SKRIPSI KONFLIK INTERNAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI KABUPATEN KARAWANG: SUMBER DAN DAMPAK KONFLIK PADA PEMILU Oleh: Bambang

SKRIPSI KONFLIK INTERNAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI KABUPATEN KARAWANG: SUMBER DAN DAMPAK KONFLIK PADA PEMILU 2009

Oleh: Bambang 106033201164

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Karawang: Sumber dan Dampak Konflik Pada Pemilu 2009" diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasyah pada tanggal 10 Desember 2010 di hadapan dewan penguji. Karena itu, penulis berhak memperoleh gelar Sarjana SI (S.Sos) dalam bidang Ilmu Politik. Jakarta, 10 Desember 2010

Tim Penguji Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. Hj. Wiwi Siti Saiaroh. MA NIP: 196902101994032004

M. Zaki Mubarak. M.Si NIP. 197309272005011008

Penguji: Penguji 1

Penguji 2

Ahmad Bakir Ihsan. M.Si NIP: 197204122003121002

Suryani, M.Si NIP : 150411224 Pembimbing

Dr. Siroiudin Ali, MA NIP. 195406052001121001

KONFLIK INTERNAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI KABUPATEN KARAWANG: SUMBER DAN DAMPAK KONFLIK PADA PEMILU 2009 (Studi Konflik DPC Karawang 2004-2009)

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.i)

Oleh Bambang NIM: 106033201164

Di bawah bimbingan

Dr. Sirojudin Ali, MA NIP. 195406052001121001

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M

ABSTRAK

Bambang Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Karawang: Sumber Dan Dampak Konflik Pada Pemilu 2009

Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu partai politik Islam di Indonesia, yang dideklarasikan di komplek Pondok Pesantren Wahid Hasyim Ciganjur Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mi 1998 Pada jam 15.00 WIB diikuti oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama diantaranya adalah KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Mustofa Bisri, dan KH. Muhith Muzadi. Sebagai partai baru PKB ikut serta dalam ajang pemilu 1999 yang mendapatkan peringkat ketiga setelah PDIP dan Golkar. Peletakan batu pertama perjalanan PKB masih tetap bangkit dalam perpolitikan Indonesia. Namun tidak demikian, PKB sebagai salah satu partai politik Islam mengalami berbagai cobaan dan rintangan yang diawali dengan konflik yang dipelopori oleh Gus Dur dan Matori, dalam kasusnya kehadiran Matori pada sidang MPR dalam rangka penurunan Gus Dur dari kursi Presiden. Maka waktu itu juga Gus Dur memecat Matori yang dianggap telah menyalahi aturan partai ikut dalam sidang MPR, konflik semakin meluas sehingga sampai ke meja hijau. Dalam kasus tersebut yang menjadikan PKB menjadi dua kubu yaitu kubu Batu tulis pimpinan Matori dan PKB Kuningan pimpinan Gus Dur. Akan tetapi, dalam keputusan sidang kubu Gus Dur yang memenangkan perkara tersebut. Sampai mengikuti ajang pemilu 2004 dengan tuntas tidak mengalami permasalahan. Selanjutnya dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dibawah pimpinan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla memilih Alwi dan Saefullah Yusuf sebagai menteri, dan ini yang mengakibatkan keduanya dipecat dari kepengurusan partai karena dianggap telah menyalahi aturan partai. Sehingga kasus ini juga sampai kepengadilan karena Alwi dan Saefullah tidak terima atas keputusan Gus Dur. Konflik yang terjadi dilakukan oleh beberapa aktor yaitu Gus Dur, Matori dan Alwi, dari beberapa konflik baik yang pertaama, kedua, dan ketiga itu tidak berpengaruh terhadap DPC PKB Karawang. Namun, konflik terjadi kembali antara Gus Dur dan Muhaimin, dan ini berdampak kepada DPC PKB Karawang yang mengakibatkan terbentuknya dua kepengurusan antara kubu Muhaimin dan kubu Gus Dur. Oleh karena itu, disini penulis akan menjelaskan dan menggambarkan konflik yang terjadi ditingkat Kabupaten atau kota yaitu di Kab. Karawang. Karena, dalam kenyataanya konflik yang terjadi di tingkat pusat berdampak ke tingkat cabang atau kota. Sejauh mana dampak dan pengaruh konflik terhadap masyarakat (Nahdliyin) dan pemilu. Karena, pada kenyataanya konflik sangat mempengaruhi baik tingkat pusat maupun cabang.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1.

Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (SI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.

Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 7 Desember 2010

Bambang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil a’alamin, dengan mengucapkan puji, puja serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat meraih gelar strata satu (SI). Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua yakni nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dan membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang penderang, dan selalu kita nantikan syafa’atnya di akhirat Aaamiin Yaa Robbal a’lamin. Atas terselesainya skripsi ini, dengan judul: Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa Karawang: Dampak dan Sumber Konflik pada Pemilu 2009. Banyak halangan, rintangan serta tantangan yang penulis hadapi dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu baik secara materi maupun secara moral selama menyelesaikan skripsi ini, diantaranya: 1.

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, nikmat sehat jasmani rohani, dan memberikan ilmu yang tiada tara, memberikan jalan penerang disaat penulis menemukan masalah serta halangan dan rintangan ketika menulis atau menyusun skripsi ini.

2.

Bapak Prof. Dr. Komarudin Hidayat, selaku rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.

Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendy, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4.

Bapak Dr. Hendro Prasetyo, MA. Selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5.

Ibu Dra. Wiwi Siti Sajaroh, M.Ag., selaku ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6.

Bapak M. Zaki Mubarak, MSi selaku sekertaris Jurusan Ilmu Politik yang telah memberikan motivasi serta dorongan yang tak henti-henti demi terselesainya skripsi ini.

7.

Bapak Dr. Sirojudin Ali, MA. Selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu diantara kesibukan dalam aktivitasnya dalam rangka memberikan bimbingan serta motivasi dan dorongan demi terselesainya penulisan karya ilmiah atau skripsi ini.

8.

Seluruh Dosen beserta staf dan jajaran akademik Program Studi Ilmu Politik,

penulis

menucapkan

beribu-ribu

terima

kasih

sampai

terselesaikannya skripsi atau karya ilmiah ini. 9.

Orang tua baik Bapak Calam dan Ibu Umsinah yang tercinta, tiada hentihentinya mendidik dan membina saya dari kecil sampai besar, sehingga saya bisa menunaikan studi di jenjang yang lebih tinggi, itu tidak lain karena dorongan serta do’a orang tua saya yang selalu mengalir dan menghiasi dalam kehidupan saya.

10. Untuk kaka-kakaku serta adiku, Yanah, Spd, Drs. Wahyudin Sag, Sarnih dan Lia Anggraeni yang telah memberikan dukungan serta motivasi yang tinggi, dan selalu menjaga serta membimbing saya saat melakukan studi, tidak akan pernah terlupakan jasa-jasa mereka sampai kapanpun. 11. Kepada Adinda Handayanti yang tercinta, yang selalu memberikan motivasi serta masukan untuk penyelesaian skripsi ini begitu banyak

pengorbanan yang Adinda berikan, dan kepada Bapak H. Misan Turin beserta Ibu yang telah memberikan sarana prasarana, dorongan atau dukungan yang banyak kepada penulis. 12. Kepada teman-teman dan IRMA Al-Husna, Dedi Candra, Ahmad Sofiyan S.Sos, Helmi, Abdul Muis, Soleh, Alek, Kamin, Idris Ridwan Munandar SPd, Hasan Ismail, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sampai terselesaikannya skripsi ini. 13. Kepada seluruh pihak dan segenap jajaran pengurus DPC PKB Karawang, penulis ucapkan terima kasih banyak atas bantuan serta bahan rujukan yang telah diberikan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 14. Kepada kawan-kawan Program Studi Ilmu Politik yang tidak saya sebutkan satu-persatu khususnya angkatan tahun 2006, terima kasih atas dukungan dan bantuannya baik materi maupun pemikiran selama berlangsungnya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh bahkan belum sempurna oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis bisa intropeksi,. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca. Demikianlah semoga Allah menerima usaha ini sebagai ‘amal ibadah serta mengampuni kesalahan dalam karya atau skripsi ini, oleh karena itu penulis sendiri yang bertanggung jawab. Ciputat, 7 Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.......................................................................1 A. Latar Belakang Masalah..........................................................1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah......................................7 C. Metodelogi Penelitian..............................................................8 D. Sistematika Penulisan..............................................................8 E. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................9

BAB II KAJIAN TEORI..........................................................................11 A.

Partai Politik...........................................................................,11 1. Pengertian Partai Politik.....................................................13 2. Model Partai Politik...........................................................15 3. Fungsi Partai Politik...........................................................16 4. Tujuan Partai Politik..........................................................19

B. Konflik....................................................................................22 1. Pengertian Konflik.............................................................22 2. Bentuk Konflik..................................................................25

BAB III DESKRIPSI DPC PKB KAB. KARAWANG........................29 1. Latar Belakang Berdirinya Partai..........................................29 2. Struktur Kepengurusan Partai...............................................34 3. Program Kerja Partai............................................................38 4. Perkembangan Partai dari tahun 2004 – 2009......................41 5. Perbandingan Hasil Pemilu 2004 dan 2009.........................45

BAB IV DINAMIKA KONFLIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI KARAWANG..................................................................................51 A. Konflik Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat Nasional................51 1. Latar Belakang Konflik..........................................................52 2. Pelaku yang terlibat dalam konflik.........................................53 B. Konflik Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang......................54 1. Sumber Konflik.......................................................................55 2. Pelaku yang terlibat dalam konflik..........................................58 3. Pengaruh Konflik Terhadap Masyarakat................................60 C. Dampak Konflik PKB pada Pemilu 2009....................................63

BAB V PENUTUP........................................................................................71 A. Kesimpulan.................................................................................71 B. Saran – saran................................................................................73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Allah menciptakan manusia sesuai dengan ukuran dan kemampuan manusia, dan manusia bergerak demi mencapai atau menjalankan tugasnya, walaupun telah diketahui bahwa manusia adalah makhluk yang lemah tidak ada kekuatan tanpa ada yang memberikan kekuatan itu. Namun manusia bertugas atau beraktivitas sesuai dengan koridor, ketentuan dan hukum yang berlaku sebagaimana manusia makhluk sosial yang sama-sama saling membutuhkan satu sama lain, dengan adanya interaksi sosial maka akan tumbuh pemikiran dan gagasan yang luas dalam membangun agama, masyarakat dan negara. UU RI No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik menyatakan bahwa, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan, kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.1 Politik adalah cara untuk mencapai sebuah kekuasaan, dan untuk mencapai kekuasaan bisa dengan beberapa cara salah satunya yaitu melalui partai politik, namun partai politik berbeda dengan bentuk organisasi lainnya, ia merupakan a special Kind of political organization. Di negara yang demokratis 1

UU RI No. 31Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang menjelaskan bahwa segala

bentuk kepartaian mempunyai misi dan tujuan yang baik, yang sesuai dengan undang-undang yang ada, dan partai politik menjadikan sebuah alat politik guna mencapai suatu tujuan yaitu kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan demi tercapainya masyarakat, bangsa yang sejahtera.

atau yang otoritarian partai politik berbeda dengan asosiasi-asosiasi politik lainnya yang ada, seperti kelompok penekan (Pressure group), karena partai politik adalah organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokratis.2 Dalam politik Islam munculnya partai diawali dengan konflik kekuasaan pada periode Ali dan Muawiyah, pada periode ini terdapat dua teori yang berkembang. Ibnu Khaldun menjelaskan teori tersebut dengan ungkapanya, dan puncak perselisihan yang terjadi antara sahabat dan tabi’in merupakan perbedaan ijtihad dalam masalah agama yang zhanni, demikian pula hukumnya.3 Dalam arena politik masalah konflik seperti yang dikatakan Dharsono bahwa hampir setengah abad setelah merdeka, Indonesia tidak pernah benar-benar mengecap ketenangan dalam negeri. Pada tahun 1948 dan 1965 Kaum komunis telah dua kali mencoba melakukan kudeta. Daerah Jawa Barat dan Divis Siliwangi telah di rongrong oleh Darul Islam sepanjang 1950-an, dan di sejumlah daerah lain telah terjadi bemacam-macam pemberontakan. Sehingga menurut Dharsono akar permasalahan terjadinya konflik itu disebabkan oleh organisasi-organisasi islam yang selalu berjuang demi syariat Islam.4 Konflik di PKB memang tidak jauh berbeda dengan konflik yang terjadi pada NU dulu yang mana sejak berdirinya NU Pada tanggal 31 Januari 1926 Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya, di bawah pimpinan Syaikh Hasyim Asy’ari, sebagai reaksi terhadap gerakan pembaharuan yang dibawa terutama oleh Muhammadiyah dan lain-lain, usahanya antara lain memperkembangkan dan 2

Thoha Miftah, Birokrasi dan Politik Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

2007,) h. 94. 3

Rais Dhiauddin, Teori Politik Islam, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001,) h. 32, Cet. I.

