FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES
SKRIPSI Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Universitas Negeri Semarang
Oleh Agus Nurfauzi NIM 7101411231
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2016
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada: Hari
: Senin
Tanggal
: 28 Desember 2015
ii
PENGESAHAN KELULUSAN
Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:
Hari
: Jum’at
Tanggal
: 8 Januari 2016
iii
PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Semarang, Januari 2016
Agus Nurfauzi NIM 7101411231
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles).
Persembahan Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 1.
Allah SWT, Tuhan Semesta Alam.
2.
Kedua Orang Tuaku yang selalu mengajari berdoa dan bersemangat.
3.
Adik-Adikku, Taufik dan Zulfa.
4.
Guru-Guruku #TerimakasihGuru.
5.
Almamaterku, Universitas Negeri Semarang.
v
PRAKATA Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Semesta Alam, Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dengan sabar dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Semarang. Atas segala bantuan yang diberikan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini, maka penulis dengan tulus hati menyampaikan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang. 2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik. 3. Dr. Ade Rustiana, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan bantuan dalam proses ijin penelitian. 4. Dra. Yustina Sri Aminah, Dosen Pembimbing yang tak terhingga mengarahkan, dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi. 5. Drs. Syamsu Hadi, M.Si., Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik, saran dan arahan.
vi
6. Dra. Harnanik, M.Si., Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik, saran dan arahan. 7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya. 8. Kepala DPPK Kabupaten Brebes beserta perangkatnya, yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian, khususnya Mba Ian dan Mas Iwenk yang telah membantu kelengkapan data penelitian. 9. Camat Wanasari beserta perangkatnya yang telah memberikan kemudahan ijin penelitian, khususnya Pak H. Casroni, Pak Heri, dan Pak Darmanto. 10. Keluarga besar Kopma Unnes, Teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi 2011, Relawan Turun Tangan, Bapak/Ibu PPL SMANTANG 2014 (khusus Trio PPL SMANTANG), KKN Ngempon 2014, Mataram Kos, serta SahabatSahabat Hebatku (Adi, Adit) terima kasih kebersamaannya selama ini. 11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan semua pihak yang memerlukan.
Semarang,
Penulis
vii
Januari 2016
SARI Nurfauzi, Agus. 2016. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”. Skripsi. Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra.Y.Sri Aminah. Kata kunci: SPPT, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Faktor-fakor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah SPPT mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan? (2) Apakah pelayanan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan? (3) Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan? (4) Apakah SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan? Populasi dalam penelitian ini berjumlah 55.028 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel adalah Proportionate Stratified Random Sampling dengan sampel 104 wajib pajak. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase menunjukkan SPPT dalam kriteria kurang baik dengan persentase 67,83%, pelayanan perpajakan kriteria baik (68,46%), kesadaran wajib pajak kriteria baik (74,50%) dan kepatuhan wajib pajak kriteria baik(79,74%). Secara simultan ada pengaruh yang signifikan dari variabel SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi 58,5%. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima dengan harga signifikansi sebesar 0,000. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan variabel SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Saran dari penulis adalah untuk instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan dan Penggelolaan Keuangan Kabupaten Brebes untuk meningkatkan keakuratan data pada SPPT, mempertahankan serta meningkatan pelayanan perpajakan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak baik itu petugas pajak yang bekerja di wilayah kecamatan atau kelurahan/desa. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib
viii
pajak/masyarakat akan penting membayar pajak sesuai tepat jumlah dan tepat waktu.
ix
ABSTRACT Nurfauzi, Agus. 2016. “Factors that Influence Taxpayer Complianc in Paying Land Taxes Rural and Urban Building in Wanasari Sub district Brebes Regency”. Final Project. Economic Education. Faculty of Economics. Semarang State University. Supervisor: Dra. Y. Sri Aminah. Keywords: SPPT, Taxation Services, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance. Taxpayer Compliance is a condition in which the taxpayer fulfills all tax obligations and the right of taxation. The factors which affect the tax compliance are SPPT, taxation services and taxpayer awareness. The problems of this study are: (1) Does SPPT affect taxpayer compliance in paying rural and urban property tax? (2) Does the taxation service affect taxpayer compliance in paying rural and urban property tax? (3) Does the taxpayer awareness affect taxpayer compliance in rural and urban property tax? (4) Does the SPPT, taxation services and awareness simultaneously of taxpayers on tax compliance in paying rural and urban property tax? The population in this study amounted to 55.028 taxpayers. The sampling technique which used is Proportionate Stratified Random Sampling with 104 samples of taxpayers. The method which is used to collect the data is a questionnaire method and documentation. The analysis method which used is descriptive analysis percentage, classical assumption test and multiple linear regression with SPSS. Based on the descriptive analysis percentage, the result showed that the percentage of SPPT in not good criteria was 67.83%, a good tax service criteria (68.46%), awareness taxpayer in good criteria (74.50%) and tax compliance in good criteria (79.74 %). Simultaneously, there was a significant effect of the SPPT variable, taxation services and taxpayer awareness on taxpayer compliance with the contribution of 59.7%. Simultaneous hypothesis testing result showed that Ho is rejected and Ha is accepted with 0.000 significance. The Conclusions of this research is that there is a significant influence either partially or simultaneously variable of SPPT, taxation services and awareness taxpayers on compliance taxpayers in paying PBB-P2. Sugestions from the author for the relevant agencies, Department of Revenue and Financial Management Brebes district is improving the accuracy of SPPT data, defending and increasing the taxation services PBB-P2 Tax to the taxpayer either tax officers whom work in the districts. The socialization or counseling taxation intensively and continuously to increase understanding and awareness of the taxpayer/community will be important to pay appropriate taxes right amount and righ time.
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................
ii
PENGESAHAN KEULUSAN.........................................................................
iii
PERNYATAAN ...............................................................................................
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................
v
PRAKATA .......................................................................................................
vi
SARI ................................................................................................................
viii
ABSTRACT .....................................................................................................
x
DAFTAR ISI ....................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ............................................................................................
xiv
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xviii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................
1
1.1
Latar Belakang Masalah ................................................................
1
1.2
Perumusan Masalah.......................................................................
13
1.3
Tujuan Penelitian...........................................................................
13
1.4
Manfaat Penelitian.........................................................................
14
1.4.1 Manfaat Teoritis ...................................................................
14
1.4.2 Manfaat Praktis ....................................................................
14
BAB II LANDASAN TEORI ..........................................................................
15
2.1
Teori Atribusi ................................................................................
15
2.2
Pajak ..............................................................................................
16
2.2.1 Pengertian Pajak ..................................................................
16
2.2.2 Fungsi Pajak.........................................................................
17
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak ....................................................
17
2.2.4 Teori Pemungutan Pajak ......................................................
18
2.2.5 Prinsip Pemungutan Pajak ...................................................
19
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak....................................................
21
xi
2.3
2.2.7 Jenis Pajak ...........................................................................
21
Pajak Bumi dan Bangunan ............................................................
22
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan ................................
22
2.3.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan .........................................
23
2.3.3 Subjek Pajak ........................................................................
23
2.3.4 Objek Pajak ..........................................................................
24
2.3.5 DasarPengenaanPajak ..........................................................
25
2.3.6 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak............................
26
2.3.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ..........................................
27
2.3.8 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) ......................
27
Kepatuhan Wajib Pajak .................................................................
28
2.4.1 Pengertian Kepatuhan ..........................................................
28
2.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan ..........................................................
29
2.4.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak ..........................................
30
2.5
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ............................................
30
2.6
Pelayanan Perpajakan ....................................................................
32
2.7
Kesadaran WajibPajak ..................................................................
35
2.8
Penelitian Terdahulu .....................................................................
36
2.9
Kerangka Berfikir ..........................................................................
38
2.10 Hipotesis Penelitian .......................................................................
42
BAB III METODE PENELITIAN...................................................................
43
2.4
3.1
Jenis dan Desain Penelitian ...........................................................
43
3.2
Populasi, dan Sampel Penelitian ...................................................
43
3.2.1
Populasi Penelitian ............................................................
43
3.2.2
Sampel Penelitian ..............................................................
44
Variabel Penelitian ........................................................................
46
3.3.1 Variabel Bebas atau Variabel Independen (X) ....................
46
3.3.2 Variabel Terikat atau Variabel Dependen (Y) .....................
49
Metode Pengumpulan Data ...........................................................
50
3.3
3.4
xii
3.5
3.6
3.4.1 Metode Dokumentasi ...........................................................
50
3.4.2 Metode Angket atau Kuesioner ...........................................
50
Analisis Instrumen Penelitian........................................................
52
3.5.1 Validitas Instrumen ..............................................................
52
3.5.2 Reliabilitas Instrumen ..........................................................
53
Metode Analisis Data ....................................................................
55
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif Persentase ...............................
55
3.6.2 Uji Asumsi Klasik................................................................
57
1.
Uji Normalitas ..............................................................
57
2.
Uji Multikolonieritas ....................................................
58
3.
Uji Heteroskedastisitas .................................................
58
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda ........................................
59
3.6.4 Pengujian Hipotesis Penelitian ............................................
60
1.
Uji Parsial (Uji t) ..........................................................
60
2.
Uji Simultan (Uji F) ......................................................
60
3.
Koefisien Determinasi (Uji R2) ....................................
61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................
62
4.1
Hasil Penelitian .............................................................................
62
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif Persentase ...............................
62
1.
Kepatuhan Wajib Pajak ................................................
62
2.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ...............
66
3.
Pelayanan Perpajakan ...................................................
74
4.
Kesadaran Wajib Pajak .................................................
81
Uji Asumsi Klasik................................................................
87
1.
Uji Normalitas ..............................................................
87
2.
Uji Multikolinieritas .....................................................
88
3.
Uji Heteroskedastisitas .................................................
88
4.1.3
Analisis Regresi Linier Berganda ........................................
90
4.1.4
Pengujian Hipotesis Penelitian ............................................
91
1.
Uji Signifikansi Parsial (Uji t) ......................................
91
2.
Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .................................
93
4.1.2
xiii
Koefisien Determinasi (R2)...........................................
94
Pembahasan ...................................................................................
95
3. 4.2
4.2.1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ....................................
95
4.2.2 Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .......................................................................
97
4.2.3 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .......................................................................
98
4.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .............................
99
BAB V PENUTUP ...........................................................................................
102
5.1
Simpulan........................................................................................
102
5.2
Saran ..............................................................................................
103
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................
104
LAMPIRAN-LAMPIRAN...............................................................................
106
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2011-2014 (triliun rupiah).....................
2
Tabel 1.2 Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Brebes...........
6
Tabel 1.3 Daftar Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Wanasari 2011-2015 ..........
8
Tabel 2.1 PenelitianTerdahulu yang Relevan dengan Penelitian .......................
35
Tabel 3.1 Populasi Penelitian Berdasarkan Buku Ketetapan Pajak ...................
42
Tabel 3.2 Penentuan Sampel Penelitian Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ....................................................................
44
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen .............................................................
52
Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen .........................................................
54
Tabel 3.5 Kriteria SPPT, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak ......................................................................
57
Tabel 4.1 Hasil Deskriptif Persentase Variabel Kepatuhan Wajib Pajak...........
64
Tabel 4.2 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Membayar Pajak sesuai dengan Kewajiban/Jumlah Pajak Terutang ........................................
65
Tabel 4.3 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tepat Waktu dalam Membayar Pajak Sebelum Jatuh Tempo .............................................................. 66 Tabel 4.4 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak ...................................................................................................
67
Tabel 4.5 Hasil Deskriptif Persentase Varibel SPPT .........................................
68
Tabel 4.6 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Data Wajib Pajak pada SPPT .
69
Tabel 4.7 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Luas Tanah pada SPPT ..........
70
Tabel 4.8 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Luas Bangunan pada SPPT ....
71
Tabel 4.9 Hasil Deskriptif Persentase Indikator NJOP Tanah pada SPPT ........
72
Tabel 4.10 Hasil Deskriptif Persentase Indikator NJOP Bangunan pada SPPT ..
73
xv
Tabel 4.11 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tempat Pembayaran Pajak yang Tertera di SPPT .........................................................................
74
Tabel 4.12 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tanggal Jatuh Tempo yang Tertera pada SPPT ..............................................................................
75
Tabel 4.13 Hasil Deskriptif Persentase Variabel Pelayanan Perpajakan .............
76
Tabel 4.14 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Mekanisme Penyampaian SPPT ...................................................................................................
77
Tabel 4.15 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Mekanisme Pembayaran SPPT ...................................................................................................
78
Tabel 4.16 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Pelayanan Petugas saat Wajib Pajak Membayar .................................................................................
79
Tabel 4.17 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Fasilitas Pendukung dalam Pembayaran ........................................................................................
80
Tabel 4.18 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kecapatan dan Ketanggapan Petugas Pajak dalam menghadapi Keluhan Wajib Pajak ...................
81
Tabel 4.19 Hasil Deskriptif Persentase Variabel Kesadaran Wajib Pajak ...........
82
Tabel 4.20 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kesadaran akan Manfaat Pajak 83 Tabel 4.21 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Penundaan Pembayaran Pajakakan Sangat Merugikan Negara ................................................
84
Tabel 4.22 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Pengenaan PBB-P2 ...........................................................
85
Tabel 4.23 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kesadaran Wajib Pajak untuk Memenuhi Kewajiban Pajak ..............................................................
86
Tabel 4.24 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Pajak merupakan Bentuk Partisipasi Pembangunan Negara .......................................................
87
Tabel 4.25 Uji Normalitas ....................................................................................
88
Tabel 4.26 Uji Multikolinieritas ...........................................................................
90
Tabel 4.27 Ikhtisar Output Regresi Linier Berganda ...........................................
92
Tabel 4.28 Hasil Uji t ...........................................................................................
94
Tabel 4.29 Hasil Uji F ..........................................................................................
95
Tabel 4.30 Hasil Uji Koefisien Determinasi ........................................................
96
xvi
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir .................................................................
39
Gambar 4.1 Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas ................................................
91
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Kisi-Kisi Kuesioner Penelitian ..................................................
110
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian .................................................................
111
Lampiran 3. Uji Validitas ...............................................................................
115
Lampiran 4. Uji Reliabilitas ...........................................................................
119
Lampiran 5. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian ............................................
120
Lampiran 6. Analisis Deskriptif Persentase Variabel ....................................
123
Lampiran 7. Tabulasi Skor Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .......................
126
Lampiran 8. Tabulasi Skor Variabel SPPT ....................................................
129
Lampiran 9. Tabulasi Skor Variabel Pelayanan Perpajakan ..........................
132
Lampiran 10. Tabulasi Skor Variabel Kesadaran Wajib Pajak .......................
135
Lampiran 11. Hasil Output SPSS ....................................................................
138
Lampiran 12. Surat Ijin Penelitian ..................................................................
142
Lampiran 13. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian ....................
143
xviii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Indonesia adalah salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara
yang berkembang di dunia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya pembangunan.
Pembangunan
ini
bisa
berupa
pembangunan
fisik
dan
pembangunan non fisik. Dimana setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari dana yang dimiliki oleh setiap negara ataupun daerah. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan dalam negeri dalam struktur APBN terdiri atas penerimaan pajak, dan PNBP, serta penerimaan hibah. Penerimaan bukan pajak contohnya seperti pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara, dan lain-lain yang perolehan dan sifatnya tidak stabil serta terbatas sehinga tidak bisa menjadi penerimaan utama oleh negara. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara
karena
pajak
seiring dengan
struktur
dan
kualitas
penduduk,
perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting selain sumber penerimaan lainnya. Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgetair yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi
1
2
regulerend yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara
dalam
menunjang
kegiatan
perekonomian,
menggerakkan
roda
pemerintahan, dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Kontribusi pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Penerimaan pajak pada periode 2011-2014 mengalami peningkatan dari Rp 873,9 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 1.143 triliun pada tahun 2014. Peningkatan penerimaan pajak tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini: Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2011-2014 (triliun rupiah) Tahun APBN-P Realisasi 2011 878,7 873,9 2012 1.016,2 980,5 2013 1.148,4 1.077,3 2014 1.246,1 1,143,3 Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2012-2015
Persentase 99,4% 96,5% 93,8% 91,7%
Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak sampai 31 Desember 2014 dalam APBN-P 2014 realisasi mencapai Rp 1.143,3 triliun dari target Rp 1.246,1 triliun. Jika dilihat dari persentasenya, realisasi ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,7%. Dibandingkan pencapaian APBN dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dimana realisasi APBN-P 2013 mencapai Rp 1.077,3 triliun dari target Rp 1.148,4 triliun dengan persentase 93,8%, realisasi APBN-P 2012 adalah Rp 980,5 triliun dari target Rp 1.016,2 dengan persentase 96,5%, realisasi APBN-P 2011 adalah Rp 873,9 triliun dari target Rp 878,7 triliun dengan persentase 99,4%.
3
Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, bahwa pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan Negara. Kita bisa lihat setiap tahunnya, pajak menyumbang persentase paling besar. Dominasi pajak dari tabel diatas sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas tidak lagi bisa diandalkan. Hingga 31 Juli 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 531,114 Triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai ABPN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 Triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 41,04 %. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya (pajak.go.id 01/08/2015 diakses 15/08/2015). Pemerintah pada tahun ini berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan penerimaaan dalam negeri dari sektor pajak untuk memenuhi kebutuhan APBN-P 2015. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan reformasi perpajakan yaitu dengan menetapkan tahun pembinaan pajak. Pemerintah lewat Menteri Keuangan wawancara dengan Kompas, dilansir Edisi 2 Mei 2015 Hal. 17 mengatakan bahwa “Kita sepakat tahun ini adalah tahun reformasi pajak. Tahun ini adalah tahun pembinaan, yaitu kita memberikan insentif kepada wajib pajak. Kalau Anda membayar kekurangan pajak selama 5 tahun terakhir, dibebaskan dari sanksi”. Hal ini tidak hanya harus dari pemerintah
4
sendiri akan tetapi perlu juga peran serta masyarakat sebagai wajib pajak. Peran serta tersebut yakni dalam bentuk kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan. Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) menyatakan bahwa, “Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang”. Kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh di masyarakat, disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Menurut Machfud Sidik dalam Devano dan Rahayu (2006:110): “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundangundangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah pusat dan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat
5
dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengemukakan bahwa, “Pajak Buni dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah”. Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan
Perkotaan
dikelola
oleh
pemerintah
Pusat,
pemerintah
Kabupaten/Kota hanya mendapatkan 64,8% dari total peneriman daerah. Dengan dijadikannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak ini merupakan potensi yang harus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes lewat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mulai berperan sebagai instansi yang berwenang dalam kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan memiliki peluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dikarenakan luas wilayah Kabupaten Brebes mencapai 1.662,96 km2 dengan jumlah penduduk 1.764.648 jiwa yang merupakan Kabupaten terpadat di Jawa Tengah dan merupakan Kabupaten terluas nomor 2
6
(dua) di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap (Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2014). Praktiknya hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih tetap menjadi sebuah permasalahan. Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Brebes masih bisa dikatakan struktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak selalu realisasi penerimaan mencapai ketetapan pajak pada tabel di bawah ini: Tabel 1.2 Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Brebes (rupiah) No Tahun Ketetapan PBB Realisasi Penerimaan Sisa Baku 1 2011 21.690.218.422 20.987.005.160 703.213.262 2 2012 23.517.213.878 22.024.207.207 1.493.006.671 3 2013 25.422.463.065 21.847.764.925 3.575.698.140 4 2014 24.517.403.211 22.880.055.315 1.637.347.896 5 2015* 24.361.439.939 20.614.740.467 3.746.699.472 *(Data sampai dengan Bulan November 2015) Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes 2015 Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan setiap tahunya tidak selalu mencapai ketetapan PBB dengan sisa baku yang tidak sedikit. Pada tahun 2011 sisa baku sebesar Rp 703.213.262, tahun 2012 sisa baku sebesar Rp 1.493.006.671, tahun 2013 sisa baku sebesar Rp 3.575.698.140, tahun 2014 sisa baku sebesar Rp 1.637.347.896 sedangkan tahun 2015 sisa baku sampai dengan bulan November 2015 sebesar Rp 3.746.699.472. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak karena penerimaan hasil perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7
Pemerintah dalam hal ini telah berupaya untuk mewujudkan kenyamanan bagi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan sistem yang cukup memudahkan wajib pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan Self Assessment System. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak dengan sistem pemungutan Semi Self Assesment System dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang, dan mendistribusikannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan. Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Data yang diperoleh Dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes menyatakan persentase pajak dan besarnya pajak yang diperoleh di wilayah Kecamatan Wanasari selama 5 (lima) Tahun yakni tahun 2011-2015. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2011-2015 dapat dilihat sebagai berikut:
8
Tabel 1.3 Daftar Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Wanasari 2011-2015 Ketetapan Realisasi Persentase Sisa Baku PBB-P2 Penerimaan 2011 1.777.487.394 1.752.573.161 98,6% 24.914.233 2012 1.882.634.389 1.876.785.839 99,69% 5.848.550 2013 2.165.132.326 2.124.674.864 98,13% 40.457.462 2014 2.028.165.438 2.015.666.454 99,38% 12.498.984 2015* 2.026.355.478 832.174.484 40,97% 1.194.180.994 *(Data sampai tanggal 29 Juni 2015) Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes, 2015 Tahun
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Wanasari tiap tahunnya tidak selalu sesuai ketetapan pokok dapat dikatakan jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar PBB-P2 belum mencapai 100% dan masih menjadi permasalahan. Dari data tersebut, diperoleh pada tahun 2011 tingkat persentase realisasi PBB-P2 hanya 98,60% dengan sisa baku Rp 24.914.233. Pada tahun 2012, tingkat persentase realisasi PBB-P2 hanya 99,69% dengan sisa baku Rp 5.848.550. Tahun 2013 tingkat persentase realisasi PBB-P2 hanya 98,13% dengan sisa baku Rp 40.457.462. Sedangkan pada tahun 2014 tingkat persentase realisasi PBB-P2 hanya 99,38% dengan sisa baku Rp 12.498.984. Berdasarkan
wawancara
awal
dengan
Bapak
H.
