SKRIPSI KONFLIK INTERNAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI KABUPATEN KARAWANG: SUMBER DAN DAMPAK KONFLIK PADA PEMILU Oleh: Bambang

SKRIPSI KONFLIK INTERNAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI KABUPATEN KARAWANG: SUMBER DAN DAMPAK KONFLIK PADA PEMILU 2009

Oleh: Bambang 106033201164

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Karawang: Sumber dan Dampak Konflik Pada Pemilu 2009" diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasyah pada tanggal 10 Desember 2010 di hadapan dewan penguji. Karena itu, penulis berhak memperoleh gelar Sarjana SI (S.Sos) dalam bidang Ilmu Politik. Jakarta, 10 Desember 2010

Tim Penguji Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. Hj. Wiwi Siti Saiaroh. MA NIP: 196902101994032004

M. Zaki Mubarak. M.Si NIP. 197309272005011008

Penguji: Penguji 1

Penguji 2

Ahmad Bakir Ihsan. M.Si NIP: 197204122003121002

Suryani, M.Si NIP : 150411224 Pembimbing

Dr. Siroiudin Ali, MA NIP. 195406052001121001

KONFLIK INTERNAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI KABUPATEN KARAWANG: SUMBER DAN DAMPAK KONFLIK PADA PEMILU 2009 (Studi Konflik DPC Karawang 2004-2009)

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos)

Oleh Bambang NIM: 106033201164

Di bawah bimbingan

Dr. Sirojudin Ali, MA NIP. 195406052001121001

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M

ABSTRAK

Bambang Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Karawang: Sumber Dan Dampak Konflik Pada Pemilu 2009

Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu partai politik Islam di Indonesia, yang dideklarasikan di komplek Pondok Pesantren Wahid Hasyim Ciganjur Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mi 1998 Pada jam 15.00 WIB diikuti oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama diantaranya adalah KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Mustofa Bisri, dan KH. Muhith Muzadi. Sebagai partai baru PKB ikut serta dalam ajang pemilu 1999 yang mendapatkan peringkat ketiga setelah PDIP dan Golkar. Peletakan batu pertama perjalanan PKB masih tetap bangkit dalam perpolitikan Indonesia. Namun tidak demikian, PKB sebagai salah satu partai politik Islam mengalami berbagai cobaan dan rintangan yang diawali dengan konflik yang dipelopori oleh Gus Dur dan Matori, dalam kasusnya kehadiran Matori pada sidang MPR dalam rangka penurunan Gus Dur dari kursi Presiden. Maka waktu itu juga Gus Dur memecat Matori yang dianggap telah menyalahi aturan partai ikut dalam sidang MPR, konflik semakin meluas sehingga sampai ke meja hijau. Dalam kasus tersebut yang menjadikan PKB menjadi dua kubu yaitu kubu Batu tulis pimpinan Matori dan PKB Kuningan pimpinan Gus Dur. Akan tetapi, dalam keputusan sidang kubu Gus Dur yang memenangkan perkara tersebut. Sampai mengikuti ajang pemilu 2004 dengan tuntas tidak mengalami permasalahan. Selanjutnya dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dibawah pimpinan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla memilih Alwi dan Saefullah Yusuf sebagai menteri, dan ini yang mengakibatkan keduanya dipecat dari kepengurusan partai karena dianggap telah menyalahi aturan partai. Sehingga kasus ini juga sampai kepengadilan karena Alwi dan Saefullah tidak terima atas keputusan Gus Dur. Konflik yang terjadi dilakukan oleh beberapa aktor yaitu Gus Dur, Matori dan Alwi, dari beberapa konflik baik yang pertaama, kedua, dan ketiga itu tidak berpengaruh terhadap DPC PKB Karawang. Namun, konflik terjadi kembali antara Gus Dur dan Muhaimin, dan ini berdampak kepada DPC PKB Karawang yang mengakibatkan terbentuknya dua kepengurusan antara kubu Muhaimin dan kubu Gus Dur. Oleh karena itu, disini penulis akan menjelaskan dan menggambarkan konflik yang terjadi ditingkat Kabupaten atau kota yaitu di Kab. Karawang. Karena, dalam kenyataanya konflik yang terjadi di tingkat pusat berdampak ke tingkat cabang atau kota. Sejauh mana dampak dan pengaruh konflik terhadap masyarakat (Nahdliyin) dan pemilu. Karena, pada kenyataanya konflik sangat mempengaruhi baik tingkat pusat maupun cabang.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1.

Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (SI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.

Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 7 Desember 2010

Bambang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil a’alamin, dengan mengucapkan puji, puja serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat meraih gelar strata satu (SI). Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua yakni nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dan membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang penderang, dan selalu kita nantikan syafa’atnya di akhirat Aaamiin Yaa Robbal a’lamin. Atas terselesainya skripsi ini, dengan judul: Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa Karawang: Dampak dan Sumber Konflik pada Pemilu 2009. Banyak halangan, rintangan serta tantangan yang penulis hadapi dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu baik secara materi maupun secara moral selama menyelesaikan skripsi ini, diantaranya: 1.

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, nikmat sehat jasmani rohani, dan memberikan ilmu yang tiada tara, memberikan jalan penerang disaat penulis menemukan masalah serta halangan dan rintangan ketika menulis atau menyusun skripsi ini.

2.

Bapak Prof. Dr. Komarudin Hidayat, selaku rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.

Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendy, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4.

Bapak Dr. Hendro Prasetyo, MA. Selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5.

Ibu Dra. Wiwi Siti Sajaroh, M.Ag., selaku ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6.

Bapak M. Zaki Mubarak, MSi selaku sekertaris Jurusan Ilmu Politik yang telah memberikan motivasi serta dorongan yang tak henti-henti demi terselesainya skripsi ini.

7.

Bapak Dr. Sirojudin Ali, MA. Selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu diantara kesibukan dalam aktivitasnya dalam rangka memberikan bimbingan serta motivasi dan dorongan demi terselesainya penulisan karya ilmiah atau skripsi ini.

8.

Seluruh Dosen beserta staf dan jajaran akademik Program Studi Ilmu Politik,

penulis

menucapkan

beribu-ribu

terima

kasih

sampai

terselesaikannya skripsi atau karya ilmiah ini. 9.

Orang tua baik Bapak Calam dan Ibu Umsinah yang tercinta, tiada hentihentinya mendidik dan membina saya dari kecil sampai besar, sehingga saya bisa menunaikan studi di jenjang yang lebih tinggi, itu tidak lain karena dorongan serta do’a orang tua saya yang selalu mengalir dan menghiasi dalam kehidupan saya.

10. Untuk kaka-kakaku serta adiku, Yanah, Spd, Drs. Wahyudin Sag, Sarnih dan Lia Anggraeni yang telah memberikan dukungan serta motivasi yang tinggi, dan selalu menjaga serta membimbing saya saat melakukan studi, tidak akan pernah terlupakan jasa-jasa mereka sampai kapanpun. 11. Kepada Adinda Handayanti yang tercinta, yang selalu memberikan motivasi serta masukan untuk penyelesaian skripsi ini begitu banyak

pengorbanan yang Adinda berikan, dan kepada Bapak H. Misan Turin beserta Ibu yang telah memberikan sarana prasarana, dorongan atau dukungan yang banyak kepada penulis. 12. Kepada teman-teman dan IRMA Al-Husna, Dedi Candra, Ahmad Sofiyan S.Sos, Helmi, Abdul Muis, Soleh, Alek, Kamin, Idris Ridwan Munandar SPd, Hasan Ismail, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sampai terselesaikannya skripsi ini. 13. Kepada seluruh pihak dan segenap jajaran pengurus DPC PKB Karawang, penulis ucapkan terima kasih banyak atas bantuan serta bahan rujukan yang telah diberikan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 14. Kepada kawan-kawan Program Studi Ilmu Politik yang tidak saya sebutkan satu-persatu khususnya angkatan tahun 2006, terima kasih atas dukungan dan bantuannya baik materi maupun pemikiran selama berlangsungnya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh bahkan belum sempurna oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis bisa intropeksi,. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca. Demikianlah semoga Allah menerima usaha ini sebagai ‘amal ibadah serta mengampuni kesalahan dalam karya atau skripsi ini, oleh karena itu penulis sendiri yang bertanggung jawab. Ciputat, 7 Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................1 A. Latar Belakang Masalah..........................................................1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah......................................7 C. Metodelogi Penelitian..............................................................8 D. Sistematika Penulisan..............................................................8 E. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................9

BAB II KAJIAN TEORI..........................................................................11 A.