4

Lidlle, R. William, Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru,

(Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1992, ) h. 113-114.

mengikuti salah satu dari keempat mazhab fiqh. Tahun 1952 memisahkan diri dari Masyumi dan sejak itu resmi menjadi Partai Politik Islam. Kegiatan politik praktis NU mulai surut ketika memfusikan diri ke dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 1973, lalu ditegaskan bahwa NU bukan wadah bagi kegiatan politik praktis dalam Musyawarah Nasionalnya di Situbondo Jawa Timur 1983, dan diperkuat oleh Muktamar NU 1984 yang secara eksplisit menyebut NU meninggalkan kegiatan politik praktisnya.5 Ketika lengsernya Orde Baru 1998 menjadi Era Reformasi itulah awal berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 23 Juli 1998 yang di deklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama diantaranya adalah Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi. Namun perjalanan partai ini sangat begitu rumit, artinya proses kepengurusan ini mengalami banyak rintangan. Contoh kasus atau konflik antara Gus Dur dan Matori Abdul Djalil ketika Muktamar pertama PKB di Surabaya pada tahun 2001 yaitu masalah sidang istimewa MPR RI, kelompok Gusdur tidak mau mengikuti sidang istimewa yang tidak konstitusional tapi Matori tetap mengkutinya untuk menjatuhkan Gus Dur karena Matori ingin memperjuangkan pribadinya menjadi ketua DPP PKB. Matori menyerukan kepada segenap pengurus DPP PKB yang terlibat secara langsung mendorong KH. Abdurrahman Wahid bersikap konfrontatif terhadap banyak pihak yang berpuncak pada keluarnya dekrit presiden agar mengundurkan diri dari pengurus partai, akibat dari perbuatanya akhirnya Matori diberhentikan oleh Ketua Dewan Syuro KH. Abdurrahman Wahid sebagai ketua 5

Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam, (Jakarta, Rajawali, 1986,) h. 263- 264.

DPP PKB, dengan alasan yang bersangkutan tidak tunduk pada kebijakan partai karena mendukung pelaksanaan sidang istimewa MPR RI dan kedudukannya diganti oleh Alwi Shihab. Konflik internal ini tidak mempengaruhi pemilu 2004, hengkangya Matori dari PKB tidak akan mengganggu keutuhan partai ini secara keseluruhan terbukti dari DPW sampai DPC tetap mendukung PKB di bawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid.6 Bukan hanya kasus ini saja yang dialami Partai Kebangkitan Bangsa, masih banyak kasus-kasus yang dialami. Ketika Gus Dur menjadi Presiden banyak sekali lawan politik Gus Dur yang ingin menjatuhkan kekuasaanya, karena kebetulan pada kepemimpinan beliau mengalami beberapa perubahan seperti pemisahan antara POLRI dan ABRI, pembubaran Depsos, pembubaran Depham dan yang lainnya. Karawang kota pangkal perjuangan yang dikenal sebagai lumbung padi, dan kaya akan sumber daya alamnya, akan tetapi juga karawang bisa dikatakan kota santri karena banyak berdirinya pondok-pondok salafi, sehingga mayoritas 70% karawang warga Nahdliyin, namun saat sekarang ini perpolitikan di Karawang mengalami masalah, khususnya yang terjadi dan di alami oleh Nahdlyin Karawang, keluh kesah mereka baik dari elit agama maupun masyarakat biasa selalu muncul yang bertanya kenapa PKB Karawang selalu ada masalah. Pada pemilu 1999 perolehan suara 61.000 mendapat 2 kursi, pemilu 2004 memperoleh suara 53.000 mendapat 3 kursi, dan pada pemilu 2009 yang lalu memperoleh suara 48.300 mendapat 4 kursi.7 Menurut Rahmat Toleng salah satu pengurus PKB Karawang menyatakan bahwa setiap tahun dalam pemilu PKB

6

Abdurrahman Wahid, Gus Dur yang Saya Kenal Catatan Transisi Demokrasi Kita,

(Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2004,) h. 203-205. 7

Radar Karawang,, pesta pemilu raya Karawang , tanggal 27 juli 2009 h. 4

Karawang mengalami penurunan, tapi dalam kursi selalu meningkat. Ini tidak lain karena sistem pemilu yang mendukung Keadaan PKB Karawang yaitu sistem pemilu Proporsional, sistem Proporsional adalah sistem pemilu yang lebih menitik beratkan kepada partai bukan orang atau nomor calon, berbeda dengan sistem distrik, kalau sistem distrik sebaliknya dari sistem proporsional. Bahkan dalam penghitungannyapun berbeda. Dan proporsional juga ialah sistem yang memberikan kursi legislatif kepada parpol berdasarkan proposi suara tiap parpol dalam sebuah daerah pemilihan, agar kursi-kursi dapat didistribusikan kepada parpol secara proporsional, maka caranya menggunakan DP Wakil Jamak, namun idealnya secara empirik antara 6-9 kursi per DP. Oleh karena itu, kalaulah sistem ini berubah menjadi sistem distrik kemungkinan PKB Karawang mengalami kekalahan.8 Konflik internal PKB Karawang terjadi karena pengaruh konflik internal ditingkat pusat atau bisa dikatakan efek domino yang mana sudah ketahui bersama baik dari media elektronik atau media cetak, bahwa konflik di DPP PKB sangat ironis dan akan berimbas pada DPW,DPC sampai ke PAC sehingga mengalami berbagai benturan antara dua kubu antara lain kubu Gusdur dan kubu Muhaimin, atau antara kubu Parung dengan kubu Ancol. Dan Toleng juga mengatakan kubu Gusdur kelompok tua yaitu H. Uba Ruba’i dan Enjang Ya’kub, dan kubu

8

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2010 di kantor sekretariat

PKB Karawang , di dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa PKB merupakan partai yang berideologi Islam tradisional atau partai kaum Nahdliyin yang mengakomodir kaum santri, petani dan para simpatisan luar Nahdliyin. Dalam jumlah suara setiap tahun PKB Karawang terjadi penyusutan baik ketika konflik maupun sedang tidak terjadi konflik, ini karena keberuntungan Partai PKB karena sistem pemilu menggunakan sistem pemilu Proporsional, konflik internal di tubuh PKB yang menjadikan simpatisan PKB pecah itu berdampak pada pemilu 2009 yang lalu.

Muhaimin kelompok muda yang dipelopori oleh Ahmad Zamakhsyari ketua sekarang, dan segenap pengurus lainnya. Pertikaian dan perbedaan pendapat selalu ada dalam suatu intansi atau suatu organisasi. Oleh karena itu untuk lebih jelas kronologisnya tentang konflik PKB Karawang pembahasan akan dilanjutkan pada BAB berikutnya. B. Perumusan dan Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, jelaslah bahwa Konflik bukan terjadi hanya pada suatu etnis atau suatu golongan saja, akan tetapi partai politik pun bisa terjadi konflik karena disebabkan oleh faktor – faktor tertentu, apalagi kaitannya dengan politik dan umat, maka pembahasan skripsi ini akan dirumuskan pada persoalan sebagai berikut: 1.

Apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Karawang?

2.

Seperti apa Faksionalisme politik yang terbentuk akibat konflik tersebut?

3.

Apa Dampak dan Pengaruhnya terhadap warga Nahdliyin di Karawang?

Kemudian, agar penelitian ini bisa lebih fokus , maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan diatas pada permasalahan Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Karawang, sumber serta dampak pada pemilu 2009. C. Metodelogi Penelitian Dalam penelitian ini diaplikasikan model penelitian empiris. Dilihat dari sudut pandang sifat yang dihimpunnya, penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif dan kuantitatif. Sementara metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis

yakni

dengan

cara penulisan

yang menggambarkan

permasalahan yang didasari pada data-data yang ada, lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. sumber lainya yang relevan dengan penelitian ini, seperti jurnal yang terkait dengan penelitian, surat kabar, majalah dan sumber tertulis lainya. Adapun sistematika atau teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Skripsi, Tesis dan Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh PT. Hikmat Syahid Indah Jakarta tahun 2002. D. Tujuan dan Manfaat Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Penelitian 1. Ingin mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya konflik Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang. 2. Ingin mengetahui sejauh mana Partai Kebangkitan Bangsa Karawang dalam menghadapi konflik tersebut. 3. Ingin mengetahui apa dampak dan pengaruhnya terhadap pemilu dan masyarakat sekitar. 4. Ingin mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan perannya.

2. Manfaat Penelitian 1. Untuk memberikan kontribusi berupa gagasan dan buah fikiran sebagai hasil penelitian berdasarkan prosedur, ilmiah serta melatih kepekaan penulis terhadap masalah-masalah yang ada dilingkungan. 2. Penelitian ini diharapkan menambah referensi tentang masalah-masalah politik yang ada dilingkungan. 3. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran atau pemasukan tentang konflik pada partai politik PKB dan mampu memberikan solusi atau jalan keluar bagi pengurus partai PKB dan para simpatisan dalam menyikapi kelebihan dan kekurangan akan peranannya menanggulangi perselisihan kepengurusan partai politik serta dapat menjadi motivasi bagi peneliti-peneliti lain untuk mengetahui fenomena atau suatu konflik yang terjadi di setiap partai politik, baik partai politik nasionalis maupun islamis yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah. E. Sistematika Penulisan Dalam skripsi ini pembahasannya akan terbagi menjadi lima bab dan masing-masing bab akan terbagi lagi menjadi sub-sub bab yaitu sebagai berikut: Bab I : Memuat tentang pendahuluan yang mengutarakan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, kajian teori, metode penelitian, sistematika penulisan, tujuan dan manfaat penelitian. Bab II: Memuat tentang tinjauan teoritis menjelaskan tentang Pengertian partai politik, Model partai politik, dan Fungsi partai Politik, serta Pengertian Konflik, dan bentuk Konflik.

Bab III: Memuat tentang Deskripsi Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang yang mengutarakan Latar belakang berdirinya partai, Struktur kepengurusan partai, Program kerja partai, perbandingan hasil pemilu, dan Perkembangan partai dari setiap tahun. Bab IV: Memuat tentang Dinamika konflik Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang yang menjelaskan konflik PKB tingkat Nasional antara lain: latar belakang konplik, pelaku yang terlibat dalam konflik, dampak dan pengaruh pada pemilu 2009. Dan konflik PKB di tingkat daerah Karawang antara lain yaitu: sumber dasar konflik, pelaku yang terlibat dalam konflik, dampak pada pemilu 2009, dan pengaruh konflik terhadap masyarakat. Bab V : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Partai Politik Dalam kekuasaan suatu negara baik yang konservatif maupun yang revolusioner dan yang didukung oleh elit politik atau oleh massa, baik pemerintahan yang menganut sistem demokrasi pluralis maupun yang mengikuti sistem demokrasi diktatoris. Pada umumnya partai politik dianggap sebagai alat atau kendaraan dari suatu sistem yang sudah berkembang, sehingga di negaranegara yang sedang berkembang pesat partai politik sudah menjadi lembaga serta arah tersendiri. Peletakan batu pertama awal munculnya partai politik terletak di negaranegara Eropa Barat, dengan alasan yang cukup jelas bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta dikaitkan pada persoalan politik. Oleh karena itu partai politik telah muncul secara spontan sebagai bahan atau alat penghubung antara rakyat dan penguasa sehingga diantaranya terjadi chak and balance yang sama-sama saling menguntungkan, karena di negara yang demokratis, dengan partai politik rakyat bisa menentukan seorang pemimpin. Dalam perkembangannya seperti di dunia barat partai politik hanya dilakukan atau dijalankan oleh orang-orang parlemen yang mempunyai kekuatan dalam suatu negara, dalam aktivitasnya menjaga dan mementingkan kaum bangsawan demi kepentingan raja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya roda perpolitikan partai politik mulai merambah dan berkembang di luar parlemen

diawali dengan membentuk panitia-panitia pemilihan umum dengan tujuan mengakomodir suara pemilih. Partai politik yang mampu mengakomodir dan mampu menyalurkan aspirasi masayarakat pada umumnya akan mempermudah perjalanan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik perlu dibentuk dengan berbagai dukungan baik pemerintah, masyarakat, golongan, dan organisasi massa lainnya. Karena tidak lain partai politik adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai institusi yang menjalankan kekuasaan, dan fungsi ini dijalankan baik ketika membentuk pemerintahan maupun berposisi sebagai oposisi.9 I. Pengertian Partai Politik Terdapat banyak sekali tentang definisi atau pengertian partai politik dengan bermacam-macam pemikiran baik menurut Barat maupun menurut Islam. Namun disini penulis akan mencoba menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan semua dengan partai politik. Dalam bahasa al-Qur’an partai atau Hizb adalah tanah kasar yang keras, tetapi juga digunakan untuk menunjukan sebuah kelompok yang mempunyai kekuatan dan keyakinannya. Karena itu, Lexicographer al-Qur’an terkenal, alAshfahani, mendefinisikan Hizb sebuah kelompok yang didalamnya terdapat keyakinan yang dijadikan sebuah dasar pemikiran (jama’ah fiha ghalazh).10 Sedangkan menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya “Partisipasi dan Partai Politik” mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita9

Ibid ..h.95

10

58, Cet. I.