Casroni,
Sie
Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa, “salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah SPPT”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kessi Rosiana (2009) menjelaskan bahwa, “variabel SPPT sangat berpengaruh
9
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dimana SPPT merupakan media untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar di dalam SPPT”. Variabel SPPT sangat mungkin terkait terhadap kepatuhan wajib pajak karena SPPT merupakan media untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar melalui penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tertera dalam SPPT. Menurut Amin (2014) menjelaskan bahwa, “SPPT merupakan surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak dan SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Direkorat Jenderal Pajak”. Dalam wawancara langsung dengan beberapa wajib pajak memang mengeluhkan tentang data yang tertera dalam SPPT terkadang kurang akurat/update seperti nama dan alamat wajib pajak, sering terjadi kekeliruan data salah satunya penagihan dilakukan kepada pemilik lama padahal objek pajak tersebut telah berganti dan telah dilaporkan sebelumnya. Hal ini dapat dikatakan ketidaktepatan dalam penyampaian SPPT. Selain itu beberapa wajib pajak memiliki anggapan bahwa penetapan NJOP yang dilakukan oleh petugas kurang akurat, hal tersebut sering menjadi masalah karena penilaian NJOP seringkali mengabaikan kondisi tanah dan bangunan dalam beberapa kasus penilaian dilakukan secara pukul rata dalam suatu daerah sehingga hal ini menjadikan wajib pajak merasa keberatan. Dari penjelasan tersebut, variabel SPPT dijadikan masalah dalam penelitan ini dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian Kessi Rosiana (2009) diperkuat oleh penelitian Koentarto (2011) yang menyatakan bahwa, “SPPT berpengaruh
10
positif dan siginifkan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”. Faktor lain yang sangat mungkin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pelayanan Perpajakan. Pelayanan Perpajakan berpengaruh karena pemberian pelayanan yang baik, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya, hal ini berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disampaikan melalui SPPT yang didistribusikan mulai dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kemudian disampaikan ke petugas kecamatan, kelurahan/desa baru diterima oleh wajib pajak, dalam praktiknya salah satu kendala dalam hal pelayanan SPPT adalah waktu penerimaan SPPT kepada wajib pajak, yang seharusnya wajib pajak berkeinginan membayar saat panen/awal-awal tahun namun belum mendapatkan SPPT sehingga harus menundanya padahal SPPT itu dicetak dan disebarkan pada awal tahun. (Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes) Sejauh ini di kabupaten Brebes pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hanya dapat dilakukan di Bank Jateng dan kantor kelurahan/desa, di Kecamatan Wanasari hanya terdapat 1 bank Jateng hal ini agak merepotkan bagi wajib pajak yang jaraknya jauh dari kantor kecamatan karena pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada
11
kantor kelurahan/desa seringkali kurang maksimal yaitu pada kenyataannya saat wajib pajak membayar petugas pajak/pamong tidak selalu ada ditempat sehingga wajib pajak tidak cukup leluasa dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Christian Danang (2013) menyimpulkan bahwa, “pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”. Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak adalah kesadaran wajib pajak. Faktor kesadaran wajib pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Johan Yusnindar dkk (2014) yang menyebutkan bahwa, ”variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. Mengenai kesadaran wajib pajak, Menteri Keuangan mengatakan bahwa, “Masalah perpajakan kita bukan masalah di pertumbuhan ekonomi, logikanya kalau ekonomi tumbuh, penerimaan pajak harus tumbuh lebih tinggi namun kenyataannya pertumbuhan di bawah normal dan produk domestik bruto juga turun. Rasio pajak yang beberapa tahun lalu 12%, kini hanya 11%. Artinya masalah pepajakan kita bukan masalah di pertumbuhan ekonomi melainkan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah, dari 250 juta penduduk Indonesia hanya 900.000 yang Wajib Pajak orang pribadi dan yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) hanya 10% berkisar 26-27 juta orang’’ (Dalam Kompas Edisi 2 Mei 2015, Hal 17). Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa
12
adanya unsur paksaan. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Dalam wawancara langusng kepada wajib pajak, penulis menemukan wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak mengangap bahwa membayar pajak adalah suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai Warga Negara sehingga mereka tidak keberatan untuk membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena mereka memilki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah namun mereka juga memiliki harapan bahwa pajak yang mereka bayar harus dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan yang baik. Penulis dalam wawancara langsung beberapa wajib pajak juga menemukan wajib pajak yang beranggapan bahwa hasil pemunggutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Dari pemaparan diatas, maka penulis mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES”.
13
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini yang dapat diidentifikasi dari surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut: 1. Apakah SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan? 2. Apakah pelayanan perpajakan berpengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan? 3. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan? 4. Apakah SPPT, pelayanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin diperoleh dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1.
Pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2.
Pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
14
3.
Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4.
Pengaruh SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah:
1.4.1 Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh dari SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 1.4.2 Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu: 1.
Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dan informasi yang bermanfaat dan bersifat positif sebagai alat bantu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2.
Sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak.
BAB II LANDASAN TEORI
2.1
Teori Atribusi Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati
perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Riana, 2014:18). Menurut Harold Kelley, (1972-1973) dalam Tristiana, (2015:13) mengemukakan bahwa: “Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interprestasi kita tentang peristiwa itu”. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud di atas.
15
16
Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh untuk membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah SPPT dan pelayanan perpajakan. 2.2
Pajak
2.2.1 Pengertian Pajak Prof.
Dr.
Rochmat
Soemitro,
SH
dalam Mardiasmo
(2011:01)
mendefinisikan bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Mardiasmo (2011:01) dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 1. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang bersumber dari rakyat untuk
17
membiayai semua kegiatan pemerintahan maupun yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan. 2.2.2
Fungsi Pajak Fungsi pajak berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dari pemungutan
pajak, setidaknya ada dua fungsi pajak, yaitu : 1) Fungsi penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sebagai fungsi penerimaan, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang dominan karena persentase penerimaan dari sektor ini sangat besar jika dibandingkan dengan penerimaan dari sektor-sektor lainnya. 2) Fungsi mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai fungsi mengatur, pajak bukan saja merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan sosial tetapi juga mengarah pada pemerataan dalam masyarakat, karena secara tidak langsung pajak merupakan pembebanan pada barang publik. 2.2.3
Syarat Pemungutan Pajak Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada
negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai
18
jenis pajak apa saja yang akan dipungut, serta berapa besarnya pemungutan pajak (Mardiasmo, 2002 dalam Ernawati, 2014). Menurut Mardiasmo (2011:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-perundangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merat, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) Pajak diatur dalam UU Pajak pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. 3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 2.2.4
Teori Pemungutan Pajak Dalam pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2011:3) terdapat beberapa
teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah : 1. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
19
2. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 3. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu : a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. 4. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 5. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 2.2.5
Prinsip Pemungutan Pajak Adam Smith (1723-1790) dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:63),
memberikan pedoman bagi peraturan perpajakan, di mana pemungut pajak dalam memungut pajaknya harus membuat peraturan dan mengikuti peraturan tersebut yang memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan memenuhi prinsip Certainty, Equality, Convenience, dan Economic (Efisiensi). Keempat prinsip tersebut disebut sebagai “The four cannons of Adam Smith” atau sering juga disebut “The four Maxims” dengan uraian sebagai berikut: 1. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus jelas (certain), dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam prinsip certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. 2. Pembagian tekanan pajak di antara subjek-subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah
20
perlindungan pemerintah. Dalam prinsip ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. 3. Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (convenience of payment) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. 4. Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the state. Prinsip ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya (R. Santoso Brotodihardjo). Dari keempat prinsip yang dikemukakan oleh Adam smith, Siti Kurnia Rahayu (2013) menyimpulkan masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut: 1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan (Equality). Equality mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Equality atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut nondiscrimination sehingga orang asing dan Warga Negara Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. 2. Prinsip Kepastian Hukum (Certainty) Dalam prinsip pemungutan pajak yang dikemukan oleh Adam Smith, kaidah certainty dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar. 3. Prinsip Convenience Prinsip ini dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak. 4. Prinsip Efisiensi Economic Adam Smith mengungkapkan kaidah efficiency dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut justru menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.
21
2.2.6
Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2013:7), sistem pemungutan pajak antara lain:
1.
2.
3.
Official Assesment System Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak melalui ditjen pajak. Ciri-cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus b. Wajib Pajak bersifat pasif c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus Self Assesment System Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung , menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi With Holding System Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang mentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
2.2.7
Jenis Pajak Menurut Mardiasmo (2011:5-6), terdapat berbagai macam jenis pajak yang
dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. a. Menurut golongannya 1. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh; Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan 2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh; Pajak Pertambahan Nilai b. Menurut sifatnya, terdiri dari: 1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpankal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
22
c.
2.3
Contoh: Pajak Penghasilan 2. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Menurut lembaga pemungutannya, terdiri dari: 1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusatdan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai. 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: Pajak Propinsi antara lain, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota antara lain, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Pajak Bumi Dan Bangunan
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan Definisi Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2011:331-223), mengemukakan bahwa: “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawarawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan dalam satu kesatuan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat”. Menurut Suandy dalam Asy Shidiq (2011), “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan tau bangunan”. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
23
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 2.3.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Mardiasmo (2011:331), asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah: a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan b. Adanya kepastian hukum c. Mudah dimengerti dan adil d. Menghindari pajak berganda 2.3.3 Subjek Pajak Menurut Mardiasmo (2011:336), berikut yang menjadi subjek pajak yaitu : 1.
2. 3.
4.
5.
6. 7.
8.
Yang menjadi Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek pajak yang dimaksud dalam no. 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no. 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no. 4 disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaiana dalam no. 3 dalam jangak waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana no. 4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusana maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka
24
ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak. 2.3.4 Objek Pajak Menurut Mardiasmo (2011:333) yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: a. b. c. d.
Letak Peruntukan Pemanfaatan Kondisi lingkungan dan lain-lain
Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: a. b. c. d.
Bahan yang digunakan Rekayasa Letak Kondisi lingkungan dan lain-lain
Menurut Mardiasmo (2011:333-334), objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Banguan adalah objek pajak yang: a. Digunakan semata-semata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: 1). Di bidang Ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara 2). Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit 3). Dibidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren 4). Di bidang sosial, contoh: panti asuhan 5). Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
25
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak. d. Digunakan perwakilan diplomatik, konsulat berdasaarkan asas perlakuan timbal balik. e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:337), dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas self assement. Yang dimaksud (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setingi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objak Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui: a.
Perbandingan
harga
dengan
objek
lain
yang
sejenis,
adalah
pendekatan/metode penentuan jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
26
b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penetuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu: 1. Sebesar 40% dari NJOP untuk: a. Objek Pajak perkebunan b. Objek Pajak Kehutanan c. Objek Pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1 Miliar rupiah. 2. Sebesar 20% dari NJOP untuk: b. Objek Pajak Pertambangan c. Objek Pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 2.3.6 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku
27
1 Januari 2012 pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan NJOPTKP untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Isnanto,2014:11). Menurut undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB), besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tdak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2.3.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas Objek Pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 0,5%. Dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. 2.3.8 Surat Pemberitahuan Obejk Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Dan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. Wajib Pajak akan diberikan SPOP diisi dan dikembalikan kepada Kepala Daerah. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek Pajak. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
28
a) SPOP tidak disampaikan dan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana dalam Surat Teguran. b) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. (UU No 28 Pasal 83 dan 84 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
2.4
Kepatuhan Wajib Pajak
2.4.1
Pengertian Kepatuhan “Kepatuhan secara umum adalah tunduk atau patuh pada suatu aturan yang
telah ditetapkan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan”, (Dewinta, 2012 dalam Widiastuti 2014). Sedangkan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138), “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan daan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Hal ini sejalan dengan
29
Nasucha (Seftiawan, 2009 dalam Danang, 2013), “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”. 2.4.2
Jenis-Jenis Kepatuhan Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138), ada dua
macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Selanjutnya kepatuhan formal dan kepatuhan material diuraikan sebagai berikut: a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: a. Wajib pajak membayar dengan tepat waktu b. Wajib pajak membayar dengan tepat jumlah c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini, penjelasan mengenai kepatuhan material adalah: a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas pajak membutuhkan informasi b. Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
30
c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik. 2.4.3
Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri
Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139) bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah: a. b. c. d.
e.
Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Siti Kurnia
Rahayu 2013) sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: i. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ii. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas iii. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar iv. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya 2.5
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan
DPJ untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. SPPT diterbitkan berdasarkan pada SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak”, (Rahayu dan Ely, 2010:274). Sedangkan menurut Isnianto (2014:16) menjelaskan bahwa,
31
“Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak”. Dalam Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah) dijelaskan bahwa, “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak”. Dari penjelasan diatas, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, karena sifatnya yang merupakan surat pemberitahuan bagi perhitungan besarnya pajak terutang yang telah ditetapkan oleh pihak fiskus. Di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terdiri beberapa item yaitu tertera lokasi letak objek pajak, nama dan alamat wajib pajak, luas objek pajak, penetapan NJOP serta PBB-P2 terutang (yang harus dibayar), tanggal jatuh tempo dan tempat pembayaran pajak. Wajib pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terutang sesuai dengan besarnya penggenaan pajak yang terdapat sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Penggelolaan Keuangan Daerah. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang di kantor kelurahan atau kantor
32
kepala desa tempat objek pajak terdaftar dan tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat penyedia SPPT bagi Wajib Pajak. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dapat dilaksanakan di Bank atau Giro yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau pemunggut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditunjuk resmi oleh Dinas Pendapatan dan Penggelolaan Keuangan. 2.6
Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan. Menurut Boediono (2003:60) dalam Faizah (2009), “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”. Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo (Kusumawati ,2006 dalam Faizah,2009) mengemukakan bahwa, “Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak (tax service)”. Menurut Danang (2013), menyatakan bahwa: “Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan merupakan cara atau aktivitas yang dilakukan oleh aparat pajak atau fiskus dalam rangka
33
memberikan kenyamanan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak”. Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Menurut Boediono (2003:61) dalam Faizah (2009), “Pelayanan terkait dengan tugas aparatur pemerintah disebut pelayanan umum. Ada hubungan timbal balik antara kepatuhan membayar pajak dengan kinerja pemerintah, terutama yang menyangkut jasa pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintah meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanannya. Dalam hal pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat: a. Sederhana, bahwa pelayanan itu tidak menyulitkan, prosedurnya mudah, tidak berbelit-belit, cepat, mudah diapahami, dan mudah dilaksanakan. b. Terbuka, yaitu aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan dan norma, tidak menakuti-nakuti dan tidak mengharapkan imbalan atas pelayanan yang diberikan. c. Lancar, yaitu adanya prosedur yang tidak berbelit-belit dan memberikan pelayanan dengan ikhlas. d. Tepat, yang dimaksud tepat adalah tepat sasaran atau persis dalam arti tidak lebih dan tidak kurang atau tepat waktu, atau tepat jawabannya, tepat dalam memnuhi janji dan seterusnya. e. Lengkap, dapat diartikan tersedia apa yang diperlukan pelanggan. f. Wajar, pelayanan yang wajar artinya tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah sehingga memberatkan pelanggan. g. Terjangkau, artinya harga dari pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh pelanggan”. Pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu: 1.
Metode Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
34
Mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang disalurkan kepada petugas di kantor kecamatan kemudian disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai dengan domisili wajib pajak kemudian oleh petugas kelurahan disampaikan kepada Wajib Pajak. 2.
Pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) jika membayar di kelurahan/desa, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembayaran yang meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang cukup mudah dijangkau oleh wajib pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayaanan. Pada Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan di dua tempat yaitu kantor kelurahan/desa dan bank Jateng. Karena di wilayah Kecamatan Wanasari hanya terdapat 1 bank Jateng dan lokasinya di kantor kecamatan Wanasari sehingga kebanyakan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunannya di kantor kelurahan terdekat/petugas pajak desa/pamong. Dari wawancara langsung dengan
35
wajib pajak penulis menyimpulkan standar pelayanan yang diinginkan wajib pajak saat membayar adalah pelayanan petugas yang cepat, tepat jumlah, dan ramah. 2.7
Kesadaran Wajib Pajak “Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah
perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak”, (Nugroho,2006 dalam Christian Danang,2013). Kesadaran perpajakan menurut Suhardito, B & Sudibyo, B (1999) dalam Musthofa (2009) adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. “Tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannyatidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajaknnya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orangmelaksanakan kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada” (Bradoks, 2007 dalam Musthofa, 2009). Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2011:141), “Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara insentif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional”. Berdasarkan hasil penelitian Christian Danang (2013:31) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan
36
Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah mengerti dan mengetahui berkenaan dengan: 1.
2.
Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara/daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan negara/daerah. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan
adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela dan tulus ikhlas. 2.8
Penelitian Terdahulu Selain dukungan teori yang telah disampaikan di atas, penulis merujuk pada
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini terangkum pada tabel berikut:
37
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian No 1.
