SOSIALISASI Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101 Disampaikan oleh : Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Bandung, 30 Oktober 2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016 Rancangan Awal RKPD P/K/K
RKP (PP 20/2004)
Rancangan RKPD P/K/K
RAPBD
Reses DPRD 1
RKPD P/K/K/Desa
Rancangan Renja SKPD
Des Jan
Feb
KUA/PPAS
RKA-SKPD
Reses DPRD 2
Mrt
Apr
Mei
Jun
Agt
Juli RKPD Perubahan
Musrenbang Nas u/ RKP
Rancangan RKPD Perubahan
Musrenbang RKPD Prov
Rancangan Interim RKP (PP 40/2006)
Musrenbang RKPD K/K Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/kel
APBD
Renja SKPD
Pra Musrenbang Kewilayahan
Forum SKPD Prov
Sept
Reses DPRD 3
Okt
Nov
Des
Renja SKPD Perubahan
KETERANGAN: : Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 (Minggu ke-1 Desember 2014 s.d Minggu ke-2 Mei 2015) : Penyusunan Perubahan Tahun 2015 dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2016 (Minggu ke-3 Mei 2015 s.d November 2015) : Penyusunan Perencanaan Tahun 2017 (Minggu ke-1 Desember 2015 s.d Minggu ke-2 Mei 2016)
Peran aktif DPRD Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan
Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010 1
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Forum SKPD
Reses DPRD
KUNKER PIMPINAN
RANCANGAN AWAL RKPD PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV
RANCANGAN RKPD
MUSRENBANG PROVINSI
RANCANGAN AKHIR RKPD
PERGUB RKPD
2
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK VERIFIKASI USULAN KEGIATAN RPJMD DAN KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK PEMBANGUNAN TAHUNAN
1
OPD/BIRO
KAB/KOTA
DESA
RESES DPRD
AKADEMISI
UMUM
KOMUNITAS
DUNIA USAHA
Usulan Awal
Semua Usulan Masuk (Lengkap / Tidak Lengkap)
Telah diverifikasi : Bahan yang diverifikasi berdasar kriteria OPD/Biro (Surat Pengantar Kepala Daerah, Proposal, RAB, Gambar, Sertifikat Tanah)
2
Catatan : Kriteria OPD dibuat berdasarkan : RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum Anggaran
3
Persyaratan Tahap 2 dan Hasil Verifikasi Administrasi Bersama OPD Kabupaten/Kota
4
Seleksi Usulan Persetujuan untuk RKPD sebagai bahan Gubernur Menetapkan APBD Catatan : Seleksi usulan berdasarkan arah kebijakan RKPD
Rancangan Awal RKPD dan Forum OPD
Pra Musrenbang dan Musrenbang
Pasca Musrenbang
RKPD KUA – PPAS
5
Verifikasi Lapangan : Kunjungan ke Lokasi / CPCL atas dasar Hasil Tahap 4 dan Bukti - Bukti Pendukung / Dokumen Asli Sebagai dasar penetapan KUA / PPAS
3
INOVASI untuk Perbaikan Kualitas Dan Efektivitas Perencanaan : TEMA : Keterlibatan Multipihak dalam Perencanaan melalui RKPDJABARonline 2101 (Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2014)
4
Maksud dan Tujuan (Pasal 2) Maksud • •
mengatur pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101 untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah; dan mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan Perubahan RKPD, serta berlaku efektif sejak penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2016.
Tujuan • memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem RKPDJabar Online 2101 bagi seluruh OPD/Biro dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah; • menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah; • mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan • mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas dan berkelas.
5
Pengguna Sistem RKPDJabar Online Kategori
1.
Pemerintahan Daerah a. Pimpinan Daerah b. DPRD Provinsi c. OPD/Biro Provinsi d. Bappeda Kabupaten/Kota e. Pemerintah Desa 2. Non Pemerintah Daerah a. Akademisi b. Dunia Usaha c. Komunitas d. Umum/Masyarakat
Pengguna
1.
Pengguna Internal a. Pimpinan Daerah b. OPD/Biro Provinsi c. Bappeda Kabupaten/Kota 2. Pengguna Eksternal a. DPRD Provinsi b. Pemerintah Desa c. Akademisi d. Dunia Usaha e. Komunitas f. Umum/Masyarakat 6
7
Pasal 11 : Struktur Pengelola Sistem RKPDJabar Online Provinsi No.
Struktur
Uraian
1.
Kepala OPD/Biro
Penanggung Jawab Pengusulan Kegiatan PadaSistem RKPDJabar Online
2.
Sekretaris OPD/Kepala Bagian
Penanggung Jawab Harian Pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101
Administrator OPD/Biro : (a) 3.
4.
Kasubag Perencanaan/Bagian Perencanaan Biro
Operator RKPDJabar Online 21010
Mengkoordinasikan pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101 Lingkup OPD/Biro; dan (b) Melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap Bidang/UPTD/ UPTB/Bagian pada OPD/Biro a) Melakukan input/update/delete usulan kegiatan OPD/Biro ke dalam Sistem RKPDJabar Online 2101 beserta kelengkapan administrasi kegiatan; b) Melakukan input/update/delete usulan kegiatan eksternal OPD/Biro ke dalam Sistem RKPDJabar Online 2101 beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
7
Pasal 12 : Struktur Pengelola Sistem RKPDJabar Online di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota No.
Struktur
Uraian
1.
Kepala Bappeda
Penanggung Jawab Pengusulan Kegiatan Pada Sistem RKPDJabar Online
2.