Ka’bah Rifyal, Politik dan Hukum dalam Al-qur’an, (Jakarta, Khairul Bayan,, 2005,) h.

cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut jabatan secara konstitusional dalam rangka melaksanakan tugas dan kebijakan yang dimiliki.11 Dalam karang berikutnya terdapat dalam buku yang berjudul ”Dasar-dasar Ilmu Politik” mendefinisikan bahwa partai politik adalah suatu kumpulan atau kelompok yang terorganisir dengan baik, dan anggotaanggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita atau tujuan yang sama yaitu memperoleh kekuasaan.12 Menurut Sigmund Neumann dalam karangannya “Partai Politik Modern, Perbandingan Politik” memberikan pengertian tentang partai politik. Neumann menyatakan bahwa yang dimaksud partai politik adalah organisasi artikulasi dalam masyarakat yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.13 Menurut R.H. Soltau dalam bukunya “An Introduction to Politics” menyatakan bahwa yang dimaksud partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.14

11

Miriam Budiardjo: Partisipasi dan Partai Politik; , (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,

1998,) h 16, Cet. 4. 12

Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). 2003. h. 159-160 13 Sigmund Neumann, Harry Eckstein dan David E. Apter, Partai Politik Modern, Perbandingan Politik: A Reader, (London, Penerbit The Free Press of Glencoe, 1963,) h. 352. 14

(Roger F. Soltau : An Introduction to Politics, (London, Longmans, Green and Co,

1961,) h. 199.

Berdasarkan definisi diatas, maka terdapat kesimpulan bahwa partai politik adalah kelompok atau kumpulan orang yang terlatih, terorganisir dan mempunyai visi dan misi serta tujuan yang sama yaitu untuk mencapai atau mendapatkan kekuasaan. Berbeda denga movement atau gerakan, gerakan hanya mengandalkan fundamental dan politik yang terbatas serta ideologi yang kuat. II. Model Partai Politik Partai politik salah satu lembaga yang memiliki kekuatan dalam rangka menyalurkan dan mengakomodir aspirasi rakyat (Pemilu) dalam suatu pemerintahan, maka ada beberapa model atau tipe partai politik yang dikemukakan oleh para pakar atau pengamat politik antara lain sebagai berikut: Menurut Haryanto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi mejadi dua kategori, yaitu: 1. Mass Parties (Partai Masa), yaitu partai dimana anggotanya memiliki prinsip kesetiaan dengan hidup dan darahnya. Partai memperluas keanggotaan dan melakukan pemberdayaan melalui pendidikan politik bagi pemilih, partai tidak mengharapkan dana dari donator melainkan cukup didanai oleh beberapa orang tertentu yang memiliki kekuatan dana. 2.

Cadred Parties (Partai Kader), Partai ini mengutamakan kualitas bukan sekedar kuantitas, masing-masing anggota memiliki kebanggaan bahwa dirinya adalah kekuatan untuk perolehan kemenangan di pemilu bagi partainya. Mereka membuat Platform pemenangan pemilu sehingga apa yang menjadi tujuan perolehan kekuasaan politik.15

15

Haryanto: dalam buku Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah; Mengenal

Teori-Teori Politik. (Depok. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005,) h. 567-568 Cet. I.

Sesuai dengan kategori diatas menurut Haryanto Indonesia

sudah

menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan partai politik yang dibuktikan setiap mengadakan pemilihan umum atau pesta Demokrasi Indonesia. Sedangkan tipologi berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, menurut Ichlasul Amal seorang pengamat politik terdapat lima jenis partai politik, yakni: Pertama Partai Proto, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol partai ini adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non-anggota “outs”. Selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologi masyarakat. Kedua Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat. Ketiga Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hakhak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa berorientasi pada pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya.

Keempat Partai Diktatorial, sebenarnya merupakan sub tipe dari parti massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa. Kelima Partai Catch-all, merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all pertama kali di kemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku.16 Berdasarkan tipe tersebut Amal menegaskan bahwa partai politik baik Proto, Kader, Massa, Diktatorial, maupun Catch-all itu partai yang sudah ada di Indonesia, dan dari kelima tersebut sudah berperan dalam demokrasi Indonesia baik yang sedang berkuasa maupun yang mengalami oposisi. Menurut Peter Schroder, tipologi partai politik berdasarkan struktur organisasinya terbagi menjadi tiga macam yaitu; 1. Partai Para Pemuka Masyarakat, berupa gabungan yang tidak terlalu ketat, yang pada umumnya tidak dipimpin secara sentral ataupun profesional, dan yang pada kesempatan tertentu sebelum pemilihan anggota parlemen mendukung kandidat-kandidat tertentu untuk memperoleh suatu mandat.

16

Ichlasul Amal. Teori-teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1996.)

2. Partai Massa, sebagai jawaban terhadap tuntutan sosial dalam masyarakat industrial, maka dibentuklah partai-partai yang besar dengan banyak anggota dengan tujuan utama mengumpulkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat terobosan dan mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, serta “mempertanyakan kekuasaan. 3. Partai Kader, partai ini muncul sebagai partai jenis baru mereka dapat dikenali berdasarkan organisasinya yang ketat, juga karena mereka termasuk kader/kelompok orang terlatih yang personilnya terbatas. Mereka berpegangan pada satu ideologi tertentu, dan terus menerus melakukan pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang berkseninambungan dalam pemerintahan.17 Dari ketiga tipe diatas menurut Peter bahwa semuanya memiliki ciri khas dan cara yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama ikut dalam serta membangun kemajuan bangsa. Karena dengan partai politik, bangsa atau negara bisa berjalan sesuai dengan roda perpolitikan. III.

Fungsi Partai Politik Di pentas panggung politik, partai politik selain sebagai organisasi yang

terlatih dan mempunyai dasar kekuatan maka, partai politik mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi partai politik seperti yang dijelaskan oleh Sigmund Naeumann, menurut Sigmund Neumann terdapat empat fungsi partai politik antara lain yaitu:

17

Peter Schroder : dikutip dari buku Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah.,op

cit,.halaman 572.

1.

Fungsi Agregasi. Partai menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum masyarakat yang kacau. Sering kali masyarakat merasakan dampak negatif suatu kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan BBM di Indonesia 1 Oktober 2005 lalu yang demikian tinggi. Namun ketidakpuasan masyarakat kadang diungkapkan dengan berbagai ekspresi yang tidak jelas dan bersifat sporadis. Maka partai mengagregasikan berbagai reaksi dan pendapat masyarakat itu menjadi suatu kehendak umum yang terfokus dan terumuskan dengan baik.

2.

Fungsi Edukasi. Partai mendidik masyarakat agar memahami politik dan mempunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai. Tujuannya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam politik sedemikian sehingga partai mendapat dukungan masyarakat. Cara yang ditempuh misalnya dengan memberi penerangan atau agitasi menyangkut kebijakan negara serta menjelaskan arah mana yang diinginkan partai agar masyarakat turut terlibat perjuangan politik partai.

3.

Fungsi

Artikulasi.

Partai

merumuskan

dan

menyuarakan

(mengartikulasikan) berbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan suatu kebijakan umum (public policy). Fungsi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kader suatu partai, karena fungsi ini mengharuskan partai terjun ke masyarakat dalam segala tingkatan dan lapisan. Bila fungsi ini dilakukan ditambah dengan fungsi edukasi, ia akan menjadi

komunikasi dan sosialisasi politik yang sangat efektif dari partai yang selanjutnya akan menjadi lem perekat antara partai dan massa. 4.

Fungsi Rekrutmen. Ini berarti partai melakukan upaya rekrutmen, baik rekrutmen politik dalam arti mendudukan kader partai ke dalam parlemen yang menjalankan peran legislasi dan koreksi maupun ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan, maupun rekrutmen partai dalam arti menarik individu masyarakat untuk menjadi kader baru ke dalam partai. Rekrutmen politik dilakukan dengan jalan mengikuti pemilihan

umum

dalam

segala

tahapannya

hingga

proses

pembentukan kekuasaan. Karenanya, fungsi ini sering disebut juga fungsi representasi. Sedangkan menurut Roy Macridis, menyatakan bahwa ada beberapa fungsi partai yang mempengaruhi atau yang mengontrol pada perjalanan pemerintahan, dan fungsi-fungsi partai sebagai berikut: a. Representatif (perwakilan). b. Konvensi dan Agregasi. c.

Integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi).

d. Persuasi, Represi. e. Rekrutmen, dan Pemilihan pemimpin. f. Pertimbangan-pertimbangan. g. Perumusan kebijakan, serta Kontrol terhadap pemerintah.18

18

h. 13.

Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir Partai Politik. (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1988),

Menurut Roy beberapa fungsi tersebut telah melekat pada masing-masing partai, namun semuanya belum terealisasikan semuanya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan suatu partai politik. Sistem demokrasi ini yang mempermudah perjalanan pemerintah khususnya negara-negara berkembang yang menganut sistem tersebut. Dan terdapat beberapa fungsi partai politik yang lainnya namun tetap sama antara lain yaitu: a.

Agregasi Kepentingan, yaitu berfungsi sebagai pemadu atau pembanding aspirasi masyarakat, serta dirumuskan sebagai bahan untuk program kepentingan politik.

b.

Sosialisasi Politik, yaitu berfungsi sebagai cara melalui nama seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap perkembangan politik yang terjadi di masyarakat dimanapun tempatnya.

c.

Partisipasi Politik, yaitu berfungsi sebagai pendorong agar masyarakat ikut aktif dalam kegiatan politik dengan cara menggunakan ideologi, platform serta visi dan misi partai.

d.

Komunikasi Politik, yaitu berfungsi sebagai penyalur pendapat serta aspirasi masyarakat.

e.

Pembuat Kebijakan, yaitu berfungsi sebagai pengontrol dan pembuat kebijakan partai yang sedang berkuasa.19

Dari beberapa fungsi tersebut Sigmund menjelaskan bahwa partai politik itu sangat berfungsi pada suatu pemerintahan, dan bisa dikatakan sebagai tangan

19

A. Rahman H.I. Sistem Politik Indonesia. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). h. 104.

kanan pemerintah, karena semua bentuk kegiatannya bersifat membangun bangsa dan negara. IV.

Tujuan Partai Politik Selain mempunyai fungsi, partai politik juga memiliki tujuan tertentu dan

tujuan ini dibagi atas dua bagian yakni secara umum dan secara khusus. 1.

Secara Umum: Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2.

Secara Khusus: Memperjuangan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara serta mewujudkannya secara konstitusional, dan mencapai kekuasaan yang sah secara mutlak.20 Tujuan partai politik merebut kekuasaan dengan melalui pemilu yang sah dan benar, mempermudah serta menentukan seorang pemimpin. Karena partai politik sejatinya cara atau alat yang digunakan dalam pemilu baik secara teoritis maupun realistis. Dalam negara demokratis partai politik sangat penting dalam menentukan penguasa yang pantas memipin suatu negara. 21 Dan bisa artikan juga bahwa tujuan utama dari partai adalah memperoleh kekuasaan atau mengambil

20

Kutipan http/www.parpol.co.id tanggal 7/10/10, bahwa partai memiliki fungsi dan

tujuan yang baik dalam rangka mencapai atau merebut kekuasaan 21

Dikutip dari majalah GATRA 21 Mei 2005, h. 30 edisi 27.

bagian dalam kekuasaan; mereka berusaha memperoleh kursi dalam pemilihan umum, mengangkat wakil dan menteri, dan mengontrol pemerintah.22 Dalam hal ini mengenai tujuan partai politik mungkin penulis tidak menjelaskan dengan apa yang sudah dipaparkan, karena tujuan partai politik sudah jelas meraih gelar pemimpin atau merebut kekuasaan. B.

Konflik Kalimat konflik sering muncul di setiap penjuru baik internal maupun

eksternal, dan nasional maupun internasional. Namun konflik ini juga bisa mengakibatkan kerusuhan dan kehancuran, dan bisa juga menjadi bahan renungan untuk masa depan. Sehingga konflik bisa menjadi boomerang bagi kehidupan, dan konflik bisa terjadi karena ada faktor dan sebab pertentangan atau permasalahan dua kelompok atau orang. I.

Pengertian Konflik Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah pertentangan, perselisihan

antara dua anggota. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih.23 Menurut Nader seorang ilmuwan barat di International Encyclopaedia of The Social Sciences menjelaskan tentang pengertian konflik dari aspek

22

Maurice Duverger, Sosisologi politik. h . 42.