Nama Judul Kessi Ronia Faktor-Faktor Yang (2011) Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Banguan (Studi Kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan)
Hasil Penelitian Menunjukan bahwa pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan, pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan, SPPT memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, penyuluhan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sedangkan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara bersama-sama Pelayanan, pendapatan, SPPT, Penyuluhan dan Sanksi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 96,9 %. Sementara sisanya sebesar 3,1 % dipengaruhi oleh variabel lain.
2.
Ilham Koentarto (2011)
Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat)
Berdasarkan hasil analisis regeresi didaptkan hasil uji F diperoleh hasil, seluruh faktor 1 sampai dengan 4 (SPPT, pelayanan pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi) mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan hasil uji t, diperoleh hasil bahwa masing-masing faktor tersebut secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB.
3.
Christian Danang Prihartanto (2013)
Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus PadaWajib Pajak PBB P2 Kecamatan
Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa variabel SPPT, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh siginifikan dan berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2
38
4.
Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetya (2014)
Pesantren Kota Kediri) Pengaruh FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)
Menunjukan bahwa SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
Secara umum, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel terikat yang sama yaitu kepatuhan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebas, populasi dan penentuan sampel, metode analisis data serta objek penelitian. 2.9
Kerangka Berfikir Demi tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan untuk mencapai target dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak/wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku wajib pajak yang diperlihatkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sadar akan pentingnya membayar pajak, taat terhadap peraturan selalu tepat waktu dalam membayar pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kepatuhan
39
wajib pajak dalam membayar pajak sangat mungkin ditentukan oleh faktor SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam penelitian ini yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mempunyai pengaruh signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak (Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah). Selanjutnya dalam penelitian ini variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dapat diukur dengan indikator: data wajib pajak kepemilikan objek pajak, penetapan luas tanah, penetapan luas bangunan, penetapan NJOP tanah, penetapan NJOP bangunan, penetapan tempat pembayaran pajak yang tertera di SPPT, dan tanggal jatuh tempo yang tertera di SPPT. Selain Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, pelayanan perpajakan juga berperan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemberian pelayanan perpajakan yang berkualitas akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah distribusi penyampaian SPPT, hal fasilitas dalam
40
pembayaran, pelayanan petugas ketika membayar, dan pendataan dalam penentuan NJOP. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah variabel kesadaran wajib pajak. “Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak”, (Siti Kurnia Rahayu, 2013:141). Kesadaran membayar pajak tentu juga dapat muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang kuat tentang bidang perpajakan. Kesadaran membayar pajak diukur dengan beberapa indikator yaitu: fasilitas dan pelayanan umum berasal dari pajak/manfaat pajak, penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara, kesadaran wajib pajak mengenai pengenaan PBB-P2 yaitu bukan merupakan beban bagi wajib pajak, kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dari uraian kerangka berfikir di atas diharapkan bahwa SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara sistematis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat diwujudkan dalam gambar di bawah ini:
41
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X1)
Pelayanan Perpajakan (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kesadaran Wajib Pajak (X3)
Keterangan : : Berpengaruh Simultan : Berpengaruh Parsial
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir
42
2.10
Hipotesis Penelitian Sugiyono (2012:96) menjelaskan, “Hipotesis merupakan jawaban yang
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas pada Gambar 2.1 didapatkan hipotesis awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Ha1
: Diduga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Ha2
: Diduga Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Ha3
: Diduga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Ha4
: Diduga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pelayanan
Perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Jenis dan Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian
kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka) yang dimulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap hasil yang diperolehnya. Sugiyono (2012:14) berpendapat bahwa, “Penelitian kuantitatif dapat diartikan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan”. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui beberapa metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah memberikan angket pernyataan atau kuesioner kepada responden. Penganalisaan datanya menggunakan perhitungan statistik dengan program SPSS For Windows Release 16. 3.2
Populasi, dan Sampel Penelitian
3.2.1 Populasi Penelitian Berdasarkan pendapat Sugiyono (2012:117), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak
43
44
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdapat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes berdasarkan Golongan Buku Ketetapan Pajak pada Sistem Informasi Geografi PBB Versi Smart Map 1.1 yang berjumlah sebanyak 55.028 Wajib Pajak. Pemilik objek pajak bumi dan bangunan yang nilai bumi dan bangunannya di bawah ketetapan pajak (< Rp. 10.000.000) dengan kata lain ketetapan nol sehingga tidak termasuk dalam populasi dalam penelitian ini. Penjelasan rincian populasi yang digunakan dalam penelitian pada tabel dibawah ini: Tabel 3.1 Populasi Penelitian Berdasarkan Buku Ketetapan Pajak No
Golongan Buku
Jumlah Populasi
1
Buku 1 (ketetapan PBB < Rp 100.000)
52.988
2
Buku 2 (ketetapan PBB sebesar Rp 100.001 s/d Rp 500.000) Buku 3 (ketetapan PBB sebesar Rp 500.001,00 s/d Rp 2.000.000,00) Buku 4 (ketetapan PBB sebesar Rp 2.000.001 s/d Rp 5.000.000 Buku 5 (ketetapan PBB > Rp 5.000.000)
1.964
3 4 5
44 19 13
Jumlah 55.028 Sumber : Data sistem informasi geografis PBB versi Smart Map 1.1 diolah, 2015 3.2.2 Sampel Penelitian Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:118). Dalam penelitian ini populasinya adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang tersebar di wilayah Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes berdasarkan Golongan Buku Ketetapan Pajak sebanyak 55.028 Wajib
Pajak.
Dalam
penarikan
sampel
penulis
menggunakan
Teknik
45
Proportionate Stratified Random sampling. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut : n= Keterangan : N
: Ukuran populasi
Moe
: margin for error max yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih
dapat ditoleransi (ditentukan 10%). Dengan menggunakan rumus Slovin diatas dapat ditentukan jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut : n= = = 99,99 dibulatkan menjadi 100 Dari rumus Slovin di atas diketahui jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Dengan diketahui jumlah sampel penelitian maka pembagian sampel dilakukan secara proporsional perbuku ketetapan PBB-P2 dengan menggunakan teknik Proportionate Stratified Random sampling sehingga jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.2 Penentuan Sampel Penelitian No
Golongan Buku
Populasi WP PBB-P2
Proportional Stratafied
Jumlah Sampel
1
Buku 1
52.988
(52988:55028)x100
96,293
2 3
Buku 2 Buku 3
1.964 44
(1964:55028) x 100 (44:55028) x 100
3,56 0,08
46
4
Buku 4
19
(19:55028) x 100
0,035
5
Buku 5
13
(13:55028) x 100
0,024
Jumlah 55.028 100 Sumber : Data sistem informasi geografis PBB versi Smart Map 1.1 diolah, 2015 Pada perhitungan diatas, menghasilkan jumlah sampel pecahan (terdapat koma) maka sebaiknya dibulatkan ke atas. Jumlah sampel yang pecahan bisa dibulatkan ke atas untuk memudahkan perhitungan selanjutnya, sehingga jumlah sampel menjadi 97 + 4 + 1 + 1 + 1 = 104 Wajib Pajak sebagai responden.
3.3
Variabel Penelitian Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau
kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:61). Variabel yang terdapat dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dengan uraian sebagai berikut: 3.3.1 Variabel Bebas atau Variabel Independen (X) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2012:61). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah SPPT (X1), pelayanan perpajakan (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3). Berikut ini adalah uraian penjelasan mengenai variabel bebas (independen) dalam penelitian ini sebagai berikut:
47
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak (Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah). Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin menggunakan kuesioner dengan indikator menurut Kessi Ronia (2012) meliputi : a.
Data Wajib Pajak pada SPPT
b.
Luas tanah pada SPPT
c.
Luas bangunan pada SPPT
d.
NJOP tanah pada SPPT
e.
NJOP bangunan pada SPPT
f.
Tempat pembayaran Pajak yang tertera di SPPT
g.
Tanggal jatuh tempo yang tertera di SPPT Penilaian untuk mengukur variabel Surat Pemberithuan Pajak Terutang
(SPPT), masing-masing jawaban dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut: 5 = sangat setuju, skor 4 = setuju, skor 3 = kurang setuju, skor 2 = tidak setuju, skor 1 = sangat tidak setuju. 2. Pelayanan Perpajakan (X2) Pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat diartikan semua mekanisme dari penyerahan SPPT ke wajib
48
pajak sampai mekanisme dalam pembayaran harus memenuhi dan memberikan wajib pajak kenyamanan dan kepuasaan. Standar pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan dapat dikatakan baik jika SPPT diterima oleh wajib pajak dengan tepat waktu, cara pembayaran yang cepat dan mudah, tempat pembayaran yang mudah dijangkau, serta keramahan dan kecepatan petugas dalam melayani pembayaran dan keluhan dari wajib pajak sehingga wajib pajak merasa tidak kesulitan saat akan melakukan kewajibannya. Pelayanan perpajakan ini merupakan variabel bebas (X2). Item indikator dari variabel pelayanan perpajakan diadopsi dari penelitan Danang (2013) adalah: a.
Mekanisme penyampaian SPPT
b.
Mekanisme pembayaran PPB-P2
c.
Pelayanan petugas saat wajib pajak membayar
d.
Fasilitas pendukung dalam pelayanan
e.
Kecepatan dan ketanggapan petugas pajak dalam menghadapi keluhan wajib pajak Penilaian untuk mengukur variabel pelayanan perpajakan, masing-masing
jawaban dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut: 5 = sangat setuju, skor 4 = setuju, skor 3 = kurang setuju, skor 2 = tidak setuju, skor 1 = sangat tidak setuju. 3. Kesadaran Wajib Pajak (X3) Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2013;141). Kesadaran perpajakan
49
adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Indikator dari kesadaran wajib pajak adalah: a.
Fasilitas dan pelayanan umum berasal dari pajak / manfaat pajak
b.
Penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara
c.
Kesadaran wajib pajak mengenai pengenaan PBB-P2, yaitu bukan merupakan beban bagi wajib pajak.
d.
Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak
e.
Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan
skala likert lima poin dengan kategori jawaban sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4), sangat setuju (5). 3.3.2 Variabel Terikat atau Variabel Dependen (Y) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:61). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.
50
Indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak ini adalah diambil dari kepatuhan formal sebagai berikut: a. Membayar pajak sesuai dengan kewajiban/jumlah pajak yang terutang b. Tepat waktu dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo c. Tidak mempunyai tunggakan pajak Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala likert lima poin dengan kategori jawaban sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4), sangat setuju (5).
3.4
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh
penulis untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 3.4.1
Metode Dokumentasi “Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat,
catatan
harian,
dan
sebagainya”,
Suharsimi
(2006:158).
Teknik
dokumentasi dilakukan cara melihat, membaca, mempelajari dan kemudian mencatat informasi. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui data-data yang mempunyai relevansi yang berkaitan dengan data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013-2015 dan data jumlah wajib pajak di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes serta penulis
51
memperoleh data yang mendukung pembahasan masalah dalam penelitian ini melalui buku, jurnal, skripsi dan media sosial. 3.4.2
Metode Angket atau Kuesioner “Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang probadinya atau hal-hal yang ia ketahui”, Suharsimi (2006:151). Metode angket atau kuesioner digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari responden terkait dengan SPPT, pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat diukur untuk menjawab pertanyaan tujuan penelitian ini. Adapun jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang memungkinkan responden hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan, dimana responden mengisi dengan tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang menurut responden jawaban tersebut sesuai dengan kondisi yang dialami responden. Sedangkan metode perskalaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 5 poin. Pengunaan tanda checklist (√) ini diharapkan dapat memudahkan responden dalam memberikan jawaban pada setiap item pernyataan. Adapun alternative jawaban yang disediakan meliputi: a. Jika jawaban Sangat Setuju diberi bobot nilai 5 b. Jika jawaban Setuju diberi bobot nilai 4 c. Jika jawaban Kurang Setuju diberi bobot nilai 3 d. Jika jawaban Tidak Setuju diberi bobot nilai 2
52
e. Jika jawaban Sangat Tidak Setuju diberi bobot nilai 1 Penulis menggunakan metode kuesioner dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Metode kuesioner menghemat waktu, tenaga, dan uang yang diperlukan. b. Responden dapat menjawab dengan terbuka dan leluasa, tidak dipengaruhi oleh orang lain.
3.5
Analisis Instrumen Penelitian
3.5.1
Validitas Instrumen “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan
atau kesahihan sesuatu instrument”, Suharsimi (2006:168). Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh mana data yang dikumpulkan tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Pengujian instrument SPPT (X1), Pelayanan Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menggunakan analisis butir dengan bantuan program SPSS for Windows Release16. Untuk menguji validitas setiap butir, dapat dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Apabila Pearson Correlation > rtabel maka instrument dikatakan valid, dan apabila Pearson Correlation > rtabel maka instrument dikatakan tidak valid. Dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS tersebut, hasil perhitungannya dibandingkan dengan tabel nilai koefisien korelasi pada taraf kesalahan 5% atau signifikan 0,05
53
dengan jumlah (n) 20, maka didapat r tabel sebesar 0,444. Berikut ini hasil uji validitas masing-masing pernyataan pada setiap variabel: Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel dan Indikator
Pearson Correlation
r tabel
Keterangan
0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
0.444 0.444 0.444 0.444 0.444
Valid Valid Valid Valid Valid
0.444 0.444 0.444 0.444 0.444
Valid Valid Valid Valid Valid
0.444 0.444 0.444
Valid Valid Valid
SPPT (X1) X1.1 0.635 X1.2 0.805 X1.3 0.904 X1.4 0.915 X1.5 0.809 X1.6 0.722 X1.7 0.860 Pelayanan Perpajakan (X2) X2.1 0.868 X2.2 0.920 X2.3 0.902 X2.4 0.916 X2.5 0.900 Kesadaran Wajib Pajak (X3) X3.1 0.825 X3.2 0.873 X3.3 0.756 X3.4 0.836 X3.5 0.684 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y.1 0.936 Y.2 0.825 Y.3 0.821 Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua item peryataan memiliki nilai pearson correlation > rtabel sehingga dapat dikatakan semua item pernyataan telah valid.
54
3.5.2
Reliabilitas Instrumen “Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu’’, (Ghozali, 2011:47). Sedangkan Menurut Suharsimi (2006:178) mengemukakan bahwa, “Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah valid. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawabanjawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataanya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama”. Penelitian ini menggunakan reliabilitas untuk mengukur kuesioner yang digunakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Dengan bantuan SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (
. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika
memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Nunnaly dalam Ghozali, 2011:48), maka dapat dikatakan bahwa variabel penelitian dinyatakan reliabel. Hasil Uji reliabilitas ditunjukan pada tabel berikut ini : Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
Variabel
Cronbach’s Alpha Based
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,827 SPPT (X1) 0,911 Pelayanan Perpajakan (X2) 0,942 Kesadaran Wajib Pajak (X3) 0,856 Sumber : Data primer yang diolah, 2015
Kriteria Cronbach’s Alpha 0,70 0,70 0,70 0,70
Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
55
Berdasarkan Tabel 3.4 menunjukan nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,827, variabel SPPT sebesar 0,911, variabel pelayanan perpajakan sebesar 0,942 dan varaibel kesadaran wajib pajak sebesar 0,856. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keempat variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan dapat dipergunakan untuk penelitian karena nilai Cronbach’s Alpha masing-masing variabel lebih besar dibandingkan nilai standar umum yang dibentuk yaitu 0,70.
3.6
Metode Analisis Data
3.6.1
Analisis Statistik Deskriptif Persentase “Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi)” (Ghozali, 2013:19). Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Menurut Sugiyono (2012:207-208) menjelaskan bahwa, “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.
56
Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data hasil angket dari variabel bebas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X1), Pelayanan Perpajakan (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan analisis ini adalah: 1.
Membuat tabel distribusi jawaban angket X1, X2, X3 dan Y.
2.
Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan dengan mengubah skor kualitatif menjadi skor kuantitatif dengan cara: Jawaban Sangat Setuju
: nilai skor 5
Jawaban Setuju
: nilai skor 4
Jawaban Kurang Setuju
: nilai skor 3
Jawaban Tidak setuju
: nilai skor 2
Jawaban Sangat Tidak Setuju
: nilai skor 1
3.
Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden
4.
Membuat tabulasi data
5.
Memasukan skor ke dalam bentuk presentase dengan rumus: %=
x 100%
Dimana : n = Nilai skor jawaban responden N = Jumlah nilai skor jawaban % = tingkat persentase 6.
Hasil yang diperoleh kemudian dikonsultasikan tabel
57
Dalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada distribusi frekuensi jawaban responden yang memberikan gambaran mengenai distribusi subjek menurut kategori-kategori nilai setiap alternatif jawaban yang tersedia di angket. Untuk menentukan kriteria deskriptif persentase yang diperoleh, maka dibuat tabel kriteria yang disusun dalam perhitungan: a. Persentase tertinggi
= ( ) x 100% = 100%
b. Persentase terendah
=
c. Rentang
= 100% - 25% = 80%
) x 100% = 20 %
d. Kelas interval e. Panjang kelas interval
=5 = 80% : 5
= 16 %
Dengan panjang kelas interval 16% dan persentase 20% dapat dibuat kriteria pada tabel dibawah ini sebagai berikut: Tabel 3.5 Kriteria SPPT, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Interval Skor Persentase 84% < % Skor ≤100% 68%< % Skor ≤84%
Sangat Baik Baik
52%< % Skor ≤68%
Kurang Baik
36%< % Skor ≤52%
Tidak Baik
20%< % Skor ≤ 36%
Sangat Tidak Baik
Kriteria
Sumber: Data yang diolah, 2015 3.6.2 1.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Model
58
regresi yang baik adalah yang memilki distribusi normal atau mendekati normal. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini dalam uji normalitas adalah uji Kolmogorov – Smirnov. Alat ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. “Normalitas terjadi apabila hasil dari Asyimp. Sign Kolmogorov – Smirnov lebih dari 0,05”, (Ghozali, 2011:165). 2.
Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). “Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen”, (Ghozali, 2011:105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolonieritas adalah mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10. 3.
Uji Heteroskedastisitas Uji
heteroskedastisitas
digunakan
untuk
mengetahui
terjadinya
penyimpangan model karena varian gangguan antara satu observasi. Model regresi
yang
baik
adalah
yang
homokedastisitas
atau
tidak
terjadi
heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residulnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot
59
antara SRESID dan ZPRED. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). 3.6.3
Analisis Regresi Linier Berganda “Analisis linier berganda adalah metode statistik untuk menguji pengaruh
antara satu variabel terikat dengan lebih dari satu varaibel bebas”, Ghozali (2011:7). Analisis ini digunakan untuk mengetahui persamaan regresi pengaruh surat pemberitahuan pajak terutang, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas digunakan persamaan regresinya dengan rumus: Y=
+
+
Dengan pengertian: Y = nilai estimasi Y (Kepatuhan Wajib Pajak) = Koefisien regresi (konstanta) 1
= Koefisien regresi SPPT = Koefisien regresi Pelayanan Perpajakan = koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak
X1 = Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang X2 = Variabel Pelayanan Perpajakan
60
X3 = Variabel Kesadaran Wajib Pajak = Variabel independen lainnya (error) Perhitungan regresi linier berganda dilakukan menggunakan program SPSS For Windows Release 16.0 dengan melihat output pada kolom coefficient bagian beta. 3.6.4
Pengujian Hipotesis Penelitian
1. Uji Parsial (Uji t) “Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen” (Ghozali, 2011:178). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (a=5%). Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Kriteria uji yang digunakan adalah: 1.
Jika nilai signifikan <
(0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima.
2.
Jika nilai signifikan >
(0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak.
