SOSIALISASI PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERMENDAG NOMOR 83 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PDOUK TERTENTU

SOSIALISASI PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERMENDAG NOMOR 83 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PDOUK TERTENTU

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 1

I. KRONOLOGIS PERATURAN YANG BERLAKU

PERMENDAG NOMOR 83 TAHUN 2012


The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia


2

GAMBARAN UMUM KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

(PERMENDAG NO. 83/2012 DAN NO. 61/2013)


3

II. SYARAT UNTUK MELAKUKAN IMPOR PRODUK TERTENTU

IT PRODUK TERTENTU

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR DI PELABUHAN MUAT PRODUK TERTENTU


4

III.

KETENTUAN UNTUK MENDAPAT PENETAPAN SEBAGAI IT-PRODUK TERTENTU

Permohonan disampaikan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) dengan melampirkan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

fotokopi Angka Pengenal Importir (API) fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk produk tertentu yang terkena wajib NPIK fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) rencana impor dalam 1 tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, nomor pos tarif/hs 10 digit, dan pelabuhan tujuan

Koordinator dan Pelaksana UPP atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu paling lama dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku IT sampai dengan tanggal 31 Desember 2015


5

IV. KETENTUAN VERIFIKASI  Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor lebih dahulu di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan oleh Pelaksana Surveyor yang ditetapkan Menteri

 Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.  Verifikasi juga dilakukan terhadap Certificate of Analysis (CoA) Surat Pemberitahuan Notifikasi, Ijin Edar dan SPPT SNI untuk Produk tertentu yang dipersyaratkan.

 Seluruh beban biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor ditanggung oleh IT-Produk Tertentu yang bersangkutan.


6

6

V. IMPOR PRODUK TERTENTU DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 1. Pemasukan Produk Tertentu untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dari luar Daerah Pabean diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 2. Produk Tertentu asal luar Daerah Pabean dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.


7

7

VI. PENGECUALIAN 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; Produk Tertentu pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 (sepuluh) pieces per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1.000,00 (seribu dolar Amerika) per orang, dengan menggunakan pesawat udara; Produk Tertentu elektronika berupa barang kiriman paling banyak 2 (dua) Unit per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang, dengan menggunakan pesawat udara; Produk Tertentu selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang dengan menggunakan pesawat udara; Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya; Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen yang digunakan sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya; dan Produk Tertentu yang bersifat impor sementara. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

8

8

VII. KETENTUAN RE-EKSPOR 1. Importir yang mengimpor Produk Tertentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Dalam hal Produk Tertentu yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus dilakukan re-ekspor. 3. Biaya atas re-ekspor menjadi tanggung jawab importir.


9

9

POIN-POIN PERUBAHAN DALAM PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2014


10

10

VIII. PENAMBAHAN PELABUHAN TUJUAN SESUAI PERMENDAG 82/2012 JO. NO. 61/2013

A. LAUT Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar,, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura; Tarakan di Tarakan; Krueng Geukuh di Aceh Utara. B. UDARA Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar. PELABUHAN LAUT DUMAI, JAYAPURA DAN TARAKAN HANYA UNTUK PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN SAJA. PELABUHAN LAUT KRUENG GEUKUH UNTUK PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN, PAKAIAN JADI, ELEKTRONIKA DAN ALAS KAKI The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

11

11

(LANJUTAN) PENAMBAHAN PELABUHAN (SESUAI PERMENDAG 36/2014)

BITUNG DI BITUNG

CIKARANG DRY PORT DI BEKASI

PELABUHAN CIKARANG DRY PORT UNTUK SEMUA PRODUK TERTENTU PELABUHAN LAUT BITUNG UNTUK PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN, PAKAIAN JADI, DAN ELEKTRONIKA The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

12

12

IX. PERUBAHAN NAMA HEADING KOMODITAS MAKANAN DAN MINUMAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

PAKAIAN JADI • PAKAIAN JADI DAN SEJENISNYA • BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA ALAS KAKI ELEKTRONIKA DAN MAINAN ANAK-ANAK The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

13

X. PENAMBAHAN KETENTUAN YANG HARUS DIVERIFIKASI

Sesuai usulan BPOM, terdapat penambahan ketentuan yang harus diverifikasi Surveyor yaitu “Surat Pemberitahuan Notifikasi atau Surat Persetujuan Izin Edar untuk Produk Tertentu yang dipersyaratkan”.


14

14

XI. PENAMBAHAN POS TARIF/HS DALAM LAMPIRAN PERMENDAG 1. Sesuai usulan BPOM, dilakukan penambahan Pos Tarif/HS 1207.30.00.00, 1211.20.10.00, 1214.10.00.00, 1302.19.30.00, 1512.19.10.00, 1516.20.18.00, 1518.00.14.00, 2106.90.53.00, dan 3301.25.00.00 yang masuk ke dalam komoditas obat tradisional dan suplemen kesehatan. 2. Ketentuan IT Produk Tertentu, pelabuhan tujuan dan Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkap kepabeanan untuk 9 komoditas ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2014.


15

15

XII. REALISASI IMPOR PRODUK TERTENTU 2009 - 2014 NILAI ( USD ) PRODUK

2009 Elektronik

2010

2011

2012

2013

2014 ( s/d 14 Agustus)

2,450,704,188 3,530,487,853 3,856,391,721 4,063,922,978 3,687,803,367 1.297.318.076

Makanan dan Minuman

171,424,058

215,187,883

242,808,080

299,230,433

457,218,348

337.097.590

Alas Kaki

63,725,367

105,841,525

144,867,608

186,559,256

220,330,948

131.500.115

Mainan Anak

46,315,795.

61,426,168

72,869,765

90,371,745

105,446,234

45.989.495

63,260,048

98,303,545

140,558,705

87.756.935

164,278,297

200,590,245

240,046,593

302.015.722

Obat Tradisional dan Suplemen Mulai Berlaku 1 Maret 2011 Makanan

Pakaian Jadi Kosmetik

99,942,698

125,481,431

Mulai Berlaku 1 Januari 2014

313.803.067

Source: KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

16

SOSIALISASI PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERMENDAG NOMOR 83 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PDOUK TERTENTU

Recommend Documents