SKRIPSI
PERJANJIAN PENYEDIA JASA KURSUS MENGEMUDI BAGI PENGGUNA JASA DITINJAU DARI KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA
NI KADEK RUSMIADI NIM 0903005089
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
PERJANJIAN PENYEDIA JASA KURSUS MENGEMUDI BAGI PENGGUNA JASA DITINJAU DARI KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
NI KADEK RUSMIADI 0903005089
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
iii
iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan
ini
penulis
menyatakan
bahwa
Karya
Ilmiah/Penulisan
Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi dan/ atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar,
Januari 2016
Yang menyatakan,
Ni Kadek Rusmiadi Nim.0903005089
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta hidyah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perjanjian Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Bagi Pengguna Jasa Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari penyajiannya maupun dalam penyusunannya.Hal ini semata-mata karena kemampuan dan pengetahuan penulis yang sangat terbatas.Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan bantuan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 1.
Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana;
2.
Bapak I Ketut Sudiartha, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana;
3.
Bapak Bela Siki Layang, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana; vi
4.
Bapak I Wayan Suardana, S.H.,M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana;
5.
Bapak Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana;
6.
Bapak Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, S.H.,M.Hum., Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Udayana;
7.
Bapak Dr. I Made Udiana, SH., MH.,Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing ditengah kesibukan beliau, sehingga banyak ilmu dan nalar hukum yang diperoleh dari beliau;
8.
Bapak A.A. Ketut Sukranatha, SH.,MH., Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing ditengah kesibukan beliau, sehingga banyak ilmu dan nalar hukum yang diperoleh dari beliau;
9.
Bapak/Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu, serta membantu dalam memberikan kritik dan saran agar skripsi ini terselesaikan dengan baik;
10.
Bapak/Ibu pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak membantu penulis selama proses belajar, serta dalam penyelesaian urusan administrasi, Informasi perkuliahan dan lain sebagainya;
11.
Kedua Orang Tua, Ni Ketut Rumi, dan I Wayan Sadia serta bibi, paman dan saudara dan juga guru matematika ibu Luh Endri yang dengan kepercayaan, kasih sayang serta doa restunya baik materiil maupun imateriil dalam
vii
memotivasi dan mendorong tanpa henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan; 12.
Teman Penulis, Wiclif Francke Barus SH., A.A Wira Permata Sari, SH,. Gusti Ayu Cindy, SH., Devi Larasati, SH., Yuliandari, SH., Komang Widhi,SH., Harris R. Gultom, Putu Khrisna Dirgayasa serta semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu selalu mengingatkan dan memotivasi selama penulisan skripsi ini;
13.
Teman-teman angkatan 2009, 2010, 2011 di Program Reguler dan Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana yang selalu memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini;
14.
Teman-teman dari Organisasi Alsa LC Udayana, SCIL, UMCC, yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
15.
Serta semua orang yang telah membantu untuk mewujudkan skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu-persatu telah banyak memberikan bantuan moril sehingga terwujudnya skripsi ini.
Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu, saudara dan saudari mendapatkan imbalan yang sepantasnya dari Tuhan Yang Maha Esa.
Penulis
menyadari
bahwa
penulisan
skripsi
ini
masih
jauh
dari
sempurna.Maka dari itu kritik dan saran yang bermanfaat serta membangun sangat
viii
viii
penulis harapkan demi kepentingan skripsi ini.Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Denpasar, 29 Desember 2015
Penulis
ix
ABSTRAK PERJANJIAN PENYEDIA JASA KURSUS MENGEMUDI BAGI PENGGUNA JASA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Kebutuhan akan transportasi yang semakin banyak, menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka kursus mengemudi. Semakin banyaknya pelaku usaha yang membuat kursus mengemudi mangakibatkan keresahan yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dan pengguna jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tanggung jawab pelaku usaha dalam upaya untuk mendapatkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) Penelitian yang dipergunakan dalam tulisan dan pembahasan permasalahan ini adalah metode dengan cara penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam penulisan ini guna melakukan penelitian yang beranjak dari konflik antar norma yang berlaku. Lembaga atau pelaku usaha swasta yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau usaha untuk memberikan pendidikan dan pelatihan mengemudi adalah lembaga swasta yang telah mendapatkan ijin serta akreditasi resmi dari pemerintah daerah.Apabila syarat dan ketentuan yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut tidak terpenuhi maka lembaga tersebut dianggap tidak sah keberadaannya sebagai pelaku usaha. Serta perjanjian yang dilakukan akan menjadi batal demi Hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Lembaga swata yang terakreditasi oleh pemerintah yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pendidikan mengemudi. Tapi tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan ataupun menjamin pengguna jasa dalam mendapatkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) karena menurut undang-undang yang berhak untuk mendapatkan SIM Surat Ijin Mengemudi adalah calon pengemudi yang mengikuti dan lulus ujian mengemudi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kata Kunci: Perjanjian, Kursus mengemudi, Tanggung Jawab
x
ABSTRACT AGREEMENT SERVICE PROVIDERS DRIVING COURSE FOR SERVICE USERS IN TERMS OF THE BOOK OF THE LAW OF CIVIL LAW Transportation is the transfer of people or goods from one place to another by using a vehicle driven by man or machine. The need for transportation is more, an opportunity for businesses to open a driving course.The increasing number of businesses that make driving course lead to unrest raises questions about the validity of the agreement made between businesses and service users based on Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation and the responsibility of businesses in an attempt to get a driving license (SIM) The research used in writing and discussion of this problem is the method by way of normative legal research. Normative legal research methods used in this paper in order to carry out research to move from conflict between norms. Agencies or private businesses are allowed to conduct or attempt to provide education and training of driving is a private institution that has been granted permission as well as the official accreditation of the local government. If theterms and conditionsthat have beenlisted inthe legislationare notmet, thenthese institutionsare consideredillegitimateexistence asentrepreneurs. And agreements made will be null and void by law because it is against the law. Private institutions accredited by the government is allowed to conduct training and education of driving.But it does not have the authority to issue or guarantee the service user in getting a driver's license (SIM) because by law are entitled to get a driver's license driver's license is a candidate for the driver who followed and passed the driving test conducted by the Indonesian National Police.
