SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DAN BENTURAN KEPENTINGAN RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH
Gratifikasi merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam tindak pidana suap. Gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabaran atau kedudukannya dianggap suap.
PRINSIP – PRINSIP DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
1. Transparansi; 2. Akuntabilitas;
3. Kepastian Hukum; 4. Kemanfaatan; 5. Kepentingan Umum;
6. Independensi; dan 7. Perlindungan bagi Pelapor.
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki
konflik kepentingan Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp. 1.000.000,Terkait musibah atau bencana paling banyak Rp. 1.000.000,Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp. 200.000,- dengan lokal pemberian Rp. 1.000.000,- dalam 1 (satu) tahun dari pemberian yang sama Hidangan atau sajian yang berlaku umum Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum
Gratifikasi wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi :
Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi; Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn); Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang; Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa; Dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan; Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.
BENTURAN KEPENTINGAN
Situasi atau kondisi dimana terdapat pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan rumah sakit sehingga dapat mengganggu seseorang untuk bertindak atau berfikir secara kritis dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh rumah sakit.
Dalam pelaksanaan potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, karyawan rumah sakit : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
9. 10.
Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta rumah sakit untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan. Dilarang mengijinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dakam bentuk apapun pada hari raya keagamaan Dilarang mengijinkan menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. Dilarang bersikap diskriminatif tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan. Dilarang memanfaatkan informasi rahasia data rumah sakit untuk kepentingan di luar rumah sakit. Dilarang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan rumah sakit pesaing dan/atau rumah sakit mitra atau calon mitra lainnya. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan mitra kerja.
Beberapa benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh karyawan Rumah Sakit antara lain :
Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan; Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/rumah sakit dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan; Perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung/ tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; Situasi dimana karyawan rumah sakit memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan. Situasi dimana Karyawan Rumah Sakit menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi; Moonlighting atau outside employment (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya); Situasi untuk memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain adalah : 1. Kekuasaan dan wewenang rumah sakit. 2. Perangkapan jabatan
3. Hubungan Afiliasi 4. Gratifikasi 5. Kelemahan sistem Organisasi
6. Kepentingan pribadi
Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Benturan Kepentingan
1. Komitmen dan Keteladanan Manajemen 2. Partisipasi dan Keterlibatan para Karyawan Rumah Sakit 3. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu 4. Langkah – langkah Preventif
5. Penegakan Kebijakan Benturan Kepentingan 6. Pemantauan dan Evaluasi