23

, Mulyadi, M.Si, “Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur dan Fungsi” di Jurnal

Humaniora No. 3/2002 Abstrak:Dalam kehidupan sosial manusia, di mana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut “konflik” (Chandra, 1992; Lauer, 1993).

antropologi. Yakni, konflik ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara dua pihak dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu.24 Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain itu dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia. Kehidupan sosial kalau dicermati komponen utamanya adalah interkasi antara para anggota. Sehubungan dengan interaksi antaranggota itu ditemukan berbagai tipe. Tipe-tipe interaksi sosial secara umum meliputi: cooperative (kerjasama), competition (persaingan) dan conflict (pertikaian). Dalam kehidupan sosial sehari-hari tampaknya selain diwarnai oleh kerjasama, senantiasa juga diwarnai oleh berbagai bentuk persaingan dan konflik. Bahkan dalam kehidupan sosial tidak pernah ditemukan seluruh warganya sepanjang masa kooperatif. Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami.25 Konflik sosial antar anggota masyarakat,

24

Nader, arti konflik dilihat dari segi antropologi International Encyclopaedia of The

Social Sciences. h. 236-241. 25

Pace dan Faules, 1994:249.

artinya konflik politik itu konflik yang terjadi antar politikus atau penguasa.26 Menurut George Simmel dan Lewis Coser konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia, karena konflik memiliki fungsi positif. Menurut Karl Marx dan Ibnu Khaldun konflik menjadi dinamika sejarah manusia, dan menurut Maslow, Max Neef, dan John Burton konflik adalah bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia.27 Bartos dan Paul Wehr mendefinisikan konflik adalah situasi saat para aktor atau pelaku menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain dengan tujuan yang berlawanan atau mengekspresikan naluri permusuhan.28 Maswadi Rauf, mengatakan konflik adalah pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua orang atau kelompok. Konflik ini disebut konflik nonfisik atau lisan. Pada umumnya konsep konflik didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih sehingga semuanya sama-sama saling memperjuangkan argumenya sampai meyakini bahwa dia atau kelompok tersebut adalah yang benar. Dan bahkan pertentangan yang tadinya nonfisik bisa menjadi bentuk fisik sehingga timbul yang dinamakan kekerasan.29 Marc dan Snyder mengemukakan bahwa perpecahan atau konflik itu diakibatkan oleh tidak adanya posisi dan sumber-sumber tersebut

26

Tanjung Anton, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta, Media Centre, 2002,) h.

27

Susan Novri, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, (Jakarta, Kencana

323.

Prenada Media Group, 2009,) h. 4. Cet I. 28 29

Ibid, h. 57. Kang Young Soon, Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama,

(Jakarta, UI-Press, 2007,) h. 51.

makin berkurang jabatan atau kedudukan yang dicapai oleh masing-masing anggota atau kelompok.30 Begitu juga dengan Taquiri, Taquiri mengatakan bahwa konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. 31 Menurut Gibson hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing -masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri - sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Maka, dari semua definisi diatas jelaslah bahwa pada umumnya konflik terjadi akibat adanya perbedaan diantara dua kelompok atau perorangan, dan konflik juga mengakibatkan dampak yang bisa merugikan keduanya baik menurut Maswadi, Gibson, Taquiri.

II. Bentuk Konflik Dalam teori tentang konflik terdapat beberapa bentuk konflik, dan semuanya tertuju pada permasalahan konflik, seperti yang dikemukakan oleh para Ilmuwan barat, masalah konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi dan bersifat universal. Menurut Duverger ada tiga bentuk konflik yang berkaitan dengan kekuasaan atau politik antara lain yaitu:

8/08/10.

30

Ibid..h.52.

31

Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), di ambil dari www.political party, tanggal

a. Konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar yang prinsipiil, bentuk konflik ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan dengan masalah ideologi yang dilakukan baik oleh individu maupun golongan atau kelompok. b. Konflik yang lebih menitikberatkan kepada perbedaan pandangan baik individual maupun kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik atau yang berhubungan dengan kepentingan partai politik, masyarakat yang dianggap mewakili rakyat. c. Konflik yang lebih menitikberatkan kepada permasalahan perbedaan ideologi, masing-masing memeperjuangkan ideologi partainya yang semuanya merasa benar.32 Menurut Coser ada dua bentuk dasar konflik, yaitu konflik realistis dan konflik non realistis. Konflik realistis adalah konflik yang mempunyai sumber konkrit atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan, dan konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut tanpa perkelahian atau pertikaian. Konflik non realistis adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi-organisasi masyarakat, dan konflik nonrealistis salah satu cara mempertegas atau menurunkan ketegangan suatu kelompok.33 Dalam sejarah Indonesia baik pada masa kolonial maupun pada masa pasca kemerdekaan bentuk konflik dapat dibedakan menjadi dua bagian antara lain yaitu: konflik vertikal dan konflik horizontal. 32

Duverger, Political Parties, N.Y. John Willey dan Sons, 1963, h. 413. Dalam Arbi

Sanit, Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan, (Jakarta: Rajawali Press, 1982,) h. 47. 33

Lewis Coser, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer,2009, h. 54-55.

1. Konflik Vertikal adalah konflik yang terjadi antar negara atau aparat Negara dengan warga negara baik secara individual maupun secara kelompok,

seperti

pemberontakan

bersenjata

yang

bertujuan

memisahkan diri dari RI. 2. Konflik Horizontal adalah konflik yang terjadi antar kelompokkelompok masyarakat di berbagai lokasi, biasanya konflik di landasi oleh suatu sentimen subyektif yang sangat mendalam yang diyakini warganya seperti sentimen kesukuan atau sentimen organisasi.34 Bentuk konflik kalau dipandang dari segi pendekatan konflik komunal dalam konteks Indonesia pada masa Orde Baru terdapat tiga bentuk konflik antara lain yaitu: a. Bentuk Pendekatan Primordial, adalah yang menganggap konflik sebagai akibat dari pergeseran kepentingan kelompok identitas, seperti identitas berbasis etnis dan keagamaan, dan juga teori ini menganggap konflik sebagai sebab bertemunya antara budaya, ras, dan geografis yang melahirkan suatu identitas. Menurut Isaacs bentuk pendekatan konflik primordial melihat identitas etnis, ras, budaya, agama, bahasa adalah kuat atau stabil dan sesuai.35 b. Bentuk Pendekatan Instrumental, adalah pendekatan yang mempunyai gagasan tentang adanya dorongan yang kuat oleh kepentingan politik, dan kemunculan provokator baik dalam masyarakat maupun dalam

34

Moh. Soleh Isre, Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Depag RI,

2003), h. 52. 35

Isaacs, 1975: 29-52.

kelompok-kelompok tertentu yang memiliki tujuan dalam suatu keadaan masyarakat atau kelompok yang sedang bermasalah. c. Bentuk

Pendekatan

Konstruksi Sosial,

bentuk

pendekatan ini

memandang konflik sebagai dialektika kenyataan dalam masyarakat, individu dan kelompok-kelompok sosial menyadari bahwa konflik itu eksis dalam kehidupan sehari-hari.36 Dari beberapa definisi tentang bentuk konflik di atas tadi sudah jelas bahwa, bentuk konflik merupakan sebuah bagian dari teori konflik, dan dari tiaptiap bentuk mempunyai arti dan peranan masing-masing, baik menurut Coser maupun Duverger, dan dalam sejarah Indonesia sendiri sudah terbukti dengan bentuk konflik tersebut.

36

Ibid, h. 84-86

BAB III DESKRIPSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KARAWANG

A. Latar Belakang Berdirinya Partai Indonesia adalah negara yang sering disebut sebagai negara paling majemuk di dunia. Di negara dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 238 juta jiwa ini, berdiam tidak kurang dari 300 etnis dengan identitas kulturalnya masingmasing yang berbeda, namun negara Indonesia ini belum bisa mencapai kejayaan yang sesungguhnya, sudah terbukti dimana ketika rezim otoriter Soeharto telah membabibutakan negara membuat bangsa Indonesia semakin tidak jelas dan keadaannya semakin terpuruk. Orde Baru menandakan perlawanan terhadap gelombang reformasi, terbukti dengan banyaknya kerusuhan diberbagai daerah, benturan para elit politik kian memanas, krisis moneter yang selalu menghantui, teror terhadap masyarakat sipil sering terjadi. Dengan kondisi yang demikian masyarakat atau warga Indonesia tidak tenang dan tidak nyaman, maka dari berbagai kalangan, baik organisasi-organisasi masyarakat, gerakan mahasiswa, dan para simpatisan masyarakat melakukan sebuah gebrakan atau gerakan melalui demonstrasi besarbesaran menginginkan agar Soeharto segera turun dari kursi panasnya, dan gerakan tersebut dinamakan “GERAKAN 98”. Negara tidak bisa untuk melawan massa atau masyarakat dengan jumlah yang signifikan, sehingga menimbulkan kekacauan dan negara menjadi tidak terkendali, akhirnya dengan berjalannya waktu aliran darah rezim Soeharto sudah

putus, kediktatoran sudah musnah dan pertarungan politik semakin memanas, maka sempat muncul pertanyaan apa yang akan terjadi pada Indonesia ini yang menandakan bahwa akan muncul suasana baru atau era baru yang juga bisa kita kenal dengan era milenium atau era reformasi. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto yang sudah menguasai bumi Indonesia kurang lebih 32 tahun lengser atau turun dari kursi panasnya sebagai akibat desakan gelombang reformasi yang sangat dahsyat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah para kiyai - kiyai, dan beberapa ormas atau simpatisan partai mulai membuat agenda dan rumusan dalam rangka membangun pondasi era reformasi. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol, ada yang mengusulkan lambang parpol yaitu gambar bumi, ada yang mengusulkan bentuk hubungan politik antara warga Nahdliyin dengan NU, dan ada yang mengusulkan visi-misi serta AD/ART parpol. Akan tetapi diantara banyak usulan, usulan yang paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai oleh KH. M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Maka hasilnya tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat

Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati – hati betul, hal ini didasarkan pada adanya pernyataan bahwa hasil muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang diberikan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU namun demikian, dengan tidak sabar dibeberapa daerah sudah mengusulkan nama – nama partai politik antara lain yaitu: di Purwokerto (Partai Bintang Sembilan), di Cirebon Partai Kebangkitan Umat (Pekanu). Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebuah partai politik di Indonesia, detik-detik deklarasi adalah angan-angan yang dinantikan oleh warga Nahdliyin karena selama rezim Orde Baru NU termarginalkan oleh rezim diktator. Pada jam 15.00 WIB di komplek Pondok Pesantren Wahid Hasyim Ciganjur Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 1998 dideklarasikanlah Partai Kebangkitan Bangsa oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama diantaranya adalah KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Abdurrahman Wahid, KH.

Mustofa Bisri, dan KH. Muhith

Muzadi.37 Karawang Pangkal Perjuang derah yang terkenal dengan lumbung padi yang memiliki basis atau masa Nahdlatul Ulama cukup banyak sekitar 70% NU, dan latar belakang berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Karawang karena situasi dan tuntutan zaman, seiring dengan berjalannya waktu dan berputarnya roda perpolitikan di Karawang hingga situasi yang merubah keadaan suatu daerah, berawal dari keluh kesah warga, unjuk keprihatinan sampai diadakannya kumpulan Ulama se Kabupaten Karawang mengadakan rapat atau 37

Lukmanul Khakim Chozin dan el-kamaludin el-mauludy. Ed. 13 Alasan Memilih

PKB. (Jawa Barat: tim DPW Jawa barat, 2008), h. 31.

musyawarah di Aula Husni untuk membahas tentang pembentukan partai Nahdliyin Karawang yang selama ini mereka kurang tersalurkan aspirasinya terhadap kepemimpinan Dadang S Muchtar dari partai Golkar. Maka pada tanggal 25 Juli setelah deklarasi PKB pusat di Ciganjur PKB Karawang mendeklarasikan DPC PKB Kabupaten Karawang, KH. Hasan Bisri sebagai ketua atau Dewan Syura, setelah diresmikannya partai, warga Nahdliyin Karawang merasa senang dan gembira karena sudah mempunyai partai yang berbasis NU. Maka artinya peristiwa ini yang mengawali era Reformasi yang menginginkan adanya perubahan di daerah Karawang.38 Awal perjalanan politik dan menghadapi pemilu 1999 warga NU Karawang berbondong-bondong dan berpartisipasi dalam kampanye politik, di tiap pelosok desa banyak atribut atau bendera PKB warga gempar begitu banyaknya simpatisan PKB diantaranya Kecamatan Cikampek, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Klari, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kecamatan Rawa Merta, Kecamatan Cilamaya, dan Kecamatan yang lainya belum ikut langsung meramaikan kampanye pemilu karena ada beberapa faktor. Dukungan serta dorongan dari warga dan simpatisan sangat ramai semua megeluarkan ide serta gagasanya kepada DPC PKB agar selalu benar dan positif dalam perjalanan politik dalam mengikuti pemerintahan atau kekuasaan Dadang S Muchtar atau Dasim, agar sesuai dengan versi kampanye PKB yaitu “Maju Tak Gentar Membela Yang Benar Bersama PKB”, PKB dengan dikendarai oleh KH.

38

Jaa Maliki. Buku Agenda DPC PKB Karawang , Karawang Juli 1999, h. 2

Hasan Bisri semakin banyak pendukung dan simpatisan dari luar NU sebagai parpol pembaharuan yang bisa memeriahkan pesat Demokrasi Karawang 1999.

B. Struktur Kepengurusan Partai Berdasarkan surat keputusan nomor: 1304/DPP-02/IV/A.IVIII/2006 susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karawang Periode Tahun 2006-2011 sebelum pemilu 2009 adalah sebagai berikut:39 1.

