.
Evaluasi Penawaran
................
6.
Penetapan Pemenang
................
7.
Pengumuman Pemenang
………….
8.
Masa Sanggah
................
9.
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (bila tidak ada sanggahan banding)
Ket:
................
hari/tanggal di atas adalah perkiraan (tentative) yang mungkin dapat berubah, apabila terdapat perubahan akan ditetapkan dalam adendum.
4. Pendaftaran dapat diwakilkan dengan membawa Surat Tugas dari Direktur Utama / Pimpinan Perusahaan / Kepala Cabang dengan memperlihatkan Kartu Pengenal.
__________, ____________ 20__
ULP/Panitia Pengadaan
2
BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA
Keterangan : 1. Instruksi kepada peserta berisi informasi yang diperlukan oleh peserta untuk menyiapkan penawarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ULP/Panitia Pengadaan. Informasi tersebut berkaitan dengan penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan peserta. 2. Hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan kontrak oleh peserta, termasuk hak, kewajiban, dan risiko dimuat dalam syarat-syarat umum kontrak. Apabila terjadi perbedaan penafsiran/pengaturan pada dokumen pengadaan, peserta harus mempelajari dengan saksama untuk menghindari pertentangan pengertian. 3. Lembar Data Pemilihan untuk selanjutnya disebut LDP memuat ketentuan, informasi tambahan, atau perubahan atas instruksi kepada peserta disesuaikan dengan kebutuhan paket pekerjaan yang akan dilelangkan. 4. Instruksi Kepada Peserta adalah bagian dari dokumen pengadaan untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi. 5. Bila terjadi perbedaan antara Instruksi Kepada Peserta dengan LDP, maka ketentuan dalam LDP yang berlaku. 6. Instruksi Kepada Peserta tidak menjadi bagian dari dokumen kontrak
A. UMUM 1. LINGKUP PEKERJAAN
1.1.
ULP/Panitia
Pengadaan
sesuai
ketentuan
dalam
LDP,
mengumumkan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi kepada peserta. 1.2.
Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP.
1.3.
Pemenang lelang wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP berdasarkan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.
2. SUMBER DANA
2.1.
Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai ketentuan dalam LDP.
3
3. METODE PEMILIHAN
3.1.
Metode Pemilihan ini dilaksanakan sesuai ketentuan dalam LDP.
3.2.
Dalam ikatan Kontrak pelaksanaan pekerjaan menggunakan Jenis kontrak Harga satuan.
4. PERSYARATAN PESERTA
4.1.
Pengadaan pekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan sesuai dengan LDP.
4.2.
Peserta adalah yang telah mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan.
4.3.
Peserta wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi peserta yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain
yang
diperlukan
dalam
melaksanakan
pekerjaan
konstruksi; f.
dalam hal peserta akan melakukan kemitraan, Peserta harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil; i.
khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP – P KP =
nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
a). untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
4
ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b). untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = N =
jumlah paket yang sedang dikerjakan. jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
j.
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Peserta;
k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
(SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan
PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. l.
secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
m. tidak masuk dalam Daftar Hitam; n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan o. menandatangani Pakta Integritas. 4.4.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.3 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Peserta orang perorangan.
4.5.
Peserta tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda: a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama. b. Peserta yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana tidak boleh
menjadi
Peserta
untuk
pekerjaan
fisik
yang
direncanakannya,
5
c. Peserta yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas tidak boleh menjadi Peserta untuk pekerjaan fisik yang diawasi, d. Peserta sebagai pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan. 4.6.
Peserta tidak boleh berafiliasi/berhubungan, baik antar Peserta, maupun antara Peserta dengan PPK dan/atau anggota ULP/Panitia Pengadaan, antara lain meliputi: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Peserta; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
4.7.
Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota ULP/Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung,
untuk
memenuhi
keinginan
peserta
yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur
Harga
Penawaran,
sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan. 4.8.
Pegawai K/L/D/I dilarang mengikuti pelelangan sebagai peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I
4.9.
Dalam melakukan Kemitraan harus memperhatikan kompetensi
6
peserta yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
5. BIAYA MENGIKUTI
5.1.
PENGADAAN
Semua biaya yang dikeluarkan oleh peserta termasuk penyusunan penawaran dan isian kualifikasi menjadi beban peserta dan tidak mendapat penggantian dari ULP/Panitia Pengadaan.
5.2.
Dalam hal penawaran ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal atau batal karena suatu hal sebagaimana ketentuan dalam pasal 45 maka tidak dapat diberikan ganti rugi dan/atau menuntut PPK atau ULP/Panitia Pengadaan.
6. PENDAFTARAN PESERTA
6.1.
Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil dokumen pengadaan dilakukan dengan pencatatan nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat dihubungi untuk keperluan korespondensi.
6.2.
Peserta melakukan pendaftaran melalui pendaftaran langsung atau pendaftaran tidak langsung (faksimili, e-mail atau pos/jasa pengiriman).
6.3.
Apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan oleh direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan
surat
tugas
dari
direktur
utama/pimpinan
perusahaan/kepala cabang dan salinan kartu pengenal serta menunjukkan aslinya. 6.4.
Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran.
7. PENJELASAN DOKUMEN
7.1.
PENGADAAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN
Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan sesuai LDP, serta dihadiri oleh peserta yang terdaftar.
7.2.
Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP/Panitia Pengadaan.
7.3.
ULP/Panitia Pengadaan/tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan pada waktu dan tempat sesuai dalam LDP. Dalam acara pemberian penjelasan, dijelaskan kepada peserta mengenai: a. Metode pemilihan;
7
b. Cara penyampaian Dokumen Penawaran; c. Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; d. Pembukaan Dokumen Penawaran; e. Metode evaluasi; f.
Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g. Jenis kontrak yang akan digunakan; h. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; i.
Ketentuan tentang penyesuaian harga (bila ada);
j.
Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
k. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat menerbitkan jaminan; l.
Bahaya dan tingkat risiko pekerjaan berdasarkan kategori risiko berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah ditetapkan oleh PPK;
m. Harus dijelaskan bahwa nilai total harga perkiraan sendiri (HPS) sudah memperhitungkan biaya pelaksanaan SMK3 Konstruksi, termasuk biaya yang dibutuhkan yang mencakup upaya-upaya pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 7.4.
Apabila
dipandang
perlu,
ULP/Panitia
Pengadaan
dapat
memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. 7.5.
Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP/Panitia Pengadaan, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian
Penjelasan
(BAPP)
yang
ditandatangani
oleh
ULP/Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 7.6.
Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh
8
anggota pokja ULP/Panitia Pengadaan yang hadir. 7.7.
Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada pasal 7.5 terdapat hal-hal ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP/Panitia Pengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.
7.8.
Peserta dengan risiko dan biaya sendiri dianjurkan untuk meninjau lapangan pekerjaan dengan seksama untuk memperoleh
data
dan informasi yang diperlukan guna menyiapkan penawaran. 7.9.
Masing-masing peserta dapat memperoleh salinan BAPP dari ULP/Panitia Pengadaan atau dapat mengunduh melalui website www.lpse.pangkalpinangkota.go.id.
8. SATU PENAWARAN SETIAP SATU PAKET
8.1.
Setiap peserta atas nama sendiri atau sebagai kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
PEKERJAAN B. DOKUMEN PENGADAAN 10. ISI DOKUMEN PENGADAAN
10.1. Dokumen pengadaan terdiri atas dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi; 10.2. Dokumen pemilihan terdiri atas: BAB I
Pengumuman Pelelangan
BAB II
Instruksi Kepada Peserta;
BAB III
Lembar Data Pemilihan;
BAB IV
Bentuk Surat Penawaran, Lampiran, Surat
Penunjukan
dan Surat Perjanjian; BAB V
Syarat-Syarat Umum Kontrak;
BAB VI Syarat-Syarat Khusus Kontrak; BAB VII Spesifikasi Teknis; BAB VIII Gambar-Gambar; BAB IX Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan Utama, dan Metoda Pelaksanaan;
9
BAB X Bentuk-Bentuk Jaminan. Adendum dokumen pemilihan (apabila ada) 10.3. Data isian kualifikasi sesuai ketentuan dokumen kualifikasi 11. DOKUMEN KUALIFIKASI
11.1. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi : a. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; b. Formulir isian kualifikasi; c. Instruksi Kepada Peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi; d. Lembar Data Kualifikasi; e. Pakta Integritas; f.
Tata cara evaluasi kualifikasi; dan
g. Adendum Dokumen Kualifikasi (apabila ada) 12. PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAAN
12.1. Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum pengambilan dokumen pengadaan. 12.2. Jadwal Pengambilan dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan dalam LDP. 12.3. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilan dokumen. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy) diunduh melalui website www.lpse.pangkalpinangkota.pu.go.id dan peserta tidak dipungut biaya
10
apapun. 13. KLARIFIKASI DOKUMEN PENGADAAN
13.1. peserta yang memerlukan klarifikasi atas isi dokumen pengadaan dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis, pada saat pemberian penjelasan atau telah diterima oleh ULP/Panitia Pengadaan/tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 13.2. ULP/Panitia Pengadaan wajib menanggapi setiap
klarifikasi yang
diajukan secara tertulis. 13.3. Apabila dalam klarifikasi terdapat hal-hal ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka dituangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal. 14. ADENDUM DOKUMEN PENGADAAN
14.1. Sebelum batas waktu penyampaian dan pemasukan dokumen penawaran berakhir dan pada saat penjelasan dokumen pengadaan, ULP/Panitia Pengadaan dapat mengubah ketentuan dokumen pengadaan dengan menerbitkan adendum. 14.2. Apabila terdapat perubahan kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dituangkan dalam adendum dokumen pengadaan. Apabila perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Dokumen Pengadaan awal. 14.3. Setiap adendum dokumen pengadaan yang diterbitkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan dan ULP/Panitia Pengadaan memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan. 14.4. Apabila penerbitan adendum akan mempengaruhi waktu pemasukan dokumen penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta dalam menyiapkan penawaran, ULP/Panitia Pengadaan
wajib
mengundurkan
batas
akhir
pemasukan
penawaran. 14.5. Peserta dapat memperoleh salinan Adendum Dokumen
11
Pengadaan dari ULP/Panitia Pengadaan atau dapat mengunduh melalui website www.lpse.pangkalpinangkota.pu.go.id. C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 15. BAHASA PENAWARAN
15.1. Semua dokumen
penawaran harus menggunakan Bahasa
Indonesia. 15.2. Lampiran-lampiran asli berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia. 16. DOKUMEN PENAWARAN
16.1. Metode Penyampaian Dokumen penawaran adalah satu sampul. 16.2. Peserta menyampaikan dokumen penawaran dengan menggunakan spesifikasi teknis, gambar-gambar, daftar-daftar, dan bentuk-bentuk yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. 16.3. Dokumen penawaran terdiri dari: a. Surat penawaran; ditujukan kepada ULP/Panitia Pengadaan dengan alamat yang ditentukan dalam LDP, yang didalamnya tercantum: 1). Tanggal; 2). Masa berlaku penawaran; 3). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 4). Harga penawaran; dan 5). Ditanda tangani oleh: a) Direktur utama/pimpinan perusahaan; b) Penerima
kuasa
dari
direktur
utama/pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d) Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau e) Peserta perorangan. b. Jaminan Penawaran asli; c. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);
12
d. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); f.
Dokumen penawaran teknis : 1). Metode Pelaksanaan; 2). Jadwal Waktu Pelaksanaan; 3). Daftar Personil Inti, sesuai LDP; 4). Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal
(daftar peralatan utama) sesuai LDP; 5). Spesifikasi teknis; 6). Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada)
sesuai LDP; g. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) h. Formulir isian kualifikasi i.
Pakta Integritas
j.
Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan adalah Pra Rencana K3 Kontrak (Pra-RK3K), harus dibuat sesuai peraturan tentang SMK3 Konstruksi.
16.4. Apabila diperlukan ULP/Panitia Pengadaan dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan. 17. HARGA PENAWARAN
17.1. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Harga penawaran yang mengikat adalah harga penawaran yang sudah dilakukan koreksi aritmatik (harga penawaran terkoreksi). 17.2. Pada saat acara pembukaan penawaran, dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka ditulis “TIDAK JELAS”, 17.3. Harga penawaran sudah memperhitungkan: a. Biaya umum (overhead) yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, b. Keuntungan (profit),
13
c. Retribusi yang harus dibayar oleh peserta dalam pelaksanaan kontrak, dan d. Beban pajak. 17.4. Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga mengikat dan tetap, kecuali apabila terjadi pekerjaan tambah untuk harga satuan timpang atau adanya penyesuaian harga sesuai syarat umum/khusus kontrak. 18. DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI
18.1. Peserta akan memperoleh dokumen kualifikasi dan wajib diisi serta disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran. 18.2. Jumlah dokumen isian kualifikasi yang harus disampaikan sama dengan jumlah dokumen penawaran, 1 (satu) asli dan 1 (satu) rekaman. 18.3. Peserta menyampaikan dokumen isian kualifikasi menggunakan bentuk-bentuk yang ditentukan dalam dokumen kualifikasi. 18.4. Dokumen isian kualifikasi terdiri dari: a. Pakta integritas b. Formulir isian kualifikasi
19. PENGGUNAAN PRODUKSI
19.1. Peserta dalam penawarannya wajib memaksimalkan penggunaan
DALAM NEGERI DAN
bahan, peralatan, dan jasa produksi dalam negeri termasuk rancang
SUBKONTRAK
bangun dan perekayasaan nasional. 19.2. Dalam mengajukan penawaran peserta diminta untuk menyertakan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam penggunaan produksi dalam negeri yang akan dievaluasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 19.3. Penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama sesuai dengan yang disebutkan LDP. 19.4. Dalam penawaran dari peserta yang bukan termasuk penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka: a. Peserta wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; b. Dalam melaksanakan kewajiban di atas maka peserta yang terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan
14
pekerjaan tersebut; dan c. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama 20. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
20.1. Harga satuan mata pembayaran dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang sesuai ketentuan dalam LDP. 20.2. Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam LDP.
21. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN
21.1. Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam LDP. 21.2. Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, ULP/Panitia Pengadaan dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. 21.3. Peserta dapat diminta konfirmasi untuk membuat pernyataan mengenai kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan harga penawarannya apabila masa berlaku surat penawaran telah habis. 21.4. Peserta dapat : a.
Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi diminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pernyataan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan
jaminan
penawaran
kepada
ULP/Panitia
Pengadaan; b.
Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis serta tidak dikenakan sanksi.
22. JAMINAN PENAWARAN
22.1. Peserta harus menyediakan jaminan penawaran sesuai dengan besaran nominal yang ditetapkan oleh ULP/Panitia Pengadaan dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data pemilihan. 22.2. Jaminan penawaran diterbitkan oleh bank umum, Perusahaan Penjaminan, atau oleh Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 22.3. Masa berlakunya jaminan penawaran sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender lebih lama dari masa berlakunya surat penawaran. 22.4. Jaminan
penawaran
harus
dapat
dicairkan
tanpa
syarat
(unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14
15
(empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP/Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan, sesuai ketentuan dalam bentuk jaminan penawaran. 22.5. Bentuk jaminan penawaran ditentukan dalam dokumen pemilihan. 22.6. Substansi dan keabsahan/keaslian jaminan penawaran dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan. 22.7. Jaminan penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. 22.8. Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan. D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
23. JUMLAH, SAMPUL, DAN
23.1. Peserta memasukkan dokumen penawaran sebanyak 2 (dua)
PENANDAAN DOKUMEN
rangkap, yang terdiri dari:
1 (satu) asli dan 1 (satu) rekaman
PENAWARAN
dokumen penawaran ke dalam sampul yang direkat untuk menjaga kerahasiaan dan masing-masing penawaran ditandai “ASLI” untuk penawaran asli dan “REKAMAN” untuk rekaman penawaran. 23.2. Pada sampul ditulis: a.
“Dokumen Penawaran”;
b.
Nama paket pekerjaan;
c.
Nama dan alamat peserta;
d.
Ditujukan kepada ULP/Panitia Pengadaan dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
23.3. Bila dokumen penawaran tidak disampul, tidak direkat dan tidak ditandai, ULP/Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul terhadap dokumen penawaran. 24. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
24.1. Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan sebagai berikut: a. Langsung 1).
Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP/Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, dan ULP/Panitia Pengadaan
memasukkan
ke
dalam
kotak/tempat
pemasukan. 2).
Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen
16
penawaran harus sesuai dengan ketentuan
dalam
dokumen
waktu
pengadaan
yaitu
sebelum
batas
penutupan pemasukan dokumen penawaran. 3).
Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP/Panitia Pengadaan menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk.
b. Melalui pos atau jasa pengiriman/ekspedisi 1)
Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP/Panitia Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
2)
Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP/Panitia Pengadaan.
3)
ULP/Panitia Pengadaan mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan
4)
Apabila terlambat diterima, ULP/Panitia Pengadaan membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. ULP/Panitia Pengadaan segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima.
25. PENAWARAN TERLAMBAT
25.1. ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.
26. PENARIKAN,
26.1. Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah
PENGGANTIAN,
dokumen penawarannya, setelah pemasukan penawaran dengan
PENGUBAHAN ATAU
memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu
PENAMBAHAN DOKUMEN
penutupan pemasukan dokumen penawaran.
PENAWARAN
26.2. Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan
tanda
dengan
penambahan
pencantuman
kata
17
“PENARIKAN”,
“PENGGANTIAN”,
“PENGUBAHAN”
atau
”PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya. 27. PAKTA INTEGRITAS
27.1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. 27.2. Pakta integritas harus ditandatangani masing-masing oleh PPK, ULP/Panitia Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. 27.3. Pakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing peserta dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan disampaikan bersama Dokumen Penawaran pada saat pemasukan penawaran.
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 28. PEMBUKAAN PENAWARAN
28.1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP. 28.2. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP/Panitia Pengadaan. 28.3. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi. 28.4. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP/Panitia Pengadaan menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam. 28.5. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP/Panitia Pengadaan yang ditunjuk oleh ULP/Panitia Pengadaan. 28.6. ULP/Panitia
Pengadaan
membuka
kotak/tempat
pemasukan
Dokumen Penawaran dihadapan para peserta.
18
28.7. ULP/Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta. 28.8. Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal. 28.9. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. 28.10. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. 28.11. ULP/Panitia Pengadaan memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang terdiri dari: a. Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran; b. Jaminan Penawaran asli; c. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); d. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); e. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); f.
Dokumen penawaran teknis;
g. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
19
h. Dokumen isian kualifikasi; i.
Pakta Integritas; dan
j.
Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada).
28.12. Salah satu anggota ULP/Panitia Pengadaan bersama 1 (satu) orang saksi membubuhkan paraf pada Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya. 28.13. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara. 28.14. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota ULP/Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang saksi. 28.15. Salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan ULP/Panitia Pengadaan dapat mengunggah
salinan
tersebut
melalui
website
www.lpse.pangkalpinangkota.go.id yang dapat diunduh oleh peserta. 29. KERAHASIAAN PROSES
29.1. Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP/Panitia Pengadaan selama proses evaluasi. 29.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan. 29.3. Peserta dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP/Panitia Pengadaan selama proses evaluasi.
30. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN
30.1. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut ULP/Panitia Pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. 30.2. Untuk hal-hal tertentu, peserta dapat diminta konfirmasi untuk membuat pernyataan kesanggupannya. Misalnya:
20
apabila masa berlaku surat penawaran telah habis, maka peserta diminta konfirmasi mengenai kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkannya. 31. PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT
31.1. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang
bersifat
penting/pokok
atau
penawaran
bersyarat.
Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: a. Penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau b. Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. 32. MATA UANG UNTUK EVALUASI PENAWARAN 33. EVALUASI PENAWARAN
32.1. Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang
sesuai
ketentuan dalam LDP. 33.1. Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur. 33.2. ULP/Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik untuk dengan ketentuan: 1). Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2). Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan 3). Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. b. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih
21
rendah dari urutan peringkat semula. c. Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP/Panitia Pengadaan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. d. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang
tetap
dilanjutkan
dengan
melakukan
evaluasi
penawaran. e. ULP/Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: 1). Evaluasi administrasi; 2). Evaluasi teknis; dan 3). Evaluasi harga. f. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut : 1). ULP/Panitia
Pengadaan
dilarang
menambah,
mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; 2). ULP/Panitia Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; 3). Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP/Panitia Pengadaan selama proses evaluasi; 4). Apabila
dalam evaluasi ditemukan bukti adanya
persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP/Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a). Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; b). Anggota ULP/Panitia Pengadaan dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; c). Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan
22
peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan d). Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal. g. Evaluasi Administrasi: 1). Penawaran
dinyatakan
memenuhi
persyaratan
administrasi, apabila: a). Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi; b). Surat penawaran: (1)
Ditandatangani oleh: i. Direktur utama/pimpinan perusahaan; ii. Penerima
kuasa
dari
direktur
utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; iii. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; iv. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau v. Peserta perorangan. (2)
Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(3)
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
(4)
Bertanggal.
2). Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a). Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi
kerugian
(suretyship)
sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
23
b). Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; c). Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran; d). Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; e). Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f). Nama ULP/Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP/Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan; dan g). Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan. 3). ULP/Panitia mengklarifikasi
Pengadaan secara
mengkonfirmasi tertulis
substansi
dan dan
keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat
pernyataan
wanprestasi
dari
ULP/Panitia
Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan. 4). ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; 5). Peserta
yang
memenuhi persyaratan
administrasi
dilanjutkan dengan evaluasi teknis; 6). Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan 7). Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. h. Evaluasi Teknis: 1). Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
24
2). Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut: a). Evaluasi
dilakukan
dengan
membandingkan
pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; b). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: (1)
Metode
pelaksanaan
pekerjaan
yang
ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; (2)
Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(3)
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
Spesifikasi
teknis
memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; (4)
Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan
sesuai
dengan
organisasi
pelaksanaan yang diajukan; dan (5)
Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
c). ULP/Panitia Pengadaan (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; 3). Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP/Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi
25
dapat menggugurkan penawaran; 4). Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; 5). Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; 6). Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal. i.
Evaluasi Harga: 1). Unsur-unsur yang dievaluasi adalah harga dalam penawaran: a). Total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; b). Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan; c). Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya 2). Dilakukan evaluasi kewajaran harga sebagai berikut: a). Klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan ULP/Panitia Pengadaan; b). Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: (1)
Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau
26
(2)
Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia
menaikkan
nilai
Jaminan
Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. 3). Perhitungan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. j.
Diperhitungkan preferensi harga dengan rumus sebagai berikut: HEA
1 x HP 1 KP
HEA
= Harga Evaluasi Akhir
KP
= Koefisien Preferensi (Tingkat komponen dalam negeri
(TKDN)
dikali
Preferensi
tertinggi
Barang/Jasa) HP
= Harga
Penawaran
(Harga
penawaran
yang
memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi) HEA hanya untuk menentukan ranking penawaran, tidak mengubah harga penawaran. k. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang. l.
Dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan ULP/Panitia Pengadaan dilakukan klarifikasi. Apabila dari hasil klarifikasi terbukti penggunaan komponen dalam negeri terlalu tinggi, dikenakan sanksi bagi peserta (sanksi administrasi, finansial, perubahan tingkat komponen dalam negeri yang mengubah peringkat pemenang) atau sanksi bagi pengguna pekerjaan konstruksi.
33.3. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang
tidak
sehat
dan/atau
terjadi
pengaturan
bersama
(kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP/Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
27
b. Anggota ULP/Panitia Pengadaan dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; c. Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan d. Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal. 33.4. Jaminan penawaran akan disita apabila: a. Peserta terlibat KKN; b. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya di bawah 80% HPS; c. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau d. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri: 1). Dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda
tangan kontrak; atau 2). Dengan alasan dapat diterima.
34. EVALUASI
DAN
PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
34.1. Evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dokumen kualifikasi terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 34.2. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. 34.3. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. 34.4. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. 34.5. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila: a. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh: 1). Direktur utama/pimpinan perusahaan; 2). Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
28
yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; 3). Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; 4). Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau 5). peserta perorangan. b. Memiliki izin usaha pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan konstruksi, kecuali peserta perorangan; c. Menyampaikan
pernyataan/
pengakuan
tertulis
bahwa
perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; d. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam; e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); f.
Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
g. Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil; h. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; i.
Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
j.
Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai
29
paket; k. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: 1). Peserta
wajib
mempunyai
perjanjian
Kerja
Sama
Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan 2). Untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan kecuali untuk Kemampuan Dasar (KD) yang diperhitungkan dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm). l.
Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, hanya untuk usaha non kecil, dengan ketentuan: 1). KD = 3 NPt NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub-bidang pekerjaan yang sejenis dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. 2). Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan; 3). KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS; 4). Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya; 5). Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan perhitungan sebagai berikut: NPs Npo
Is Io
NPs = Nilai pekerjaan sekarang Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (bila belum ada dapat dihitung
30
dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya) Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan. m. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: 1).
SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan.
2).
untuk usaha kecil KP = 5;
3).
untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N; N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
4). dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra. 34.6. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. 34.7. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
31
34.8. Pembuktian
kualifikasi
terhadap
peserta
yang
memenuhi
persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 34.9. Pembuktian
kualifikasi
dilakukan
dengan
cara
melihat
keaslian dokumen dan meminta salinannya. 34.10. ULP/Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 34.11. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam. F. PEMENANG LELANG 35. KRITERIA PEMENANG
35.1. Kriteria pemenang lelang adalah: 1)
harga penawaran terendah dari hasil koreksi aritmatik;
2)
memenuhi syarat administrasi, teknis, dan harga;
3)
memenuhi syarat kualifikasi; dan
4)
data yang diisi dalam formulir isian kualifikasi terbukti benar.
36. PENETAPAN PEMENANG
36.1. Dalam hal peserta yang diusulkan sebagai calon pemenang pelelangan untuk beberapa paket sekaligus, penetapan pemenang dilakukan oleh ULP/Panitia Pengadaan berdasarkan evaluasi penilaian harga penawaran yang menguntungkan negara. 36.2. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.
37. PENGUMUMAN PEMENANG
37.1. Pengumuman pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
dilakukan
melalui
website
www.lpse.pangkalpinangkota.go.id dan papan pengumuman resmi di kantor masing-masing. 38. SANGGAHAN,
38.1. Peserta yang berkeberatan atas hasil penetapan pemenang lelang
SANGGAHAN BANDING,
tersebut dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu 5
DAN PENGADUAN
(lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan sesuai dengan LDP.
32
38.2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: 1. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 dan yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; 2. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan
usaha yang sehat; dan/atau 3. Penyalahgunaan
wewenang
oleh
ULP/Panitia
Pengadaan
dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 38.3. Sanggahan
yang
disampaikan
bukan
kepada
ULP/Panitia
Pengadaan atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP/Panitia Pengadaan, dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan sesuai LDP. 38.4. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan 38.5. Apabila sanggahan banding tidak disertai jaminan sanggahan banding maka tidak dtindaklanjuti dan proses pengadaan dapat
33
dilanjutkan.
39. JAMINAN SANGGAHAN BANDING
39.1. Peserta yang melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP/Panitia Pengadaan. 39.2. Peserta yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan Sanggahan Banding. 39.3. Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sesuai Lembar Data Pemilhan.
40. HAK DAN KEWAJIBAN ULP/PANITIA PENGADAAN
40.1. ULP/Panitia Pengadaan memiliki hak untuk menerima atau menolak salah satu/semua penawaran dan membatalkan proses pelelangan pada setiap tahapan sampai penandatanganan kontrak berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 39.2. 40.2. Sehubungan dengan keputusan penolakan atau pembatalan di atas, ULP/Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawaban atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta pengadaan.
41. PENUNJUKAN PESERTA
41.1. PPK akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) setelah DIPA disahkan. 41.2. PPK akan menerbitkan SPPBJ paling lambat kerja
setelah
pengumuman
penetapan
6 (enam) hari pemenang
sebagai
pelaksana pekerjaan apabila tidak ada sanggahan dari peserta dan masa sanggah berakhir. 41.3. PPK akan menerbitkan SPPBJ sebagai pelaksana pekerjaan apabila: a. Sanggahan yang diterima ternyata tidak benar dan tidak ada
sanggah banding, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah masa sanggah banding berakhir. b. Sanggah banding yang diterima ternyata tidak benar, SPPBJ
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan banding dijawab. 42. JAMINAN PELAKSANAAN
42.1. Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum
penandatanganan
kontrak
pengadaan
pekerjaan
konstruksi. 42.2. Peserta harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PPK
34
dengan nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam LDP. 42.3. Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh Bank umum, Perusahaan Penjaminan, atau Perusahaan Asuransi. 42.4. Apabila peserta yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal menandatangani kontrak, maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang, disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. 43. PENANDATANGANAN KONTRAK
43.1. Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
dan
setelah
peserta
menyerahkan
jaminan
pelaksanaan. 44. PENGADAAN BATAL ATAU GAGAL
44.1. Pengadaan batal apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, maka pengadaan dapat dibatalkan dan peserta tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. 44.2. PA/KPA/PPK/ULP/Panitia Pengadaan tidak memberikan ganti rugi kepada peserta bila penawarannya ditolak atau pengadaan dinyatakan gagal.
45. KEWAJIBAN MELAKSANAKAN SMK3 KONSTRUKSI
45.1. Untuk pekerjaan yang mempunyai risiko K3 tinggi, sedang, maupun kecil, peserta yang ditunjuk melaksanakan kontrak harus menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Konstruksi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. 45.2. Untuk melaksanakan pekerjaan yang berisiko tinggi harus memiliki Sertifikat Sistem Manajemen K3 Perusahaan, dan petugas K3 harus memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi. Untuk melaksanakan pekerjaan risiko K3 sedang dan kecil harus memiliki sertifikat pelatihan bagi Petugas K3 nya.
46. UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA
46.1. Pengajuan uang muka harus disertai rencana penggunaannya dengan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. 46.2. Pejabat Pembuat Komitmen akan membayar uang muka sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak setelah peserta menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka yang akan diterima. 46.3. Uang Muka dapat diberikan kepada Peserta untuk:
35
a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja; b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material;
dan/atau c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan
pekerjaan konstruksi. 46.4. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Tunggal dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari
nilai Kontrak; atau b. untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus)
dari nilai Kontrak. 46.5. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu: a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau b. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
47. LARANGAN PERSEKONG-
47.1. PPK, ULP/Panitia Pengadaan, dan peserta atau antara peserta
KOLAN DAN MELAKUKAN
dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau
KECURANGAN
menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 47.2. Peserta dilarang melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan jasa sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain. 47.3. Peserta dilarang melakukan suatu upaya memalsukan atau memberikan hal yang tidak benar atau menghilangkan fakta untuk mempengaruhi suatu proses pelelangan. 47.4. PPK, ULP/Panitia Pengadaan dan peserta yang melakukan persekongkolan atau kecurangan dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
36
BAB III LEMBAR DATA PEMILIHAN
Keterangan: 1. LDP memuat ketentuan dan informasi tambahan atas Instruksi Kepada Peserta sesuai dengan kebutuhan paket pekerjaan. 2. LDP ditetapkan oleh ULP/Panitia Pengadaan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan, meliputi antara lain: penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran, sanggahan, sanggahan banding, dan penunjukan peserta. 3. ULP/Panitia Pengadaan dapat menambahkan ketentuan lain. 4. Bila terjadi perbedaan antara Instruksi Kepada Peserta dengan LDP, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam LDP. 5. LDP tidak menjadi bagian dari kontrak.
1. LINGKUP PEKERJAAN
1.1.
ULP/Panitia Pengadaan: ............................................................. [diisi nama ULP/Panitia Pengadaan bukan nama orang, contoh: ULP/Panitia Pengadaan Kegiatan Pengkajian/Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan Perundangundangan] Alamat ULP/Panitia Pengadaan........... catatan: sebelum dibentuk ULP maka dalam proses pemilihan peserta dilaksanakan oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan Nama pekerjaan: …………………........................................ Uraian singkat pekerjaan................................... [diisi nama paket pekerjaan/kegiatan dan uraian secara singkat dan jelas pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]
1.2.
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: ……(………….................) hari kalender. (diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan)
37
2. SUMBER DANA
2.1.
Pekerjaan ini dibiayai dari ....................................... [diisi sumber dana dan tahun anggarannya sesuai dokumen anggaran untuk pembiayaannya]
3. METODE PEMILIHAN
3.1
Pemilihan
peserta
ini
dilaksanakan
dengan
metode
...........................[diisi, pelelangan umum atau pemilihan langsung sesuai yang akan dilaksanakan] 4. PESERTA YANG DAPAT
4.1.
MENGIKUTI PEMILIHAN
Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh Perusahaan Nasional yang berbentuk................. [pilih salah satu, diisi perorangan atau badan usaha]
5. PENJELASAN DOKUMEN
7.1
PENGADAAN DAN
Penjelasan dokumen pengadaan akan dilaksanakan pada: Hari
: ..................................................
Tanggal
: ..................................................
Pukul
: ..................................................
Tempat
: ..................................................
PENINJAUAN LAPANGAN
6. PENGAMBILAN DOKUMEN
12.2 Pengambilan dokumen pengadaan akan dilaksanakan pada:
PENGADAAN
Hari
: …………. s/d............
Tanggal
: ................ s/d ...........
Pukul (jam )kerja : ................ Tempat 7. DOKUMEN PENAWARAN
: ................................
16.6 Alamat surat penawaran sesuai ketentuan pada Data Pemilihan pasal .a
23.1.
16.6 Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan .f.3)
………………………………………… [diisi, jabatan dalam organisasi paket pekerjaan ybs, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan] Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan
16.6 pekerjaan: .f.4)
………………………………………… [diisi jenis, kapasitas, jumlah peralatan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan]
16.6 Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan.............. .f.6)
[diisi, Dalam hal pelaksana pekerjaan bukan usaha kecil.apabila ada
38
bagian pekerjaan yang disubkontrakan dan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan bukan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis. ] Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk: a. Bahan ……. b. Alat ……..... [diisi, tidak ada apabila tidak diperlukan] 8. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
20.1 Mata uang yang digunakan ………………….. .
[diisi Rupiah atau mata uang lainnya] Pembayaran dilakukan dengan cara……….
20.2 [diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas . volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan /monthly certificate atau cara angsuran/ termijn] 9. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN 10. JAMINAN PENAWARAN
21.1 Masa laku penawaran selama ………. (………………) hari kalender .
sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
22.1 a. Besarnya jaminan penawaran adalah: .
Rp………………(……………………………………) [diisi, besar nominal antara 1% sampai dengan 3% dari total HPS] b. Masa berlakunya jaminan penawaran……hari kalender [Masa laku jaminan penawaran selama 28 hari kalender lebih lama dari masa berlakunya penawaran]
11. SAMPUL DAN TANDA
24.1 a. Alamat ULP/Panitia Pengadaan:
PENAWARAN
.............................................................................. b. Jenis pekerjaan : ……………………….….. Tempat Hari Tanggal Bulan Tahun Jam
12. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN
: .………………………….. : …………………………… : …………………………... : ..………………………….. : …………………………… : .…………………………..
26.1 Batas akhir waktu penyampaian penawaran : .
Hari
: ………………………………………
PENAWARAN
39
Tanggal: …………………………………….. Bulan
: ………………………………………
Tahun
: ………………………………………
Jam 13. PEMBUKAAN PENAWARAN
: ………………………………………
29.1 Pembukaan penawaran: .
Hari
: …..…………………………………
Tanggal
:……………………………………..
Bulan
: …………………………………….
Tahun Jam 14. SANGGAHAN, SANGGAHAN
40.1
: ……………………………………. : …………………………………….
a. Sanggahan ditujukan kepada..............................
BANDING DAN
[diisi nama ULP/Panitia Pengadaan bukan nama orang, contoh:
PENGADUAN
ULP/Panitia Pengadaan Kegiatan Pengkajian/ Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan] b. Tembusan sanggahan ditujukan kepada .............. 1). PPK....................... 2). PA/KPA.................. 3). Inspektur Jenderal Kementerian PU. [diisi sesuai dengan peruntukkannya] c. Sanggahan Banding ditujukan kepada............. 40.5 [diisi Menteri Pekerjaan Umum untuk Sumber Dana Sebagian dan atau seluruhnya dari APBN] d. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada ......................... 1). ........... 2). ........... 3). ........... [diisi PPK, ULP, APIP (Inspektur Jenderal) ditulis secara lengkap dan jelas]
15. JAMINAN SANGGAHAN BANDING
39.3
Besarnya jaminan sanggahan banding........... [diisi sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)].
40
16. JAMINAN PELAKSANAAN
43.2
a.
Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
b.
Besarnya jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% HPS), dinaikkan menjadi sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
c.
Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
48.2 Penyelesaian Perselisihan dapat dilakukan dengan pilihan hukum sebagai berikut: 1.
Di pengadilan; atau
2.
Di luar pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) , melalui: 1) Mediasi; 2) Konsiliasi; 3) Arbitrase/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
[disebutkan pilihan hukum yang disepakati bersama]
41
BAB IV BENTUK SURAT PENAWARAN, LAMPIRAN, SURAT PENUNJUKAN DAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK
A.
BENTUK SURAT PENAWARAN KOP PERUSAHAAN
Nomor
:
Lampiran
:
........................,……………..20.…
Kepada Yth.: ULP/PANITIA PENGADAAN ......................................... di .......................................................................
Perihal
: Penawaran .............................[nama pekerjaan]
Sehubungan dengan pengumuman pelelangan nomor: .............................. tanggal........................... setelah kami mempelajari dengan saksama dokumen pengadaan termasuk berita acara pemberian penjelasan dan adendum dokumen pengadaan (apabila ada), dengan ini kami mengajukan penawaran
untuk pekerjaan
................................................. sebesar Rp.......................(...........................................................). Dalam penawaran ini sudah memperhitungkan keuntungan (profit), biaya umum (overhead) yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, retribusi yang harus dibayar oleh peserta dalam pelaksanaan kontrak, dan beban pajak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ......... (.....................................................) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama .......... (...............................................................) hari kalender sejak pembukaan penawaran. Sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan, bersama surat penawaran ini kami sertakan : 1. Jaminan Penawaran; 2. Rincian harga penawaran (daftar Kuantitas dan Harga); 3. Surat Kuasa (bila diperlukan); 1)
42
4. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada) 5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. Metoda Pelaksanaan; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; c. Daftar Personil Inti; d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama yang minimal dibutuhkan; e. Spesifikasi teknis; f. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada). 6. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 2) 7. Formulir isian kualifikasi; 8. Pakta Integritas; 9. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, dst.
PT/CV/Firma/Kemitraan/Perserorangan.......... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
.......................... Jabatan
Keterangan : 1)
Harus dilampirkan surat kuasa apabila dikuasakan.
2)
a. Hanya untuk paket di atas Rp. 5.000.000.000,b. Bila perkiraan TKDN yang ditawarkan lebih dari 25%
CONTOH
43
REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) Format dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Gabungan Barang dan Jasa (Berdasarkan Peraturan Menteri Perindutrian RI yang berlaku) *)
Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) Uraian Pekerjaan
Total DN
TKDN Barang/
LN
Gabungan Ribu Rp
% KDN
jasa
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
I. Material Langsung (Bahan baku)
(1A)
(1B)
(1C)
(1D)
(1E)
(1G)
II. Peralatan (Barang jadi)
(2A)
(2B)
(2C)
(2D)
(2E)
(2G)
A. Sub Total Barang
(3A)
(3B)
(3C)
(3D)
(3E)
(3G)
(4A)
(4B)
(4C)
(4D)
(4E)
(4G)
IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja
(5A)
(5B)
(5C)
(5D)
(5E)
(5G)
V. Konstruksi dan Fabrikasi
(6A)
(6B)
(6C)
(6D)
(6E)
(6G)
VI. Jasa Umum
(7A)
(7B)
(7C)
(7D)
(7E)
(7G)
B. Sub Total Jasa
(8A)
(8B)
(8C)
(8D)
(8E)
(8G)
C. TOTAL Biaya (A + B)
(9A)
(9B)
(9C)
(9D)
(9E)
(9G)
Barang
Jasa III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan
Catatan: 1. Nilai Gabungan Barang/Jasa, tidak termasuk keuntungan, overhead perusahaan dan pajak keluaran. 2. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya material langsung (bahan baku), peralatan (barang jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja / Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan jasa lainnya dari dalam negeri. 3. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya material langsung (bahan baku), peralatan (barang jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja / Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan jasa lainnya dari luar negeri. 4. Formulasi perhitungan
44
% TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)
Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3A) = Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C) Nilai Jasa Total(8C) - Nilai Jasa Luar Negeri (8A) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)
5. Rincian masing-masing biaya berdasarkan: -
Untuk material langsung (bahan baku) berdasarkan spesifikasi, Negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga satuan.