Hipotesis yang diajukan yaitu: 1) H0 = X1, X2, X3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. 2) Ha = X1, X2, X3 tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. 2. Uji Simultan (Uji F) “Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen” (Ghozali, 2011:177). Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua
61
variabel independen (SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak) mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi, yang terdapat pada tabel Analysis of Variance (ANOVA) yang dihitung melalui SPSS For Windows Release 16.0. Kriteria uji yang digunakan adalah: 1. Jika nilai signifikasi <
(0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima.
2. Jika nilai signifikan >
(0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak.
Hipotesis yang diajukan yaitu: 1. Ha diterima artinya SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Ha ditolak artinya artinya SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Koefisien Determinasi (Uji R2) Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. Jika nilai R2 mempunyai interval antara 0
R2
1. Semakin besar R2 ( mendekati 1), semakin baik hasil untuk model
regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 4.1.1
Hasil Penelitian Analisis Deskriptif Persentase Analisis deskriptif persentase ini bertujuan untuk mendeskripsikan
masing-masing indikator dalam setiap variabel agar lebih mudah dipahami. Analisis deskriptif persentase dalam penelitian ini digunakan mengetahui gambaran dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu SPPT (X1), pelayanan perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 104 responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Deskripsi dari tiap variabel dapat diketahui dari analisis deskripstif persentase yang disajikan sebagai berikut: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dari penelitian ini diperoleh dari kuesioner penelitian dengan jumlah pernyataan sebanyak 3 butir. Masingmasing butir pernyataan memiliki 5 alternatif jawaban yaitu jawaban SS (sangat setuju) dengan skor 5, S (setuju) dengan skor 4, KS (kurang setuju) dengan skor 3, TS (tidak setuju) dengan skor 2 dan STS (sangat tidak setuju dengan skor 1. Kriteria penilaian skor untuk variabel kepatuhan wajib pajak ada 5 alternatif yaitu sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Adapun hasil analisis deskriptif persentase untuk variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil berikut:
62
63
Tabel 4.1 Hasil Deskriptif Persentase Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 58 19 25 2 0 104
Persentase 56,00% 18,00% 24,00% 2,00% 0% 100%
Berdasarkan Tabel di atas menunjukan bahwa dari 104 responden yang menjadi sampel menunjukan bahwa sebanyak 58 responden atau dengan persentase 56% menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam kriteria sangat baik. Kemudian kriteria baik sebesar 18% atau 19 responden, kriteria kurang baik sebesar 24% atau 25 responden dan kriteria tidak baik sebesar 2% atau 2 responden sedangkan kriteria sangat tidak baik 0%. Hasil rata-rata persentase analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak masuk dalam kriteria baik yaitu sebesar 79,74%. Hal ini menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak baik. Secara lebih rinci variabel kepatuhan wajib pajak dibagi dalam tiga indikator, yaitu membayar pajak sesuai dengan kewajiban/jumlah pajak terutang, tepat waktu dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo dan tidak memiliki tunggakan. Lebih jelas mengenai deskripsi variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari deskripsi per indikator yang akan diuraikan satu per satu sebagai berikut ini:
64
a. Deskripsi Indikator Membayar pajak sesuai dengan kewajiban/jumlah pajak terutang Deskripsi dari indikator ini berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.2 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Membayar Pajak Sesuai dengan Kewajiban/Jumlah Pajak Terutang Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 11 65 24 3 0 104
Persentase 11,54% 62,50% 23,08% 2,88% 0% 100%
Tabel 4.2 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 65 responden atau 62,50% masuk dalam kriteria baik, sedangkan kriteria sangat baik 12 responden atau 11,54%, kriteria kurang baik 24 responden atau 23,08% dan kriteria tidak baik 3 responden atau 2,99%. Rata-rata jawaban dari 104 responden untuk indikator ini sebesar 76,54% dan termasuk dalam kategori baik. b. Deskripsi Indikator Tepat Waktu dalam Membayar Pajak Sebelum Jatuh Tempo Deskripsi dari indikator ini berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut:
65
Tabel 4.3 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tepat Waktu dalam Membayar Pajak Sebelum Jatuh Tempo Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 17 61 22 4 0 104
Persentase 16,35% 58,65% 21,15% 3,85% 0% 100%
Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, menunjukan bahwa hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 17 responden (16,35%) masuk dalam kriteria sangat baik, 61 responden (58,65%) masuk dalam kriteria baik, 22 responden (21,15%) masuk dalam kriteria kurang baik, sedangkan 4 responden (3,85%) masuk dalam kriteria tidak baik dan kriteria sangat tidak baik 0 responden (0%) atau tidak ada responden yang menjawab. Rata-rata jawaban responden untuk indikator tepat waktu membayar pajak sebelum jatuh tempo mempunyai nilai rata-rata skor 77,50% termasuk dalam kriteria baik. c. Deskriptif Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak Deskripsi dari indikator ini berdasarkan kuesioner dari 104 responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:
66
Tabel 4.4 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 55 23 24 2 0 104
Persentase 52,38% 21,90% 22,86% 1,90% 0% 100%
Tabel 4.4 tersebut menunjukan bahwa hasil penelitian tersebut diketahui bahwa sebanyak 55 responden (52,38%) masuk dalam kriteria sangat baik, 23 responden (21,90%) masuk dalam kriteria baik, 24 responden (22,86%) masuk dalam kriteria kurang baik, sedangkan 2 responden (1,90%) masuk dalam kriteria tidak baik dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab pada kriteria ini. Rata-rata persentase untuk indikator tidak mempunyai tunggakan pajak diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 85,19% dan termasuk dalam kategori sangat baik. 2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Data mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diperoleh dari kuesioner penelitian ini dengan indikator yang terdiri dari 7 butir pernyataan. Masing-masing butir pernyataan memiliki 5 alternatif jawaban yaitu jawaban SS (sangat setuju) dengan skor 5, S (setuju) dengan skor 4, KS (kurang setuju) dengan skor 3, TS (tidak setuju) dengan skor 2 dan STS (sangat tidak setuju dengan skor 1. Kriteria penilaian skor untuk variabel kepatuhan wajib pajak ada 5 alternatif yaitu sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik.
67
Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel SPPT dari jawaban kuesioner dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.5 Hasil Deskriptif Persentase Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 15 28 47 14 0 104
Persentase 14,00% 27,00% 45,00% 13,00% 0% 100%
Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa jawaban responden menyatakan SPPT telah masuk dalam kriteria sangat baik sebanyak 15 responden (14%), kriteria baik sebanyak 28 responden (27%), kriteria kurang baik sebanyak 47 responden (45%) sedangkan 14 responden (13%) masuk dalam kriteria tidak baik sedangkan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa SPPT sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 67,83% yang termasuk dalam kriteria kurang baik. Berdasarkan data tersebut analisis deskriptif Surat Pemberitahuan Pajak Terutang masuk dalam kriteria kurang baik yaitu dilihat dari rata-rata persentase sebesar 67,83%. Hal ini menggambarkan bahwa SPPT yang diterima oleh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih perlu di perbaiki untuk
68
menunjang kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Secara lebih rinci variabel SPPT dibagi dalam 7 indikator. Analisis deskriptif persentase untuk masing-masing indikator SPPT adalah sebagai berikut: a. Deskriptif Indikator Data Wajib Pajak pada SPPT Deskripsi dari indikator Data Wajib Pajak pada SPPT berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.6 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Data Wajib Pajak pada SPPT Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 14 62 19 8 1 104
Persentase 13,46% 59,62% 18,27% 7,69% 0,96% 100%
Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa responden paling banyak menjawab dalam indikator ini 59,62% atau 62 responden dalam kriteria baik, adapun sebanyak 14 responden (13,46%) dalam kriteria sangat baik, 19 responden (18,27%) dalam kriteria kurang baik dan 8 responden (7,69%) dalam kriteria tidak baik sedangkan responden paling sedikit adalah 0,96% atau 1 responden dalam kriteria sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator Data wajib pajak pada SPPT dengan 104 responden diperoleh rata-rata sebesar 75,38% dan termasuk dalam kriteria baik.
69
b. Deskriptif Indikator Luas Tanah pada SPPT Deskripsi dari indikator Luas Tanah pada SPPT berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.7 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Luas Tanah pada SPPT Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 13 42 38 11 0 104
Persentase 12,50% 40,38% 36,54% 10,58% 0% 100%
Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa hasil penelitian tersebut dapat diketahui sebanyak 13 responden (12,50%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 42 responden (40,38%) termasuk dalam baik, 38 responden (36,54%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 11 responden (10,58%) termasuk dalam kriteria tidak baik dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab pada kriteria ini. Rata-rata persentase untuk indikator luas tanah pada SPPT diperoleh rata-rata sebesar 70,96% termasuk dalam kriteria baik. c. Deskriptif Indikator Luas Bangunan Pada SPPT Deskripsi dari indikator Luas Bangunan pada SPPT berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:
70
Tabel 4.8 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Luas Bangunan pada SPPT Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 11 38 42 13 0 104
Persentase 10,58% 36,54% 40,38% 12,50% 0% 100%
Berdasarkan tabel 4.8 menunjukan dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa sebanyak 11 responden (10,58%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 38 responden (36,54%) termasuk dalam baik, 42 responden (40,38%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 13 responden (12,5%) termasuk dalam kriteria tidak baik dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa SPPT dalam indikator luas bangunan pada SPPT sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator luas bangunan pada SPPT diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 69,04% dan termasuk dalam kriteria baik. d. Deskriptif Persentase NJOP Tanah pada SPPT Deskripsi dari indikator NJOP Tanah pada SPPT berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:
71
Tabel 4.9 Hasil Deskriptif Persentase Indikator NJOP Tanah pada SPPT Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 10 29 51 14 0 104
Persentase 9,62% 27,88% 49,04% 13,46% 0% 100%
Berdasarkan tabel 4.9, menunjukan dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 10 responden (9,62%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 29 responden (27,88%) termasuk dalam baik, 51 responden (49,04%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 14 responden (13,46%) termasuk dalam kriteria tidak baik, kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa SPPT dalam indikator NJOP tanah pada SPPT sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator NJOP tanah pada SPPT diperoleh ratarata jawaban dari 104 responden sebesar 66,73% dan termasuk dalam kriteria kurang baik. e. Deskriptif Persentase Indikator NJOP Bangunan pada SPPT Deskripsi dari indikator NJOP Bangunan pada SPPT berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil pada tabel sebagai berikut:
72
Tabel 4.10 Hasil Deskriptif Persentase Indikator NJOP Bangunan pada SPPT Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 11 31 44 18 0 104
Persentase 10,58% 29,81% 42,31% 17,31% 0% 100%
Berdasarkan tabel 4.10 menunjukan dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 11 responden (10,58%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 31 responden (29,81%) termasuk dalam baik, 44 responden (42,31%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 18 responden (17,31%) termasuk dalam kriteria tidak baik. Kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa SPPT dalam indikator NJOP bangunan sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator NJOP bangunan pada SPPT diperoleh ratarata jawaban dari 104 responden sebesar 66,73% dan termasuk dalam kriteria kurang baik. f. Tempat pembayaran pajak yang tertera di SPPT Deskripsi dari indikator tempat pembayaran pajak yang tertera di SPPT berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:
73
Tabel 4.11 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tempat Pembayaran Pajak yang Tertera di SPPT Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 9 19 22 53 1 104
Persentase 8,65% 18,27% 21,15% 50,96% 0,00% 100%
Berdasarkan tabel 4.11 menunjukan dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 9 responden (8,65%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 19 responden (18,27%) termasuk dalam baik, 22 responden (21,15%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 53 responden (50,96%) termasuk dalam kriteria tidak baik sedangkan 1 responden (0,96%) termasuk dalam kriteria sangat tidaka baik. Rata-rata persentase untuk indikator tempat pembayaran pajak yang terteara di SPPT diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 56,54% dan termasuk dalam kriteria kurang baik. g. Deskriptif Persentase Indikator Tanggal Jatuh Tempo yang Tertera pada SPPT Deskripsi dari indikator tanggal jatuh tempo yang tertera pada SPPT berdasarkan kueisioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:
74
Tabel 4.12 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tanggal Jatuh Tempo yang Tertera pada SPPT Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 13 30 56 5 0 104
Persentase 12,50% 28,85% 53,85% 4,81% 0% 100%
Berdasarkan tabel 4.12 menunjukan dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 13 responden (12,50%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 30 responden (28,85%) termasuk dalam baik, 56 responden (53,85%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 5 responden (4,81%) termasuk dalam kriteria tidak baik. Kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada reponden yang menjawab bahwa SPPT dalam indikator tanggal jatuh tempo yang tertera sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator tanggal jatuh tempo yang tertera pada SPPT diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 70,19% dan termasuk dalam kriteria baik. 3. Pelayanan Perpajakan Data mengenai pelayanan perpajakan diperoleh dari kuesioner penelitian ini diukur dengan indikator yang terdiri dari 5 butir pernyataan. Masing-masing butir pernyataan memiliki 5 alternatif jawaban yaitu jawaban SS (sangat setuju) dengan skor 5, S (setuju) dengan skor 4, KS (kurang setuju) dengan skor 3, TS (tidak setuju) dengan skor 2 dan STS (sangat tidak setuju) dengan skor 1. Kriteria
75
penilaian skor untuk variabel pelayanan perpajakan ada 5 alternatif yaitu sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Berdasarkan perhitungan analisis deskriptif persentase untuk variabel pelayanan perpajakan adalah sebagai berikut: Tabel 4.13 Hasil Deskriptif Persentase Variabel Pelayanan Perpajakan Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 23 24 30 26 0 104
Persentase 22,00% 23,00% 30,00% 25,00% 0% 100%
Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui dari 104 responden yang menjadi sampel, responden yang menyatakan pelayanan perpajakan masuk dalam kriteria sangat baik sebanyak 23 responden (22%), kriteria baik sebanyak 24 responden (23%), kriteria kurang baik sebanyak 31 responden (30%), dan sebanyak 26 responden (25%) termasuk dalam kriteria tidak baik sedangkan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa pelayanan perpajakan sangat tidak baik. Ratarata persentase untuk variabel pelayanan perpajakan diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 68,46% dan termasuk dalam batas minimum kriteria baik.
76
Secara lebih rinci variabel Pelayanan Perpajakan dibagi dalam 5 indikator. Analisis deskriptif persentase untuk masing-masing indikator Pelayanan Perpajakan adalah sebagai berikut: a. Deskriptif Persentase Mekanisme Penyampaian SPPT Deskriptif dari indikator Mekanisme Penyampaian SPPT berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.14 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Mekanisme Penyampaian SPPT Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 11 43 40 10 0 104
Persentase 12,58% 41,35% 38,46% 9,62% 0% 100%
Berdasarkan tabel 4.14 menunjukan bahwa hasil penelitian tersebut dapat diketahui sebanyak 11 responden (10,58%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 43 responden (41,35%) termasuk dalam baik, 40 responden (38,46%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 10 responden (9,62%) termasuk dalam kriteria tidak baik dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa pelayanan perpajakan dalam indikator mekanisme penyampaian SPPT sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator mekanisme penyampaian SPPT diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 70,58% dan termasuk dalam kriteria baik.
77
b. Deskriptif Persentase Indikator Mekanisme Pembayaran SPPT Deskriptif dari indikator Mekanisme Pembayaran SPPT berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.15 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Mekanisme Pembayaran SPPT Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 21 33 41 9 0 104
Persentase 20,19% 31,73% 39,42% 8,65% 0% 100%
Berdasarkan tabel 4.15 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sebanyak 21 responden (20,19%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 33 responden (31,73%) termasuk dalam baik, 41 responden (39,42%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 9 responden (8,65%) termasuk dalam kriteria tidak baik, dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada reponden yang menjawab bahwa pelayanan perpajakan dalam indikator mekanisme pembayaran SPPT sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator mekanisme pembayaran SPPT diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 72,69% dan termasuk dalam kriteria baik.
78
c.
Deskriptif Persentase Indikator Pelayanan Petugas saat Wajib Pajak Membayar Deskriptif dari indikator pelayanan petugas saat Wajib Pajak membayar
berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.16 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Pelayanan Petugas saat Wajib Pajak Membayar Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 11 37 40 16 0 104
Persentase 10,58% 35,58% 38,46% 15,38% 0% 100%
Berdasarkan tabel 4.16 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sebanayak 11 responden (10,58%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 37 responden (35,58%) termasuk dalam baik, 40 responden (38,46%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 16 responden (15,38%) termasuk dalam kriteria tidak baik dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa pelayanan perpajakan dalam indikator pelayanan petugas saat wajib pajak membayar sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator pelayanan petugas saat wajib pajak membayar diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 68,27% dan termasuk dalam kriteria kurang baik.
79
d. Deskriptif Persentase Indikator Fasilitas Pendukung dalam Pembayaran Deskriptif dari indikator fasilitas
pendukung dalam pembayaran
berdasarkan kueisoner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.17 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Fasilitas Pendukung dalam Pembayaran Interval Skor Persentase
Jumlah
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Frekuensi 18 17 22 47 0 104
Persentase 17,31% 16,35% 21,15% 45,19% 0% 100%
Berdasarkan tabel 4.17 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sebanyak 18 responden (17,31%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 17 responden (16,35%) termasuk dalam baik, 22 responden (21,15%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 47 responden (45,19%) termasuk dalam kriteria tidak baik, dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada reponden yang menjawab bahwa pelayanan perpajakan dalam indikator fasilitas pendukung dalam pembayaran sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator fasilitas pendukung dalam
pembayaran diperoleh rata-rata sebesar
61,15% dan termasuk dalam kriteria kurang baik.
80
e.
Deskriptif Persentase Indikator Kecepatan dan Ketanggapan Petugas Pajak dalam Menghadapi Keluhan Wajib Pajak Deskriptif dari indikator kecapatan dan ketanggapan petugas pajak dalam
mengahadapi keluhan Wajib Pajak berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.18 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kecepatan dan Ketanggapan Petugas Pajak dalam Menghadapi Keluhan Wajib Pajak Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 24 16 50 14 0 104
Persentase 23,08% 15,38% 48,08% 13,46% 0% 100%
Berdasarkan tabel 4.18 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sebanyak 24 responden (23,08%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 16 responden (15,38%) termasuk dalam baik, 50 responden (48,08%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 14 responden (13,46%) termasuk dalam kriteria tidak baik, dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa pelayanan perpajakan dalam indikator kecepatan dan ketanggapan petugas pajak dalam menghadapi keluhan wajib pajak sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator kecepatan dan ketanggapan petugas pajak dalam menghadapi keluhan wajib pajak diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 69,62% dan termasuk dalam kriteria baik.