Partai Politik.......................................................................11 1. Pengertian Partai Politik.....................................................13 2. Model Partai Politik...........................................................15 3. Fungsi Partai Politik...........................................................16 4. Tujuan Partai Politik..........................................................19

B. Konflik....................................................................................22 1. Pengertian Konflik.............................................................22 2. Bentuk Konflik..................................................................25

BAB III DESKRIPSI DPC PKB KAB. KARAWANG........................29 1. Latar Belakang Berdirinya Partai..........................................29 2. Struktur Kepengurusan Partai...............................................34 3. Program Kerja Partai............................................................38 4. Perkembangan Partai dari tahun 2004 – 2009......................41 5. Perbandingan Hasil Pemilu 2004 dan 2009.........................45

BAB IV DINAMIKA KONFLIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI KARAWANG..................................................................................51 A. Konflik Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat Nasional................51 1. Latar Belakang Konflik..........................................................52 2. Pelaku yang terlibat dalam konflik.........................................53 B. Konflik Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang......................54 1. Sumber Konflik.......................................................................55 2. Pelaku yang terlibat dalam konflik..........................................58 3. Pengaruh Konflik Terhadap Masyarakat................................60 C. Dampak Konflik PKB pada Pemilu 2009....................................63

BAB V PENUTUP........................................................................................71 A. Kesimpulan.................................................................................71 B. Saran – saran................................................................................73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Allah menciptakan manusia sesuai dengan ukuran dan kemampuan manusia, dan manusia bergerak demi mencapai atau menjalankan tugasnya, walaupun telah diketahui bahwa manusia adalah makhluk yang lemah tidak ada kekuatan tanpa ada yang memberikan kekuatan itu. Namun manusia bertugas atau beraktivitas sesuai dengan koridor, ketentuan dan hukum yang berlaku sebagaimana manusia makhluk sosial yang sama-sama saling membutuhkan satu sama lain, dengan adanya interaksi sosial maka akan tumbuh pemikiran dan gagasan yang luas dalam membangun agama, masyarakat dan negara. UU RI No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik menyatakan bahwa, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan, kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.1 Politik adalah cara untuk mencapai sebuah kekuasaan, dan untuk mencapai kekuasaan bisa dengan beberapa cara salah satunya yaitu melalui partai politik, namun partai politik berbeda dengan bentuk organisasi lainnya, ia merupakan a special Kind of political organization. Di negara yang demokratis 1

Partai politik, (UU RI No. 31Tahun 2002) Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (UU.RI.Nomor 12 tahun 2003), (Jakarta,CV.Eko Jaya, 2003), h. 4.

atau yang otoritarian partai politik berbeda dengan asosiasi-asosiasi politik lainnya yang ada, seperti kelompok penekan (Pressure group), karena partai politik adalah organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokratis.2 Dalam politik Islam munculnya partai diawali dengan konflik kekuasaan pada periode Ali dan Muawiyah, pada periode ini terdapat dua teori yang berkembang. Ibnu Khaldun menjelaskan teori tersebut dengan ungkapanya, dan puncak perselisihan yang terjadi antara sahabat dan tabi’in merupakan perbedaan ijtihad dalam masalah agama yang zhanni, demikian pula hukumnya. Sehingga pada situasi tersebut terbentuk dua kelompok, yang pertama kelompok Ali dan yang kedua kelompok Muawiyah. Adapun inti dari permasalahan tersebut adalah pembaiatan khalifah.3 Dalam sejarah Indonesia konflik yang dilakukan oleh kaum komunis pada tahun 1948 dan 1965, kaum komunis telah dua kali mencoba melakukan kudeta. Daerah Jawa Barat dan Divis Siliwangi telah di rongrong oleh Darul Islam sepanjang 1950-an, dan di sejumlah daerah lain telah terjadi bemacam-macam pemberontakan. Sehingga menurut Dharsono akar permasalahan terjadinya konflik itu disebabkan oleh organisasi-organisasi islam yang selalu berjuang ingin menegakan syariat islam yang selalu bertentangan dengan kaum nasionalis.4

2

Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

2007,) h. 94. 3 4

Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001,) h. 32, Cet. I. R. William Lidlle, Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru,

(Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1992, ) h. 113-114.

Konflik di PKB memang tidak jauh berbeda dengan konflik yang terjadi pada NU dulu yang mana sejak berdirinya NU Pada tanggal 31 Januari 1926 Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya, di bawah pimpinan Syaikh Hasyim Asy’ari, sebagai reaksi terhadap gerakan pembaharuan yang dibawa terutama oleh Muhammadiyah dan lain-lain, usahanya antara lain memperkembangkan dan mengikuti salah satu dari keempat mazhab fiqh. Tahun 1952 memisahkan diri dari Masyumi dan sejak itu resmi menjadi Partai Politik Islam. Kegiatan politik praktis NU mulai surut ketika memfusikan diri ke dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 1973, lalu ditegaskan bahwa NU bukan wadah bagi kegiatan politik praktis dalam Musyawarah Nasionalnya di Situbondo Jawa Timur 1983, dan diperkuat oleh Muktamar NU 1984 yang secara eksplisit menyebut NU meninggalkan kegiatan politik praktisnya.5 Ketika lengsernya Orde Baru 1998 menjadi Era Reformasi itulah awal berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 23 Juli 1998 yang di deklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama diantaranya adalah Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi. Namun perjalanan partai ini sangat begitu rumit, artinya proses kepengurusan ini mengalami banyak rintangan. Contoh kasus atau konflik antara Gus Dur dan Matori Abdul Djalil ketika Muktamar pertama PKB di Surabaya pada tahun 2001 yaitu masalah sidang istimewa MPR RI, kelompok Gusdur tidak mau mengikuti sidang istimewa yang tidak