-
Untuk peralatan (barang jadi) berdasarkan spesifikasi, Negara asal, pemasok, satuan material, jumlah pemakaian dan harga satuan.
-
Untuk manajemen proyek dan perekayasaan berdasarkan jabatan, kualifikasi, kewarganegaraan, jumlah, durasi kerja dan gaji per bulan.
-
Untuk alat kerja harus berdasarkan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, durasi pemakaian, dan nilai depresiasi/biaya sewa.
-
Untuk konstruksi/fabrikasi berdasarkan jabatan, kewarganegaraan, jumlah, durasi kerja, dan gaji per bulan.
-
Untuk jasa umum berdasarkan pemasok, jumlah, durasi penggunaan, dan biaya pengurusan per bulan.
6. Format ini digunakan untuk: a. Perhitungan TKDN Gabungan Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa; b. Perhitungan TKDN barang dalam proses pengadaan barang berupa produk tunggal atau multi produk tanpa mengisi format manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi/fabrikasi dan jasa umum. Format dan penghitungan TKDN barang untuk multi produk diatur lebih lanjut dalam peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian. *) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 102/M-IND/10/2009 tanggal 13 Oktober 2009 (Peraturan ini kemungkinan berubah untuk itu agar dikonfirmasikan kepada Kementerian Perindustrian )
CONTOH
45
B.
BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJA SAMA OPERASI (KSO) SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)
MENIMBANG : BAHWA, Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ..................................................................... yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di .......................................... pada tanggal ............................................ 20...., maka ………….….................………………….…......… (nama peserta 1) dan ……………….…….............………………….……(nama peserta 2) dan ……………….…….............………………….….. (nama peserta 3) bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN: BAHWA, 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk KSO dengan nama kemitraan adalah.................................. b. Menunjuk …………………..………………..................…. (nama peserta 1) sebagai
perusahaan utama
(leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah: Peserta 1 ……...% (……………................................………………….….persen) Peserta 2 ……...% (……………………………….….................................persen) Peserta 3 ……...% (……………………………….….................................persen) .......................................................................................................................dst 3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu
46
dari PPK dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain. 4. Wewenang
menandatangani
untuk
dan
atas
nama
KSO
diberikan
kepada
…………...........................................................… (nama wakil peserta yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana …………………………… (nama peserta 1) berdasarkan persetujuan tertulis*) dari……....…………………(nama peserta 2) dan...…..................…………. (nama peserta 3) sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani. 5. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. 6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO. 7. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap …..... (……..........................) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESAKSIAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di…………........…pada hari…………..... tanggal…............................................ bulan…..............…….., tahun…….................................................................................. ........
Penyedia 1
Penyedia 2
(……………………….)
(………………….………)
Penyedia 3
(…………………………)
Disahkan oleh NOTARIS**)
( ………………………………..)
*) sebelum menandatangani dokumen-dokumen atas nama kemitraan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari anggota kemitraan. **) dapat disahkan setelah kemitraan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dengan ketentuan prosentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut tidak berubah.
47
CONTOH
C.
BENTUK SURAT KUASA
KOP PERUSAHAAN
SURAT KUASA Nomor :..........................
Yang bertandatangan di bawah ini: Nama
: ................................................................................
Jabatan
: Pimpinan Perusahaan/Direktur Utama/Direktur PT................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris ............................................. di ........................ No....................... tanggal .........................beserta perubahannya yang berkedudukan di.................................... (alamat perusahaan)
yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.
Memberi kuasa kepada : Nama
: ................................................................................*)
Jabatan
: ................................................................................ Berdasarkan
Akta
Notaris
............................di
....................
No...................
tanggal
.........................beserta perubahannya yang berkedudukan di....................... (alamat perusahaan). yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
KHUSUS
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, maka Penerima Kuasa mewakili dalam hal: 1.…………………........................................................................., 2…….........................................................................…………….,dst
(diisi sesuai dengan substansi yang dikuasakan, misalnya “menandatangani surat penawaran”)
Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.
48
.................................., .......................20....
Penerima Kuasa
Pemberi Kuasa
...............................
.............................
(nama dan jabatan)
(nama dan jabatan)
*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
49
CONTOH
D.
BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA KOP SURAT SATUAN KERJA/ ......
Nomor
:
Lampiran
:
……………….,………….……20…
Kepada Yth.: ……………………………(nama penyedia) di …………………………..(alamat penyedia) Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan …………..…………… Dengan ini diberitahukan berdasarkan dokumen penawaran Saudara sesuai surat nomor…………………….. tanggal …………………20…
perihal
………………………………………………………..untuk
pelaksanaan
pekerjaan
………………………………….………………. (nama pekerjaan) dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp ……………… (............................................) termasuk PPN, yang telah ditetapkan dan disetujui oleh ULP/Panitia Pengadaan. Selanjutnya Saudara diminta untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan dan menandatangani kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan. Pejabat Pembuat Komitmen
.................................. (Nama Jelas)
Tembusan disampaikan Kepada Yth.: [sekurang-kurangnya]: 1.
Inspektur Jenderal………….
2.
Kuasa Pengguna Anggaran…………….
3.
ULP/Panitia Pengadaan …………………
4.
……………dst
50
CONTOH
E.
BENTUK RANCANGAN SURAT PERJANJIAN : SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI…………..(diisi nama pekerjaan yang akan dilaksanakan) Nomor :........................... Tanggal : ………………… ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .............................................................................................................................................. DENGAN .............................................................................................................................................. (nama perusahaan)
Perjanjian ini yang dibuat di ..................................(tempat penandatanganan surat perjanjian) pada hari ................................. tanggal ..................................... bulan ...................................tahun ............................ (tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf) antara PIHAK PERTAMA : Nama …….…………………………………….(Nama Pejabat Pembuat Komitmen), Jabatan ..................... Alamat ....................... Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah ...................cq........................berdasarkan Surat Keputusan .................... bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA Nama ……....................... (nama yang mewakili perusahaan) Jabatan ........................... Alamat ....................... Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ......................berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan nomor ........ tanggal ........... bertindak untuk dan atas nama .........................., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
51
berdasarkan: 1.
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor.......tanggal........
2.
Surat Penetapan Pemenang oleh........................(diisi dengan ULP/Panitia Pengadaan atau PA/KPA) nomor......tanggal......
3.
DIPA nomor........... tanggal .......(diisi sesuai dengan sumber dana termasuk apabila
4.
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa nomor ...... tanggal .......
5.
....................(diisi dengan surat lainnya apabila ada)
co financing)
termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut SURAT PERJANJIAN Dengan ini Para Pihak telah sepakat dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut: 1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang
dituangkan dalam syarat-syarat umum kontrak. 2. PIHAK
KEDUA
harus
melaksanakan
dan
menyelesaikan
pekerjaan
………………………………….…........................................... (nama pekerjaan) sesuai dengan SURAT PERJANJIAN ini. Lingkup pekerjaan terdiri dari................. (diisi uraian pekerjaan dan sasaran/target secara garis besar) Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), adalah ..…… (………..……….…………) hari kalender, apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan. 3. Kontrak/Surat Perjanjian pekerjaan konstruksi harga satuan yang ditentukan di bawah ini harus dibaca sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku hirarki, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. Adendum Surat Perjanjian (bila ada); b. Pokok Perjanjian; c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. Spesifikasi Khusus; g. Spesifikasi Umum; h. Gambar-Gambar; dan
52
i. Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak seperti:
4.
1).
Jaminan................
2).
SPPBJ
3).
Berita Acara Hasil Pelelangan
4).
Berita Acara Pemberian Penjelasan
Kewajiban PIHAK KESATU: a. menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan; b. membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan berdasarkan
hasil
pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 5.
Kewajiban PIHAK KEDUA : a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,
angkutan
ke atau dari lapangan, dan segala
pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; b. melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Pekerjaan konstruksi harga
satuan, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU. 7.
Harga kontrak pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.…....…......… (……………..………………………) dengan sumber dana APBN TA......
8.
Kontrak kerja konstruksi harga satuan ini berlaku dan mengikat Kedua Pihak sejak ditandatangani.
9.
Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Perjanjian ditandatangani.
DENGAN DEMIKIAN, Kedua Pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
(nama, jabatan, nama perusahaan)
Pejabat Pembuat Komitmen .............................................
(...................................)
( ................................. )
(nama jelas)
(nama jelas)
[dibubuhi materai Rp 6000,- pada masing-masing pihak sesuai peruntukannya]
53
BAB V SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
1. DEFINISI
1.1.
Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: a. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya; b. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian; c. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN; d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. e. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah
unit
melaksanakan
organisasi Pengadaan
pemerintah Pekerjaan
yang
berfungsi
Konstruksi
di
Kementerian yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. f. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi di lingkungan unit kerja sebelum dibentuknya ULP; g. Panitia/Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; h. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. i.
Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi;
54
j.
Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
k. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan
oleh
Penyedia
Pengadaan
untuk
kepada
menjamin
PPK/ULP/Panitia
terpenuhinya
kewajiban
Penyedia; l.
Kontrak
Harga
Satuan
adalah
Kontrak
Pengadaan
Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan: 1) Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; 2) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; 3) Pembayarannya
didasarkan
pada
hasil
pengukuran
bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia; dan 4) Dimungkinkan
adanya
pekerjaan
tambah/kurang
berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. m. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dan Penyedia dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari: 1) Adendum Surat Perjanjian (bila ada); 2) Pokok Perjanjian; 3) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga; 4) Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 5) Syarat-Syarat Umum Kontrak; 6) Spesifikasi Khusus; 7) Spesifikasi Umum; 8) Gambar-Gambar; dan
55
9) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak seperti: a) Jaminan................ b) Surat Penunjukan.................. c) Berita Acara Hasil Pelelangan........... d) Berita Acara Pemberian Penjelasan........ n. Harga pekerjaan konstruksi adalah harga yang tercantum dalam surat perjanjian kerja konstruksi; o. Hari adalah hari kalender; p. Direksi lapangan adalah tim pendukung yang ditetapkan oleh PPK untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. q. Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi. r. Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran; s. Harga Perkiraan sendiri (HPS)
adalah perhitungan
perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK yang dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan oleh ULP/Panitia Pengadaan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; t. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; u. Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu; v. Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai persyaratan substantif yang ditetapkan
dalam
dokumen
pengadaan
dan
diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; w. Metoda kerja adalah cara kerja untuk menghasilkan suatu jenis pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
56
x. Jadwal waktu pelaksanaan adalah kebutuhan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, sesuai tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. y. Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan
pekerjaan
pelaksanaan
yang
sesuai
diajukan
dengan
untuk
organisasi
melaksanakan
pekerjaan; z. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; aa. Perintah perubahan adalah perintah tertulis yang dibuat oleh PPK kepada penyedia, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. bb. Tanggal mulai kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk memulai pekerjaan; cc. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK; dd. Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan; ee. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan PPK dan penyedia untuk menyelesaikan perselisihan; ff. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan PPK dan penyedia untuk menyelesaikan perselisihan; gg. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan PPK dan penyedia, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase; hh. Kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan
57
konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. ii. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum. 2.
PENERAPAN
2.1.
Ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak.
3.
ASAL JASA
3.1.
Jasa Penyediaan Pekerjaan Konstruksi ini merupakan layanan jasa dari penyedia nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.2.
Bagi penyedia asing harus mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
PENGGUNAAN DOKUMEN
4.1.
KONTRAK DAN INFORMASI
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, gambargambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
5.
HAK KEKAYAAN
5.1.
INTELEKTUAL
Apabila penyedia menggunakan Hak Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab penyedia sepenuhnya dan penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh penyedia.
6.
JAMINAN
6.1.
Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai minimal 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
6.2.
Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
6.3.
Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan
58
tanggal penyerahan pertama pekerjaan. 6.4.
Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
6.5.
Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
6.6.
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
6.7.
Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;
6.8.
Besarnya jaminan dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam syarat khusus kontrak.
7.
ASURANSI
7.1.
Ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu: a. Harus mengasuransikan semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya skecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. Harus
mengasuransikan
pihak
ketiga sebagai akibat
kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
8. KESELAMATAN KERJA
7.2.
Besarnya asuransi ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
8.1.
Pengguna pekerjaan konstruksi dan penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawan dan pekerja di tempat pekerjaannya, masyarakat umum di sekitar lokasi pekerjaan, kegiatan konstruksi termasuk alat, bahan dan hasil pekerjan, dan kondisi lingkungan di sekitar pekerjaan konstruksi.
59
8.2.
Untuk dapat mewujudkan tanggung jawab K3 tersebut, pengguna pekerjaan konstruksi dan penyedia wajib melaksanakan semua peraturan perundangan, persyaratan dan standar yang terkait dengan teknologi konstruksi, mutu, K3 dan lingkungan yang berlaku, guna mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi akibat dari pekerjaannya yang dapat merugikan keselamatan umum, kesehatan dan keselamatan manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi.
8.3.
Peraturan perundangan yang terkait teknologi konstruksi dan K3 yang berlaku, persyaratan dan standar mutu, standar teknik, standar K3 dan standar lingkungan yang mutakhir dan terkait dengan jenis pekerjaan adalah sebagaimana disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak.
8.4.
Pengguna pekerjaan konstruksi dan Penyedia wajib menyepakati tersusun dan terlaksananya Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K). Pembagian tanggung jawab K3 di antara PPK dan Penyedia diuraikan dalam ketentuan tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak.
8.5.
Penyedia setiap saat harus melakukan tindakan yang patut diambil untuk menjaga keselamatan dan kesehatan personil/tenaga kerjanya. Dengan mengusahakan sendiri atau bekerjasama dengan instansi kesehatan seperti rumah sakit dan klinik terdekat, penyedia harus memastikan bahwa dokter/tenaga medis, fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), tandu dan layanan ambulan tersedia pada setiap saat diperlukan, termasuk akomodasi bagi personil penyedia dan semua personil dibawah PPK yang cedera, fatal atau sakit akibat kerja.
8.6.
Penyedia harus merencanakan, menerapkan dan memelihara tempat kerja yang sesuai dengan semua persyaratan kesehatan dan kebersihan yang diperlukan, untuk meningkatkan produktifitas dan untuk mencegah timbulnya setiap jenis wabah penyakit menular.
8.7.
Penyedia harus menunjuk Ahli K3 Konstruksi atau Petugas K3 di lapangan sesuai ketentuan risiko pekerjaan yang dilaksanakan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas tersebut, dan harus memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil langkahlangkah pengamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selama masa pelaksanaan pekerjaan, Penyedia harus menyiapkan apa saja yang diperlukan oleh Petugas/Ahli K3 tersebut dalam melaksanakan
60
tanggung jawab dan wewenangnya yang berhubungan dengan K3. 8.8.
Penyedia harus mengirimkan kepada Direksi Lapangan, rincian setiap terjadi kecelakaan kerja sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan. Penyedia harus menyimpan rekaman dan membuat laporan secara periodik yang terkait dengan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, kerusakan terhadap harta milik, sebagaimana diminta oleh Direksi Lapangan.
8.9.
Jika hasil identifikasi bahaya mengandung risiko terjadinya HIV-AIDS maka harus ditambahkan ketentuan sebagai berikut: a. Penyedia harus melaksanakan program pencegahan dan kesadaran terhadap HIV dan AIDS, yang dapat dilakukan oleh lembaga yang disetujui, dan harus mengambil tindakan sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak, untuk mengurangi risiko penularan virus HIV terhadap personil penyedia, pengguna pekerjaan konstruksi serta masyarakat setempat, meningkatkan diagnosis dini dan membantu orang-orang yang terinfeksi. b. Penyedia selama masa pelaksanaan kontrak, termasuk dalam masa pemeliharaan, harus: 1) Melakukan kampanye Informasi, Pendidikan dan Komunikasi Konsultasi sekurang-kurangnya setiap bulan yang berbeda, ditujukan kepada semua staf dan pekerja di lapangan (termasuk semua personil Penyedia, Subkontraktor dan Konsultan, semua pengemudi truk, dan semua petugas pengiriman ke lapangan untuk kegiatan konstruksi) dan kepada masyarakat sekitarnya, mengenai risiko, bahaya dan dampak, serta perilaku pencegahan yang berkaitan dengan Penyakit yang Ditularkan melalui Hubungan Seks (Sexually Transmitted Diseases/STD) atau Infeksi yang Ditularkan melalui Hubungan Seks (Sexually Transmitted Infections/STI) secara umum dan HIV - AIDS secara khusus; 2) Menyediakan alat pelindung kontak langsung terhadap penularan HIV dan AIDS sebagaimana huruf 1) untuk semua staf dan pekerja di lapangan secukupnya; dan c. Penyedia harus memasukkan Program Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi yang Ditularkan melalui Hubungan Seks (STI) dan Penyakit yang Ditularkan melalui Hubungan Seks (STD) serta HIV-AIDS untuk semua staf dan pekerja
61
serta keluarganya
yang
terkait, ke dalam Rencana
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K). d. Kecuali ditentukan lain, program penanggulangan STI, STD dan HIV-AIDS harus menunjukkan kapan, bagaimana dan berapa biaya yang disediakan oleh Penyedia untuk memenuhi ketentuan. Untuk setiap komponen, rencana harus merinci sumber daya yang akan disediakan atau digunakan dan setiap sub-kontrak yang diusulkan. Rencana juga harus menyertakan perkiraan biaya secara rinci beserta dokumen pendukungnya. 9.
PEMBAYARAN
9.1.
Ketentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran.
9.2.
Cara pembayaran a. Uang muka 1) Uang muka dibayar untuk membiayai penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan, personil, dan bahan. Besaran uang muka ditentukan dalam syarat-syarat khusus
kontrak
dan
dibayar
setelah
penyedia
menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka; 2) Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; 3) PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada butir 2)., paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima; 4) Jaminan uang muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 5) Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsurangsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen); b. Prestasi pekerjaan
62
1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: (a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; (b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam Syarat Khusus Kontrak; (c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; (d) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan (e) Untuk
Kontrak
yang
mempunyai
subkontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; 3) PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran; 4) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi
mengesampingkan
hal-hal
sementara yang
sedang
dengan menjadi
perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. c. Penyesuaian harga 1) Rumusan perhitungan penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. 2) Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua
63
belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; 3) Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran; 4) Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; 5) Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; 6) Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan 7) Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. 8) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; 9) Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambatlambatnya setiap
6 (enam) bulan.
d. Denda dan ganti rugi 1) Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; 2) ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; 3) Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. 4) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat
64
suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; 5) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam Syarat Khusus Kontrak; 6) Ganti rugi sesuai Pasal 47.3. dan kompensasi sesuai Pasal 54. kepada penyedia dituangkan dalam amandemen kontrak; 7) Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. 9.3. PPK harus sudah membayar kepada penyedia selambat-lambatnya
dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak penyedia telah mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh direksi teknis dan Direksi Lapangan. 10. HARGA
10.1. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan. 10.2. Harga kontrak telah memperhitungkan dan/atau dianggap telah
termasuk biaya pelaksanaan SMK3 Konstruksi. 10.3. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga. 11. WEWENANG DAN KEPUTUSAN PPK 12. DIREKSI TEKNIS DAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK
11.1. PPK memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara PPK dan
penyedia dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan. 12.1. PPK menetapkan direksi teknis untuk melakukan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan mewakili Direksi Lapangan. 12.2. PA/KPA dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak atas
usul PPK. 13. DELEGASI
13.1. Direksi Lapangan dapat mendelegasikan sebagian tugas dan
tanggungjawabnya kepada direksi teknis dan dapat membatalkan pendelegasian tersebut setelah memberitahukan kepada penyedia. 14. PENYERAHAN LAPANGAN
14.1. PPK wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan pekerjaan
kepada penyedia sebelum diterbitkannya surat perintah mulai kerja. 14.2. Sebelum penyerahan lapangan, PPK bersama-sama penyedia
melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh aset milik PPK yang akan menjadi tanggungjawab penyedia, untuk dimanfaatkan, dijaga dan
65
dipelihara. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani kedua pihak. 15. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
15.1. PPK harus sudah menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak penandatanganan kontrak, setelah dilakukan penyerahan lapangan. 15.2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya
pelaksanaan kontrak oleh penyedia. 16. PROGRAM MUTU
16.1. Program mutu harus disusun oleh penyedia dan disepakati oleh
PPK dan dapat direvisi sesuai kebutuhan. 16.2. Program mutu minimal berisi:
a. Informasi pengadaan; b. Organisasi proyek PPK dan penyedia; c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. Prosedur instruksi kerja; f. Pelaksana kerja. 17. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK
17.1. Sebelum pelaksanaan kontrak PPK bersama-sama dengan
penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyusun rencana pelaksanaan kontrak. 17.2. PPK harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak
selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya
SPMK. 17.3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah:
a. Organisasi kerja; b. Tata cara pengaturan pekerjaan; c. Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil; d. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan; e. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja; f. Penyusunan program mutu. 17.4. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak adalah:
66
a. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Penyedia (didalamnya sudah termasuk Organisasi K3); b. Tata cara pengaturan pekerjaan; c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan; e. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja; f. Penyusunan program mutu; dan g. Penyusunan Rencana K3 Kontrak. 17.5. Rencana K3 Kontrak harus disusun dengan mengacu pada
Lampiran
2
Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
No.
