SKRIPSI STATUS HAK ATAS TANAH DI ATAS SEMPADAN PANTAI KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

SKRIPSI STATUS HAK ATAS TANAH DI ATAS SEMPADAN PANTAI KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

OLEH ST. NADIYAH HUDJAEMAH PARAWANSA

B111 13 521

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017

HALAMAN JUDUL

STATUS HAK ATAS TANAH DI ATAS SEMPADAN PANTAI KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

OLEH: ST. NADIYAH HUDJAEMAH PARAWANSA B 111 13 521

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017

i

ii

iii

iv

ABSTRAK

ST. NADIYAH HUDJAEMAH PARAWANSA (B111 13 521), “STATUS HAK ATAS TANAH DI ATAS SEMPADAN PANTAI KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR.” Dibimbing oleh Sri Susyanti Nur (Pembimbing I) dan Kahar Lahae (Pembimbing II) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hak atas tanah di atas sempadan pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Penelitian ini bersifat empiris yuridis, yakni menganalisis ketentuanketentuan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan status hak atas tanah di atas sempadan pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara dekskriptif. Hasil penelitian penulis, antara lain (1) Penataan ruang di kawasan sempadan pantai Kelurahan Untia yaitu kawasan strategis maritim terpadu dan potensi pemanfaatan lahan sebagai pusat aktivitas kemaritiman ditunjang oleh adanya landmark institusi pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maritim yang berskala global yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan perkampungan masyarakat nelayan. (2) Implikasi status hak atas tanah pada kawasan sempadan pantai adalah tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jika dikaitkan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 20152034. Hal tersebut jelas telah melanggar peraturan zonasi untuk sempadan pantai yang dilarang mendirikan bangunan pada kawasan tersebut.

v

ABSTRACT

ST. NADIYAH HUDJAEMAH PARAWANSA (B111 13 521), “STATUS OF LAND RIGHTS ON COASTAL BORDER IN UNTIA VILLAGE, BIRINGKANAYA DISTRICT, MAKASSAR CITY”. Superviside by Sri Susyanti Nur (Supervisior I) and Kahar Lahae (Supervisior II) The aim of this study is for knowing the status of land rights on coastal border in Untia, Biringkanaya District, Makassar City. This study is an empirical juridical, namely analyzing the provisions of law and government policies related to status of land rights on coastal border in Untia, Biringkanaya District, Makassar City. The data was collected by primary data and secondary data. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitative and then were exposed to descriptive. The results of research authors, among others (1) Spatial arrangement in the coastal area of Untia Village area is an integrated maritime strategic area and the potential of land use as a center of maritime activity is supported by the landmark of science-based education institutions and maritime technology that is global scale Polytechnic of Shipping Sciences (PIP) and fishing village community. (2) The implication of the status of land rights in coastal border areas of Untia Village is Implications of the status of land rights in coastal zones are not allowed to erect buildings on coastal border areas. If linked, this not comply with existing regulations. This clearly violates the zoning regulations for coastal borders prohibited from erecting buildings on the area.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah hirobbil’alamin segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SubhanahuWata’ala atas segala limpahan rahmat dan karunia serta ridho-NYA, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “STATUS HAK ATAS TANAH DI ATAS

SEMPADAN

PANTAI

KELURAHAN

UNTIA KECAMATAN

BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR” yang merupakan suatu tugas akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari lubuk hati yang paling dalam kepada beberapa pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua penulis, ibunda tersayang A. Padauleng Tjambolang, SE dan ayahanda Ir. Mohammad Nasser Parawansa atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya membesarkan, mendidik serta

vii

senantiasa mendoakan penulis agar menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang tua, keluarga, dan orang lain demi keberhasilan dan kesuksesan penulis, juga kepada nenek dan kakek penulis (1) Drs. H. Mappaturung Parawansa (2) Alm. H. St. Hudjaemah Parawansa (3) dr. H. Tadjuddin Tjambolang (4) H. A. Nurbaeda Mahmud yang telah mendukung dan berkorban demi penulis bisa dibilang mereka adalah orang tua tambahan untuk penulis, serta kakak dan adik penulis (1) St. Aisyah Wahyuni Parawansa, S. Ked (2) Mohammad Ageng Tirtayasa Parawansa (3) St. Fatimah Az Zahra Parawansa (4) St. Hafida Nurbaeda Parawansa yang selalu memberikan nasehat, dan motivasi untuk mengejar cita-cita penulis, beserta keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril ataupun materil yang tak ada hentinya terus mengalir. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada: 1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya. 2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, yaitu Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

viii

3. Bapak Ibu Sri Susyanti, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dan dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas segala sumbangsih, waktu, tenaga, dan fikiran para pembimbing yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 4. Bapak Ibu Prof. Dr. Farida Pattinggi, S.H. M.Hum, Ibu Prof. Dr. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn. selaku tim penguji atas segala masukan dan arahannya dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Ibu Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku kuliah. 6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis. Kepada para dosen serta segenap staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 7. Kepada Pihak Pemerintah Kota Makassar yang bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi membantu penulisan skripsi ini. 8. Kepada sepupu tercinta, Nyunyu JR, Nabila Parawansa, Ivan Parawansa, Annisa Paramaswary, Fira Artilia JR, serta keponakan tersayang Arsakha dan Rasya yang senantiasa menghibur penulis.

ix

9. Kepada “Teman Pencitraan”, Muhammad Hilman Nugraha yang telah menemani penulis dengan setia dan bersabar dalam membantu penyususnan skripsi penulis. 10. Kepada sahabat “SISTA” penulis, Kisti Chalik, Dhea Azzahra S.H, Reza Zairah S.H, Siti Annisa Marlia, Cut Hardiyanti S.H, Amanda Cornelia S.H, Aldira Nurlita, A. Lady Febriya S.H, Vina Farhani, Ismy Amaliah. Terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan kepada penulis selama ini, yang belum selesai, semoga disegerakan S.H-nya. 11. Kepada teman sepermainan SMA yaitu Nurannisa Said, Annisa Aulia Yanuar S.E, Riga Nur Fadhillah S.E, Avy Ulviah S. IP, Rifani Maghfirah, Resky Auliah. Terima kasih atas kebaikan dan bantuan kepada penulis. 12. Sahabat-sahabat seperjuangan 2013 penulis, Maudy Aqmarina, Vidya Nur Fitra S.H, Irwanto Eka Putra, Ahmad Rais, A. Muh. Fadly, Fadel Muhammad, Ismail Iskandar, Fiqri Putra Utama, Zulfikar S.H, Andi Suharmika, Tahsan Muh. Akram, Satya Graha, Satria Putra, Agung Pare S.H, Ahmad Zhulkifli, Aldias Agung S.H, Andi Satria, Andre Salim, Basuki Rahmat, Billy Bobby, Eko Sofyan, Mohammad Kurniawan, Mohammad Maqarim. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, kebaikan dan segala hiburan atas tingkah laku kalian kepada penulis selama ini, semoga disegerakan S.H-nya

x

13. Keluarga Besar HLSC-ku tercinta, yang telah memberikan begitu banyak cerita, pengalaman, relasi, ilmu pengetahuan, dan ilmu berorganisasi kepada penulis. Keep Loyal and Justice For All !!! 14. Kepada teman seperjuangan KKN Mahkamah Konstitusi yang selalu mengibur, Hartarto Akhmad, Ahmad Tojiwa Ram S.H, Masyita Rahman, Ismail Iskandar, Febri Maulana, Erwin J., Faiz Adani S.H, Muh. Chadyka Mubarak, Muh. Taufik Guntur. 15. Teman-teman seangkatan 2013 (ASAS 2013) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas bantuan, pertemanan, pengetahuan, dan seluruh pengalaman selama ini. 16. Serta seluruh pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis, namun mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skrpsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil, terutama perkembangan hukum di Indonesia.

Makassar, Mei 2017

St. Nadiyah Hudjaemah Parawansa

xi

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Biringkanaya ..................................... 44 Tabel 2 Data Penduduk Kampung Nelayan ................................................... .55 Tabel 3 Wawancara Terhadap Responden .................................................... 59

xii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................... ii ABSTRAK ................................................................................................................ iii ABSTRACT .............................................................................................................. iv KATA PENGANTAR ................................................................................................ v DAFTAR TABEL ...................................................................................................... x DAFTAR ISI .............................................................................................................. xi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................................... 6 C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 7 D. Manfaat Penelitian .................................................................................... 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................. 9 A. Penguasaan Tanah dan Hak Atas Tanah ................................................. 9 1. Status Tanah ....................................................................................... 12 2. Jenis – Jenis Hak Atas Tanah ............................................................. 15 B. Hak Milik Atas Tanah ................................................................................ 18 1. Hak Milik .............................................................................................. 19 2. Sifat Hak Milik ...................................................................................... 20 3. Cara Terjadinya Hak Milik ................................................................... 22 C. Kawasan Pesisir ....................................................................................... 24 1. Wilayah Pesisir .................................................................................... 24 2. Batas Wilayah Pesisir .......................................................................... 26 D. Sempadan Pantai ..................................................................................... 28 1. Garis Sempadan Pantai ...................................................................... 29 2. Pemanfaatan Sempadan Pantai .......................................................... 32 E. Penataan Ruang Wilayah ......................................................................... 34

xiii

BAB III METODE PENELITIAN................................................................................ 38 A. Sifat dan Tipe Penelitian ........................................................................... 38 B. Lokasi Penelitian ....................................................................................... 38 C. Jenis dan Sumber Data ............................................................................ 39 D. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 40 E. Populasi dan Sampel ................................................................................ 41 F. Analisis Data ............................................................................................. 41 BAB IV PEMBAHASAN ........................................................................................... 42 A. Profil Singkat Wilayah Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya ............ 42 B. Perencanaan