DEWAN SYURA Ketua

: KH. Nasuha Azhari

Wakil Ketua

: H. Uba Ruba’i

Wakil Ketua

: Enjang Ya’kub

Wakil Ketua

: KH. Drs. Ubaedillah Harits

Sekretaris

: H. Ceceng Syarief Husen MS.

Wakil Sekretaris : H. Ali Kamaludin Wakil Sekretaris : Drs H. Abdul Soleh Anggota

: H. Cahrum

Anggota

: H. Isma’il

Anggota

: KH. Endang Hidayat

Anggota

: Drs. Ijang Holil

Anggota

: KH. Zaenudin Soleh

Anggota

: Hj. Zuhroiyah

39

Surat keputusan DPP PKB dalam memutuskan susunan kepengurusan DPC Kab.

Karawang sebelum pemilu legislatif 2009 dengan keputusan No. 1304/DPP-02/IV/A.I/VIII/2006. Bahwa keputusan ini mutlak dari DPP PKB dalam kepengurusan periode 2006-2011.

2.

Anggota

: H. Suyud Alamsyah

Anggota

: Idrus Efendi

Anggota

: KH. Ade Fatahillah

Anggota

: Ust. Hayi Basyari

DEWAN TANFIDZ Ketua

: Drs. Suyanto

Wakil Ketua

: Ahmad Jimy Zamakhsari, S.ag.

Wakil Ketua

: Abdul Halim Sukhaeri

Wakil Ketua

: Memed Humaedi

Wakil Ketua

: H. Adzat Sudradzat

Wakil Ketua

: Hj. Dedi Zaenab Latif

Wakil Ketua

: Cucu Mudzakarudin AK.

Wakil Ketua

: Imam Gozali, S.ag.

Sekretaris

: H. Noorjuman, S.ag.

Wakil Sekretaris : Rony Renaldi Wakil Sekretaris : Muhammad Baliyya, SP. Wakil Sekretaris : E. Khotib Muwahid Wakil Sekretaris : Kamaluddin Abdillah, S.ag. Wakil Sekretaris : Drs. Ja’a Maliki Wakil Sekretaris : Drs. H. M. Solihin Wakil Sekretaris : Aef Saefullah Ahmad, SS. Bendahara

: H. Ayi Khotibul Umam

Wakil Bendahara : Komarudin, SE.

Wakil Bendahara : Palahudin Wakil Bendahara : Drs. H. Tatang Tajudin Wakil Bendahara : Ade Hendrik, SH. Wakil Bendahara : Rahmat Toleng

Berdasarkan surat keputusan nomor: 3554/DPP-03/V/A.IVII/2009 susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karawang Periode Tahun 2009-2014 sebagai berikut:40 1.

DEWAN SYURA Ketua

: KH. Nasuha Azhari

Wakil Ketua

: KH. Tajudin Zuhri

Wakil Ketua

: KH. Zaenudin Sholeh

Wakil Ketua

: KH. Endang Hidayat

Wakil Ketua

: KH. Drs. Ubaedillah Harits

Wakil Ketua

: KH. Ade Fatahillah

Wakil Ketua

: H. Uba Ruba’i

Sekretaris

: H. Ceceng Syarief Husen MS.

Wakil Sekretaris : H. Ismail Wakil Sekretaris : H. Suyanto Wakil Sekretaris : Asep Jalaludin Bakri M Anggota

: Idrus Efendi

40

Surat keputusan DPP PKB dalam memutuskan susunan kepengurusan DPC Kab.

Karawang

ketika terjadi konflik, atau menghadapi Pemilu 2009, dengan keputusan No.

3554/DPP-03/V/A.I/VII/200. Bahwa keputusan ini mutlak dari DPP PKB dalam kepengurusan periode 2008-2009.

2.

Anggota

: Ust. Hayi Basyari

Anggota

: Enjang Ya’kub

Anggota

: Drs. Abdul Soleh

DEWAN TANFIDZ Ketua

: Ahmad Jimy Zamakhsari, S.ag.

Wakil Ketua

: Drs. H. M. Solihin

Wakil Ketua

: Abdul Halim Sukhaeri

Wakil Ketua

: Kamaluddin Abdillah, S.ag.

Wakil Ketua

: H. Noorjuman, S.ag.

Wakil Ketua

: Hj. Dedi Zaenab Latif

Wakil Ketua

: Dra. Leni Puspawati

Wakil Ketua

: Imam Gozali, S.ag.

Wakil Ketua

: Memed Humaedi

Sekretaris

: Drs. Ja’a Maliki

Wakil Sekretaris : Aef Saefullah Ahmad, SS. Wakil Sekretaris : Muhammad Baliyya, SP. Wakil Sekretaris : E. Khotib Muwahid Wakil Sekretaris : Rahmat Toleng Djati Wakil Sekretaris : Komarudin, SE Bendahara

: H. Ayi Khotibul Umam

Wakil Bendahara : Jajang Sulaeman S.sos. Wakil Bendahara : Palahudin Wakil Bendahara : Drs. H. Tatang Tajudin Wakil Bendahara : Ade Hendrik, SH.

C. Program Kerja Partai Di Negara yang demokratis dalam rangka mengikuti perkembangan politik Nasional yang sesuai dengan UU kepartaian

maka PKB Karawang dalam

mengikuti program negara mempunyai program sama seperti yang diagendakan pada Simposium Nasional - Kebangkitan Indonesia DPP PKB, program kerja, antara lain yaitu:41 KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN EKONOMI 1.

Program Sumber Daya Alam dan Energi. Yaitu mendorong kebijakan politik pengelolaan sumber daya alam dan energi yang berpihak kepada kepentingan nasional, dan mengembangkan berbagai sumber energi alternatif untuk menjamin kedaulatan energi nasional.

2.

Program Kewilayahan, Tata Ruang dan Lingkungan. Mengembangkan perencanaan pembangunan yang memperhatikan tata ruang dan tata wilayah yang saling terhubung dalam lingkup Negara kepulauan, serta selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim.

3.

Program Ketahanan Pangan dan Pembangunan Pedesaan. Melakukan penelitian, transfer teknologi, penyediaan modal dan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, serta memberdayakan sektor perikanan dan peternakan.

4.

Program Infrastruktur Penunjang Kegiatan Ekonomi. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur transfortasi, telekomunikasi, kelistrikan dan pengelolaan air yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dengan biaya yang terjangkau. 41

Artikel DPP PKB, dalam acara “Simposium Nasional Kebangkitan Indonesia, 13

agenda kemandirian dan kedaulatan bangsa, 16 Mei 2008.

5.

Program Ekonomi dan Industri. Memperjuangkan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan untuk meningkatkan pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas ekonomi jangka panjang, serta mendorong industri yang berorientasi kepada ekspor.

6.

Program Perburuhan dan Perumahan. Menyediakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan buruh, dan menyediakan kebutuhan papan yang memadai dan terjangkau. KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN POLITIK, HUKUM DAN HAM

7.

Program Reformasi Birokrasi. Melakukan reformasi untuk membentuk birokrasi yang memiliki sikap melayani, professional, netral didalam politik, dan tidak melakukan korupsi dalam menjalankan tugas, dan menjadikan birokrasi sebagai public service (memberikan pelayanan kepada masyarakat).

8.

Program Penegakan Hukum dan HAM. Melakukan reformasi hukum berbasis penghormatan kepada tata nilai masyarakat dan hak asasi manusia serta penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas dan konsisten, termasuk pembersihan lemabaga-lembaga penegak hukum dari mafia peradilan.

9.

Program Reformasi Sistem Politik. Mendorong penyederhanaan dalam sistem kepartaian dan pemilihan umum untuk lebih memperkuat demokrasi dan mempermudah kontrol publik terhadap lembaga politik.

10. Program

Petahanan,

Menuntaskan

reformasi

Keamanan, TNI

dan

dan

Hubungan

POLRI

dengan

Internasional. meningkatklan

profesionalisme dibidangnya masing-masing, serta menjalankan diplomasi internasional yang cerdas namun tetap berpegang pada prinsip bebas aktif.

KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN SOSIAL BUDAYA 11. Program Kemandirian dan Kedaulatan Pendidikan dan Kesehatan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menjamin semua warga Negara mampu mendapatkannya, serta memperjuangkan pengembangan seni budaya yang memperkuat karakter bangsa. 12. Program Perempuan, Anak-anak, Pemuda, dan Kelompok Marjinal. Memberdayakan kelompok perempuan, anak, pemuda, dan kelompok terpinggirkan dengan menyediakan wahana untuk pengembangan mereka. 13. Program Kehidupan Beragama dan Pluralisme. Menguatkan semangat kebangsaan dan keagamaan yang didasari dengan kepercayaan sesama umat, dan menyatukan umat pada kebangsaan dan kenegaraan, adanya kerjasama sesama umat baik islam maupun luar islam (netral) serta memberikan kebebasaan dalam beragam, bersosial dan bernegara. Mengenai 13 program diatas yang sesuai dengan No. urut partai telah diambil kesimpulan bahwa, baik DPP, DPW maupun DPC itu mengenai program kerja semuanya sama menggunakan 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa, baik dari kedaulatan ekonomi sampai kedaulatan sosial dan budaya yang mencakup semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Perkembangan Partai dari 2004 - 2009 Karawang salah satu Kabupaten yang mempunyai basis masa Nahdaltul Ulama yang exis, itu di buktikan dengan keragaman dan budaya kaum Nahdliyin di Karawang, dan banyak berdirinya pondok pesantren salafi bahkan Partai Kebangkitan Bangsa Karawang partainya kaum santri sebagaimana yang tertera

dalam Koran Radar Karawang bahwa santri di pondok pesantren itu mayoritas mendukung karena Partai Kebangkitan Bangsa bisa mengakomodir dan pengurusnya mayoritas warga Nahdliyin. Selama pemilu 2004 PKB Karawang masih tetap menjalankan visi dan misi partai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat khsusnya dibagian pelosok desa, mengadakan sosialisasi kepetani-petani dan para nelayan yang ada di karawang, dan tidak lupa pula sebagaimana sudah kita ketahui Karawang sudah menjadi kota Industri. Menurut Jaa Maliki PKB telah melakukan kegiatan bekerja sama dengan PT atau Pabrik yang berada di Kabupaten Karawang.

Dalam kegiatan agenda partai Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Karawang, mengikuti Training of Trainer, di aula Wisma Asih. Narasumber yang dihadirkan dari Polres dan Kejaksaan Negeri. Selain pengurus teras di internal PKB sendiri. Dikatakan Ketua DPC PKB Akhmad Zimmy Jamakhsari, bahwa pelaksanaan Training of Trainer tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada para pengurus hingga tingkat kecamatan terkait penggunaan bantuan sosial dari Pemkab. Karena dari sekian aspirasi yang diperjuangkan fraksinya di DPRD, di antaranya banyak kader-kader PKB mendapatkan bantuan sosial tersebut.42

Bantuan sosial yang dianggarkan APBD biasanya diarahkan ke pembangunan atau rehab sarana ibadah. Dari mulai masjid, majelis taklim, hingga pondok pesantren. Untuk tahun 2010 sudah mengupayakan memperoleh kembali,

42

Zimmy, Catatan agenda DPC PKB Karawang

khawatir nanti salah dalam memenuhi persyaratan administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka perlu didatangkan para aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini.

Selain itu, materi hukum secara umum juga diulas di acara Training of Trainer tersebut. Sehingga, diharapkannya, kedepan para pengurus hingga kader PKB dapat memahami betul bagaimana substansi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diharapkan kegiatan Training of Trainer ini menjadi langkah lanjut dari pengkaderan makin cerdas berpikir maupun berpolitik, lebih tumbuh dan berkembang dalam kemandirian. Karena jangan sampai terjadi kader PKB seperti anak kecil yang bisanya hanya sekedar minta sama orang tua.43

Ditambahkan oleh salah seorang pengurus DPC PKB Rahmat Tolenk, kegiatan Training of Trainer adalah untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa sistem kepartaian di lingkungan PKB tetap terus berjalan, tanpa harus terjebak pada moment-moment tertentu, seperti menjelang Pemilu legislatif, Pemilu Presiden atau Wakil Presiden, Pilgub, hingga Pilkada. Ini juga perintah DPP agar pengurus PKB di semua jenjang menyelenggarakan Training of Tainer. Masalahnya, PKB kedepan akan dikembangkan sebagai partai ahli sunnah wal jama’ah.

Menghadapi Pilkada 2010 yang tinggal menunggu waktu, jelas Tolenk, bagi PKB baru akan mengambil sikap maupun langkah dukungan setelah mendengar secara resmi pernyataan Dadang S. Muchtar, bisa atau tidaknya yang 43

Hasil wawancara bersama Rahmat Toleng di secretariat DPC PKB Karawang.

bersangkutan mencalonkan kembali sebagai calon Bupati periode 2010-2015. “PKB berencana menggelar musyawarah daerah dengan para alim ulama. direncanakan akhir Pebruari atau awal Maret. Disana kita siap meminta masukan dari para Ustadz di kampung-kampung atau desa, termasuk pengurus ranting PKB.