09/PRT/M/2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 18. PERKIRAAN ARUS UANG
18.1. Penyedia wajib menyerahkan perkiraan arus uang (cash flow
forecast) sesuai dengan program kerja kepada Direksi Lapangan. 18.2. Apabila suatu program kerja telah dimutakhirkan, maka penyedia
wajib memperbaiki perkiraan arus uang dan diserahkan kepada Direksi Lapangan. 19. PEMERIKSAAN BERSAMA
19.1. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK,
PPK bersama-sama dengan penyedia dan bila perlu dapat dengan panitia peneliti pelaksanaan kontrak melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan
bersama
dengan
melakukan
pengukuran
dan
pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. 19.2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita
acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak. 19.3. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap mata
pembayaran harus dilakukan oleh direksi teknis dan penyedia selama periode pelaksanaan kontrak untuk menetapkan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. 20. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN
20.1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan
pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang
67
ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a.
Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
b.
Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran;
c.
Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d.
Mengubah jadwal pelaksanaan.
20.2. Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh
melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal dan tersedianya anggaran. 20.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis
kepada penyedia. 20.4. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar
penyusunan amandemen kontrak. 21. PEMBAYARAN UNTUK PERUBAHAN
21.1. Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam perintah
perubahan tidak ada harga satuannya dalam daftar kuantitas dan harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari penyedia merupakan harga satuan baru untuk perubahan pekerjaan yang bersangkutan. 21.2. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan
harga satuannya
terdapat dalam daftar kuantitas dan harga, dan apabila menurut pendapat Direksi Lapangan bahwa kuantitas
pekerjaan tidak
melebihi 10% atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan. 21.3. Apabila usulan biaya dari penyedia dinilai tidak wajar, maka PPK
mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga kontrak berdasarkan harga perkiraan PPK. 21.4. Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga
pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia dan dan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi. 22. PERUBAHAN KUANTITAS
22.1. Harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga digunakan untuk
68
DAN HARGA
membayar prestasi pekerjaan. 22.2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan
berubah lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka harga satuan pembayaran utama tersebut disesuaikan dengan negosiasi. 22.3. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia harus
menyampaikan harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan harga satuan dasar pembentuk harga satuan pekerjaan yang ada dalam kontrak. 23. AMANDEMEN KONTRAK
23.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak.
Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan; dan/atau c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan
dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. Apabila
diperlukan
adanya
amandemen
kontrak,
maka
penyelenggaraan SMK3 Konstruksi harus menjadi bagian dari amandemen kontrak tersebut. 23.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut:
PPK memberikan perintah tertulis kepada penyedia untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia mengusulkan perubahan kontrak; a. Penyedia harus memberikan tanggapan atas perintah
perubahan dari PPK dan mengusulkan perubahan harga dan/atau waktu pelaksanaan (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari; b. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat
berita acara hasil negosiasi; c. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen
69
kontrak. 24. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
24.1. Hak dan kewajiban PPK a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia; b. Meminta
laporan-laporan
secara
periodik
mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan e. Memastikan
bahwa
persyaratan
SMK3,
peraturan
perundangan K3 dan persyaratan serta standar K3 yang terkait dengan konstruksi, telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. 24.2. Hak dan kewajiban penyedia a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan
prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; f.
menyerahkan
hasil
pekerjaan
sesuai
dengan
jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; g. penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup
memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan h. melaksanakan SMK3 dan peraturan perundangan K3, serta
70
persyaratan dan standar K3 yang terkait konstruksi.
25. RISIKO PEJABAT PEMBUAT
25.1. PPK bertanggungjawab atas risiko yang dinyatakan dalam dokumen
KOMITMEN DAN PENYEDIA
kontrak sebagai risiko PPK, dan penyedia bertanggungjawab atas risiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai risiko penyedia. 25.2. Risiko PPK a. Risiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan harta
benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan oleh: 1) Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka
pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dihindari sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau 2) Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab,
gangguan terhadap hak yang legal oleh PPK atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh penyedia. b. Risiko kerusakan terhadap pekerjaan, peralatan, instalasi, dan
bahan yang disebabkan karena disain atau disebabkan oleh kesalahan
PPK,
keadaan
kahar
dan
pencemaran/terkontaminasi limbah radio aktif/nuklir. c. Risiko yang terkait dengan kerugian atau kerusakan dari
pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan sejak saat pekerjaan selesai sampai berakhirnya masa pemeliharaan, kecuali apabila: 1) Kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan; atau 2) Kejadian sebelum tanggal penyerahan pertama pekerjaan
yang bukan tanggung jawab PPK. 25.3. Risiko penyedia
Kecuali risiko-risiko PPK, maka penyedia bertanggungjawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak. 26. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
26.1. Buku harian diisi oleh penyedia dan diketahui oleh direksi teknis,
mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian. 26.2. Laporan harian dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh direksi teknis,
71
dan disetujui oleh Direksi Lapangan. 26.3. Laporan harian sekurang-kurangnya berisi:
a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan; b. Jenis dan kuantitas bahan di lapangan; c. Jenis, jumlah, dan kondisi peralatan di lapangan; d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; f. Hasil inspeksi/pengawasan/patroli K3 dan lingkungan; g. Kejadian insiden/kecelakaan atau penyakit akibat kerja, jika ada, dan tindak lanjutnya; h. Catatan lain yang dianggap perlu. 26.4. Laporan mingguan dibuat oleh Penyedia, terdiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan, hasil inspeksi K3, mutu, dan lingkungan termasuk tindak lanjutnya, serta catatan lain yang dianggap perlu. 26.5. Laporan bulanan dibuat oleh Penyedia, terdiri dari rangkuman
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan, termasuk hasil pelaksanaan RK3K, program mutu dan lingkungan. 26.6. Untuk kelengkapan laporan, Penyedia dan Direksi Teknis wajib
membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi pencapaian sasaran K3, mutu dan lingkungan, termasuk rekomendasi untuk peningkatan kinerja K3, mutu dan lingkungan. 26.7. Laporan harian berisi:
a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan; b. Jenis dan kuantitas bahan di lapangan; c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan; d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; f. Catatan lain yang dianggap perlu. 26.8. Laporan mingguan dibuat oleh penyedia,
terdiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan
72
serta catatan yang dianggap perlu. 26.9. Laporan bulanan dibuat oleh penyedia, terdiri dari rangkuman
laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu. 26.10. Untuk kelengkapan laporan, penyedia dan direksi teknis wajib
membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan. 27. CACAT MUTU
27.1. PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan
memberitahukan secara tertulis kepada penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. 27.2. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan
mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. 27.3. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama waktu tertentu
yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. 28. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
28.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan
dalam syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 28.2. PPK harus menerbitkan SPMK selambat- lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. 28.3. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK, yaitu antara lain mendatangkan peralatan berat, kendaraan, alat laboratorium, menyiapkan fasilitas kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan mendatangkan personil. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. 28.4. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia telah melaksanakan
pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan
yang diterbitkan oleh panitia/pejabat penerima hasil
pekerjaan. 28.5. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan amandemen kontrak.
73
29. PENYEDIA LAINNYA
29.1. Penyedia diharuskan bekerja sama dan menggunakan lapangan
bersama-sama
dengan
penyedia
lainnya,
petugas-petugas
pemerintah, petugas-petugas utilitas, dan PPK. 30. WAKIL PENYEDIA
30.1. Penyedia wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh
untuk bertindak atas nama penyedia, serta
berdomisili di lokasi pekerjaan. 30.2. Apabila Direksi Lapangan menilai bahwa wakil penyedia tersebut
pada Pasal 30.1. tidak memadai, maka Direksi Lapangan secara tertulis dapat meminta penyedia untuk mengganti dengan personil lain yang kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya melebihi wakil penyedia yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil penyedia yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari. 31. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
31.1. PPK
melakukan
pengawasan
dan
pemeriksaan
terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan
pengawasan
dan
pemeriksaan
atas
semua
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 32. KETERLAMBATAN
32.1. Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual,
PELAKSANAAN
maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau
PEKERJAAN
dikenakan ketentuan sesuai pasal 33 tentang kontrak kritis. 32.2. Sanksi dapat diberikan kepada pihak penyedia atau PPK apabila
terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan 32.3. Pengecualian dari ketentuan pada angka (32.2) yang diakibatkan
keadaan kahar. 33. KONTRAK KRITIS
33.1. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana
74
dan/atau akan melampaui tahun anggaran berjalan. 33.2. Penanganan kontrak kritis
33.2.1 Dalam hal keterlambatan pada pasal 33.1.1) dan pasal 33.1.2) penanganan kontrak kritis adalah sebagai berikut: a. Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis Direksi Lapangan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM. 2) Dalam SCM Direksi Lapangan, direksi teknis dan penyedia
membahas
dan
menyepakati
besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I. 3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II. 4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III. 5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan. 6) Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka PPK dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. b. Kesepakatan tiga pihak 1) Penyedia masih bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
75
2) PPK menetapkan pihak ketiga sebagai penyedia yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atas usulan penyedia. 3) Pihak
ketiga
melaksanakan
pekerjaan
dengan
menggunakan harga satuan kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan kontrak, maka selisih harga menjadi tanggungjawab penyedia. 4) Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung. 5) Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan amandemen kontrak. 33.2.2
Dalam hal keterlambatan pada pasal 33.1.3) PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
34. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN
34.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu akibat : 1)
Pekerjaan tambah;
2)
Perubahan disain;
3)
Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
4)
Masalah yang timbul di luar kendali penyedia;
5)
Keadaan kahar.
34.2. Penyedia
mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu
pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada PPK. PPK menugaskan
direksi teknis bersama-sama
panitia
peneliti
pelaksanaan kontrak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu. 34.3. Berdasarkan
berita
acara
hasil
penelitian
dan
evaluasi
perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi, maka PPK dapat
menyetujui/tidak
menyetujui
perpanjangan
waktu
pelaksanaan.
76
34.4. Apabila perpanjangan waktu pelaksanaan disetujui, maka harus
dituangkan di dalam amandemen kontrak. 35. KERJASAMA ANTARA
35.1. Penyedia golongan non usaha kecil wajib bekerjasama dengan
PENYEDIA DAN SUB
penyedia golongan usaha mikro usaha kecil termasuk koperasi
PENYEDIA
kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 35.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh PPK
dan tetap menjadi tanggungjawab penyedia. 35.3. PPK mempunyai hak intervensi atas pelaksanaan sub kontrak
meliputi pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran. 36. USAHA MIKRO, USAHA
36.1. Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro,
KECIL DAN KOPERASI
Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat
KECIL
ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 36.2. Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: a. Penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; b. Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; c. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan d. Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 37. KEADAAN KAHAR
37.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi
diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 37.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
a.
Bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung
77
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; b.
Bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit;
c.
Bencana sosial antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
d.
Pemogokan;
e.
Kebakaran; dan/atau
f.
Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri keuangan dan menteri teknis terkait.
37.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 37.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh
karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi. 37.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar
dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak. 37.6. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan
tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya
Keadaan
Kahar,
dengan
menyertakan
salinan
pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 37.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin penyedia
memberitahukan kepada PPK bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a.
Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka
waktu
perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar; b.
Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, penyedia berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan
dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya
yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati. 38. PERINGATAN DINI
38.1. Penyedia wajib menyampaikan peringatan dini kepada Direksi
78
Lapangan melalui direksi teknik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaankeadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Direksi Lapangan melalui direksi teknik dapat meminta penyedia untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan penyedia sesegera mungkin. 38.2. Penyedia wajib bekerja sama dengan Direksi Lapangan melalui
direksi teknik dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut. 38.3. Penyedia tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-
biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini. 39. RAPAT PELAKSANAAN
39.1. Direksi Lapangan, direksi teknik dan penyedia dapat meminta
dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini Pasal 38.1. 39.2. Direksi teknik wajib membuat risalah rapat pelaksanaan Pasal 39.1.
Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan yang harus diambil ditetapkan oleh Direksi Lapangan secara tertulis. 40. ITIKAD BAIK
40.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak. 40.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa
menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 41. PEMUTUSAN KONTRAK
41.1. Pemutusan kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah
selesai. 41.2. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; b. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
79
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; c. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 41.3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan
Penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia membayar denda; dan/atau d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 41.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti
melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : a. Penyedia dikenakan sanksi yaitu : 1) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara; 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia; 3) Pengenaan daftar hitam. b. PPK dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 41.5. Pemutusan kontrak oleh penyedia apabila PPK gagal mematuhi
keputusan akhir penyelesaian perselisihan. 41.6. Prosedur
pemutusan
kontrak
setelah
salah
satu
pihak
menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut penyedia harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;
80
b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh PPK; c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh PPK. 42. PEMANFAATAN MILIK PENYEDIA
42.1. Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara, dan
fasilitas
milik penyedia, dapat dimanfaatkan oleh PPK bila terjadi
pemutusan kontrak oleh PPK. 43. BAHASA DAN HUKUM
43.1. Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam
SERTA PENYELESAIAN
rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia
PERSELISIHAN
dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris. 43.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia,
kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara
pemberi pinjaman/hibah
(tergantung
dimana
lokasi
perselisihan terjadi). 43.3. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan
pekerjaan konstruksi Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. 43.4. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 43.3 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan syarat khusus kontrak. 44. PERPAJAKAN
44.1. Ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.
45. KORESPONDEN-SI
45.1. Ketentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk
surat, e-mail dan/atau faksimili dan alamat tujuan para pihak. 46. SERAH TERIMA PEKERJAAN
46.1. PA/KPA membentuk panitia penerima hasil pekerjaan yang berasal
dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. 46.2. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pertama pekerjaan. 46.3. PPK menugaskan panitia penerima pekerjaan untuk melakukan
81
penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan/atau
cacat
hasil
pekerjaan,
penyedia
wajib
menyelesaikan/memperbaiki, kemudian panitia penerima pekerjaan melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan pertama pekerjaan. 46.4. Setelah penyerahan pertama pekerjaan PPK membayar sebesar
100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. 46.5. Dokumen rencana pekerjaan (contract documents), yang diserahkan
pengguna pekerjaan konstruksi kepada penyedia pada saat mulai pelaksanaan adalah termasuk hasil manajemen risiko K3 perancangan, yang harus menjadi pedoman bagi penyedia melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko pelaksanaan rancangan menjadi wujud fisik. 46.6. Dokumen pekerjaan terlaksana/terpasang (as built documents) yang
diserahkan kepada pengguna pekerjaan konstruksi pada saat serah terima akhir pekerjaan adalah termasuk dokumen hasil proses manajemen risiko K3 Perancangan dan Pelaksanaan serta SOP K3 Pemanfaatan Bangunan/Konstruksi. 46.7. Penyedia
wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa
pemeliharaan sehingga kondisi tetap berada seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 46.8. Setelah
masa pemeliharaan berakhir penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. 46.9. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia
melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, setelah diperiksa oleh panitia penyerahan pekerjaan dan telah dibuat berita acara penyerahan akhir pekerjaan. 46.10. Setelah penyerahan akhir pekerjaan PPK wajib mengembalikan
jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan. 46.11. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
sesuai
kontrak,
maka
PPK
berhak
mencairkan
jaminan
82
pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan dan mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetor ke kas negara, penyedia dikenakan sanksi masuk daftar hitam. 47. GAMBAR PELAKSANAAN
47.1. Penyedia harus menyerahkan kepada Direksi Lapangan gambar
pelaksanaan (as built drawing) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan. 47.2. Apabila penyedia terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan,
maka PPK dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. 47.3. Apabila penyedia tidak menyerahkan gambar pelaksanaan, maka
PPK dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. 48. PERHITUNGAN AKHIR
48.1. Penyedia wajib mengajukan kepada Direksi Lapangan perhitungan
terinci mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepadanya sesuai ketentuan kontrak sebelum penyerahan pertama pekerjaan. PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran akhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perhitungan pembayaran akhir disetujui oleh direksi teknis. 49. KEGAGALAN BANGUNAN
49.1. Kegagalan bangunan termasuk kegagalan dalam memenuhi
persyaratan SMK3 Konstruksi yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia, lingkungan, keutuhan fisik dan fungsi bangunan yang dapat dimulai dari kegagalan perencanaan, perancangan, kegagalan pelaksanaan konstruksi, kegagalan dalam pemeliharaan, kegagalan penggunaan bangunan, kegagalan dalam renovasi dan pembongkaran bangunan. 49.2. Kegagalan yang menjadi tanggungjawab penyedia ditentukan
terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan dalam syarat khusus kontrak. 49.3. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan bangunan dapat dilakukan
melalui mekanisme pertanggungan (asuransi) sesuai dengan Pasal 7.1.3).
83
50. PERSONIL
50.1. Untuk pekerjaan dengan risiko K3 tinggi maka daftar personil inti
harus termasuk Ahli K3 Konstruksi, sedangkan untuk pekerjaan dengan risiko K3 sedang dan kecil, maka daftar personil inti harus termasuk Petugas K3 Konstruksi. 51. PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA 52. PERCEPATAN
51.1. PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian
atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 52.1. Apabila PPK menginginkan agar penyedia menyelesaikan pekerjaan
sebelum rencana tanggal penyelesaian pekerjaan, maka Direksi Lapangan akan meminta usulan biaya yang diperlukan oleh peserta untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Bila PPK dapat menerima
usulan
biaya
tersebut,
maka
rencana
tanggal
penyelesaian pekerjaan dipercepat dan disahkan bersama oleh Direksi Lapangan dan peserta. 52.2. Apabila PPK
menerima usulan biaya untuk percepatan
pelaksanaan pekerjaan, maka usulan biaya tersebut ditambahkan dalam harga kontrak dan diperlakukan sebagai perintah perubahan untuk diproses menjadi amandemen kontrak. 53. PENEMUAN-PENEMUAN
53.1. Ketentuan mengenai penemuan-penemuan benda/barang yang
mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak. Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 54. KOMPENSASI
54.1. Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada
penyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia; b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian
84
ternyata tidak diketemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. 55. PENANGGUHAN PEMBAYARAN
Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.
55.1. PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran sesuai dengan proporsi, apabila penyedia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, dan diberi kesempatan kepada penyedia untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
56. HARI KERJA
56.1. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh
penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masingmasing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK; 56.2. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya
setelah formulir upah ditanda-tangani; 56.3. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.
57. PENGAMBILALIH-AN
57.1. Ketentuan yang mengatur bahwa PPK akan mengambil alih lokasi
dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 58. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN
58.1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang
pengoperasian dan petunjuk perawatan, sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak; 58.2. Apabila penyedia tidak melakukan hal tersebut pada butir (1), PPK
dapat memperhitungkan denda dalam pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 59. PENUNDAAN ATAS
59.1. Apabila terjadi kondisi yang sangat membahayakan pada bahan,
PERINTAH PEJABAT
alat, pekerjaan, proses atau perilaku pekerja, dan lingkungan yang
PEMBUAT KOMITMEN
dapat menimbulkan kecelakaan berat atau bencana yang meluas jika pekerjaan diteruskan atau dibiarkan, maka Pengguna pekerjaan konstruksi berwenang melakukan penundaan pekerjaan tersebut atau memerintahkan dilakukannya suatu tindakan, sampai kondisi dapat dipulihkan pada tingkat bahaya dan risiko yang terkendali. 59.2. Jika
perintah
perubahan
sedemikian
mendesak
sehingga
pembuatan usulan biaya serta pembahasannya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia dan perintah perubahan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi. 60. INSTRUKSI
60.1. Penyedia wajib melaksanakan semua instruksi Direksi Lapangan
85
yang berkaitan dengan kontrak. 60.2. Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.