Wilayah

Kelurahan

Untia

Kecamatan

Biringkanaya ............................................................................................. 45 1. Isu Strategis Wilayah Perencanaan..................................................... 45 2. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan .................................. 47 3. Kebijakan dan Strategi Penataan Wilayah Perencanaan .................... 48 C. Pemanfaatan Wilayah Sempadan Pantai ................................................. 50 D. Status Hak Atas Tanah di atas Sempadan Pantai .................................... 57 E. Implikasi Status Hak Atas Tanah pada Kawasan Sempadan Pantai........................................................................................................ 60 BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 66 A. Kesimpulan ............................................................................................... 66 B. Saran ........................................................................................................ 67 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Tanah juga merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga setiap orang akan selalu berusaha menguasainya. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia. Tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam untuk didayagunakan sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Mengelola tanah juga diperlukan aturan dalam hal menguasai dan menggunakannya yang bersifat adil, sesuai potensi, dan menjaga kelestarian lingkungannya.1 Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 1

Mulyono Sadyohutomo, Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal.1, 2016



1

Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Sebagai peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan nasional. Tujuan pokok yang ingin dicapai dengan adanya UUPA, yaitu: 1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; 2. Meletakkan

dasar-dasar

untuk

mengadakan

kesatuan,

dan

kesederhanaan dalam hukum pertanahan; 3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat keseluruhan. Dengan mengacu pada tujuan pokok diadakannya UUPA, jelaslah bahwa UUPA merupakan sarana yang akan dipakai untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.2 UUPA ini merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberi landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini

2



Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.2-3, 2012

2

dipertegas dengan Pasal 2 UUPA mengenai Hak Menguasai dari Negara.3 Sesuai Pasal 2 UUPA yaitu Hak Menguasai dari Negara memberi wewenang untuk: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut; b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.4 Ketentuan Pasal 2 tersebut di atas merupakan negara dalam pengertian sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat untuk mengatur masalah agraria (pertanahan). Kedudukan negara sebagai penguasa (Hak menguasai dari negara) tersebut tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Dalam kerangka tersebut negara diberi kewenangan untuk mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan, menentukan hak-hak yang dapat diberikan kepada seseorang, serta 3

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, Hal. 219, 2007 4 Undang - Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat 2



3

mengatur hubungan hukum antara orang-orang serta perbuatanperbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.5 Permasalahan penggunaan tanah menjadi sesuatu permasalahan yang sangat kompleks karena permasalahan tanah bukan masalah sektoral lagi tetapi merupakan masalah yang multi sektoral. Upaya yang memungkinkan untuk mengantisipasi masalah ini adalah dengan memberikan kepastian hukum kepada yang berhak atas tanah dan mengoptimalkan

penggunaan

tanah

sesuai

dengan

kemampuan

tanahnya. Untuk itu diperlukan adanya perencanaaan, penatagunaan tanah, pengaturan penguasaan tanah, peningkatan pengurusan hak – hak atas tanah, penyediaan peta – peta pendaftaran tanah dengan kegiatan pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, sehingga

penggunaan

tanah

diharapkan

dapat

seimbang.

Ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan. Sehubungan dengan hal itu, perlu adanya pengaturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah. Sudjito dalam Jurnal, Dwi Wulan, menyatakan bahwa, UUPA sebagai landasan yuridis di bidang pertanahan, merupakan tonggak yang penting bagi politik pertanahan Indonesia. Adanya kepastian hukum hak – hak atas tanah itu akan memberikan kejelasan tentang: 5

Herawan Sauni, "Politik Hukum Agraria Kajian Atas Landreform Dalam rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Bengkulu, Hal. 125, 2006



4

1. Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, yang disebut juga sebagai kepastian mengenai subyek hak. 2. Kepastian mengenai letak, batas – batasnya, luasnya, dibebani dengan hak lain atau tidak, dan sebagainya. Kenyataan bahwa keberadaan tanah adalah tetap. Sementara penduduk semakin bertambah, sehingga pengelola sumber daya oleh

pemerintah

harus

sangat

bijaksana.

Kewenangan

tanah terhadap

pengelola sumber daya tanah ada pada penyelenggara negara (pemerintah). Tanah yang dimaksud meliputi tanah yang sudah ada haknya maupun terhadap tanah yang belum ada haknya. Pelaksanaan kewenangan negara disini lebih luas terhadap tanah – tanah yang belum dilekati oleh suatu hak. Tanah yang belum ada haknya atau belum dilekati oleh suatu hak disebut Tanah Negara.6 Indonesia merupakan negara kepulauan dengan hasil laut yang melimpah, keunikan karakteristik, dan posisi yang strategis memberi dampak perkembangan kota-kota pesisir di Indonesia sangat pesat. Dewasa ini, isu - isu permasalahan yang terjadi di lingkungan mencakup tingginya

urbanisasi,

meningkatnya

kemiskinan,

meningkatnya

ketimpangan sosial, merosotnya kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan

6

Dwi Wulan Titik Andari, “Pemberian Hak Atas Tanah Di Sekitar Sempadan Sungai Kalianyar”, Jurnal, Hal. 1



5

kawasan pesisir belum seimbang, dan persoalan globalisasi memicu pertumbuhan kekumuhan pada suatu kawasan. Pada daerah sekitar kawasan sempadan pantai Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, terdapat permukiman yang disebut sebagai kampung

nelayan.

Kampung

nelayan

tersebut

terbentuk

karena

berpindahnya masyarakat yang awalnya bermukim di pulau lae-lae kemudian dipindahkan ke daerah tersebut. Terdapat sekitar 100 KK yang berhasil di relokasi dari 326 KK. Relokasi ini terjadi pada tahun 1998. Pemerintah memberikan tempat bermukim bagi para nelayan dari pulau lae-lae tersebut ke daerah sempadan pantai di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Tidak hanya masyarakat dari pulau lae-lae, tetapi juga ada masyarakat lokal yang sudah bermukim di daerah tersebut. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar disebutkan dalam: Pasal 17 ayat (5) huruf d Mempertahankan lingkungan nelayan “Untia” yang sudah ada Pasal 51 ayat (5) huruf a Pembangunan rumah sehat sederhana dikawasan permukiman penduduk, terutama kawasan permukiman nelayan di Untia. Pemerintah dalam hal ini mempertahankan dan melindungi permukiman kampung nelayan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah diatas. Hal ini jika dikaitkan dengan peraturan mengenai sempadan pantai, terdapat ketidakserasian. Karena aturan mengenai



6

Batas Sempadan Pantai dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional melarang pendirian bangunan disekitar wilayah Sempadan Pantai. Mengenai sempadan pantai, peraturan yang mengatur tentang Sempadan Pantai diatur dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu: Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. 2. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kemudian dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1) huruf C dan D: Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau b. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi c. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi publik d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf C e. Ketentuan pelanggaran semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan. Penulis mengangkat isu tersebut untuk mencari tahu, bagaimana status kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat kampung nelayan dan mengenai zonasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 bahwa zona sempadan pantai tidak dapat didirikan bangunan kecuali



7

untuk menunjang kegiatan rekreasi publik. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang mengatur mengenai penguasaan dan pemanfaatan sekitar wilayah sempadan pantai. Masalah hak atas tanah merupakan salah satu hal yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukumnya. Dengan adanya jaminan kepastian hak atas tanah di wilayah sempadan pantai akan mampu mencegah timbulnya keresahan sosial sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana yang menguntungkan bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang pertanahan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana penataan ruang pada kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar? 2. Bagaimana implikasi terhadap status hak atas tanah yang ada di kawasan

sempadan

pantai,

Kelurahan

Untia,

Kecamatan

Biringkanaya, Kota Makassar? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana penataan ruang pada kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



8

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi terhadap status hak atas tanah yang ada di kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 1. Dapat dijadikan referensi baru bagi para pihak termasuk kalangan akademisi

dan

praktisi

yang

ingin

mengembangkan

ilmu

pengetahuan. Maka penulis sangat berharap agar penelitian skripsi ini memberikan gambaran dengan jelas mengenai status hak atas tanah di kawasan sempadan pantai yang terdapat di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 2. Secara praktis, agar masyarakat mengetahui tentang fenomena yang ada di lingkungan masyarakat terutama tentang masalah pemanfaatan sekitar wilayah sempadan pantai di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penguasaan Tanah dan Hak Atas Tanah Penguasaan tanah menunjukkan adanya hak mengatur dan menggunakan sesuai kehendak yang menguasai terhadap tanah. Perlu diingat bahwa pengertian menguasai tidak harus memiliki, tetapi bisa pinjam, sewa, dan sebagainya. Bentuk penguasaan tersebut dijabarkan secara hukum dalam bentuk hak – hak atas tanah. Hak atas tanah menunjukkan hubungan hukum antara manusia perorangan, kelompok orang, maupun badan hukum dengan tanah. Hubungan hukum tersebut menyangkut hak dan kewajiban mereka terhadap tanah. Hak – hak tersebut mencakup hak memiliki, menguasai, menggunakan, dan mengalihkan hak atas tanah. Sedangkan kewajibannya mencakup memelihara kualitas tanah dan dalam penggunaannya tidak merugikan pihak lain dan lingkungan. 7 Dalam Hukum Tanah Nasional dikenal asas – asas yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Adapun asas – asas tersebut antara lain adalah: 1. Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun (juga untuk proyek – proyek kepentingan umum) perolehan tanah yang dihaki seseorang harus melalui musyawarah 7



Mulyono Sadyahutomo, Op.Cit, Hal. 200

10

untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya. 2. Bahwa sehubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga “penawaran pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri” seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUH Perdata. 3. Bahwa

dalam

bersangkutan

keadaan

yang

memaksa,

jika

diperlukan

untuk

penyelenggaraan

tanah

yang

kepentingan

umum, dan tidak mungkin menggunakan tanah yang lain, sedang musyawarah

yang

diadakan

tidak

berhasil

memperoleh

kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya, dengan menggunakan acara “pencabutan hak” yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961. 4. Bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang



11

haknya berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang bukan hanya meliputi tanahnya, bangunan, dan tanaman pemegang hak, melainkan juga kerugian – kerugian lain yang dideritanya sebagai akibat penyerahan tanah yang bersangkutan. 5. Bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut, juga jika tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan pencabutan

hak,

haruslah

sedemikian

rupa,

hingga

bekas

pemegang haknya tidak mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun tingkat ekonominya.8 Berdasarkan Hukum Tanah Nasional, Hak Pengelolaan diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dimana diatasnya tidak terdapat hak – hak atas tanah. Apabila di atas tanah dimaksud telah terdapat hak atas tanah pihak lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, maka calon penerima HPL terlebih dahulu memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dimaksud, dan pelepasan hak dibuat oleh bekas pemegang hak sebelum HPL diberikan.9 1. Status Tanah Sesuai dengan kemungkinan jenis hak – hak atas tanah yang melekat pada setiap bidang tanah, maka status tanah dibedakan menjadi tiga yaitu: 8

