SKRIPSI LOCUS DELICTI SEBAGAI ACUAN UNTUK MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF DALAM PEMERIKSAAN CYBERCRIME: SUATU ANALISA KASUS TEROR

SKRIPSI LOCUS DELICTI SEBAGAI ACUAN UNTUK MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF DALAM PEMERIKSAAN CYBERCRIME: SUATU ANALISA KASUS E-MAIL TEROR

Diajukan sebagai tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Disusun oleh: Nama

: I R A W A N

NPM

: 0500231132

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 2008

Locus Delicti..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FH UI, 2008

LEMBAR PENGESAHAN

Nama

:Irawan

NPM

: 0500231132

Bidang Studi

: Hukum Acara

Judul Skripsi

: Locus Delicti Sebagai Acuan Untuk Menentukan Kompetensi Relatif Dalam Pemeriksaan Cybercrime: Suatu Analisa Kasus E-Mail Teror

Menyetujui Pembimbing I,

Pembimbing II,

Edmon Makarim, S.Kom, S.H., L.LM.

Ana Rusmanawati, S.H., L.LM.

Ketua Bidang Studi Hukum Acara,

Chudry Sitompul, S.H., M.H.


KATA PENGANTAR

Bukan

semata-mata

kerja

keras

tanpa

henti

yang

mengantarkan selesainya penulisan skripsi ini. Tak lain dan tak bukan adalah atas ijin Allah S.W.T. Oleh karenanya, penulis

patut

bersyukur

kepada-Nya

dengan

ucap

sampaikan

rasa

Alhamdulillah.

Meski

demikian,

penulis

juga

ingin

terima kasih yang tulus atas dukungan moril dan materiel, bantuan,

serta

perhatian

yang

telah

diberikan

atas

terselesaikannya penulisan ini, kepada: 1.

Ibunda

penulis,

alm.

Hj.

Marpuah

yang

tiada

henti

memberikan do’a namun tak sempat menyaksikan akhir dari penulisan ini. 2.

Kedua mertua penulis, Bapak H. A. Hassan dan Ibu Hj. Siti Maryamah.

3.

Bapak

Edmon

Makarim,

S.Kom.,

S.H.,

L.L.M.,

selaku

Pembimbing I. 4.

Ibu Ana Rusmanawaty, S.H., L.L.M., selaku Pembimbing II.

5.

Bapak Hendra Nurtjahjo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.


i

6.

Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H.

7.

Para dosen dan staf pengajar serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

8.

Bang ”Aan” Rasyid Nasution yang selalu berikan dukungan moril meski sedang berada di Skotlandia.

9.

Teman-teman

penulis,

baik

di

kampus

FH

UI,

Lembaga

Sandi Negara maupun di Departemen Perdagangan, yang tak bisa disebutkan satu per satu. 10. Orang-orang tercinta, Heni (istri penulis), Ramiro dan Fashtia (putra dan putri penulis), keberadaan mereka di samping penulis telah memberikan spirit yang luar biasa besar.

Semoga Allah S.W.T. membalas budi baiknya. Semoga pula tulisan

dalam

skripsi

ini

bermanfaat

bagi

mereka

yang

memerlukan. Amin.

Jakarta, Juli 2008 Ir.


ii

ABSTRACT

Locus delicti is an important element on investigation of criminal cases. According to KUHAP, if there is no precise locus delicti within an accusation then defendant could bring exception to trial. In fact it is not too easy to determine the locus delicti for law enforcers. The difficulties are also happen to cybercrime cases, because cybercrime has transborder character. Complexity to determine locus delicti on cybercrime cases, have made an issue of relative competency conflict. Cybercrime has new phenomenon as emerging of information technology, so every single incident that happen on cyberspace need regulation that can accommodate its unique. The only international instrument that can put cybercrime in order is Convention On Cybercrime 2001. But unfortunately, this convention is not strictly detail straighten up how to determine cybercrime locus delicti. The convention still potentially raised jurisdiction conflict. While, criminalization within Convention On Cybercrime 2001 still spread on some Indonesia’s regulations. The thesis will cover determination of locus delicti on cybercrime cases. (ir)


ABSTRAK Tempat terjadinya suatu tindak pidana (locus delicti) merupakan unsur yang penting dalam pemeriksaan sidang pengadilan pidana. Berdasarkan KUHAP, jika suatu dakwaan tidak dilengkapi dengan locus delicti yang tepat, maka pihak terdakwa dapat mengajukan eksepsi. Ternyata untuk menentukan suatu locus delicti, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan. Kesulitan serupa juga bisa terjadi pada penanganan kasus-kasus cybercrime, karena cybercrime memiliki sifat transborder. Kompleksitas penentuan locus delicti dalam kasus cybercrime, bisa menimbulkan sengketa kewenangan mengadili yang berkaitan dengan kompetensi relatif. Sebagai suatu dampak perkembangan teknologi informasi, cybercrime merupakan fenomena yang relatif baru sehingga peristiwa hukum yang terjadi dalam cyberspace membutuhkan peraturan perundangundangan yang dapat mengakomodasi keunikan di dalamnya. Satu-satunya instrumen internasional yang bisa dijadikan pedoman dalam menangani cybercrime adalah Convention on Cybercrime 2001. Namun sayangnya, konvensi ini belum bisa dijadikan pedoman secara tegas dalam menentukan locus delicti suatu cybercrime. Dari sisi penentuan locus delicti, konvensi ini masih berpotensi menimbulkan sengketa yurisdiksi. Sementara itu, kriminalisasi yang dirumuskan dalam Convention on Cybercrime 2001, masih tersebar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tulisan ini membahas penentuan locus delicti yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan yurisdiksi suatu cybercrime.(ir)


DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Abstrak Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………… A. LATAR BELAKANG ......................... B. POKOK PERMASALAHAN ..................... C. TUJUAN PENULISAN ....................... D. KERANGKA KONSEPSIONAL .................. E. METODE PENELITIAN ...................... F. SISTEMATIKA PENULISAN ..................

1 1 8 9 8 11 12

BAB II KEJAHATAN DI INTERNET ..................... A. TINJAUAN UMUM .......................... B. PENGERTIAN CYBERCRIME .................. C. SASARAN CYBERCRIME ..................... 1. Crimes Against Persons ............... 2. Crimes Against Property …………………………………… 3. Crimes Against State …………………………………………… 4. Crimes Against Morality …………………………………… D. KRIMINALISASI MENURUT CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 …………………………………………………………………

14 14 16 21 22 23 24 24

BAB III YURISDIKSI DAN KOMPETENSI RELATIF……………………………… A. TINJAUAN UMUM …………………………………………………………………… B. YURISDIKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 1. Yurisdiksi Teritorial ............... 2. Yurisdiksi Ratione Temporis ......... 3. Yurisdiksi Ratione Personae ......... 4. Yurisdiksi Ratione Materiae ......... C. YURISDIKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL .......................... 1. Subjective Territoriality ........... 2. Objective Territoriality ............ 3. Nationality ......................... 4. Passive Nationality ................. 5. Protective Principle ................

37 37 41 41 45 48 49


25

50 50 50 52 52 53

iii

6. Universality ........................ D. YURISDIKSI DALAM TINDAK PIDANA ELEKTRONIK 1. Prinsip Teritorialitas .............. a. Lokasi Terjadinya Perbuatan ....... b. Lokasi Komputer ................... c. Lokasi Orang ...................... d. Lokasi Akibat ..................... e. Location of Anything .............. 2. Prinsip Personalitas ................. a. Nasionalitas Pelaku ............... b. Nasionalitas Korban ............... 3. Theory Of The Uploader And Downloader 4. The Law Of The Server ……………………………………… E. KETENTUAN MENURUT CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 ……………………………………………………………… 1. Yurisdiksi …………………………………………………………………… 2. Sengketa Yurisdiksi …………………………………………… F. SENGKETA KEWENANGAN DAN EKSEPSI MENURUT KETENTUAN HUKUM INDONESIA ……………………………… 1. Sengketa Wewenang Mengadili …………………… 2. Eksepsi ………………………………………………………………………… a. Eksepsi Kewenangan Mengadili …………… b. Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur c. Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima ……………………………… d. Eksepsi Lepas dari segala tuntutan hukum ............................ e. Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima ......................... f. Eksepsi Dakwaan Batal............. BAB IV PENENTUAN YURISDIKSI DALAM PEMERIKSAAN KASUS CYBERCRIME .......................... A. TINJAUAN UMUM …………………………………………………………………… B. STUDI KASUS E-MAIL TERROR …………………………………… 1. Kasus Posisi ……………………………………………………………… 2. Proses Pemeriksaan ……………………………………………… C. ANALISA KASUS …………………………………………………………………… 1. Hakikat Tindak Pidana Yang Terjadi …… 2. Penerapan Prinsip Teritorialitas ..... a. Lokasi Kejadian ................... b. Lokasi Komputer ...................


55 56 56 56 56 57 58 58 59 59 60 61 62 62 62 63 66 66 69 70 72 73 74 74 76 78 78 79 79 84 86 86 89 90 91

iv

BAB V

c. Lokasi Orang ...................... 3. Prinsip Personalitas (Nasionalitas Aktif) ............................... 4. Location Of Anything ................

92

PENUTUP ................................... A. SIMPULAN ………………………………………………………………………………… B. SARAN …………………………………………………………………………………………

96 96 99

92 94

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


v

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat, memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap sejumlah aspek kehidupan manusia. Teknologi komputer yang mulai dikenal secara luas di Indonesia pada pertengahan era 1990-an 1 tersebut merupakan suatu jaringan komputer global, yang kemudian lebih populer disebut dengan Internet. Hingga saat ini Internet merupakan sarana komunikasi yang

paling

efektif

guna

memenuhi

kebutuhan

manusia,

terutama di kota-kota besar. Hampir semua sektor kehidupan yang

berkaitan

sangat

dengan

tergantung

sehari-hari

komunikasi

terhadap

terlihat

bahwa

dan

informasi,

Internet. hampir

semua

Dalam

begitu

kenyataan

kebutuhan

yang

Sutanto, Hermawan Sulistyo, Tjuk Sugiarso, Ed., Cybercrime: Motif dan Penindakan, Cet. 1, (Jakarta: Pensil-324, 2005), hal. 1. Disebutkan bahwa Internet masuk ke Indonesia tepatnya pada tahun 1995. 1


bersifat

pribadi

pendidikan

dan

seperti

lain-lain,

surat-menyurat, hingga

urusan

commerce,

negara

serta

layanan pemerintahan, dirancang agar dapat diakses melalui platform

Internet.

Hal

ini

menunjukkan

betapa

Internet

telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan bagi masyarakat. Kondisi

masyarakat

yang

demikian

ini

seringkali

diberi

predikat sebagai masyarakat informasi (information society)2. Di

sisi

lain

Internet

dalam

perkembangannya

telah

terbukti menimbulkan beragam permasalahan serius, sehingga banyak yang beranggapan bahwa teknologi Internet bagaikan pisau

bermata

ganda.

Selain

dampak

positifnya,

Internet

juga menimbulkan dampak yang negatif. Selain kehadirannya yang begitu bermanfaat, Internet juga dapat menjadi sarana (tool)

yang

Internet

cukup

sebagai

efektif suatu

untuk

teknologi,

melakukan semakin

kejahatan.

mempermudah

dan

memperluas berbagai bentuk perbuatan melawan hukum.3 Tidak kemudian

dapat telah

dipungkiri melahirkan

bahwa

fenomena

tersebut

kejahatan-kejahatan

yang

sifatnya ”baru”. Hal ini bisa terjadi karena pelaku telah berhasil

menggunakan

Internet

sebagai

alat

bantu

dalam

2 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Cet. 1, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 27. 3 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Cet. 1, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2005), hal. 22.


2

menjalankan aksi kejahatannya. Kejahatan-kejahatan tersebut dikenal dengan sebutan kejahatan di dunia maya (cybercrime), yang

antara

lain

dapat

berupa

hacking,

cybersquating,

pornografi, dan lain sebagainya. Namun

demikian,

memiliki

kompleksitas

pengadilan jelas.

kejahatan-kejahatan tersendiri

mengharuskan

Locus

delicti

adanya

ini

ketika

suatu

penting

tersebut

locus

karena

(cybercrime) pemeriksaan

delicti

selain

yang

undang-

undang mengharuskan surat dakwaan menyebutkan locus delicti yang jelas, locus delicti juga penting untuk menentukan keberlakuan

hukum,

yurisdiksi

atau

kompetensi

relatif.

Padahal dalam kasus-kasus cybercrime, penentuan locus delicti tidak sesederhana pada kasus-kasus kejahatan tradisional. Di

dalam

ketentuan

yang

berlaku,

pemeriksaan

suatu

kejahatan oleh aparat penegak hukum selama ini didasarkan pada prosedur yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981

disebut

tentang

Kitab

Hukum

Acara

Undang-undang

Pidana

Hukum

Acara

atau

yang

Pidana

lazim

(KUHAP).

Pada pasal 84 KUHAP4 dikatakan bahwa: (1)

Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

4 Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 84.


3

(2)

(3)

Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Apabila ...

Pasal 84 ayat (1) KUHAP di atas dapat ditafsirkan bahwa kompetensi relatif suatu pengadilan negeri selalu mengacu kepada

tempat

dimana

tindak

pidana

tersebut

terjadi.

Ketentuan itu dapat dikesampingkan hanya apabila terdapat pengadilan

negeri

lain

yang

lebih

dekat

dengan

tempat

sebagian besar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan, dibandingkan

dengan

pengadilan

negeri

di

mana

perbuatan

pidana itu terjadi. Namun demikian permasalahan kewenangan mengadili ini akan menjadi agak rumit bahkan bisa muncul sebagai suatu sengketa jika terdapat lebih dari satu pengadilan saling mengklaim bahwa tindak pidana tersebut berada atau terjadi di wilayah hukumnya (positive conflict) 5 . Bisa juga yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu tidak satu pun pengadilan merasa bahwa kejahatan yang telah terjadi berada di dalam

Susan W. Brenner dan Bert-Jaap Koops, Approaches to Cybercrime Jurisdiction, hal 41. Diakses melalui situs Social Science Research Network di http://www.ssrn.com, paper tersebut terletak pada lokasi http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=786507, pada tanggal 14 Pebruari 2006. 5


4

wilayah hukumnya (negative conflict) 6 . Positive conflict dan negative conflict ini diatur di dalam Pasal 150 KUHAP. Selanjutnya, pasal 151 KUHAP menyatakan sebagai berikut: 7 (1) Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya. (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili: a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadlandari lingkungan peradilan yang lain; b. antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; c. antara dua pengadilan tinggi atau lebih. Dengan pengaturan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 151 KUHAP di atas, maka Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung harus mempunyai pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

ketika memutus suatu sengketa wewenang

mengadili. Dasar pertimbangan ini tidak terlalu rumit jika permasalahan hukum yang sedang ditangani dapat didasarkan pada pasal 84 ayat (1) KUHAP, yaitu locus delicti yang jelas dan pasti. Namun demikian, permasalahan menjadi tidak sederhana pada saat penentuan locus delicti diperlukan guna memeriksa kasus-kasus

6 7

cybercrime.

Sedangkan

dalam

berbagai

kasus

Ibid., hal. 40. Indonesia, op. cit., pasal 151.


5

cybercrime hampir selalu terdapat perbedaan antara lokasi (locus)

pelaku

dengan

lokasi

akibat

yang

ditimbulkan.

Bahkan tidak jarang tindakan seseorang yang berada di suatu negara tertentu, menimbulkan akibat kerugian di negara lain (atau beberapa negara lain). Kompleksitas

wewenang

pengadilan

dalam

pemeriksaan

kasus cybercrime, disebabkan oleh karakteristik Internet yang antara lain adalah sebagai berikut8: (1) Materi yang ditampilkan melalui Internet, dapat diakses dari seluruh penjuru dunia. (2) Terdapat peningkatan pengguna Internet dengan jumlah yang cukup dahsyat dan meluas secara internasional. (3) Tidak ada kendala bagi siapapun yang ingin memindahkan web site-nya, dari satu tempat ke tempat lain yang berbeda yurisdiksi sekalipun. (4) Suatu web site yang berada dan dikelola di suatu wilayah yurisdiksi, pada kenyataannya dapat memberi dampak bagi pengguna yang berada di wilayah yurisdiksi lain. (5) Dapat terjadi, bagian tertentu suatu web site, servernya berada di wilayah suatu yurisdiksi, sedangkan bagian yang lainnya dari web site tersebut, dikelola pada suatu server yang berada di wilayah yurisdiksi yang berbeda. (6) Tidak mudah menentukan keberadaan atau lokasi suatu web site dan juga lokasi penggunanya. Setelah dalam

dilihat

KUHAP

antara

disandingkan

pengaturan dengan

yang

kenyataan

terdapat

di

pemanfaatan

Internet, dapat diasumsikan bahwa penentuan suatu kompetensi relatif 8 Edmon Makarim, op. cit., hal. 494. Pendapat ini dikemukakan oleh Gaye L. Middleton dan Jocelyn A. Abound.


6

guna

mengadili

kasus

cybercrime,

tidaklah

sederhana.

Perhatian terhadap masalah ini menjadi cukup penting, terutama bagi Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang akan memutuskan sengketa wewenang mengadili suatu kasus cybercrime. B.

POKOK PERMASALAHAN Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan ini

penulis akan membahas masalah-masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah ketentuan hukum Indonesia mengatur tentang tindak pidana di Internet (cybercrime)? 2. Bagaimanakah ketentuan hukum Indonesia tentang penentuan yurisdiksi dan kompetensi relatif dalam tindak pidana di Internet? 3. Bagaimanakah penerapan yurisdiksi dan kompetensi relatif dalam kasus tindak pidana e-mail teror? C. TUJUAN PENULISAN Dari uraian pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui tindak

ketentuan

pidana

hukum

sebagaimana

Indonesia telah

yang

mengatur

dikriminalisasi

oleh

Convention On Cybercrime 2001. Hal itu dilakukan dengan cara

menganalisa

peraturan

perundang-undangan


pidana

7

Indonesia, dikaitkan dengan tindak pidana di Internet (cybercrime) sebagaimana dirumuskan dalam Convention On Cybercrime 2001. 2. Mengetahui sengketa

teori

tentang

kewenangan

yurisdiksi,

relatif,

dengan

eksepsi

cara

menganalisa

teori tentang yurisdiksi dan penerapan KUHAP sengketa

kompetensi

relatif

dan

dan

terhadap

eksepsi

dalam

pemeriksaan kasus cybercrime. 3. Menganalisa

kasus

e-mail

teror

yang

melibatkan

yurisdiksi

Indonesia dan Amerika Serikat. D. KERANGKA KONSEPSIONAL Berikut

dibawah

ini

akan

dijelaskan

beberapa

istilah

teknis, guna memudahkan pemahaman isi tulisan. 1. Download Download adalah

menyalin (mengambil) data atau file dari

satu komputer ke komputer lainnya secara remote (jarak jauh).9 2. E-mail E-mail

adalah

singkatan

dari

electronic

mail.

E-mail

merupakan pesan (pada umumnya berupa teks, tetapi di

9

Jack Febrian, Kamus Komputer Dan Teknologi Informasi, (Bandung: Informatika, 2004), hal.

157.


8

dalamnya dapat disisipkan file gambar atau bahkan voice), yang dikirimkan dari satu alamat ke alamat lainnya di jaringan internet.10 3. Internet Internet adalah singkatan dari Interconnection Networking. Oleh karena itu, Internet merupakan a global network of computer

networks

atau

jaringan

komputer

dalam

skala

global.11 4. Internet Service Provider Internet Service Provider biasanya disingkat dengan ISP. ISP merupakan organisasi komersial yang menyediakan akses internet bagi pelanggannya.12 5. IP Address IP adalah

Address sistem

atau

alamat

pengalamatan

di

IP

(Internet

jaringan

Protocol),

komputer

yang

direpresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan antara 0 sampai dengan 255, yang masing-masing dipisahkan oleh tanda titik (.) mulai dari 0.0.0.1 hingga 255.255.255.255.13

10 11 12 13

Ibid, hal. 164. Ibid, hal. 247. Ibid, hal. 248. Ibid, hal. 252.


