SOSOK DIBALIK BOS BESAR SBY & DEMOKRAT By : TrioMacan2000 Saya pernah ungkap siapa itu Hartati Murdaya Poo. Wanita paling sakti di Indonesia. Majikan SBY & Ani SBY. Pernah jg jadi majikan Megawati Kenapa Hartati Murdaya disebut sbg Majikan SBY, Ani SBY atau Megawati? Karena mereka bisa berkuasa jadi presiden karena uang Hartati MP. Sebagai konglomerat, Hartati dan suaminya royal membantu dana politik utk capres2 atau partai2 besar seperti PDIP dan Demokrat. Akhir 2003, Hartati mndapatkan "petunjuk ilahi" bhw masa keemasan Megawati akan berakhir. SBY akan jd penguasa baru. Tanda2 alam sdh ada. Hartari yg dulu sangat akrab dgn Megawati, pelan2 tarik diri. Mulai jarang main ke istana atau kemanggisan. Dia mulai dekati SBY & ani SBY. Tapi suami Hartati, Murdaya Poo tetap jaga gawang. Tetap tempel Mega dan Taufik Kemas. Jaga2 jika Mega masih terpilih jd Presiden. Puncaknya ketika Mega marah besar pada SBY karena SBY menipu Megawati 4 kali ttg niat atau rencana SBY maju dlm pilpres 2004 SBY sbg menkopolhukam ditanya 4 kali oleh Presiden Mega apakah ada rencana maju dlm pilpres atau tidak. SBY dgn tegas jawab : TIDAK !. Namun ternyata, intelejen dan staf2 Megawati lapor bhw SBY terus secara intensif buat persiapan utk maju nyapres melalui Partai Demokrat. Megawati marah. Tidak mau lagi ajak SBY keliling daerah. Ga undang SBY dlm rapat2 kabinet. SBY dicuekin. SBY pun ngambek dan ngadu ke pers. Curhat dan keluh kesah SBY atas perlakuan "zalim" Presiden Megawati dimuat berbagai media nasional. Sby ngeluh dicuekin abis Megawati. Curhat Menkopulhukam SBY itu lgsg direspon oleh Bapak Negara Taufik Kemas dgn ejek SBY : SBY Jenderal Cengeng !! Media muat sbg headline. Akibat ejekan Taufik Kemas thdp SBY yg dimuat besar2an oleh media massa, popularitas SBY melambung. Meroket. SBY dpt simpati pers & rakyat. Kemudian SBY undurkan diri sbg Menkopolhukam kabinet Gotong Royong Megawati. SBY masih terlunta2. Dia dikasih kantor dan modal oleh Hartati Dgn mundurnya SBY sbg menkopolhukam, Partai Demokrat yg tadinya hny diurus oleh Ani SBY dan Subur Budhisantoso pun mulai dilirik SBY. SBY semula tak yakin dan tak percaya dgn partai demokrat. Ga mau urus serius. Ketum PD Prof Subur sering ngeluh minimnya perhatian SBY pd PD. Tapi Ani SBY selalu yakinkan Prof Subur : "wes Prof ga usah mikirin SBY. Ntar SBY urusan saya. Kita bangun aja PD baik2. Ntar Bapak jg ikut" Saat itu yg banyak bantu pendanaan partai demokrat adalah Hartati & ventje. Hartati
akrab banget dgn SBY&Ani SBY. Kemana2 selalu bersama2. Ketika Hartati berhasil peroleh kredit haram 1.5 triliun dari Bank Mandiri dgn agunan tanah asset negara 33 ha di kemayoran, dia jg bantu PD Diduga keras sebagian uang haram 1.5 Trilium dari bank mandir itu masuk ke PD. Hny 200 M yg digunakan utk bangun kompleks PRJ. Selain diduga mengalir ke Partai Demokrat, uang haram 1.5 Triliun itu juga digunakan utk take over 40% saham PT. Metropolitan Kencana. Jadi, bisa dikatakan, Hartati Mudaya Poo ini adalah pemegang saham mayoritas di Partai Demokrat. Owner PD. Posisinya pun skrg Dewan Pembina Ketika SBY berkuasa jadi Presiden RI, Hartati Murdaya adalah Ratu Republik Indonesia. Semua proyek pemerintah& BUMN tak lepas dari tangannya. Pejabat2 tinggi, menteri, dirjen, kepala Lembaga, direksi BUMN dst..tidak ada yg berani sama Hartati. Melawan? Pecat ! Hartati hanya tidak berkutik jika berhadapan dgn kepala daerah non Demokrat krn tangan kekuasaan SBY ga sampai kesana seperti Bupati Buol. Kini Hartati sdh jadi tersangka kasus Suap Buol. KPK akan sgra tahan. Buruaaaan !! Ntar HMP kabur dan KPK RI tdk bisa kembangkan kasus lain. Jika KPK RI kembangkan kasus korupsi HMP, rakyat RI pasti akan geger. Korupsinya dimana2 sejak 15 tahun terakhir ini. SBY terancam jatuh ! Puluhan bahkan ratusan pejabat tinggi republik ini bakal nyusul jadi tersangka bersama HMP. Ada juga kasus korupsi bea masuk 300 M. Kasus korupsi bea masuk film Impor 300 M itu sempat heboh di media massa. Trus hilang lenyap krna intervensi HMP. Dirjen BC dipecat ! Jika