44

namun pada kenyataanya PKB kubu Gus Dur telah merambah ke

berbagai parpol lain kebanyakan mendukung Dadang S.M yang dicalonkan sebagai wakil bupati, dan yang lain masuk ke lawan partai,

Dalam perkembangan partai untuk menghadapi pemilu 2009 DPC PKB menurut Jaa Maliki, telah melakukan dua kali pertemuan dengan agenda rapat koordinasi calon legislatif. Pada tanggal 31 Januari 2009 mengadakan rapat kerja Lembaga Pemenang Pemilu (LPP) Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Karawang yang dihadiri oleh pengurus DPC, DPAC dan seluruh calon legislatif yang membahas program kerja. Bahkan Jaa mengatakan walaupun sedang mengalami konflik PKB Karawang tetap menjalankan aktivitasnya sebagai partai politik, bahkan Jaa menyebutkan secara riil keberadaan PKB di daerah seperti di Karawang relatif kondusif tidak ada faksi-faksi politik yang mengemuka sehingga tidak perlu khawatir berpengaruh pada kalangan masyarakat akar rumput

44

Dikutip dari Radar Karawang pada tanggal 06 Januari 2010, DPC PKB Karawang dan

Training of Trainer, Training of Trainer ini diikuti oleh Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Anak Cabang dengan tujuan pembekalan pengurus PKB.

simpatisan dan pendukung PKB, dan tidak ada persoalan satu atau dua namun PKB tetap no 13.45

Namun dalam perjalanannya partai tersebut mengalami beberapa rintangan dan cobaan karena dipengaruhi konflik di tingkat pusat, sehingga untuk saat ini partai tersebut kurang berjalan dengan baik, artinya kepengurusan partai dan program partai kurang begitu berjalan, masih ada mis communication antar pengurus partai sehingga ini menyebabkan kehancuran atau kekeliruan bagi warga Nahdliyin khususnya dan bagi para simpatisan umumnya. Bahkan sejak terjadinya konflik atau perbedaan pendapat antara dua kubu yaitu kubu Muhaimin dan kubu Gus Dur. E. Perbandingan Hasil Pemilu 2004 dan 2009 Menurut Undang-Undang No.12 tahun 2003 bahwa pemilu tahun 2004 adalah pemilu yang menggunakan sistem proporsional, sistem ini berdasarkan atas perbandingan representasi wakil rakyat dengan jumlah pemilihnya. Maka dibuat kelompok-kelompok kota dan kabupaten sebagai satu basis perebutan suara yang biasa disebut daerah pemilihan. Dan pada umumnya pemilu 2004 dirancang untuk melakukan rekruitmen anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, anggota DPR dengan jumlah 550 orang dan DPD dengan jumlah 120 orang, dan populasi jumlah penduduk Indonesia menurut P4B berjumlah 214,787,016 jiwa. Berdasarkan proporsionalitas jumlah penduduk jatah kursi untuk wilayah Jawa memperoleh

45

Kutipan dari Radar Karawang yang diakses pada tanggal 27 september 2009, tentang

target pemilu PKB Karawang 15%, Petani dan Pondok Pesantren menjadi basis utama.

porsi 303 buah atau sekitar 55.09%, dan luar Jawa sebesar 247 buah atau sekitar 44.91%.46 Maka dengan ini, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Karawang merasakan betul tantangan yang di hadapi ketika memasuki arena pemilu 2004, mulai dari soal keabsahan di KPUD, penyusunan Caleg, sampai pada tahap konsolidasi dengan membentuk ranting-ranting yang selama ini terbengkalai. Seiring dengan itu DPC melakukan komunikasi politik dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang yang secara terus menerus dilakukan dengan istiqomah. Bahkan setiap kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karawang selalu dihadiri oleh ketua Tanfidziyah NU dan memberikan tausiyah kepda kader - kader partai serta menyatakan dukungan politik kepada PKB. a. Pemilu 2004 DPC PKB Karawang Dalam hasil pemilu tahun 2004 DPC Partai Kebangkitan Bangsa Karawang mengalami penetapan, artinya tidak turun dan tidak juga naik. Ini menandakan Partai Kebangkitan Bangsa Karawang tidak berkembang seperti yang dikatakan oleh Rahmat Toleng pengurus DPC PKB Kabupaten Karawang dalam perkembangan hasil pemilu mengatakan bahwa, pada Pemilu tahun 2004 Partai Kebangkitan Bangsa Karawang dari populasi 1,765,263 jumlah kursi 3 pemilih yang sah berjumlah 1,006,533 suara PKB mendapat 60,884 suara atau sekitar 6,05% dari jatah kursi 5,83 proyeksi suara 100. Dan kalau kita lihat kembali pada pemilu tahun 1999 dimana partai baru ini cukup bagus dalam gerakan dan permainan politiknya, sehingga Pada pemilu 46

Nadhif Alawi, Proyeksi Perolehan Kursi DPR Partai Kebangkitan Bangsa Pada

Pemilu 2004, (Jakarta, Lembaga Pemenang Pemilu DPP PKB, 2003), hal. 6, cet ke-3.

1999 perolehan suara berjumlah 61.000 mendapat 2 kursi, dan pemilu 2004 memperoleh suara 53.000 mendapat 3 kursi.47 Toleng menyatakan bahwa setiap tahun dalam pemilu PKB Karawang tidak ada perubahan, walaupun ada perubahan cuma sedikit tapi dalam kursi selalu meningkat ini tidak lain karena sistem pemilu yang mendukung keadaan PKB Karawang yaitu pada tahun 2004 menggunakan sistem pemilu proporsional, yang berbeda atau berubah kembali menjadi sistem distrik yaitu pada pemilu 2009. b. Pemilu 2009 DPC PKB Karawang Dalam pemilu 2009 yang lalu dengan menggunakan sistem distrik, berbeda dengan pemilu tahun 2004 yang menggunakan sistem proporsional, maka langkah-langkah DPC PKB Karawang dalam menghadapi pemilu 2009 semakin gencar dengan melakukan berbagai konsolidasi dan komunikasi politik ke berbagai kalangan, khususnya yang mendukung PKB umumnya para simpatisan partai politik. Maka hasil pemilu tahun 2009 Sesuai dengan keputusan KPUD Kab. Karawang pada sidang Pleno Penghitungan hasil suara yang dilaksanakan Rabu, 21 April 2009 Sidang Pleno tersebut memutuskan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 di Kab. Karawang dan keputusan tersebut disetujui oleh para saksi dari Partai Politik peserta Pemilu Legislatif 2009, kecuali dari saksi PKB H. Soleh merasa keberatan karena menganggap pada saat penghitungan suara di PPK Batujaya Dapil 4 terdapat kekeliruan salah tulis, yang seharusnya TPS 11 Ds.

47

Radar Karawang,, pesta pemilu raya Karawang , tanggal 27 juli 2004 h. 4

Segarjaya Kec. Batujaya jumlah suara PKB : 175 suara, namun ditulis menjadi 174 suara selisih 1 suara.48 Namun ditingkat PPK Batujaya menurut saksi PKB selisih 21 suara, adapun hasil perolehan Dapil 4 PKB : 8381 suara dan PPP : 8383 sehingga PPP berhak mendapat 1 kursi, KPUD Kab. Karawang tetap menetapkan perolehan suara berdasarkan hasil di PPK yang telah ditandatangani oleh para saksi Partai Politik termasuk saksi PKB dan bagi saksi PKB di KPUD jika tidak puas dipersilahkan menuntut sesuai jalur hukum. Sidang Pleno tersebut merupakan sidang lanjutan guna untuk memutuskan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 di Kab. Karawang. Secara umum hasil keputusan rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 di Kab. Karawang disetujui oleh masing-masing saksi dari masing-masing Parpol, walaupun ada ketidakpuasan dari saksi PKB yaitu H. Soleh namun situasi tetap kondusif. Ketidakpuasan dari saksi PKB mengenai perolehan suara di Dapil 4 apabila ditindak lanjuti akan menimbulkan konflik dengan PPP berkaitan dengan perolehan kursi di DPRD Kab. Karawang. Konflik atau ketidakpuasan PKB walaupun disarankan melalui jalur hukum dimungkinkan tidak akan terjadinya permasalahan yang berkepanjangan, karena ketua PKB dan KPUD Kab. Karawang masih mempunyai ideologi yang sama dan masih ada hubungan persaudaraan yang erat, namun perlu di antisipasi kelompok-kelompok tertentu

48

Hasil wawancara bersama Rahmat Toleng, di sekretariat DPC PKB Karawang.,

yang memanfaatkan permasalahan ketidakpuasan PKB terhadap KPUD Kab. Karawang.49 Hasil akhir dari penghitungan suara pada sidang pleno DPC PKB Karawang dengan jumlah suara 48.300 serta mendapatkan 4 kursi pada pemilihan legislatif ini yang membuktikan perbandingan pemilu dari 2004-2009, dan keputusan ini mutlak dari KPUD Karawang. Ini sudah jelas terbukti bahwa untuk hasil pemilu setiap tahun berkurang tapi jumlah kursi semakin bertambah yaitu mendapat 4 kursi, dan ini karena ada perubahan sistem dari proporsional 2004 menjadi sistem distrik pada pemilu 2009 yang lalu.

49

Artikel Polres Karawang

21/04/2009, pada Pemilu 2009.

pada Radar Karawang. Keputusan hasil pemilu Selasa

BAB IV DINAMIKA KONFLIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KARAWANG

A. Konflik Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat Nasional Istilah konflik itu sering muncul dan sering terjadi di berbagai belahan dunia baik di Barat maupun di Timur tengah, ini disebabkan karenaa dua argumen atau kelompok yang sama-sama ingin memenangkan argumenya. DPP PKB seakan tidak pernah lepas dari

konflik, sebagaimana telah diketahui bahwa

konflik di tubuh PKB berawal dari tahun 2001 yang dilakukan oleh Matori Abdul Jalil yang tidak mengikuti intruksi DPP PKB K.H Abdurrahman Wahid, pada waktu itu Gus Dur pernah membekukan MPR atau DPR, dengan segala resiko Matori pasang badan yang penuh percaya diri hadir dalam sidang MPR dan sekaligus secara resmi mengakui pemecatan Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai Presiden, akhirnya Matori dipecat dari DPP PKB.50 Konflik terus mengalir sampai tahun 2004 konflik terjadi kembali yang dilakukan oleh Alwi Sihab dan Saifullah Yusuf karena diakui telah melanggar kebijakan partai, kasus ini sampai ke meja hijau dan pada waktu itu tanggal 16-18 DPP PKB mengadakan Muktamar II di Semarang yang melahirkan PKB antar kubu, kemudian dalam ranah hukum MA memutuskan bahwa secara prosedur pemecatan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf tidak sah sehingga, keputusan MA ini membatalkan DPP PKB untuk memberhentikan Alwi dan Yusuf, dengan berbagai upaya DPP PKB menyelesaikan masalah yang akhirnya menghasilkan 50

Denny, Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia,

(Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2006), h. 114 Cet I

keputusan bahwa Gus Dur dan Muhaimin sebagai Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz.51 Latar Belakang Konflik Setelah konflik 2001 selesai, konflik di DPP PKB terjadi kembali pada tahun 2005, konflik ini hampir sama kejadiannya dengan konflik 2001, akan tetapi yang terlibat yaitu Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf sebagai ketua umum dan sekjen DPP PKB alasannya karena sudah melanggar kebijakan partai. Selanjutnya konflik babak ke tiga yaitu pada tahun 2009 menjelang pemilu yang berawal dari ditunjuknya kader terbaik yakni Ir. Lukman Edy menjadi salah satu anggota kabinet Indonesia bersatu, kepercayaan yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ini tidak lain karena prestasinya. Akan tetapi, penunjukan Presiden ini tidak disambut baik oleh para pengurus PKB, yang timbul hanya rasa kekecewaan terhadap keputusan Presiden karena mereka menganggap masih banyak yang lebih layak selain Lukman Edy, kemudian didalam kekecewaanya itu mereka melakukan gebrakan atau gerakan dengan menyebar isu dan pengumuman bahwa Muhaimin Iskandar membuat serta membangun kekuatan dalam rangka menjatuhkan Dus Dur dari PKB.52 Kubu Dus Dur yang didalangi oleh Yeny Wahid dan Sigit Haryono tidak hanya sampai disitu, dengan berbagai cara melakukan pemecatan terhadap beberapa pengurus DPP yang dianggap menjadi pilar Muhaimin diantaranya yaitu: Ir. Lukman Edy, Moh. Hanif Dhakiri, Eman Hermawan, Marwan Jakfar, Imam Nahrowi, Abdul Kadir Karding. Pemecatan ini menggunakan prosedur yang 51

Helmi Faisal Zaini. Ed. Khidmat kami bagimu negeri; laporan kerja fraksi

Kebangkitan Bangsa DPR-RI 2005-2006. h. 123. 52

Dikutip dari Wikipedia www,Konflik PKB,com tanggal 23 Agustus 2010.