81
4. Kesadaran Wajib Pajak Data mengenai kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner penelitian dengan indikator yang terdiri dari 5 butir pernyataan. Masing-masing butir pernyataan memiliki 5 alternatif jawaban yaitu jawaban SS (sangat setuju) dengan skor 5, S (setuju) dengan skor 4, KS (kurang setuju) dengan skor 3, TS (tidak setuju) dengan skor 2 dan STS (sangat tidak setuju) dengan skor 1. Kriteria penilaian skor untuk variabel kesadaran wajib pajak ada 5 alternatif yaitu sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Hasil analisis deskriptif untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut: Tabel 4.19 Hasil Deskriptif Persentase Variabel Kesadaran Wajib Pajak Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 22 37 43 2 0 104
Persentase 22,00% 36,00% 41,00% 2,00% 0% 100%
Berdasarkan Tabel 4.20 menunjukan bahwa dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari jawaban responden sebanyak 22 responden (21%) menyatakan kesadaran wajib pajak telah masuk kriteria sangat baik, kriteria baik sebanyak 37 responden (36%), kriteria kurang baik sebanyak 43 (41%) dan 2 responden (2%) masuk kriteria tidak baik, kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa variabel kesadaran wajib pajak
82
sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 74,50% dan termasuk dalam kriteria baik. Secara lebih rinci variabel kesadaran wajib pajak terdiri dari 5 indikator. Analisis deskriptif persentase untuk masing-masing indikator Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut: a. Deskriptif Persentase Indikator Kesadaran akan Manfaat Pajak Deskriptif dari indikator kesadaran manfaat pajak berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.20 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kesadaran Manfaat Pajak Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 7 64 30 3 0 104
Persentase 6,73% 61,54% 28,85% 2,88% 0% 100%
Tabel 4.20 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sebanyak 7 responden (6,73%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 64 responden (61,54%) termasuk dalam baik, 30 responden (28,85%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 3 responden (2,88%) termasuk dalam kriteria tidak baik, kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa kesadaran wajib pajak dalam indikator kesadaran manfaat pajak sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator kesadaran manfaat pajak
83
diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 74,42% dan termasuk dalam kriteria baik. b. Deskriptif Persentase Indikator Penundaan Pembayaran Pajak akan Sangat Merugikan Negara Deskriptif dari indikator penundaan pembayaran pajak akan sangat merugikan negara berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.21 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Penundaan Pembayaran Akan Sangat Merugikan Negara Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 10 57 32 5 0 104
Persentase 9,62% 54,81% 30,77% 4,81% 0% 100%
Tabel 4.21 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sebanyak 10 responden (9,62%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 57 responden (54,81%) termasuk dalam baik, 32 responden (30,77%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 5 responden (4,81%) termasuk dalam kriteria tidak baik, dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa kesadaran wajib pajak dalam indikator penundaan pembayaran akan sangat merugikan negara sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator penundaan pembayaran akan sangat merugikan negara diperoleh rata-
84
rata jawaban dari 104 responden sebesar 73,85% dan termasuk dalam kriteria baik. c. Deskrptif Persentase Indikator Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Pengenaan PBB-P2 Deskriptif dari indikator kesadaran Wajib Pajak mengenai penggenaan PBB-P2 berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.22 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Pengenaan PBB-P2 Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 16 44 40 4 0 104
Persentase 15,38% 42,31% 38,46% 3,85% 0% 100%
Tabel 4.22 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sebanyak 16 responden (15,38%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 44 responden (42,31%) termasuk dalam baik, 40 responden (38,46%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 4 responden (3,85%) termasuk dalam kriteria tidak baik dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa kesadaran wajib pajak dalam indikator mengenai pengenaaan PBB-P2 sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator kesadaran wajib
85
pajak mengenai pengenaan PBB-P2 diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 73,85% dan termasuk dalam kriteria baik. d. Deskriptif Persentase Indikator Kesadaran Wajib Pajak untuk Memenuhi Kewajiban Pajak Deskriptif dari indikator kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.23 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kesadaran Wajib untuk Memenuhi Kewajiban Pajak Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 18 42 42 2 0 104
Persentase 17,31% 40,38% 40,38% 1,92% 0% 100%
Tabel 4.23 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sebanyak 18 responden (17,31%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 42 responden (40,38%) termasuk dalam baik, 42 responden (40,38%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 2 responden (1,92%) termasuk dalam kriteria tidak baik, dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0% atau tidak ada responden yang menjawab bahwa kesadaran wajib pajak dalam indikator kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sangat tidak baik. Rata-rata persentase untuk indikator kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak diperoleh rata-
86
rata jawaban dari 104 responden sebesar 74,62% dan termasuk dalam kriteria baik. e. Deskriptif Persentase Indikator Pajak merupakan Bentuk Partisipasi Pembangunan Negara Deskriptif dari indikator pajak merupakan bentuk partisipasi pembangunan negara berdasarkan kuesioner dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.24 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Pajak Merupakan Bentuk Partisipasi Pembangunan Negara Interval Skor Persentase
Kriteria
84% < % Skor ≤100% Sangat Baik 68%< % Skor ≤84% Baik 52%< % Skor ≤68% Kurang Baik 36%< % Skor ≤52% Tidak Baik 20%< % Skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Jumlah Frekuensi 26 36 37 4 1 104
Persentase 25,00% 34,62% 35,58% 3,85% 0,96% 100%
Tabel 4.24 menunjukan bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sebanyak 26 responden (25,00%) termasuk dalam kriteria sangat baik, 36 responden (34,62%) termasuk dalam baik, 37 responden (35,58%) termasuk dalam kriteria kurang baik, 4 responden (3,85%) termasuk dalam kriteria tidak baik dan kriteria sangat tidak baik sebesar 0,96% atau 1 responden. Rata-rata persentase untuk indikator pajak merupakan bentuk partisipasi pembangunan negara diperoleh rata-rata jawaban dari 104 responden sebesar 75,77% dan termasuk dalam kriteria baik.
87
4.1.2
Uji Asumsi Klasik Pengujian asumsi model klasik ini meliputi uji asumsi normalitas,
multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uraian dari perhitungan pengujian asumsi klasik dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Uji Normalitas Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini dalam uji normalitas adalah uji Kolmogorov – Smirnov. Alat ini digunakan untuk memberikan angkaangka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila nilai Asyim Sig lebih dari 0,05. Tabel hasil uji normalitas Kolmogorov – Smirnov adalah sebagai berikut: Tabel 4.25 Uji Normalitas One-Sample Kolmogor ov-Smir nov Test
N Norm al Param etersa, b Mos t Extrem e Differences
Mean Std. Deviati on Abs olute Pos itive Negative
Kol m ogorov-Sm irnov Z Asym p. Sig. (2-tai led)
Uns tandardiz ed Res idual 104 .0000000 1.24094076 .063 .027 -.063 .641 .807
a. Tes t dis tributi on i s Norm al. b. Cal culated from data.
Berdasarkan Tabel 4.25 dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov – Smirnov sebesar 0,641 dengan nilai signifikansi (Asymp.Sig. 2-tailed) di atas 0,05 yaitu sebesar 0,807.
88
2. Uji Multikolinieritas Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10. Uji multikolinieritas pada penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.26 Uji Multikolinieritas Coefficientsa
Model 1
Zero-order SPPT .696 Pelayanan Perpajakan .690 Kes adaran Wajib Pajak .680
Correlations Partial .254 .301 .303
Part .167 .200 .202
Collinearity Statis tics Tolerance VIF .383 2.610 .436 2.295 .469 2.132
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Tabel
4.26
menunjukan nilai
masing-masing Tolerance variabel
independen lebih besar dari 0,10 dan masing-masing nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukan tidak terjadi gejala multikolinieritas. 3. Uji Heteroskedastisitas Uji
heteroskedastisitas
digunakan
untuk
mengetahui
terjadinya
penyimpangan model karena varian gangguan antara satu observasi. Model regresi
yang
baik
adalah
yang
homokedastisitas
atau
tidak
terjadi
heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas
89
dapat dilakukan dengan melihat grafik plot nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residulnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Adapun gambar scatterplot uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:
Scatterplot
Regression Studentized Residual
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
2
0
-2
-4 -3
-2
-1
0
1
2
3
Regression Standardized Predicted Value
Gambar 4.1 Scatter Plot Uji Heteroskedastiditas
Pada grafik Scatter Plot hasil output SPSS terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar
90
baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti data telah memenuhi asumsi homogenitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian data telah memenuhi persyaratan untuk regresi linier berganda. 4.1.3
Analisis Regresi Linier Berganda Analisis data dengan alat analisis regresi linier berganda untuk mengetahui
persamaan regresi pengaruh surat pemberitahuan pajak terutang (X1), pelayanan perpajakan (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Adapun ikhtisar output penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.27 Ikhtisar Output Regresi Linier Berganda Coefficientsa
Model 1
(Cons tant) SPPT Pelayanan Perpajakan Kes adaran Wajib Pajak
Uns tandardized Coefficients B Std. Error 3.338 .777 .113 .043 .143 .045 .187 .059
Standardized Coefficients Beta .270 .304 .294
t 4.298 2.630 3.159 3.178
Sig. .000 .010 .002 .002
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Persamaan regresi linier berganda sebagaimana pada ikhtisar output SPSS adalah : Y = 3,338 + 0,113 X1 + 0,143 X2 + 0,187 X3 + e Persamaan tersebut mengandung makna bahwa: 1. Konstanta sebesar 3,338 menunjukan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 3,338 apabila SPPT, Pelayanan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar nol dengan asumsi variabel lainnya konstan.
91
2. Koefisien regresi variabel SPPT sebesar 0,113 menyatakan bahwa setiap peningkatan SPPT sebesar satu satuan maka maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,113 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 3. Koefisien regresi variabel pelayanan perpajakan sebesar 0,143 menyatakan bahwa setiap peningkatan pelayanan sebesar satu satuan maka maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,143 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 4. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,187 menyatakan bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan maka maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,187 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 4.1.4
Pengujian Hipotesis Penelitian
1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Pengujian hipotesis secara parsial ini dilihat dari uji t. Uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika diperoleh nilai sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh signifikan. Berikut hasil analisis uji hipotesis secara parsial menggunakan bantuan program SPSS for windows release 16 yang disajikan dalam tabel di bawah ini:
92
Tabel 4.28 Hasil Uji t Coefficientsa
Model 1
(Cons tant) SPPT Pelayanan Perpajakan Kes adaran Wajib Pajak
Uns tandardized Coefficients B Std. Error 3.338 .777 .113 .043 .143 .045 .187 .059
Standardized Coefficients Beta .270 .304 .294
t 4.298 2.630 3.159 3.178
Sig. .000 .010 .002 .002
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan tabel 4.29 di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaruh SPPT (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan software SPSS didapatkan nilai signifikansi 0,010. Signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa Ha1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa SPPT (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Pengaruh Pelayanan Perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan software SPSS didapatkan nilai signifikansi 0,02. Signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa Ha2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
93
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan software SPSS didapatkan nilai signifikansi 0,02. Signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Pengujian ini menunjukan bahwa Ha3
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa
kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara semua variabel independen (SPPT, Pelayanan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Berikut hasil uji F disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 4.29 Hasil Uji F ANOVAb Model 1
Regres sion Res idual Total
Sum of Squares 235.233 158.613 393.846
df 3 100 103
Mean Square 78.411 1.586
F 49.435
Sig. .000a
a. Predictors : (Cons tant), Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, SPPT b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000 (<0,05) yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa variabel-variabel yang diteliti (SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran
94
wajib pajak) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 3. Koefisien Determinasi (Uji R2) Koefisien Determinasi (Uji R2) digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. Jika nilai adjusted R2 mendekati 1, maka kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen (Ghozali, 2011:97). Berikut hasil Uji koefisien determinasi: Tabel 4.30 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb Model 1
R .773a
R Square .597
Adj us ted R Square .585
Std. Error of the Esti m ate 1.25942
a. Predi ctors : (Cons tant), Kes adaran Waji b Pajak, Pel ayanan Perpajakan, SPPT b. Dependent Vari able: Kepatuhan Wajib Pajak
Nilai koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 0,585 mendekati 1, menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipengaruhi oleh variabel SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 58,5% sedangkan sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dan dikaji dalam penelitian ini. 4.2
Pembahasan Berdasarkan hasil analisis mengenai surat pemberitahuan pajak terutang,
pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam
95
membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di atas dapat diketahui sebagai berikut: 4.2.1
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak (Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Wajib pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terutang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam SPPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam penelitian ini menguji mengenai seberapa tinggi tanggapan wajib pajak tentang keakuratan data dan peran SPPT dalam membantu mereka menyediakan informasi tentang pajak terutang mereka. Dari hasil penelitian, tanggapan masyarakat tentang keakuratan data dan peranan SPPT dalam memberikan informasi dapat dikriteriakan kurang baik. Hal tersebut terlihat dari rata-rata skor jawaban responden sebesar 67,83%. Responden terbanyak yaitu sebanyak 46 dari 104 responden menyatakan bahwa SPPT kurang baik. Hal ini menunjukan bahwa keakuratan data dan peran SPPT masih belum dikatakan optimal. Dari hasil tersebut, untuk dapat meningkatkan keakuratan SPPT sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat terwujud maka perlu dilakukan
96
beberapa upaya misalnya survey yang dilakukan setiap 3 tahun sekali oleh petugas dapat diubah menjadi 2 tahun sekali atau setidaknya survey dilakukan dengan seksama melihat harga pasar objek pajak sehingga data-data mengenai subjek pajak kepemilikan objek pajak, luas tanah dan bangunan serta nilai jual objek pajak dapat lebih akurat, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 juga akan meningkat. Selain itu, peran aktif wajib pajak juga akan sangat membantu misalnya ketika data dalam SPPT dirasa kurang akurat wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan mengisi SPOP yang diserahkan kepada petugas, sehingga petugas dapat melakukan verifikasi. Lebih lanjut terkait pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukan konstanta sebesar 0,113 menyatakan bahwa setiap peningkatan SPPT sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar sebesar 0,113 satuan, dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Sedangkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa H0 ditolak dan menerima Ha , yaitu SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 4.2.2
Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut Boediono (2003) dalam Siti Faizah (2009:31), “Pelayanan adalah
suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”. Faktor pelayanan perpajakan dalam penelitian ini mengukur
97
mengenai sejauh mana ketepatan dalam penyampaian SPPT, bagaimana proses pembayaran, fasilitas pendukung dan pelayanan dalam pembayaran dan keluhan wajib pajak oleh petugas. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa sebagian besar wajib pajak sudah menerima SPPT dengan tepat waktu namun ada beberapa yang terlambat menerima SPPT. Selain itu wajib pajak setuju bahwa proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mudah dan cepat. Namun dalam hal keluhan wajib pajak, sebagian responden belum terlayani dengan baik oleh petugas pajak dalam hal ini pihak perangkat kelurahan. Dari hasil penelitian tersebut, secara umum kriteria pelayanan perpajakan masuk dalam kriteria baik yakni dengan rata-rata skor sebesar 68,46%, namun dengan rata-rata skor sebesar 68,46% ini termasuk dalam batas minimum pada interval skor dalam kriteria baik. Lebih lanjut terkait pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukan konstanta sebesar 0,143 menyatakan bahwa setiap peningkatan pelayanan perpajakan sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sebesar 0,143 satuan, dengan asumsi varaibel lainnya konstan. Sedangkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa H0 ditolak dan menerima Ha yaitu pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
98
4.2.3
Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut Rahayu (2011:141), “Kesadaran adalah keadaan mengetahui,
sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak”. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak bahwa kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa dari 104 responden memiliki kesadaran wajib pajak masuk dalam kriteria baik dengan nilai rata-rata skor 74,50%. Namun ada beberapa responden yang masih kurang memiliki kesadaran, hal ini terlihat dari jawaban responden pada kriteria kurang baik sebanyak 43 responden dari total 104 responden. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan ikut meningkat sehingga target penerimaan PBBP2 akan tercapai. Untuk mencapai kesadaran wajib pajak yang tinggi perlu upaya dari pemerintah untuk sosialisasi secara intensif dari fiskus tentang apa itu pajak, fungsi pajak, memberikan pengertian jika wajib pajak membayar pajak maka mereka akan ikut berperan dalam pembangunan daerah/negara dan manfaat apa yang akan wajib pajak peroleh jika membayar pajak, yang nantinya dengan sosialisasi tersebut akan lebih memacu kesadaran masyarakat terhadap sadar pajak sehingga potensi target pajak dapat tercapai dengan maksimal.
99
Lebih lanjut terkait pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukan konstanta sebesar 0,187 menyatakan bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar sebesar 0,187 satuan, dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Sedangkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa H0 ditolak dan menerima Ha , yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 4.2.4
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Safri
Nurmantu
dalam
Rahayu
(2013:138)
mengatakan
bahwa,
“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya”. Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Kepatuhan wajib pajak sangat erat hubungannya dengan faktor internal (kesadaran wajib pajak) dan faktor eksternal (SPPT dan pelayanan perpajakan) berdasarkan teori atribusi. Secara umum, kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah termasuk dalam kriteria baik dengan persentase 79,74%. Kepatuhan dalam membayar PBB-P2 yang baik merupakan suatu keinginan pemerintah dan mencerminkan wajib pajak yang taat dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan karena penerimaan pajak yang
100
tinggi akan dapat mencapai tujuannya yaitu untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional yang nantinya akan kembali pada masyarakat. Hasil penelitian melalui analisis regresi berganda dapat diketahui sebagai berikut: 1. Hasil penelitian melalui regresi berganda memperolah angka konstanta sebesar 3,338 berarti bahwa jika skor SPPT, pelayanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak adalah nol maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 3,338 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 2. Adanya pengaruh positif dan signifikan dari SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukan dari nilai-nilai koefisien regresi yang bertanda positif. 3. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 58,5% dan sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan baik secara parsial maupun simultan dibuktikan dari hasil uji t dan uji F yang memperoleh signifikansi di bawah 0,05. Guna menentukan variabel bebas yang berpengaruh dominan dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linier maka digunakan nilai Koefisisen Beta (Beta Coefficient). Berdasarkan hasil tabel analisis regresi terlihat bahwa variabel pelayanan perpajakan yang memiliki koefisien beta tertinggi sebesar 0,304. Jadi variabel
101
pelayanan perpajakan merupakan variabel dengan pengaruh dominan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
BAB V PENUTUP
5.1
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut: 1. Variabel SPPT termasuk dalam kriteria kurang baik dengan persentase 67,83%. Sedangkan variabel pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kriteria baik dengan persentase masing-masing 68,46%, 74,50%, dan 79,74%. 2. SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik SPPT yang diterima oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan meningkat. 3. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik pelayanan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan meningkat. 4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak,
102
103
maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan meningkat. 5. SPPT, pelayanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kontribusi sebesar 58,5%. Sehingga kenaikan SPPT, pelayanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 5.2
Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian, maka saran dan
sumbangan pemikiran yang dapat penulis berikan, diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait maupun bagi pihak-pihak yang lain adalah sebagai berikut: 1. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes untuk meningkatkan keakuratan data di SPPT dengan melakukan survey secar rutin, mempertahankan serta meningkatan pelayanan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap wajib pajak baik itu petugas pajak yang bekerja di wilayah kecamatan atau kelurahan/desa. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak/masyarakat akan penting membayar pajak sesuai tepat jumlah dan tepat waktu. 2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menggunakan variabel selain yang diteliti jika akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Penelitian dapat dikembangkan juga dengan pendekatan penelitian kualitatif.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi.2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Brodjonegoro, Bambang. 2015. “Penerimaan Pajak Masih di bawah Potensi”. Dalam Kompas. Edisi 2 Mei 2015. Hal. 17 Devano, Sony dan Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : PT Kencana Faizah, Siti. 2009. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (studi kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal). Skripsi. Semarang: FE UNNES. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Isnanto, Amin. 2014. Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan. Yogyakarta : Bahari Press Johan Y., Sunarti, dan Arik P. 2015. “Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBBP2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”. Dalam Jurnal JEJAK UB, Volume 1 No.1. Hal 1-10. Malang: Universitas Brawijaya. Lystyaminzar, Bagasagita. 2009. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Validitas SPPT terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). Skripsi. Kudus: Universitas Muria Kudus. Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi revisi. Yogyakarta : Andi Offset. Margono, 2005. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Markus, Muda. 2005. Perpajakan Indonesia: suatu Pengantar. Jakarta : PT. Gramedia. Musthofa, Khoirul. 2009. “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang 2009”. Skripsi. Semarang:Universitas Negeri Semarang.