Arie Sukanti Hutagalung, Oloan Sitorus, Seputar Hak Pengelolaan, STPN, Yogyakarta, Hal. 44-45. 2011 9 Ibid Hal. 46



12

a. Tanah Hak Milik Tanah hak milik adalah status hak kepemilikan tanah yang terkuat dan terpenuh. Terkuat karena tidak dibatasi jangka waktu kepemilikan

dan

teroenuh

karena

lebih

leluasa

dalam

menggunakannya dibandingkan jenis hak yang lain. Tanah hak milik dibedakan antara yang belum bersertifikat dan yang sudah bersertifikat. Tanah hak milik yang belum disertifikat disebut sebagai Hak Milik Secara Adat. Sedangkan yang sudah bersertifikat cukup disebut sebagai Tanah Hak Milik. b. Tanah Ulayat Tanah Ulayat adalah hamparan tanah yang secara hukum adat dimiliki bersama – sama oleh warga masyarakat daerah tersebut, sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Terhadap tanah ulayat yang pemanfaatannya dilakukan secara bersama – sama oleh warga masyarakat. c. Tanah Negara Status tanah negara dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu: 1) Tanah Negara Bebas Yaitu tanah yang tidak atau belum dilekati oleh sesuatu jenis hak atas tanah. Tanah bebas terdiri atas: a) Tanah

negara

untuk

kepentingan

negara

dan

masyarakat luas. Tanah ini tidak bisa dimohon hak oleh masyarakat. Misalnya: Kawasan hutan lindung, taman



13

nasional, taman hutan raya, taman suaka marga satwa, sempadan sungai dan sempadan pantai, khususnya yang

belum

dimiliki

masyarakat.

Sesuai

dengan

perunutukannya, maka semua sempadan sungai dan sempadan pantai yang sudah dimanfaatkan pemduduk semestinya juga merupakan tanah negara. Tanah negara untuk sempadan sungai maupun sempadan pantai harus terjaga dan bersifat terbuka bagi setiap orang, yaitu setiap orang boleh memperoleh manfaat tanah tersebut secara bersama – sama sepanjang tidak merusak dan pada tanah tersebut tidak ada hak peorangan atau kelompok. b) Tanah negara yang bisa dimohon hak oleh masyarakat, yaitu tanah negara yang peruntukannya dalam rencana tata

ruang

adalah

kawasan

dipergunakan

untuk

pemerintah.

Misalnya:

budidaya

kepentingan tanah

dan

tidak

negara

dan

endapan/tanah

timbul/oloran, bekas eigendom/hak barat, tanah GG, dan areal hutan produksi yang bisa di konversikan. Apabila sudah dimohonkan haknya maka statusnya akan berubah menjadi hak milik, atau tanah negara yang dibebani hak tergantung subjek hak dan tujuan penggunaan tanahnya.



14

2) Tanah negara berasal dari pelepasan hak, ada 2 bentuk yaitu: a) Tanah hak yang telah dilepaskan haknya oleh (bekas) pemegang hak dengan proses pembebasan tanah/ganti rugi

baik

untuk

kepentingan

pemerintah

maupun

kepentingan swasta. b) Pelepasan hak karena terkena peraturan perundangan Landreform. Status tanah negara yang berasal dari pelepasan hak umumnya bersifat sementara karena biasanya tanah tersebut dalam proses permohonan hak oleh seseorang atau badan hukum. Apabila proses permohonan dikabulkan, maka akan menjadi tanah hak milik atau tanah negara yang dibebani hak (HGB, HGU, Hak Pakai, Hak Pengelolaan), tergantung subjek hak dan penggunaan tanahnya. 3) Tanah negara dilekati hak, terdiri atas : Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, dan Hak Pengelolaan. 10 2. Jenis – Jenis Hak Atas Tanah a. Hak Milik Adat Tanah hak milik adat perorangan adalah tanah yang dimiliki sesuai dengan hukum adat secara turun temurun oleh individu atau keluarga. Disini berlaku adat kebiasaan atau hukum adat 10



Mulyono Sadyohutomo, Op.Cit, Hal. 201-205

15

dalam hal peralihan hak, misalnya tentang waris, jual beli, dsb. Sebutan kepemilikan secara adat diberbagai daerah di Indonesia bermacam – macam. Apabila tidak ada bukti tertulis kepemilikan sedangkan pemilik bermaksud mensertifikatkan tanahnya maka untuk bukti kepemilikan tanahnya dapat ditempuh dengan membuat surat pengakuan hak pemilik tanah yang dikuatkan dengan kesaksian orang yang dipercaya. b. Hak Milik Tanah hak milik yang sudah bersertifikat berarti hak milik tanah yang sudah didaftarkan pada kantor pemerintah yang mengurusi pertanahan sehingga diterbitkan Hak Milik. Tanah hak milik dapat bersertifikat berasal dari 2 alas hak yang berbeda, yaitu tanah milik adat (yang belum bersertifikat) dan berasal dari tanah negara yang oleh pemerintah diberikan kepada subjek hak sebagai hak milik. c. Hak Tanah Ulayat Hak tanah ulayat adalah hak masyarakat adat terhadap pemanfaatan tanah ulayat, dimana tanah ulayat merupakan bagian dari sumber daya alam yang dimiliki secara ulayat. Hak ulayat terhadap tanah diakui dalam UUPA Pasal 3 dan Pasal 58 dengan syarat: 1) Masih ada masyarakat dan lembaga adatnya dan lembaga tersebut



masih

berfungsi

dalam

mengatur

kehidupan

16

masyarakat

adat

sehari

–

hari,

termasuk

mengurus

penguasaan dan penggunaan tanah ulayat. 2) Sesuai

kepentingan

Nasional

dan

negara

(Persatuan

Bangsa). 3) Tidak bertentangan dengan UU dan Peraturan – peraturan yang lebih tinggi. d. Hak Guna Usaha HGU adalah hak menggunakan tanah negara dengan jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Subyek haknya perorangan atau badan usaha. Luas minimal tanah HGU adalah 5 Ha. Untuk perorangan dibatasi luas maksimal 25 Ha, sedangkan untuk badan usaha tidak ada batasan luas. Jangka waktu pemberian hak adalah 35 tahun dan bila habis dapat dilakukan perpanjangan hak selama 25 tahun. Sesudah itu dapat dilakukan pembaruan hak selama 35 tahun dan perpanjangan hak selama 25 tahun. Demikian seterusnya asal tanah diusahakan dan dipelihara dengan baik. e. Hak Guna Bangunan (HGB) HGB adalah hak menggunakan tanah negara atau hak milik atau hak pengelolaan untuk bangunan dengan subjek hak perorangan atau badan hukum. Jangka waktu pemberian HGB adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, kemudian dapat



17

dilakukan pembaruan selama 30 tahun, demikian seterusnya sepanjang tanah masih digunakan dan dipelihara dengan baik. f.

Hak Pakai Hak Pakai adalah hak memakai tanah negara, hak milik atau hak pengelolaan dengan peruntukan penggunaannya bisa untuk pertanian dan bisa untuk nonpertanian, kecuali untuk subjek asing. Jangka waktu dan peruntukan penggunaan tanahnya berbeda menurut subjek haknya.

g. Hak Pengelolaan Hak Pengelolaan adalah hak mengelola tanah negara oleh subjek hak badan hukum/instansi pemerintah untuk kegiatannya dan kewenangan menyerahkan bagian – bagian tanah ke pihak lain. Pada perkembangannya, hak pengelolaan ada yang bersifat jangka panjang. Pemegang HPL yang bersifat jangka panjang ini diberi hak mengalihkan sebagian tanahnya kepada pihak – pihak lain untuk kegiatan yang ada kaitannya dengan fungsi kawasan HPL tersebut.11 B. Hak Milik Atas Tanah Konsep hak – hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. Pertama, hak – hak atas tanah yang bersifat primer. Kedua, hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah primer adalah hak – 11



Mulyono Sadyohutomo, Op.Cit, Hal. 205-212

18

hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangakan kepada orang lain atau ahli warisnya. Dalam UUPA terdapat banyak hak atas tanah yang bersifat primer. Selain hak primer atas tanah di atas, terdapat pula hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Dikatakan bersifat semetara karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas dan juga hak-hak itu dimiliki oleh orang lain. Salah satu hak atas tanah yang termasuk dalam kategori bersifat primer adalah Hak Milik. Sebab hak milik merupakan hak primer yang paling utama dibandingkan dengan hak-hak primer lainnya.12 1. Hak Milik Sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi: Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Nama Hak Milik bukan nama asli Indonesia. Tetapi sifat – sifat hak menguasai tanah yang diberi nama sebutan hak milik tersebut sudah dikenal

dalam

hukum

adat,

yaitu

sebagai

hasil

perkembangan

penguasaan dan pengusahaan atau penggunaan sebagai tanah

ulayat

12



Supriadi, Op.Cit, Hal. 64

19

secara intensif dan terus – menerus oleh perseorangan warga masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat. Pada dasarnya, Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga Negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang didirikan diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Dengan demikian berarti setiap orang tidaklah dapat dengan begitu saja melakukan pengalihan Hak Milik atas tanah. Ini berarti Undang – Undang Pokok Agraria memberikan pembatasan peralihan Hak Milik atas tanah. Agar Hak Milik atas tanah dapat dialihkan, maka pihak terhadap siapa Hak Milik atas tanah tersebut hendak dialihakan haruslah merupakan orang perorang warga Negara Indonesia tunggal, atau badan hukum tertentu yang diatur dalam PP No. 38 Tahun 1963 tersebut.13 2. Sifat Hak Milik Sifat Hak Milik adalah sebagai berikut: a. Merupakan hak yang terkuat, artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan ha katas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Oleh karena itu harus didaftarkan menurut PP No. 24 Tahun 1997. 13

Kartini Muljadi, Gunawan Muljadi, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, Hal. 31-32, 2005



20

b. Merupakan hak yang terpenuh, berarti Hak Milik atas tanah memberi

wewenang

kepada

pemiliknya

lebih

luas

bila

dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Kewenangan pemegang hak milik dibatasi ketentuan Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial tanah. c. Bersifat turun temurun, yang berarti Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya

meninggal

dunia,

maka

hak

miliknya

dapat

dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik.14 Namun demikian bukan berarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang melekat pada Hak Milik menjadikan hak ini sebagai hak yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi tertentu Hak Milik ini dapat pula dibatasi. Pembatasan yang paling nyata diatur dalam ketentuan UUPA antaralain terdapat dalam pasal – pasal sebagai berikut: Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata mata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi social ini Hak Milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya.