9

6. Server Server merupakan piranti khusus berupa komputer di dalam

jaringan

yang

menjadi

tempat

bagi

semua

nodes

(komputer klien) untuk bisa melakukan resource sharing.14 7. TCP/IP TCP/IP

singkatan

dari

Transmission

Control

Protocol/

Internet Protocol, merupakan standar protokol internet. Protokol ini mengatur format data yang diijinkan, penanganan kesalahan, lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya.

TCP/IP

memastikan dapat berlangsungnya komunikasi di atas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan

perangkat

keras maupun sistem operasi yang digunakan.15 8. Upload Adalah

kegiatan

mengirim

file

dari

komputer

ke

komputer lain yang terhubung dalam jaringan (internet). Upload adalah kebalikan dari download.16 9. Website Website adalah halaman di Internet yang menyediakan informasi.17

14 15 16 17

Ibid, hal. 372. Ibid, hal. 415. Ibid, hal. 426. Ibid, hal. 451.


10

E.

METODE PENELITIAN Metode penelitian dalam penulisan ini akan menggunakan

alat

penelitian

berupa

penelusuran

literatur

(library

research), yaitu suatu metode mengumpulkan data sekunder (bahan

pustaka).

18

Alat

pengumpulan

data

guna

penyelesaian

penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan di 2 tempat yaitu di Satuan Cybercrime Polda Metro Jaya dengan Penyidik Bapak Pamudji, SH dan di Kejaksaan Tinggi DKI dengan Jaksa Bapak Rukhsal Assegaf, SH. Selanjutnya, penelitian juga dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan

undangan,

hukum

tersier

dokumen-dokumen

seperti resmi,

peraturan buku-buku,

perundanghasil-hasil

penelitian yang berbentuk laporan atau artikel di bidang hukum, dan kamus hukum. 19 Hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan atau artikel di bidang hukum tersebut antara lain didapatkan melalui media Internet. Metode

pengolahan

dan

penganalisaan

data

yang

dilakukan

adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini diwujudkan ke dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif-analitis,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 15. 19 Ibid, hal 14-15. 18


11

yang diharapkan akan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai

yurisdiksi

yang

secara

khusus

dapat

diterapkan

terhadap kasus cybercrime sesuai dengan KUHAP. F.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

PENDAHULUAN. Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan dikaji, dilanjutkan dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini,

metode

penelitian

yang

digunakan

serta

sistematika penelitian. BAB II

KEJAHATAN DI INTERNET Bab ini berisi tentang bentuk-bentuk cybercrime menurut Convention On Cybercrime 2001. Kemudian, bentuk-bentuk cybercrime tersebut akan dianalisa menurut perundangan pidana Indonesia.

BAB III

YURISDIKSI DAN KOMPETENSI RELATIF Bab ini menguraikan teori tentang yurisdiksi, dan menganalisa

tentang

kompetensi

relatif

dan

kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan dalam memeriksa kasus-kasus cybercrime.


12

BAB IV

PENENTUAN

YURISDIKSI

DALAM

PEMERIKSAAN

KASUS

CYBERCRIME. Pada

Bab

ini,

pengiriman

akan

e-mail

diulas

teror

yang

tentang

kasus

dilakukan

oleh

pelaku yang berada dalam yurisdiksi Indonesia, dan

memberikan

Serikat.

akibat

pada

yurisdiksi

Amerika

Kemudian bab ini akan diakhiri dengan

analisa penulis tentang suatu pendekatan untuk menentukan

yurisdiksi

guna

menyelesaikan

kasus

cybercrime. BAB V

PENUTUP, saran

berisi

mengenai

simpulan hal-hal

dari yang

penulisan berkaitan

serta dengan

kompetensi relatif terhadap pengadilan cybercrime.


13

BAB II KEJAHATAN DI INTERNET

A. TINJAUAN UMUM Internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet (US Defence Advanced Research Poject Agency).20 ARPAnet merupakan dengan

jaringan

tujuan

komputer

untuk

tersebar,

menghindari

yang

dibangun

terjadinya

pemusatan

informasi di satu titik. Hal ini merupakan tindakan antisipatif guna menghindari kemungkinan hancurnya pusat informasi oleh

serangan

jika

terjadi

suatu

peperangan.

21

Diperkirakan pada tahun 1980-an, teknologi Internet baru memasuki kampus-kampus universitas di Amerika Serikat.22

20 Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 24. 21 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Op. Cit., hal. 34. 22 Ibid.


Tidak

ada

informasi

yang

pasti

kapan

Internet

menyebar ke seluruh dunia, tetapi pada pertengahan 1990an Internet sudah dapat diakses di Indonesia. Fenomena ini tentunya mempengaruhi tatanan dan sendi-sendi kehidupan di Indonesia,

bahkan

di

seluruh

dunia.

Sebab

dengan

Internet

kemudian setiap orang mampu saling berkomunikasi secara real time dan transborder. Namun demikian, berbagai tantangan juga mengemuka seiring dengan semakin berkembangnya penggunaan Internet. Berbagai bentuk kejahatan dengan modus baru bermunculan karena

dengan

Internet

orang

juga

bisa

melakukan

transaksi

komersial. Diperkirakan kejahatan yang dilakukan melalui Internet telah pada taraf yang cukup mengkhawatirkan, bahkan

rata-rata

dilakukan

oleh

hackers

yang

berusia

sangat muda.23 Maraknya kejahatan yang dilakukan melalui Internet, telah

memunculkan

pemanfaatan

isu

Internet.

hukum Paul

dalam Schiff

perkembangan Berman,

dan

Asosiate

Professor pada University of Connecticut School of Law, memformulasikan

beberapa

tantangan

hukum

menyusul

23 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi, Cet. 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 5.

15 Locus Delicti..., Rengky Irawan Putra Wahyuni, FH UI, 2008

berkembangnya pemanfaatan Internet. 24 Tantangan tersebut mengemuka

ketika

Internet

memberikan

layanan

pada

sektor-sektor antara lain E-commerce, perpajakan, copy rights,

domain

international

name, and

international

computer

transnational

crime,

human

rights,

final

mengenai

international trade dan lain-lain.25

B. PENGERTIAN CYBERCRIME Belum

terdapat

cybercrime. menganggap urgen

definisi

Convention terminologi

untuk

On

yang

Cybercrime

”cybercrime”

didefinisikan.

Hanya

2001

tidak

sebagai

kata

yang

ada

kata

yang

4

didefinisikan dalam konvensi tersebut, yaitu ”computer system”,

”computer

data”,

”service

provider”

dan ”traffic data”. Namun jika dilihat dari asal katanya, cybercrime secara harfiah berasal dari kata cyber dan crime. Cyber berasal dari kata cybernetics yang di dalam Encyclopedia

24 Paul Schiff Berman, The Globalization of Jurisdiction, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 151, No. 2. Didownload pada tanggal 20 Mei 2006 melalui situs www.ssrn.com dengan nomor artikel id304621. 25 Ibid.


of Knowledge, sebagaimana dikutip oleh Edmon Makarim 26 adalah: “… is a term formerly used to describe an interdisciplinary approach to the study of control and communication in animals, humans, machines and organizations. The word …”. Sedangkan crime memiliki arti kejahatan. Berbagai definisi

pihak

tentang

telah

mencoba

cybercrime.

Ada

untuk

yang

bahwa cybercrime adalah suatu aktivitas dengan

sebuah

alat

(PC,

laptop,

memberikan

mendefinisikan yang dilakukan

notebook,

handphone)

yang terhubung dengan jaringan internet dan aktivitas tersebut melanggar Undang-undang.27 Sedangkan

menurut

Goodman

&

Brenner

28

,

istilah

“cybercrime”, “computer crime”, “Information Technology Crime” dan “high-tech crime” seringkali digunakan secara bergantian, suatu

untuk

perbuatan

merujuk telah

kepada

dianggap

2

kategori,

melawan

dimana

hukum.

Dua

kategori itu adalah, pertama, komputer merupakan target bagi

perbuatan

pelaku.

Dalam

hal

ini

pelaku

bisa

Edmon Makarim, Op. cit., hal. 6. Sutanto, Hermawan Sulistiyo, Tjuk Sugiarso, Ed., Op. cit., hal. 20. 28 Marc D. Goodman dan Susan W. Brenner, The Emerging Consensus On Criminal Conduct in Cyberspace, hal. 10. Diakses melalui situs http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/ 03_020625 _goodmanbrenner.php pada tanggal 5 Agustus 2006. 26 27


melakukan

akses

secara

ilegal,

penyerangan

kepada

jaringan (pembobolan) dan lain-lain yang terkait dengan sistem pengamanan jaringan

(networking). Kategori yang kedua

adalah bahwa perbuatan tersebut mengandung tujuan

seperti

layaknya

kejahatan

maksud dan

konvensional,

misal

pencurian, pemalsuan dan lain-lain. Lastowka dan Hunter mendefinisikan cybercrime sama dengan apa yang biasanya disebut sebagai virtual crime (kejahatan maya), yaitu suatu kejahatan yang dilakukan terhadap komputer atau dengan alat bantu komputer. 29 Kata virtual yang dikaitkan dengan computer, biasanya merujuk kepada Internet. Sebuah komite yang dibentuk oleh Parlemen Australia (Parliamentary Joint Committee On The Australian Crime Commission) dalam laporannya yang dirilis pada tahun 2004 menyatakan

bahwa

tidak

(belum)

ada

perundang-undangan

yang secara tegas mendefinisikan cybercrime. 30 Sinyalemen ini

barangkali

bisa

dibenarkan,

karena

di

dalam

29 F. Gregory Lastowka and Dan Hunter, Virtual Crime, didownload dari situs http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=564801 pada tanggal 27 Mei 2006. 30 Parliament of the Commonwealth of Australia, Parliamentary Joint Committee On The Australian Crime Commission, 2004. Diakses melalui http://www.aph.gov.au/senate_acc pada Agustus 2006.


Convention on Cybercrime 2001 memang tidak memberikan definisi khusus mengenai cybercrime. Oleh karena itu, komite tersebut menampung beberapa masukan untuk mencari gambaran yang lebih tepat mengenai cybercrime.

Beberapa

masukan

yang

berhasil

dijaring,

antara lain menyebutkan: A term that encompasses a variety of offences associated with the use of information and communication technology. The use of the term Cybercrime is synonymous with the term electronic crime (e-crime). [definisi oleh Attorney General’s Department]. A cybercrime is any crime effected or progressed using a public or private telecommunications service. [definisi oleh Australian Bankers’ Association]. [E-crime includes] offences where a computer is used as tool in the commission of an offence, as the target of an offence, or used as a storage device in the commission of an offence. [definisi oleh The Australian Crime Commission].

Selain itu ada juga survey mengenai cybercrime oleh Goodman dan Brenner. 31 Survey ini menunjukkan bahwa di negara-negara yang relatif maju teknologi informasinya, cybercrime dapat dibedakan ke dalam 8 kategori, yaitu: - Akses secara tidak sah; 31

Goodman and Brenner, Op. Cit., hal. 79.


- Merubah

dan

memanipulasi

data

pada

komputer

secara tidak sah; - Sabotase terhadap komputer, - Pemanfaatan sistem informasi secara melawan hukum, - Penipuan dengan komputer (computer fraud), - Spionase (industrial, keamanan dan lain-lain) - Pelanggaran privasi

Meskipun gambaran mengenai cybercrime cukup beragam, namun pada dasarnya terdapat karakteristik tertentu yang dapat

digunakan

untuk

mengenali

cybercrime.

Menurut

Freddy Haris 32 , pada umumnya cybercrime memiliki ciriciri sebagai berikut: a. non-violence (tanpa kekerasan); b. sedikit

melibatkan

kontak

fisik

(minimum

of

physical contact); c. menggunakan peralatan dan teknologi; d. memanfaatkan jaringan telematika global. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, terutama ciri yang terakhir,

menunjukkan

bahwa

cybercrime

dapat

terjadi

dengan mengaitkan beberapa wilayah hukum atau beberapa 32

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op. Cit., hal. 27.


negara sekaligus. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh negara-negara yang tergabung di dalam G8. Pada tahun 1999 negara-negara G8

menyatakan bahwa

high-tech and computer-related crimes termasuk ke dalam transnational kategori

crime.

33

transnational

Masuknya crime

cybercrime

berarti

bahwa

ke

dalam

cybercrime

berpotensi melibatkan lintas yurisdiksi.

C. SASARAN CYBERCRIME Susan W. Brenner, Professor of Law and Technology dari

University

pendapat Brenner dalam

untuk

of

menggambarkan

mengatakan merespon

menggunakan

Dayton

bahwa

School

Law

bentuk-bentuk

terdapat

cybercrime,

hukum

of

pidana

cybercrime.

berbagai

antara

lain

tradisional,

mempunyai

pendekatan ada ada

yang yang

memodifikasi hukum pidana tradisional dan ada pula yang membutuhkan benar

baru.

perumusan 34

Akan

suatu

hukum

tetapi

pidana

Brenner

yang

benar-

mengelompokkan

kejahatan-kejahatan tersebut ke dalam kategori: crimes

33 G8 Recommendations on Transnational Crime, diakses melalui Internet dengan alamat http://www.justice.gc.ca/en/news/g8/doc1.html#4d, pada Agustus 2006. 34 Ibid., poin ke-14.


against persons, crimes against property, crimes against state dan crimes against morality.35 Menurut pembidangan

Brenner, yang

lebih

4

kategori tepat

ini

untuk

merupakan

menggolongkan

kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara yang baru

tersebut.

Pembidangan

tersebut

adalah

sebagai

berikut: 1. Crimes Against Persons (Kejahatan terhadap orang). Kejahatan yaitu,

ini

kejahatan

oleh

Brenner

seksual

dan

dibedakan

non-seksual.

menjadi

2

Kejahatan

seksual disini antara lain adalah pornografi. Barangkali pornografi mempunyai interpretasi yang berbeda-beda di tiap negara, tetapi pornografi yang melibatkan anak-anak di bawah umur (child pornography) pada dasarnya telah dikriminalisasi di hampir semua negara. Sedangkan

kejahatan

non-seksual

terhadap

orang

dapat terjadi melalui media cyber, antara lain berupa homicide (menimbulkan akibat bagi kematian orang lain) dan assault (menyebabkan cedera atau celaka bagi orang lain). Contoh tersebut antara lain dapat diilustrasikan mengenai 35

seorang

hacker

yang

mampu

membobol

sistem

Ibid., poin ke-15.


komputer sebuah rumah sakit, dan kemudian memanipulasi daftar obat-obatan berbahaya yang ada di database agar dikonsumsikan kepada pasien-pasien yang seharusnya tidak mengkonsumsi obat-obat berbahaya tersebut. Dengan begitu para

pasien

tersebut

akan

semakin

bertambah

parah

sakitnya, bahkan mungkin sampai berkibat pada tewasnya si pasien.36 2. Crimes

Against

Property

(kejahatan

terhadap

hak

milik). Kejahatan kejahatan

terhadap

yang

paling

hak

milik

seseorang

merupakan

bahkan

merupakan

populer,

kejahatan yang paling umum bila dilihat dari perspektif kejahatan konvensional sekalipun. Namun kali ini cara yang digunakan oleh pelaku adalah dengan memanfaatkan teknologi Internet. Kejahatan terhadap hak milik ini ada beberapa jenis. Brenner memfokuskan tipe kejahatan ini ke dalam 3 jenis yaitu

hacking

(pembobolan),

theft

(pencurian)

dan

forgery (pemalsuan).

36

Ibid., poin ke-17.


3. Crimes Against State (kejahatan terhadap negara). Menurut

Brenner,

kejahatan

terhadap

Negara

pada

dasarnya telah dikriminalisasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan

pidana

yang

ada

di

setiap

negara.

Bentuk-bentuk kejahatan semacam ini antara lain adalah perbuatan

yang

kekuatan

secara

militer

langsung

Negara

kepada

infrastruktur

sarana

telekomunikasi),

dapat

(misal

Negara

sabotase),

(misal

dapat

menghancurkan diarahkan

sarana

kesehatan,

mengganggu

stabilitas

sistem fiskal nasional (misal pemalsuan uang atau suratsurat berharga). Bahkan kejahatan terhadap agama juga dapat dikategorikan ke dalam kejahatan ini. Kemajuan jumlah

teknologi

dokumen

komputer.

Dengan

komputer,

rahasia

yang

demikian,

telah

disimpan

kejahatan

meningkatkan dalam

format

terhadap

negara

semakin mudah dilakukan dengan adanya bantuan teknologi informasi sekarang. 4. Crimes Against Morality (kejahatan terhadap moral). Brenner beranggapan bahwa teknologi komputer telah memberikan tindakan

peluang yang

moralitas.

yang

dapat

Walaupun

cukup

besar

dianggap

pada

dasarnya

bagi

tindakan-

bertentangan kejahatan

dengan terhadap


moral

ini

pidana

tradisional,

komputer,

telah

dikriminalisasi

perbuatan

tetapi a

oleh

dengan

moral

undang-undang

fasilitas

semakin

mudah

tekonolgi dilakukan.

Oleh Brenner, tindakan-tindakan a moral itu diberikan contoh antara lain adalah perjudian on-line, iklan dan perdagangan

prostitusi,

penyebarluasan

materi-materi

pornografi dan lain-lain.

D. KRIMINALISASI MENURUT CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 Convention on Cybercrime 2001 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur masalah kejahatan yang menggunakan komputer atau kejahatan di Internet. 37 Lebih spesifik upaya

lagi,

yang

dengan

konvensi

lebih

baik

ini

di

mengharmonisasikan

dirumuskan

dalam hukum

guna

memerangi nasional

mencari

cybercrime,

negara-negara

yang berpartisipasi, memperbaiki kemampuan investigasi, dan

mendorong

dilakukannya

kerjasama

internasional.

38

Konvensi ini ditandatangani di Budapest, Hongaria pada tanggal

23

Nopember

2001

oleh

38

negara,

dimana

34

negara diantaranya adalah negara-negara anggota Council 37 Ahmad M. Ramli, Cyberlaw dan HaKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Cet-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal. 23. 38 Kristin Archick, CRS Report For Congress, Order Code RS21208. Diakses melalui situs http://fpc.state.gov/documents/organization/74909.pdf pada tanggal 1 Agustus 2006.


of Europe, dan 4 negara lainnya adalah Amerika Serikat, Canada, Jepang dan Afrika Selatan.39 Meski demikian, sebenarnya masih banyak negara yang belum memiliki undang-undang domestik yang secara khusus mengatur tentang

cybercrime. Menurut Edgar Adamson dari

U.S. Customs Service, lebih dari 100 negara di dunia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai guna penanganan cybercrime. 40 Informasi lain mengatakan, dari

52

negara

menyesuaikan

serta

yang

diteliti

mengakomodasi

33

diantaranya

bentuk-bentuk

belum

cybercrime

ke

dalam peraturan perundang-undangannya.41 Dengan

ditandatanganinya

Convention

on

Cybercrime

2001, maka negara-negara penandatangan akan mengadopsi rumusan substantive criminal law untuk dikriminalisasi ke dalam hukum domestik atau hukum nasionalnya masingmasing. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

39 Ibid. Tiga puluh empat Negara anggota Council of Europe yang menandatangani Convention on Cybercrime adalah Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Makedonia (bekas Yugoslavia), Ukraina, dan Inggeris. 40 WIRED Online, U.S. Wants More Cybercrime Laws, http://www.wired.com/news/politics/ 0,1283,37809,00.html di akses pada tanggal 27 Mei 2006. 41 Susan W. Brenner, Cybercrime Investigation and Prosecution: the Role of Penal and Procedural Law (Univ of Dayton School of Law), poin ke-12. Diakses melalui situs http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN003073.pdf pada tanggal 02 Mei 2006.


a. Pelanggaran terhadap confidentiality (kerahasiaan), integrity (keutuhan) dan availability (ketersediaan) of computer data and system.42 (1) Illegal access (akses tidak sah);

43

tanpa hak

mengakses ke dalam seluruh atau sebagian dari sistem

komputer.

Unsur

yang

adalah

pelanggaran

dilakukan

sistem

pengamanan,

dengan

harus

dipenuhi

dengan

membobol

maksud

mendapatkan

data komputer atau tujuan-tujuan lain yang tidak baik.