104
105
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010. Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Prihartanto, Christian Danang 2013. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Studi kasus pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri)”. Dalam Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi. Malang: Universitas Brawijaya. Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati, Ely. 2010. Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta : Graha Ilmu. Ronia, Kessi. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan)”. Dalam Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta. Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2011. Pajak Di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. www.kompas.com www.pajak.go.id
LAMPIRAN
106
107
LAMPIRAN 1 KISI-KISI KUESIONER PENELITIAN NO
VARIABEL
INDIKATOR
1.
Kepatuhan Wajib Pajak
a. Membayar pajak sesuai dengan kewajiban/jumlah pajak yang terutang b. Tepat waktu dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo c. Tidak mempunyai tunggakan pajak
2.
3.
4
SPPT
Pelayanan Perpajakan
Kesadaran wajib pajak
a. b. c. d. e. f.
Data wajib pajak pada SPPT Luas tanah pada SPPT Luas bangunan pada SPPT NJOP tanah pada SPPT NJOP banguanan Pada SPPT Tempat pembayaran pajak yang tertera di SPPT g. Tanggal jatuh tempo yang tertera di SPPT a. Mekanisme penyampaian SPPT b. Mekanisme pembayaran PBB-P2 c. Pelayanan petugas saat wajib pajak membayar d. Fasilitas pendukung dalam pelayanan e. Kecapatan dan ketanggapan petugas pajak dalam menghadapi keluhan wajib pajak a. Fasilitas dan pelayanan umum berasal dari pajak/manfaat pajak b. Penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara c. Kesadaran wajib pajak mengenai pengenaan PBB, yaitu bukan merupakan beban bagi wajib pajak d. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak e. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara Jumlah
NO. SOAL A1
JUMLAH
A2
1
A3
1
B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 1 1 1 1 1
B7
1
C1 C2
1 1
C3
1
C4
1
C5
1
D1
1
D2
1
D3
1
D4
1
D5
1 20
1
108
LAMPIRAN 2 KUESIONER PENELITIAN I.
Identitas Responden Berkenan Bapak/Ibu/sdr/i untuk mengisi identitas dan beri tanda checklist () pada kotak dibawah ini yang sesuai. Nama Responden : Umur Responden : Jenis kelamin
II.
:
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan terakhir:
Tidak sekolah SMA
SD Diploma
Pekerjaan
PNS Petani
Wiraswasta Tidak Bekerja
:
SMP Sarjana
Petunjuk Pengisian Saya mohon dengan rendah hati, Bapak/Ibu/sdr/i untuk berkenan menjawab dengan sejujurnya pada setiap pernyataan dari no 1 sampai dengan seterusnya, dengan ketentuan jika: Sangat Tidak Setuju beri tanda checklist () pada kolom STS Tidak Setuju beri tanda checklist () pada kolom TS Netral beri tanda checklist () pada kolom N Setuju beri tanda checklist () pada kolom S Sangat Setuju beri tanda checklist () pada kolom SS
A. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Jawaban No
Pernyataan
1.
Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan jumlah pajak yang terutang
2.
Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo yang tertera pada SPPT
STS
TS
KS
S
SS
109
3.
Saya tidak memiliki tunggakan pajak
B. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X1) Jawaban No
Pernyataan
1.
Data Wajib Pajak yang tertera pada SPPT sudah sesuai dengan kepemilikan bumi dan bangunan Penetapan luas tanah yang tertera pada SPPT sudah sesuai dengan luas tanah yang sesungguhnya Penetapan luas bangunan yang tertera pada SPPT sudah sesuai dengan luas bangunan yang sesungguhnya Penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas tanah yang tertera dalam SPPT sebagai dasar pengenaan pajak sudah sesuai dengan keadaan objek pajak sesungguhnya (luas, letak, tingkat kesuburan) Penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas bangunan yang tertera dalam SPPT sudah sesuai dengan keadaan objek pajak sesungguhnya (luas bangunan, letak, keadaan bangunan) Penetapan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam SPPT memudahkan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari Penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2 yang tertera dalam SPPT tidak memberatkan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari
2.
3.
4.
5.
6.
7.
STS
TS
KS
S
SS
110
C. Pelayanan Perpajakan (X2) Jawaban No
Pernyataan STS TS
1.
Penyampaian SPPT oleh petugas sudah berjalan dengan baik (penyampaian tidak pernah terlambat dan selalu menerima SPPT)
2.
Mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sekarang ini memudahkan saya dalam membayar (tidak berbelit-belit, jelas dan praktis)
3.
Pada saat membayar PBB-P2 saya sudah terlayani dengan baik (proses cepat dan tepat, pelayanan pegawai yang ramah)
4.
Fasilitas pendukung dalam pelayanan saat pembayaran sudah memuaskan (misalnya tempat pembayaran yang mudah dijangkau, tempat yang bersih, ruang tunggu dan lainnya)
5.
Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak
KS
S
SS
D. Kesadaran Wajib Pajak (X3) Jawaban No
Peryataan
1.
Saya menyadari pemungutan pajak akan kembali ke masyarakat (manfaat pajak) untuk membangun fasilitas umum dan lainnya Penundaan membayar pajak sangat merugikan Negara, karena pajak sumber utama pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran negara seperti dana kesehatan,
2.
STS
TS
KS
S
SS
111
3.
4.
5.
pendidikan, subsidi, listrik dan lainnya yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tulus ikhlas dan senang hati tanpa ada beban Saya membayar pajak, karena sadar merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik Dengan membayar Pajak, merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara
112
LAMPIRAN 3 UJI VALIDITAS a. Kepatuhan Wajib Pajak
Correlations Y1 Y1
Y2
.648**
.936**
.000
.002
.000
20
20
20
20
.796**
1
.399
.825**
.082
.000
1
Sig. (2-tailed)
Y2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y
.796**
Pearson Correlation
N
Y3
.000 20
20
20
20
.648**
.399
1
.821**
.002
.082
20
20
20
20
.936**
.825**
.821**
1
.000
.000
.000
20
20
20
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
.000
20
113
b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Correlations X1.1 X1.1 Pearson Correlation
X1.2
X1.2 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N X1.3 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N X1.4 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N X1.5 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N X1.6 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N X1.7 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N X1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1
.276
.617**
.496*
.643**
.230
.406
.635**
.239
.004
.026
.002
.328
.076
.003
20
20
20
20
20
20
20
20
.276
1
.790**
.767**
.487*
.530*
.662**
.805**
.000
.000
.030
.016
.001
.000
1
Sig. (2-tailed) N
X1.3
.239 20
20
20
20
20
20
20
20
.617**
.790**
1
.835**
.795**
.436
.691**
.904**
.004
.000
.000
.000
.054
.001
.000
20
20
20
20
20
20
20
20
.496*
.767**
.835**
1
.735**
.659**
.683**
.915**
.026
.000
.000
.000
.002
.001
.000
20
20
20
20
20
20
20
20
.643**
.487*
.795**
.735**
1
.350
.683**
.809**
.002
.030
.000
.000
.130
.001
.000
20
20
20
20
20
20
20
20
.230
.530*
.436
.659**
.350
1
.724**
.722**
.328
.016
.054
.002
.130
.000
.000
20
20
20
20
20
20
20
20
.406
.662**
.691**
.683**
.683**
.724**
1
.860**
.076
.001
.001
.001
.001
.000
20
20
20
20
20
20
20
20
.635**
.805**
.904**
.915**
.809**
.722**
.860**
1
.003
.000
.000
.000
.000
.000
.000
20
20
20
20
20
20
20
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
.000
20
114
c. Pelayanan Perpajakan Correlations X2.1 X2.1
Pearson Correlation
X2.2
X2.2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X2.3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X2.4
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X2.5
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X2.4
X2.5
X2
.834**
.819**
.658**
.658**
.868**
.000
.000
.002
.002
.000
20
20
20
20
20
20
.834**
1
.752**
.774**
.783**
.920**
.000
.000
.000
.000
1
Sig. (2-tailed) N
X2.3
.000 20
20
20
20
20
20
.819**
.752**
1
.799**
.721**
.902**
.000
.000
.000
.000
.000
20
20
20
20
20
20
.658**
.774**
.799**
1
.864**
.916**
.002
.000
.000
.000
.000
20
20
20
20
20
20
.658**
.783**
.721**
.864**
1
.900**
.002
.000
.000
.000
20
20
20
20
20
20
.868**
.920**
.902**
.916**
.900**
1
.000
.000
.000
.000
.000
20
20
20
20
20
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
.000
20
115
d. Kesadaran Wajib Pajak Correlations X3.1 X3.1
Pearson Correlation
X3.2
X3.2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X3.3
.664**
.439
.443
.825**
.000
.001
.053
.051
.000
20
20
20
20
20
20
.869**
1
.691**
.571**
.414
.873**
.001
.009
.069
.000
.000
20
20
20
20
.664**
.691**
1
.536*
.125
.756**
.001
.001
.015
.600
.000
20
20
20
20
20
20
Pearson Correlation
.439
.571**
.536*
1
.671**
.836**
Sig. (2-tailed)
.053
.009
.015
.001
.000
20
20
20
20
20
20
Pearson Correlation
.443
.414
.125
.671**
1
.684**
Sig. (2-tailed)
.051
.069
.600
.001
20
20
20
20
20
20
.825**
.873**
.756**
.836**
.684**
1
.000
.000
.000
.000
.001
20
20
20
20
20
Pearson Correlation
N
N X3
X3
20
N
X3.5
X3.5
20
Sig. (2-tailed)
X3.4
X3.4
.869**
1
Sig. (2-tailed) N
X3.3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
.001
20
116
LAMPIRAN 4 UJI RELIABILITAS a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Cronbach's Alpha Items .814
N of Items
.827
3
b. Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Cronbach's Alpha Items .902
N of Items
.911
7
c. Variabel Pelayanan Perpajakan Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Cronbach's Alpha Items .941
N of Items
.942
5
d. Variabel Kesadaran Wajib Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Cronbach's Alpha Items .835
.856
N of Items 5
117
LAMPIRAN 5 REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN NO
KODE RESP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R-10 R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 R-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22 R-23 R-24 R-25 R-26 R-27 R-28 R-29 R-30 R-31 R-32 R-33 R-34
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 1 2 3 Tot 4 4 4 12 3 4 3 10 4 4 5 13 3 3 4 10 4 4 5 13 3 4 3 10 4 3 5 12 3 4 3 10 4 4 5 13 4 4 3 11 4 4 5 13 4 4 5 13 4 5 4 13 4 4 5 13 5 5 5 15 4 4 5 13 4 4 5 13 4 3 4 11 4 4 5 13 4 4 5 13 4 4 5 13 4 3 5 12 3 3 5 11 4 4 5 13 4 4 4 12 4 4 5 13 5 5 5 15 4 5 4 13 5 5 5 15 2 2 3 7 4 4 4 12 3 3 2 8 3 4 3 10 4 4 5 13
PELAYANAN PERPAJAKAN (X2)
SPPT (X1) 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 1 4 4
2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 2 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 2 2 4 2 4
3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 2 2 2 2 3
4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 2 3 3 3 4
5 2 3 3 2 5 3 2 3 3 2 5 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 2 4 2 3 3
6 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2 4 2 4 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 4 4 5 3 2 3 3 4
7 Tot 4 19 3 21 3 21 3 18 4 31 4 23 3 19 3 21 3 23 4 18 4 26 3 22 4 29 3 21 5 34 3 26 3 22 3 23 4 26 3 23 3 21 3 22 3 21 3 25 3 20 3 22 5 34 4 29 5 32 3 17 3 20 3 18 3 20 3 25
1 4 4 3 2 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 5 4 4 2 3 3 3 4
2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 5 5 5 2 3 2 3 4
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 5 4 5 2 4 3 3 4
4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 5 3 3 2 2 3
5 Tot 3 17 3 17 3 14 3 13 4 21 3 15 2 13 2 13 3 15 3 15 2 15 3 14 5 22 2 13 5 24 3 14 3 13 3 13 3 16 4 18 3 14 3 14 3 11 3 14 3 15 2 13 5 25 5 22 5 24 3 12 3 16 3 13 2 13 4 19
KESADARAN WAJIB PAJAK (X3) 1 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
2 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4
4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4
5 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4
Tot 16 16 17 16 21 16 18 17 17 16 15 15 22 17 21 20 15 16 20 20 21 21 17 20 20 20 22 22 20 18 18 15 14 20
118
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
R-35 R-36 R-37 R-38 R-39 R-40 R-41 R-42 R-43 R-44 R-45 R-46 R-47 R-48 R-49 R-50 R-51 R-52 R-53 R-54 R-55 R-56 R-57 R-58 R-59 R-60 R-61 R-62 R-63 R-64 R-65 R-66 R-67 R-68 R-69 R-70 R-71 R-72 R-73 R-74 R-75
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3
5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 3 5 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4
13 13 12 14 13 12 13 13 12 14 12 13 13 13 13 14 15 14 13 13 13 10 11 13 13 14 13 8 13 9 12 12 13 13 15 13 9 13 13 13 11
4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4
4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 5 2 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3
4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 2 4 4 5 5 4 4 4 3 3 2 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 4
4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 3 2 2 4 3 5 4 3 2 4 3 3 2 3 4 4 5 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3
4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 3 3 2 3 3 5 4 5 2 3 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3
3 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 5 5 2 3 3 3 2 2 2 3 5 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2
3 3 4 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3
26 24 27 32 28 23 25 29 23 31 28 23 24 22 25 26 35 31 26 24 27 22 20 18 23 27 27 30 28 18 19 20 21 23 30 21 18 23 25 22 22
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 2 3 2 2 3 5 3 3 5 4 3 3
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 2 3 2 4 3 5 3 2 3 3 4 3
3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 4 4 5 3 3 4 5 4 3
3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 4 5 5 4 5 3 3 2 2 2 2 5 5 2 5 2 2 2 4 4 5 2 2 4 5 5 2
3 4 4 5 3 4 3 5 3 5 4 3 4 3 3 5 5 5 4 3 4 3 3 3 3 5 5 3 5 2 2 2 4 2 5 3 2 5 5 4 2
17 19 19 22 18 20 18 22 18 23 18 15 19 18 20 24 24 22 22 18 19 16 14 15 16 23 23 13 20 10 12 11 18 16 25 14 12 21 22 20 13
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3
4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4
4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4
4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 5 5 3 3 4 3 4 5 3 5 4 3 3 3 3 3
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 3 3 2 3 5 5 3 5 4 2 4 3 3 3
21 20 20 23 20 21 24 24 22 22 20 19 19 18 22 22 24 23 22 21 21 18 17 17 16 22 24 15 17 15 16 21 22 15 24 20 14 16 16 17 17
119
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
R-76 R-77 R-78 R-79 R-80 R-81 R-82 R-83 R-84 R-85 R-86 R-87 R-88 R-89 R-90 R-91 R-92 R-93 R-94 R-95 R-96 R-97 R-98 R-99 R-100 R-101 R-102 R-103 R-104
2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 5
3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 5 4 5 4 4 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 5 5 5 5 4 5 2 3 3 5 5 4 3 4 5 5
8 8 9 9 10 9 10 9 13 10 11 9 10 13 12 13 13 10 13 7 9 8 14 14 14 10 12 15 15
3 3 2 2 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 2 5 4 5 3 4 5 5
3 3 2 3 4 2 4 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 5 4 5 4 4 5 5
2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 5 4 3 4 5 5
3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 5 3 2 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4
2 2 3 2 3 3 4 2 4 2 3 2 4 3 3 5 3 2 3 3 2 2 4 5 4 3 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 3 5 5 4
3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5
18 19 17 16 19 19 22 18 21 19 22 19 25 23 23 29 22 18 23 20 18 17 29 32 33 24 30 34 32
3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 2 4 5 5 3 3 5 4
3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 3 3 2 4 5 5 3 3 5 4
3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 5 5 5 4 4 4 3 3 2 4 4 4 2 3 5 4
2 2 2 2 4 3 2 2 5 3 2 2 2 4 4 5 4 5 5 2 2 2 3 4 4 3 3 5 3
3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 5 4 5 4 5 4 3 2 3 4 5 5 3 3 5 3
14 13 12 12 15 16 14 12 23 13 14 13 13 22 21 25 20 23 21 14 13 11 19 23 23 14 15 25 18
4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 5 3 3 4 3 4 2 4 4 5 3 4 5 5
2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 5 4 4 4 5 5
3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 5 4 3 2 4 5 4 4 3 5 5
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 5 5
2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 4 3 3 4 2 1 5 5 5 3 3 5 5
15 16 14 15 19 16 16 14 19 16 18 16 19 16 14 23 18 16 19 18 13 11 21 23 22 17 17 25 25
120
LAMPIRAN 6 ANALISIS DESKRIPTIF PERSENTASE VARIABEL
No
Kode Resp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R-10 R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 R-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22 R-23 R-24 R-25 R-26 R-27 R-28 R-29 R-30 R-31 R-32 R-33 R-34 R-35 R-36 R-37 R-38 R-39 R-40 R-41 R-42 R-43
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) Skor 12 10 13 10 13 10 12 10 13 11 13 13 13 13 15 13 13 11 13 13 13 12 11 13 12 13 15 13 15 7 12 8 10 13 13 13 12 14 13 12 13 13 12
% 80,00% 66,67% 86,67% 66,67% 86,67% 66,67% 80,00% 66,67% 86,67% 73,33% 86,67% 86,67% 86,67% 86,67% 100,00% 86,67% 86,67% 73,33% 86,67% 86,67% 86,67% 80,00% 73,33% 86,67% 80,00% 86,67% 100,00% 86,67% 100,00% 46,67% 80,00% 53,33% 66,67% 86,67% 86,67% 86,67% 80,00% 93,33% 86,67% 80,00% 86,67% 86,67% 80,00%
Krit B KB SB KB SB KB B KB SB B SB SB SB SB SB SB SB B SB SB SB B B SB B SB SB SB SB TB B KB KB SB SB SB B SB SB B SB SB B
PELAYANAN PERPAJAKAN (X2)
SPPT (X1) Skor 19 21 21 18 31 23 19 21 23 18 26 22 29 21 34 26 22 23 26 23 21 22 21 25 20 22 34 29 32 17 20 18 20 25 26 24 27 32 28 23 25 29 23
% 54,29% 60,00% 60,00% 51,43% 88,57% 65,71% 54,29% 60,00% 65,71% 51,43% 74,29% 62,86% 82,86% 60,00% 97,14% 74,29% 62,86% 65,71% 74,29% 65,71% 60,00% 62,86% 60,00% 71,43% 57,14% 62,86% 97,14% 82,86% 91,43% 48,57% 57,14% 51,43% 57,14% 71,43% 74,29% 68,57% 77,14% 91,43% 80,00% 65,71% 71,43% 82,86% 65,71%
Krit KB B KB TB SB KB KB KB KB TB B KB B KB SB B KB KB B KB KB KB KB B KB KB SB B SB TB KB TB KB B B B B SB B KB B B KB
Skor 17 17 14 13 21 15 13 13 15 15 15 14 22 13 24 14 13 13 16 18 14 14 11 14 15 13 25 22 24 12 16 13 13 19 17 19 19 22 18 20 18 22 18
% 68,00% 68,00% 56,00% 52,00% 84,00% 60,00% 52,00% 52,00% 60,00% 60,00% 60,00% 56,00% 88,00% 52,00% 96,00% 56,00% 52,00% 52,00% 64,00% 72,00% 56,00% 56,00% 44,00% 56,00% 60,00% 52,00% 100,00% 88,00% 96,00% 48,00% 64,00% 52,00% 52,00% 76,00% 68,00% 76,00% 76,00% 88,00% 72,00% 80,00% 72,00% 88,00% 72,00%
Krit KB KB KB TB B KB TB TB KB KB KB KB SB TB SB KB TB TB KB B KB KB TB KB KB TB SB SB SB TB KB TB TB B KB B B SB B B B SB B
KESADARAN WAJIB PAJAK (X3) Skor 16 16 17 16 21 16 18 17 17 16 15 15 22 17 21 20 15 16 20 20 21 21 17 20 20 20 22 22 20 18 18 15 14 20 21 20 20 23 20 21 24 24 22
% 64,00% 64,00% 68,00% 64,00% 84,00% 64,00% 72,00% 68,00% 68,00% 64,00% 60,00% 60,00% 88,00% 68,00% 84,00% 80,00% 60,00% 64,00% 80,00% 80,00% 84,00% 84,00% 68,00% 80,00% 80,00% 80,00% 88,00% 88,00% 80,00% 72,00% 72,00% 60,00% 56,00% 80,00% 84,00% 80,00% 80,00% 92,00% 80,00% 84,00% 96,00% 96,00% 88,00%
Krit KB KB KB KB B KB B KB KB KB KB KB SB KB B B KB KB B B B B KB B B B SB SB B B B KB KB B B B B SB B B SB SB SB
121
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
R-44 R-45 R-46 R-47 R-48 R-49 R-50 R-51 R-52 R-53 R-54 R-55 R-56 R-57 R-58 R-59 R-60 R-61 R-62 R-63 R-64 R-65 R-66 R-67 R-68 R-69 R-70 R-71 R-72 R-73 R-74 R-75 R-76 R-77 R-78 R-79 R-80 R-81 R-82 R-83 R-84 R-85 R-86 R-87 R-88 R-89 R-90 R-91 R-92 R-93 R-94