14

Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, Hal. 90-91, 2008



21

Pasal 7 Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 17 Dengan mengingat ketentuan pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hokum. Pasal 18 Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Hak – hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang – undang. Pasal 21 ayat (1) Hanya Warga Indonesia dapat mempunyai Hak Milik.

3. Cara Terjadinya Hak Milik Atas Tanah Lahirnya hak milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat. Artinya, orang yang bukan warga persekutuan tidak berhak menjadi pemilik tanah atau melakukan hubungan hukum, melepaskan hak tanah atau menyerahkan tanah kepada orang asing atau mereka yang bukan anggota warga persekutuan hukum.15

15

Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang, Kencana, Jakarta, Hal. 130-131, 2014



22

Pasal 22 UUPA menjabarkan mengenai terjadinya Hak Milik, yaitu:16 a. Menurut Ketentuan Hukum Adat Hak Milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan). Artinya, pembukaan tanah (hutan) tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui sistem penggarapan, yaitu matok sirah, matok sirah gilir galeng, dan sistem blurburan, atau terjadi karena timbulnya “lidah tanah” (aanslibbing). Lidah tanah adalah tanah yang timbul atau muncul karena terbeloknya arus sungai atau tanah di pinggir pantai, biasanya terjadi dari lumpur yang makin lama semakin mengeras. Dalam hukum adat, lidah tanah tidak begitu luas menjadi hak bagi pemilik tanah yang terbatas. Hak milik tersebut dapat didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat untuk mendapatkan sertifikatnya. 17 b. Karena Ketentuan Undang – Undang Terjadinya Hak Milik atas tanah ini didasarkan karena konversi (perubahan) menurut UUPA. Sejak berlakunya UUPA, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak

16

21.55

http://www.jurnalhukum.com/hak-milik/ diakses pada tanggal 21 nov 2016 pukul

17

Richard Eddy, Aspek Legal Properti: Teori, Contoh, dan Aplikasi, Andi Publisher, Hal. 5, 2010



23

atas tanah yang diatur dalam UUPA. Hak - hak yang dikonversi menjadi Hak Milik, yaitu yang berasal dari: 1) Hak Eigendom kepunyaan badan – badan Hukum yang memenuhi syarat; 2) Hak Eigendom yang pada tanggal 24 September 1960, dipunyai oleh WNI tunggal dan dalam waktu 6 bulan datang membuktikan kewarganegaraannya di kantor KPT. 3) Hak Milik Indonesia dan hak - hak semacam itu, yang pada tanggal 24 September 1960 dipunyai oleh WNI atau badan hukum yang mempunyai syarat subyek sebagai Hak Milik. 4) Hak Golongan yang bersifat tetap. c. Menurut Penetapan Pemerintah Cara terjadinya Hak Milik yang lazim, adalah dengan cara yang ketiga ini, yaitu diberikan oleh Pemerintah dengan suatu penetapan. Yang diperbolehkan untuk memberikan Hak Milik hanya pemerintah. Seorang pemegang hak atas tanah lainnya tidak boleh memberikan Hak Milik, yang dapat dilakukan ialah mengalihkan Hak Miliknya. Hak Milik disini semula berasal dari tanah Negara dan terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan



24

Nasional (BPN). Prosedur ini diatur dalam pasal 8 sampai pasal 16 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor: 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Tanah yang boleh diberikan oleh pemerintah dengan Hak Milik itu ialah Tanah Negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Jadi tidak ada hak pihak lain selain Negara di atasnya. C. Kawasan Pesisir 1. Wilayah Pesisir Wilayah pesisir adalah wilayah yang membentuk batasan antara daratan dan laut dan dapat memanjang ke arah darat dan ke arah laut dengan luas yang beragam, tergantung pada keadaan topografi, tujuan dan kebutuhan program khusus.18 Kay dan Alder (1999) dalam Jurnal, Lukita Purnamasari, menyatakan bahwa pesisir merupakan wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Departemen Kelautan dan Perikanan dalam rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mendefinisikan wilayah pesisir sebagai kawasan

18



La Sara, Pengelolaan Wilayah Pesisir, Alfabeta, CV, Hal. 11, 2014

25

peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan.19 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia mencakup : 1. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, 2. Perairan Kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai. 3. Perairan Pedalaman adalah semua peraiaran yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk didalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup20

2. Batas Wilayah Pesisir Batasan wilayah pesisir ditentukan oleh keadaan topografi. Bagi wilayah pesisir yang terjal seperti di bagian selatan Pulau Jawa maka wilayah

pesisirnya

sangat

sempit,

sedangkan

wilayah

yang

mempunyai topografi landai seperti di utara Pulau Jawa dan selatan Pulau Kalimantan maka wilayah pesisir menjadi lebih luas.21 Dalam perspektif yang lebih luas, penentuan batasan wilayah pesisir ini tergantung pada pertimbangan politik, administrasi, hukum (legal), ekologi dan pragmatis sebab di wilayah pesisir terdapat 19

Lukita Purnamasari, “Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat”, Jurnal Lingkungan Hidup, Hal.1 20 Pasal 3 UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 21 Ibid, Hal. 11



26

kemungkinan isu-isu pesisir. Selain itu, wilayah pesisir ini dapat dipengaruhi oleh kegiatan yang jauh dari batasan wilayah administrasi pemerintah tertentu. Wilayah peisir yang sempit bisa sesuai jika maksudnya adalah untuk mengelola hanya garis pantai (shoreline) dan daerah pasang surut (intertidal) saja, tetapi jika isu-isu DAS dan jalur hijau (green belt) sepanjang bentangan sungai menjadi perhatian utama, maka perluasan batasan wilayah pesisir ke arah daratan menjadi sangat penting. Sementara itu, jika isu-isu yang muncul meluas lebih jauh ke arah laut maka zona ekonomi eksklusif (ZEE) dapat dimasukkan. Dalam kasus negara pulau kecil, keseluruhan wilayah negara tersebut didefenisikan sebagai wilayah pesisir. 22 Dahuri (2001) dalam Buku, La Sara, menjelaskan batasan pendekatan wilayah pesisir, yaitu: 1) Pendekatan Ekologis : Wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut dan intrusi air laut, dan kawasan lautan masih

dipengaruhi

oleh

proses-proses

daratan

seperti

sedimentasi dan pencemaran. 2) Pendekatan Administrasi : wilayah pesisir adalah wilayah yang secara administrasi pemerintah mempunyai batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten/kota yang mempunyai laut

22



Ibid, Hal. 12

27

dan ke arah laut sejauh 12 mil garis pantai untuk provinsi atau 1/3-nya untuk kabupaten kota. 3) Pendekatan Perencanaan : Wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumberdaya yang difokuskan pada penanganan isu-isu yang akan dikelola secara bertanggung jawab.23 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dinyatakan bahwa: Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejumlah 12 mil laut diukur dari garis pantai.24 D. Sempadan Pantai Seringkali

penggunaan

istilah

“Pantai”

dan

“Pesisir”

tidak

didefinisikan dengan jelas dan pasti. Apabila ditinjau scara yuridis, tampaknya kedua istilah tersebut harus diberi pengertian secara jelas. Pemaknaan

kembali

kedua

istilah

tersebut

dimaksudkan

untuk

menghindarkan keraguan atau ketidakpastian, baik dalam perumusan suatu peraturan maupun dalam pelaksanaannya. Berikut ini definisi “Pantai” dan “Pesisir”. Pantai adalah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratannya. Sedangkan garis pantai adalah garis air 23

Ibid, Hal. 13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 24



28

yang menghubungkan titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri. Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Kearah daratan mencakup daerah-daerah tertentu, dimana pengaruh lautan masih terasa (angin laut, suhu, tanaman, burung laut, dsb). Sedangkan kearah lautan pesisir dapat mencakup kawasan-kawasan laut dimana masih terasa atau masih tampak pengaruh dari aktifitas di daratan (misalnya penampakan bahan pencemar, sedimentasi, dan warna air). dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pesisir mencakup kawasan yang lebih luas dari pengertian pantai. Dalam konteks ini, dapat pula dibedakan antara “Tanah Pantai” dan “Tanah Pesisir”. Tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan air pasang tertinggi, termasuk kedalamnya bagianbagian daratan mulai dari garis air pasang tertinggi sampai jarak tertentu kearah daratan, yang disebut sebagai “Sempadan Pantai”. Menurut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi

pantai

dan

melindungi

pantai

dari

kegiatan

yang

dapat

mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah



29

sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai.25 1. Garis Sempadan Pantai Garis sempadan pantai atau Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Maka sebelum dilakukan penentuan garis sempadan pantai, terlebih dahulu ditentukan garis pantainya sebagai acuan penarikan batas kawasan sempadan. Garis pantai menurut IHO Hydrographic Dictionary (1970) adalah garis pertemuan antara pantai dan air (lautan). walaupun secara periodik, permukaan laut selalu berubah, suatu permukaan laut tertentu yang tetap dan dapat ditentukan harus dipilih untuk menjelaskan posisi garis pantai. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku garis sempadan pantai ditetapkan dengan acuan garis air tertinggi. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai menyebutkan: Pasal 6 ayat (1) Perhitungan batas sempadan pantai harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta ketentuan lain yang terkait. Pasal 6 ayat (2) Perhitungan batas sempadan pantai harus mengikuti ketentuan: a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami 25



Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tetang Batas Sempadan Pantai

30

b. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi c. Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta e. Pengaturan akses publik f. Pengaturan untuk saluran air dan limbah. Pada prinsipnya, penentuan letak garis sempadan pantai diperhitungkan berdasarkan karakteristik pantai, fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan. 26 Ada 7 pertimbangan yang harus dipikirkan dalam permodelan garis sempadan pantai, yaitu: 1)

Pergerakan garis pantai yang dikaitkan dengan sejarah badai dan angin ribut.