Di

dalam

peraturan

perundang-undangan

Indonesia, belum pernah ada klausul yang secara spesifik melarang illegal access terhadap data komputer.

Namun

akses

kepada

pasal

22

tentang

ada

ketentuan

jaringan

Undang-undang Telekomunikasi.

diinterpretasikan

yang

melarang

telekomunikasi, Nomor 44

sebagai

36

yaitu

Tahun

1999

ini

bisa

Pasal larangan

illegal

access sebagaimana dimaksud dalam Convention On Cybercrime 2001, jika telekomunikasi diasumsikan sebagai jaringan komputer.

42 43 44

Convention on Cybercrime, section 1 substantive criminal law, title 1. Ibid, article 2. Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pasal 22.


(2) Illegal

interception

(penyadapan

tidak

sah);

45

dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan dengan

menggunakan

peralatan

teknis,

terhadap

transmisi non public data komputer, dari atau di dalam

sistem

komputer,

termasuk

emisi

elektromagnetik. Unsur yang harus dipenuhi adalah bahwa perbuatan itu dilakukan dengan niat yang tidak baik, atau dalam kaitannya dengan sistem komputer yang tersambung dengan komputer lainnya. Perbuatan

ini

Pasal

Undang-undang

40

telah

dikriminalisasi Nomor

36

di

Tahun

dalam 1999

tentang Telekomunikasi. Pelanggaran mengenai hal ini menurut pasal 56 UU Nomor 36 Tahun 1999 akan diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun. (3) Data

interference

sengaja

dan

(gangguan

tanpa

hak

data);

telah

46

dengan

menghancurkan,

menghapus, merusak (deterioration), merubah atau memindahkan

data

komputer.

Unsur

yang

harus

dipenuhi adalah bahwa karena perbuatan tersebut, maka timbul suatu akibat berupa kerusakan atau kerugian yang serius. Jika diasumsikan bahwa data 45 46

Convention on Cybercrime, Op. cit, article 3. Ibid, article 4.


adalah suatu barang, maka KUHP mengatur hal ini. Menurut

pasal

406

(1)

KUHP,

membinasakan,

merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang, diancam dengan hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. (4) System interference (gangguan sistem);

47

dengan

sengaja dan tanpa hak telah menghentikan fungsi sistem

komputer

dengan

cara

memberikan

suatu

input, mentransmisikan, menghancurkan, menghapus, merusak, merubah atau memindahkan data komputer. Hal ini juga sama dengan data interference. Jika diasumsikan diancam

system

pasal

406

adalah (1)

barang,

KUHP,

maka

dengan

akan

maksimal

hukuman 2 tahun 8 bulan. (5) Misuse of devices (penyalahgunaan perangkat); Dalam

peraturan

perundangan

Indonesia

48

belum

ditemukan pengaturan/pelarangan mengenai hal ini. Adapun

dalam

hal

ini

yang

dimaksudkan

dengan

misuse of device adalah dengan sengaja dan tanpa hak:

47 48

Ibid, article 5. Ibid, article 6.


(a) memproduksi, menjual, mengadakan, mengimpor, mendistribusikan atau menyiapkan dengan caracara yang lain: i. perangkat termasuk program komputer, yang didisain tujuan

atau

diadaptasi

sebagaimana

untuk

tujuan-

dikategorikan

sebagai

kejahatan pada angka (1) – (4) di atas. Klausul ini, merujuk kepada hal-hal yang dikriminalisasi

pada

angka

(1)

sampai

dengan (4). ii. password, dapat

access

code,

dipakai

untuk

tujuan

untuk

dengan

atau

data

mengakses digunakan

yang

komputer melakukan

kejahatan sebagaimana disebut pada angka (1) – (4) di atas. (b) Unsur yang harus dipenuhi adalah pelaku harus dapat

dibuktikan

memiliki

terlebih

sejumlah

dahulu

bukti-bukti

bahwa

ia

sebagaimana

disebut pada (a) i atau ii. Setelah hal itu terbukti selanjutnya

maka

barulah

dapat

seorang

dimintai

pelaku

pertanggung-

jawaban kriminal.


b. Computer-related offences (kejahatan yang berkaitan dengan komputer);49 terdiri dari: (1) computer-related

forgery

(pemalsuan

yang

berkaitan dengan komputer); 50 dengan sengaja dan tanpa hak, memberikan input, merubah, menghapus atau

memindahkan

tersebut pelaku

data

menjadi bermaksud

dianggap

dapat

langsung

dan

seolah-olah

maka

perbuatan

pemalsuan.

data

tanpa

ini

tetap

bisa

Tetapi

dalam

Indonesia

belum

tetap

bahwa dibaca

pelaku

dikageorikan

terdapat

data secara

menghendaki

dianggap

peraturan

data

tetapi

seolah-olah

untuk

Karena

data

lagi,

peduli

tidak

mudah.

sehingga

otentik

agar

atau

agar

undangan

tidak

otentik,

tersebut

komputer,

otentik, sebagai

perundang-

kriminalisasi

mengenai hal ini. Dalam KUHP terdapat pemidanaan mengenai

pemalsuan,

tetapi

terbatas

pada

pemalsuan meterai dan merk (pasal 253 – 262) dan pemalsuan surat (pasal 263 – 276).

49 50

Ibid, title 2. Ibid, article 7.


(2) computer-related

fraud

(penipuan

yang

berkaitan

dengan komputer); 51 Meskipun ”fraud” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penipuan, tetapi dalam perundang-undangan Indonesia, tindakan ini tidak dapat begitu saja disamakan dengan delik penipuan sebagaimana dirumuskan pada pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang penipuan adalah delik formil yang unsur-unsurnya berbeda dengan unsur-unsur pada delik formil yang dimaksud oleh konvensi

ini.

Menurut

harus dipenuhi adalah hak,

telah

konvensi

ini,

unsur

yang

dengan sengaja dan tanpa

mengakibatkan

hilangnya

harta

benda

orang lain dengan cara: (a) memberikan

input,

menghilangkan,

menghapus

atau memindahkan data komputer, (b) melakukan

interference

(gangguan)

terhadap

fungsi sistem komputer, dengan

tujuan

untuk

melakukan

penipuan

guna

mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain.

51

Ibid, article 8.


Dari

segi

keuntungan lain”,

akibat, bagi

dapat

yaitu

diri

saja

“guna

sendiri

disamakan

mendapatkan maupun

dengan

orang

beberapa

pasal dalam KUHP, yaitu 378 (penipuan), 372 (penggelapan),

atau

362

(pencurian).

Pasal

dalam konvensi tersebut bermakna formil, oleh karena itu maka unsur-unsur yang sama dalam konvensi ini tidak (belum) diketemukan dalam perundang-undangan pidana Indonesia. c. Content-related offences (pelanggaran/kejahatan yang berkaitan dengan konten);52 yaitu: Offences

related

to

(pelanggaran/kejahatan pornografi

anak);

53

child

yang

dengan

pornography

berkaitan

sengaja

dan

dengan

tanpa

hak,

melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut: (1) memproduksi materi-materi pornografi anak dengan maksud

untuk

disebarluaskan

melalui

sistem

komputer. (2) menawarkan

atau

menyediakan

materi

pornografi

anak melalui sistem komputer.

52 53

Ibid, title 3. Ibid, article 9.


(3) menyebarluaskan

atau

mengirimkan

materi

pornografi anak melalui sistem komputer. (4) mengadakan

materi

pornografi

anak

bagi

diri

sendiri maupun bagi orang lain. (5) memiliki materi pornografi anak di dalam sistem komputer

maupun

di

dalam

media

penyimpan

data

komputer. Sebagai penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan “child pornography” atau pornografi anak di dalam konvensi ini adalah materi yang secara visual menggambarkan secara eksplisit orang yang belum dewasa melakukan hubungan seksual, orang yang seolah-olah belum dewasa secara

eksplisit

melakukan

hubungan

seksual

atau

gambar-gambar yang secara eksplisit merepresentasikan anak-anak di bawah umur melakukan hubungan seksual. 54 Sedangkan orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur adalah mereka yang belum genap berusia 18 tahun, bahkan

setiap

negara

yang

mengadopsi

konvensi

ini

dapat menurunkan batas usia tersebut sampai dengan 16 tahun.55

54 55

Ibid. Ibid.


Karena pornografi adalah masalah yang diperlakukan dengan standar yang berbeda-beda di setiap negara, maka konvensi mengambil standar yang paling ekstrim, yang

dapat

dipastikan

bahwa

di

setiap

negara

tindakan itu akan dilarang (dipidana), yaitu child pornography. Dengan kata lain, jika konvensi hanya menyatakan anggota

pornography

belum

tentu

saja,

maka

sepakat

negara-negara

bahwa

pornography

merupakan suatu tindakan yang perlu dikriminalisasi di negaranya. Hukum pidana Indonesia, mengancam pelaku pornografi dengan pasal 282 dan 283 KUHP. Akan tetapi, pasalpasal KUHP tersebut tidak secara khusus mengancam pelaku pornografi anak seperti yang dimaksud dalam rumusan konvensi. Pornografi anak seperti dirumuskan dalam konvensi ini, secara persis tidak ada dalam perundang-undangan dimungkinkan dari

pasal

sebagai 282

dan

Indonesia suatu 283

tetapi

kualifisir KUHP.

hal

itu

(pemberatan)

Sebagaimana

telah

diuraikan di atas tadi, hal ini bisa terjadi karena perbedaan ukuran atau standar pornografi di berbagai negara.

Karena

kriminalisasi

sebagaimana

dimaksud


oleh pasal 282 dan 283 KUHP belum tentu merupakan suatu tindak pidana di negara lain. Sebaliknya, apa yang

dirumuskan

oleh

konvensi

merupakan

suatu

perbuatan yang, secara moral dan kesusilaan, lebih parah dari apa yang dirumuskan dalam KUHP. d. Offences related to infringements of copyright and related rights (pelanggaran/kejahatan yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Hak Terkait); mengharapkan pihak

agar

dengan

sangat

kepada

mengkriminalisasikan

56

konvensi ini negara-negara

semua

pelanggaran

terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait, yang dilakukan dengan

maksud-maksud

komersial

dan

perbuatan

itu

dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer (where such acts are wilfully, on a commercial scale and by means

of

a

computer

system).

Dengan

kata

lain,

ketentuan yang terdapat di dalam UU Nomor 19 Tahun 2002

tentang

dilakukan

Hak

dengan

Cipta,

sepanjang

menggunakan

sarana

pelanggarannya komputer

atau

jaringan komputer, maka hal itu termasuk di dalam cybercrime.

56

Ibid, article 10.


BAB III YURISDIKSI DAN KOMPETENSI RELATIF

A. TINJAUAN UMUM Proses terkait

penegakan

dengan

hukum

pidana

keberlakukan

hukum

pada

dasarnya

pidana

formil.

sangat Hukum

pidana formil yang saat ini sedang berlaku adalah Undangundang

Nomor

(KUHAP).

Oleh

8

Tahun karena

1981 itu

tentang

Hukum

pemeriksaan

Acara

cybercrime

Pidana harus

mengikuti ketentuan dalam KUHAP karena cybercrime merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sifat

transnasional

yang

ada

pada

cybercrime,

seringkali menimbulkan kerumitan pada saat menentukan hukum pidana formil mana yang akan berlaku terhadapnya. Dalam hal sengketa kewenangan terjadi hanya sebatas antar pengadilan di Indonesia, pada dasarnya KUHAP telah mengaturnya, dengan ketentuan yang pada prinsipnya adalah pengadilan yang lebih


tinggi memutus sengketa tersebut. 57 Namun permasalahan akan menjadi tidak sesederhana itu, jika cybercrime yang terjadi telah

melibatkan

2

atau

lebih

kewenangan

negara

untuk

mengadilinya. Yurisdiksi menjadi penting antara lain karena, apabila terjadi

kejahatan

di

wilayah

teritorial

Indonesia,

maka

berdasarkan pasal 121 jo 143 KUHAP suatu surat dakwaan harus dengan tegas dan jelas menyebutkan tempat kejadian tindak

pidananya.

Kelalaian

mengenai

hal

ini

dapat

menimbulkan peluang diajukannya eksepsi sehingga dakwaan dianggap

batal

demi

hukum.

Masalahnya,

seringkali

tidak

terlalu mudah untuk menentukan tempat kejadian cybercrime, apalagi jika antara pelaku dan korban berada di wilayah hukum atau bahkan negara yang berbeda. Yurisdiksi itu sendiri merupakan istilah yang dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu konteks kedaulatan negara dan konteks organ yudisial.

58

Yurisdiksi dapat dipandang

sebagai sebuah bentuk manifestasi kedaulatan sebuah negara. Menurut

D.W.

Bowet,

yurisdiksi

dalam

konteks

kedaulatan

adalah ”the capacity of a state under international law to

Indonesia, KUHAP, Op. cit. pasal 151. Arie Siswanto, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 38. 57

58


38

prescribe or to enforce a rule of law”. 59 Maksudnya, yurisdiksi meliputi kewenangan untuk membuat hukum (to prescribe law) dan kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya aturan hukum (to enforce a rule of law). Sedangkan

yurisdiksi

di

dalam

konteks

organ

yudisial, menurut Henry Campbell Black adalah:60 ” ... the power of the court to decide a matter in controversy and presupposes the existence of a duly constituted court with control over the subject matter and parties. It defines the powers of courts to inquire into facts, apply the law, make decicions, and declare judgment. It exist when court has cognizance of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court ... “ Berdasarkan yurisdiksi dimiliki

pada

oleh

definisi dasarnya

suatu

kepada

pengadilan

hukum,

dan

Dalam

hal

yurisdiksi (1)wilayah,

59 60

itu

mengambil ini yang

dikemukakan

Black,

maka

adalah

kewenangan

(power)

yang

pengadilan, untuk

dimiliki

yang

memberi

kekuasaan

kasus,

menerapkan

memeriksa

keputusan

terdapat

(2)waktu,

yang

empat oleh

(3)materi

terhadap

kasus

kriteria

yang

suatu

tersebut. menentukan

pengadilan,

perkara,

dan

yaitu:

(4)person

Ibid. Ibid. 39.


39

(pelaku) yang dicakup oleh pengadilan atau organ yudisial yang bersangkutan.61 Di

dalam

selanjutnya

bab

akan

ini,

pembahasan

dilakukan

mengenai

berdasarkan

yurisdiksi

perspektif

hukum

pidana, hukum internasional dan beberapa teori pendekatan terhadap kejahatan komputer. Perlunya pembahasan yurisdiksi dari

perspektif

hakekatnya

hukum

adalah

pidana

kejahatan

karena

cybercrime

pada

(crime).

Sementara

itu,

pembahasan dari perspektif hukum internasional diperlukan karena

salah

satu

transnasional, persinggunggan

karakteristik

sehingga kewenangan

cybercrime

dimungkinkan dan

kepentingan

adalah

terjadinya antar

negara.

Sedangkan pembahasan dari perspektif teori-teori kejahatan komputer, diperlukan karena dengan adanya bentuk kejahatan elektronik

telah

memunculkan

teori-teori

baru

mengenai

yurisdiksi dari pakar yang kompeten. Selain kompetensi berlaku

itu, relatif

di

kompleksitas

bab dan

ini

juga

eksepsi

Indonesia.

Kedua

penentuan

locus

akan

membahas

berdasarkan hal

ini

delicti

hukum

penting pada

tentang yang karena

kasus-kasus

cybercrime –yang merupakan topik utama pada skripsi ini61

Ibid, hal. 39.


40

dapat menjadi alasan diajukannya eksepsi, terutama eksepsi tentang tidak berwenangnya mengadili secara relatif. B. YURISDIKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 1. Yurisdiksi Teritorial Berdasarkan

konsep

Professor

Simons

Lamintang,

62

yurisdiksi

sebagaimana

berpendapat

teritorial,

dikutip

bahwa

oleh

berlakunya

P.A.F. undang-

undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam azas

wilayah ini

negara,

negara

didasarkan yang

yang pada

meliputi

bersangkutan. prinsip

seluruh

Berlakunya

kedaulatan

wilayah

suatu

negara

yang

bersangkutan, sehingga setiap orang baik yang secara tetap maupun yang untuk sementara berada di wilayah negara kepada

tersebut,

harus

undang-undang

taat yang

dan

menundukkan

berlaku

di

diri

negara

tersebut.63 Mengenai yurisdiksi teritorial ini, tercermin di dalam

pasal

2

dan

pasal

3

KUHP.

Pasal

2

KUHP

62

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: CV Sinar Baru, 1984),

63

Ibid.

hal. 86.


41

menyatakan

bahwa

perundangan

pidana

berlaku

di

seluruh wilayah teritorial Indonesia, juga di atas kapal air dan kapal terbang berbendera (milik resmi) Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 3 KUHP. Yurisdiksi yang didasarkan pada teritorial atau wilayah hukum, sangat terkait dengan apa yang biasa disebut dengan kompetensi relatif. Kompetensi relatif ini menyangkut masalah Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili suatu tindak pidana. Terdapat beberapa ajaran untuk menentukan wilayah atau tempat terjadinya suatu tindak pidana. Ajaranajaran tersebut antara lain: a. Ajaran

tindakan

badaniah

(leer

van

delicha

melijkedaad).64 Menurut tempat

ajaran

kejadian

ini,

adalah

yang tempat

dimaksud

dengan

dimana

pelaku

melakukan suatu tindak pidana, dan di tempat itu pula unsur-unsur tindak pidananya telah selesai dengan sempurna. Sempurnanya unsur-unsur tindak pidana di satu tempat, membuat teori ini menjadi sulit diterapkan 64 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cet. 2 (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 113.


42

pada

saat

tindak

pidana

tersebut

menimbulkan

akibat di lokasi yang berbeda. b. Ajaran

tempat

bekerjanya

alat

(leer

van

het

instrument).65 Berdasarkan

ajaran

ini,

tempat

kejadian

adalah tempat dimana alat yang digunakan bekerja dan

telah

membuat

sempurna

(menimbulkan)

suatu

tindak pidana. Contoh klasik mengenai ajaran ini, adalah tentang pencurian kuda dimana pelaku berada di Negeri Belanda, dengan menggunakan tali lasso mencuri

kuda

yang

berada

di

wilayah

Jerman.

Berdasarkan ajaran ini, alat (tali lasso) bekerja di wilayah Jerman, sehingga tempat kejadian adalah di wilayah teritorial Jerman. Kasus

seperti

ini,

yang

sering

terjadi

di

dalam konteks cybercrime. Pelaku berada di suatu tempat, dengan menggunakan komputer ia melakukan kejahatan terhadap korban yang berada di tempat lain, yang mempunyai rezim hukum berbeda.

65

Ibid.


43

c. Ajaran

akibat

dari

tindakan

(leer

van

het

gevolg).66 Tempat

kejadian

menurut

ajaran

ini

adalah

tempat dimana suatu akibat telah terjadi sehingga membuat

sempurna

suatu

tindak

pidana

yang

dilakukan oleh pelaku. Biasanya ajaran ini lebih tepat diterapkan pada kasus-kasus delik materiel, dimana suatu tindak pidana dikatakan sempurna bila telah

menimbulkan

akibat

yang

nyata.

Sebagai

contoh misalnya, pelaku membubuhkan racun ke dalam makanan korban. Kemudian korban melakukan perjalan jauh

ke

suatu

tempat,

dan

racun

kemudian

baru

bereaksi hingga korban meninggal. Di tempat baru itulah

dianggap

sebagai

tempat

kejadian

oleh

ajaran ini, karena di situlah baru muncul akibat dari

tindakan

pelaku

sehingga

tindak

pidana

tersebut dianggap selesai. d. Ajaran berbagai tempat tindak pidana.67 Ajaran

ini

merupakan

gabungan

dari

ketiga

ajaran tersebut di atas. Artinya, aparat penegak

66

Ibid, hal. 114.

67

Ibid.


