MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA SADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN SOUTH CENTRE MENGENAI KERJA SAMA DALAM KEGIATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Sadan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (selanjutnya disebut BPPK) dan South Centre selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Peserta".
MENCATAT perlunya penelitian dan analisa yang inovatif dalam berbagai bidang kebijakan
internasional yang relevan bagi pengembangan dan pencapaian kepentingan negara-negara berkembang;
MENYADARI
nilai penting South Centre dalam mengaitkan wacana dan kebijakan dalam
rangka mendukung kemajuan dan pembangunan dan peran
BPPK dalam menghasilkan
rekomendasi kebijakan untuk mendukung diplomasi Indonesia yang kreatif, aktif, dan antisipatif;
MENIMBANG pentingnya pengkajian dan pengembangan kebijakan dalam lingkungan yang
netral dan informal dimana para peserta dapat mengemukakan berbagai pendapat serta perdebatan untuk mendorong pemahaman dan kerja sama yang lebih intensif, MEMPERHATIKAN persetujuan Antar Pemerintah untuk membentuk South Centre
MEMPERTIMBANGKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara
masing-masing;
TELAH MENCAPAI PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT:
Pasal 1 TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk membentuk kerjasama jangka panjang antara Para Peserta dan untuk memberikan kerangka bagi Para Peserta dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian dan pengembangan kebijakan.
PASAL II LINGKUP KERJASAMA
Para Peserta akan bekerjasama dalam mengatur penyelenggaraan diskusi-diskusi, konferensikonferensi , atau kegiatan-kegiatan lainnya secara reguler terkait dengan isu-isu spesifik dalam berbagai materi pembahasan, yang bisa mencakup namun tidak terbatas pada: a. Kebijakan pembangunan; b. Pembangunan berkelanjutan ; c. Perubahan iklim; d. Tata kelola pemerintahan global; e. Pembangunan ekonomi dan sosial; f. Kerja sama Selatan-Selatan; g. Kondisi perekonomian global h. Hak kekakyaan intelektual; i. Alih teknologi dan pengetahuan; j. Kesehatan global; k. Ketahanan pangan; dan
I. Perjanjian perdagangan dan investasi.
Pasal Ill KONTAK UTAMA
1. BPPK menunjuk Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi lnternasional sebagai kontak utama yang bertanggungjawab daalam pelaksanaan MSP ini.
2. South Centre menunjuk Direktu r Eksekutif sebagai kontak utama yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan MSP ini. Pasal IV IMPLEMENTASI
1.
Para Peserta akan melakukan konsultasi awal untuk menentukan program spesifik yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan MSP ini. Pasal V PELAKSANAAN DAN PENGATURAN FINANSIAL
1.
Pengaturan finansial untuk membiayai pengeluaran dari kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam kerangka MSP ini akan disepakati bersama oleh Para Peserta.
2. Tanpa mengesampingkan paragraf 2, MSP ini tidak menimbulkan beban finansial atau kewajiban lainnya bagi masing-masing Peserta kecuali dengan kesepakatan bersama terkait dengan peraturan penyelenggaraaan suatu kegiatan spesifik.
Pasal VI PERUBAHAN
MSP ini dapat ditinjau kembali atau diubah kapan saja berdasarkan keputusan bersama Para Peserta. Setiap modifikasi hanya bisa dibuat secara tertulis melalui kesepakatan bersama Para Peserta. Peninjauan kembali atau perubahan dlimaksud akan berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Peserta dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
Pasal VII MULAI BERLAKU , MASA BERLAKU , DAN PENGAKHIRAN
1.
MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan terakhir.
2.
MSP ini akan tetap berlaku selama periode tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode tiga (3) tahun berikutnya atas kesepakatan bersama Para Peserta melalui pemberitahuan tertulis.
3.
MSP ini dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu Peserta dengan memberikan pemberitahuan awal kepada Peserta satunya enam (6) bulan sebelumnya. Sekiranya MSP ini diakhiri, pengaturan-pengaturan atau program dan kegiatan- kegiatan yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan MSP ini akan tetap berlaku hingga selesai pelaksanaan nya, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh untuk
menandatangi, telah menandatangani MSP ini.