86
BAB VI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Keterangan: 1.
Bab ini memuat ketentuan khusus yang dibutuhkan oleh paket pekerjaan.
2.
Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan perubahan, penambahan dan/atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak.
3.
Apabila terjadi perbedaan antara syarat-syarat umum kontrak dengan syarat-syarat khusus kontrak, maka yang berlaku adalah syarat-syarat khusus kontrak.
4.
Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun syarat-syarat khusus kontrak mengikuti petunjuk di bawah ini.
Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas: 1.
DEFINISI
1.1
a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah: Nama
: ………………………………………..
Jabatan
: ……………….. ..............................
Alamat
: ………………………………………..
b. Direksi Lapangan adalah: Nama
: ………………………………………..
Jabatan
: ………………………………………..
Alamat
: ………………………………………..
c. Masa pemeliharaan selama ……....................*) (…………………………) hari. *) diisi minimal 90 hari untuk pekerjaan semi permanen dan minimal 180 hari untuk pekerjaan permanen.
87
2.
JAMINAN
6.9.
Besarnya
jaminan
pelaksanaan
adalah
Rp
……
(…….............................… rupiah) Besarnya
uang
muka
adalah
Rp
..........
(.................................................................... rupiah) Masa berlakunya jaminan uang muka selama …….................... (…………………………) hari Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama …….................... (…………………………) hari Besarnya
jaminan
pemeliharaan
adalah
Rp
..........
(.................................................................... rupiah) Masa berlakunya jaminan pemeliharaan selama …….................... (…………………………) hari 3.
ASURANSI
7.2.
a. Kerusakan harta benda Rp………(……….…….) b. Pihak ketiga Rp. ...............(..............................). tiap orang untuk
cidera badan termasuk kematian untuk satu kali peristiwa. c. Kegagalan bangunan Rp............(........................)
88
4.
KESELAMATAN KERJA
8.1.
Peraturan perundangan dan standar K3 yang harus dilaksanakan oleh para pihak adalah: a. Peraturan-peraturan wajib antara lain:
1). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2). Peraturan Pemerintah Nomor 74/2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; 3). Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan; 4). Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan
Umum
No.
Kep.174/MEN/1986,
dan
No.104/KPTS/1986 tentang K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi; 5). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. b. Peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan.
89
8.2.
Peraturan perundangan dan standar yang terkait dengan kesehatan kerja yang harus dipatuhi oleh para pihak adalah: a.
Peraturan-peraturan wajib antara lain : 1). Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 2). Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri; 3). Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga
Kerja
(SKB)
No.168/KPTS/1971
dan
No.207/Kab/B.Ch/1971 tentang Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja; 4). Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 tentang : Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air; 5). Keputusan
Menteri
907/MENKES/SK/VII/2002
Kesehatan tentang
Syarat-syarat
Nomor dan
Pengawasan Kualitas Air Minum; 6). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 68/ MEN/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja; 7). Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Pengawasan Ketena-ga-kerjaan, Departemen Tenagakerja dan Koperasi No. Kep.20/ DJPPK/VI/2005, tentang Petunjuk Teknis untuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. b. Peraturan
lain
yang
terkait
dengan
penyelenggaraan
kegiatan. 8.3.
Peraturan perundangan dan standar yang terkait lingkungan yang harus dipatuhi oleh para pihak adalah: a.
Peraturan-peraturan wajib 1). Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep11/MENLH/ 3/1994, tentang Proyek Konstruksi yang Wajib Melakukan AMDAL; 3). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 86/2002,
90
Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 4). Sistem Manajemen Lingkungan, Standar ISO 14001:2004. b. Peraturan
lain
yang
terkait
dengan
penyelenggaraan
kegiatan. 5.
PEMBAYARAN
9.2.1).a) Besarnya uang muka adalah ……..% (…………………….. …….persen) dari nilai kontrak. prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 9.2.2).a) Pembayaran ………………………………..…{angsuran (termijn) atau bulanan (monthly certificate)} Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya 9.2.2).d) tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah nilai tagihan. Besarnya denda.............(diisi dengan memilih: 9.2.4)c)
(1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi;atau (2)
1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.)
6.
JADWAL
28.1.
PELAKSANAAN
Waktu
pelaksanaan
pekerjaan
selama
…..(………………….
……………….) hari kalender.
PEKERJAAN 7.
USAHA MIKRO, USAHA
36.3.
Kepada penyedia bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan
KECIL DAN KOPERASI
fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk
KECIL
koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 35, Pasal 39, Pasal 40, undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut : a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. c. Usaha Besar yang melanggar ketentuan huruf a diatas, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh
91
instansi yang berwenang. d. Usaha Menengah yang melanggar ketentuan huruf b diatas, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang. e. Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 8.
BAHASA DAN HUKUM SERTA PENYELESAIAN
43.4.
Penyelesaian perselisihan melalui ............................... (diisi di luar pengadilan atau di pengadilan)
PERSELISIHAN 9.
PENYESUAIAN HARGA
9.2.3).a) Tata cara perhitungan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut : a. Persyaratan penggunaan rumus penyesuaian harga
.................................................................................................. (diisi sesuai Perpres 54 tahun 2010) b. Rumusan penyesuaian harga
.................................................................................................. (diisi sesuai Perpres 54 tahun 2010) c. Koefisien komponen yang dipergunakan dalam rumusan pada huruf
a. di atas sebagai berikut: ……………………………………………………………………… (diisi perbandingan antara nilai bahan, tenaga kerja, dan alat kerja terhadap
Harga Satuan dari pembobotan HPS)
d. Rumusan penyesuaian nilai kontrak
.................................................................................................. (diisi sesuai Perpres 54 tahun 2010) 10. DENDA DAN GANTI RUGI
Kompensasi atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.
92
9.2.4).e). a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada penyedia. b. Ganti rugi dibayar kepada penyedia setelah dibuat amandemen
kontrak. 11. GAMBAR
47.2.
PELAKSANAAN
Jumlah
pembayaran
yang
ditahan
adalah
sebesar
Rp..........
adalah
sebesar
(.......................................................................) Jumlah
pembayaran
yang
diperhitungkan
Rp..................(………………………………….) 47.3. 12. KEGAGALAN
49.2
BANGUNAN 13. KOMPENSASI 14. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN
Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan selama …...(…………………) tahun.
54.1.6) 58.2.
Kompensasi lain adalah meliputi ………………………… Jumlah
pembayaran
yang
diperhitungkan
adalah
sebesar
Rp………….(………………….)
PEMELIHARAAN
93
BAB VII SPESIFIKASI TEKNIS
1.
URAIAN UMUM
1.1.
Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah : Pekerjaan Pembuatan Meja Pedagang Pasar Pagi Kota Pangkalpinang
1.2.
1.3.
Pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada : a.
Rencana kerja dan syarat-syarat
b.
Bestek, detail dan gambar kerja
c.
Risalah Aanwizjing
d.
Keputusan Direksi lapangan
Apabila terjadi perbedaan teknis/ persepsi tentang pelaksanaan
maka
diharuskan
berkonsultasi
dan
persetujuan pihak Direksi
1.4.
Pemborong diharuskan menyerahkan contoh material/ bahan/
barang
sebelum
digunakan/
dipasang
di
lapangan
2.
LINGKUP
2.1.
PEKERJAAN
Pekerjaan
yang
dilaksanakan
meliputi pengadaan
material, tenaga kerja dan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang termasuk dalam kontrak
2.2.
Lingkup pekerjaan adalah : a. Pekerjaan Persiapan / Bongkaran b. Pekerjaan galian dan urugan c. Pekerjaan Pondasi dan Beton d. Pekerjaan dinding e. Pekerjaan Lantai f. Pekerjaan Sanitary g. Pekerjaan Finnishing dan Pengecatan h. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal
94
3.
SITUASI
3.1
Lokasi Pekerjaan Pasar Pagi Kota Pangkalpinang
3.2.
Pekerjaan / Pembangunan yang akan dilaksanakan terdiri : Pekerjaan Pembuatan Meja Pedagang Pasar Pagi Kota Pangkalpinang
3.3.
Pada saat Aanwizjing lapangan lokasi akan ditunjukan pekerjaan yang akan dilaksanakan, untuk itu setiap rekanan diharuskan meneliti dengan seksama setiap detail bangunan rencana
3.4.
Lahan bangunan akan diserahkan kepada pemborong dengan kondisi seperti pada saat Aanwizjing lapangan, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk meneliti dan meninjau lapangan adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak rekanan.
4.
PEKERJAAN
4.1.
PERSIAPAN
Lahan lokasi yang direncanakan harus dibersihkan/ dibereskan dari segala hal yang akan mengganggu kelancaran pekerjaan dan atau mempengaruhi kualitas pekerjaan, sesuai arahan/ petunjuk pihak Direksi
4.2.
Sebelum pekerjaan galian tanah dilaksanakan maka permukaan tanah harus diratakan terlebih dahulu menurut ketinggian/ kedalaman galian/timbunan tanah yang direncanakan
4.3.
Benda-benda/ barang yang berada di atas lahan yang akan dibangun adalah milik pemberi tugas. Segala yang mengakibatkan kerugian yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan adalah menjadi tangung jawab penuh pihak pelaksana.
95
5.
DIREKSI KEET/ LOS
5.1.
KERJA
Pada
awal
pelaksanaan
pekerjaan
berlangsung,
pemborong harus menyiapkan bangunan sementara yang berfungsi sebagai kantor proyek dan atau los kerja yang dipergunakan sebagai operasional kantor dan tempat menyimpan barang/ material, peralatan maupun dapat digunakan sebagai los kerja bagi tempat tinggal sementara tenaga kerja
5.2.
Seluruh kelengkapan/ hal lain yang diperlukan dalam membangun dan opersional direksi keet/ los kerja/ gudang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak pemborong
5.3.
Bangunan sementara ini menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya pemborong.
6.
PEMASANGAN
6.1.
BOWPLANK
Pasangan
bouwplank
menentukan
dibuat
as-as/sumbu-sumbu
untuk
membantu
dalam
perletakan
bangunan, baik mengenai kesikuannya atau ukuranukuran lainnya.
6.2.
Semua papan bouwplank menggunakan kayu kelas II/terentang, papan-papan harus lurus diserut rata, permukaan papan harus “WATERPASS” DENGAN PIEL LANTAI + 0,00. Setiap jarak 1,50 m; papan bouwplank diperkuat dengan patok kayu berukuran 6/10 cm atau dolken. Pada papan bouwplank ini harus di cat sumbusumbu yang diperlukan, dengan cat yang tidak luntur oleh pengaruh cuaca.
6.3.
Jarak papan bouwplank minimal 2,00 m; dari garis bangunan
terluar,
untuk
mencegah
kelongsoran
terhadap galian-galian tanah pondasi.
6.4.
Setelah
pekerjaan
papan
bouwplank
selesai,
pemborong wajib meminta pemeriksaan dan persetujuan tertulis dari direksi.
96
6.5.
Dalam hal ini, piel lantai (+ 0,00) ditentukan + 0,30 m dari muka tanah yang ada sekarang.
7.
PEKERJAAN TANAH
7.1.
DAN URUGAN PASIR
Pekerjaan ini meliputi pelaksanaan galian dan urugan tanah serta urugan pasir dengan penyelesaian dan pembentukan
galian/urugannya
harus
mengikuti
kemiringan/elevasi dan ukuran-ukuran sesuai gambar rencana,
7.2.
Pekerjaan galian tanah meliputi : a.
Galian tanah dilaksanakan untuk pembuatan lubang pondasi,
lubang-lubang-lubang
saluran
dan
pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut kondisinya memerlukan adanya galian tanah. b.
Galian tanah dilaksanakan setelah kontraktor bersama-sama pengawas lapangan menetapkan as-as + elevasi yang akan dilakukan galian pada papan bouwplank.
c.
Apabila
dasar
tanah
galian
untuk
pondasi
diperlukan daya dukung lebih baik, maka dasar galian harus dipadatkan/ditumbuk. d.
Kelebihan kedalaman galian tanah akibat hal-hal tertentu, penimbunan
kontraktor
harus
kembali serta
melaksanakan
dipadatkan sesuai
dengan persyaratan, akibat hal ini tidak dilakukan biaya tambahan. e.
Hasil akhir pekerjaan galian tanah pondasi harus selalu diperiksa dahulu oleh direksi/pengawas lapangan.
7.3.
Pekerjaan urugan tanah dan pemadatan meliputi : a.
Urugan tanah dilaksanakan pada lubang-lubang sisa pondasi, peninggian tanah untuk nol lantai dan pada bagian-bagian pekerjaan yang kondisinya mengharuskan adanya pekerjaan urugan tanah.
b.
Tanah urugan harus berbutir, bersih dari humus, sampah atau kotoran lainnya, bila terlalu basah harus dihamparkan dahulu hingga kering, dan bila terlalu kering harus dengan air sesuai persyaratan.
97
c.
Pelaksanaan pengurugan harus lapis demi lapis serta diikuti pemadatan, ketebalan perlapis urugan maximal 20 cm. Pemadatan disyaratkan harus memakai alat pemadatan
STAMPER, dengan
mencapai kepadatan maximal. Dan hasil akhir dari pekerjaan ini harus diperiksa/dilaporkan kepada direksi lapangan.
7.4.
Urugan pasir a.
Urugan pasir harus dilaksanakan pada bagianbagian dasar/bawah pasangan pondasi batu kali atau pondasi lainnya sesuai gambar
b.
Ketebalan urugan pasir ditentukan Tebal 10 cm untuk dibawah pondasi
c.
Ketebalan ukuran pasir tersebut, adalah ketebalan padat dengan cara ditimbris sambil disiram air.
d.
Pasir urug yang digunakan harus bersih dari kotoran-kotoran/humus-humus.
8.
PEKERJAAN
8.1.
PASANGAN PONDASI
9.2.
Pekerjaan pasangan ini dilaksanakan pada : a.
Pasangan pondasi batu bata.
b.
Pasangan Tembok
Bahan yang digunakan, pada dasarnya semua jenis bahan yang dugunakan dalam pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan NI-10 dan PUBI 1970 (NI-3), diantaranya : a.
PC/semen
:
digunakan
satu
jenis
semen
sekualitas TIGA RODA atau yang memenuhi persyaratan dalam peraturan Portland Cement Indonesia NI-8 atau ASTM C-150 Type I Atau Standard Inggris BS-12. b.
Pasir pasang : digunakan pasir yang berbutir tajam dan keras dengan kadar Lumpur yang terkandung maximal pasir harus bersih dan tidak mengandung
bahan
organic/kotoran
yang
merusak kondisi campuran. c.
Batu bata : digunakan batuan keras, bersih, tidak mudah rusak.
98
d.
Air : digunakan air yang bersih, tawar dan tidak mengandung bahan yang merugikan pasangan, seperti asam alkali, atau bahan organik lainnya.
9
PEKERJAAN BETON
9.1
Pekerjaan Beton ini dilaksanakan pada : a.
9.2
Pekerjaan Plat Lantai Meja.
Bahan yang digunakan, pada dasarnya semua jenis bahan yang dugunakan dalam pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan diantaranya : a.
PC/semen : digunakan satu jenis semen sekualitas TIGA RODA atau yang memenuhi persyaratan dalam peraturan Portland Cement Indonesia NI-8 atau ASTM C-150 Type I Atau Standard Inggris BS-12. Semen
yang
telah
seluruhnya,tidak
mengeras
sebagian
diperkenankan
/
untuk
digunakan. Tempat penyimpenan semen harus diusahakan sedemikian rupa sehingga semen bebas dari kelembapan Konsultan pengawas dapat memeriksa semen yang disimpan dalam gudang pada setiap waktu sebelum bersedia
dipergunakan.Kontraktor untuk
memberi
bantuan
harus yang
dibutuhkan oleh Konsultan pengawas Pekerjaan untuk
pengambilan
tersebut,semen
yang
tidak
contoh-contoh dapat
diterima
sesuai pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas, harus tidak dipergunakan/diafkir Jika semen yang dinyatakan tidak memuaskan tersebut telah dipergunakan untuk beton, maka Konsultan
Pengawas
dapat
memerintahkan
untuk dibongkar, beton tersebut dan diganti dengan memakai semen yang telah disetujui atas beban kontraktor.
99
b.
Pasir Beton harus terdiri dari pasir dengan butirbutir yang bersih dan bebas dari bahan – bahan organis, Lumpur
dan
lain
sebagainya, serta
memenuhi komposisi butir dan kekerasan seperti yang tercantum dalam NI – 2 PBI 1971. c.
Koral yang digunakan harus bersih dan bermutu baik serta mempunyai gradasi dan kekerasan sesuai persyaratan yang tercantum dalam NI-2 PBI 1971, koral yang digunakan ukuran 2/3 cm
d.
Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, garam alkalis serta bahan-bahan organis/bahan lain yang dapat merusak beton. Apabila dipandang pertlu Pengawas dapat meminta kepada pemborong supaya air yang dipakai diperiksa dilaboratorium pemerisaan bahan yang resmi atas biaya pemborong.
e.
Semua Baja tulangan beton harus baru,mutu dan ukuran sesuai dengan standard Indonesia untuk beton NI-2, PBI – 1971 atau ASTM Deignation A15, dan harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. Konsultan Pengawas berhak meminta kepada kontraktor, surat keterangan tentang pengujian oleh pabrik dari semua baja tulangan beton yang disediakan untuk persetujuan konsultan pengawas sesuai dengan persyaratan mutu untuk setiap bagian konstruksi seperti tercantum dalam gambar rencana
f.
Baja tulangan Beton harus bersih dari lapisan minyak/lemak dan bebas dari cacat-cacat seperti serpih-serpih, karat dan zat kimia lainnya yang dapat mengurangi/merusak daya lekat antara baja tulangan dengan beton.
g.
Ukuran diameter baja tulangan harus sesuai dengan gambar rencana dan tidak diperkenankan adanya toleransi bentuk ukuran.diameter besi ulir adalah diameter dalam.
100
9.3
Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan Beton
Kelas dan Mutu Beton a.
Kelas dan Mutu dari beton harus sesuai dengan standard Beton Indonesia NI-2, PBI-1971
b.
Kriteria untuk menentukan mutu beton adalah persyaratan bahwa hasil pengujian benda-benda uji harus memberikan ‘BK’ (kekuatan tekan beton kareteristik) yang lebih besar dari yang ditentukan.
Komposisi Campuran Beton a.
Beton harus dibentuk dari semen Portland, pasir, kerikil, dan air seperti yang ditentukan sebelumnya. Bahan beton dicampur dalam perbandingan yang serasi dan diolah sebaik-baiknya sampai pada kekentalan yang tepat/baik.
b.
Untuk mendapatkan mutu beton yang sesuai dengan spesipikasi
yang
disyaratkan/ditentukan
ini,harus
dipakai
‘campuran
dalam yang
direncanakan’ (MIX DESIGNED) c.
Ukuran maxsimal dari Agregat kasar dalam beton untuk bagian-bagian dari pekerjaan tidak boleh melampaui
ukuran
yang
ditetapkan
dalam
persyaratan bahan beton, d.
Perbandingan
antara
bahan-bahan
pembentuk
beton yang dipakai untuk berbagai mutu, harus ditetapkan dari waktu ke waktu selama berjalannya pekerjaan, demikian juga pemeriksaan terhadap agregat dan beton yang dihasilkan. e.
Perbandingan campuran dan factor air semen yang tepat akan ditetapkan atas dasar beton yang dihasilkan yang mempunyai kepadatan yang tepat, keawetan dan kekuatan yang dikehendaki.
f.
Kekentalan (Konsistensi) adukan beton untuk bagian-bagian konstruksi beton, harus disesuaikan dengan jenis konstruksi yang bersangkutan, cara pengangkutan
adukan
beton
dan
cara
pemadatannya. Kekentalan adukan beton antara lain ditentukan oleh faktor air semen.
101
g.
Agar dihasilkan suatu
konstruksi beton yang
sesuai dengan yang direncanakan,maka factor air semen ditentukan sebagai berikut:
Faktor
air
semen
Untuk
pondasi
sloof,Poer,maksimum 0,65
Faktor air semen untuk kolom balok,plat lantai, tangga, dinding beton, dan listplank/parapet maksimum 0,60
Faktor air semen untuk konstruksi plat atap, dan tempat-tempat basah lainnya maksimum 0,55.
h.