44

hukum dimungkinkan untuk menentukan dimana saja tempat tindak pidana, sepanjang memang memenuhi kriteria

dari

salah

satu

atau

semua

ajaran

tersebut di atas. Ajaran

ini

sangat

berpotensi

menimbulkan

sengketa kewenangan relatif. Apalagi jika tindak pidana

yang

terjadi,

lokasi-lokasi

yang

mempunyai

saling

kaitan

dengan

berjauhan,

sehigga

setiap pengadilan mengklaim sebagai kewenangannya. 2. Yurisdiksi Ratione Temporis (berdasarkan alasan waktu) Yurisdiksi

organ

yudisial

dibatasi

juga

oleh

waktu. Prinsip fundamental di dalam hukum pidana yang menunjukkan hal ini adalah adagium yang menjadi nafas pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”. Berdasarkan pasal ini,

maka

waktu

terjadinya

suatu

tindak

pidana

menjadi amat penting. Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi, “Suatu perbuatan tidak

dapat

dipidana,

ketentuan-ketentuan

kecuali

perundangan

berdasarkan pidana


kekuatan

yang

telah

45

ada”. 68 Sehingga di dalam pasal tersebut terkandung 3 asas69, yaitu: a. Asas Legalitas Maksudnya

adalah

bahwa

pemidanaan

harus

berdasarkan undang-undang (lege). 70 Undang-undang disini telah tetapi

bukan

hanya

disahkan juga

undang-undang

oleh

produk

Pemerintah peraturan

tertulis dan

DPR,

yang akan

perundang-undangan

selain Undang-undang seperti Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang,

Peraturan

Presiden,

dan

Peraturan lain-lain

Pemerintah, yang

secara

resmi berlaku sebagai perundang-undangan. Pentingnya

asas

legalitas

adalah

untuk

menghindari kesewenang-wenangan penguasa di dalam memidana atau menghukum seseorang. Hal ini berarti asas legalitas berfungsi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.71

68 R. Soenarto Soehadibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Cet. 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 7. 69 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Ibid, hal. 70. 70 Ibid, hal. 74.

71

Ibid.


46

b. Asas tidak berlaku surut Ketentuan

pidana

dalam

perundang-undangan

tidak boleh berlaku surut. Artinya, setiap orang tidak perlu merasa terikat kepada undang-undang yang baru akan diberlakukan. Dengan kata lain, undang-undang yang baru berlaku, yang

tidak

dapat

dilakukan

menjerat

sebelum

tindakan-tindakan

undang-undang

itu

diberlakukan. Oleh karena itu, menurut Pompe orang harus mengetahui secara pasti kapan suatu undangundang pidana atau suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu berlaku secara sah dan tentang kapan tindak pidana itu dilakukan.72 c. Asas larangan penggunaan analogi Menggunakan

analogi

berarti

menganggap

sesuatu termasuk ke dalam ketentuan undang-undang pidana, karena sesuatu tersebut mempunyai banyak kemiripan atau persamaan dengan istilah yang ada di dalam ketentuan pidana tersebut.73 Sebenarnya, di kalangan para ahli terdapat perbedaan 72 73

tentang

boleh/tidaknya

menggunakan

P.A.F. Lamintang, Ibid, hal. 146. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit, hal. 76.


47

analogi. Mereka yang memegang teguh asas legalitas pada umumnya tidak menerima penggunaan analogi. 74 Akan tetapi Pompe berpendapat bahwa pada umumnya analogi

diperbolehkan

dalam

hal

penyempurnaan

undang-undang.75 Selain itu pasal 1 ayat 2 KUHP juga berkaitan dengan waktu. Jika undang-undang diubah, setelah suatu perbuatan

dilakukan,

maka

kepada

tersangka

akan

dikenakan ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka. Dengan

demikian,

menunjukkan

pasal

betapa

1

ayat

pentingya

2

waktu

KUHP

ini

sebagai

juga tempus

delicti. 3. Yurisdiksi Ratione Personae (berdasarkan alasan orang atau person) Kriteria lain untuk menentukan yurisdiksi suatu organ yudisial adalah dengan memastikan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum di muka organ yudisial tersebut. 76 hukum

pidana

dikaitkan

Dalam hal ini berlakunya dengan

orangnya,

tanpa

Ibid, hal. 77. Ibid, hal. 78. 76 Arie Siswanto, Op. cit, 43. 74 75


48

mempersoalkan di mana orang itu berada, yaitu baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Akan

tetapi,

prinsip

ini

dalam batas-batas tertentu.

77

dalam

KUHP

digunakan

Batas-batas tersebut,

pada umumnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan: − Kesetiaan yang diharapkan dari seseorang warga Negara terhadap Negara dan pemerintahnya. − Kesadaran

dari

seseorang

warga

Negara

untuk

tidak melakukan suatu tindak pidana di luar negeri dimana tindakan itu merupakan kejahatan di tanah air. − Dikhususkan

juga

kepada

pejabat

dan

pegawai

negeri yang pada umumnya adalah warga Negara yang

disamping

Negara,

juga

kesetiaannya

diharapkan

sebagai

warga

kesetiaannya

kepada

tugas/jabatan yang dipercayakan kepadanya. 4. Yurisdiksi

Ratione

Materiae

(berdasarkan

alasan

menentukan

suatu

unsur-unsur tindakan) Kriteria

terakhir

untuk

yurisdiksi adalah berdasarkan materi atau jenis-jenis kejahatan, 77

dalam

hal

demikian

maka

yurisdiksi

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit, hal. 101.


49

tersebut berdasarkan ratione materiae. Di dalam KUHP, yurisdiksi berdasarkan ratione materiae ini merupakan semua kejahatan yang dicakup di dalam Buku Kedua. Jadi, penyidik berwenang melakukan langkah penyidikan terhadap

semua

perbuatan

yang

memenuhi

unsur-unsur

yang dirumuskan di dalam Buku Kedua KUHP.

C. YURISDIKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL 1. Subjective Territoriality Subjective

territoriality

adalah

prinsip

terpenting di dalam hukum internasional.

78

yang

Menurut

prinsip ini, keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat

perbuatan

dilakukan

dan

penyelesaian

tindak

pidananya dilakukan di Negara lain. Mayoritas Negaranegara

di

dunia,

mengadopsi

prinsip

ini

ke

dalam

perundang-undangan pidananya.79 Namun demikian, menurut J.G.Starke, sebenarnya asas ini bukan merupakan asas umum hukum internasional, tetapi penggunaannya yang khusus sudah menjadi bagian hukum internasional, sebagai akibat dari dua konvensi

Darrel Menthe, Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces, didownload melalui http://www.mttlr.org/volfour/menthe_art.html, pada tanggal 24 Agustus 2006, nomor 7. 79 Ibid. 78


50

yang penting yaitu Geneva Convention for Supression of Counterfeiting Currency (1929) dan Geneva Convention for

the

Supression

of

the

Illicit

Drug

Traffic

(1939).80 2. Objective Territoriality Objective

Territoriality

digunakan

pada

saat

suatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang berada di luar wilayah suatu Negara, akan tetapi justru akibat paling serius yang timbul karena peristiwa itu berada di

dalam

wilayah

Negara

dimaksud.

81

Asas

ini

dirumuskan oleh Prof. Hyde, sebagaimana dikutip oleh J.G. Starke82, sebagai berikut: “Menggerakkan suatu kekuatan di luar wilayah suatu Negara, kekuatan mana langsung menimbulkan akibat yang berbahaya, maka hal ini membenarkan yang berdaulat dalam wilayah itu untuk menuntut pelakunya jika si pelaku ini memasuki wilayahnya”. Sebagai berada

di

contoh,

daerah

misalnya

perbatasan

orang

suatu

yang

negara

sedang kemudian

menembak seseorang yang berada di wilayah negara lain.

80 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesembilan, Cet. 2, (Jakarta: PT Aksara Persada Indonesia, 1989), hal. 184. 81 Darrel Menthe, Op. Cit, nomor 8. 82 J.G. Starke, Op. Cit. 187.


51

3. Nationality Nationality

adalah

prinsip

yang

didasarkan

kepada status kewarganegaraan seseorang. 83 Prinsip ini oleh

Starke

disebut

sebagai

prinsip

nasionalitas

aktif 84 , yaitu negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu pelanggaran di luar negeri. Artinya, negara dianggap lebih berwenang mengadili

dari

pada

negara

lain

tempat

terjadinya

kejahatan. Sebagai berada

di

ilustrasi,

luar

negeri,

apabila kemudian

seorang

WNI

melakukan

yang

hubungan

dengan negara asing dan kemudian menggerakkan kekuatan asing maka

agar

melakukan

berdasarkan

tersebut

dapat

penyerangan

pasal

diadili

111 atau

kepada

ayat

(1)

dituntut

Indonesia,

KUHP, di

orang

pengadilan

Indonesia. 4. Passive Nationality Prinsip

ini

sedikit

berbeda

dengan

prinsip

Nationality. Jika prinsip Nationality melihat status kewarganegaraan

83 84

pelaku

kejahatan

sebagai

dasar

Darrel Menthe, Op. Cit, nomor 9. J.G. Starke, Op. Cit, hal. 211.


52

kewenangan melakukan penuntutan, maka prinsip Passive Nationality melihat status kewarganegaraan korban.85 Pembenaran

terhadap

prinsip

ini

adalah

bahwa

setiap negara berhak melindungi warganegaranya di luar negeri,

dan

pelanggaran

apabila

itu

terjadi

negara tidak

teritorial menghukum

dimana

orang

yang

menimbulkan kerugian itu, maka negara dari korban itu berwenang

menghukum

pelanggar

tersebut

jika

pelaku

memasuki wilayahnya. 86 Keberatan terhadap prinsip ini adalah bahwa kepentingan umum negara tidak serta merta terganggu hanya karena salah seorang warganegaranya telah dirugikan.87 Prinsip

nasionalitas

pasif

ini

antara

lain

termuat di dalam Undang-undang pidana Mexico, Brazil, Itali dan Indonesia. Sedangkan Inggeris dan Amerika Serikat tidak mengadopsi prinsip ini ke dalam undangundang pidananya.88 5. Protective Principle Hukum Internasional mengakui bahwa setiap Negara berwenang menangani kejahatan yang berkaitan dengan Darrel Menthe, Op. Cit., nomor 10. J.G. Starke, Op. Cit., hal. 211. 87 Ibid. 88 Ibid. 85

86


53

keamanan

dan

integritas,

serta

kepentingan

ekonomi

yang cukup vital. 89 Protective Principle inilah yang digunakan

sebagai

dasar

tersebut.

Prinsip

ini

melindungi

kepentingan

memanifestasikan biasanya Negara

kewenangan

diterapkan

dari

guna

kejahatan

yang

dilakukan di luar wilayahnya, terutama apabila korban adalah Negara atau pemerintah.90 Ada

dua

alasan

yang

mendasari

prinsip

perlindungan, yaitu: (1)akibat kejahatan sangat besar bagi tidak

Negara

yang

diterapkan

dirugikan, oleh

dan

Negara

(2)jika

yang

kewenangan

dirugikan,

maka

pelaku kejahatan bisa lolos karena di Negara tempat perbuatan dilakukan, perbuatan dimaksud belum tentu dianggap sebagai tindak pidana serta ekstradisi juga ditolak karena alasan-alasan politis.91 Terdapat

kelemahan

terhadap

protective

(korban)

itu

yang

menimbulkan

principle

sendiri

yang

ini,

penolakan

yaitu

menentukan

negara

perbuatan-

Ibid., hal. 212. Darrel Menthe, Op. Cit., nomor 11. 91 J.G.Starke, Op. cit., hal. 212. 89

90


54

perbuatan mana yang membahayakan keamanan, sehingga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.92 6. Universality Asas

ini

“universal

seringkali

interest

disebut

juga

jurisdiction”.

93

sebagai

asas

Dahulu

asas

universality atau universal interest jurisdiction ini digunakan sebagai dasar kewenangan untuk menangkap dan menghukum para pelaku bajak laut dan kejahatan perang. Akan tetapi kemudian asas ini telah diperluas sehingga termasuk

pula

penyiksaan,

genosida,

dan

pembajakan

pesawat udara.94 Asas

universal

interest

jurisdiction

ini

selayaknya memperoleh perhatian khusus guna penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus cybercrime. 95 Hal ini disebabkan karena asas ini memandang kewenangan untuk menangani kejahatan lebih kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan

tertentu

dari

Negara-negara

yang ada di dunia, tanpa perlu mempersoalkan locus delicti dan kewarganegaraan pelaku.96

Ibid. Ahmad M. Ramli, Op. Cit, hal. 20. 94 Darrel Menthe, Op. Cit., nomor 12. 95 Ahmad M. Ramli, Op. Cit., hal. 20. 96 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit, hal. 111. 92 93


55

D. YURISDIKSI DALAM TINDAK PIDANA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK 1. Prinsip Teritorialitas a. Lokasi terjadinya perbuatan Ketentuan banyak

tentang

yang

perbuatan.

mengacu

Akan

permasalahannya. “dimana”

yurisdiksi,

suatu

pada

tetapi Tidak

lokasi

justru

pidana

umumnya

terjadinya

disinilah

terlalu

tindak

pada

mudah

letak

menentukan

cybercrime

benar-

benar telah terjadi. Masih agar

diperlukan

suatu

berbagai

pengadilan

dapat

pendekatan menentukan,

lain, dimana

lokasi terjadinya suatu tindak pidana. b. Lokasi komputer Berdasarkan

prinsip

ini,

suatu

cybercrime

dianggap telah terjadi dilihat dari lokasi dimana komputer antara

tersebut lain

berada.

adalah

Penganut

Singapore

prinsip

dengan

ini

Singapore

Computer Misuse Act (1993), serta Malaysia melalui Computer Crimes Act (1997).97 Contoh untuk teori ini adalah sebuah satelit mengorbit di angkasa luar, lalu satelit tersebut 97

Susan W. Brenner dan Bert-Jaap Koop, Op. Cit. hal. 16.


56

digunakan

untuk

melakukan

crime-related

communication. Satelit yang mengorbit di angkasa luar,

maka

satu-satunya

lokasi

teritorialnya

adalah ground-station satelit tersebut.98 c. Lokasi orang Prinsip

yang

menggunakan

pendekatan

lokasi

orang ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yurisdiksi ditentukan dengan melihat lokasi korban. Namun

pendekatan

menemui

lokasi

masalah,

menimbulkan

korban

korban

jika di

ini

juga

kejahatan

banyak

akan

tersebut

tempat.

Sebagai

contoh adalah child-pornography. Ada banyak negara yang mengkriminalisasi kejahatan ini diantaranya misal Amerika Serikat, Canada, Belanda dan lainlain.

99

jika

acuannya

Oleh

sebab

itu,

adalah

dalam

lokasi

kondisi

korban,

tertentu

maka

akan

timbul juga sengketa yurisdiksi. Kemungkinan dengan berada.

melihat Dalam

kedua, dimana kasus

yurisdiksi lokasi

seperti

pelaku

ditentukan kejahatan

child-pornography,

negara bisa melakukan penuntutan terhadap seorang 98 99

Ibid. Ibid. hal. 17.


57

pelaku,

walaupun

kejahatan

tersebut

menimbulkan

akibat di negara lain.100 d. Lokasi akibat Pendekatan ini sebenarnya hampir mirip dengan pendeketan

lokasi

orang

yang

menjadi

korban.

Karena pada umumnya, yang menerima dampak suatu tindak pidana adalah korban. Tasmania yang

merupakan

menerapkan

salah

prinsip

satu

ini

contoh

dalam

negara

menangani

cybercrime. Meskipun tindakan tersebut dilakukan di

luar

Tasmania,

namun

jika

akibat

yang

ditumbulkannya berada di wilayah Tasmania, maka Tasmania

akan

melakukan

penuntutan

terhadap

pelakunya.101 e. Location of anything Location

of

anything

atau

lokasi

”apa

saja”

merupakan perluasan dari yurisdiksi pada umumnya. Yurisdiksi

yang

memungkinkan mengambil

100 101

bagi

langkah

ditentukan

dengan

aparat

penegak

hukum

dengan

cara hukum

lebih

ini, untuk mudah.

Ibid. hal. 19. Ibid, hal. 20.


58

Menurut yang

Brenner

dan

menerapkan

yurisdiksi

Jaap

prinsip

antara

lain

Koop, ini

102

negara-negara

dalam

adalah

menentukan

West

Virginia,

Singapore dan Malaysia. Dengan

menggunakan

prinsip

location

of

anything, maka dalam menentukan yurisdiksi tidak lagi

melihat

kewarganegaraan

pelaku,

lokasi

keberadaan pelaku, tempat atau lokasi dirasakannya efek yang dilakukan oleh pelaku. Di dalam prinsip location of anything ini, yang penting di dalam wilayahnya terdapat salah satu barang bukti, maka negara

itu

berwenang

mengadili

pelaku

cybercrime.103 2. Prinsip Personalitas a. Nasionalitas pelaku Menurut menentukan

yurisdiksi

pendekatan dilakukan.

Brenner

dan tindak

nasionalitas 104

Jaap pidana

pelaku

Koop,

dalam

cybercrime, juga

dapat

Disebutkan contoh mengenai hal ini

bahwa, pelaku child-pornography akan dihukum oleh

Ibid. Ibid. 104 Ibid. hal. 24. 102 103


59

pemerintah Negeri Belanda jika pelakunya adalah berkewarganegaraan kewarganegaraan

Belanda.

tersebut

Bahkan,

baru

di

meski

dapat

setelah

kejahatan dilakukan.105 Tetapi pelaku

juga

kewenangan. melakukan

sebenarnya

pendekatan

berpotensi Apabila

tindak

menimbulkan

seorang

pidana

nasionalitas

di

sengketa

warga

negara

negara

B,

A

sementara

negara A menerapkan prinsip nasionalitas pelaku, maka akan timbul sengketa kewenangan yang bersifat positive conflict. Negara A dan negara B saling mengklaim yurisdiksi, terlebih lagi jika negara B beranggapan bahwa yurisdiksi teritorial negaranya juga harus ditegakkan. b. Nasionalitas korban Nasionalitas pendekatan

dalam

korban

juga

dapat

dijadikan

menentukan

yurisdiksi

cybercrime. 106 Dengan pendekatan ini, suatu negara dapat

mengklaim

kewenangan

kejahatan-kejahatan internet 105 106

yang

(content-related

yurisdiksi

menyangkut

terhadap

konten

offences),

di

dengan

Ibid. Ibid. hal. 25.


60

argumen bahwa salah satu warganya telah menjadi target kejahatan tersebut.107 Namun

demikian,

kesulitan

utama

penerapan

prinsip ini adalah jika terdapat beberapa negara yang merasa menjadi korban. Tentunya prinsip ini juga

masih

menimbulkan

sengketa

yurisdiksi.

Terlebih lagi internet merupakan media yang dapat diakses oleh seluruh negara di dunia.

3. The Theory of the Uploader and the Downloader Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang di dalam

wilayahnya,

uploading

suatu

materi-materi

kegiatan yang

downloading

diperkirakan

dan dapat

bertentangan dengan kepentingan umum negara tersebut. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang di dalam wilayahnya untuk melakukan downloading kegiatan perjudian.

Minnesota

merupakan

salah

satu

negara

bagian di Amerika Serikat yang menerapkan yurisdiksi ini.108

Ibid. hal. 26. Ahmad Ramli, Pager Gunung dan Indra Apriadi, Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Depkominfo, 2005), hal. 58. 107

108


61

Teori

ini

yurisdiksi pada

dapat

dikategorikan

teritorial.

locus

pelaku

Keunikan

upload

ke

dalam

teori

maupun

teori

ini

terletak

download.

Sengketa

kewenangan akan terjadi jika satu tempat menggunakan acuan

uploader

sedangkan

tempat

lain

menggunakan

downloader. 4. The Law of The Server Berdasarkan server

teori

diletakkan,

diberlakukan.

ini,

tempat

maka

Contohnya

dimana

disitulah jika

secara

hukum

server

fisik

yang

suatu

akan

webpages

berada di Universitas Stanford, maka hukum California yang

berlaku

webpages

jika

tersebut.

terjadi Akan

masalah

tetapi

hukum

teori

ini

dengan juga

menghadapi kesulitan jika uploader berada di wilayah yurisdiksi asing.109 E. KETENTUAN MENURUT CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 1. Yurisdiksi Yurisdiksi dalam Convention On Cybercrime 2001, diatur dalam Section 3 article 22. Ketentuan dalam article 22 (1)

109

mengatakan

bahwa

Negara

Pihak

dapat

menerapkan

Ibid, nomor 26.