tidak sah yang terbukti di Pengadilan bahwa proses pemecatan ini tidak sesuai dengan aturan partai. Tujuan pemecatan ini hanya satu yaitu untuk menggulingkan Muhaimin dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKB secara tidak sah, Muahimin Iskandar yang terpilih secara demokratis dalam Muktamar II PKB di Semarang dipecat melalui prosedur yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB. Setelah melakukan berbagai gebrakan pemecatan, kemudian kelompok ini melakukan pengesahan kudeta yang dilaksanakan di Parung. Setelah mengalami berbagai gebrakan dan rintangan dalam menghadapi konflik keputusan Menkumham mengakui hasil keputusan atau hasil akhir muktamar luar biasa di Ancol oleh H. A. Muhaimin Iskandar dan mengikuti Pemilu 2009 dengan tuntas.53

Konflik babak ke tiga ini menjelang pemilu 2009

yang berawal dari

ditunjuknya kader terbaik yakni Ir. Lukman menjadikan konflik lanjutan bagi PKB karena beberapa faktor yang menjadikan konflik, namun itu semua tidak terlepas dari pemain lama. Oleh karena itu dalam konflik ini terdapat beberapa aktor penting yang membintangi terjadinya konflik antara lain yaitu: 4. Kubu Parung KH. Abdurrahman Wahid Yeny Wahid Sigit Haryono 5. Kubu Ancol Muhaimin Iskandar 53

Bebal sejarah PKB dalam pusaran konflik dan konflik, Jakarta: Lembaga Pelatihan dan

Pengembangan Pemuda Bangsa. 2008. h. 69

Ir. Lukman Edy Moh. Hanif Dhakiri Eman Hermawan Marwan Jakfar Imam Nahrowi Abdul Kadir Karding

B. I.I Konflik DPC PKB Dampak dari Konflik DPP PKB Pusat Konflik di setiap kalangan atau golongan itu pasti terjadi baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan konflik bisa merubah keadaan bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Organisasi atau kelompok bisa menjadi rukun atau hidup kembali ketika mengalami konflik kalau diantara kedua belah pihak bisa mengatasi dengan baik, akan tetapi konflik bisa berdampak buruk ketika suatu organisasi atau golongan tidak bisa mengatasinya dengan baik, artinya kurang memahami pentingya kedamaian. Dalam kehidupan sebuah komunitas atau golongan pasti akan mengalami dan menghadapinya. Maka dalam kasus PKB baik yang terjadi di DPP, DPW, DPC, maupun PAC itu merupakan kesalahan yang berdampak pada massa atau pendukung PKB sendiri, karena menurut penulis konflik di tubuh PKB itu sering terjadi yang diawali tahun 2001 dan berkembang pada tahun 2005, dan PKB mengalami konflik kembali di tahun 2009. Seakan tidak pernah lepas dari konflik, sehingga pada tahun 2009 yang lalu ketika menghadapi pemilu juga mengalami atau terjadi konflik, dan konflik tersebut karena dampak atau imbas dari konflik PKB pusat.

Seperti yang dikatakan Jaa salah seorang pengurus DPC PKB Karawang bahwa konflik yang terjadi di Karawang itu karena dampak dari konflik DPP PKB, sehingga muncul berbagai pemikiran dan pendapat bahwa sebelum terjadi konflik DPC sampai PAC kepengurusan PKB sudah berjalan baik sehingga menimbulkan keharmonisan dalam kekeluargaan antar pengurus, massa pendukung dan warga Nahdliyin Karawang.54 Dengan terjadinya konflik dari DPC sampai ke PAC sehingga para Ulama atau Kiyai dan segenap tokoh masyarakat Karawang mengadakan rapat atau musyawarah untuk membahas masalah yang terjadi di DPC PKB Karawang. Dalam rapat tersebut masing-masing mengeluarkan pendapat dan gagagsan pada intinya mereka ingin mengetahui sebab musabab konflik, dan akhirnya telah diketahui konflik memang dampak dari DPP PKB pusat, sehingga dalam rapat tersebut menjadi dua kubu antara lain kubu Gus Dur atau Yeni dan kubu Muhaimin, atau kubu yang di Parung dan kubu yang di Ancol. Dan Toleng juga mengatakan kubu Gus Dur kelompok tua yaitu H. Uba Ruba’i dan Enjang Ya’kub, dan kubu Muhaimin kelompok muda yang dipelopori oleh Ahmad Zamakhsyari ketua sekarang, dan segenap pengurus lainnya. Pertikaian dan perbedaan pendapat selalu ada dalam suatu intansi atau suatu organisasi. Konflik terjadi dari pusat merambah ke wilayah serta daerah, mengenai konflik yang terjadi di Karawang itu sama seperti yang terjadi di berbagai daerah yaitu konflik yang bersumber dari konflik DPP PKB di Kali Bata. Namun semua itu, tergantung kepada yang menghadapi konflik tersebut apakah bisa diselesaikan atau tidak. 54

Buku catatan Jaa maliki tentang PKB Karawang yang dikutip pada 21 juli 2009 di

kantor DPC PKB Karawang.

I.II Pelaku yang terlibat dalam konflik Terjadi konflik pasti karena ada dua kubu yang saling memperebutkan suatu permasalahan tertentu, sehingga tidak terpikirkan akibat dari konflik tersebut, yang ada malah memikirkan golongan atau kelompoknya sendiri, dan ada juga kepentingan pribadi atau keluarga. Konflik dianggap baik kalau para pelaku bisa mengatasi dan saling mengintropeksi diri masing-masing atau pribadi diri sendiri. Seperti yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa Karawang pelaku yang terlibat dalam konflik tersebut sama seperti kejadian yang terjadi di tingkat nasional atau DPP PKB, seperti apa yang dikatakan Toleng bahwa golongan muda dan golongan tua sama-sama mempunyai argumen dan pemikiran yang berbedabeda, sehingga timbul pergolakan dan pertarungan antara kelompok Gus Dur dan kelompok Muhaimin. Golongan muda yaitu yang mendukung kelompok Muhaimin dengan alasan Partai Kebangkitan Bangsa tanpa pemilu tidak ada gunanya dan tidak aktif dalam pemerintahan sama saja tidak jelas tentang keadaan partai, dan golongan tua tidak mau kalah dalam membela Gus Dur mereka beralasan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tanpa Gus Dur tidak ada gunanya seperti suatu pendidikan tidak ada guru dan kurang sempurna, bahkan ada sebagia mereka mengatakan kepengurusan PKB Karawang saat ini kurang syah kurang dukungan dan persetujuan dari warga Nahdlatul Ulama Karawang sepenuhnya.55 Kelompok tua atau pendukung mayoritas mereka berada di Pengurus Anak Cabang (PAC), antara lain yaitu: H. Uba Ruba’i, H. Suyanto, Ust. Hayi Basyari,

55

Artikel DPC PKB Karawang

Enjang Ya’kub, Abdullah Halim Sukhaeri, H. Noorjuman, S.Ag, Imam Gozali S.Ag, Komarudin SE, E. Khotib Muwahid, dan golongan muda berada di Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang sekarang menjadi pengurus di DPC Kabupaten Karawang antara lain yaitu: KH. Nasuha Azhari, KH. Tajudin Zuhri, H. Ceceng Syarif Husen MS, Ahmad Zamakhsyari, S.Ag, Drs. H.M Solihin, Kamaludin Abdullah, S.Ag, Drs. Ja’a Maliki, Aef Saefullah Ahmad SS, Rahmat Toleng Djati, H. Ayi Khotibul Umam. 56 Oleh karena itu pada waktu musyawarah yang membahas masalah partai terjadi dua kelompok atau dua golongan antara lain yaitu: kelompok Gus Dur dan kelompok Muhaimin, masing-masing kubu mempunyai komitmen dan tujuan yang berbeda walaupun pada intinya sama membangun partai Nahdliyin. I. III Pengaruh Konflik Terhadap Masyarakat Dampak dari konflik sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat, banyak bukti akibat dari konflik tersebut, antaranya timbulnya kekerasan, putusnya tali persaudaraan, pecahnya keharmonisan kelompok atau golongan. Namun perlu diketahui konflik yang terjadi di tubuh Parta Kebangkitan Bangsa bukan hanya sekali atau dua kali ini sering terjadi sama halnya dengan Nahdlatul Ulama yang sering terjadi konflik. Masyarakat adalah golongan atau sekelompok orang yang mempunyai naluri dan pemikiran yang berbeda-beda, dan mempunyai kedudukan serta derajat atau pangkat yang berbeda pula, bahkan ada yang disebut masyarakat awam, artinya masyarakat yang tidak tahu dan kurang mengerti terhadap sesuatu (kurang pengetahuan). Mereka manut dan patuh saja terhadap keputusan pemerintah atau

56

Artikel DPC PKB Karawang.

penguasa, dalam artian masyarakat tidak mampu melawan ketika negara melakukan sebuah kebijakan yang kurang baik bagi masyarakat. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun tentang masyarakat menurutnya adalah perjalanan proses pemikiran, yang pendapatnya manusia pada awalnya memerlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan diri. Manusia pada saat itu lah membentuk sebuah masyarakat dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terbangun sebuah interaksi sosial antar manusia dalam berbagai bentuk, seperti dalam perniagaan dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa manusia memiliki sifat dasar yang agresif untuk selalu menciptakan keributan, perang dan konflik. Masyarakat sebagai instrumen manusia untuk mengimbangi kelemahannya dan memperbesar peluangpeluangnya untuk mempertahankan diri, egoisme manusia mendorong untuk berbuat dengan caranya sendiri dan sesuai dengan hatinya,namun manusia mempunyai peluang sedikit untuk mempertahanan hidupnya.57 Kalau penulis amati dari pemikiran Ibnu Khaldun sangat berkaitan sekali dengan kasus atau konflik yang terjadi di PKB, karena manusia atau masyarakat mempunyai sifat agresif dan egois untuk berbuat dengan caranya sendiri. Konflik PKB sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat khususnya di wilayah Karawang yang hampir 70% NU tulen dan para simpatisan, sehingga masyarakat bosan dengan keadaan PKB yang selalu di kerumuni konflik. Menurut Rahmat Toleng konflik di DPC PKB Karawang tidak terlalu mempengaruhi pada pemilu 2009 yang lalu, karena buktinya PKB pada pemilu 2009 mendapat jatah kursi

57

Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran. (Jakarta:

UI-Press, 1990.), h. 28.

empat dan ini membuktikan bahwa walaupun terjadi konflik tidak ada pengaruh. Karena pada saat pemilu kelompok pendukung Gus Dur akhirnya sebagian ikut berpartisipasi dalam pemilu. Kalau untuk kerukunan antar pengurus memang masih ada mis communication karena dari kubu Dus Dur atau Yeni Wahid tetap pada pendiriannya yang tidak mau PKB dipimpin oleh Muhaimin.58 Dari pemaparan di atas tadi penulis mengambil kesimpulan bahwa konflik yang terjadi di DPC PKB Karawang imbas atau pengaruh dari DPP PKB sehingga mengakibatkan perselisihan atau berbeda pendapat antar pengurus dan keresahan warga NU Karawang, dan sampai sekarang menghadapi pemilihan Bupati belum menyatu kembali sepenuhnya. PKB yang berkoalisi dengan HANURA, PBR, dan PPP mendukung calon no 1 yaitu Eli Amalia sebagai Calon Bupati Karawang, DPC PKB harus bekerja keras merangkul kembali dari PKB kubu Gus Dur atau Yeny Wahid yang ada di PAC. C. Dampak Konflik PKB pada pemilu 2009 Konflik sejatinya mempunyai dampak dan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap lembaga dan individu masing-masing, dan tentunya kalau partai politik akan berpengaruh pada pemilu dari tingkat nasional sampai ke daerah. C. I.

Dampak pada pemilu 2009 di tingkat Nasional Konflik sering terjadi di kalangan elit politik maupun di kalangan bawah,

bahkan sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata konflik karena sudah sering terjadi dan menjadi hal yang biasa dalam suatu intansi atau suatu lembaga. Karena konflik ini bisa mengakibatkan adanya kekerasan, permusuhan dan ada hubungan yang kurang baik di antara kedu belah pihak.

58

Radar Karawang, 13 juli 2009, h. 4

Dampak konflik pada pemilu 2009 seperti apa yang telah dikatakan oleh Lukman Edi dalam pidatonya sangat jelas mengatakan bahwa akibat dari konflik sudah jelas terbukti yaitu pengunduran sejumlah calon dari berbagai daerah walaupun itu bersifat Daftar Caleg Sementara,

Muhyiddin Arubusman untuk

Dapil Jawa Timur IV (Kab Jember dan Lumajang nomor urut 4), Maman Imanul Haq untuk Dapil Jawa Barat VII (Kab Bekasi, Karawang dan Purwakarta, nomor urut 3). Keduanya adalah Dewan Syuro DPP PKB kubu Gus Dur. H. Muhammad Arsa Suthisna untuk Dapil Banten II (Kabupaten dan Kota Serang dan Kota Cilegon, nomor urut 3), anggota DPR RI dan Wakil Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Banten. Alasan kemunduran orang Gus Dur terkait dengan komposisi caleg PKB yang tidak didominasi oleh kader Nahdlatul Ulama.59

PKB masih menerapkan penentuan caleg terpilih dengan nomor urut. Artinya, nomor urut caleg sangat menentukan keterpilihan seorang menjadi anggota legislatif. Nama seperti Muhyidin Arubusman, Maman Imanul Haq, serta Arsa Suthisna termasuk nama-nama yang getol berada di barisan kubu Gus Dur. Ada juga caleg yang terlempar dari Dapil dibanding Pemilu 2004 lalu, yaitu Abdullah Azwar Anas, dari Dapil Jatim III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo) dipindah ke Dapil Jatim VII (Pacitan, Ponorogo, dan Magetan). Padahal, Abdullah yang pendukung Gus Dur itu, empat tahun lalu mencapai bilangan pembagi pemilih (BPP) selain Hidayat Nur Wahid.

