KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SPBN/SPDN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BBM BAGI NELAYAN
Jakarta, 30 Mei 2016
PT Pertamina (Persero) Jln. Medan Merdeka Timur No.1A Jakarta 10110 Telp (62-21) 381 5111 Fax (62-21) 384 6865 http://www.pertamina.com
Peran KKP, BPH Migas dan Pertamina dalam Pelaksanaan Pelayanan BBM Subsidi untuk Nelayan : •
BPH Migas
•
•
Kementrian KP
• •
•
Pertamina
•
Menentukan Kuota BBM Bersubsidi untuk sektor Nelayan di seluruh Indonesia Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk Nelayan
Menentukan lokasi-lokasi sentra nelayan yang membutuhkan pelayanan BBM bersubsidi Merekomendasikan titik lokasi dan calon pengelola lembaga penyalur khusus nelayan Mengevaluasi kebutuhan BBM nelayan secara akurat berdasarkan data jumlah kapal nelayan dan data pendukung lainnya
Memastikan BBM bersubsidi untuk nelayan tersalurkan dengan baik sesuai kuota yang ditetapkan ke lembaga penyalur yang ditunjuk Membentuk Lembaga Penyalur untuk nelayan di lokasi yang direkomendasikan oleh KKP 2
JENIS LEMBAGA PENYALUR PERTAMINA YANG MELAYANI KEBUTUHAN BBM PSO UNTUK NELAYAN SPBN : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, melayani konsumen Nelayan dan Usaha Perikanan
SPDN : Solar Packed Dealer Nelayan, merupakan Cikal Bakal SPBN, melayani konsumen Nelayan dan usaha Perikanan
SPBB
: Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker, melayani pengisian Bahan Bakar untuk Bungker pada konsumen yang berhak sesuai ketentuan.
SPBU : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, melayani konsumen kendaraan bermotor dan konsumen pengguna lainnya yang berhak sesuai ketetentuan, khususnya di darat.
APMS
: Agen Premium dan Minyak Solar, merupakan cikal bakal SPBU, melayani konsumen pengguna di daerah terpencil
3
REALISASI VOLUME PENYALURAN PREMIUM & SOLAR SUBSIDI NASIONAL UNTUK NELAYAN TAHUN 2008 - 2015
Tahun SPBN SPDN SPBB SPBU / APMS Laut
TBBM Total
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
68.016
84.682
98.173
100.016
161.876
120.035
128.286
112.136
92.283 107.328 124.427
18.397
297.756
242.865
257.940
239.675
260.248 24.354 279.235 296.348
479.639
324.469
304.731
183.327
136.601 466.149
754.462
970.063
975.829
870.681
130.229 143.891 100.148 127.444
206.268
131.040
130.918
92.992
113.628 115.681
2015
664.404 475.936 738.584 1.008.354 1.900.001 1.788.472 1.797.704 1.498.810
Note : Data diunduh dari SAP BI dipadukan dengan laporan Sales di Region
-
Volume Kebutuhan Nelayan per tahun (Data KKP Tahun 2014) : 2.795.147 kebutuhan Kapal Nelayan > 30 GT)
-
Penurunan konsumsi pada tahun 2015, karena kebijakan pelarangan kapal nelayan > 30 GT menggunakan BBM Bersubsidi
4
KL (termasuk
SEBARAN LEMBAGA PENYALUR NELAYAN Marketing Operation Region SOUTH CHINA SEA
N PACIFIC OCEAN
MOR I
S U M
MOR VIII
A T
KALIMANTAN
E
MOR VI
R A
SULAWESI
MOR II
IRIAN JAYA
MOR VII JAWA SEA
MOR IV MOR III
BANDA SEA
MOR V