62

atau

memberlakukan

yurisdiksi,

jika

kejahatan

(cybercrime) telah terjadi: - di dalam wilayah teritorialnya; - di

atas

kapal

laut

yang

berbendera

Negara

Pihak; - di

atas

pesawat

terbang

yang

terdaftar

berdasarkan hukum Negara Pihak; atau - oleh warga Negara Pihak, jika dilakukan baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Pihak. Ketentuan yurisdiksi dalam konvensi ini menggunakan prinsip teritorialitas untuk 3 ketentuan terdahulu, dan prinsip personalitas atau nasionalitas aktif untuk ketentuan yang terakhir. Pada dasarnya ketentuan dalam konvensi ini akan memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili pelaku cybercrime. Namun demikian,

kemudahan

bagi

aparat

tersebut

justru

berpotensi menimbulkan terjadinya konflik kewenangan, jika

cybercrime

yang

terjadi

melibatkan

beberapa

yurisdiksi. 2. Sengketa Yurisdiksi Konvensi

ini

juga

sudah

mengantisipasi

kemungkinan

terjadinya konflik yurisdiksi. Namun konvensi tidak


63

secara tegas menentukan prioritas penentuan yurisdiksi agar

terhindar

positive

dari

conflict.

konflik

yurisdiksi,

Ketentuan

tersebut

terutama

terdapat

di

dalam article 22 (5) yang berbunyi: ”when more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.” Ketentuan

ini

bersengketa menentukan

menyerahkan untuk

kepada

melakukan

yurisdiksi

mana

Negara

Pihak

konsultasi

yang

paling

tepat

yang dalam untuk

diterapkan. Sementara itu, konvensi tidak memberikan pendekatan apa yang bisa dijadikan urutan prioritas, sebagai pedoman bagi Negara Pihak, sehingga terhindar dari konflik yurisdiksi. Untuk

meminimalisir

sengketa

kewenangan,

langsung

menyebutkan

kemungkinan

konvensi

ini

pendekatan

terjadinya

mestinya apa

yang

dapat harus

digunakan untuk menentukan locus delicti cybercrime. Hal

ini

penting

karena

jika

penentuan

yurisdiksi

dikembalikan kepada Negara Pihak, maka potensi konflik kewenangan

dalam

menentukan

yurisdiksi


cybercrime

64

tetap

tidak

yurisdiki

terjawab.

yang

Terlebih

selama

ini

sudah

lagi,

semua

diakui

itu,

teori jika

dipakai untuk menganalisis permasalahan bisa berujung pada hasil yang berbeda-beda. Untuk itu, konvensi ini mestinya dapat langsung menentukan pendekatan yang bisa dijadikan pedoman oleh Negara Pihak. Alternatifnya adalah dengan menentukan, atau

mengklasifikasikan

delik

cybercrime.

Di

dalam

konvensi ini cybercrime harus diklasifikan termasuk ke dalam delik formil atau materiel. Jika

konvensi

menetapkan

bahwa

cybercrime

termasuk ke dalam delik formil, maka lokasi pelaku yang

dianggap

negara

itu

cybecrime

sebagai yang

locus

delicti,

diberlakukan.

ditetapkan

sebagai

dan

hukum

Sebaliknya,

delik

materiel,

di

jika maka

akibat yang akan dijadikan patokan. Dalam

kondisi

tertentu,

internet

dapat

menimbulkan akibat di beberapa tempat sekaligus. Jika cybercrime dianggap sebagai delik materiel, maka tetap akan berpotensi menimbulkan sengketa yurisdiksi. Oleh karena itu, pandangan cybercrime sebagai delik formil


65

akan minim kemungkinannya dapat menimbulkan sengketa yurisdiksi. F. SENGEKETA KEWENANGAN DAN EKSEPSI MENURUT KETENTUAN HUKUM INDONESIA 1. Sengketa Wewenang Mengadili Sesuai

dengan

pasal

10

Undang-undang

Nomor

14

Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

maka

di

dalam

hukum

Indonesia

dikenal

beberapa lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan

Agama,

Peradilan

Militer

dan

Peradilan

Administrasi. 110 Bahkan untuk saat ini, masih ada lagi lingkungan

peradilan

yang

lain,

seperti

misalnya

menjadi

wewenang

Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Oleh peradilan oleh

karena

itu,

umum

secara

peradilan

umum.

apa mutlak

yang hanya

Peradilan

dapat

diperiksa

militer,

peradilan

agama atau lingkungan peradilan lainnya secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya. Meskipun begitu, dalam praktiknya dapat saja terjadi sengketa

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Ed. Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 91. 110


66

wewenang

akibat

perbedaan

pendapat

masing-masing

peradilan tersebut. Selain sengketa wewenang mengadili yang timbul akibat adanya lingkungan peradilan, sengketa wewenang mengadili

dapat

pembagian terkait

timbul

”wilayah

”wilayah

sebagai

hukum”.

hukum”

ini

akibat

adanya

Sengketa sangat

wewenang

erat

kaitannya

dengan topik dalam penulisan ini. Oleh karena itu, sengketa wewenang yang akan dibahas lebih dalam di sini

hanya

masalah

lah

sengketa

wilayah

hukum,

wewenang atau

mengadili

sering

disebut

terkait dengan

kompetensi relatif. Sengketa

wewenang

mengadili

secara

relatif

merupakan permasalahan yang menyangkut persengketaan wewenang dengan

mengadili Pengadilan

sengketa

satu

antara Negeri

Pengadilan

satu

Pengadilan

lain.

Bisa

Tinggi

juga

Negeri masalah

dengan

Pengadilan

wewenang

mengadili

Tinggi yang lain. Berdasarkan

KUHAP,

sengketa

bisa terjadi karena dua alasan.

111

Sengketa terjadi

karena dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya 111

Op.cit, KUHAP, pasal 150.


67

tidak berwenang mengadili kasus yang sama, atau dua pengadilan

atau

lebih

menyatakan

dirinya

berwenang

mengadili kasus yang sama. Jika

pengadilan

menyatakan

dirinya

tidak

berwenang mengadili, maka langkah yang akan diambil adalah

membuat

berwenanganya dilimpahkan tersebut

surat

salah

perkara

tidak

perkara

pidana

yang

penuntut satu

Negeri

Selanjutnya,

tentang

mengadili

oleh

Pengadilan

penetapan

umum.

isinya

mana

yang

berdasarkan

dilimpahkan

112

adalah

penetapan menetapkan

berwenang

surat

kepada

Surat

mengadili.

penetapan

Pengadilan

tersebut

Negeri

yang

dianggapnya berwenang mengadili. Terhadap Negeri

penetapan

berpendapat

tersebut,

lain,

maka

jika dapat

Kejaksaan mengajukan

perlawanan atau verzet kepada Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang mengeluarkan mengajukan Negeri

113

penetapan.

perlawanan

setempat,

terhitung 112

surat

sejak

dan

113

tersebut dalam

diterima,

Kejaksaan melalui

tempo maka

7

Pengadilan

(tujuh)

surat

Negeri

hari

perlawanan

Op. Cit, M. Yahya Harahap, hal. 93. Ibid, hal 94.


68

tersebut Tinggi.

harus Dalam

sudah tempo

diteruskan 14

(empat

kepada belas

Pengadilan hari)

sejak

diterimanya surat perlawanan oleh Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi harus mengambil keputusan atas perlawanan tersebut dalam bentuk Surat Penetapan.114 2. Eksepsi Eksepsi cukup penting untuk diulas dalam penulisan ini, karena

merupakan

salah

satu

upaya

hukum

yang

bisa

dilakukan oleh terdakwa antara lain karena pengadilan tidak dengan tepat menentukan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti). Terlebih lagi, locus delicti ini

merupakan

utama

dalam

asas

atau

menentukan

kriteria

kompetensi

yang

pertama

relatif.

115

dan

Cacat

formil suatu dakwaan dalam menentukan locus delicti, akan menimbulkan hak bagi terdakwa untuk mengajukan eksepsi. Tidak terdapat definisi khusus mengenai eksepsi di

dalam

KUHAP.

“keberatan”. adalah

KUHAP

Namun

tangkisan

hanya

demikian

(plead)

atau

menggunakan

pada

dasarnya

pembelaan

istilah eksepsi

yang

tidak

ditujukan kepada materi pokok surat dakwaan, tetapi 114 115

Ibid. Op. Cit, M. Yahya Harahap, hal. 96.


69

ditujukan terhadap cacat formil yang terkandung dalam suatu surat dakwaan.

116

Menurut pasal 156 ayat (1), eksepi dapat diajukan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: -

diajukan pada sidang pertama,

-

sesaat setelah penuntut umum membaca surat dakwaan,

-

di luar tenggat waktu tersebut, eksepi tidak bisa

ditanggapi

kecuali

eksepsi

tentang

kewenangan mengadili. Pada dasarnya terdapat beberapa klasifikasi eksepsi: a. Eksepsi Kewenangan Mengadili. Eksepsi

jenis

ini

relevan

dengan

topik

eksepsi

ini

juga

cukup

penting

penulisan

dikecualikan

karena

ini.

paling

Selain

terhadap

itu,

tenggat

waktu sehingga pengajuannya dapat dilakukan kapan saja.

Di

dilimpahi

dalam perkara

eksepsi

ini

dianggap

pengadilan tidak

yang

berwenang

mengadili atau exception of incompetency (exception

116

Ibid, hal. 123.


70

van onbevoegheid). 117 Eksepsi Kewenangan Mengadili dapat diajukan karena beberapa hal, yaitu: (1) Tidak berwenang secara absolut. Pembagian

kewenangan

pasal

Undang-undang

10

tentang

absolut

didasarkan

Nomor

Ketentuan-ketentuan

14

Tahun

Pokok

pada 1970

Kekuasaan

Kehakiman. Substansi perkara yang diperiksa di luar

pengadilan

yang

sudah

ditentukan

sesuai

pasal tersebut, akan menimbulkan pengajuan hak eksepsi bagi terdakwa. (2) Tidak berwenang secara ”relatif”. Eksepsi ini merujuk pada wilayah hukum. Dasar untuk

menentukan

kewenangan

mengadili

yang

bersifat relatif, adalah sebagai berikut: - Pasal 84 ayat (1) KUHAP, yaitu locus delicti. - Pasal 84 ayat (1) KUHAP dikesampingkan oleh pasal 84 ayat (2) KUHAP, dalam situasi jika tempat tinggal kebanyakan para saksi lebih dekat

dengan

Pengadilan

Negeri

dimana

terdakwa bertempat tinggal.

117

Ibid, hal.124.


71

- Pasal

85

KUHAP,

Menteri

karena

Kehakiman

suatu

alasan

menetapkan

maka

pengadilan

negeri tertentu selain pasal 84 KUHAP. - Pasal 86 KUHAP menentukan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat

apabila

kejahatan

tersebut

dilakukan di luar negeri. b. Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur. Eksepsi

ini

tidak

termasuk

yang

diatur

menurut

KUHAP, tetapi ditemukan pengaturannya dalam KUHP. Di

dalam

KUHP

menyatakan

terdapat

beberapa

ketentuan

yang

bahwa kewenangan penuntut umum untuk

menuntut suatu perkara hapus atau gugur. 118 Pasalpasal dalam KUHP tersebut antara lain adalah: - Pasal tindak

76

KUHP

pidana

tentang yang

ne

bis

didakwakan

in

idem,

kepada

yaitu

terdakwa

telah didakwakan, diperiksa dan diadili, serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksepsinya sering juga disebut dengan exceptio judicate.

118

Ibid, hal. 125.


72

- Pasal 78 KUHP tentang exceptio in tempores, yaitu penututan

kepada

terdakwa

telah

melewati

masa

daluarsa. - Pasa

77

KUHP

menyatakan

bahwa

kewenangan

pidana ”hapus” jika terdakwa meninggal dunia. c. Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima. Eksepsi

ini

tidak

diajukan

sesuai

jika

pemeriksaan

dilakukan

perundang-undangan.

Misalnya

pemeriksaan tidak sesuai dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP, dimana terdakwa yang diancam pidana di atas 15

tahun

atau

lebih

berat

sedangkan

yang

bersangkutan tidak mampu untuk membayar penasihat hukum, maka baginya diberikan bantuan hukum cumacuma oleh negara. Jika ini tidak dilakukan oleh negara, maka terdakwa dapat mengajukan eksepsi. Hal ini

mengakibatkan

”tuntutan

penuntut

umum

tidak

dapat diterima”.119 Begitu merupakan ternyata

119

juga

klacht terdakwa

jika

delict

suatu atau

diajukan

tindak

delik

ke

pidana

aduan.

pengadilan

Jika tanpa

Ibid, hal. 126.


73

adanya pengaduan dari korban, maka eksepsi dapat meminta agar tuntutan tidak dapat diterima. d. Eksepsi Lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging). Eksepsi

ini

didakwakan perbuatan

dapat

diajukan

kepada itu

terdakwa

tidak

jika

perbuatan

terbukti,

merupakan

sesuatu

yang

tetapi tindak

pidana.120 Biasanya eksepsi demikian ini dikarenakan perkara

yang

ditangani

mengandung

sengketa

yang

bersifat perdata. Bentuk dan sifat putusan terhadap eksepsi ini adalah putusan akhir, yang tidak dapat diajukan perlawanan atau banding. Tetapi putusan mengenai

eksepsi

ini

dimungkinkan

untuk

kasasi

berdasar pasal 243 KUHAP. e. Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima. Eksepsi ini diajukan apabila dakwaan yang diajukan mengandung

”cacat

formal”

atau

mengandung

kekeliruan beracara (error in procedure). Jenisjenis dakwaan tidak dapat diterima, antara lain:

120

Ibid.


74

(1)

Eksepsi

subjudice,

yaitu

tindak

pidana

yang

didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya. 121 Eksepsi sama

ini

terjadi

bisa

pemeriksaannya

karena

sedang

kasus

berjalan

yang di

pengadilan negeri lain. (2)

Exceptio

in

diajukan

sebagai

terdapat

personam,

orang

yaitu

terdakwa

lain

yang

orang

yang

keliru,

karena

merupakan

pelaku

pidana yang sebenarnya.122 (3)

Eksepsi

keliru

sistematika

dakwaan

subsidiaritas. Eksepsi ini bisa terjadi jika surat dakwaan tidak sesuai dengan tertib sistematika. Namun tidak semua hakim menerima eksepsi ini, karena hal demikian dapat dipandang sebagai clerical error,

atau

salah

dalam

pengetikan.

Hakim

dapat meluruskan hal ini jika memang terjadi kekeliruan

sistematika,

untuk

kemudian

melanjutkan pemeriksaan.123 (4)

121 122 123

Eksepsi keliru bentuk dakwaan.

Ibid, hal. 127. Ibid. Ibid, hal. 128.


75

Eksepsi ini juga menyangkut masalah kekeliruan dalam membuat dakwaan. Eksepsi ini menyangkut masalah

bentuk

kemulasi

tetapi

subsidiaritas, baik,

tidak

formalistic meminta

dakwaan

yang

penuntut

atau

akan

penutut

umum

sebaliknya.

bersikap

legal

mestinya

umum

membuatnya Hakim

strict

thinking,

dibuat

law

tetapi

melakukan

yang atau akan

dekonstruksi

dakwaan.124 f. Eksepsi Dakwaan Batal. Eksepsi ini diajukan karena dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2)

KUHAP.

Eksepsi

Dakwaan

Batal

cukup

relevan

dengan topik skripsi ini, karena penyebutan tempat kejadian

pidana

(locus

delicti)

secara

tepat,

merupakan hal yang disyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP. Kesalahan atau kerancuan dalam menyebut locus delicti akan menimbulkan eksepsi, dan dakwaan dianggap

obscur

libel

(kabur).

Padahal,

mungkin

saja kerancuan locus delicti tersebut semata-mata hanya disebabkan oleh cara pandang atau pendekatan 124

Ibid, hal. 129.


76

yang

berbeda

antara

jaksa

penuntut

umum

dengan

terdakwa atau kuasa hukumnya. Oleh karena itu, jika penentuan yurisdiksi pada

kasus

dilakukan akan

dengan

selalu

setiap

cybercrime

dimungkinkan

bermacam-macam

timbul

teori

masih

eksepsi

yurisdiksi

untuk

pendekatan,

semacam

maka

ini.

Sebab,

kemungkinan

akan

menghasilkan locus delicti yang berbeda.


77

BAB IV PENENTUAN YURISDIKSI DALAM PEMERIKSAAN KASUS CYBERCRIME

A.

TINJAUAN UMUM Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu, bahwa

pada kasus-kasus cybercrime antara pelaku dan korban sering kali

berada

pada

tempat

yang

berjauhan.

Masing-masing

tempat itu terkadang bahkan berada di wilayah hukum yang berbeda.

Hal

ini

berpotensi

terhadap

terjadinya

sengketa

kewenangan mengadili. Selain itu, untuk menentukan suatu locus delicti atas suatu peristiwa cybercrime, juga merupakan sebuah kerumitan tersendiri. David Johnson dan David Post berpendapat dalam papernya yang berjudul Law And Borders—The Rise Of Law In Cyberspace, sebagaimana dikutip oleh Paul Schiff Berman, bahwa: “cyberspace could not legitimately be governed by territorially based sovereigns, and that the online


world should create its own legal jurisdiction (or multiple jurisdictions)”.125 Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa yurisdiksi kasuskasus cybercrime tidak dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang hanya berpatokan sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan teritorial saja. Namun penentuan locus delicti ini juga cukup penting karena

KUHAP

dakwaan.

mensyaratkan

Locus

delicti

adanya

ini

akan

hal

itu

berakibat

dalam pada

surat tempat

dimana suatu perkara akan dilakukan pemeriksaan. Pada

kasus

berikut

di

bawah

ini,

akan

dilakukan

analisa bagaimana proses penanganan kasus cybercrime dalam menentukan yurisdiksinya.

B.

STUDI KASUS E-MAIL TEROR 1. Kasus Posisi Kasus

ini

bermula

ketika

Kepolisian

Republik

Indonesia pada tanggal 11 Pebruari 2005 menerima email dari Jeniffer Elliot yang meminta agar Kepolisian Republik

Indonesia

menyelidiki

adanya

e-mail

yang

berisi ancaman yang telah menimbulkan teror. Dalam emailnya, Jeniffer Elliot menyertakan attachment file 125

Paul Schiff Berman, Op. Cit. hal. 315.


79

yang

berisi

data

IP

address

yang

digunakan

oleh

seseorang untuk mengirim e-mail ancaman tersebut. Ancaman

melalui

dikirim

oleh

pelaku

mantan

pacarnya,

e-mail Sdri.

Sdr.

tersebut

EK,

Dewa

yang Putu

sebenarnya

kecewa

dengan

Dirga

(DPD).

Kekecewaan EK tersebut muncul karena dengan berbagai alasan DPD telah memutuskan hubungan dan meninggalkan EK. DPD selanjutnya tinggal di Amerika Serikat dan kemudian

bertunangan

dengan

pacar

barunya,

seorang

warga Amerika Serikat bernama Kathryn Hopkins (KH). Kekecewaan EK terhadap DPD, dilampiaskan melalui e-mail yang ditujukan kepada KH, seorang guru pada Falls

Church

ancaman

City

tersebut

Public ternyata

School

Virginia.

membuat

E-mail

kepanikan

dan

ketakutan

pihak sekolah tempat KH mengajar. Pihak

kepolisian

di

wilayah

lokasi

yang

menyisir

itu

pun

dikatakan

dikerahkan dalam

untuk

e-mail

akan

dipasang bom. Dalam kasus ini, apa yang dilakukan oleh pelaku (EK)

ternyata

telah

menimbulkan

akibat

serius

di

tempat lain. EK selama melakukan perbuatannya hanya berada di wilayah Indonesia, dan sama sekali tidak


80

memasuki

yurisdiksi

Amerika

Serikat.