2)

Gelombang maksimum yang mungkin terjadi.

3)

Kontur kedalaman di daerah dekat pantai dan jauh pantai (offshore).

4)

Daerah kawasan hijau (vegetasi/green belt)

5)

Bukit perpasir (dune) dan bibir pantai (berm).

6)

Keadaan exsiting pembangunan daerah pantai.

7)

Kecederungan akan terjadinya erosi.

Menurut Cambers (1998) dalam Jurnal, Ahmad Perwira, Ahmad Bima, pengembangan sempadan pantai mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 26

Nanin Trianawati Sugito, “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Sempadan Pantai”, Jurnal, Hal. 7-8



31

1) Sempadan

pantai

berfungsi

sebagai

zona

penyangga

diantara lautan dan infrastruktur. Pada zona penyangga ini, pantai

mungkin

dikembangkan

secara

alami

tanpa

menggunakan struktur (beton ataupun baja) yang dapat membahayakan sistem pantai. 2) Sempadan pantai mengurangi kerusakan lahan pantai dari gelombang yang tinggi. 3) Sempadan pantai memberikan kebebasan kepada publik untuk menikmati (rekreasi) di pantai.27 2. Pemanfaatan Sempadan Pantai Pelaksanaan

pemanfaatan

lahan

sempadan

pantai

harus

memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan pantai untuk membangun jalan inspeksi atau bangunan yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melaui pebebasan tanah. Keterkaitan pemanfaatan lahan dengan pembangunan aktivitas sangat erat, karena menentukan pemanfaatan lahan. Menurut Jayadinata (1999) dalam Jurnal, Abdul Rasid Salim, ada tiga sifat yang menentukan tata guna lahan, yaitu: 27

Ahmad Perwira, Ahmad Bima, “Evaluasi Garis Sempadan Pantai Untuk Manajemen Pantai Deli Serdang dan Serdang Bedagai”, Jurnal Fakultas Teknik USU, Hal. 2



32

1)

Perilaku manusia.

2)

Penentu yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi.

3)

Kepentingan umum tentang tata guna.28

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan: Pasal 100 ayat (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau b. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi c. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi publik d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf C Ketentuan pelanggaran semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.”29 E. Penataan Ruang Wilayah Perencanaan penataan ruang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terkait penataan ruang. Dalam undang-undang

tersebut

telah

dijabarkan

ketentuan

penyusunan

penataan ruang mulai dari muatan rencana, aspek pelaksanaan, aspek pendetailan,

partisipasi

masyarakat

dan

beberapa

poin

terkait

pengaturan pembangunan. Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 28

Abdul Rasid Salim, “Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango yang Berwawasan Lingkungan”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.9, Nomor 1 April 2011, Hal 40 29 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



33

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan

jangka

panjang

nasional,

penyusunan

rencana

pembangunan jangka panjang menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengenalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan,

keterkaitan,

dan

keseimbangan

perkembangan

antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi, dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan startegis nasional, dan penataan ruang wilayah provinsi dan kota/kabupaten. 30 Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatau kesatuan yang tidak dapat terpisahkanantara yang satu dengan yang lain dan hanya dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.31 Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tamping lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan

meningkatkan

keserasian,

keselarasan,

dan

keseimbangan

30

Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 323 31 Ibid, Hal. 86



34

subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsitem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi system wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menurut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan

rencana

rinci

tersebut

dimaksudkan

sebagai

operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur



35

tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kota/kabupaten dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.32 Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan hal terkait pendetailan tata ruang sebagai alat bantu control pemanfaatan ruang ataupun control pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari kepemilikan setiap lahan oleh individu dari masyarakat yak memiliki hak dalam membangun dan beraktivitas di atas lahan oleh individu tidak terlepas dari potensi konflik yang dihasilkan dari dua atau beberapa aktivitas yang saling berlawanan. Oleh karena itu, control pembangunan atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi penting untuk media dalam menengahi keberagaman kepentingan masyarakat serta membantu masyarakat dalam mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negative dari pembangunan yang dilakukan.

32



Ibid, Hal. 87

36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Tipe Penelitian Adapun sifat penelitian yang akan diteliti berdasarkan permasalahan di atas yaitu penelitian secara empiris/sosiologis. Penelitian sosial empiris didasarkan

pada

kenyataan

di

lapangan

atau

melalui

observasi/pengamatan langsung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang berupaya menggambarkan fenomena/kejadian dengan apa adanya. Kemudian, pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian deskripsi yang memiliki fokus dalam pembatasan studinya secara konseptual, dan tidak terpaku terhadap angka-angka melainkan pada peneliti dan subyek penelitian itu sendiri, sehingga terlihat lebih ‘luwes’ dan tidak kaku. B. Lokasi Penelitian Berdasarkan judul yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di: 1. Kantor Kelurahan Untia. 2. BAPPEDA Kota Makassar. 3. Dinas Tata Ruang Kota Makasaar. 4. Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.



37

5. Wilayah permukiman sekitar pesisir pantai di Kelurahan Untia. C. Jenis Data dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data, yaitu: a. Data Primer, adalah jenis data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan, yaitu: 1. Kantor Kelurahan Untia 2. Masyarakat setempat yang sudah lama berdomisili didaerah

sempadan

pantai

di

Kelurahan

Untia,

Kecamatan Biringkanaya. b. Data Sekunder, adalah jenis data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan sumber dari data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan – bahan hukum maupun nin hukum. Bahan – bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan – bahan non hukum merupakan data sekunder yang diperlukan untuk mendukung dalam penelitian yaitu bahan – bahan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah



38

dokumentasi, peraturan – peraturan pemerintah dan lain – lain. D. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Empiris. Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. 1. Observasi atau Pengamatan Teknik pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan dapat dilakukan secara langsung di lapangan. Dalam hal ini, peneliti melibatkan diri secara aktif dan ikut melakukan apa yang dilakukan oleh pelaku yang diteliti. 2. Wawancara Wawancara dengan pedoman adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dari semua pihak, baik dari anggota masyarakat ataupun praktisi hukum yang berhubungan dengan hak penguasaan atas wilayah kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dengan

menggunakan

metode

ini

diharapkan

data

yang

diperoleh akurat dan tepat dalam penyusunan skripsi ini. E. Populasi dan Sampel Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan



oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

39

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat

dan

bertempat

tinggal

di

Kelurahan

Untia,

Kecamatan

Biringkanaya, Kota Makassar sedangkan keseluruhan sampel berjumlah kurang lebih 10 orang. F. Analisis Data Analisis data adalah proses menguraikan data dalam bentuk penguraian kalimat dengan baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data tersebut kualitatif. Hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan baik secara induktif atau deduktif.



40

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil

Singkat

Wilayah

Kelurahan

Untia

dan

Kecamatan

Biringkanaya Kelurahan Untia merupakan bagian dari Kecamatan Biringkanaya. Kecamatan Biringkanaya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut. Kecamatan Biringkanaya masuk kedalam 8 ikon Wilayah pengembangan Kota Makassar, dimana pada Kelurahan Untia dijadikan sebagai kawasan strategis maritim terpadu. Kawasan strategis maritim terpadu adalah kawasan strategis kepentingan lingkungan yang dialokasikan dan diperuntukkan bagi kepentingan lingkungan maritim yang bersinergitas dengan kawasankawasan disekitarnya. Kawasan strategis maritim terpadu berada di pesisir utara Kota Makassar tepatnya berada di Kelurahan Untia dengan luas 341,226 Ha. Posisi kawasan strategis maritim terpadu yang merupakan wilayah Selat Makassar yang secara otomatis memberikan peluang bagi masuknya kapal-kapal dari berbagai wilayah. Potensi sumber daya alam hayati perairan pantai Untia mulai dari air laut hingga ke daerah pesisirnya. Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar. Luasnya 48,22 km2 atau sekitar 27,48% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan



41

berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Topografi wilayah kecamatan ini mulai dari dataran rencah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-19m diatas permukaan laut. Potensi sumber daya alam yang ada di Kecamatan ini antara lain disektor pertanian dan perikanan. Berdasarkan data BPS (2013), di subsector pertanian, luas lahan peruntukannya sebagai lahan sawah yakni 657 Ha dan lahan tegalan 284 Ha. Subsektor perikanan darat, luas lahan peruntukannya sebagai tambak 479 Ha dengan produksi 149,80 Ton. Sebagian besar Pantai Kecamatan Biringkanaya masuk dalam wilayah kumuh kategori ringan dengan hasil verifikasi permukaan kumuh dataran rendah. Mengenai kependudukan, dalam kurun waktu tahun 2010-2013 jumlah penduduk Kecamatan Biringkanaya mengalami peningkatan. Pada Tabel, tampak bahwa jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 185.030 jiwa, dan pada tahun 2012 sebesar 177.116 jiwa, berarti rata-rata laju pertumbuhan penduduk 4,46%. Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 92.002 jiwa dan perempuan sekitar 93.028 jiwa. Dengan deikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 98,90% yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 99 orang penduduk laki-laki.33

33

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



42

Tabel 1 : Banyaknya Penduduk, Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Biringkanaya Tahun 2013. LAKI-LAKI KELURAHAN

N

PEREMPUAN

L+P

N %

(JIWA)

N %

(JIWA)

% (JIWA)