14 12 13 13 13 13 14 15 14 13 13 13 10 11 13 13 14 13 8 13 9 12 12 13 13 15 13 9 13 13 13 11 8 8 9 9 10 9 10 9 13 10 11 9 10 13 12 13 13 10 13
93,33% 80,00% 86,67% 86,67% 86,67% 86,67% 93,33% 100,00% 93,33% 86,67% 86,67% 86,67% 66,67% 73,33% 86,67% 86,67% 93,33% 86,67% 53,33% 86,67% 60,00% 80,00% 80,00% 86,67% 86,67% 100,00% 86,67% 60,00% 86,67% 86,67% 86,67% 73,33% 53,33% 53,33% 60,00% 60,00% 66,67% 60,00% 66,67% 60,00% 86,67% 66,67% 73,33% 60,00% 66,67% 86,67% 80,00% 86,67% 86,67% 66,67% 86,67%
SB B SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB KB B SB SB SB SB KB SB KB B B SB SB SB SB KB SB SB SB B KB KB KB KB KB KB KB KB SB KB B KB KB SB B SB SB KB SB
31 28 23 24 22 25 26 35 31 26 24 27 22 20 18 23 27 27 30 28 18 19 20 21 23 30 21 18 23 25 22 22 18 19 17 16 19 19 22 18 21 19 22 19 25 23 23 29 22 18 23
88,57% 80,00% 65,71% 68,57% 62,86% 71,43% 74,29% 100,00% 88,57% 74,29% 68,57% 77,14% 62,86% 57,14% 51,43% 65,71% 77,14% 77,14% 85,71% 80,00% 51,43% 54,29% 57,14% 60,00% 65,71% 85,71% 60,00% 51,43% 65,71% 71,43% 62,86% 62,86% 51,43% 54,29% 48,57% 45,71% 54,29% 54,29% 62,86% 51,43% 60,00% 54,29% 62,86% 54,29% 71,43% 65,71% 65,71% 82,86% 62,86% 51,43% 65,71%
SB B KB B KB B B SB SB B B B KB KB TB KB B B SB B TB KB KB KB KB SB KB TB KB B KB KB TB KB TB TB KB KB KB TB KB KB KB KB B KB KB B KB TB KB
23 18 15 19 18 20 24 24 22 22 18 19 16 14 15 16 23 23 13 20 10 12 11 18 16 25 14 12 21 22 20 13 14 13 12 12 15 16 14 12 23 13 14 13 13 22 21 25 20 23 21
92,00% 72,00% 60,00% 76,00% 72,00% 80,00% 96,00% 96,00% 88,00% 88,00% 72,00% 76,00% 64,00% 56,00% 60,00% 64,00% 92,00% 92,00% 52,00% 80,00% 40,00% 48,00% 44,00% 72,00% 64,00% 100,00% 56,00% 48,00% 84,00% 88,00% 80,00% 52,00% 56,00% 52,00% 48,00% 48,00% 60,00% 64,00% 56,00% 48,00% 92,00% 52,00% 56,00% 52,00% 52,00% 88,00% 84,00% 100,00% 80,00% 92,00% 84,00%
SB B KB B B B SB SB SB SB B B KB KB KB KB SB SB TB B TB TB TB B KB SB KB TB B SB B TB KB TB TB TB KB KB KB TB SB TB KB TB TB SB B SB B SB B
22 20 19 19 18 22 22 24 23 22 21 21 18 17 17 16 22 24 15 17 15 16 21 22 15 24 20 14 16 16 17 17 15 16 14 15 19 16 16 14 19 16 18 16 19 16 14 23 18 16 19
88,00% 80,00% 76,00% 76,00% 72,00% 88,00% 88,00% 96,00% 92,00% 88,00% 84,00% 84,00% 72,00% 68,00% 68,00% 64,00% 88,00% 96,00% 60,00% 68,00% 60,00% 64,00% 84,00% 88,00% 60,00% 96,00% 80,00% 56,00% 64,00% 64,00% 68,00% 68,00% 60,00% 64,00% 56,00% 60,00% 76,00% 64,00% 64,00% 56,00% 76,00% 64,00% 72,00% 64,00% 76,00% 64,00% 56,00% 92,00% 72,00% 64,00% 76,00%
SB B B B B SB SB SB SB SB B B B KB KB KB SB SB KB KB KB KB B SB KB SB B KB KB KB KB KB KB KB KB KB B KB KB KB B KB B KB B KB KB SB B KB B
122
95 R-95 96 R-96 97 R-97 98 R-98 99 R-99 100 R-100 101 R-101 102 R-102 103 R-103 104 R-104 Rata-rata
7 9 8 14 14 14 10 12 15 15 12
Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Sangat Tidak Baik Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Sangat Tidak Baik
46,67% 60,00% 53,33% 93,33% 93,33% 93,33% 66,67% 80,00% 100,00% 100,00% 79,74%
TB KB KB SB SB SB KB B SB SB B
20 57,14% KB 14 56,00% KB 18 51,43% TB 13 52,00% TB 17 48,57% TB 11 44,00% TB 29 82,86% B 19 76,00% B 32 91,43% SB 23 92,00% SB 33 94,29% SB 23 92,00% SB 24 68,57% B 14 56,00% KB 30 85,71% SB 15 60,00% KB 34 97,14% SB 25 100,00% SB 32 91,43% SB 18 72,00% B 24 67,94% KB 18 68,46% B Distribusi Jawaban Responden 58 15 23 19 29 24 25 46 31 2 14 26 0 0 0 Distribusi Persentase Jawaban Responden 55,77% 14,42% 22,12% 18,27% 27,88% 23,08% 24,04% 44,23% 29,81% 1,92% 13,46% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 13 11 21 23 22 17 17 25 25 19
72,00% 52,00% 44,00% 84,00% 92,00% 88,00% 68,00% 68,00% 100,00% 100,00% 74,50% 22 37 43 2 0 21,15% 35,58% 41,35% 1,92% 0,00%
B TB TB B SB SB KB KB SB SB B
123
LAMPIRAN 7 TABULASI SKOR VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK No
Kode Resp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R-10 R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 R-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22 R-23 R-24 R-25 R-26 R-27 R-28 R-29 R-30 R-31 R-32 R-33 R-34 R-35 R-36
Indikator 1 Skor 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 2 4 3 3 4 4 4
% 80,00% 60,00% 80,00% 60,00% 80,00% 60,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 80,00% 100,00% 40,00% 80,00% 60,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00%
Indikator 2 Krit B KB B KB B KB B KB B B B B B B SB B B B B B B B KB B B B SB B SB TB B KB KB B B B
Skor 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 2 4 3 4 4 4 4
% 80,00% 80,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 80,00% 100,00% 80,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 60,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%
Indikator 3 Krit B B B KB B B KB B B B B B SB B SB B B KB B B B KB KB B B B SB SB SB TB B KB B B B B
Skor 4 3 5 4 5 3 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 2 3 5 5 5
% 80,00% 60,00% 100,00% 80,00% 100,00% 60,00% 100,00% 60,00% 100,00% 60,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 60,00% 80,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Krit B KB SB B SB KB SB KB SB KB SB SB B SB SB SB SB B SB SB SB SB SB SB B SB SB B SB KB B TB KB SB SB SB
124
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
R-37 R-38 R-39 R-40 R-41 R-42 R-43 R-44 R-45 R-46 R-47 R-48 R-49 R-50 R-51 R-52 R-53 R-54 R-55 R-56 R-57 R-58 R-59 R-60 R-61 R-62 R-63 R-64 R-65 R-66 R-67 R-68 R-69 R-70 R-71 R-72 R-73 R-74 R-75 R-76 R-77
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 2 2
80,00% 100,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 80,00% 60,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 40,00% 40,00%
B SB B B B B B B B B B B B SB SB B B B B KB B B B SB B KB B KB B B B B SB B KB B B B B TB TB
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3
80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 80,00% 100,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 80,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 40,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 60,00% 60,00% 60,00%
B B B B B SB B SB B B B B B SB SB SB SB B B B KB B B B SB TB B KB B B B B SB B KB B B B KB KB KB
4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 3 5 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3 3
80,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 80,00% 80,00% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 60,00% 100,00% 60,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 60,00% 60,00%
B SB SB B SB B B SB B SB SB SB SB B SB SB B SB SB KB B SB SB SB B KB SB KB B B SB SB SB SB KB SB SB SB B KB KB
125
78 R-78 79 R-79 80 R-80 81 R-81 82 R-82 83 R-83 84 R-84 85 R-85 86 R-86 87 R-87 88 R-88 89 R-89 90 R-90 91 R-91 92 R-92 93 R-93 94 R-94 95 R-95 96 R-96 97 R-97 98 R-98 99 R-99 100 R-100 101 R-101 102 R-102 103 R-103 104 R-104 Rata-rata
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 5 4
Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Sangat Tidak Baik Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik Sangat Tidak Baik
60,00% KB 3 60,00% KB 60,00% KB 3 60,00% KB 60,00% KB 4 80,00% B 60,00% KB 3 60,00% KB 60,00% KB 4 80,00% B 60,00% KB 3 60,00% KB 80,00% B 4 80,00% B 80,00% B 3 60,00% KB 80,00% B 3 60,00% KB 60,00% KB 3 60,00% KB 60,00% KB 4 80,00% B 80,00% B 4 80,00% B 80,00% B 3 60,00% KB 80,00% B 4 80,00% B 80,00% B 4 80,00% B 60,00% KB 3 60,00% KB 80,00% B 4 80,00% B 60,00% KB 2 40,00% TB 60,00% KB 3 60,00% KB 60,00% KB 2 40,00% TB 80,00% B 5 100,00% SB 100,00% SB 4 80,00% B 100,00% SB 5 100,00% SB 60,00% KB 4 80,00% B 80,00% B 4 80,00% B 100,00% SB 5 100,00% SB 100,00% SB 5 100,00% SB 76,54% B 4 77,50% B Distribusi Jawaban Responden 12 17 65 61 24 22 3 4 0 0 Distribusi Persentase Jawaban Responden 11,54% 16,35% 62,50% 58,65% 23,08% 21,15% 2,88% 3,85% 0,00% 0,00%
3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 5 5 5 5 4 5 2 3 3 5 5 4 3 4 5 5 4
60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 100,00% 60,00% 80,00% 60,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 40,00% 60,00% 60,00% 100,00% 100,00% 80,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 85,19% 55 23 24 2 0 52,38% 21,90% 22,86% 1,90% 0,00%
KB KB KB KB KB KB SB KB B KB KB SB SB SB SB B SB TB KB KB SB SB B KB B SB SB SB
126
LAMPIRAN 8 TABULASI SKOR VARIABEL SPPT No
Kode Resp Skor
Indikator 1 %
Indikator 2 Krit Skor
%
Indikator 3 Krit Skor
%
Indikator 4 Krit Skor
%
Indikator 5 Krit Skor
%
Indikator 6 Krit Skor
%
Indikator 7 Krit Skor
%
Krit
1 R-1 3 60,00% KB
3 60,00% KB
3 60,00% KB 2 40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB 4 80,00% B
2 R-2 4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
3 R-3 4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
4 R-4 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
5 R-5 4 80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB 4 80,00% B
6 R-6 4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
3 60,00% KB 4 80,00% B
7 R-7 4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB 2 40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
8 R-8 4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
9 R-9 4 80,00%
B
4 80,00%
4 80,00%
3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 2 40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB 4 80,00% B
11 R-11 3 60,00% KB
2 40,00% TB
5 100,00% SB 3 60,00% KB
5 100,00% SB
4 80,00% B
12 R-12 4 80,00%
3 60,00% KB
4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
13 R-13 5 100,00% SB
4 80,00%
4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00% B
4 80,00% B
14 R-14 4 80,00%
B
B
4 80,00%
10 R-10 3 60,00% KB B
B
B
4 80,00% B 4 80,00% B
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
15 R-15 5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB 5 100,00% SB
5 100,00% SB
4 80,00% B
16 R-16 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00% B
3 60,00% KB 3 60,00% KB
17 R-17 4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
18 R-18 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
19 R-19 2 40,00% TB
4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00% B
4 80,00% B
20 R-20 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
21 R-21 4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
22 R-22 4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
23 R-23 4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
24 R-24 4 80,00%
B
4 80,00%
4 80,00%
B
4 80,00% B
2 40,00% TB 3 60,00% KB
25 R-25 4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
1 20,00% STB 3 60,00% KB
26 R-26 4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
27 R-27 5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB 5 100,00% SB
5 100,00% SB
4 80,00% B
5 100,00% SB
28 R-28 5 100,00% SB
4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00% B
4 80,00% B
4 80,00% B
29 R-29 5 100,00% SB
5 100,00% SB
4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00% B
5 100,00% SB 5 100,00% SB
30 R-30 3 60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB 2 40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
31 R-31 4 80,00%
B
B
B
B
4 80,00%
4 80,00%
5 100,00% SB
4 80,00% B
2 40,00% TB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
4 80,00% B
2 40,00% TB 3 60,00% KB
32 R-32 1 20,00% STB
4 80,00%
B
2 40,00% TB 3 60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
33 R-33 4 80,00%
B
2 40,00% TB
2 40,00% TB 3 60,00% KB
3 60,00% KB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
34 R-34 4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB 4 80,00%
B
3 60,00% KB
4 80,00% B
35 R-35 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
4 80,00%
B
4 80,00% B
3 60,00% KB 3 60,00% KB
36 R-36 4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB 4 80,00%
B
3 60,00% KB
4 80,00% B
B
3 60,00% KB 3 60,00% KB
127
37 R-37 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
3 60,00% KB 4 80,00% B
38 R-38 4 80,00%
B
5 100,00% SB
4
80,00%
B
5 100,00% SB
4
80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
39 R-39 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
4 80,00% B
4 80,00% B
40 R-40 3 60,00% KB
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
4
80,00%
B
3 60,00% KB 4 80,00% B
41 R-41 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
3 60,00% KB
3
60,00% KB
3 60,00% KB 4 80,00% B
42 R-42 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
5 100,00% SB
4
80,00%
4 80,00% B
43 R-43 4 80,00%
B
4 80,00%
B
3
60,00% KB 4 80,00%
B
3
60,00% KB
3 60,00% KB 2 40,00% TB
44 R-44 5 100,00% SB
4 80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
B
4
80,00%
B
4 80,00% B
5 100,00% SB
45 R-45 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
4 80,00%
B
4
80,00%
B
4 80,00% B
4 80,00% B
46 R-46 4 80,00%
B
2 40,00% TB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
4 80,00% B
4 80,00% B
47 R-47 5 100,00% SB
3 60,00% KB
4
80,00%
2 40,00% TB
3
60,00% KB
3 60,00% KB 4 80,00% B
48 R-48 4 80,00%
B
4 80,00%
B
2
40,00% TB 2 40,00% TB
3
60,00% KB
3 60,00% KB 4 80,00% B
49 R-49 4 80,00%
B
3 60,00% KB
4
80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
3 60,00% KB 3 60,00% KB
50 R-50 4 80,00%
B
4 80,00%
4
80,00%
B
3 60,00% KB
4
80,00%
B
3 60,00% KB 4 80,00% B
B
B B
B
4 80,00% B
51 R-51 5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
52 R-52 4 80,00%
B
4 80,00%
5 100,00% SB
4 80,00%
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4 80,00% B
53 R-53 4 80,00%
B
5 100,00% SB
4
80,00%
B
3 60,00% KB
4
80,00%
2 40,00% TB
4 80,00% B
54 R-54 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
2 40,00% TB
3
60,00% KB
3 60,00% KB 4 80,00% B
55 R-55 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
3 60,00% KB 4 80,00% B
56 R-56 4 80,00%
B
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
57 R-57 3 60,00% KB
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
58 R-58 4 80,00%
B
3 60,00% KB
2
40,00% TB 2 40,00% TB
2
40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
59 R-59 4 80,00%
B
3 60,00% KB
4
80,00%
3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
4 80,00% B
60 R-60 4 80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4 80,00%
B
3
60,00% KB
3 60,00% KB 3 60,00% KB
61 R-61 4 80,00%
B
B
B
B
B
B
2 40,00% TB
3
60,00% KB 4 80,00%
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4 80,00% B
62 R-62 5 100,00% SB
5 100,00% SB
4
80,00%
B
5 100,00% SB
4
B
4 80,00% B
3 60,00% KB
63 R-63 4 80,00%
4 80,00%
B
4
80,00%
B
2 40,00% TB
5 100,00% SB
4 80,00% B
5 100,00% SB
64 R-64 3 60,00% KB
3 60,00% KB
3
60,00% KB 2 40,00% TB
2
40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
65 R-65 2 40,00% TB
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
66 R-66 2 40,00% TB
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
4
80,00%
B
2 40,00% TB
3 60,00% KB
67 R-67 4 80,00%
B
80,00%
B
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
68 R-68 3 60,00% KB
3 60,00% KB
4
80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
2 40,00% TB
3 60,00% KB
69 R-69 4 80,00%
B
4 80,00%
5 100,00% SB
4 80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00% B
4 80,00% B
70 R-70 4 80,00%
B
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
71 R-71 3 60,00% KB
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
2
40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
72 R-72 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
73 R-73 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
2 40,00% TB
3 60,00% KB
74 R-74 4 80,00%
B
4 80,00%
B
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
75 R-75 4 80,00%
B
3 60,00% KB
4
80,00%
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
B
B
3 60,00% KB
128
76 R-76 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2
40,00% TB 3 60,00% KB
2
40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
77 R-77 3 60,00% KB
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
2
40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
78 R-78 2 40,00% TB
2 40,00% TB
3
60,00% KB 2 40,00% TB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
79 R-79 2 40,00% TB
3 60,00% KB
2
40,00% TB 3 60,00% KB
2
40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
80 R-80 3 60,00% KB
4 80,00%
B
3
60,00% KB 2 40,00% TB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
81 R-81 4 80,00%
2 40,00% TB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
82 R-82 2 40,00% TB
4 80,00%
B
3
60,00% KB 4 80,00%
B
4
80,00%
B
2 40,00% TB
3 60,00% KB
83 R-83 2 40,00% TB
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
2
40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
84 R-84 4 80,00%
B
2 40,00% TB
2
40,00% TB 3 60,00% KB
4
80,00%
B
3 60,00% KB 3 60,00% KB
85 R-85 4 80,00%
B
2 40,00% TB
2
40,00% TB 2 40,00% TB
2
40,00% TB
3 60,00% KB 4 80,00% B
86 R-86 4 80,00%
B
4 80,00%
B
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
87 R-87 3 60,00% KB
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
2
40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
88 R-88 4 80,00%
4 80,00%
B
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
2 40,00% TB
3 60,00% KB
89 R-89 3 60,00% KB
B
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
4 80,00% B
4 80,00% B
90 R-90 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4
80,00%
B
3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
91 R-91 5 100,00% SB
4 80,00%
B
4
80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
2 40,00% TB
4 80,00% B
92 R-92 4 80,00%
4 80,00%
B
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
93 R-93 3 60,00% KB
3 60,00% KB
3
60,00% KB 2 40,00% TB
2
40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
94 R-94 4 80,00%
4 80,00%
B B
B
B
4
80,00%
3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
95 R-95 3 60,00% KB
3 60,00% KB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
96 R-96 3 60,00% KB
3 60,00% KB
2
40,00% TB 3 60,00% KB
2
40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
97 R-97 2 40,00% TB
2 40,00% TB
3
60,00% KB 3 60,00% KB
2
40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
98 R-98 5 100,00% SB
5 100,00% SB
4
80,00%
4
80,00%
3 60,00% KB 4 80,00% B
99 R-99 4 80,00%
4 80,00%
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4 80,00% B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
B
B
B
4 80,00%
B
B
B
100 R-100 5 100,00% SB
5 100,00% SB
4
80,00%
4
80,00%
101 R-101 3 60,00% KB
4 80,00%
B
3
60,00% KB 4 80,00%
B
3
60,00% KB
3 60,00% KB 4 80,00% B
102 R-102 4 80,00%
4 80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
B
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
103 R-103 5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4
80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
104 R-104 5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4 80,00%
B
4
80,00%
B
4 80,00% B
5 100,00% SB
Rata-rata 4 75,38%
4 70,96%
3
3 66,73% KB
3
66,73% KB
B
B
69,04%
B
3 56,54% KB 3 69,42% B
Distribusi Jawaban Responden Sangat Baik
14
13
11
10
11
9
12
Baik
62
42
38
29
31
19
30
Kurang Baik
19
38
42
51
44
22
57
Tidak Baik
8
11
13
14
18
53
5
Sangat Tidak Baik
1
0
0
0
0
1
0
Distribusi Persentase Jawaban Responden Sangat Baik
13,46%
12,50%
10,58%
9,62%
10,58%
8,65%
11,54%
Baik
59,62%
40,38%
36,54%
27,88%
29,81%
18,27%
28,85%
Kurang Baik
18,27%
36,54%
40,38%
49,04%
42,31%
21,15%
54,81%
Tidak Baik
7,69%
10,58%
12,50%
13,46%
17,31%
50,96%
4,81%
Sangat Tidak Baik
0,96%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,96%
0,00%
129
LAMPIRAN 10 TABULASI SKOR VARIABEL PELAYANAN PERPAJAKAN No