EX. REFINERY EX. TRANSIT TERMNAL JENIS PENYALUR MOR I MOR II EX. SUPPL Y POINT 1. SPBB PI PE LINES 12 7
2. SPBN 3.SPDN TOTAL
2 44 58
7 27 41
MOR III MOR IV 6 4 3 11 14 18 23 33
MOR V 9 4 45 58
MOR VI MOR VII MOR VIII TOTAL 19 1 0 58 6 4 6 43 23 62 23 256 48 67 29 357
SIS-DIS\MAS TER\ MAP \IN\ 5/9 6
JUMLAH SPBU & APMS YANG MELAYANI NELAYAN Jumlah Lembaga Penyalur Jenis Lembaga Penyalur Row Labels APMS Region I 66 Aceh 6 Kepulauan Riau 19 Riau 26 Sumatera Barat 1 Sumatera Utara 14 Region II 32 Bangka Belitung 24 Bengkulu Lampung 4 Sumatera Selatan 4 Region III Banten Jawa Barat Region IV DI Yogyakarta Jawa Tengah Region V 33 Bali 6 Jawa Timur 9 NTB NTT 18
SPBU 91 39 9 10 33 21 7 6 8 57 8 49 31 8 23 126 72 32 22
Grand Total 157 45 28 26 11 47 53 31 6 12 4 57 8 49 31 8 23 159 6 81 32 40
Jumlah Lembaga Penyalur Jenis Lembaga Penyalur Row Labels APMS Region VI 90 Kalimantan Barat 7 Kalimantan Selatan 3 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Timur 58 Region VII 89 Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan 12 Sulawesi Tengah 28 Sulawesi Tenggara 44 Sulawesi Utara 5 Region VIII 77 Maluku 25 Maluku Utara 20 Papua 19 Papua Barat 13 Grand Total 387
SPBU 20 7 13
125 1 4 74 26 10 10 10 2 4 2 2 481
Grand Total 110 14 16 22 58 214 1 4 86 54 54 15 87 27 24 21 15 868
Selain SPDN/SPBN/SPBB, kebutuhan BBM untuk nelayan selama ini juga dilayani melalui 868 SPBU dan APMS yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total penyaluran +/- 870.681 KL Premium
dan Solar per Tahun
DINAMIKA DALAM PENYALURAN BBM SUBSIDI UNTUK NELAYAN 1.
Sulitnya menetapkan jumlah kebutuhan BBM yang tepat bagi kapalkapal ikan, dikarenakan tidak ada/ sulitnya mendapatkan data kapal dan data operasionalnya yang valid dari pihak nelayan maupun Instansi yang terkait
2.
Kesulitan Nelayan dalam memperoleh surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dari instansi terkait.
3.
Alokasi yang diberikan untuk SPDN seringkali sudah habis di pertengahan bulan (atau sebaliknya), hal ini terkait dengan musim melaut nelayan
4.
Adanya perpindahan kelompok nelayan ke lokasi lain (sesuai dengan musim) sehingga menyulitkan penetapan alokasi secara tetap di suatu wilayah Kab/Kota tertentu.
5.
Skema pembelian BBM oleh Nelayan Umumnya BBM dibeli oleh juragan yang selanjutnya menyuplai paket BBM dan sembako kepada Nelayan.
7
8
9
UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN BBM SUBSIDI UNTUK NELAYAN 1.
Menambah lembaga penyalur nelayan baru (SPDN/SPBN) di sentra nelayan yang belum tersedia lembaga penyalur khusus nelayan.
2.
Untuk daerah-daerah yang belum tersedia SPDN/SPBN, Nelayan tetap dapat membeli BBM di SPBU/APMS dengan Surat Rekomendasi dari Instansi Teknis terkait (DKP) sesuai ketentuan Pemerintah
3.
Berkoordinasi dengan BPH Migas dan KKP untuk menetapkan kuota BBM Subsidi khusus Nelayan dan selanjutnya mengalokasikan kuota tersebut ke masing-masing wilayah Kabupaten/Kota sesuai data kebutuhan nelayan yang riil
4.