Untuk lebih mempermudah dalam pengerjaan beton,dan dapat dihasilkan suatu mutu sesuai dengan yang direncanakan, maka untuk konstruksi beton dengan factor air semen maksimum 0,55 harus memakai Plasticizer sebagai bahan additive. Pemakaian merk dari bahan additive tersebut harus mendapat
persetujuan
dari
konsultan
pengawas/direksi. i.
Pengujian beton akan dilakukan oleh konsultan pengawas
pekerjaan
atas
biaya
kontraktor
pelaksana. Perbandingan campuran beton jika dipandang
perlu
penghematan kepadatan,
harus
yang
diubah
untuk
dikehendaki,
kekedapan,
atau
tujuan
workability,
kekuatan
dan
kontraktor tidak berhak atas claim yang disebabkan perubahan yang demikian.
Pengujian Konsistensi Beton dan Benda-benda Uji Beton a.
Banyaknya air yang dipakai untuk beton harus diatur menurut keperluan untuk menjamin beton dengan
konsistensi
yang
baik
dan
untuk
menyesuaikan variasi kandungan lembab atau gradasi dari agregat waktu masuk dalam mesin pengaduk (Mixer).
102
Penambahan air untuk mencairkan kembali beton padat hasil pengadukan yang terlalu yang terlalu lama atau yang menjadi kering sebelum dipasang sama sekali tidak diperkenankan. Keseragaman Konsistensi beton untuk setiap kali pengadukan sangat perlu. Nilai
Slump
dari
beton(pengujian
kerucut
slump),tidak boleh kurang dari 8 cm dan tidak melampaui 12 cm, untuk segala beton yang dipergunakan. b.
Semua pengujian harus sesuai dengan NI-2, PBI– 1971.Konsultan Pengawas berhak untuk menuntut nilai Slump yang lebih kecil bila hal tersebut dapat dilaksanakan
dan
akan
menghasilkan
beton
berkualitas lebih tinggi atau alasan penghematan. c.
Kekuatan tekan beton harus ditetapkan oleh konsultan
pengawas
melalui
pengujian
biasa
dengan kubus ukuran 15x15cm, dibuat dan diuji sesuai dengan NI-2 PBI 1971 Kontraktor pelaksana harus menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mengerjakan contoh-contoh pemeriksaan yang representative.
Baja Tulangan a.
Baja tulangan beton harus dibengkok/dibentuk dengan teliti sesuai dengan bentuk dan ukuranukuran yang tertera pada gambar–gambar konstruksi Semua batang harus dibengkokan dalam keadaan dingin,pemanasan dari besi beton hanya dapat diperkenankan bila seluruh cara pengerjaan disetujui oleh konsultan pengawas
b.
Besi beton harus dipasang dengan teliti sesuai dengan
gambar rencana.
Untuk
menempatkan
tulangan tetap tepat ditempatnya maka tulangan harus diikat kuat dengan kawat beton dengan bantalan beton decking atau kursi-kursi besi/cakar ayam perenggang dalam segala hal untuk besi beton yang horizontal harus digunakan penunjang yang tepat,sehingga tidak ada batang yang turun.
103
c.
Jarak bersih terkecil antara batang yang pararel apabila
tidak
ditentukan
dalam
gambar
rencana,minimal harus 1,2 kali ukuran terbesar dari agregat kasar dan harus memberikan kesempatan masuknya alat penggetar beton. d.
Pada dasarnya jumlah luas tulangan harus sesuai dengan gambar rencana dan perhitungan,apabila dipakai dimensi tulangan yang berbeda dengan gambar, maka yang menentukan adalah luas tulangan, dalam hal ini kontraktor diwajibkan meminta persetujuan terlebih dahulu dari konsultan pengawas.
Selimut Beton Penempatan besi beton di dalam cetakan tidak boleh menyinggung dinding atau dasar cetakan,serta harus mempunyai jarak tetap untuk setiap bagian–bagian konstruksi. Apabila tidak ditentukan di dalam gambar rencana,maka tebal selimut beton untuk satu sisi pada masing-masing konstruksi adalah sebgai berikut : a.
Balok Sloof
= 4,00 cm
b.
Kolom
= 3,00 cm
c.
Balok
= 2,50 cm
Sambungan Baja Tulangan Jika diperlukan untuk menyambung tulangan pada tempat-tempat lain dari yang ditunjukan pada gambar– gambar, bentuk dari sambungan harus disetujui oleh konsultan
pengawas.
Overlap
pada
sambungan-
sambungan tulangan harus minimal 40 kali diameter batang yang
dipakai/digunakan, kecuali jika ditetapkan
dalam secara pasti di dalam gambar rencana dan harus mendapat persetujuan konsultan pengawas.
104
Perlengkapan Mengaduk Kontraktor
harus
menyediakan
peralatan
dan
perlengkapan yang mempunyai ketelitian cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah dari masing-masing bahan beton. Perlengkapan-perlengkapan tersebut dan pengerjaannya selalu harus mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas. Mengaduk a.
Bahan-bahan pembentuk beton harus dicampur dan diaduk dalam mesin pengaduk beton yaitu ‘ Batch Mixer’. Konsultan pengawas berwenang untuk menambah waktu pengadukan jika pemasukan bahan dan cara pengadukan gagal untuk mendapatkan hasil adukan dengan susunan kekentalan dan warna yang merata dalam komposisi dan konsistensi dari adukan ke adukan,kecuali bila diminta adanya perubahan dalam komposisi atau konsistensi. Air harus dituang lebih dahulu selama pekerjaan penyerpurnaan.
b.
Tidak diperkenankan melakukan pengadukan beton yang berlebih-lebihan (lamanya) yang membutuhkan penambahan air untuk mendapatkan konsistensi beton yang dikehendaki. Messin pengaduk yang memproduksi hasil yang tidak memuaskan harus diganti. Mesin pengaduk tidak boleh dipakai melebihi dari kapasitas yang telah ditentukan
Suhu
105
Suhu beton sewaktu dituang tidak boleh lebih dari 32 o C dan tidak kurang dari 4,5 0 C. Bila suhu dari Beton yang dituang berada antara 27 0 C dan 32 0 C,beton harus diaduk ditempat pekerjaan untuk kemudian langsung dicor. Bila
beton
dicor
pada
waktu
iklim
sedemikian
rupa,sehingga suhu dari beton melebihi 32 0 C,sebagai yang ditetapkan oleh konsultan pengawas,kontraktor harus
mengambil
efektif,upamanya
langkah mendinginkan
–
langkah
yang
agregat,mencampur
dengan es dan mengecor pada waktu malam hari bila perlu,untuk mempertahankan suhu beton,waktu dicor pada suhu dibawah 32 0 C. Rencana Cetakan Cetakan harus sesuai dengan bentuk,dan ukuran yang ditentukan dalam gambar rencana. Bahan
yang
persetujuan
dipergunakan dari
konsultan
harus
mendapatkan
pengawas
sebelum
pembuatan cetakan dimulai. Sewaktu-waktu Konsultan pengawas dapat mengafkir sesuatu bagian dari bentuk yang tidak dapat diterima dalam segi apapun dan kontraktor harus dengan segera mengambil bentuk yang diafkir dan menggantinya atas biaya sendiri.
Konstruksi Cetakan a.
Semua cetakan harus betul-betul teliti kuat dan aman pada kedudukannya sehingga dapat dicegah pengembangan atau gerakan selama /sesudah pengecoran beton.
b.
Sebelum beton
dicor,permukaan
dari cetakan-
cetakan harus diminyaki dengan minyak yang biasa diperdagangkan untuk maksud itu yang mencegah secara efektif lekatnya beton pada cetakan dan memudahkan dalam pembongkaran cetakan beton. Penggunaan minyak cetakan harus hati-hati untuk mencegah
kontak
dengan
besi
beton
yang
mengakibatkan kurangnya daya lekat.
106
c.
Penyangga cetakan (steiger) harus bertumpu pada pondasi yang baik dan kuat sehingga tidak akan ada kemungkinan
penurunan
cetakan
selama
pelaksanaan.
Pengangkutan Beton Cara-cara
dan
alat-alat
yang
digunakan
untuk
pengangkutan beton harus sedemikian rupa sehingga beton dengan komposisi dan kekentalan yang diingikan dapat
dibawa
ke
tempat
pekerjaan,tanpa
adanya
pemisahan dan kehilangan bahan yang menyebabkan perubahan nilai slump.
Pengecoran a.
Beton tidak boleh dicor sebelum semua pekerjaan cetakan, ukuran dan letak baja tulangan beton sesuai gambar rencana/pelaksanaan,pemasangan sparing-sparing instalasi, penyokong, pengikat dan lain-lainnya selesai dikerjakan sebelum pengecoran dimulai permukaan – permukaan yang berhubungan dengan pengecoran harus sudah disetujui oleh konsultan pengawas.
b.
Segera sebelum pengecoran beton dimulai ,semua permukaan pada tempat pengecoran beton (cetakan) harus bersih dari air yang tergenang,reruntuhan atau bahan lepas. Permukaan bekisting dengan bahan-bahan yang menyerap pada tempat-tempat yang akan dicor harus
dibasahi
dengan
merata
sehingga
kelembaban/air dari beton yang baru dicor tidak akan diserap.
107
c.
Pengecoran beton tidak boleh dijatuhkan lebih dari 2 meter,semua penuangan beton harus selalu lapisperlapis horizontal dan tebalnya tidak lebih dari 50 cm.Konsultan pengawas berhak untuk mengurangi tebal tersebut apabila pengecoran dengan tebal 50 cm,tidak dapat memenuhi spesifikasi ini.
d.
Pengecoran beton tidak diperkenankan selama hujan deras berlangsung sehingga spesikasi mortar terpisah dari agregat kasar. Selama hujan,air semen atau spesi tidak boleh dihamparkan pada construction joint dan air semen atau spesi yang terhampar harus dibuang sebelum pekerjaan dilanjutkan.
e.
Setiap lapisan beton harus dipadatkan sampai sepadat mungkin, sehingga bebas dari kantongkantong kerikil,dan menutup rapat-rapat semua permukaan dari cetakan dan matrial yang diletakan Dalam pemadatan setiap lapisan dari beton,kepala alat penggetar( Vibrator) harus dapat menembus dan menggetarkan kembali beton pada bagian atas dari
lapisan
yang
terletak
dibawah.Lamanya
penggetaran tidak boleh menyebabkan terpisahnya bahan beton dengan airnya, semua beton harus dipadatkan dengan alat penggetar type immerson beroprasi dengan kecepatan paling sedikit 3000 putaran per menit ketika dibenamkan dalam beton f.
Beton boleh dicor hanya waktu Konsultan pengawas pekerjaan atau wakilnya yang ditunjuk serta staf kontraktor yang setaraf ada di tempat kerja,dan persiapan betul-betul telah memadai.
Waktu Dan Cara-cara Pembukaan Cetakan
108
a.
Waktu dan cara pembukaan dan pemindahan cetakan
harus
mengikuti
petunjuk
konsultan
pengawas, pekerjaan ini harus dikerjakan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada beton. Beton yang masih muda/lunak tidak di izinkan untuk dibebani, segera setelah cetakan–cetakan dibuka, permukaan beton harus diperiksa dengan teliti dan permukaan yang tidak beraturan harus segera diperbaiki sampai disetujui konsultan pengawas. b.
Umumnya diperlukan waktu minimum dua (2) hari sebelum cetakan-cetakan dibuka untuk dindingdinding yang tidak bermuatan dan cetakan – cetakan samping lainnya,tujuh (7) hari untuk dinding-dinding pemikul dan saluran-saluran, 21 hari untuk balokbalok, plat lantai, plat atap, tangga dan kolom. Walaupun
demikian
sebagai
pedoman
dalam
keadaan cuaca normal adalah sebagai berikut:
Struktur
Pengerasan Normal
Kolom dan Dinding
4 hari
Plat Lantai / Atap
28 hari
Balok
28 hari
Perawatan ( Curing ) a.
Semua beton harus dirawat dengan air seperti ditentukan di bawah ini atau disemprot dengan curing Agent ANTISOLS merk SIKA. Konsultan pengawas berhak menentukan cara perawatan bagaimana yang harus digunakan pada bagian– bagian pekerjaan.
b.
Permukaan beton yang terbuka harus dilindungi terhadap sinar matahari yang langsung minimal selama 3 hari sesudah pengecoran.perlindungan semacam itu dilakukan dengan menutupi permukaan beton dengan deklit/karung bekas yang dibasahi dan harus dilaksanakan segera setelah pengecoran dilaksanakan.
109
c.
Perawatan beton setelah tiga (3) hari, yaitu dengan melakukan penggenangan dengan air terus menerus pada permukaan beton paling sedikit selama 14 hari
Perlindungan Kontraktor harus melindungi semua beton terhadap kerusakan-kerusakan sebelum penerimaan terakhir oleh Konsultan Pengawas.
Perbaikan Permukaan Beton a.
Jika sesudah pembukaan cetakan ada permukaan beton
yang
tidak
sesuai
dengan
yang
direncanakan,atau tidak tercetak menurut gambar atau diluar garis permukaan,atau ternyata ada permukaan yang rusak,hal itu dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi ini dan harus dibuang dan diganti oleh kontraktor atas bebannya sendiri. Kecuali
bila
konsultan
pengawas
memberikan
izinnya untuk menambal tempat yang rusak,dalam hal mana penambalan harus dikerjakan seperti yang telah tercantum dalm pasal-pasal berikut. b.
Kerusakan yang memerlukan pembongkaran dan perbaikan ialah yang terdiri dari sarang kerikil, kerusakan-kerusakan karena cetakan, lobang-lobang karena keropos, ketidak rataan / pembengkakan harus dibuang dengan pemahatan atau dengan batu gerinda. Sarang kerikil dan beton lainnya harus dipahat,
lobang-lobang
pahatan
harus
diberi
pinggiran yang tajam dan dicor sedemikian sehingga pengisian akan terikat ditempatnya. Semua lobang harus terus menerus dibasahi selama 24 jam sebelum dicor, dan seterusnya disempurnakan.
110
c.
Jika menurut Konsultan pengawas, hal-hal tidak sempurna pada bagian bangunan yang akan terlihat jika dengan penambalan saja akan menghasilkan sebidang
dinding
kelihatannya,
yang
kontraktor
tidak
wajib
memuaskan
untuk
menutupi
seluruh dinding (dengan spesi Plesteran 1pc:3ps) dengan ketebalan yang tidak melebihi 1cm, demikian juga
pada
dinding
yang
berbatasan
(yang
bersambungan) sesuai dengan instruksi
dari
konsultan pengawas. Perlu diperhatikan untuk permukaan yang datar batas
tolleransi
kelurusan
(Pencekungan/pencembungan) bidang tidak boleh melebihi dari L/1000 untuk semua komponen.
10
PEKERJAAN
10.1
Yang termasuk Lingkup Pekerjaan Dinding dan Plesteran
DINDING DAN
Meliputi :
PLESTERAN
a.
Pasangan dinding bata
b.
Plesteran dan Acian dinding bata
c.
Keramik meja + dinding 20/20 cm setara “ MULIA ”
10.2
Persyaratan Bahan : a.
Bata merah bermutu baik,dengan pembakaran sempurna dan merata,bebas dari cacat dan retak minimum telah menjadi dua (2) bagian,produk local dan memenuhi standar “Persyaratan Bahan-bahan PUBB 1970”
b.
Pasir dari kualitas baik,bersih dan bebas dari Lumpur,bahan
organis,batu-batuan
harus
diayak.Khusus untuk pekerjaan plesteran pasir harus dicuci terlebih dahulu. c.
Semen yang dipakai standard dan memenuhi persyaratan NI-8 type I menurut ASTM-150
d.
Keramik dinding yang digunakan harus bermutu baik standard SNI setaraf “ Roman”Dn Bercorak,sebelum dipasang di dinding keramik harus direndam dulu dalam
air
supaya
keramiklebih
rekat
dengan
campuran adukan dinding
111
e.
10.3
Hal lain yang diperlukan ditentukan oleh Direksi.
Adukan dan Campuran a.
Adukan
Trasraam
perbandingan
1pc:3ps,
dilaksanakan untuk :
Semua pasangan bata yang masuk dalam tanah
20 cm di atas lantai pada semua dinding
Pasangan
batu/bata
sisi
saluran,bak
control,serta tempat lain yang diperlukan sesuai gambar rencana
Plesteran dinding bata yang masuk kedalam tanah
seluruhnya
plesteran,aferking
pasangan permukaan
trasraam,plint beton
dan
plesteran seluruh pasangan bata perbandingan 1pc : 3ps
b.
Plesteran topi turap ( Dinding Penahan Tanah).
Kolom
Adukan perbandingan 1pc : 5ps dilaksanakan untuk :
Pasangan dinding batu/bata dan plesteran yang bukan trasraam seperti tercantum di di atas
Adukan semen,digunakan untuk siar benam batu kali.
11.4
Pelaksanaan Pekerjaan a.
Pekerjaan
pasangan
dinding
batu/bata
harus
terkontrol waterpast baik arah vertical maupun horizontal. Pada setiap 8 baris bata harus dipasang angker besi dan kolom. Pelaksanaan pasangan dinding bata/batu tidak boleh melibihi
ketinggian
1m
setiap
hari
sebelum
dipasangkan batu/bata terlebih dahulu dibasahi air dengan cara direndam. b.
Sebelum dinding bata dipleter siar harus dikorek sedalam 1cm untuk mendapatkan ikatan yang lebih baik.kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan bidang plestran stabil dan kemudian diperhalus dengan acian semen.
112
c.
Pasangan bata yang selesai harus terus menerus dibasahi selama 14 hari, untuk dinding septictank harus dihindarkan adanya rembesan air tanah dari sisi luar,untuk itu plesteran trasraam dilakukan pada kedua sisi luar dalam.
d.
Untuk
finishing
diperhalus/aferking
beton
expose,sebelum
permukaan
beton
perlu
dikasarkan/pahat dulu kemudian disiram Portland cement untuk mendapatkan ikatan yang baik e.
Keramik yang akan ditempel harus sudah diseleksi dengan baik sehingga bentuk dan warna masingmasing keramik sama tidak ada bagian yang retak,pecah-pecah,sudut
atau
tepi
atau
cacat
lainnya serta telah disetujui secara tertulis dari Konsultan Pengawas. f.
Seluruh pekerjaan pasangan dan plesteran yang tidak
lurus,
berombak
dan
retak-retak
harus
dibongkar dan diperbaiki atas biaya pemborong. g.
Pada
pasangan
lantai,sampai
dinding
ketinggian
trasraam 30
cm
diatas plesteran
dilaksanakan dengan adukan 1pc: ps dan dibuat lebih
masuk
sedalam
1cm
untuk
kemudian
dihaluskan/diaci dengan adukan semen kemudian di finishing dengan cat minyak h.
Pada pasangan dinding Keramik dipasang dengan campuran 1pc:2ps terisi penuh dengan jarak yang rapat dan neut diisi dengan semen warna sesuai dengan warna keramik yang ditentukan. Keramik
yang
akan
dipasang
terlebih
dahulu
diseleksi kondisi permukaan,sudut dan pinggiran yang lurus dan halus. i.
Pasangan dinding bata dipasang dengan campuran 1pc:2ps terisi penuh dengan jarak yang rapat dan neut diisi dengan semen warna gelap,pasangan harus
mempunyai
jarak
yang
sama
dan
tekstur,bentuk yang rapih.
11
PEKERJAAN
11.1
Lingkup Pekerjaan
PENGECATAN
113
Pe k e r ja a n in i me lip u ti : a.
Pe k e r ja a n p en g ec a ta n d in d in g
b.
Pe k e r ja a n p en g e ca ta n la in s e p e r ti te r c an tu m d a la m G a mb a r
11.2
Pe r s y ar a ta n Ba h a n a.
Ba h a n d ar i ku a lita s u ta ma , ta h an te r ha da p u d a r a d a n g ar a m. Pr o d u k ca t - c a t k ay u /be s i s e ta r a f SEIV . D e mp u l y a n g d ig u n ak a n h aru s s a tu p r o d uk d e n g an c a t y a n g d ig u na k an .
b.
Ba h a n c a t d in d ing je n is Emu ls ion s e tar a f MO W IL EX, d e mp u l y a n g d ig u n a ka n h a r us sa tu p r o d uk
c.