Paccerakkang

26.538

28,85

26.127

28,09

52.665

28,46

Daya

6.501

7,07

6.838

7,35

13.339

7,21

Pai

10.375

11,28

10.880

11,70

21.255

11,49

Sudiang Raya

23.792

25,86

23.474

25,23

47.266

25,55

Sudiang

17.990

19,55

18.825

20,24

36.815

19,90

Bulurokeng

5.623

6,11

5.840

6,28

11.463

6,20

Untia

1.183

1,29

1.044

1,12

2.227

1,20

92.002

100

93.028

100

185.030

100

Jumlah

Sumber : Kecamatan Biringkanaya Dalam Angka 2014

B. Penataan Wilayah Kelurahan Untia dan Kecamatan Biringkanaya 1. Isu Strategis Wilayah Perencanaan Dalam Naskah Akdemis Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya, bahwa rencana pola ruang di Kecamatan Biringkanaya akan ditetapkan sebagai kawasan strategis maritim dan kawasan strategis bandar udara. Untuk kawasan startegis koridir pesisir wilayah cakupannya sebelah utara Biringkanaya masuk pada kawasan tersebut. Kecamatan Biringkanaya



43

juga termasuk pada kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan yang ditetapkan di Kelurahan Untia. Sebagian besar Pantai Kecamatan Biringkanaya merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Kecamatan Biringkanaya masuk dalam wilayah kumuh kategori ringan dengan hasil verifikasi permukaan kumuh daratan rendah.34 Pada Kecamatan Biringkanaya, kecamatan ini juga memiliki isu-isu strategis diantaranya: 1. Isu Abrasi Pada Kecamatan Biringkanaya muncul isu abrasi, tampak adanya gejala abrasi sepanjang sekitar 30 meter di perkampungan nelayan Kelurahan Untia. Sebagai kota yang terletak tepat di pinggir pantai dengan panjang pesisir kurang lebih 35 km, ancaman

bencana

tsunami

menjadi

isu

besar

di

tengah

masyarakat Makassar. Meskipun dalam remetan seismik dan posisi geologi Kota Makassar relatif aman dari ancaman tsunami, namun

tetap

perlu

dirumuskan

pola

penanggulangan

dan

penanganan terhadap semua bentuk ancaman bencana seperti tsunami. 2. Isu Tsunami Bagian utara dari Kecamatan Biringkanaya termasuk dalam kawasan rawan bencana alam tsunami, sehingga pada kecamatan 34

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



44

ini terdapat ism tsunami. Secara topografi Kota Makassar merupakan kota dengan kedataran yang landai. Kelandaian tersebut menjadikan Kota Makassar berpotensi terhadap bencana banjir terutama di kawasan padat penduduk dan kawasan yang sistem drainasenya relatif belum beroperasi dengan maksimal. Hampir setiap musim hujan beberapa kawasan di Kota Makassar terdapat kantung-kantung air akibat luapan air hujan. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan Kota Makassar rawan banjir. 3. Isu Pencemaran Sebagian besar Pantai Kecamatan Biringkanaya merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Adanya pemanfaatan lahan perkotaan yang tidak sesuai dennen kaidah lingkungan memberi dampak terhadap ruang

lingkungan

perairan

di

bawahnya.

Perkembangan

pembangunan fisik kota yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya di Kota Makassar membawa pengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan. Berbagai persoalan lingkungan bermunculan mulai dari sampah hingga pencemaran air, udara, dan tanah. Dari hasil pengamatan menunjukkan bah penanganan sampah di Kota Makassar yang dapat dilakukan hanya sekitar 70% dari total produksi sampah setiap harinya. Pola penimbunan sampah terbuka baik secara legal maupun ilegal di Kota Makassar sangat rentan menghasilkan pincelaran air, udara,



45

dan

tanah.

Sebagian

besar

masyarakat

Kota

Makassar

beranggapan bahía persoalan sampah di tingkat rumah tangga (RT) akan selesai dengan membuang di TPS bahkan di saluran air seperti kanal. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan fisik Kota Makassar ke depannya tidak hanya mementingkan potensi ekonominya saja tetapi juga sisi ekologinya dengan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. 35 2. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan Posisi Kawasan Strategis Maritim yang berada di pesisir Utara Kota Makassar tepatnya di Kelurahan Untia merupakan wilayah Selat Makassar secara otomatis memberikan peluang bagi masuknya kapalkapal dari berbagai wilayah. Selain itu, potensi pemanfaatan lahan sebagai pusat aktivitas kemaritiman ditunjang oleh adanya landmark institusi pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maritim yang berskala global yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan perkampungan masyarakat nelayan di sekitar Pelabuhan Rakyat Paotere yang dihiasi dengan perahu-perahu rakyat seperti Phinisi, Lambao, kapalkapal motor nelayan dan pedangan antar pulau. Untuk kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem, maka diarahkan pemanfaatan sumber data alam laut bagi masyarakat nelayan yang berwawasan lingkungan melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan seta memfasilitasi

dibangunnya

Pelabuhan

Perikanan

Nusantara,

35

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



46

pengembangan ecotourism yang memanfaatkan fungsi kawasan hutan mangrove, serta pengembangan kawasan sebagai daerah mitigasi bencana alam.36 3. Kebijakan dan Strategi Penataan Wilayah Perencanaan Tujuan

penataan

ruang

Kecamatan

Biringkanaya

adalah

perlindungan dan pengembangan kawasan maritim selat Makassar dan kawasan bandar udara. Kawasan Maritim terpadu merupakan salah satu ikon baru yang masuk kedalam Wilayah pengembangan kawasan kota Makassar. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kawasan tersebut ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan penataan ruang Kecamatan Biringkanaya, meliputi: a. Meningkatkan

pertahanan

dan

keamanan

melalui

upaya

meningkatkan kuantitas dan kualitas personil TNI-AL dan polisi laut, meningkatkan sarana dan prasarana sistem pertahanan dan keamanan laut. Strategi-strategi yang mencakup hal-hal tersebut, meliputi: •

Peningkatan kapasitas personal TNI dan POLRI.

•

Penambahan jumlah armada kapal dan sister navigasi laut.

b. Meningkatkan perlindungan perlindungan pada sumber data alam hayati dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan

budidaya

secara

produktif

bagi

kesejahteraan

masyarakat lokal. Strategi-strategi yang mencakup hal-hal 36

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



47

tersebut meliputi: •

Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan kelautan.

•

Peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumberdaya manusia.

•

Mendirikan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan dan sosialisasi pengelolaan kekayaan laut dan pedestrian lingkungan.

•

Mensosialisasikan potensi dan model-model pengelolaan sumberdaya alam hayati dan kawasan konservasi.37

4. Pemanfaatan Wilayah Sempadan Pantai Pada kawasan sempadan pantai di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terdapat permukiman Kampung Nelayan Untia. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, H. Manai Sophian38,

Kampung Nelayan

Untia terbentuk akibat relokasi masyarakat dari Pulau Lae-Lae yang kemudian dipindahkan ke daerah Untia. Relokasi ini terjadi pada tahun 1998 yang saat Bapak Malik B. Masry selaku walikota. Masyarakat yang bermukim di Pulau Lae-Lae kemudian dipindahkan ke Kelurahan Untia yang kini disebut sebagai Kampung Nelayan dengan kompensasi bahwa Pulau Lae-Lae harus kosong. Oleh karena itu, pemerintah kota 37

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 38 Hasil Wawancara, Tanggal 16 Maret 2017, Pukul 10.45 WITA



48

membebaskan lahan yang ada di desa nelayan sekarang. Membuat perkampungan nelayan yang ditata sedemikian rupa. Disetiap rumah terdapat kanal yang berada didepan rumah masyarakat dan perahunya bisa langsung masuk dan terparkir didepan rumah masing-masing. Pemerintah membebaskan tanah dan mendirikan rumah. Tetapi, program ini tidak berjalan dengan baik. Rencana ini tidak berjalan dengan baik akibat karena saat itu merupakan era reformasi yang maraknya dimana orang memprotes apa saja kegiatan pemerintah kota. Saat itu, masyarakat Lae-Lae yang sudah dipindahkan ke kampung nelayan, beberapa dari masyarakat tersebut menjual rumah yang telah diberikan oleh pemerintah. Karena pada saat itu fasilitas di Kampung Nelayan Untia yang dijanjikan oleh pemerintah belum memadai. Masih sangat minim sehingga sebagian masyarakat menjual kembali rumah yang sudah diberikan oleh pemerintah kota dan kembali menempati Pulau Lae-Lae. Tetapi hanya sebagian masyarakat saja yang kembali, setengah dari masyarakat Lae-Lae tetap tinggal di Kampung Nelayan tersebut.

Salah

satunya

adalah

Ibu

Subriah39

yang

merupakan

masyarakat asli Pulau Lae-Lae yang berhasil dipindahkan ke Kampung Nelayan Untia. Menurut ibu Subriah, saat ia dipindahkan ke Kampung Nelayan Untia, pemerintah telah menyediakan rumah yang layak untuk dihuni yang berupa rumah panggung dan tersedianya air PDAM serta listrik 39



Hasil Wawancara, Tanggal 3 April 2017, Pukul 13.30 WITA

49

yang saat itu diberikan secara gratis selama 3 bulan untuk biaya air dan listrik. Tetapi rumah yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat bertahan dengan lama yang dikarenakan lokasinya berada di pinggir pantai sehingga membuat rumah panggung tersebut mudah rapuh dan roboh. Ibu Subriah kemudian merenovasi rumah yang diberikan menjadi rumah batu sehingga layak untuk dihuni. Begitupun dengan masyarakat yang lain terkait wawancara penulis dengan masyarakat sekitar yang sebagian besar merenovasi rumahnya dan mengganti menjadi rumah batu.