Ditandatangani dalam dua rangkap di Jenewa paola tanggal 1 Februari 2016 dalam bahasa
Indonesia dan bahasa lnggris. Seluruh teks memiliki keabsahan yang sama. Sekiranya terdapat perbedaan pemahaman, teks bahasa lnggris yang digunakan.
UNTUK BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN,
UNTUK SOUTH CENTRE
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SALMAN A L FARISI Pit. Kepala BPPK Atas Nama Menteri Luar Negeri RI
Penanggung Jawab Atas Nama Direktur Eksekutif
South Centre
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE POLICY ANALYSIS AND DEVELOPMENT AGENCY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOUTH CENTRE ON PARTNERSHIP IN POLICY ANALYSIS AND POLICY DEVELOPMENT ACTIVITIES
The Policy Analysis and Development Agency of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as BPPK) and the South Centre (hereinafter referred to as the South Centre), hereinafter collectively referred to as the "Participants". NOTING the need for innovative research and analysis oriented on various international
policy areas that are relevant to the protection and promotion of the development interests of developing countries; RECOGNISING the value of South Centre to forge links between ideas and policy to put
South intellect and capacities in the service of progress and development, and the role of BPPK to present policy recommendations in supporting Indonesian diplomacy and foreign policy conduct; TAKING INTO ACCOUNT the importance of policy analysis and policy development in the
neutral and informal environment which the Participants create, where differing views can be expressed and openly debated, to encourage understanding and greater cooperation ; ACKNOWLEDGING the Intergovernmental Agreement to Establish the South Centre; HAVING REGARD to the prevailing laws and regulations of the respective Participants; HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING: Article I OBJECTIVE
The objectives of this Memorandum of Understanding (MoU) are to establish a long-term partnership between Participants and to provide a framework for the Participants to conduct policy analysis and policy development activities.
Article II SCOPE OF COOPERATION
The Participants will cooperate in organizing discussions, conferences or other events on a regular basis on specific issues within broad subject areas, which may include but are not limited to: a. Development policies; b. Sustainable development; c. Climate change; d. Global governance; e. Economic and social development; f.
South-south cooperation;
g. Global economic conditions ; h. Intellectual property; i.
Technology transfer and access to knowledge;
j.
Global health;
k. Food security; and
I.
Trade and investment agreements. Article Ill PRINCIPLE CONTACT
1. BPPK designates the Head of Center for Policy Analysis and Development on International Organizations as the principal contact responsible for the implementation of this MoU. 2. South Centre designates the Executive Director as the principal contact responsible for the implementation of this MoU.
Article IV IMPLEMENTATION
The Participants will hold prior consultation on defining specific programs to be conducted for the implementation of this MoU. Article V FINANCIAL ARRANGEMENT
1. The financial arrangements to cover expenses for the cooperative activities, including specific projects or actions undertaken within the framework of this MoU, will be subject to the mutual agreement of the Participants. 2. Notwithstanding paragraph 2, this MoU will place no financial or other obligation on either Participant except by mutual agreement in conjunction with the organization of a specific activity. Article VI AMENDMENT
This MoU can be reviewed or amended at any time by joint decision of the Participants. Any modification will be made only in writing by mutual consent of the Participants. Such revisions or amendments will come into effect on such date as may be determined by the Participants and will form an integral part of this MoU.
Article VII COMING INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION
1. This MoU will come into effect on the date of its signing. 2. This MoU will remain in effect for a period of three (3) years and may be extended for a further period of three (3) years as mutually agreed by the Participants through written notifications. 3. This MoU may be terminated by either Participant at any time by giving 6 (six) months prior notice to the other Participant. Should this MoU be term inated, the arrangements or ongoing program and activities made under this MoU shall remain in effect until their completion, unless agreed otherwise by the Participant.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this MoU.
Signed in duplicate in Geneva on 1 February 2016 in Indonesian and English languages, with both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English texts shall prevail.
FOR THE POLICY ANALYSIS AND DEVELOPMENT AGENCY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
SALMAN AL FARISI
Acting. Head of Policy Analysis
of the Republic of Indonesia
FOR SOUTH CENTRE,