Dalam rangka memastikan penyaluran BBM Subsidi untuk Nelayan tepat sasaran, Pertamina bekerjasama dengan BRI dan KKP telah mengujicobakan sistem pembayaran non cash dengan “Fuel Card” di beberapa wilayah.
10
PROSEDUR PERIJINAN DAN PEMBANGUNAN SPDN/SPBN Calon Pengusaha
Evaluasi oleh Pertamina
Mengajukan Surat ke Pertamina (GM Fuel Retail Marketing Region), dilengkapi : 1. Fotocopy KTP 2. Denah rencana SPDN/SPBN 3. Akta kepemilikan tanah 4. Surat Rekomendasi DKP Kab/Kota dan Provinsi 5. Surat Rekomendasi KKP Dirjen KP3K
Dengan mempertimbangkan aspek : 1. Ketersediaan kuota BBM PSO 2. Kelayakan Operasi 3. Keberadaan lembaga penyalur lain 4. Potensi pasar 5. Perkembangan daerah 6. Dll.
Jika disetujui Surat dari Pertamina untuk meminta kelengkapan administrasi (Izin Pemda, SITU, SIUP dll).
Calon Pengusaha melengkapi persyaratan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan.
Jika lengkap Pertamina menerbitkan Surat Persetujuan Pembangunan dan gambar teknik SPDN/SPBN Calon Pengusaha membangun SPDN/SPBN sesuai standar dan batas waktu yang ditentukan.
Operasional
Kontrak dan Surat Persetujuan Operasi SPDN/SPBN.
Pertamina memeriksa fisik bangunan SPDN/SPBN, aspek teknik,dan HSSE.
Jika sesuai standar 11
STANDAR FORMAT FISIK SPDN TYPE B
12
Contoh SPDN
SPDN
SPBB 13
Contoh SPBN - SPBB
14
PENENTUAN QUOTA SPDN / SPBN 1. TAHAP AWAL (PENENTUAN QUOTA SPDN/SPBN BARU) Pihak DKP merekomendasikan kebutuhan BBM di sentra nelayan berdasarkan hasil verifikasi kebutuhan nelayan
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan petugas Pertamina serta data jumlah dan jenis kapal yang sudah diverifikasi oleh DKP dilakukan perhitungan perkiraan kebutuhan nelayan, dengan formula sbb : Dimana :
Volume = α X (KM x JM) X LP x µ
α KM JM LP µ
= angka konstanta jenis BBM (ditetapkan 0,16) = Kapasitas mesin (HP), = jumlah mesin, = lama mesin bekerja (jam), = efisiensi (ditetapkan 0,8)
Jumlah Kebutuhan Nelayan dipengaruhi oleh: Kapasitasitas Mesin, Jumlah Mesin, Waktu Melaut/Trip, dan Jumlah hari Efektif Melaut
2. TAHAP EVALUASI (3 BULANAN) Evaluasi Kebutuhan nelayan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dengan mempertimbangkan : • • •
Data Realisasi 3 bulan terakhir (data historis) Musim Melaut Perkembangan Jumlah Kapal Nelayan, berdasarkan rekomendasi dari DKP
Dengan pertimbangan diatas, setiap 3 bulan alokasi untuk SPDN/SPBN disesuaikan sesuai kebutuhan 15
TERIMA KASIH
REALISASI PENYALURAN BBM PSO UNTUK NELAYAN PER REGION TAHUN 2015 APMS MOR
SPBB
SPBN
SPDN
SPBU
TBBM
TOTAL
PREMIUM SOLAR/BIO PREMIUM SOLAR/BIO PREMIUM SOLAR/BIO PREMIUM SOLAR/BIO PREMIUM SOLAR/BIO PREMIUM SOLAR/BIO PREMIUM SOLAR/BIO (KL) (KL) (KL) (KL) (KL) (KL) (KL) (KL) (KL) (KL) (KL) (KL) (KL) (KL)