Bahkan menurut Bapak Darwis,

Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang Kota Makassar40, saat banyak rumah disana yang roboh ia bahkan ditugaskan untuk merenovasi rumah masyarakat berupa mengecat dan semacamnya. Ada banyak Dinas/SKPD yang diberikan amanah untuk merenovasi rumah di kampung nelayan. Satu Dinas/SKPD itu dipercayakan untuk merenovasi beberapa rumah. Terkait masyarakat Kampung Nelayan yang merupakan masyarakat pendatang salah satunya yaitu Bapak Bahar41 yang juga selaku ketua RW 5 pada Blok A di Kampung Nelayan Untia. Ia merupakan masyarakat asli Soppeng yang tinggal di kawasan sempadan pantai tersebut. Ia sudah menempati Kampung Nelayan selama 14 tahun. Menurut Bapak Bahar kondisi Kampung Nelayan saat ini sudah sangat bagus tetapi salah satu kendalanya dalam pemenuhan sehari-hari adalah air bersih. Mereka 40 41



Hasil Wawancara, Tanggal 6 April 2017, Pukul 14.30 WITA Hasil Wawancara, Tanggal 4 Mei 2017, Pukul 12.20 WITA

50

masyarakat sekitar sangat susah untuk mendapatkan air bersih. Bahkan mereka hingga harus membeli air bersih per jeriken setiap harinya. Setiap harinya pun mereka mendapatkan jeriken paling banyak 3 buah saja karena sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat yang lain. Mereka mendapatkan air bersih itu disalah satu rumah yang berada di Blok A dan hanya rumah itu saja yang airnya mengalir dengan lancar dan airnya pun mengalir pada waktu tertentu saja yaitu malam sampai subuh. Bapak Bahar juga sudah mencoba melaporkan hal tersebut kepada pemerintah tetapi sampai sekarang belum ada reaksi. Menurut Bapak Bahar, air tersebut lebih banyak mengalir ke gudang-gudang yang berada di poros jalan Kelurahan Untia sehingga air tersebut tidak mengalir ke Kampung Nelayan. Selain terkait masalah air, Bapak Bahar juga mengatakan bahwa masalah untuk masyarakat sekitar adalah masalah ekonomi. Untuk masalah perekonomian masyarakat sekitar sudah mulai ada perputaran uang yang dikarenakan pelabuhan yang dibangun di kampung nelayan tersebut dan adanya sekolah PIP yang menjadi sarana lapangan kerja masyarakat kampung nelayan. Tidak hanya itu, mereka bahkan bekerja untuk gudang-gudang yang terletak di poros jalan Kelurahan Untia. Salah satunya adalah gudang mente yang mempekerjakan masyarakat sekitar dengan cara memberikan mente sebanyak 1 karung disetiap rumah untuk dibersihkan kotorannya sehingga menjadi mente yang layak untuk di ekspor. Mereka di upah untuk mengerjakan itu. Bapak Bahar yang mempunyai 7 anak ini merasa



51

bersyukur karena ia mendapatkan tambahan uang untuk biaya kehidupan sehari-harinya. Disamping itu, Bapak Bahar merupakan wiraswata dan terkadang menjadi nelayan untuk sambilan juga. Ia merasa sangat bersyukur

dengan

perkembangan

Kampung

Nelayan

Untia

ini

dibandingkan dengan 10 tahun lalu. Masyarakat

Kampung

Nelayan

sebagian

besar

bermata

pencaharian buruh dan nelayan. Masyarakat yang awalanya seorang nelayan kemudian berganti pekerjaan menjadi buruh yang dikarenakan saat pemindahan tidak adanya fasilitas yang disediakan bagi para nelayan. Pemerintah berjanji membuat pelelangan ikan pada saat itu tetapi sampai saat ini pelelangan tersebut belum terealisasi. Tetapi menurut Ibu Subriah42, pelelangan tersebut akan segera beroperasi pada tahun ini. Hal ini pernah menjadi masalah bagi para masyarakat karena mereka dijanjikan pelelangan pada saat relokasi tahun 1998 sehingga inilah salah satu faktor banyak masyarakat kembali ke Pulau Lae-Lae. Untuk para ibu-ibu masyarakat kampung nelayan, ternyata tidak hanya tinggal dirumah saja. Mereka juga dipekerjakan di sekitar Kelurahan Untia. Hal ini menjadi respon positif bagi ibu-ibu di sana, karena awalnya di Lae-Lae mereka tidak mengerjakan apa-apa, tetapi saat dipindahkan mereka kini mempunyai kesibukan. Ibu Subriah merasa bersyukur dengan hal tersebut karena pemerintah benar-benar memberikan tanggung jawab bagi para masyarakat relokasi, meskipun ada beberapa 42



Hasil Wawancara, Tanggal 3 April 2017, Pukul 13.30 WITA

52

hal yang tidak dapat direalisasikan sesuai janjinya. Masyarakat sekitar yang merupakan masyarakat Kampung Nelayan juga disibukkan dengan aktivitas penanaman mangrove. Mereka mempunyai

kelompok

yang

disebut

sebagai

Kelompok

Pesisir

Penanaman Mangrove yang diketuai oleh Bapak Bahar. Mereka menanam mangrove di pinggir laut dan juga didekat pelabuhan Untia. Mangrove yang mereka tanam merupakan mangrove yang melindungi mereka dari bencana yang datang dari laut. Pada Kelurahan Untia, luas wilayah ditaksir 256,8 Ha. Pada Kampung Nelayan, tercatat 1.077 jiwa yang menempati wilayah tersebut yang terdiri dari blok A sampai blok E. 43 Tabel 2 : Berikut data penduduk Kampung Nelayan, terakhir tahun 2014. NO

BLOK

JUMLAH KK

JUMLAH KELUARGA

1.

BLOK - A

47

177 jiwa

2.

BLOK - B

86

275 jiwa

3.

BLOK - C

62

227 jiwa

4.

BLOK - D

55

199 jiwa

5.

BLOK - E

57

199 jiwa

307 KK

1.077 jiwa

JUMLAH KESELURUHAN

Sumber : Data pada kantor Kelurahan Untia

43



Data pada Kantor Kelurahan Untia

53

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang Kota Makassar, Bapak Darwis44, Permukiman penduduk yang berada di Kelurahan Untia yang disebut sebagai Kampung Nelayan dibentuk dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, agar masyarakat yang awalnya tinggal di Pulau Lae-Lae diberikan tempat yang disamakan dengan Pulau. Maka dari itu pemerintah memilih pada Kelurahan Untia untuk membangun Kampung Nelayan. Kemudian pertimbangan kedua yaitu agar perahu para nelayan langsung terparkir didepan rumah masing-masing dengan mengikuti jalur kanal yang dibuat tersambung dengan laut. Ia juga menambahkan, bahwa akan dilakukan penataan ulang pada Kawasan Kampung Nelayan. Sesuai dengan rencana pada tahun 2016 yang disahkan oleh Ditjen Cipta Karya Kementrian PU-PR.

C. Implikasi Hukum Status Hak Atas Tanah Pada Kawasan Sempadan Pantai 1. Status Hak Atas Tanah Pada Kawasan Sempadan Pantai Status kepemilikan atas tanah di Kampung Nelayan Untia oleh masyarakat setempat yang merupakan masyarakat relokasi dari Pulau Lae-Lae adalah bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik yang kurang lebih ada sekitar 100 KK, sedangkan masyarakat pendatang tidak mempunyai bukti kepemilikan melainkan hanya menempati tanah pemerintah saja dengan membayar PBB kepada pemerintah. 44



Hasil Wawancara, Tanggal 6 April 2017, Pukul. 14.00 WITA

54

Tanah yang diberikan pemerintah untuk setiap masyarakat di Kampung Nelayan Untia menurut Bapak H. Manai Sophian, seluas 200 meter sampai 225 meter. Untuk rumah yang berada di sudut, memiliki luas 225 meter. 45 Menurut Bapak Bahar, wawancara terkait status kepemilikan rumah oleh masyarakat yang bukan dari relokasi Pulau Lae-Lae, mereka hanya dibebankan untuk membayar PBB bahkan itu hanya sebagian saja. Bapak Bahar salah satu warga yang bahkan PBBnya belum diterbitkan. Ia sudah meminta kepada Bapak Lurah untuk segera diterbitkan, karena merasa tanah yang ia tempati adalah milik pemerintah, sehingga ia mempunyai kewajiban untuk membayar PBB. Meskipun PBB bukan merupakan salah satu jaminan untuk diterbitkannya sertifikat Hak Milik. Ia merasa ini adalah kesadaran bagi masyarakat tersendiri. Masyarakat yang mempunyai bukti kepemilikan Hak Milik adalah masyarakat hasil relokasi Pulau Lae-Lae dan diberikan langsung oleh pemerintah. Awalnya tanah disana adalah tanah negara yang kemudian dibebaskan untuk mendirikan Kampung Nelayan Untia. Masyarakat relokasi yang diberikan rumah beserta bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik atas tanah. Beberapa masyarakat yang penulis wawancarai mengenai kepemilikan berkata mengatakan bahwa mereka mempunyai sertifikat berupa Hak Milik.

45



Hasil Wawancara, Tanggal 16 Maret 2017, Pukul 10.45 WITA

55

Menurut Bapak Ahmad, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, terdapat sebanyak 55 bidang tanah yang mempunyai sertifikat Hak Milik dalam Buku Tanah pada daerah Kampung Nelayan Untia. Tabel 3 : Hasil wawancara penulis terhadap Masyarakat Kampung Nelayan Untia NO

NAMA

UMUR

PEKERJAAN

BUKTI KEPEMILIKAN

Ibu Rumah 1.

Sabriah

52

Hak Milik Tangga

Wawan 2.

25

Nelayan

Hak Milik

Kurniawan 3.

Arham Sijaya

55

Nelayan

Hak Milik

4.

Runa

31

Nelayan

Hak Milik

5.

Daeng Kulle

57

Buruh

Hak Milik

6.

Daeng Rasi’

50

Nelayan

Tidak Ada

7.

Nurdin

35

Buruh

Tidak Ada

8.

Daeng Tuju

62

Nelayan

Tidak Ada

9.

Anto

41

Buruh

Tidak Ada

10.

Bahar

60

Wiraswasta

Tidak Ada

Sumber : Data primer diolah, 2017



56

2. Implikasi Hukum Pada Kawasan Sempadan Pantai Kampung Nelayan Untia, Kecamatan Biringkanaya merupakan permukiman yang berada diatas sempadan pantai. Jarak titik pasang tertinggi ke dearah daratan yang merupakan permukiman Kampung Nelayan itu sekitar 50 meter. Masyarakat

sekitar

sempadan

pantai

yang

sebagian

besar

merupakan masyarakat relokasi Pulau Lae-Lae. Masyarakat kampung nelayan merasakan perubahan yang sangat berbeda dengan kondisi pada awal mereka di relokasi tahun 1998 sampai sekarang tahun 2017. Masyarakat sekitar merasa sangat senang karena fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat dalam menunjang

kehidupan

sehari-hari.