Akan

tetapi

ternyata tindakan yang dilakukannya (yaitu mengirim email),

telah

menimbulkan

teror

yang

luar

biasa

di

Amerika Serikat, yang menurut pihak kepolisian Amerika Serikat hal itu patut untuk dikriminalisasi. Berikut beberapa

ini

di

keterangan

antara

yang

saksi-saksi

diberikan

tersumpah

oleh

sehingga

dapat lebih memperjelas duduk perkara kasus tersebut: a. Saksi Hari Mulia. Tindak

pidana

pengancaman

melalui

e-mail

terjadi sejak tanggal 21 sampai dengan 30 Januari 2005. E-mail ditujukan kepada server milik Falls Church City Public School Virginia USA. E-mail nama

”Abdul

ancaman Aziz”

antara

lain

terkirim

atas

(ulovemeilovemeyoukillme@yahoo.

com), ditujukan kepada KH ([email protected]) berisi bahwa “Falls Church City Public School akan diledakkan/dipasang bom”. E-mail yang lain terkirim dari alamat [email protected] ditujukan kepada KH ([email protected]) dan DPD, dengan isi ancaman bahwa ”agar saudari tidak melangsungkan pernikahan

dengan

Sdr.

DPD.

Bila


tetap

melangsungkan

81

pernikahan maka keluarga DPD yang berada di desa Panji Singaraja Bali akan dihabisi”. Oleh karena itu,

saksi

berpendapat

bahwa

pihak

korban

yang

dirugikan adalah Falls Church City Public School Virginia, DPD dan KH. Saksi

membenarkan

bahwa

e-mail

[email protected] telah terkirim dari IP address

202.73.112.119,

202.73.115.140,

202.153.239.139,

melalui Internet Service Provider (ISP) Indonet, di Jl. Gatot Soebroto Kav. 52 Jakarta Selatan, dan dari IP address 202.155.9.177 melalui ISP Indosatnet ID, di Jl. Kebagusan Raya No. 36 Ragunan Jakarta Selatan. b. Saksi Robert W. Snee. Saksi yang juga adalah Kepala Sekolah pada Falls Church City Public School, menerangkan bahwa akibat

dari

e-mail

ancaman

tersebut,

maka

saksi

melapor kepada kepolisian setempat. Sebagai tindak lanjut

daripada

laporan

setempat

mendatangkan

mengendus

keberadaan

itu, anjing

bom

maka

kepolisian

pelacak

sebagaimana

untuk

dikatakan

dalam e-mail.


82

Betapa mencekamnya situasi dan kondisi saat itu, sehingga pada tanggal 31 Januari 2005 pukul 13.00

waktu

menutup

dan

setempat,

sekolah

mengosongkan

memutuskan

seluruh

ruangan

untuk serta

mengaktifkan alarm. Namun hingga keesokan harinya, pukul 06.30 waktu setempat, polisi tidak menemukan adanya

tanda-tanda

orang

telah

memasuki

gedung

sekolah tersebut dengan maksud memasang bom. Dampak serius yang dirasakan akibat e-mail teror tersebut adalah terganggunya proses belajar 1050 murid, dan kinerja 200 orang staf. Dampak lain yang lebih serius adalah masalah psikologis berupa rasa panik dan takut luar biasa yang dialami oleh para murid yang berusia antara 10 hingga 13 tahun tersebut. c. Ahli Edmon Makarim, S.Kom, SH, LLM. Saksi menjelaskan bahwa e-mail adalah salah satu

sarana

informasi

komunikasi

dari

satu

untuk

pihak

ke

menyampaikan pihak

lain

suatu secara

elektronik. Namun jika memang suatu informasi yang dikirim melalui e-mail substansinya adalah tentang upaya untuk menciptakan teror (rasa takut), maka


83

tindakan

mengirim

e-mail

itu

dapat

dikatakan

sebagai upaya untuk melakukan teror. Keterangan ahli, intinya menjelaskan bahwa perbuatan pelaku yang mengirimkan e-mail dengan isi ancaman

tersebut

dapat

dikenakan

dakwaan

sesuai

pasal 336 dan/atau 335 KUHP. 2. Proses Pemeriksaan Kasus

ini

pada

awalnya

ditangani

oleh

Satuan

Cybercrime Direktorat Reskrimsus, Polda Metro Jaya. Satuan

tersebut

menindaklanjuti

laporan

yang

disampaikan melalui e-mail oleh Jenifer Elliot. Penyelidikan

dilakukan

oleh

Sat

Cybercrime

ke

beberapa ISP, sesuai dengan nomor-nomor IP address yang

diberikan

oleh

Jenifer

Elliot.

Penyelidikan

dilakukan ke beberapa ISP yaitu PT Indosat Mega Media (beralamat

di

Kebagusan

Raya,

Ragunan,

Jakarta

Selatan), PT Cyberindo Aditama (beralamat di gedung Manggala

Wanabhakti,

Jl.

Gatot

Subroto

Jakarta

Selatan), PT Indointernet (beralamat di Jl. Kuningan Barat, Jakarta Selatan), dan PT Broadband Multimedia (beralamat di gedung Citra Graha Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan).


84

Selain itu penyelidikan juga dilakukan melalui keluarga dan lingkungan DPD di Bali. Polda Metro Jaya juga

mengirimkan

tim

ke

Amerika

Serikat

guna

melakukan penyelidikan di lingkungan KH di Amerika Serikat. Proses penyelidikan tersebut akhirnya berhasil mendapatkan pengirim

satu

e-mail

nama

yang

yang

telah

diduga

kuat

sebagai

menimbulkan

suasana

mencekam tersebut, yaitu EK. Selanjutnya tersangka EK disidik

oleh

Polda

Metro

Jaya,

dalam

hal

ini

Sat

Cybercrime. Selanjutnya Polda Metro Jaya melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta

kemudian

meneruskan

kasus

ini

ke

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud agar proses pemeriksaan persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bpk Rukhsal Assegaf,

terungkap

dilimpahkannya Jakarta

kasus

Selatan

bahwa

satu-satunya

tersebut

adalah

karena

ke

Kejaksaan

semua


saksi

alasan Negeri (yang

85

terkait dengan IP address) berikut

barang bukti elektronik,

berasal dari ISP yang berada di wilayah hukum Jakarta Selatan. Sementara itu, menurut informasi dari penyidik di Polda Metro Jaya, pihak kepolisian Amerika Serikat menyerahkan

sepenuhnya

berdasarkan

yurisdiksi

mereka

tetap

memonitor

proses

hukum

Indonesia. dengan

kasus Namun

seksama

tersebut demikian,

perkembangan

proses hukum kasus ini melalui Polda Metro Jaya.

C.

ANALISA KASUS 1. Hakikat tindak pidana yang terjadi Tindakan yang dilakukan oleh pelaku EK adalah termasuk dijelaskan

suatu dalam

tindak

pidana,

keterangan

ahli,

sebagaimana Bapak

Edmon

Makarim, SH, S.Kom, LLM. Selain itu, secara faktual tindakan yang bersangkutan telah menimbulkan rasa takut

yang

meluas,

baik

di

Virginia,

Amerika

Serikat maupun di Bali. Dalam melakukan tindakannya, pelaku menggunakan sarana elektronik yaitu internet dengan cara mengirimkan e-mail.


86

Pada

dasarnya,

dikategorikan

perbuatan

sebagai

pelaku

tindak

pidana

dapat teror

sebagaimana dirumuskan dalam pasal 6 dan pasal 7 Perpu

Nomor

Tindak

1

Pidana

Tahun

2002

Terorisme

tentang yang

Pemberantasan

telah

ditetapkan

menjadi undang-undang melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Sebab, berdasarkan pasal 6 dan 7 Perpu

Nomor

melakukan

1

Tahun

ancaman

2002,

kekerasan

setiap

orang

sehingga

yang

menimbulkan

rasa takut yang meluas dapat dikategorikan telah melakukan tindakan teror. Pasal 6 dan pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tersebut

juga

tidak

mensyaratkan

motif

tertentu

terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai teror.

Sehingga

dengan

motif

apa

pun,

jika

perbuatan pelaku menimbulkan ketakutan yang meluas, maka pelaku dianggap telah melakukan tindak pidana terorisme. Di

dalam

menggunakan menimbulkan

kasus

e-mail, rasa

ini, namun

takut

walau pelaku

yang

hanya telah

meluas

dengan berhasil

baik

di

lingkungan Falls Church City Public School Virginia,


87

maupun

di

karena

Bali

itu,

kampung

pada

halaman

hakikatnya

Sdr.

DPD.

perbuatan

Oleh

pelaku

tergolong ke dalam perbuatan sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 6 dan pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Bahwasanya hal-hal

yang

di

dalam

pemeriksaan

meringankan

pelaku,

ditemukan

maka

cukup

rasional jika pasal 6 dan pasal 7 pada akhirnya tidak dikenakan kepada yang bersangkutan. Meskipun motif

tidak

dijadikan

unsur

yang

harus

dipenuhi

dalam pasal-pasal itu, cukup rasional dan manusiawi juga

jika

pasal-pasal

tersebut

tidak

dikenakan

kepada Sdri. EK, yang perbuatannya dilatarbelakngi oleh dendam pribadi kepada Sdr. DPD. Namun demikian, perbuatan pelaku tergolong sebagai tindakan pengancaman yang menimbulkan rasa takut (teror), dilakukan dengan cara atau melalui surat (elektronik) atau e-mail. Bagaimanapun juga, dalam

persidangan

hakim

tetap

mempertimbangkan

motif seseorang dalam melakukan kejahatan. Karena hal-hal yang meringankan tadi, maka penerapan pasal 336 (2) KUHP dianggap lebih tepat.


88

2. Penerapan prinsip teritorialitas Terdapat dijadikan

pasal-pasal

dasar

untuk

dalam

KUHP,

menyatakan

yang

bahwa

dapat pelaku

adalah subyek hukum pidana Indonesia. Dengan kata lain,

tindakan

pelaku

mengirimkan

e-mail

berisi

ancaman tersebut tunduk kepada yurisdiksi Indonesia, meskipun korban dan akibat yang dirasakan sebagian besar berada di dalam yurisdiksi Amerika Serikat. Pasal 2 KUHP berbunyi: ”ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Di dalam Convention On Cybercrime 2001, ketentuan mengenai

yurisdiksi

menggunakan

bagi

prinsip

pelaku

cybercrime

teritorialitas.

juga

Dinyatakan

bahwa Negara Pihak dapat memberlakukan yurisdiksi, jika

cybercrime

terjadi

di

dalam

wilayah

teritorinya. Namun, pada saat tindak pidana tersebut menimbulkan akibat di tempat lain (apalagi jika tempat tersebut adalah

di

luar

yurisdiksi

Indonesia),

maka

penerapan pasal ini menjadi tidak sederhana. Sebab terdapat beberapa teori, yang dapat digunakan untuk


89

menganalisa dimana tempat terjadinya suatu tindak pidana. a. Lokasi kejadian Jika kasus ini ditinjau dari lokasi kejadian, maka akan terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, berdasarkan ajaran tindakan badaniah maka lokasi kejadian yang dimaksud adalah di Jakarta Selatan. Pelaku dari

telah

warnet

beberapa yang

kali

berlokasi

mengirimkan di

wilayah

e-mail Jakarta

Selatan. Sedangkan kejadian

kemungkinan

dimaksud

yang

adalah

di

kedua,

Amerika

lokasi Serikat.

Dalam kasus ini, ajaran tempat bekerjanya alat dan

ajaran

lokasi

akibat

yang

bekerjanya

dari

sama. alat,

tindakan,

Jika maka

dilihat yang

berada dari

secara

pada

tempat langsung

bersinggungan dengan korban adalah komputer atau server

yang

ada

di

Falls

Church

City

Public

School Virginia. Tempat tersebut akan sama jika ditinjau dari ajaran akibat dari tindakan. Jadi, teori

dalam

tempat

kasus

kejadian,

ini

jika

baik


ditinjau

Indonesia

dari

maupun

90

Amerika Serikat sebenarnya memiliki kepentingan yang sama dalam penegakan hukum. Namun demikian, positive pihak

conflict

Amerika

tidak

sampai

Serikat

terjadi

menyerahkan

karena

sepenuhnya

proses tersebut sesuai hukum Indonesia. Jika digunakan untuk menentukan yurisdiksi cybercrime,

teori

lokasi

berpotensi

menimbulkan

kejadian sengketa

ini

cukup

kewenangan

mengadili. Sebab, baik penegak hukum di tempat pelaku maupun penegak hukum di tempat korban yang saling berjauhan, mempunyai dasar yang sama kuat untuk melakukan pemeriksaan. b. Lokasi komputer Para sebagai

pakar acuan

yang

menganut

dalam

lokasi

menentukan

komputer

yurisdiksi,

terlebih dahulu akan melihat komputer mana yang dapat

dianggap

sebagai

komputer

”pengendali”.

Dalam kasus ini, maka yang dapat dianggap sebagai komputer yang

dipakai

mailnya. lah

”pengendali”

yang

oleh

Tempat

adalah

pelaku

daripada

dianggap

komputer-komputer

untuk

mengirimkan

komputer-komputer

sebagai

tempat


eitu

dilakukannya

91

tindak pidana, dan hukum di tempat itu yang patut untuk diberlakukan. Jika ditinjau dari teori ini, maka keputusan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melimpahkan kasus

tersebut

Selatan

ke

adalah

Kejaksaan

tepat

Negeri

sekali.

Jakarta

Karena,

pelaku

mengirimkan e-mail melalui beberapa warnet yang berlokasi di Jakarta Selatan. c. Lokasi orang Pendekatan dengan teori lokasi orang ini, bagi kasus ini akan menghasilkan 2 tempat yang berbeda. Pertama, jika dilihat dari lokasi pelaku, maka

yursdiksi

yang

berlaku

adalah

Indonesia.

Sedangkan jika ditinjau dari lokasi korban, maka hasilnya adalah yurisdiksi Amerika Serikat. Oleh karena itu, tinjauan dengan teori ini sangat

lemah

positive

karena

conflict

berpotensi

sebagaimana

menimbulkan teori

lokasi

kejadian. 3. Prinsip personalitas (nasionalitas aktif) Selain

yurisdiksi

pelaku

juga

dapat

teritorial, dijerat

dalam

dengan


kasus

ini

pemberlakuan

92

prinsip

personalitas.

diperlukan jika

bagi

tindak

Pemberlakuan

aparat

pidana

penegak

diasumsikan

prinsip

hukum telah

Virginia, Amerika Serikat berdasarkan

ini

Indonesia, terjadi

di

ajaran ”tempat

bekerjanya alat”. Pasal 5 (1) KUHP berbunyi: ”Ketentuan pidana Indonesia berlaku Indonesia yang Indonesia: ...”

dalam undang-undang bagi warga negara melakukan di luar

Sedangkan berdasarkan Convention On Cybercrime 2001, prinsip personalitas ini juga dimungkinkan karena dalam article 22 (d) dinyatakan bahwa negara dapat memberlakukan

jurisdiksi

jika

warga

negaranya

melakukan tindak cybercrime, baik di dalam maupun di luar wilayah teritorialnya. Namun, permasalahan akan tetap menjadi rumit jika pihak Amerika Serikat juga meminta agar kasus tersebut diadili di Amerika Serikat. Di sini lah letak sengketa kewenangan yang belum bisa dijawab oleh KUHP karena cybercrime berpotensi melibatkan lebih dari 1 yurisdiksi. Sedangkan Convention on Cybercrime 2001 juga belum menjawab pendekatan mana


93

yang diprioritaskan oleh Negara Pihak jika terjadi sengketa kewenangan mengadili. Pada

kasus

Indonesia Selatan.

dan

ini,

pelaku

berdomisili

Dalam

hal

adalah di

yurisdiksi,

warga

Bintaro

negara Jakarta

berdasarkan

teori

personalitas (nasionalitas aktif) maka proses hukum akan

tunduk

kepada

yurisdiksi

Indonesia.

Akan

tetapi secara kompetensi relatif, masih diperlukan tinjauan terhadap pendekatan-pendekatan lain yang dapat

mengarahkan

kepada

pengadilan

negeri

mana

kepada

nara

kasus tersebut akan diadili. Berdasarkan

hasil

penelusuran

sumber di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kompetensi relatif yang dipilih berdasarkan lokasi pengiriman e-mail.

Karena

semua

pengiriman

e-mail

dilakukan

pelaku dari warung internet di Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap paling tepat untuk mengadili kasus ini. 4. Location of anything Pendekatan dari

teori

Pendekatan

dengan

cara

teritorialitas ini

lebih

ini,

adalah

dan

fleksibel


gabungan

personalitas. dan

lebih

94

memungkinkan

bagi

aparat

penegak

hukum

untuk

melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Dalam kasus ini, karena pelaku berada di Indonesia, maka segala hal atau barang bukti yang berada di Indonesia akan dijadikan sebagai alasan pembenar (justifikasi) di dalam menentukan yurisdiksi atau kompetensi relatif. Dengan

teori

ini

pula,

seandainya

pelaku

berada di dalam wilayah hukum Amerika Serikat, maka aparat

penegak

hukum

di

mencari

barang

bukti

yang

sehingga

dapat

dijadikan

Amerika ada

alasan

Serikat

dapat

di

wilayahnya,

untuk

menentukan

yurisdiksinya. Namun menimbulkan

teori

ini

terjadinya

juga

cukup

positive

berpotensi

conflict.

Dalam

kasus ini, pelaku, saksi-saksi dan beberapa barang bukti berada di dalam wilayah Indonesia. Sedangkan sebagian korban, saksi-saksi dan barang bukti juga terdapat di wilayah Amerika Serikat. Oleh karena itu,

pihak

Amerika

Serikat

pun

mempunyai

alasan

yang sama kuat dengan Indonesia, jika teori ini diterapkan.


95

BAB V PENUTUP

A.

SIMPULAN 1. Sebelum

Undang-undang

Nomor

11

Tahun

2008

tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik disahkan, terdapat beberapa

ketentuan

Cybercrime

2001

pemidanaan

yang

sama

dalam

sekali

Convention

baru.

On

Pemidanaan

yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

masih

belum

mencakup

hal

itu.

Masih

terdapat beberapa kriminalisasi dalam Convention On Cybercrime 2001 yang harus diinterpretasikan secara ekstensif

ke

dalam

peraturan

perundang-undangan

Indonesia, agar cybercrime dimaksud masuk ke dalam pemidanaan hukum Indonesia. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tertentu masih dibutuhkan keberanian para hakim untuk melakukan rechtvinding.


Pemidanaan yang dirumuskan pada Convention On Cybercrime 2001, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia masih tersebar ke dalam beberapa undangundang. Perbuatan yang digolongkan sebagai cybercrime berdasarkan

Convention

On

Cybercrime

2001,

dalam

hukum Indonesia pemidanaannya masih tersebar di dalam beberapa undang-undang antara lain yaitu, KUHP, UU Nomor 36 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sejak disahkannya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi beberapa

Dan hal

Transaksi yang

Elektronik,

dilarang

untuk

maka

terdapat

dilakukan

dengan

menggunakan komputer atau dengan melalui Internet. Larangan-larangan itu diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 UU No. 11 Tahun 2008, sehingga tidak diperlukan lagi adanya interpretasi ekstensif dalam memproses kasus kejahatan yang menggunakan komputer maupun kejahatan melalui Internet. 2. Dalam

menentukan

mengadili dengan

suatu

kasus-kasus

pendekatan

kompetensi

cybercrime,

location

of

relatif dapat

anything.


untuk

dilakukan Pendekatan

97

location of anything merupakan pendekatan yang cukup efektif

guna

menentukan

kompetensi

relatif,

karena

merupakan gabungan dari yurisdiksi teritorialitas dan yurisdiksi personalitas. Tetapi pendekatan ini hanya akan efektif jika negara lain tidak melakukan klaim yurisdiksi atas kasus yang sama. Jika negara lain melakukan

klaim

sengketa

yurisdiksi,

kewenangan

yang

maka

tidak

akan

bisa

terjadi

diselesaikan

begitu saja melalui KUHAP, sebab KUHAP hanya mengatur sebatas sengketa kewenangan kompetensi relatif dalam yurisdiksi teritorial Indonesia. Sementara

itu,

Convention

On

Cybercrime

2001

belum bisa sepenuhnya dijadikan pedoman karena tidak secara

tegas

yurisdiksi

menjelaskan

jika

negara

pihak

Kritik

terhadap

prioritas

cara

terhindarnya

terjadi

pada

sengketa

penanganan

konvensi penentuan

sengketa

bagaimana

itu

kewenangan

kasus

yurisdiksi

antar

cybercrime.

adalah

kewenangan

menentukan

belum untuk

126

adanya

menjamin

(negative

and

126 International Criminal Court (ICC) yang secara khusus mengatur yurisdiksi, tidak memasukkan cybercrime ke dalam yurisdiksinya. Terdapat 4 kategori dalam yurisdiksi ICC yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dengan begitu, tentunya penentuan yurisdiksi cybercrime tidak dapat berpatokan pada ICC.