Keyword: Agreement,Driving courses,Liability
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM ...................................................................
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM .......................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................
iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI......................
vi
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ...................................
v
KATA PENGANTAR .................................................................................... iv ABSTRAK ......................................................................................................
x
ABSTRACT ....................................................................................................
xi
DAFTAR ISI...................................................................................................
xii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah .......................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ................................................................
5
1.3. Ruang Lingkup Masalah ......................................................
5
1.4. Orisionalitas Penelitian…………………………………….
6
1.5. Tujuan Penelitian .................................................................
6
1.5.1. Tujuan umum ..............................................................
6
1.5.2. Tujuan khusus .............................................................
6
1.6. Manfaat Penelitian ...............................................................
7
1.6.1. Manfaat teoritis ...........................................................
7
xii
BAB II
1.6.2. Manfaat praktis............................................................
7
1.7. Landasan Teoritis .................................................................
8
1.8. Metode Penelitian.................................................................
18
1.8.1. Jenis penelitian ............................................................
18
1.8.2. Jenis pendekatan..........................................................
19
1.8.3. Sumber bahan hukum..................................................
20
1.8.4. Teknik pengumpulan bahan hukum ............................
21
1.8.5. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum............
21
TINJAUAN
UMUM
TENTANG
PERJANJIAN
DAN
LEMBAGA PENDIDIK MENGEMUDI 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian…………………….....
23
2.1.1 Istilah dan pengertian perjanjian…………………..
23
2.1.2 Sumber-sumber Hukum perjanjian ……………….
24
2.1.3 Asas-asas Hukum perjanjian………………………
25
2.1.4 Unsur-unsur perjanjian…………………………….
26
2.1.5 Syarat sahnya suatu Perjanjian ……………………
27
2.1.6 Pihak-pihak dalam perjanjian……………………..
28
2.1.7 Jenis-jenis perjanjian………………………………
29
2.1.8 Objek Perjanjian…………………………………...
34
2.2. Tinjauan Umum Kursus Mengemudi……………………….
34
2.2.1 Pengertian kursus mengemudi …………………….
34
2.2.2 Pihak-pihak dalam kursus mengemudi ……………
36
xiii
BAB III
2.2.3 Fungsi kursus mengemudi ………………………...
37
2.2.4 Asas-asas kursus mengemudi……………………..
38
2.2.5 Manfaat kursus mengemudi……………………….
43
2.2.6 Tujuan kursus mengemudi………………………...
44
KEABSAHAN
PERJANJIAN
PENYEDIA
JASA
DAN
PENGGUNA JASA KURSUS MENGEMUDI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 3.1 Bentuk Perjanjian Pelaku Usaha……………………………
46
3.2 Lembaga Kursus Bervaliditas dan Terakreditasi…………..
49
3.3 Keabsahan Perjanjian Antara Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa Ditinjau
BAB IV
dari
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata
……………………………………………………………...
52
3.4 Kriteria Peserta Kursus Mengemudi………………………..
56
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA KURSUS MENGEMUDI DALAM UPAYA MENDAPATKAN SIM (SURAT IJIN MENGEMUDI) 4.1 Hak
dan
Kewajiban
Pengguna
jasa
dalam
Kursus
Mengemudi………………………………………………… 4.2 Hak
dan
Kewajiban
Pelaku
Usaha
dalam
58
Kursus
Mengemudi…………………………………………………
62
4.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha sebagai Penyedia Kursus Mengemudi………………………………………………… xiv
64
4.4 Batasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Kursus Mengemudi…………………………………………………
BAB V
72
PENUTUP 5.1. Kesimpul ................................................................ ……….
78
5.2. Saran-saran…………………………………………….. ....
78
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN
xv