Ba h a n d id a ta n gk a n la n gs u n g d a r i to k o . Tib a d i Ta p a k /Site k on s tr uk s i mas ih h a r us te rs eg e l b a ik d a la m k e mas a n ny a d a n tid a k c a c a t, s er ta d is e tu ju i Ko n s u lta n Pe n g a wa s /D ire ks i.
11.3
Persyarat Teknis a.
Pe r a la ta n s e pe r ti : Ku a s , R o lle r , Sik a t k awa t, Ka p e , d a n s eb a g a iny a ; l h a ru s te rs e d ia da r i k u a lita s b a ik d an ju mla h n y a cu k up .
b.
Se mu a c a t d a s ar h a ru s d is a p uk a n d en ga n k u a s . Pe lak s an a a n p e ke r ja an p e ng e ca ta n c a t d a s a r un tu k k o mpo n e n b ah a n me ta l, h a ru s d ila k u ka n
s e be lu m
k o mp o n en
te r s eb u t
te r p a s a ng .
11.4
Persyaratan Pelaksanaan a.
Pe k e r ja a n
Pe n ge c a ta n
d in d ing /p e r muk aa n
p a s a ng a n b a tu b a ta , b e to n d a n p la fo n d . Se mu a
d in d in g /p e r muk a a n
p a s an ga n
b a tu /b e to n & p la fo n d ya n g ta mp ak /e x p ose d s e p e r ti te r c an tu m d a la m G a mb a r Ke r ja .
114
b.
H a s il p ek e r ja a n y a n g tid ak d ise tu ju i Ko n s u lta n Pe n g a w as /D ir ek s i h a r us d iu la n g d a n d ig a nti. Ko n tr a k to r
h ar u s
me la k uk a n
p e n ge c a ta n
k e mb a li b ila a d a c a t d as a r a ta u ca t fin is h yang
ku r a ng
me n u tu p i
s e b a ga ima n a
a ta u
d itu n juk k a n
le pa s , Ko n s u lta n
Pe n g a w as / D ir e ks i. Bia y a u n tu k h a l in i d ita n g g u n g Ko n tr a k to r , tid a k
dapat
d ik la im
s eb a g a i
pe k er jaa n
ta mb a h . c.
Pe k e r ja a n Pe n g ec a ta n D ind in g Pe r mu k a a n ya n g a k an d ic a t h ar u s d ike r in gka n d a h u lu b e b as d ar i min y a k , k o tor a n , k a p ur da n k o n ta min a s i- k on ta min a s i la in ny a y an g tida k d iin g i n k a n .
Ap a b ila
p e r muk a a n
me mak a i
d e mp u l ma k a ha s il d e mp u lan h a ru s su da h d a la m k e a da a n h a lus d an b e rs ih d ar i d eb u d a n k o to r a n . Tin g g in y a
ke le mb a b an
s e r ta
k eb e r ad aa n
k a n d un g a n g a ra m d i d a la m z a t p ad a u mu mny a me n y e b ab k a n k e g a ga la n p e n g ec a ta n :
Te b a l la p is a n k er in g 2 5 -3 0 mic r o n
Te b a l la p is a n b as a h 7 1 ,5 – 8 5 ,8 mic r o n
D a y a s e b ar te o r itis pa d a te b a l la p is a n y a n g d ia n jur k an 1 1 ,7 - 1 4 ,0 m2 /ltr
Daya
s e b ar
p r ak te k
( d e n ga n
fa c to r
k e r u g ia n s e b es ar 2 0 % ) 9 ,4 - 1 1 ,2 m2 /ltr
Ke r in g s e n tu h 1 5 – 2 0 me n it
Pe n g e c a ta n d ila ku k an d e n g a n 3 ( tig a ) k a li ( 3 la p is ) .
Ke r in g u n tu k d ila p is i u la n g min 1 – 3 ja m s e te la h la p is a n p e r ta ma
12
PEKERJAAN
12.1
Ke r in g s e mp u rn a min 3 – 6 ja m
L in g k u p Pe ke r ja n
INSTALASI KOTOR L in g k u p Pe k er ja a n In i me lip u ti
p e ng a d a an d a n
p e ma s a ng a n a n ta r a la in :
115
a.
12.2
Pe ma s a n g a n In s ta las i Pip a Air k o to r
Persyaratan Umum Se mu a p e ke r ja a n in i ha r us me me nu h i pe ra tu r a n d a n N o r ma lis a s i d i In d o n es ia d ia n ta r a ny a :
Pe d o ma n Pe la mb in g In d o n e s ia 1 9 7 9
Sta n d a r d In d u s tr i In d o n e s ia
Peraturan PDAM tentang Instalasi Air minum
Br itis h Sta n d a r d ( BA) u n tu k b a h a n - ba h a n
Pe r a tu r a n -p e r a tu ra n la in n ya y a n g
b e r k a ita n
Ba h a n , ma te r ia l, p er a la ta n y a n g tid a k dis e r ta i d e n g a n d a ta le n gk a p ( Br os u r) , tid a k d i Iz in k a n u n tu k d ip a sa n g d a n h a ru s d ig a n ti y a ng b a r u.
Sis te m In s ta la s i Air Bu a n g a n d a n Air Ko to r a.
Pe n g a d a a n d an p e ma sa n g a n p ip a a ir b u an ga n le n g k a p
d e n ga n
d a la m
g e d un g
p er a la tn n ya mu la i
da r i
y an g
b er ad a
WC ,
u r in oir ,
w a s ta fe l, Flo o r Dr a in , C lea n Ou t d a n la in - lain , k e s a lu ra n p ip a p e mb u an g u ta ma ( p ip a te g ak ) . b.
Pe n g a d a a n d a n p e mas a n ga n p ip a v e n t p ad a s e tia p la n ta i da n p ipa ve n t u ta ma (p ip a te ga k ) u n tu k
p ip a
a ir
b u a n ga n
le n gk a p
d en ga n
p e r a la ta n ny a y a ng b e r a da d i d a la m g e d u n g . c.
Pe n g u jia n
s ys te m
in s ta la s i
te r h a d a p
k eb o c or a n
p a da
ja r in g a n
p ip a
s e ca r a
a ir
b u an ga n
s e lu r uh
s ys te m
k es e lu ru h a n
s e te la h
ja r in g a n p ip a te r p as a ng s e mu a ny a d.
Pe n g a d a a n te n a g a ke r ja y a ng b er p e ng a la ma n d a la m me la k s an a ka n p e ke r ja a n ins ta la s i a ir b u a n g a n b es e r ta k e le ng k ap a n ny a
116
e.
Bila Pe mb u a n g a n a ir k o to r d ia lirk a n k e s a lu r an a ir k o to r P D AM ( R io l Ko ta ) y a n g p e la k sa n a an n y a
d ila ku k a n
o le h
p e tu g a s
b a g ia n a ir k o to r . Se g a la b ia y a ya n g mu n cu l me n ja d i
ta n g g un g
jaw a b
Ko n tr a k to r
te r ma s u k Bia y a Pe ny a mb u n ga n ( BP) . Air Ko to r d ia lir k a n k e s e p tik ta nk Ex is tin g . f.
Pe n g a n g ku ta n , p e n imb u n a n se r ta p e r a p iha n k e mb a li
b ek as
g a lia n
( p e mbo b ok a n )
da n
p e mb e rs ih a n s ite o le h Ko n tr a k to r .
Ke ma mp u a n O p e r as i Sy s te m In s ta la s i Air Bu a n g a n d a n Air Ko to r a.
Pip a
a ir
b u an g a n
le n g ka p
d en ga n
p e r a la ta n ny a me n ya lu rk a n b u a ng a n d a r i WC , u r in o ir , w a s ta fe l, Flo o r D r a in , C lea n Ou t da n la in - la in p a d a s e tia p la n ta i k e s a lur a n p ip a p e mb u a n g
u ta ma
( p ip a
te g a k) .
Ya n g
s e la n ju tn ya d ima su kk a n k e da la m s a lu ra n p ip a a ir k o to r PD AM Ko ta . b.
Pip a v e n t p a d a s e tia p la n ta i d a n p ip a v en t u ta ma ( p ip a te ga k ) u n tu k p ip a a ir b u an ga n le n g k a p de n g a n pe r a la ta nn y a y a n g b er a d a d i d a la m g e d u n g .
Sp e s ifik a s i Te kn is Ma te r ia l d a n Pe r a la ta n : Sy s te m In s ta la s i Air Bu a n g a n Pip a Se mu a p ip a d a n a ir b u an g a n h ar us a d a p ip a v e n t y a n g te r da p a t d id a la m g e d un g , d e mik ia n p u la d e ng a n p ip a d ar i Ba k k on tr o l te r b ua t da r i b a h a n PVC c la ss AW , da r i bu a ta n W AVIN a ta u yang
s e ta r a ,
ya n g
d is e tu ju i
Ko n s u lta n
Pe n g a w as / D ir e ks i la p a n g a n .
117
Se mu a p ip a PVC , p ipa p e ny a mb un g , jo in t, fittin g , a d a la h PVC k e la s AW ( h e a v y d u ty) se r i s 1 2 ,5 me men u h i Sta n d ar d SII , b e r a s a l da r i Pa b r ik
yang
s a ma ,
Pro d uk
W AVIN
a ta u
s e ta r a , u k ur a n s es u a i g a mb ar r e n ca n a . Ka tu p d a n Str a in er ,k a tu p p e n u tu p h a ru s jen is G a te Va lv e d ip as a n g s e tia p titik a ir s e b e lu m ma s u k ke b a n g u na n a ta u s e su a i g a mb a r . Ac c e ss o r ie s Se mu a fittin g h a r u s te rb u a t d ar i b a ha n y a n g s a ma de n g a n p ip a , ya itu PVC C la ss 5 Ba r Se mu a Flo o r D r a in d a n C lea n O u t ter b u a t d a r i b a h a n Sta in le ss Ste e l s e s u a i d e n ga n d a fta r me r k .
U n tu k
p e mip aa n
d ilu ar
b a n g un a ny a n g
d ita n a m h a r us d ib er i p a s ir min imu m 1 0 c m d is e k e lilin gn y a
dan
a pa b ila
te r ja d i
p e r s ila ng a n d e n g an ja la n ma k a k ed a la ma n p ip a min ima l 6 0 c m d a r i a ta s ja la n . a.
Pe k e r ja a n In s ta las i Air k o to r Se lu r u h in s ta las i a ir ko to r me n g g un a ka n p ip a PVC k e la s AW se k u a litas W AVIN ,Air k o to r dari
k los e t
la n g s u ng
Me n g g u na k a n
d ia lirk a n
ke
p ip a
bak
4”
c o n tr o l
y an g da n
d ite r u s ka n k e se p tik ta n k .In s ta las i a ir k o to r d a r i Flo o r d ra in /W a s h ta fe l me n g g u n ak a n p ip a d ia 2 ” y a ng d ia lirk a n k e b ak r es a p an a ta u k e s a lur a n p e mbu a n g an y a n g a d a
22.
PEKERJAAN
22.1. Pembersihan
tapak
Konstruksi
dan
pada
semua
PEMBONGKARAN,
pekerjaan yang termasuk dalam lingkup pekerjaan
PENGAMAN DAN
seperti tercantum di gambar kerja dan terurai dalam buku
PEMBERSIHAN
RKS ini dari semua barang atau bahan bangunan lainnya
SETELAH
yang dinyatakan tidak digunakan lagi setelah pekerjaan
PEMBANGUNAN
selesai menjadi tanggung jawab kontraktor
118
22.2. Se mu a b e k as b o n gk a r an b a n g un a n Ex is ting d a n s e b a ga in y a ,h ar u s
d ik e lu a rk a n
da r i
ta pa k /s ite
k o n s tru ks i.
22.3. Se la ma harus
p e mb a n g u n a n men ja g a
b er la n gs u n g ,ko ntr a k to r
ke a ma n a n
ba h a n
/
ma te r ia l
,b a r a n g mau p u n b a n gu n a n y a ng d ilak s an a ka n n y a s a mp a i ta h a p s er a h te r ima
23.
PEKERJAAN LAIN -
23.1
LAIN
H a l- h a l
y an g
me me r lu k a n
timb u l
pada
p en y e les a ia n
d ia tu r /d ib ic a ra k a n
p e lak s a na a n di
d ila p a ng a n
la p a ng a n o le h
y a ng akan
k o ns u lta n
p e n g a wa s da n ko n tr ak to r ,b ila d ip e r lu k a n a k a n d ib ic a r ak a n d en g a n k on s u lta n p er e nc a n a
23.2
Se b e lu m
p e ny e ra h a n
p e r ta ma ,ko n tr a k tor
w a jib
me n e liti s e mu a b a g ia n p e k er ja a n y a n g b e lu m s e mp u rn a ,d a n
h a r us
s e g er a
d ip e rb a ik i,s e mu a
r u a n g an h a r us b e rs ih ,h a la ma n h ar us d ita ta r a p ih d a n s e mu a b ar a n g y a n g tid a k b er g u n a h a r u s d is in g k ir k an d a r i p r oy e k .Pe mb er e s an h a la ma n in i h a r u s d ila ks a n ak a n s es u a i p e tu n ju k k o ns u lta n p e n g a wa s .
23.3
Me s k ip un te la h ad a p en g a wa s d a n un s ur e - u n s ur la in n y a
,s e mu a
p e n y impa n g a n
dari
k e te n tu a n
g a mb a r k e r j a da n b es te k me n ja d i ta n g g u ng ja w a b Pe la k s a na ,u n tu k itu Pe la k s an a / p e mb o r o n g h a r u s me n y e les a ik an p e k er ja a n d e ng a n s e ba ik mun g k in
24.
PENUTUP
24.1
Se mu a y a ng b e lu m te r ca n tu m d a la m p e ra tu r a n in i ( R KS) a k an d ite n tu k a n k e mu d ian d a la m R a p a t Pe n je la s a n ( Aa nw ii jz in g) ,d a n a ka n d itu a ng k a n / d imu a t d a la m Be r ita Ac a r a R a p a t Pe n je la s an .
119
24.2
Se b e lu m p e n ye r a ha n p er ta ma , Ko n tr a k to r w a jib me n e liti s e mu a b a g ia n p e k er ja a n y a n g b e lu m s e mp u rn a , d a n h a ru s d ip e r ba ik i, s e mu a rua n g a n h a r u s b e rs ih d ip e l, h a la ma n h ar u s d ita ta r ap i d a n s e mu a
ba r a n g
y an g
tid a k
b e r gu n a
h a r us
d is in g k ir k an d a r i p r oy e k 24.3
H a l- h a l
y an g
me me r lu k a n d ib ic a r ak a n
timb u l
pada
p en y e les a ia n da n
d ia tu r
p e lak s a na a n di
la p a ng a n o le h
y a ng akan
Ko ns u lta n
Pe n g a w as /D ir ek s i d an Ko n tr a k to r . Bila d ip er lu k a n a k a n d ib ica r ak a n b e rs a ma k on s u lta n p er e nca n a
24.4
Se la ma p e me lih a r a a n , p e mb or o n g wa jib me r a w a t, me n g a ma n ka n
dan
me mp e rb a ik i
s eg a la
cacat
y a n g timb u l, s eh in g g a s e be lu m p e ny e ra h a n k e d u a d ila k s an a k an
p ek er ja a n
b e n ar - b en a r
te la h
s e mp u rn a .
120
BAB VIII GAMBAR-GAMBAR
121
122
123
BAB IX DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA, DAFTAR PERSONIL INTI, DAFTAR PERALATAN UTAMA, DAN METODA PELAKSANAAN Panitia menyiapkan dan menyusun bentuk/format/daftar untuk keperluan penyedia pekerjaan konstruksi dalam menyiapkan penawarannya, sebagai berikut: 1. Daftar kuantitas terdiri dari: RENCANA ANGGARAN BIAYA ( BQ ) KEGIATAN
: PEMBUATAN MEJA PEDAGANG PASAR PAGI
LOKASI
: KEC. TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG
VOLUME
: 1 PAKET
BIAYA
: Rp.
TAHUN ANG.
: 2011 VOL
NO
URAIAN PEKERJAAN
PEK.
SAT PEK.
HARGA ANALISA SATUAN (Rp)
I.
PEKERJAAN PERSIAPAN
1
Pasangan bouwplank / pengukuran
1.00
ls
dihitung
2
Pembuatan papan nama proyek
1.00
bh
dihitung
3
Biaya administrasi / dokumentasi
1.00
ls
dihitung
4
Biaya pembongkaran keramik lama
1.00
ls
dihitung
5
Pembersihan / perapian lokasi pekerjaan
1.00
ls
dihitung
JUMLAH HARGA (Rp)
Jumlah II.
PEKERJAAN GALIAN
1
Pekerjaan galian pondasi uk.30/50cm
28.80
m3
A.6.1
2
Pekerjaan pasir urug bawah saluran t=5cm
2.88
m3
A.6.11
3
Pekerjaan urugan tanah kembali
7.20
m3
A.6.9
Jumlah III.
PEKERJAAN BETON
1
Pekerjaan pondasi rolag batu bata ad.1:4
15.36
m2
G.6.3
2
Pekerjaan pas. dinding batu bata ad.1:4
182.40
m2
G.6.11
3
364.80
m2
G.6.4
4
Pekerjaan plesteran dinding kaki meja ad.1:4 Pekerjaan coran plat meja beton bertulang ad.1:2:3 t=11cm
26.69
m3
B.6.43
5
Pekerjaan pasangan keramik 20/20cm
268.40
m2
Supl.IV
m3
A.6.1
Jumlah VI.
PEKERJAAN SANITAIR
1
Pekerjaan galian saluran
3.29
2
Pekerjaan pasir urug bawah saluran t=5cm
0.82
m3
A.6.11
3
Pemasangan pipa PVC dia.3" lengkap
183.00
unit
dihitung
4
Pemasangan floor drain
183.00
bh
dihitung
1.00
ls
dihitung
Jumlah V.
PEKERJAAN AKHIR
1
Pembuatan gambar / Asbuil Drawing
124
2
Pembersihan akhir pekerjaan
1.00
ls
dihitung
Jumlah
REKAPITULASI : I.
PEKERJAAN PERSIAPAN
Rp.
II.
PEKERJAAN GALIAN
Rp.
III.
PEKERJAAN BETON
Rp.
VI.
PEKERJAAN SANITAIR
Rp.
V.
PEKERJAAN AKHIR
Rp. JUMLAH DIBULATKAN
TERBILANG :
DAFTAR ANALISA PEKERJAAN : PEMBUATAN MEJA PEDAGANG PASAR PAGI : KEC. TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG :1 PAKET
KEGIATAN LOKASI VOLUME BIAYA TAHUN ANG.
ANAL
: Rp. : 2011
1
A.6.1
VOLUME
URAIAN PEKERJAAN
2
3
SAT
4
HARGA SATUAN ( Rp ) 5
HARGA UPAH
HARGA BAHAN
(Rp)
(Rp)
6
7
JUMLAH (Rp) 8
1 M3 Galian tanah biasa sedalam 1 M Pembantu tukang
0.4000
Org
Mandor
0.0400
Org
0.1920
Org
0.0190
Org
Pasir urug
1.2000
M3
Pembantu tukang
0.3000
Org
Mandor
0.0100
Org
140.0000
Buah
Jumlah
A.6.9
1 M3 Urugan kembali Pembantu tukang Mandor Jumlah
A.6.11
1 M3 Urugan pasir
Jumlah
G.6.3
1 M2 Pasangan bata merah tebal 1 bata(20 cm), 1 Pc : 4Ps Batu bata kecil Semen
26.5500
Kg
Pasir pasangan
0.0930
M3
Pekerja
0.6500
Org
Tukang batu
0.2000
Org
Kepala tukang
0.0200
Org
Mandor
0.0300
Org
70.0000
Buah
Jumlah
G.6.11
1 M2 Pas. bata merah tebal 1/2 bata(10 cm), 1 Pc : 4 Ps Batu bata besar
125
Semen
11.5000
Kg
Pasir pasangan
0.0430
M3
Pekerja
0.3200
Org
Tukang batu
0.1000
Org
Kepala tukang
0.0100
Org
Mandor
0.0150
Org
Jumlah
G.6.4
1 M2 Plesteran 1 Pc : 4 Ps, tebal 15 mm Semen
5.2000
Kg
Pasir pasangan
0.0200
M3
Pekerja
0.2000
Org
Tukang batu
0.1500
Org
Kepala tukang
0.0150
Org
0.0100
Org
0.2500
M3
Mandor Jumlah
B.6.43
1 M3 Membuat lantai beton bertulang (200Kg besi+bekisting) Kayu klas IV Paku biasa 2"-5 " Besi beton Kawat beton Semen
3.0000
Kg
200.0000
Kg
3.0000
Kg
323.0000
Kg
Pasir beton
0.5200
M3
Batu pecah 3/5
0.7800
M3
Kayu dia 4 cm
0.1050
M3
Triplek 3 mm
2.5000
lbr
14.0000
btg
Pekerja
5.6000
Org
Mandor
0.2020
Org
Tukang batu
0.3500
Org
Tukang kayu
2.3000
Org
Tukang besi
1.4000
Org
0.0450
Org
Keramik
1.0000
M2
Perekat (G.19)
0.0200
M2
Tukang batu
1.0000
Org
Kepala tukang
0.1000
Org
Pekerja
0.5000
Org
0.0750
Org
1.1000
M3
362.4400
Org
Kayu dia 8/4 m
Kepala tukang Jumlah
Supl.IV
1 M2 Pek.dinding keramik ad. 1:2
Mandor Jumlah
G.19
1 M3 Perekat ad. 1:4 Pasir Pasangan Semen Jumlah
126
DAFTAR HARGA BAHAN DAN UPAH
NO
URAIAN UPAH DAN BAHAN
HARGA
SATUAN
A.