KPK RI serius mau usut kasus korupsi HMP yg jumlahnya berjibun dan kerugian negara puluhan triliun itu, DPR harus dukung KPK RI. DPR harus segera cairkan anggaran KPK utk sewa atau beli gedung baru dan rekrut ratusan penyidik. Indonesia gonjang ganjing, istana gempa ! Saya cukupkan dulu tentang HMP. Ga boleh terlalu detail. Ntar KPK ga bisa bekerja dan istana/cikeas mencak2 sama saya hehehe..terima kasih Oh ya..ada lagi kasus korupsi elit Demokrat yg akan diusut KPK. ZA Mantan Bupati, skrg jadi aggta DPR RI sdg dibidik kasus suapnya hehe. Menunggu vonis hakim Tipikor 20 tahun penjara untuk Hartati Murdaya. Jgn 4 thn kayak si ayin dulu. Mana hny 2 thn dia jalani. Phuih ! Samad sudah menunjukan keberanian
setara antasari. Yg belum : tradisi langsung menahan tersangka, dibiarkan bebas kemana2. Ntar buron tuh, …
Murdaya Jadi Tersangka: Suap Atau Pemerasan? http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/16051-murdaya-jadi-tersangka-suap-atau-pemerasan
Friday, 10 August 2012 01:15 Hartati Murdaya di KPK (FOTO ANTARA/Jaka) Sudah empat jam awak redaksi Gatranews menunggu kedatangan Siti Hartati Murdaya di gedung Gatra, kawasan Kalibata, Jakarta, Kamis (9/8/2012). Pengusaha yang juga menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu berjanji akan datang jam 13.00, namun hingga waktunya berbuka puasa, ia tak nongol juga. Bisa jadi, pembatalan tanpa konfirmasi itu lantaran sehari sebelumnya Hartati Murdaya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia didakwa melakukan suap dalam kasus pengurusan Hak Guna Usaha perkebunannya di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. "Tersangka baru dari pengembangan kasus Buol ini adalah Sdri. SHM," kata Ketua KPK, Abraham Samad, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 8 Agustus 2012. Abraham menjelaskan penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti yang cukup. Selain itu, KPK juga sudah meminta keterangan dari Hartati sebanyak dua kali. KPK menduga Hartati selaku Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantations dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) telah memberikan uang suap sebesar Rp 3 miliar kepada Bupati Buol Amran Batalipu. Saat ini, KPK sudah menahan Amran. Menurut Abraham, uang suap diberikan dua kali. Pertama pada 18 Juni 2012 sebesar Rp1 miliar, dan kedua pada 26 Juni 2012 sebesar Rp2 miliar. "Pemberian uang itu diduga terkait proses HGU perkebunan kelapa sawit PT CCM dan PT HIP di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah," katanya. Hartati dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK berencana memeriksa Hartati sebagai tersangka, lalu orang dekat Presiden SBY itu akan ditahan. "Apabila diperlukan penyidik atau apabila kasusnya dianggap mendekati selesai, maka yang bersangkutan akan ditahan
seperti tersangka lain yang disidik KPK," kata Abraham. Sebelumnya, Hartati sempat membantah terlibat dalam kasus suap ini. Bahkan, dia mengeluhkan sistem perizinan di Indonesia. "Kesimpulan saya, di negeri ini perlu ada suatu perbaikan sistem, sistem manajemen kekuasaan dan manajemen perizinan, supaya tidak membuka peluang yang menyusahkan banyak pihak," katanya usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin malam, 30 Juli 2012. Hartati mengaku dipojokkan dengan kasus ini. "Kami ini sudah berjuang ke daerah terpencil karena terpanggil dan sebagainya, tapi terjadi salah paham seperti ini. Saya akhirnya jadi korban," keluhnya. Dia juga membantah pernah berhubungan langsung dengan Bupati Amran. "Saya tidak pernah telepon langsung. Ada orang telepon, lalu teleponnya dikasih ke saya, Tapi, ngomongnya diplomatis saja. Tidak ngomong apa-apa," ujar Ketua Umum Walubi (Perwalian Umat Buddha Indonesia) itu. Bantahan juga disampaikan pengacara Hartati, Patra M. Zen. "PT HIP tidak pernah berupaya menyuap Bupati Buol Amran Batalipu terkait dengan keberadaaan perusahaan di Kabupaten Buol," demikian dinyatakan Patra dalam keterangan tertulis. Faktanya, tambah Patra, berulangkali terjadi gangguan