Termasuk

didalamnya

faktor

pendidikan dan faktor perekonomian. Sebagian besar masyarakat bersyukur atas terjadinya relokasi ke Kampung Nelayan Untia ini karena saat mereka berada di Pulau Lae-Lae tidak ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka. Tetapi, sebagian kecil masyarakat relokasi merasa tidak puas dengan adanya keputusan relokasi tersebut. Dengan alasan yang dikemukakan oleh salah satu warga, bahwa pemerintah tidak memberikan fasilitas yang memadai bagi para nelayan. Seperti tidak terealisasinya kanal dengan baik sehingga menghambat perahu para nelayan untuk masuk melewati kanal.



57

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Bapak H.Manai Sophian, bahwa pemerintah sudah melakukan dengan sebaik mungkin agar masyarakat tetap tinggal di Kampung Nelayan, tetapi hal tersebut dikatakan gagal. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah tetapi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Aturan mengenai sempadan pantai, peraturan yang mengatur tentang Sempadan Pantai diatur dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai46. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Pasal 1 ayat (1) Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Pasal 1 ayat (2) Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pasal 6 ayat (2) Perhitungan batas sempadan pantai harus mengikuti ketentuan: a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami b. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi c. Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta e. Pengaturan akses publik f. Pengaturan untuk saluran air dan limbah.

46



Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai

58

Kemudian dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 47disebutkan dalam Pasal 100 Ayat (1) huruf C dan D: Peraturan

zonasi

untuk

sempadan

pantai

disusun

dengan

memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau b. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi c. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi public d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf C e. Ketentuan pelanggaran semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-203448, aturan mengenai sempadan pantai disebutkan dalam: Pasal 17 Ayat (6) Nomor 5 Rencana pembangunan kawasan permukiman dan kawasan maritim terpadu huruf d yaitu mempertahankan lingkungan permukiman nelayan “Untia” yang sudah ada. Pasal 46 ayat (3) Kawasan sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat ditetapkan pada tepian pantai yang membentang dari kawasan pesisir bagian utara kota hingga ke kawasan pesisir bagian barat kota di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan 47

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 48 Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 20152034



59

Mariso, Kecamatan Sangkarrang.

tamalate,

dan

Kecamatan

Kepulauan

Kawasan sempadan pantai perlu ditentukan keberadaannya terkait dengan fungsinya sebagai pengaman dan pelindung kelestarian pantai. Penentuan letak garis sempadan pantai secara teknis diperhitungkan berdasarkan karakteristik pantai dan fungsi kawasan. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai harus menjadi prioritas utama, dengan prinsip kelestarian lingkungannya tanpa meninggalkan prinsip keadilan. Peraturan-peraturan

yang

dibuat

dalam

rangka

pengelolaan

kawasan pantai, hendaknya tidak saling tumpang tindih apalagi berbenturan satu sama lain. Harmonisasi terhadap peraturan yang ada, perlu dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang tegas demi meminimalisir adanya dampak terhadap inkonsistensi dari keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Begitu pula dengan instansi-instansi yang berwenang mengelola kawasan pantai, diharapkan menjaga koordinasi yang baik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana peraturan yang ada tersebut dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga pelanggaran di kawasan sempadan pantai tidak terjadi lagi. Dengan kata lain peraturan yang telah dibuat harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukumnya.



60

Kampung Nelayan Untia ini berada pada sempadan pantai. Dimana, dalam peraturan yang disebutkan diatas tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai. Jika dikaitkan, hal ini mungkin tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut jelas telah melanggar peraturan zonasi untuk sempadan pantai yang dilarang mendirikan bangunan pada kawasan tersebut. Kepala Bidang Penataan Ruang Kota Makassar, Bapak Darwis mengatakan bahwa saat dilakukan relokasi ke Untia, mereka tidak membangun perkampungan nelayan tersebut

di

atas

sempadan

pantai.

Tetapi

pada

kenyataannya,

permukiman nelayan Untia berada di atas sempadan pantai yang bahkan jaraknya sekitar 50 meter dari titik pasang tertinggi. Dari penjelasan diatas terdapat sebuah kesimpulan mengenai harmonisasi terhadap aturan yang ada. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan mengenai sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai minimal 200 meter dari titik pasang tertinggi kearah daratan dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 100 ayat (1) huruf C dan D yang menyebutkan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi publik dan ketentuan pelarangan pendirian bangunan secara jelas berlawanan dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034 pasal 17 ayat (5) huruf D yang menyebutkan mempertahankan lingkungan nelayan



61

“Untia” yang sudah ada. Menurut hemat penulis, peraturan-peraturan yang ada terkait dengan pendirian bangunan di daerah Sempadan Pantai sebenarnya dapat

diintegrasikan

dan

diharmonisasikan.

Pelarangan

pendirian

bangunan di Sempadan Pantai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan peraturan-peraturan dibawahnya, dalam hal ini Perautran Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034, dalam pelaksanaannya sebisa mungkin harmonis dan sinkron. Kewajiban pemerintah kota untuk mempertahankan lingkungan nelayan “Untia” yang sudah ada tetap dapat dilaksanakan, walaupun ada peraturan pemerintah yang melarang diadakannya pembangunan di daerah Sempadan Pantai. Kewajiban dalam mempertahakan lingkungan nelayan “Untia” bukan berarti pemerintah wajib untuk melakukan pembangunan baru yang sudah jelas bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya hendaknya dipertahankan tanpa melakukan pembangunan yang baru sehingga hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Lebih lanjut, mempertahankan lingkungan nelayan “Untia” juga dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan perawatan terhadap lingkungan yang sudah ada. Dengan begitu, pemerintah daerah Kota Makassar dapat melaksanakan peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan di Sempadan Pantai secara



62

selaras tanpa adanya peraturan yang dilanggar. Kampung Nelayan ini menjadi salah satu contoh perkampungan yang bisa dikatakan sehat, karena bangunan yang tertata rapih, bersih dan masing-masing mempunyai kanal didepan rumah masyarakat. Pemerintah

juga

tetap

mempertahankan

Kampung

Nelayan

ini

sebagaimana disebutkan pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034. Dilihat dari lokasi dan bangunan sekitarnya pun akan dibangun pelabuhan terbesar di Indonesia bagian tengah sehingga waktu kewaktu, kawasan ini akan menjadi kawasan yang sangat maju.



63

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa: 1. Penataan ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 20152034 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya yang berada di pesisir utara Kota Makassar merupakan kawasan strategis maritim terpadu dengan luas 341,226 Ha. Kawasan Maritim terpadu merupakan salah

satu

ikon

baru

yang

masuk

kedalam

Wilayah

pengembangan kawasan kota Makassar. Kelurahan Untia juga merupakan kawasan budidaya atau disebut sebagai kawasan industri maritim. Potensi pemanfaatan lahan sebagai pusat aktivitas kemaritiman ditunjang oleh adanya landmark institusi pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maritim yang berskala global yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan perkampungan masyarakat nelayan. 2. Implikasi status hak atas tanah pada kawasan sempadan pantai adalah tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Nasional. Jika dikaitkan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan



64

yang ada pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034. Hal tersebut

jelas

telah

melanggar

peraturan

zonasi

untuk

sempadan pantai yang dilarang mendirikan bangunan pada kawasan tersebut. B. Saran 1. Agar pemerintah memperhatikan fasilitas apa saja yang masih perlu untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat Kampung Nelayan. 2. Agar pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap batas sempadan pantai yang terletak di Kelurahan Untia dan pemerintah konsisten dengan peraturan yang berlaku.



65

DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal Abdul Rasid Salim, “Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango yang Berwawasan Lingkungan”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.9, Nomor 1 April 2011 Ahmad Perwira, Ahmad Bima, “Evaluasi Garis Sempadan Pantai Untuk Manajemen Pantai Deli Serdang dan Serdang Bedagai”, Jurnal Fakultas Teknik USU Arie Sukanti Hutagalung, Oloan Sitorus, Seputar Hak Pengelolaan, STPN, Yogyakarta, 2011 Boedi

Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2007

Peraturan-peraturan

Dwi Wulan Titik Andari, Pemberian Hak Atas Tanah Di Sekitar Sempadan Sungai Kalianyar, Jurnal Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, RT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016 Herawan

Sauni, Politik Hukum Agraria Kajian Atas Landreform Dalam rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Bengkulu, 2006

Kartini Muljadi, Gunawan Muljadi, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2005 Lukita Purnamasari, “Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat”, Jurnal Lingkungan Hidup La Sara, Pengelolaan Wilayah Pesisir, Alfabeta, CV, Hal. 11, 2014 Mulyono Sadyohutomo, Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016 Nanin Trianawati Sugito, “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Sempadan Pantai”, Jurnal Naskah Akademis, Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya Richard Eddy, Aspek Legal Properti: Teori, Contoh, dan Aplikasi, Andi Publisher, 2010 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2012



66

Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang, Kencana, Jakarta, 2014 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2008

Undang - Undang / Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tetang Batas Sempadan Pantai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034

Internet http://www.jurnalhukum.com/hak-milik/ diakses pada tanggal 21 nov 2016 pukul 21.55

Lampiran-Lampiran Gambar 1

: Peta Kampung Nelayan Untia

Gambar 2

: Rumah yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat Kampung Nelayan Untia

Gambar 3

: Permukiman Nelayan, BLOK A

Gambar 4

: Tumbuhan Mangrove di atas Sempadan Pantai

Gambar 5

: Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Untia

Gambar 6

: Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Untia

Gambar 7

: Foto bersama Bapak Bahar



67

Gambar 1 : Peta Kampung Nelayan Untia.

Sumber : Gambar pada kantor Kelurahan Untia.



68

Gambar 2: Rumah yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat Kampung Nelayan Untia.

Gambar 3: Permukiman Nelayan, BLOK A.



69

Gambar 4: Tumbuhan Mangrove di atas Sempadan Pantai



70

Gambar 5: Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Untia



71

Gambar 6: Kawasan sempadan pantai

Gambar 7: Foto bersama Bapak Bahar



72