I
3.824
5.942
1.494
31.665
-
II
1.550
1.008
2.582
10.172
300
3.924
700
44.875
3.046
12.992
1.104
19.918
3.660
113.623
-
4.474
9.064
204.503
-
2.498
9.195
46.587
218.657
-
16.847
-
345.588
3.819
-
3.007
5.034
107.237
-
III
-
-
-
82.756
-
8.444
-
18.884
-
IV
-
-
-
13.723
-
54.528
4.040
32.160
994
-
17.893
2.202
6.906
8.292
39.202
-
289.713
-
25.933
17.680
380.311
V
7.186
665
VI
768
7.222
3.485
15.698
576
6.727
-
14.332
4.766
51.828
-
7.491
9.594
103.299
VII
6.759
1.411
-
3.859
891
6.941
696
30.694
83.945
23.083
-
24.214
92.291
90.201
VIII
7.327
6.647
-
-
4.785
2.920
12.685
12.093
9.009
14.230
-
8.529
33.806
44.419
TOTAL
27.414
22.894
7.560
8.754
103.382
27.517
212.158
105.420
714.954
-
92.992
175.767
REALISASI PENYALURAN BBM PSO UNTUK NELAYAN TAHUN 2015 : • Premium : 176.665 KL • M. Solar : 1.322.146 KL Total : 1.498.810 KL Note : Data diunduh dari SAP BI dipadukan dengan laporan Sales di Region 17
176.665 1.322.146
REALISASI PENYALURAN BBM PSO UNTUK NELAYAN PER PROVINSI TAHUN 2015 PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM TOTAL SOLAR/BIO SOLAR/BIO SOLAR/BIO SOLAR/BIO SOLAR/BIO SOLAR/BIO SOLAR/BIO PROVINSI
MOR
SPBU
APMS
SPBB
SPDN
SPBN
PREMIUM
SPBU
APMS
SPBB
SPDN
SPBN
Angkutan Laut
Perikanan
SOLAR/BIO TOTAL
I
Nanggroe Aceh Daruss
-
-
-
-
-
-
5.813
196
-
9.521
3.924
-
454
19.908
I
Sumatera Utara
-
-
-
-
-
-
86.381
2.389
11.128
24.173
-
-
665
124.737
I
Sumatera Barat
-
-
-
700
-
700
18.943
146
-
6.017
-
-
486
25.591
I
Riau
-
3.137
-
-
-
3.137
-
-
5.282
2.316
-
-
403
8.001
I
Kepulauan Riau
3.046
688
1.494
-
-
5.228
2.486
3.211
15.254
2.848
-
-
2.466
26.265
II
Jambi
-
-
-
-
-
-
-
-
30
435
2.144
-
-
2.609
II
Bengkulu
2.176
-
-
-
-
2.176
-
-
-
4.584
-
-
140
4.724
II
Sumatera Selatan
1.484
-
2.582
-
-
4.065
-
1.008
10.142
-
-
-
393
11.543
II
Bangka-Belitung
-
896
-
1.104
300
2.300
-
-
-
14.899
6.911
-
1.550
23.360
II
Lampung
-
654
-
-
-
654
-
-
-
-
3.937
-
414
4.351
III
DKI Jakarta
-
-
-
-
-
-
-
-
33.523
1.872
-
-
16.847
52.242
III
Banten
-
-
-
-
-
-
35.136
-
46.675
8.744
2.248
-
-
92.803
III
Jaw a Barat
-
-
-
-
-
-
183.521
-
2.558
8.268
6.196
-
-
200.544
IV
Jaw a Tengah
-
-
-
4.040
-
4.040
-
-
13.723
32.160
54.528
-
3.007
103.418
IV
DI Yogyakarta
994
-
-
-
-
994
3.819
-
-
-
-
-
-
3.819
V
Jaw a Timur
-
5.147
-
4.248
-
9.395
280.659
265
12.094
29.520
4.064
20
17.556
344.178
V
Bali
-
-
-
3.520
-
3.520
4.040
-
5.799
1.448
2.384
-
2.717
16.388
V
Nusa Tenggara Barat
-
-
-
64
2.202
2.266
2.720
-
-
1.928
458
-
3.609
8.715
V
Nusa Tenggara Timur
-
2.039
-
460
-
2.499
2.294
400
-
6.306
-
410
1.620
11.030
VI
Kalimantan Barat
-
-
493
-
72
565
41.918
2.768
8.349
7.332
4.481
-
864
65.712
VI
Kalimantan Tengah
-
-
45
-
-
45
2.276
1.626
2.847