keamanan terkait dengan operasi perusahaan dan gangguan terhadap lahan perkebunan milik perusahaan. Patra mengungkapkan, menjelang Pilkada Buol 2012, Bupati Buol Amran Batalipu sering memaksa dan berulangkali meminta PT HIP menyetorkan uang untuk kepentingan pencalonannya di Pilkada. Patra menyanggah permintaan Bupati Buol itu langsung disetujui Hartati. "Tidak benar ada perintah dari Hartati Murdaya kepada direksi dan atau karyawan PT HIP untuk menyuap Amran Batalipu," ujar Patra, yang juga politisi Partai Demokrat itu. Patra pun membantah Hartati pernah mengundang Amran ke Jakarta. "Sebaliknya, Amran Batalipu yang justru memaksa dan meminta-minta untuk bertemu Hartati Murdaya agar permintaan uang untuk kepentingan pribadinya dipenuhi," ujarnya. Karena itu, menurut Patra, tidak relevan jika KPK menetapkan Hartati sebagai tersangka kasus penyuapan. "Karena di satu sisi, yang bersangkutan tidak tahu dan tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Di sisi lain, PT HIP adalah korban pemerasan," tegasnya. Partai Demokrat pun langsung bereaksi atas penetapan status tersangka terhadap Hartati. Kabarnya, Demokrat akan langsung menonaktifkan Hartati sebagai anggota Dewan Pembina. "Ini berlaku untuk semua kader. Apabila sudah tersangka, otomatis akan dinonaktifkan," ujar Hayono Isman yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Swardika berpendapat Hartati tak sepenuhnya bersalah dalam kasus ini. Dia hakulyakin Hartati hanya menjadi korban. Menurutnya, banyak pengusaha yang kini menjadi korban pemerasan penguasa daerah, misalnya untuk melancarkan izin usaha.
"Mungkin, pengusaha-pengusaha ini tidak mau melakukan itu, tapi kondisi memaksa mereka karena ada raja-raja kecil itu di daerah agar investasi aman," kata Pasek. Pasek mengungkap, saat ini banyak pengusaha yang melapor ke DPR tentang berbagai kasus pemerasan terhadap mereka oleh pemerintah daerah akibat lahirnya daerah otonomi baru. "Contohnya, sebuah perusahaan yang sudah mendapat izin dari pemerintah kabupaten sebelumnya, lalu ditutup karena tidak mendapat izin dari daerah otonomi baru," ujarnya. Kuasa hukum Bupati Buol, Amat Entedam, membantah uang yang diberikan Hartati adalah suap. Menurut dia, uang tersebut disumbangkan kepada Amran yang akan kembali maju dalam Pilkada Buol 2012. Amat menjelaskan, Bupati Buol tidak pernah menerbitkan HGU kepada siapa pun. "Sudah tiga kali Pak Amran menolak. Alasannya, tidak ada kapasitas Pak Amran untuk menerbitkan HGU, karena perusahaan itu (PT HIP) sudah masuk Buol sejak tahun 1989. "Perusahaan itu sudah punya HGU, sehingga Pak Amran tidak mau menerbitkan HGU tambahan," ujarnya. Terkait dana bantuan kepada calon kepala daerah, kata Amat, tidak hanya diguyurkan oleh Hartati di Buol. Di hampir semua kabupaten yang melaksanakan pilkada, dimana ada aset milik Hartati, selalu saja ia menebar bantuan pada kandidat terkuat. "Jumlahnya sekitar Rp2 miliar per kandidat," katanya. Untuk mengklarifikasi keterangan Amran, KPK antara lain meminta keterangan konsultan politik Saiful Mujani. Ini terkait disewanya Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) oleh Amran dalam pelaksanaan Pilkada Buol 2012. Saiful dimintai keterangan sekitar lima jam di kantor KPK Jakarta, 18 Juli 2012 lalu. Kepada wartawan, Saiful mengatakan lembaganya memang pernah melakukan survei untuk Amran dalam Pilkada Buol 2012. "Pak Amran minta survei kepada saya," kata Saiful. Soal berapa biaya mensurvei peluang politisi Golkar tersebut, Saiful mengaku tidak tahu asal muasal duit itu. "Uangnya bukan dari Pak Amran, tapi dari Pak Totok Lestiyo," katanya. Totok adalah anak buah Hartati Murdaya di PT HIP. Saiful menuturkan, lembaganya menggelar survei sebelum Pilkada Buol 2012. Survei memakan waktu dua minggu di bulan Juni. Beginilah jika Pilkada bertabur 'money politic'. Tak jelas lagi, duit yang bertaburan itu sebagai upaya penyuapan atau pemerasan. Jika bui sudah menanti, semua pelaku itu mengaku sebagai korban. Yang pasti, rakyatlah korban yang sebenarnya. (HP)