98

positive conflict) yurisdiksi dalam mengadili kasus cybercrime yang bersifat transnasional. 3. Penentuan kompetensi relatif dalam kasus e-mail teror yang

dilakukan

dimana

pelaku

EK,

didasarkan

mengirimkan

pada

e-mail.

tempat-tempat

Tempat

dimaksud

adalah warnet-warnet di wilayah Jakarta Selatan yang digunakan pelaku sebagai tempat untuk mengirimkan email. Dengan mengacu kepada tempat warnet, sebenarnya Kejaksaan tempat

Tinggi

komputer

DKI

Jakarta

berada.

telah

Langkah

mengacu

yang

kepada

diambil

oleh

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini sesuai dengan teori location

of

computer

yang

juga

diterapkan

dalam

Singapore Computer Misuse Act (1993), serta Malaysia melalui Computer Crimes Act (1997). Langkah pertimbangan Kejaksaan

Tinggi

DKI

Jakarta

tersebut

kemudian

ditunjukkan dengan melimpahkan kasus e-mail teror ini kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

B.

SARAN Guna

menghindari

sengketa

kewenangan

yang

dapat

melibatkan 2 negara atau lebih, maka diperlukan suatu konvensi

yang

dapat

dijadikan

pedoman


bagi

negara-

99

negara,

dalam

memprioritaskan

pendekatan

apa

yang

dapat digunakan pada saat menentukan suatu yurisdiksi. Guna

mengurangi

pemeriksaan

potensi

kasus

sengketa

cybercrime,

kewenangan

maka

dalam

dapat

dipilih

mengatur

tentang

alternatif sebagai berikut: 1. Hukum

nasional

beracara

pada

menentukan

Indonesia penanganan

urutan

yang

kasus-kasus

prioritas

hal-hal

cybercrime, yang

dapat

dijadikan patokan dalam menetapkan kompetensi relatif; 2. Urutan

atau

dijadikan

prioritas

acuan

hanya

tersebut jika

baru

terjadi

dirujuk

atau

negative

atau

positive conflict antar 2 atau lebih yurisdiksi. Jika negative atau positive conflict tidak terjadi, maka berbagai

macam

pendekatan

untuk

menentukan

suatu

yurisdiksi tetap secara bebas dapat dilakukan. 3. Memastikan

setiap

rumusan

delik

cybercrime

apakah

termasuk ke dalam delik formil atau materiel. Jika suatu delik dalam cybercrime adalah delik formil, maka tempat dimana pelaku berada merupakan dasar penentuan yurisdiksi. Jika suatu delik cybercrime adalah delik materiel,

maka

tempat

akibat

cybercrime

tersebut

merupakan yurisdiksinya.


100

Meski saran-saran ini tetap rumit jika seandainya akibat

penafsiran

tersebut

mengakibatkan

suatu

pengadilan di luar negeri lebih berwenang memeriksa suatu kasus cybercrime, tetapi paling tidak tahapan ini akan sangat membantu guna memberikan pertimbangan rasional dalam menentukan yurisdiksi. Pokok pikiran mengenai amandemen

hal

ini

KUHAP,

bisa atau

diadopsi ditambahkan

ke ke

dalam dalam

proses poin

pedoman beracara dalam UU ITE.

- ir –


101

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Cet. 1, Jakarta: PT Refika Aditama, 2005. Ahmad

M. Ramli, Cyberlaw dan HaKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Cet-1, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Ahmad

Ramli, Pager Gunung dan Indra Apriadi, Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Depkominfo, 2005.

Arie

Siswanto, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi, Cet. 1, Bandung: PT Refika Aditama, 2005. Edmon

Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Cet.

1,

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cet. 2, Jakarta: Storia Grafika, 2002. Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional, Jakarta: Lentera Hati, 2002. Jack

Febrian, Kamus Komputer Dan Bandung: Informatika, 2004.

Teknologi


Informasi,

J.G.

M.

Starke, Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesembilan, Cet. 2, Jakarta: PT Aksara Persada Indonesia, 1989.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Ed. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

P.A.F. R.

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Bandung: CV Sinar Baru, 1984.

Pidana

Indonesia,

Soenarto Soehadibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Cet. 5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV. Rajawali, 1985. Sutanto, Hermawan Sulistyo, Tjuk Sugiarso, Ed., Cybercrime: Motif dan Penindakan, Cet. 1, Jakarta: Pensil-324, 2005. R.

Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996.

UNDANG-UNDANG Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, Undang-undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.


INTERNET Darrel

Menthe,

Jurisdiction

International

In

Cyberspace:

Spaces.

A

Theory

Diakses

of

melalui

http://www.mttlr. org/volfour/menthe_art.html. F. Gregory Lastowka and Dan Hunter, Virtual Crime. Diakses melalui

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?

abstract_id=564801.

G8 Recommendations on Transnational Crime, diakses melalui http://www.justice.gc.ca/ en/news /g8/doc1.html#4d.

Kristin

Archick,

RS21208.

CRS

Report

Diakses

For

melalui

Congress,

Order

Code

http://fpc.state.gov/

documents/organization/74909.pdf.

Marc

D.

Goodman

dan

Susan

Consensus

On

Criminal

Diakses

melalui

W.

Brenner,

Conduct

in

The

Emerging

Cyberspace.

http://www.lawtechjournal.com/

articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.php.


Parliament of the Commonwealth of Australia, Parliamentary Joint Committee On The Australian Crime Commission, 2004.

Diakses

melalui

http://www.aph.gov.au/

senate_acc.

Susan W. Brenner, Cybercrime Investigation and Prosecution: the Role of Penal and Procedural Law (Univ of Dayton School of Law). Diakses melalui

http://www.unpan1.

un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN 003073.pdf.

WIRED Online,

U.S. Wants More Cybercrime Laws, http://

www.wired.com/news/politics/0,1283,37809,00.htm.

JURNAL Paul

Schiff

Berman,

The

Globalization

of

Jurisdiction,

University of Pennsylvania Law Review, Vol 151, No 2.

Susan

W.

Brenner

dan

Bert-Jaap

Koops,

Approaches

to

Cybercrime Jurisdiction, Journal of High Technology Law, ISSN 1536-7983, 2004.


Convention on Cybercrime Budapest, 23.XI.2001 Explanatory Report Additional Protocol Français

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto, Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members; Recognising the value of fostering co-operation with the other States parties to this Convention; Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy aimed at the protection of society against cybercrime, inter alia by adopting appropriate legislation and fostering international co-operation; Conscious of the profound changes brought about by the digitalisation, convergence and continuing globalisation of computer networks; Concerned at the risk that computer networks and electronic information may also be used for committing criminal offences and that evidence relating to such offences may be stored and transferred by these networks; Recognising the need for co-operation between States and private industry in combating cybercrime and the need to protect legitimate interests in the use and development of information technologies; Believing that an effective fight against cybercrime requires increased, rapid and well-functioning international co-operation in criminal matters; Convinced that the present Convention is necessary to deter actions directed against the confidentiality, integrity and availability of computer systems, networks and computer data, as well as the misuse of such systems, networks and data, by providing for the criminalisation of such conduct, as described in this Convention, and the adoption of powers sufficient for effectively combating such criminal offences, by facilitating the detection, investigation and prosecution of such criminal offences at both the domestic and international level, and by providing arrangements for fast and reliable international cooperation;

1


Mindful of the need to ensure a proper balance between the interests of law enforcement and respect for fundamental human rights, as enshrined in the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, as well as other applicable international human rights treaties, which reaffirm the right of everyone to hold opinions without interference, as well as the right to freedom of expression, including the freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, and the rights concerning the respect for privacy; Mindful also of the protection of personal data, as conferred e.g. by the 1981 Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data; Considering the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child and the 1999 International Labour Organization Worst Forms of Child Labour Convention; Taking into account the existing Council of Europe conventions on co-operation in the penal field as well as similar treaties which exist between Council of Europe member States and other States and stressing that the present Convention is intended to supplement those conventions in order to make criminal investigations and proceedings concerning criminal offences related to computer systems and data more effective and to enable the collection of evidence in electronic form of a criminal offence; Welcoming recent developments which further advance international understanding and co-operation in combating cybercrimes, including actions of the United Nations, the OECD, the European Union and the G8; Recalling Recommendation N° R (85) 10 concerning the practical application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters in respect of letters rogatory for the interception of telecommunications, Recommendation N° R (88) 2 on piracy in the field of copyright and neighbouring rights, Recommendation N° R (87) 15 regulating the use of personal data in the police sector, Recommendation N° R (95) 4 on the protection of personal data in the area of telecommunication services, with particular reference to telephone services as well as Recommendation N° R (89) 9 on computer-related crime providing guidelines for national legislatures concerning the definition of certain computer crimes and Recommendation N° R (95) 13 concerning problems of criminal procedural law connected with Information Technology; Having regard to Resolution No. 1 adopted by the European Ministers of Justice at their 21st Conference (Prague, June 1997), which recommended the Committee of Ministers to support the work carried out by the European Committee on Crime Problems (CDPC) on cybercrime in order to bring domestic criminal law provisions closer to each other and enable the use of effective means of investigation concerning such offences, as well as to Resolution N° 3, adopted at the 23rd Conference of the European Ministers of Justice (London, June 2000), which encouraged the negotiating parties to pursue their efforts with a view to finding appropriate solutions so as to enable the largest possible number of States to become parties to the Convention and acknowledged the need for a swift and efficient system of international co-operation, which duly takes into account the specific requirements of the fight against cybercrime;

2


Having also regard to the Action Plan adopted by the Heads of State and Government of the Council of Europe, on the occasion of their Second Summit (Strasbourg, 10 - 11 October 1997), to seek common responses to the development of the new information technologies, based on the standards and values of the Council of Europe; Have agreed as follows: Chapter I – Use of terms Article 1 – Definitions

For the purposes of this Convention: a. "computer system" means any device or a group of interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic processing of data; b. "computer data" means any representation of facts, information or concepts in a form suitable for processing in a computer system, including a program suitable to cause a computer system to perform a function; c.

"service provider" means: i. any public or private entity that provides to users of its service the ability to communicate by means of a computer system, and ii. any other entity that processes or stores computer data on behalf of such communication service or users of such service.

d. "traffic data" means any computer data relating to a communication by means of a computer system, generated by a computer system that formed a part in the chain of communication, indicating the communication’s origin, destination, route, time, date, size, duration, or type of underlying service. Chapter II – Measures to be taken at the national level Section 1 – Substantive criminal law Title 1 – Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems Article 2 – Illegal access

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the access to the whole or any part of a computer system without right. A Party may require that the offence be committed by infringing security measures, with the intent of obtaining computer data or other dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system.

3


Article 3 – Illegal interception

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the interception without right, made by technical means, of non-public transmissions of computer data to, from or within a computer system, including electromagnetic emissions from a computer system carrying such computer data. A Party may require that the offence be committed with dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system. Article 4 – Data interference

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the damaging, deletion, deterioration, alteration or suppression of computer data without right. 2. A Party may reserve the right to require that the conduct described in paragraph 1 result in serious harm. Article 5 – System interference

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the serious hindering without right of the functioning of a computer system by inputting, transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering or suppressing computer data. Article 6 – Misuse of devices

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right: a. the production, sale, procurement for use, import, distribution or otherwise making available of: i. a device, including a computer program, designed or adapted primarily for the purpose of committing any of the offences established in accordance with Article 2 – 5; ii. a computer password, access code, or similar data by which the whole or any part of a computer system is capable of being accessed with intent that it be used for the purpose of committing any of the offences established in Articles 2 - 5; and b. the possession of an item referred to in paragraphs (a)(1) or (2) above, with intent that it be used for the purpose of committing any of the offences established in Articles 2 – 5. A Party may require by law that a number of such items be possessed before criminal liability attaches.

4


2. This article shall not be interpreted as imposing criminal liability where the production, sale, procurement for use, import, distribution or otherwise making available or possession referred to in paragraph 1 of this Article is not for the purpose of committing an offence established in accordance with articles 2 through 5 of this Convention, such as for the authorised testing or protection of a computer system. 3. Each Party may reserve the right not to apply paragraph 1 of this Article, provided that the reservation does not concern the sale, distribution or otherwise making available of the items referred to in paragraph 1 (a) (2). Title 2 – Computer-related offences Article 7 – Computer-related forgery

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the input, alteration, deletion, or suppression of computer data, resulting in inauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes as if it were authentic, regardless whether or not the data is directly readable and intelligible. A Party may require an intent to defraud, or similar dishonest intent, before criminal liability attaches. Article 8 – Computer-related fraud

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the causing of a loss of property to another by: a. any input, alteration, deletion or suppression of computer data, b.

any interference with the functioning of a computer system,

with fraudulent or dishonest intent of procuring, without right, an economic benefit for oneself or for another. Title 3 – Content-related offences Article 9 – Offences related to child pornography

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct: a. producing child pornography for the purpose of its distribution through a computer system; b. offering or making available child pornography through a computer system;

5


c. distributing or transmitting child pornography through a computer system; d. procuring child pornography through a computer system for oneself or for another; e. possessing child pornography in a computer system or on a computer-data storage medium. 2. For the purpose of paragraph 1 above "child pornography" shall include pornographic material that visually depicts: a.

a minor engaged in sexually explicit conduct;

b. a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct; c. realistic images representing a minor engaged in sexually explicit conduct. 3. For the purpose of paragraph 2 above, the term "minor" shall include all persons under 18 years of age. A Party may, however, require a lower age-limit, which shall be not less than 16 years. 4. Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1(d) and 1(e), and 2(b) and 2(c). Title 4 – Offences related to infringements of copyright and related rights Article 10 – Offences related to infringements of copyright and related rights

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the infringement of copyright, as defined under the law of that Party pursuant to the obligations it has undertaken under the Paris Act of 24 July 1971 of the Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the WIPO Copyright Treaty, with the exception of any moral rights conferred by such Conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and by means of a computer system. 2. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the infringement of related rights, as defined under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken under the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations done in Rome (Rome Convention), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the WIPO Performances and Phonograms Treaty, with the exception of any moral rights conferred by such Conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and by means of a computer system.

6


3. A Party may reserve the right not to impose criminal liability under paragraphs 1 and 2 of this article in limited circumstances, provided that other effective remedies are available and that such reservation does not derogate from the Party’s international obligations set forth in the international instruments referred to in paragraphs 1 and 2 of this article. Title 5 – Ancillary liability and sanctions Article 11 – Attempt and aiding or abetting

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with Articles 2 – 10 of the present Convention with intent that such offence be committed. 2. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, an attempt to commit any of the offences established in accordance with Articles 3 through 5, 7, 8, 9 (1) a and 9 (1) c of this Convention. 3. Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 2 of this article. Article 12 – Corporate liability

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that a legal person can be held liable for a criminal offence established in accordance with this Convention, committed for its benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on: a.

a power of representation of the legal person;

b.

an authority to take decisions on behalf of the legal person;

c.

an authority to exercise control within the legal person.

2. Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the measures necessary to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of a criminal offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority. 3. Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative. 4. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offence. Article 13 – Sanctions and measures

7


1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that the criminal offences established in accordance with Articles 2 – 11 are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which include deprivation of liberty. 2. Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 12 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions or measures, including monetary sanctions. Section 2 – Procedural law Title 1 – Common provisions Article 14 – Scope of procedural provisions

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish the powers and procedures provided for in this Section for the purpose of specific criminal investigations or proceedings. 2. Except as specifically otherwise provided in Article 21, each Party shall apply the powers and procedures referred to in paragraph 1 to: a. the criminal offences established in accordance with articles 2-11 of this Convention; b. other criminal offences committed by means of a computer system; and c. the collection of evidence in electronic form of a criminal offence. 3. a. Each Party may reserve the right to apply the measures referred to in Article 20 only to offences or categories of offences specified in the reservation, provided that the range of such offences or categories of offences is not more restricted than the range of offences to which it applies the measures referred to in Article 21. Each Party shall consider restricting such a reservation to enable the broadest application of the measure referred to in Article 20. b. Where a Party, due to limitations in its legislation in force at the time of the adoption of the present Convention, is not able to apply the measures referred to in Articles 20 and 21 to communications being transmitted within a computer system of a service provider, which system i. is being operated for the benefit of a closed group of users, and ii. does not employ public communications networks and is not connected with another computer system, whether public or private, that Party may reserve the right not to apply these measures to such communications. Each Party shall consider restricting such a

8


reservation to enable the broadest application of the measures referred to in Articles 20 and 21. Article 15 – Conditions and safeguards

1. Each Party shall ensure that the establishment, implementation and application of the powers and procedures provided for in this Section are subject to conditions and safeguards provided for under its domestic law, which shall provide for the adequate protection of human rights and liberties, including rights arising pursuant to obligations it has undertaken under the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, and other applicable international human rights instruments, and which shall incorporate the principle of proportionality. 2. Such conditions and safeguards shall, as appropriate in view of the nature of the power or procedure concerned, inter alia, include judicial or other independent supervision, grounds justifying application, and limitation on the scope and the duration of such power or procedure. 3. To the extent that it is consistent with the public interest, in particular the sound administration of justice, a Party shall consider the impact of the powers and procedures in this Section upon the rights, responsibilities and legitimate interests of third parties. Title 2 – Expedited preservation of stored computer data Article 16 – Expedited preservation of stored computer data

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable its competent authorities to order or similarly obtain the expeditious preservation of specified computer data, including traffic data, that has been stored by means of a computer system, in particular where there are grounds to believe that the computer data is particularly vulnerable to loss or modification. 2. Where a Party gives effect to paragraph 1 above by means of an order to a person to preserve specified stored computer data in the person’s possession or control, the Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige that person to preserve and maintain the integrity of that computer data for a period of time as long as necessary, up to a maximum of 90 days, to enable the competent authorities to seek its disclosure. A Party may provide for such an order to be subsequently renewed. 3. Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to oblige the custodian or other person who is to preserve the computer data to keep confidential the undertaking of such procedures for the period of time provided for by its domestic law. 4. The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 and 15. Article 17 – Expedited preservation and partial disclosure of traffic data

9


1. Each Party shall adopt, in respect of traffic data that is to be preserved under Article 16, such legislative and other measures as may be necessary to: a. ensure that such expeditious preservation of traffic data is available regardless of whether one or more service providers were involved in the transmission of that communication; and b. ensure the expeditious disclosure to the Party’s competent authority, or a person designated by that authority, of a sufficient amount of traffic data to enable the Party to identify the service providers and the path through which the communication was transmitted. 2. The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 and 15. Title 3 – Production order Article 18 – Production order

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its competent authorities to order: a. a person in its territory to submit specified computer data in that person’s possession or control, which is stored in a computer system or a computer-data storage medium; and b. a service provider offering its services in the territory of the Party to submit subscriber information relating to such services in that service provider’s possession or control; 2. The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 and 15. 3. For the purpose of this article, "subscriber information" means any information, contained in the form of computer data or any other form, that is held by a service provider, relating to subscribers of its services, other than traffic or content data, by which can be established: a. the type of the communication service used, the technical provisions taken thereto and the period of service; b. the subscriber’s identity, postal or geographic address, telephone and other access number, billing and payment information, available on the basis of the service agreement or arrangement; c. any other information on the site of the installation of communication equipment available on the basis of the service agreement or arrangement. Title 4 – Search and seizure of stored computer data Article 19 – Search and seizure of stored computer data

10


1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its competent authorities to search or similarly access: a. a computer system or part of it and computer data stored therein; and b. computer-data storage medium in which computer data may be stored in its territory. 2. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that where its authorities search or similarly access a specific computer system or part of it, pursuant to paragraph 1 (a), and have grounds to believe that the data sought is stored in another computer system or part of it in its territory, and such data is lawfully accessible from or available to the initial system, such authorities shall be able to expeditiously extend the search or similar accessing to the other system. 3. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its competent authorities to seize or similarly secure computer data accessed according to paragraphs 1 or 2. These measures shall include the power to : a. seize or similarly secure a computer system or part of it or a computer-data storage medium; b.