2.565
-
-
442
9.756
VI
Kalimantan Selatan
-
-
-
-
-
-
4.542
329
-
3.200
790
-
1.715
10.576
VI
Kalimantan Timur
4.354
-
-
-
504
4.858
2.979
1.852
2.941
645
1.456
-
4.260
14.133
VI
Kalimantan Utara
412
768
2.947
-
-
4.127
114
648
1.562
590
-
-
209
3.122
VII
Sulaw esi Utara
-
-
-
568
-
568
1.725
103
2.381
6.336
-
70
6.801
17.416
VII
Gorontalo
1.252
36
-
-
-
1.288
598
16
-
899
-
-
320
1.833
VII
Sulaw esi Tengah
6.362
313
-
-
-
6.675
2.392
313
499
626
-
-
883
4.714
VII
Sulaw esi Tenggara
56.917
6.061
-
128
512
63.618
1.278
555
-
5.774
6.501
434
3.586
18.127
VII
Sulaw esi Selatan
19.414
349
-
-
379
20.141
7.484
337
979
16.595
440
-
12.120
37.955
VII
Sulaw esi Barat
-
-
-
-
-
-
9.606
87
-
464
-
-
-
10.157
VIII
Maluku
4.872
4.772
-
515
155
10.314
4.301
2.871
-
2.670
415
26
3.517
13.800
VIII
Maluku Utara
3.452
2.081
-
235
865
6.633
4.085
2.340
-
2.790
995
-
1.893
12.103
VIII
Papua
-
-
-
5.140
2.565
7.705
1.370
1.078
-
4.458
1.030
-
1.205
9.140
VIII
Papua Barat
685
475
-
6.795
1.200
9.154
4.474
359
-
2.175
480
(20)
1.908
9.376
105.420
27.414
7.560
27.517
8.754
176.665
714.954
22.894
175.767
212.158
103.382
940
92.052
1.322.146
TOTAL
Note : Data diunduh dari SAP BI dipadukan dengan laporan Sales di Region 18
BESARAN MARGIN YANG DIBERIKAN UNTUK LEMBAGA PENYALUR NON SPBU
19
KEBUTUHAN BBM NELAYAN TAHUN 2014 URAIAN
JUMLAH
Perikanan Tangkap •
•
KEBUTUHAN (KL)
395.975 unit
Kapal Motor < 30 GT
391.208
unit
2.195.147 940.366
•
Kapal Motor Tempel
231.333
unit
74.619
•
Kapal Motor (< 5 GT)
110.163
unit
122.593
•
Kapal Motor (5 – 10 GT)
31.460
unit
123.126
•
Kapal Motor (10 – 20 GT)
10.988
unit
323.239
•
Kapal Motor (20 – 30 GT)
7.264
unit
296.790
4.767
unit
Kapal Motor > 30 GT
1.254.781
•
Kapal Motor ( > 30 – 60 GT)
1.434
unit
148.331
•
Kapal Motor > 60 – 100 GT
1.311
unit
435.210
•
Kapal Motor > 100 GT
2.022
unit
671.240
Perikanan Budidaya
600.000
JUMLAH
2.795.147
Sumber Data : Kementerian Kelautan dan Perikanan 20
Mekanisme Pembelian BBM PSO oleh Nelayan dengan Fuel card
SPDN
SPBB Isi BBM SPBN
Transaksi Menu : Payment BBM Subsidi
21
Mekanisme Pembelian BBM PSO oleh Nelayan dengan Fuel card Detail Mekanisme Transaksi Pemegang
Nelayan
Mentransaksikan “Fuel Card"
Pemegan SPDN/SPBN/ SPBB g
Pemegan BANK g
Transaksi Menggunakan Menu Subsidi
Menerima Data Settlement
Sukses Menerima Kembali “Fuel Card"
Proses Settlement dan Validasi Transaksi
Melakukan Pengisian BBM
Reporting
Melakukan Settlement
Pelimpahan Ke Rekening
22
Pemegan Pertamina g
Menerima Rekap Transaksi Per Periode
Design SPBU Transportable Untuk Nelayan (SPDN Tranportable)
LATAR BELAKANG PELAYANAN BBM MELALUI SPBU-T UNTUK NELAYAN • Lembaga penyalur pelayanan BBM kepada nelayan belum tersedia di semua daerah.