59

Kutipan pidato Lukman Edy di INILAH.COM, pada Selasa (21/10/09) di Lampung, dalam pidato, Lukman Edy mengatakan bahwa ada beberapa calon yang mundur dalam pemilu dengan alasan yaitu karena bukan PKB Gus Dur, dan alasan kedua, komposisi caleg PKB tidak didominasi oleh kader Nahdlatul Ulama.

Di Dapil Papua Barat, Tony Wardoyo yang kini menjadi anggota DPR RI harus rela di nomor urut tiga. Sedangkan nomor urut pertama diduduki oleh Sugiyono, yang selama ini dikenal sebagai staf ahli anggota FKB Marwan Djafar, loyalis Muhaimin. Menururt Lukman dalam pidatonya, membantah jika penyusunan daftar caleg masih terimbas konflik PKB beberapa waktu lalu. Karena menurut Lukman, proses rekrutmen sudah sesuai aturan main. Bahkan untuk nomor urut, melibatkan usulan struktur PBNU pusat. Nomor urut tiga yang diraih oleh Tony Wardoyo cukup wajar, karena masih dalam konflik PKB selama ini. tersebut.60

Beberapa nama pimpinan Badan Otonom NU, mendapat nomor urut signifikan. Ketua PP IPNU Idy Muzayad menempati nomor urut satu untuk dapil Banten II (Kota Cilegon, dan Kabupaten/Kota Serang). Sekjen GP Ansor, A Malik Haramain menempati nomor urut tiga dapil Jatim II (Kabupaten/Kota Probolinggo,

dan

Kabupaten/Kota

Pasuruan).

Nama-nama

ini

diyakini,

disodorkan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi.61

Dalam perolehan suara menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), PKB diperhitungkan hanya memperoleh 5,7% suara. Padahal bila merujuk hasil Pemilu 2004 lalu, PKB meraih 10,57% atau menduduki peringkat ketiga. Tampaknya capaian Pemilu 2004 lalu hanya akan jadi catatan sejarah manis bagi PKB. Apalagi dalam kondisi konflik yang masih belum reda. Harusnya ada pemahaman

60

www.Inilah.Com.

61

Kutipan Koran Tempo “konflik dan pemilu PKB, tanggal 05/06/09.

bersama di elit PKB dalam menyelesaikan konflik partai berlambang bola dunia tersebut.62

Menurut penghitungan cepat LP3ES dampak dari sebuah konflik Partai Kebangkitan Bangsa perolehan suara pada pemiliu 2009 PKB berada di urutan ke 6 yang jumlah suaranya 5.50 % setelah PKS dan PAN, dalam kelompok partai Islam PKB berada di urutan ke 3. Berbeda dengan pemilu 2004 PKB berada di urutan ke 3, bahkan dalam kelompok partai Islam PKB berada di urutan pertama.63

Diambil kesimpulan bahwa dampak dari konflik pada pemilu sudah jelas sekali, yang diawali dengan pengunduran beberapa calon dari berbagai daerah dan hasil pemilu 2009 baik dari lembaga survei maupun lembaga pemilu yang sah terbukti bahwa PKB pada pemilu 2004 urutan ke 3 sedangkan pada pemilu 2009 berada di urutan ke 6.

II. Dampak pada pemilu 2009 di Kabupaten Karawang Sesuai dengan keputusan KPUD Kab. Karawang pada sidang Pleno Penghitungan hasil suara yang dilaksanakan Rabu, 21 April 2009 Sidang Pleno tersebut memutuskan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 di Kab. Karawang dan keputusan tersebut disetujui oleh para saksi dari Partai Politik peserta Pemilu Legislatif 2009 kecuali dari saksi PKB H. Soleh merasa keberatan karena menganggap pada saat penghitungan suara di PPK Batujaya Dapil 4 terdapat

62

Lembaga Survei Indonesia (LSI), meginformasikan bahwa perolehan suara PKB 5,7%,

yang berbeda dengan pemilu 2004 yang memperoleh suara 10,57%. 63

Penghitungan cepat LP3ES, pemilu 2009.

kekeliruan salah tulis, yang seharusnya TPS 11 Ds. Segarjaya Kec. Batujaya jumlah suara PKB : 175 suara, namun ditulis menjadi 174 suara selisih 1 suara. Namun ditingkat PPK Batujaya menurut saksi PKB selisih 21 suara, adapun hasil perolahan Dapil 4 PKB : 8381 suara dan PPP : 8383 sehingga PPP berhak mendapat 1 kursi, KPUD Kab. Karawang tetap menetapkan perolehan suara berdasarkan hasil di PPK yang telah ditandatangani oleh para saksi Partai Politik termasuk saksi PKB dan bagi saksi PKB di KPUD jika tidak puas dipersilahkan menuntut sesuai jalur hukum. Sidang Pleno tersebut merupakan sidang lanjutan guna untuk memutuskan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 di Kab. Karawang. Secara umum hasil keputusan rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 di Kab. Karawang disetujui oleh masing-masing saksi dari masing-masing Parpol, walaupun ada ketidakpuasan dari saksi PKB yaitu H. Soleh namun situasi tetap kondusif. Ketidakpuasan dari saksi PKB mengenai perolehan suara di Dapil 4 apabila ditindak lanjuti akan menimbulkan konflik dengan PPP berkaitan dengan perolehan kursi di DPRD Kab. Karawang. Konflik atau ketidakpuasan PKB walaupun disarankan melalui jalur hukum dimungkinkan tidak akan terjadinya permasalahan yang berkepanjangan, karena ketua DPC PKB dan KPUD Kab. Karawang masih mempunyai ideologi yang sama dan masih ada hubungan persaudaraan yang erat, namun perlu di antisipasi kelompok-kelompok tertentu

yang memanfaatkan permasalahan ketidakpuasan PKB terhadap KPUD Kab. Karawang.64 Hasil akhir dari penghitungan suara pada sidang pleno KPUD Karawang, DPC PKB Karawang dengan jumlah suara 48.300 serta mendapatkan 4 kursi pada pemilihan legislatif ini yang membuktikan perbandingan pemilu dari 20042009, dan keputusan ini mutlak dari KPUD Karawang. Ini sudah jelas terbukti bahwa apa yang sudah dijelaskan pada bab I tentang pemilu DPC PKB Karawang dalam pemilu legislatif meraih kursi karena sistem pemilu yang proporsional.

64

Artikel KPUD Karawang, Keputusan hasil pemilu 2009 bertempat di KPUD Kab.

Karawang, penghitungan suara pemilihan umum Calon Legislatif tahun 2009 yang dipimpin oleh Ketua KPUD Kab. Karawang Emay Ahmad Maehi, S.Ag.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Konflik adalah merupakan fenomena atau kejadian yang sangat merugikan atau menjadikan dua kubu atau kelompok dan dua lawan yang saling berjuang berpecah belah, dan konflik juga membuat putusnya tali silaturahmi dan juga menjadikan kurang baiknya kinerja dalam suatu organisasi atau lembaga tertentu. Sehingga kata konflik ini kurang disenangi oleh semua intansi yang terkait khsusunya dalam masalah ini yaitu konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang yang sebenarnya ini pengaruh dari konflik yang terjadi di DPP PKB pusat. 2. Setelah melalui pengamatan yang penulis lakukan di DPC PKB Kab. Karawang, bahwa konflik yang terjadi di daerah Karawang ini yang mana melibatkan semua anggota dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Karawang, khususnya warga Nahdliyin sudah merusak dan memecah belah menjadikan dua kepengurusan atau dua kekuatan antara golongan muda dan golongan tua. Kemudian konflik ini menjadikan dampak serta pengaruh sekali kepada masyarakat (Nahdliyin) dan pada pemilu 2009 yang lalu dimana ketika awal lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa warga Nahdliyin Karawang sangat senang sekali karena selama bertahun-tahun tidak ada partai yang bisa sepenuhnya menyalurkan

aspirasi warga Nahdliyin di Karawang. Sehingga pada pemilu pertama tahun 1999 Partai Kebangkitan Bangsa Karawang menjadi partai pembaharuan yang jumlah suaranya cukup lumayan, karena memang dari dasarnya Karawang masih kental dan kuat oleh partai lama yaitu Golkar dan PDIP, kemudian pemilu kedua tahun 2004 partai tetap menjadi partai yang solid masih dalam urutan walaupun tetap tidak naik dan tidak turun, kemudian pemilu tahun 2009 yang lalu partai masih tetap mendapatkan jatah tiga kursi dan ini karena sistem pemilu proporsional. 3. Konflik

merupakan kejadian yang tragis dan kurang menyenangkan

menjadikan terbentuknya dua golongan, akan tetapi dari kejadian konflik itu pengurus partai dan semua warga Nahdliyin di Karawang semuanya bisa saling mengintrofeksi diri, memikirkan dan mencari jalan keluar serta

membangun

kembali

demi

terwujudnya

keharmonisan

kepengurusan dan menjadikan partai yang bermartabat, serta partai yang bisa membangun sebuah bangsa dan negara Indonesia yang semuanya kita cintai. Walaupun sampai saat ini belum bisa menyatu kembali antara dua golongan tersebut. B. Saran 1. Agar tidak terulang kembali kejadian atau konflik internal maka, hendaknya warga Nahdliyin khususnya di Karawang dan umumnya warga Nahdliyin yang ada di Indonesia harus bisa membangun kembali dan melihat ke depan jangan melihat ke belakang karena kalau kita amati konflik di tubuh NU sudah sering sekali terjadi baik internal maupun eksternal. Ini membuktikan bahwa NU masih belum bisa membangun

hubungan yang harmonis ditubuh NU sendiri karena sudah jelas dan diakui bahwa NU dan Muhamadiyah adalah organisasi yang tertua di Indonesia. Maka kalau itu sudah berjalan dengan baik akan menghasilkan sebuah suasana dan keadaan yang berbeda menjadi Organisasi NU dan Partai Kebangkitan Bangsa yang sejati bisa membangun bangsa dan negara. 2. Pemerintah dan lembaga-lembaga negara hendaknya juga berperan aktif dengan memperhatikan semua kejadian atau konflik dari setiap partai yang itu ada kaitanya dengan pembangunan negara, agar nantinya partai atau suatu organisasi tidak merasa dibebankan dan diasingkan, karena visi dan misi semua partai sangat baik sekali walaupun tidak semuanya berjalan namun sedikit banyak partai politik dan organisasilah yang mendukung berjalanya roda pemerintahan. 3. Dalam upaya meningkatkan dan kemajuan Partai atau Organisasi dan lembaga-lembaga yang ada di negara ini harus saling mendukung dan memotivasi khususnya Partai Kebangkitan Bangsa harus bisa membangun kembali dan harus bangkit kembali supaya sesuai dengan nama dan visimisi partai, dan bersatu kembali baik konflik di tingkat pusat (Nasional) maupun ditingkat cabang (daerah).

DAFTAR PUSTAKA

1. Ka’bah Rifyal, Politik dan Hukum dalam Al-qur’an, Jakarta, Khairul Bayan, , 2005. 2. Lidlle, R. William, Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1992. 3. Rais Dhiauddin, Teori Politik Islam, Jakarta, Gema Insani Press, , 2001. 4. Radar Karawang,, pesta pemilu raya Karawang , tanggal 27 juli 2009 5. Saifuddin Anshari Endang, Wawasan Islam, Jakarta, Rajawali, , 1986. 6. Thoha Miftah, Birokrasi dan Politik Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007. 7. UU RI No. 31Tahun 2002 tentang Partai Politik. 8. Wahid Abdurrahman, Gusdur yang saya Kenal catatan transisi Demokrasi kita, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2004. 9. Budiardjo Miriam : Partisipasi dan Partai Politik; , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, 10. Sigmund Neumann : dalam buku karya Harry Eckstein dan David E. Apter, Comparative Politics: A Reader, London, Penerbit The Free Press of Glencoe, 1963, 11. Roger F. Soltau : An Introduction to Politics, London, Longmans, Green and Co, 1961, 12. Haryanto: dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah; Mengenal Teori-Teori Politik. Depok, 2005,

13. Ichlasul Amal. Teori-teori Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1996 14. Peter Schroder : dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah.,op cit,.halaman 572. 15. (Macridis Roy : dalam buku karya Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta, Tiara Wacana, 1988, 16. Tanjung Anton, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta, Media Centre, 2002, 17. Susan Novri, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, 18. Kang Young Soon, Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama, Jakarta, UI-Press, 2007 19. Duverger, Political Parties, N.Y. John Willey dan Sons, 1963, h. 413. Dalam Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan, Jakarta: Rajawali Press, 1982,