DAFTAR UPAH :
1
Tukang Kayu
Rp.
Hari
2
Tukang Batu
Rp.
Hari
3
Tukang Besi
Rp.
Hari
4
Kepala Tukang
Rp.
Hari
5
Pekerja
Rp.
Hari
6
Mandor
Rp.
Hari
7
Pembantu Tukang
Rp.
Hari
B.
DAFTAR BAHAN
1
Semen
Rp.
kg
2
Batu bata besar (8x8x20) cm
Rp.
bh
3
Pasir pasang
Rp.
m3
4
Pasir urug
Rp.
m3
5
Batu pecah 3/5
Rp.
m3
6
Pasir beton
Rp.
m3
7
Besi beton
Rp.
kg
8
Kawat Beton
Rp.
kg
9
Keramik 20x20 cm merk sekelas"Ikad" (polos)
Rp.
m2
10
Kayu klas II
Rp.
m3
11
Paku biasa
Rp.
kg
12
Kayu klas IV (papan)
Rp.
m3
13
Kayu bulat "4 cm
Rp.
m3
14
Triplek 3,0 mm uk.(4' x 8')
Rp.
lbr
15
Kayu dia 8-10/4 m
Rp.
btg
KETERANGAN
127
2. Daftar personil inti. Daftar personil inti minimal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan : a. Site Engineer Sipil (S1)Teknik Sipil, dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) Tahun b. Pelaksana Sipil (D3/S1) Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun c. Pelaksana Quantity Engineering (STM Bangunan) dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun d. Pelaksana Administrasi/opr. Computer (SMU/SMEA sederajat) dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.
3. Daftar peralatan utama. Daftar peralatan utama minimal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan : a. Mesin pengaduk beton/mollen = 2 unit b. c. d. e. f. g.
Mesin pemotong keramik = 2 unit Mesin Genset = 1 unit Dump truk = 2 unit Mesin Pompa air = 1 unit Peralatan tukang = 2 set Artco/gerobak dorong = 5 bh
4. Metoda pelaksanaan pekerjaan (apabila metode pelaksanaan yang disusun wajib digunakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi).
128
BAB X BENTUK-BENTUK JAMINAN CONTOH
1. BENTUK JAMINAN PENAWARAN (JAMINAN BANK)
1. Oleh karena …………………………………………………… (nama ULP/Panitia Pengadaan ......) selanjutnya disebut “ULP/Panitia Pengadaan” telah mengundang: ……………………………………………………………………(nama peserta) …………………………………………………………............. (alamat peserta) selanjutnya
disebut
“Peserta”
mengajukan
penawaran
untuk
……………
………………………………………………..… (nama paket pekerjaan yang spesifik, diisi oleh ULP/Panitia Pengadaan ) 2. Dan oleh karena itu peserta terkait pada instruksi kepada peserta mengenai pekerjaan tersebut di atas yang mewajibkan peserta memberikan kepada ULP/Panitia Pengadaan suatu jaminan penawaran sebesar Rp.........................(jumlah Jaminan besaran nominal dalam Rupiah) (terbilang………..………) 3. Maka kami “Penjamin” yang bertanggung jawab dan mewakili ….........................…… (nama bank)
berkantor
resmi di ……........................…(alamat bank) selanjutnya disebut “Bank”, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama Bank, dengan ini menyatakan bahwa Bank menjamin ULP/Panitia Pengadaan atas seluruh nilai uang sebesar tersebut di atas sebagai jaminan penawaran dari Peserta yang mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut di atas tertanggal …………………...............................… (tanggal penawaran) 4. Syarat-syarat kewajiban ini adalah: a. Apabila peserta menarik kembali penawarannya sebelum berakhirnya masa laku penawaran yang dinyatakan dalam surat penawarannya, atau b. Apabila peserta ditunjuk sebagai pemenang lelang dan dalam masa laku penawaran dan peserta gagal atau menolak : 1). Memberikan jaminan pelaksanaan yang diperlukan; atau 2). Untuk menandatangani kontrak. maka Bank wajib membayar sepenuhnya jaminan penawaran tersebut di atas kepada ULP/Panitia Pengadaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (unconditional) setelah menerima permintaan pertama dari ULP/Panitia Pengadaan, dan tanpa mempertimbangkan adanya keberatan dari Peserta.
129
5. Jaminan ini berlaku sepenuhnya selama jangka waktu ................ (..................................) (jumlah hari dalam angka dan huruf yang sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari lebih lama dari jangka waktu berlakunya penawaran yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran. 6. Setiap permintaan pembayaran atas jaminan ini harus telah diterima oleh Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya jaminan bank sebagaimana disebutkan dalam butir 5 di atas. 7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank mengesampingkan hak preferensinya atas harta benda milik Peserta yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili Bank, dengan ini membubuhkan tandatangan pada jaminan ini pada tanggal ................. ...........................
BANK
Tandatangan,
Penjamin
130
CONTOH
2. BENTUK JAMINAN PENAWARAN (SURETY BOND)
Nomor Bond :…………… Nilai: Rp.………………(…....................................………) (jumlah nilai jaminan) 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ......................................................................
(nama
dan
alamat
peserta) sebagai peserta, selanjutnya disebut “PRINCIPAL”, dan ………………………........…………………(nama dan alamat perusahaan asuransi atau penjamin) sebagai penjamin, selanjutnya disini disebut “SURETY”, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada .................................................. (nama
ULP/Panitia
Pengadaan),
selanjutnya
disini
disebut
“OBLIGEE”
atas
uang
sejumlah
Rp.……….......(……...……………………….) (jumlah nilai jaminan angka dan huruf) 2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam instruksi kepada peserta untuk pekerjaan ..........................................................(uraian singkat pekerjaan) yang diselenggarakan oleh OBLIGEE pada tanggal ........................................................................ di ..................................................................................................... (tanggal dan tempat pelelangan) 3. Syarat-syarat kewajiban ini adalah: a. Apabila peserta menarik kembali penawarannya sebelum berakhirnya masa laku penawaran yang dinyatakan dalam surat penawarannya, atau b. Apabila peserta ditunjuk sebagai pemenang lelang dan dalam masa laku penawaran dan peserta gagal atau menolak : 1). Memberikan jaminan pelaksanaan yang diperlukan; atau 2). Untuk menandatangani kontrak. maka SURETY wajib membayar sepenuhnya jaminan penawaran tersebut di atas kepada OBLIGEE dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (unconditional) setelah menerima permintaan pertama dari OBLIGEE, dan tanpa mempertimbangkan adanya keberatan dari PRINCIPAL. 4. Jaminan ini berlaku selama .............. hari 5. Tuntutan penagihan (klaim) atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL sesuai dengan ketentuanketentuan dalam dokumen pengadaan. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE dalam jumlah penuh selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh pihak PRINCIPAL.
131
6.
Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.
7.
Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.
Ditandatangani di ............................................. pada tanggal ................................................................. ……………………………
PESERTA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (PRINCIPAL)
PENJAMIN (SURETY)
……………………………….
……………………………….
(……………………………….)
( …………………………….. )
nama jelas
nama jelas
132
CONTOH
3. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING
Nomor Bond :…………… Nilai: Rp.………………(…....................................………) (jumlah nilai jaminan) 1.
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ...................................................................... (nama dan alamat peserta) sebagai peserta, selanjutnya disebut “PRINCIPAL”, dan ………………………........…………………(nama dan alamat perusahaan asuransi atau penjamin) sebagai penjamin, selanjutnya disini disebut “SURETY”, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada
.......................................
........................................................................................................ (nama ULP/Panitia Pengadaan), selanjutnya disini disebut “OBLIGEE” atas uang sejumlah Rp.……….......(……...……………………….) (jumlah nilai jaminan angka dan huruf) 2.
Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam instruksi kepada peserta untuk pekerjaan ..........................................................(uraian singkat pekerjaan) yang diselenggarakan oleh OBLIGEE pada tanggal ...................................................................... di .................................................................................................. (tanggal dan tempat pelelangan)
3.
Syarat-syarat kewajiban ini adalah apabila sanggahan banding yang diajukan peserta dinyatakan tidak benar maka SURETY wajib membayar sepenuhnya jaminan sanggahan banding tersebut di atas kepada OBLIGEE dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (unconditional) setelah menerima permintaan pertama dari OBLIGEE, dan tanpa mempertimbangkan adanya keberatan dari PRINCIPAL.
4.
Jaminan ini berlaku selama 20 (dua puluh) hari sejak sanggahan banding ..........
5.
Tuntutan penagihan (klaim) atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL sesuai dengan ketentuanketentuan dalam dokumen pengadaan. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE dalam jumlah penuh selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh pihak PRINCIPAL.
6.
Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.
7.
Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.
133
Ditandatangani di ............................................. pada tanggal ................................................................. ……………………………
PESERTA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (PRINCIPAL)
PENJAMIN (SURETY)
……………………………….
……………………………….
(……………………………….)
( …………………………….. )
nama jelas
nama jelas
134
CONTOH
4. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN (JAMINAN BANK)
1. Oleh
karena
....................................................................................(nama
Pejabat
Pembuat
Komitmen)
selanjutnya disebut “PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN” telah mengundang............................................( nama penyedia) …….........……………………………………………..…………(alamat penyedia) selanjutnya
disebut
“PENYEDIA”
untuk
pekerjaan.............…..........................
..........................................................................(uraian singkat mengenai pekerjaan) 2. Dan oleh karena itu Penyedia terikat oleh kontrak yang mewajibkan PENYEDIA memberikan jaminan pelaksanaan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sebesar………% (……….........……….…....persen) 3. Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili …..........................… (nama bank) berkantor resmi di………………..…………….………..... .(alamat bank) selanjutnya disebut “BANK”, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN atas seluruh nilai uang sebesar Rp................................. (jumlah jaminan dalam Rupiah) (terbilang…….....……………………………………..) senilai dengan ……....% (……………….…….................................................persen) (besarnya jaminan dalam persentase) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan di atas. 4. Syarat-syarat kewajiban ini adalah: a. Setelah PENYEDIA menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN untuk membayar ganti rugi kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PENYEDIA dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas; b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (unconditional) setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak PENYEDIA. 5. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak atau sampai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri.
135
6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas. 7. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak. 8. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik PENYEDIA yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Dengan itikad baik, kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan pada jaminan ini pada tanggal ...............
BANK Tandatangan,
Penjamin
136
CONTOH
5. BENTUK JAMINAN UANG MUKA (JAMINAN BANK)
1.
Oleh
karena
……………………………….........................(nama
Pejabat
Pembuat
Komitmen)
.................................................................................................................... ……………………. selanjutnya disebut “PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN” telah menandatangani kontrak dengan: ….…………….…………………………………...………………(nama penyedia) selanjutnya disebut “PENYEDIA” untuk pekerjaan …………………………........................…...(uraian singkat mengenai pekerjaan) pada kontrak tanggal
.…………………………..…………......(tanggal
kontrak)
nomor
………………………...........……………….…………... (nomor kontrak) 2.
Dan oleh karena sesuai dengan kontrak tersebut, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dapat membayar uang muka kepada PENYEDIA sebesar tidak lebih dari ........% (.....................................persen) (persentase yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak) harga kontrak.
3.
Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili…...............…… (nama bank) berkantor resmi di ………………………………………(alamat bank) selanjutnya disebut “BANK”, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin
PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN
atas
seluruh
nilai
uang
sebesar
Rp.……………(...............................................................................) (jumlah nilai jaminan) 4.
Ketentuan kewajiban ini adalah: a.
BANK terikat mengembalikan uang muka atau sisa uang muka, apabila setelah PENYEDIA menerima uang muka PENYEDIA gagal memulai atau melanjutkan pekerjaan, apapun alasannya dan BANK harus segera mengembalikan nilai keseluruhan atau nilai pembayaran kembali uang muka yang masih tersisa.
b.
BANK harus menyerahkan uang yang diminta oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN segera setelah ada permintaan pertama tanpa tertunda dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (unconditional) dan tanpa perlu adanya pemberitahuan sebelumnya mengenai prosedur hukum atau prosedur administrasi dan tanpa perlu membuktikan kepada BANK mengenai kegagalan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.
5.
Jaminan ini berlaku selama masa berlakunya kontrak atau sampai pada tanggal uang muka telah dibayar kembali seluruhnya.
6.
Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan BANK ini.
7.
Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik peserta yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum
137
Perdata.
Dengan itikad baik, kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan pada jaminan ini pada tanggal................................................
BANK
Penjamin
138
CONTOH
6. BENTUK JAMINAN UANG MUKA (SURETY BOND)
Nomor Bond : . . …………. Nilai : Rp.……………(………………………………) (jumlah nilai jaminan) 1.
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : ………………………………….……. (nama dan alamat penyedia) sebagai penyedia selanjutnya disebut “PRINCIPAL”, dan ...........………………………..……….…………… (nama dan alamat perusahaan asuransi atau penjamin) sebagai PENJAMIN, selanjutnya disini disebut “SURETY”,
bertanggung
jawab
dan
…………….........................................……….(nama
dengan
Pejabat
Pembuat
tegas
terikat
pada
Komitmen)
sebagai
PEMILIK,
selanjutnya disini disebut “OBLIGEE” atas uang sejumlah Rp.………… (………………………….) (jumlah nilai jaminan dalam angka dan huruf). 2.
Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar.
3.
Bahwa PRINCIPAL dengan suatu perjanjian tertulis Nomor……………….. tanggal ..............................(tanggal kontrak)
telah
mengadakan
kontrak
dengan
OBLIGEE
……...........………………….….....…...................... (uraian singkat mengenai pekerjaan)
untuk dengan
pekerjaan harga
kontrak yang telah disetujui sebesar Rp..............……(…………………..........) (harga kontrak) dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut. 4.
Bahwa untuk kontrak tersebut di atas, OBLIGEE setuju membayar kepada PRINCIPAL uang sebesar Rp.………………(….……………………) (jumlah nilai jaminan) sebagai pembayaran uang muka sebelum pekerjaan menurut kontrak di atas dimulai. Sebagai jaminan terhadap pembayaran uang muka itu maka SURETY memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut di bawah ini.
5.
Jika PRINCIPAL telah melakukan pembayaran kembali kepada OBLIGEE seluruh jumlah uang muka dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya), atau sisa uang muka yang wajib dibayar menurut kontrak tersebut, maka surat jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi; jika tidak, surat jaminan
ini
tetap
berlaku
dari
tanggal
………………………..sampai
dengan
tanggal
………………………………….………(selama berlakunya kontrak atau sampai pada tanggal uang muka telah dibayar kembali seluruhnya) 6.
Tuntutan ganti rugi atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah ada permintaan pertama tanpa tertunda dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (unconditional) setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL karena tidak dapat membayar kembali uang muka atau sisa uang muka tersebut sesuai dengan syarat-syarat kontrak.
7.
SURETY akan membayar kepada OBLIGEE uang muka atau sisa uang muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh PRINCIPAL, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima
139
tuntutan penagihan (klaim) dari OBLIGEE. 8.
Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9.
Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini, harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.
Ditandatangani di …………………….…………… pada tanggal …………………..
PENYEDIA (PRINCIPAL)
PENJAMIN (SURETY)
……………………………
…………………………
(…………………………..)
(………………………..)
nama jelas
nama jelas
140
CONTOH
7. BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN (JAMINAN BANK)
1. Oleh
karena
....................................................................................(nama
Pejabat
Pembuat
Komitmen)
selanjutnya disebut “PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN” telah menandatangani kontrak dengan: ......…......................................................................................(nama penyedia) …….........……………………………………………..…………(alamat penyedia) selanjutnya
disebut
“PENYEDIA”
untuk
pekerjaan.............…….........................
................................................................................(uraian singkat mengenai pekerjaan) pada kontrak tanggal ....................................................................(tanggal
kontrak)
nomor......................................................................................(nomor kontrak) 2. Dan oleh karena itu PENYEDIA terikat oleh kontrak yang mewajibkan PESERTA memberikan jaminan pemeliharaan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sebesar………% (……….........……….….....persen) 3. Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili …..........................… (nama bank) berkantor resmi di…………………………….………..... .(alamat bank) selanjutnya disebut “BANK”, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN atas seluruh nilai uang sebesar Rp.................................(jumlah jaminan dalam Rupiah) (terbilang…….....……............) senilai dengan ……....% (……………….…….................................................persen) (besarnya jaminan dalam persentase) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan di atas. 4. Syarat-syarat kewajiban ini adalah: a. Setelah PESERTA menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN untuk membayar ganti rugi kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PENYEDIA dalam pemeliharaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas; b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (unconditional) setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pemeliharaan pekerjaan pada pihak PENYEDIA. 5. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan
14 (empat belas) hari
141
setelah tanggal penyerahan akhir
pekerjaan
berdasarkan kontrak atau sampai PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri. 6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas. 7. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak. 8. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik PESERTA yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Dengan itikad baik, kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan pada jaminan ini pada tanggal ...............
BANK Tandatangan,
Penjamin
142
CONTOH
8. BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN (SURETY BOND)
Nomor Bond : ……………… Nilai : Rp.…………… …(………………...…………) (jumlah nilai jaminan) 1.
Dengan
ini
dinyatakan,
bahwa
kami:
………………………………………………….
……………………………...........……..……….… (nama dan alamat penyedia) sebagai
PENYEDIA,
selanjutnya
di
sini
disebut
“PRINCIPAL”,
dan…………........................................................................................(nama dan alamat perusahaan asuransi atau penjamin)
sebagai PENJAMIN, selanjutnya di sini disebut “SURETY”, bertanggung jawab dan dengan
tegas terikat pada …………........……… ………………… (nama Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, selanjutnya di sini disebut “OBLIGEE” atas uang sejumlah Rp….......................……… (terbilang………….....................……………………………………………………… ) 2.
Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam pemeliharaan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar kontrak pekerjaan dari OBLIGEE No...................... tanggal .......................................................
(nomor dan tanggal kontrak) antara pihak
PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan jaminan pemeliharaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut. 3.
Adapun ketentuan dari jaminan ini adalah jika PRINCIPAL : a. Memelihara pekerjaan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; atau b. Membayar, memperbaiki, dan mengganti pada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan yang mungkin diderita OBLIGEE oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan kontrak; maka
jaminan
ini
tidak
berlaku
lagi;
jika
tidak,
maka
jaminan
ini
tetap
berlaku
dari
tanggal...................................... sampai dengan tanggal ..................................... dan dapat dimintakan perpanjangannya oleh PRINCIPAL sampai 14 (empat belas) hari setelah masa jaminan berakhir. 4.
Tuntutan penagihan (klaim) atas jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah ada permintaan pertama tanpa tertunda dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (unconditional) setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan kontrak dan bukan karena risiko-risiko PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN. SURETY harus membayar kepada OBLIGEE sejumlah jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh pihak PRINCIPAL.
143
5.
Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.
Ditandatangani di ....................................................................................................................................... pada tanggal .............…………………………
PENYEDIA (PRINCIPAL),
PENJAMIN (S U R E T Y),
(.............)
(............)
nama jelas
nama jelas
144