make and retain a copy of those computer data;

c. maintain the integrity of the relevant stored computer data; and d. render inaccessible or remove those computer data in the accessed computer system. 4. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its competent authorities to order any person who has knowledge about the functioning of the computer system or measures applied to protect the computer data therein to provide, as is reasonable, the necessary information, to enable the undertaking of the measures referred to in paragraphs 1 and 2. 5. The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 and 15. Title 5 – Real-time collection of computer data Article 20 – Real-time collection of traffic data

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its competent authorities to:

11


a. collect or record through application of technical means on the territory of that Party, and b. compel a service provider, within its existing technical capability, to: i. collect or record through application of technical means on the territory of that Party, or ii. co-operate and assist the competent authorities in the collection or recording of, traffic data, in real-time, associated with specified communications in its territory transmitted by means of a computer system. 2. Where a Party, due to the established principles of its domestic legal system, cannot adopt the measures referred to in paragraph 1 (a), it may instead adopt legislative and other measures as may be necessary to ensure the real-time collection or recording of traffic data associated with specified communications in its territory through application of technical means on that territory. 3. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige a service provider to keep confidential the fact of and any information about the execution of any power provided for in this Article. 4. The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 and 15. Article 21 – Interception of content data 1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary, in relation to a range of serious offences to be determined by domestic law, to empower its competent authorities to: a. collect or record through application of technical means on the territory of that Party, and b. compel a service provider, within its existing technical capability, to: i. collect or record through application of technical means on the territory of that Party, or ii. co-operate and assist the competent authorities in the collection or recording of, content data, in real-time, of specified communications in its territory transmitted by means of a computer system. 2. Where a Party, due to the established principles of its domestic legal system, cannot adopt the measures referred to in paragraph 1 (a), it may instead adopt legislative and other measures as may be necessary to

12


ensure the real-time collection or recording of content data of specified communications in its territory through application of technical means on that territory. 3. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige a service provider to keep confidential the fact of and any information about the execution of any power provided for in this Article. 4. The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14 and 15. Section 3 – Jurisdiction Article 22 – Jurisdiction

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with Articles 2 – 11 of this Convention, when the offence is committed : a.

in its territory; or

b.

on board a ship flying the flag of that Party; or

c. or

on board an aircraft registered under the laws of that Party;

d. by one of its nationals, if the offence is punishable under criminal law where it was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of any State. 2. Each Party may reserve the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs (1) b – (1) d of this article or any part thereof. 3. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences referred to in Article 24, paragraph (1) of this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him/her to another Party, solely on the basis of his/her nationality, after a request for extradition. 4. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with domestic law. 5. When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution. Chapter III – International co-operation Section 1 – General principles Title 1 – General principles relating to international co-operation

13


Article 23 – General principles relating to international co-operation

The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this chapter, and through application of relevant international instruments on international co-operation in criminal matters, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation, and domestic laws, to the widest extent possible for the purposes of investigations or proceedings concerning criminal offences related to computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a criminal offence. Title 2 – Principles relating to extradition Article 24 – Extradition

1. a. This article applies to extradition between Parties for the criminal offences established in accordance with Articles 2 – 11 of this Convention, provided that they are punishable under the laws of both Parties concerned by deprivation of liberty for a maximum period of at least one year, or by a more severe penalty. b. Where a different minimum penalty is to be applied under an arrangement agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation or an extradition treaty, including the European Convention on Extradition (ETS No. 24), applicable between two or more parties, the minimum penalty provided for under such arrangement or treaty shall apply. 2. The criminal offences described in paragraph 1 of this Article shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between or among the Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in any extradition treaty to be concluded between or among them. 3. If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it does not have an extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to any criminal offence referred to in paragraph 1 of this article. 4. Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognise the criminal offences referred to in paragraph 1 of this article as extraditable offences between themselves. 5. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the requested Party may refuse extradition. 6. If extradition for a criminal offence referred to in paragraph 1 of this article is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party deems that it has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case at the request of the requesting Party to its competent authorities for the purpose of prosecution and shall report the final outcome to the requesting Party in due course. Those authorities shall take their decision and conduct their investigations and proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a comparable nature under the law of that Party.

14


7. a. Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the name and addresses of each authority responsible for the making to or receipt of a request for extradition or provisional arrest in the absence of a treaty. b. The Secretary General of the Council of Europe shall set up and keep updated a register of authorities so designated by the Parties. Each Party shall ensure that the details held on the register are correct at all times. Title 3 – General principles relating to mutual assistance Article 25 – General principles relating to mutual assistance

1. The Parties shall afford one another mutual assistance to the widest extent possible for the purpose of investigations or proceedings concerning criminal offences related to computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a criminal offence. 2. Each Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to carry out the obligations set forth in Articles 27 - 35. 3. Each Party may, in urgent circumstances, make requests for mutual assistance or communications related thereto by expedited means of communications, including fax or e-mail, to the extent that such means provide appropriate levels of security and authentication (including the use of encryption, where necessary), with formal confirmation to follow, where required by the requested Party. The requested Party shall accept and respond to the request by any such expedited means of communication. 4. Except as otherwise specifically provided in Articles in this Chapter, mutual assistance shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable mutual assistance treaties, including the grounds on which the requested Party may refuse cooperation. The requested Party shall not exercise the right to refuse mutual assistance in relation to the offences referred to in Articles 2 to 11 solely on the ground that the request concerns an offence which it considers a fiscal offence. 5. Where, in accordance with the provisions of this chapter, the requested Party is permitted to make mutual assistance conditional upon the existence of dual criminality, that condition shall be deemed fulfilled, irrespective of whether its laws place the offence within the same category of offence or denominates the offence by the same terminology as the requesting Party, if the conduct underlying the offence for which assistance is sought is a criminal offence under its laws. Article 26 – Spontaneous information

1. A Party may, within the limits of its domestic law, without prior request, forward to another Party information obtained within the framework of its own investigations when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or

15


carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention or might lead to a request for co-operation by that Party under this chapter. 2. Prior to providing such information, the providing Party may request that it be kept confidential or used subject to conditions. If the receiving Party cannot comply with such request, it shall notify the providing Party, which shall then determine whether the information should nevertheless be provided. If the receiving Party accepts the information subject to the conditions, it shall be bound by them. Title 4 – Procedures pertaining to mutual assistance requests in the absence of applicable international agreements Article 27 – Procedures pertaining to mutual assistance requests in the absence of applicable international agreements

1. Where there is no mutual assistance treaty or arrangement on the basis of uniform or reciprocal legislation in force between the requesting and requested Parties, the provisions of paragraphs 2 through 9 of this article shall apply. The provisions of this article shall not apply where such treaty, arrangement or legislation is available, unless the Parties concerned agree to apply any or all of the remainder of this article in lieu thereof. 2. a. Each Party shall designate a central authority or authorities that shall be responsible for sending and answering requests for mutual assistance, the execution of such requests, or the transmission of them to the authorities competent for their execution. b. other.

The central authorities shall communicate directly with each

c. Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities designated in pursuance of this paragraph. d. The Secretary General of the Council of Europe shall set up and keep updated a register of central authorities so designated by the Parties. Each Party shall ensure that the details held on the register are correct at all times. 3. Mutual assistance requests under this Article shall be executed in accordance with the procedures specified by the requesting Party except where incompatible with the law of the requested Party. 4. The requested Party may, in addition to grounds for refusal available under Article 25, paragraph (4), refuse assistance if: a. the request concerns an offence which the requested Party considers a political offence or an offence connected with a political offence; or

16


b. it considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests. 5. The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice criminal investigations or proceedings conducted by its authorities. 6. Before refusing or postponing assistance, the requested Party shall, where appropriate after having consulted with the requesting Party, consider whether the request may be granted partially or subject to such conditions as it deems necessary. 7. The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the outcome of the execution of a request for assistance. If the request is refused or postponed, reasons shall be given for the refusal or postponement. The requested Party shall also inform the requesting Party of any reasons that render impossible the execution of the request or are likely to delay it significantly. 8. The requesting Party may request that the requested Party keep confidential the fact and substance of any request made under this Chapter except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the request for confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party, which shall then determine whether the request should nevertheless be executed. 9. a. In the event of urgency, requests for mutual assistance or communications related thereto may be sent directly by judicial authorities of the requesting Party to such authorities of the requested Party. In any such cases a copy shall be sent at the same time to the central authority of the requested Party through the central authority of the requesting Party. b. Any request or communication under this paragraph may be made through the International Criminal Police Organisation (Interpol). c. Where a request is made pursuant to subparagraph (a) and the authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the competent national authority and inform directly the requesting Party that it has done so. d. Requests or communications made under this paragraph that do not involve coercive action may be directly transmitted by the competent authorities of the requesting Party to the competent authorities of the requested Party. e. Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession inform the Secretary General of the Council of Europe that, for reasons of efficiency, requests made under this paragraph are to be addressed to its central authority. Article 28 – Confidentiality and limitation on use

1. When there is no mutual assistance treaty or arrangement on the basis of uniform or reciprocal legislation in force between the requesting and

17


the requested Parties, the provisions of this article shall apply. The provisions of this article shall not apply where such treaty, arrangement or legislation, is available unless the Parties concerned agree to apply any or all of the remainder of this article in lieu thereof. 2. The requested Party may make the furnishing of information or material in response to a request dependent on the condition that it is: a. kept confidential where the request for mutual legal assistance could not be complied with in the absence of such condition, or b. not used for investigations or proceedings other than those stated in the request. 3. If the requesting Party cannot comply with a condition referred to in paragraph 2, it shall promptly inform the other Party, which shall then determine whether the information is nevertheless provided. When the requesting Party accepts the condition, it shall be bound by it. 4. Any Party that furnishes information or material subject to a condition referred to in paragraph 2 may require the other Party to explain, in relation to that condition, the use made of such information or material. Section 2 – Specific provisions Title 1 – Mutual assistance regarding provisional measures Article 29 – Expedited preservation of stored computer data

1. A Party may request another Party to order or otherwise obtain the expeditious preservation of data stored by means of a computer system, which is located within the territory of that other Party and in respect of which the requesting Party intends to submit a request for mutual assistance for the search or similar access, seizure or similar securing, or disclosure of the data. 2. A request for preservation made under paragraph 1 shall specify: a. the authority that is seeking the preservation; b. the offence that is the subject of a criminal investigation or proceeding and a brief summary of related facts; c. the stored computer data to be preserved and its relationship to the offence; d. any available information to identify the custodian of the stored computer data or the location of the computer system; e. the necessity of the preservation; and f. that the Party intends to submit a request for mutual assistance for the search or similar access, seizure or similar securing, or disclosure of the stored computer data.

18


3. Upon receiving the request from another Party, the requested Party shall take all appropriate measures to preserve expeditiously the specified data in accordance with its domestic law. For the purposes of responding to a request, dual criminality shall not be required as a condition to providing such preservation. 4. A Party that requires dual criminality as a condition for responding to a request for mutual assistance for the search or similar access, seizure or similar securing, or disclosure of the data may, in respect of offences other than those established in accordance with Articles 2 – 11 of this Convention, reserve the right to refuse the request for preservation under this article in cases where it has reason to believe that at the time of disclosure the condition of dual criminality cannot be fulfilled. 5. In addition, a request for preservation may only be refused if : a. the request concerns an offence which the requested Party considers a political offence or an offence connected with a political offence; or b. the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests. 6. Where the requested Party believes that preservation will not ensure the future availability of the data or will threaten the confidentiality of, or otherwise prejudice the requesting Party’s investigation, it shall promptly so inform the requesting Party, which shall then determine whether the request should nevertheless be executed. 7. Any preservation effected in response to the request referred to in paragraph 1 shall be for a period not less than 60 days in order to enable the requesting Party to submit a request for the search or similar access, seizure or similar securing, or disclosure of the data. Following the receipt of such request, the data shall continue to be preserved pending a decision on that request. Article 30 – Expedited disclosure of preserved traffic data

1. Where, in the course of the execution of a request made under Article 29 to preserve traffic data concerning a specific communication, the requested Party discovers that a service provider in another State was involved in the transmission of the communication, the requested Party shall expeditiously disclose to the requesting Party a sufficient amount of traffic data in order to identify that service provider and the path through which the communication was transmitted. 2. Disclosure of traffic data under paragraph 1 may only be withheld if : a. the request concerns an offence which the requested Party considers a political offence or an offence connected with a political offence; or b. the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests.

19


Title 2 – Mutual assistance regarding investigative powers Article 31 – Mutual assistance regarding accessing of stored computer data

1. A Party may request another Party to search or similarly access, seize or similarly secure, and disclose data stored by means of a computer system located within the territory of the requested Party, including data that has been preserved pursuant to Article 29. 2. The requested Party shall respond to the request through application of international instruments, arrangements and laws referred to in Article 23, and in accordance with other relevant provisions of this Chapter. 3. The request shall be responded to on an expedited basis where: a. there are grounds to believe that relevant data is particularly vulnerable to loss or modification; or b. the instruments, arrangements and laws referred to in paragraph 2 otherwise provide for expedited co-operation. Article 32 – Trans-border access to stored computer data with consent or where publicly available

A Party may, without obtaining the authorisation of another Party: a. access publicly available (open source) stored computer data, regardless of where the data is located geographically; or b. access or receive, through a computer system in its territory, stored computer data located in another Party, if the Party obtains the lawful and voluntary consent of the person who has the lawful authority to disclose the data to the Party through that computer system. Article 33 – Mutual assistance regarding the real-time collection of traffic data

1. The Parties shall provide mutual assistance to each other with respect to the real-time collection of traffic data associated with specified communications in its territory transmitted by means of a computer system. Subject to paragraph 2, assistance shall be governed by the conditions and procedures provided for under domestic law. 2. Each Party shall provide such assistance at least with respect to criminal offences for which real-time collection of traffic data would be available in a similar domestic case. Article 34 – Mutual assistance regarding the interception of content data

The Parties shall provide mutual assistance to each other with respect to the real-time collection or recording of content data of specified communications transmitted by means of a computer system to the extent permitted by their applicable treaties and domestic laws.

20


Title 3 – 24/7 Network Article 35 – 24/7 Network

1. Each Party shall designate a point of contact available on a 24 hour, 7 day per week basis in order to ensure the provision of immediate assistance for the purpose of investigations or proceedings concerning criminal offences related to computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a criminal offence. Such assistance shall include facilitating, or, if permitted by its domestic law and practice, directly carrying out: a. provision of technical advice; b. preservation of data pursuant to Articles 29 and 30; and c. collection of evidence, giving of legal information, and locating of suspects. 2. a. A Party’s point of contact shall have the capacity to carry out communications with the point of contact of another Party on an expedited basis. b. If the point of contact designated by a Party is not part of that Party’s authority or authorities responsible for international mutual assistance or extradition, the point of contact shall ensure that it is able to co-ordinate with such authority or authorities on an expedited basis. 3. Each Party shall ensure that trained and equipped personnel are available in order to facilitate the operation of the network. Chapter IV – Final provisions Article 36 – Signature and entry into force

1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and by non-member States which have participated in its elaboration. 2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States, including at least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2. 4. In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2.

21


Article 37 – Accession to the Convention

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Contracting States to the Convention, may invite any State not a member of the Council and which has not participated in its elaboration to accede to this Convention. The decision shall be taken by the majority provided for in Article 20 (d) of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers. 2. In respect of any State acceding to the Convention under paragraph 1 above, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. Article 38 – Territorial application

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply. 2. Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the declaration by the Secretary General. 3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General. Article 39 – Effects of the Convention

1. The purpose of the present Convention is to supplement applicable multilateral or bilateral treaties or arrangements as between the Parties, including the provisions of: – the European Convention on Extradition opened for signature in Paris on 13 December 1957 (ETS No. 24); – the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters opened for signature in Strasbourg on 20 April 1959 (ETS No. 30); – the Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters opened for signature in Strasbourg on 17 March 1978 (ETS No. 99).

22


2. If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty on the matters dealt with in this Convention or otherwise have established their relations on such matters, or should they in future do so, they shall also be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly. However, where Parties establish their relations in respect of the matters dealt with in the present convention other than as regulated therein, they shall do so in a manner that is not inconsistent with the Convention’s objectives and principles. 3. Nothing in this Convention shall affect other rights, restrictions, obligations and responsibilities of a Party. Article 40 – Declarations

By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the possibility of requiring additional elements as provided for under Article 2, Article 3, Article 6, paragraph 1 (b), Article 7, Article 9, paragraph 3 and Article 27, paragraph 9 (e). Article 41 – Federal clause

1. A federal State may reserve the right to assume obligations under Chapter II of this Convention consistent with its fundamental principles governing the relationship between its central government and constituent States or other similar territorial entities provided that it is still able to co-operate under Chapter III. 2. When making a reservation under paragraph 1, a federal State may not apply the terms of such reservation to exclude or substantially diminish its obligations to provide for measures set forth in Chapter II. Overall, it shall provide for a broad and effective law enforcement capability with respect to those measures. 3. With regard to the provisions of this Convention, the application of which comes under the jurisdiction of constituent States or other similar territorial entities, that are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States of the said provisions with its favourable opinion, encouraging them to take appropriate action to give them effect. Article 42 – Reservations

By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the reservation(s) provided for in Article 4, paragraph 2, Article 6, paragraph 3, Article 9, paragraph 4, Article 10, paragraph 3, Article 11, paragraph 3, Article 14, paragraph 3, Article 22, paragraph 2, Article 29, paragraph 4, and Article 41, paragraph 1. No other reservation may be made. Article 43 – Status and withdrawal of reservations

23


1. A Party that has made a reservation in accordance with Article 42 may wholly or partially withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General. Such withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General. If the notification states that the withdrawal of a reservation is to take effect on a date specified therein, and such date is later than the date on which the notification is received by the Secretary General, the withdrawal shall take effect on such a later date. 2. A Party that has made a reservation as referred to in Article 42 shall withdraw such reservation, in whole or in part, as soon as circumstances so permit. 3. The Secretary General of the Council of Europe may periodically enquire with Parties that have made one or more reservations as referred to in Article 42 as to the prospects for withdrawing such reservation(s). Article 44 – Amendments

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention as well as to any State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Convention in accordance with the provisions of Article 37. 2. Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment. 3. The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the European Committee on Crime Problems (CDPC) and, following consultation with the non-member State Parties to this Convention, may adopt the amendment. 4. The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance. 5. Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof. Article 45 – Settlement of disputes

1. The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention. 2. In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems (CDPC), to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

24


Article 46 – Consultations of the Parties

1. The Parties shall, as appropriate, consult periodically with a view to facilitating: a. the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems thereof, as well as the effects of any declaration or reservation made under this Convention; b. the exchange of information on significant legal, policy or technological developments pertaining to cybercrime and the collection of evidence in electronic form; c. consideration of possible supplementation or amendment of the Convention. 2. The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically informed regarding the result of consultations referred to in paragraph 1. 3. The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall, as appropriate, facilitate the consultations referred to in paragraph 1 and take the measures necessary to assist the Parties in their efforts to supplement or amend the Convention. At the latest three years after the present Convention enters into force, the European Committee on Crime Problems (CDPC) shall, in co-operation with the Parties, conduct a review of all of the Convention’s provisions and, if necessary, recommend any appropriate amendments. 4. Except where assumed by the Council of Europe, expenses incurred in carrying out the provisions of paragraph 1 shall be borne by the Parties in the manner to be determined by them. 5. The Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out their functions pursuant to this Article. Article 47 – Denunciation

1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General. Article 48 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention as well as any State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Convention of: a. any signature;

25


b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 36 and 37; d. any declaration made under Article 40 or reservation made in accordance with Article 42; e. any other act, notification or communication relating to this Convention. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Done at Budapest, this 23rd day of November 2001, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

26


SKRIPSI LOCUS DELICTI SEBAGAI ACUAN UNTUK MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF DALAM PEMERIKSAAN CYBERCRIME: SUATU ANALISA KASUS TEROR

Recommend Documents