Sekretaris Bappeda
Penanggung Jawab Harian Pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101
Administrator Kabupaten/Kota : (a)
3.
4.
Kasubag Perencanaan Bappeda
Operator RKPDJabar Online 21010
Melakukan koordinasi pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101; dan (b) Melakukan input/update/delete usulan kegiatan ke dalam Sistem RKPDJabar Online 2101 beserta kelengkapan administrasi kegiatan
Melakukan input/update/delete usulan kegiatan ke dalam Sistem RKPDJabar Online 2101 beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu oleh Operator Sistem RKPDJabar Online 2101
8
Tahapan dan Proses RKPDJabar Online 2101(Pasal 14) • • • • • • •
Usulan awal; Musrenbang Kabupaten/Kota; Forum OPD Daerah; Pra Musrenbang Daerah; Musrenbang Daerah; Pasca Musrenbang Daerah; dan RKPD. 4. REPORTING 3. PROCESSING
USER
AKTIVITAS
DESA, KOMUNITAS, AKADEMISI, DUNIA USAHA DAN RESES DPRD PROVINSI
1, 2, 4
KABUPATEN/KOTA, OPD PROVINSI DAN BAPPEDA PROVINSI
1, 2, 3,4
2. UPDATING
1. ENTRY 9
Pasal 16 : Persyaratan Pengusulan Kegiatan Ketentuan Pasal 16
Administrasi Usulan Kegiatan
1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/ Kota 3. Non Pemerintah
a.
Surat Pengantar
b.
Proposal
c.
Rancangan Pra RKA
Penanggungjawab usulan kegiatan : (a) Pengguna Internal : Kepala OPD/Biro dan Kepala Badan dan (b) Pengguna Eksternal : Pengusul Yang Terdaftar didalam Sistem RKPDJabar Online. 10
Rincian Persyaratan Pengusulan Kegiatan (Pasal 16) OPD/Biro Provinsi • Surat Pengantar dari Kepala OPD/Biro; • Proposal yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar dan sertifikat apabila untuk pengadaan tanah/lahan serta Detail Engineering Design (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik; • Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik; dan • Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Pemerintah Kabupaten/Kota •
Surat Pengantar dari Bupati/Walikota;
•
Proposal yang dilengkapi dengan RAB, CPCL,gambar dan sertifikat apabila untuk pengadaan tanah/lahan serta DED untuk kegiatan pembangunan fisik;
•
Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik; dan
•
Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Pengguna Eksternal •
Surat Pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan; dan
•
Proposal yang dilengkapi dengan CPCL dan RAB. 11
Pengusulan Kegiatan Berdasarkan Kategori Kegiatan (Pasal 22) Pemerintah Kabupaten/Kota
OPD/Biro Provinsi • • • • • • •
Belanja Langsung OPD; Belanja Tidak Langsung OPD; Belanja Bantuan Keuangan; Belanja Bantuan Desa; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; dan Belanja Subsidi
• •
Belanja Bantuan Keuangan; Belanja Bantuan Desa;
Pengguna Eksternal (DPRD Provinsi, Pemerintah Desa, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas dan Umum)
• • • •
Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Desa; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial;
12
Verifikasi Usulan Kegiatan oleh OPD/Biro Maksud : • mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan
Tujuan : • melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota dan usulan kegiatan eksternal dan eksternal OPD
Tahapan : • Tahap kesatu, yaitu verifikasi usulan awal; • Tahap kedua, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Forum OPD; • Tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Pra Musrenbang dan Musrenbang Daerah; • Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Rancangan Akhir RKPD dan/atau tahapan Pasca Musrenbang Daerah. 13
Kriteria Verifikasi : Kriteria administrasi
Kriteria Substansi yaitu :
yaitu : • Ketersediaan surat pengantar, • Proposal yang dilengkapi dengan CPCL, RAB, Sertifikat, dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan
• •
•
• •
Kesesuaian isi proposal dengan usulan kegiatan; Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan Daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat; Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan Daerah yang tertuang di dalam RKPD Provinsi Jawa Barat; Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran, dan tujuan OPD/Biro; dan Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi OPD/Biro yang bersangkutan.
14
Output Sistem RKPDJabar Online 2101 : PROVINSI
1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 3. Rencana Kerja OPD/Biro 4. Perubahan Rencana Kerja OPD/Biro KABUPATEN/KOTA DAN PENGGUNA EKSTERNAL
Daftar Usulan Kegiatan Yang Akan Didanai Oleh Provinsi Jawa barat 15
Tindaklanjut OPD/Biro dan Kabupaten/Kota : 1.
2.
OPD/Biro Provinsi Jawa Barat : a)
OPD/Biro mengusulkan kegiatan prioritas dilengkapi dengan administasi kegiatan sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
b)
OPD/Biro Melakukan input dan verifikasi usulan kegiatan/proposal yang masuk ke OPD/Biro;
c)
Sekretariat DPRD membantu dan mengkoordinasikan Hasil Reses DPRD.
Kabupaten/Kota : a) Bappeda Kabupaten/Kota melakukan seleksi usulan kegiatan SEBELUM melakukan input kedalam Sistem RKPDJabar Online; b) Usulan kegiatan prioritas HARUS dilengkapi dengan administasi kegiatan sesuai persyaratan yang telah ditentukan; c) DPPKAD Kabupaten/Kota dibantu oleh Bappeda Kabupaten/Kota untuk mendistribusikan kegiatan yang didanai oleh Provinsi Jawa Barat berpedoman kepada Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat. 16
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat
TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500
Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
RKPDJabar
-ONLINE
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR 08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