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Kode Resp Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit
1
R-1
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
2
40,00% TB
3
60,00% KB
2
R-2
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
2
40,00% TB
3
60,00% KB
3
R-3
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
4
R-4
2
40,00% TB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
5
R-5
5
100,00% SB
4
80,00%
B
3
60,00% KB
5 100,00% SB
4
80,00%
6
R-6
3
60,00% KB
4
80,00%
B
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
7
R-7
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
2
40,00% TB
8
R-8
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
2
40,00% TB
9
R-9
3
60,00% KB
4
80,00%
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
10
R-10
4
80,00%
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
11
R-11
3
60,00% KB
4
80,00%
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
12
R-12
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
13
R-13
4
80,00%
5 100,00% SB
4
80,00%
4
80,00%
5 100,00% SB
14
R-14
3
60,00% KB
3
3
60,00% KB
2
40,00% TB
2
15
R-15
5
100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4
80,00%
5 100,00% SB
16
R-16
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
17
R-17
2
40,00% TB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
18
R-18
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
19
R-19
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
20
R-20
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
2
40,00% TB
4
80,00%
21
R-21
3
60,00% KB
4
80,00%
B
2
40,00% TB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
22
R-22
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
23
R-23
2
40,00% TB
2
40,00% TB
2
40,00% TB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
24
R-24
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
25
R-25
4
80,00%
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
26
R-26
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
2
40,00% TB
27
R-27
5
100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
28
R-28
4
80,00%
B
5 100,00% SB
4
4
B
5 100,00% SB
29
R-29
4
80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
30
R-30
2
40,00% TB
2
40,00% TB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
31
R-31
3
60,00% KB
3
60,00% KB
4
80,00%
3
60,00% KB
3
60,00% KB
32
R-32
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
3
60,00% KB
33
R-33
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
2
40,00% TB
34
R-34
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
3
60,00% KB
4
80,00%
35
R-35
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
36
R-36
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00% KB
4
80,00%
B
37
R-37
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00% KB
4
80,00%
B
38
R-38
4
80,00%
B
5 100,00% SB
4
80,00%
B
4
80,00%
5 100,00% SB
39
R-39
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00% KB
3
60,00% KB
40
R-40
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
4
80,00%
B
B
B
B B
60,00% KB
80,00%
B
B
B
B
80,00%
B B
B B
B
40,00% TB
B
B
B
130
41 R-41
4
80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB
42 R-42
4
80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
B
4 80,00%
5 100,00% SB
43 R-43
4
80,00%
B
5 100,00% SB
3 60,00% KB
3 60,00% KB
3 60,00% KB
44 R-44
4
80,00%
B
4 80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
45 R-45
4
80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB
4 80,00%
46 R-46
3
60,00% KB
3 60,00% KB
3 60,00% KB
3 60,00% KB
3 60,00% KB
47 R-47
4
80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB
4 80,00%
48 R-48
4
80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB
49 R-49
4
80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB
50 R-50
4
80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
51 R-51
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4 80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
52 R-52
4
80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
B
4 80,00%
5 100,00% SB
53 R-53
4
80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
54 R-54
4
80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB
55 R-55
4
80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB
4 80,00%
56 R-56
4
80,00%
B
3 60,00% KB
4 80,00%
B
2 40,00% TB
3 60,00% KB
57 R-57
3
60,00% KB
3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
58 R-58
4
80,00%
B
3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
59 R-59
4
80,00%
B
4 80,00%
3 60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
60 R-60
4
80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
61 R-61
5 100,00% SB
4 80,00%
4 80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
62 R-62
3
60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
63 R-63
3
60,00% KB
4 80,00%
B
3 60,00% KB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
64 R-64
2
40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
65 R-65
3
60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
66 R-66
2
40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
67 R-67
2
40,00% TB
4 80,00%
4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
68 R-68
3
60,00% KB
3 60,00% KB
4 80,00%
B
4 80,00%
B
2 40,00% TB
69 R-69
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
70 R-70
3
60,00% KB
3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
71 R-71
3
60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
72 R-72
5 100,00% SB
3 60,00% KB
4 80,00%
4 80,00%
B
5 100,00% SB
73 R-73
4
80,00%
3 60,00% KB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
74 R-74
3
60,00% KB
4 80,00%
4 80,00%
5 100,00% SB
4 80,00%
75 R-75
3
60,00% KB
3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
76 R-76
3
60,00% KB
3 60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
77 R-77
3
60,00% KB
3 60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
78 R-78
2
40,00% TB
3 60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
79 R-79
3
60,00% KB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
80 R-80
2
40,00% TB
3 60,00% KB
3 60,00% KB
4 80,00%
3 60,00% KB
B
B B
B
B
B B
B
B
B
B B
B B
B
B
131
81 R-81
4 80,00%
B
82 R-82
3 60,00% KB 3 60,00% KB 3 60,00% KB 2 40,00% TB
3 60,00% KB
83 R-83
3 60,00% KB 2 40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
84 R-84
4 80,00%
4 80,00%
5 100,00% SB
5 100,00% SB
85 R-85
3 60,00% KB 3 60,00% KB 2 40,00% TB
86 R-86
3 60,00% KB 3 60,00% KB 3 60,00% KB 2 40,00% TB
3 60,00% KB
87 R-87
3 60,00% KB 3 60,00% KB 2 40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
88 R-88
3 60,00% KB 3 60,00% KB 2 40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
89 R-89
4 80,00%
B
4 80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
B
5 100,00% SB
90 R-90
4 80,00%
B
4 80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
B
4 80,00%
91 R-91
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
92 R-92
4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
4 80,00%
93 R-93
4 80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
94 R-94
4 80,00%
B
4 80,00%
4 80,00%
B
5 100,00% SB
4 80,00%
95 R-95
3 60,00% KB 3 60,00% KB 3 60,00% KB 2 40,00% TB
3 60,00% KB
96 R-96
3 60,00% KB 3 60,00% KB 3 60,00% KB 2 40,00% TB
2 40,00% TB
97 R-97
2 40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
2 40,00% TB
3 60,00% KB
98 R-98
4 80,00%
4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB 4 80,00%
99 R-99
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4 80,00%
B
4 80,00%
B
5 100,00% SB
100 R-100 5 100,00% SB
5 100,00% SB
4 80,00%
B
4 80,00%
B
5 100,00% SB
B
B
3 60,00% KB 3 60,00% KB 3 60,00% KB 3 60,00% KB
5 100,00% SB
B
B
101 R-101 3 60,00% KB 3 60,00% KB 2 40,00% TB
3 60,00% KB 2 40,00% TB
B
B B B
B
3 60,00% KB 3 60,00% KB
102 R-102 3 60,00% KB 3 60,00% KB 3 60,00% KB 3 60,00% KB 3 60,00% KB 103 R-103 5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
104 R-104 4 80,00%
B
4 80,00%
B
4 80,00%
B
3 60,00% KB 3 60,00% KB
Rata-rata
B
4 72,69%
B
3 68,27%
B
3 61,15% KB 3 69,62%
4 70,58%
5 100,00% SB
Distribusi Jawaban Responden Sangat Baik
11
21
11
18
24
Baik
43
33
37
17
16
Kurang Baik
40
41
40
22
50
Tidak Baik
10
9
16
47
14
Sangat Tidak Baik
0
0
0
0
0
Distribusi Persentase Jawaban Responden Sangat Baik
10,58%
20,19%
10,58%
17,31%
23,08%
Baik
41,35%
31,73%
35,58%
16,35%
15,38%
Kurang Baik
38,46%
39,42%
38,46%
21,15%
48,08%
Tidak Baik
9,62%
8,65%
15,38%
45,19%
13,46%
Sangat Tidak Baik
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
B
132
LAMPIRAN 9 TABULASI SKOR VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK No
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Kode Resp Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit
1
R-1
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
2
R-2
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
R-3
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
4
R-4
3
60,00% KB
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
5
R-5
4
80,00%
5 100,00% SB
3
60,00%
KB
4
80,00%
B
5
100,00% SB
6
R-6
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
7
R-7
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
8
R-8
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00% KB
9
R-9
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
4
80,00%
B
4
80,00%
10
R-10
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
11
R-11
3
60,00% KB
2
40,00%
TB
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
4
80,00%
12
R-12
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
13
R-13
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5
100,00% SB
14
R-14
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
15
R-15
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
16
R-16
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
17
R-17
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
18
R-18
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
19
R-19
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
20
R-20
3
60,00% KB
4
80,00%
B
5
100,00%
SB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
21
R-21
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00%
SB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
22
R-22
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00%
SB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
23
R-23
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00% KB
24
R-24
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
25
R-25
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
26
R-26
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
27
R-27
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5
100,00% SB
28
R-28
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5
100,00% SB
29
R-29
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
30
R-30
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
31
R-31
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
32
R-32
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
2
40,00%
TB
3
60,00%
KB
4
80,00%
33
R-33
3
60,00% KB
2
40,00%
TB
3
60,00%
KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
34
R-34
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
35
R-35
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
36
R-36
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
37
R-37
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
38
R-38
4
80,00%
B
5 100,00% SB
5
100,00%
SB
5
100,00% SB
4
80,00%
B
39
R-39
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
40
R-40
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
B
B B
B
B
B B
133
41
R-41
4
42
R-42
43 44
80,00%
B
5 100,00% SB
5
100,00% SB
5
100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5
100,00% SB
5 100,00% SB
R-43
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5 100,00% SB
R-44
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5 100,00% SB
45
R-45
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
46
R-46
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
47
R-47
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
48
R-48
3
60,00% KB
3
60,00% KB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
49
R-49
4
80,00%
B
5 100,00% SB
5
100,00% SB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
50
R-50
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5 100,00% SB
51
R-51
5 100,00% SB
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5
100,00% SB
5 100,00% SB
52
R-52
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5
100,00% SB
5 100,00% SB
53
R-53
4
80,00%
B
5 100,00% SB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5 100,00% SB
54
R-54
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5 100,00% SB
55
R-55
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
56
R-56
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
4
80,00%
B
57
R-57
3
60,00% KB
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
4
80,00%
3
60,00% KB
58
R-58
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
59
R-59
4
80,00%
B
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
60
R-60
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5
100,00% SB
4
80,00%
61
R-61
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5 100,00% SB
62
R-62
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
63
R-63
4
80,00%
B
4
80,00%
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
64
R-64
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
4
80,00%
2
40,00% TB
65
R-65
3
60,00% KB
3
60,00% KB
4
80,00%
B
3
60,00% KB
3
60,00% KB
66
R-66
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5 100,00% SB
67
R-67
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
5 100,00% SB
68
R-68
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
69
R-69
4
80,00%
B
5 100,00% SB
5
100,00% SB
5
100,00% SB
5 100,00% SB
70
R-70
4
80,00%
B
4
80,00%
4
80,00%
B
4
80,00%
4
80,00%
71
R-71
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
2
40,00% TB
72
R-72
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
4
80,00%
73
R-73
4
80,00%
B
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
74
R-74
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
75
R-75
3
60,00% KB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00% KB
3
60,00% KB
76
R-76
4
80,00%
B
2
40,00% TB
3
60,00%
KB
4
80,00%
2
40,00% TB
77
R-77
4
80,00%
B
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
78
R-78
2
40,00% TB
2
40,00% TB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
4
80,00%
79
R-79
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
80
R-80
4
80,00%
4
80,00%
4
80,00%
B
3
60,00% KB
4
80,00%
B
B
B
B
B
B
B
B
B
60,00% KB B B
B B
134
81
R-81
3
60,00% KB
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
82
R-82
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
4
80,00%
83
R-83
3
60,00% KB
3
60,00% KB
2
40,00%
TB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
84
R-84
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
4
80,00%
B
4
80,00%
85
R-85
3
60,00% KB
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
86
R-86
3
60,00% KB
3
60,00% KB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
87
R-87
4
80,00%
B
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
88
R-88
4
80,00%
B
3
60,00% KB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
89
R-89
4
80,00%
B
4
80,00%
B
2
40,00%
TB
2
40,00% TB
4
80,00%
B
90
R-90
2
40,00% TB
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
91
R-91
5 100,00% SB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5 100,00% SB
5 100,00% SB
92
R-92
3
60,00% KB
3
60,00% KB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
93
R-93
3
60,00% KB
3
60,00% KB
3
60,00%
KB
4
80,00%
B
3
60,00% KB
94
R-94
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5
100,00% SB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
95
R-95
3
60,00% KB
3
60,00% KB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
96
R-96
4
80,00%
B
2
40,00% TB
3
60,00%
KB
2
40,00% TB
2
40,00% TB
97
R-97
2
40,00% TB
3
60,00% KB
2
40,00%
TB
3
60,00% KB
1
20,00% STB
98
R-98
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
B
5 100,00% SB
99
R-99
4
80,00%
B
5 100,00% SB
5
100,00% SB
4
80,00%
B
5 100,00% SB
B
5 100,00% SB
B B B
B
B
100 R-100
5 100,00% SB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
4
80,00%
101 R-101
3
60,00% KB
4
80,00%
B
4
80,00%
B
3
60,00% KB
3
60,00% KB
102 R-102
4
80,00%
4
80,00%
B
3
60,00%
KB
3
60,00% KB
3
60,00% KB
103 R-103
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5
100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
104 R-104
5 100,00% SB
5 100,00% SB
5
100,00% SB
5 100,00% SB
5 100,00% SB
4
4
4
73,85%
4
4
Rata-rata
74,42%
B
B
73,85%
B
B
74,62%
B
75,77%
Distribusi Jawaban Responden Sangat Baik
7
10
16
18
26
Baik
64
57
44
42
36
Kurang Baik
30
32
40
42
37
Tidak Baik
3
5
4
2
4
Sangat Tidak Baik
0
0
0
0
1
Distribusi Persentase Jawaban Responden Sangat Baik
6,73%
9,62%
15,38%
17,31%
25,00%
Baik
61,54%
54,81%
42,31%
40,38%
34,62%
Kurang Baik
28,85%
30,77%
38,46%
40,38%
35,58%
Tidak Baik
2,88%
4,81%
3,85%
1,92%
3,85%
Sangat Tidak Baik
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,96%
B
135
LAMPIRAN 11 HASIL OUTPUT SPSS
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Sum
Mean
Std. Deviation
SPPT
104
16.00
35.00
2473.00
23.7788
4.66750
Pelayanan Perpajakan
104
10.00
25.00
1780.00
17.1154
4.14145
Kesadaran Wajib Pajak
104
11.00
25.00
1937.00
18.6250
3.07886
Kepatuhan Wajib Pajak
104
7.00
15.00
1244.00
11.9615
1.95544
Valid N (listwise)
104
Coefficientsa
Model 1
(Cons tant) SPPT Pelayanan Perpajakan Kes adaran Wajib Pajak
Uns tandardized Coefficients B Std. Error 3.338 .777 .113 .043 .143 .045 .187 .059
Standardized Coefficients Beta .270 .304 .294
t 4.298 2.630 3.159 3.178
Sig. .000 .010 .002 .002
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Coefficientsa
Model 1
Zero-order SPPT .696 Pelayanan Perpajakan .690 Kes adaran Wajib Pajak .680
Correlations Partial .254 .301 .303
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Part .167 .200 .202
Collinearity Statis tics Tolerance VIF .383 2.610 .436 2.295 .469 2.132
136
Histogram
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 20
10
5
0 -4
-3
-2
-1
0
1
2
Mean =-1.02E-16 Std. Dev. =0.985 N =104
Regression Standardized Residual
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 1.0
Expected Cum Prob
Frequency
15
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Observed Cum Prob
1.0
137
Scatterplot
Regression Studentized Residual
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
2
0
-2
-4 -3
-2
-1
0
1
2
Regression Standardized Predicted Value
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N Normal Parametersa, b Mos t Extreme Differences
Mean Std. Deviation Abs olute Pos itive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Tes t dis tribution is Normal. b. Calculated from data.
Uns tandardiz ed Res idual 104 .0000000 1.24094076 .063 .027 -.063 .641 .807
3
138
ANOVAb Model 1
Regres sion Res idual Total
Sum of Squares 235.233 158.613 393.846
df 3 100 103
Mean Square 78.411 1.586
F 49.435
Sig. .000a
a. Predictors : (Cons tant), Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, SPPT b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Model Summaryb Model 1
R R Square .773a .597
Adjus ted R Square .585
Std. Error of the Estimate 1.25942
a. Predictors : (Cons tant), Kes adaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, SPPT b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
139
LAMPIRAN 12 SURAT IJIN PENELITIAN
140
LAMPIRAN 13 SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