• Harga jual BBM kepada nelayan di beberapa tempat lebih tinggi dari harga Perpres. Karena mereka membeli melalui pengecer/ tengkulak. • Nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan (ongkos angkut ke lokasi sentra nelayan) jika membeli melalui SPBU • Perlunya lembaga penyalur resmi yang dibuat khusus melayani kebutuhan BBM nelayan sesuai dengan harga Perpres dan menyebar disemua Sentra Nelayan
24
CONTOH SPBU-T EXISTING
Sarfas Pelayanan SPBU-T : • • • • • • • •
25
Kapasitas tangki Timbun 8 KL Pompa Dispenser 2 Nozle Omzet BBM Kurang dari 5 KL Berada di daerah terpencil Luas lahan +/- 400 meter persegi Jaringan listrik/genset 20 KVA Harga jual sesuai dengan Perpres Biaya Investasi sekitar 500 juta (diluar tanah dan perizinan)
PERSYARATAN LOKASI SPBU-T UNTUK NELAYAN • Berada di daerah sentra-sentra nelayan / PPI / TPI / Lokasi Budidaya Perikanan • Jumlah kebutuhan nelayan di bawah 6 KL/hari • Jalan menuju lokasi dapat dilalui oleh mobil truck trailer pembawa kontainer 20 feet (untuk mobilisasi fasilitas) dan mobil tangki BBM (untuk supply BBM-nya) • Untuk sentra nelayan yang sulit dilalui mobil tangki, lokasi penempatan SPBU-T diprioritaskan di dekat lokasi SPBU yang selama ini menjadi tempat pengambilan BBM oleh Nelayan • Perlu Ditetapkan alokasi BBM Solar subsidi khusus untuk nelayan yang akan dialokasikan untuk rencana penambahan SPBU-T khusus nelayan 26
ESTIMASI BIAYA INVESTASI SPBU-T NELAYAN
BIAYA PEMBANGUNAN @SPBU-T
RP. 494,010,000
ESTIMASI BIAYA PENYIAPAN LOKASI & MOBILISASI SARFAS
RP. 100,000,000
TOTAL INVESTASI @SPBU-T
RP. 594,010,000
Anggaran PKBL PERTAMINA Tersedia Rp. 250 Miliar, hanya cukup untuk pembangunan sekitar 421 SPBU-T
27
STANDAR FORMAT FISIK SPDN Transportable
28
STANDAR FORMAT FISIK SPDN Transportable
29
Konversi BBM ke LPG u Nelayan Kecil
Dasar Hukum Penugasan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015
Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil
Keputusan Menteri ESDM Nomor 537K/12/MEM/2016
Penugasan Kepada Pertamina Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil Tahun 2016
PELAKSANAAN KONVERSI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA Lembaga
Fungsi
Kementrian ESDM
Koordinator Program Konversi BBM ke LPG untuk Nelayan. Sosialisasi, Penetapan Data Calon Penerima, Pengawasan dan Verifikasi atas Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg
Kementrian Kelautan dan Perikanan
Koordinasi data nelayan calon penerima paket Perdana Konversi BBM ke LPG untuk Nelayan
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengawasan terhadap tabung LPG
Kementrian Perindustrian
Ijin Industri dan Spesifikasi Material (tabung LPG 3 kg, Kompor, Regulator, Selang dan Konverter Kit)
Kementrian Perdagangan
Pengawasan terhadap barang yang beredar dan impor
Kementrian Keuangan Pemerintah Daerah
Pertamina
Alokasi Anggaran paket Perdana Konversi BBM ke LPG untuk Nelayan dan penggantian Subsidi LPG 3 kg Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan konversi di daerah dan Penyedia data nelayan calon penerima paket Perdana • Pengadaan & Pendistribusikan paket Perdana LPG 3 kg • Pengisian ulang produk LPG 3kg, • Suplai dan distribusi LPG 3 kg sampai kepada Agen
Kriteria Calon Penerima Paket Perdana Kapal perikanan nelayan kecil yang menggunakan mesin motor tempel dan/atau mesin dalam yang beroperasi harian
• Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. • Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). • Legalitas penerima Paket Perdana adalah nama calon penerima paket perdana yang telah ditetapkan oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan didaerah terpilih.
Data Calon Penerima Paket Perdana • Data Calon Penerima Paket Perdana (“DCPPP”) adalah daftar calon penerima paket perdana yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di daerah terpilih yang merupakan nelayan pemilik kapal/perahu motor dibawah/sama dengan 5 GT di daerah terpilih yang bersedia berpartisipasi dalam Pilot Project Konversi BBM ke BBG Untuk Nelayan Kecil. • Apabila ada usulan perubahan daerah (Kabupaten/Kota) dan/atau jumlah paket perdana dari Pemerintah Daerah, maka Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM menetapkan perubahan daerah (Kabupaten/Kota) dan jumlah paket perdana setelah dilakukan verifikasi oleh Ditjen Migas KESDM terhadap calon penerima paket perdana pada daerah yang akan ditetapkan dengan ketentuan sepanjang biayanya tidak melebihi pagu anggaran yang ditetapkan.
Spesifikasi Teknis Paket Perdana
Rencana Wilayah Distribusi Paket Wilayah CILACAP DEMAK TUBAN CIREBON KARANGASEM SUKABUMI JAKARTA UTARA PEMALANG TOTAL
Est. Jumlah Paket 900 250 350 180 2,340 950 20 10 5,000
Timeline Pelaksanaan No
Kegiatan
Koordinasi dengan Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Daerah calon penerima paket terpilih dan instansi terkait Pembahasan Kontrak, SOP Kegiatan Pilot Project Konversi BBM ke BBG Untuk 2 Nelayan 1
3 Penetapan calon penerima paket perdana LPG Untuk kapal nelayan
PIC ESDM ESDM PTMN ESDM
Penetapan Keputusan Menteri ESDM tentang Penugasan Kepada PT ESDM PERTAMINA (PERSERO) Penandatanganan Kontrak dan SOP kegiatan pilot project konversi BBM ke BBG ESDM 5 Untuk Nelayan PTMN 4
6 Lelang Pengadaan dan Pendistribusian paket perdana lpg untuk kapal nelayan
PTMN
7 Sosialisasi konversi kapal nelayan penerima paket perdana LPG
ESDM
8 Distribusi dan Pemasangan
PTMN (vendor)
9 Verifikasi dan Pengawasan
ESDM
2016 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
Tantangan dan Dukungan • Mengingat penggunaan tabung 3kg, maka perluasan wilayah mengikuti daerah terkonversi Mitan ke LPG. • Ketepatan Data calon penerima paket perdana untuk distribusi tepat sasaran. • Penyediaan refill LPG 3kg melalui Pangkalan LPG mengikuti sistem distribusi LPG 3kg. • Dukungan tenaga penyuluh dari Ditjen Migas ESDM dan Dinas Perikanan setempat dan Monitoring secara berkala