5

Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam, (Jakarta, Rajawali, 1986,) h. 263- 264.

konstitusional tapi Matori tetap mengkutinya untuk menjatuhkan Gus Dur karena Matori ingin memperjuangkan pribadinya menjadi ketua DPP PKB. Matori menyerukan kepada segenap pengurus DPP PKB yang terlibat secara langsung mendorong KH. Abdurrahman Wahid bersikap konfrontatif terhadap banyak pihak yang berpuncak pada keluarnya dekrit presiden agar mengundurkan diri dari pengurus partai, akibat dari perbuatanya akhirnya Matori diberhentikan oleh Ketua Dewan Syuro KH. Abdurrahman Wahid sebagai ketua DPP PKB, dengan alasan yang bersangkutan tidak tunduk pada kebijakan partai karena mendukung pelaksanaan sidang istimewa MPR RI dan kedudukannya diganti oleh Alwi Shihab. Konflik internal ini tidak mempengaruhi pemilu 2004, hengkangya Matori dari PKB tidak akan mengganggu keutuhan partai ini secara keseluruhan terbukti dari DPW sampai DPC tetap mendukung PKB di bawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid.6 Bukan hanya kasus ini saja yang dialami Partai Kebangkitan Bangsa, masih banyak kasus-kasus yang dialami. Ketika Gus Dur menjadi Presiden banyak sekali lawan politik Gus Dur yang ingin menjatuhkan kekuasaanya, karena kebetulan pada kepemimpinan beliau mengalami beberapa perubahan seperti pemisahan antara POLRI dan ABRI, pembubaran Depsos, pembubaran Depham dan yang lainnya. Karawang kota pangkal perjuangan yang dikenal sebagai lumbung padi, dan kaya akan sumber daya alamnya, akan tetapi juga karawang bisa dikatakan kota santri karena banyak berdirinya pondok-pondok salafi, sehingga mayoritas 70% karawang 6

Muhaimin Iskandar, Gus Dur yang Saya Kenal Catatan Transisi Demokrasi Kita,

(Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2004,) h. 203-205.

warga Nahdliyin, namun saat sekarang ini perpolitikan di Karawang mengalami masalah, khususnya yang terjadi dan di alami oleh Nahdlyin Karawang, keluh kesah mereka baik dari elit agama maupun masyarakat biasa selalu muncul yang bertanya kenapa PKB Karawang selalu ada masalah yang tidak diinginkan oleh warga Nahdliyin. Pada pemilu 1999 perolehan suara 61.000 mendapat 2 kursi, pemilu 2004 memperoleh suara 53.000 mendapat 3 kursi, dan pada pemilu 2009 yang lalu memperoleh suara 48.300 mendapat 4 kursi.7 Menurut Rahmat Toleng salah satu pengurus PKB Karawang menyatakan bahwa setiap tahun dalam pemilu PKB Karawang mengalami penurunan, tapi dalam kursi selalu meningkat. Ini tidak lain karena sistem pemilu yang mendukung Keadaan PKB Karawang yaitu sistem pemilu Proporsional, sistem Proporsional adalah sistem pemilu yang lebih menitik beratkan kepada partai bukan orang atau nomor calon, berbeda dengan sistem distrik.8 Sistem proporsional penyesuaian jumlah kursi parlemen yang diperoleh oleh suatu partai dengan jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat. Kelebihan sistem ini adalah; dianggap demokratis dan representatif, karena semua perwakilan dari masyarakat terwakili dalam parlemen, sedangkan jumlah wakil dalam badan lembaga sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat, 7

Radar Karawang,, pesta pemilu raya Karawang , tanggal 27 juli 2009 h. 4

8

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2010 di kantor sekretariat

PKB Karawang , di dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa PKB merupakan partai yang berideologi Islam tradisional atau partai kaum Nahdliyin yang mengakomodir kaum santri, petani dan para simpatisan luar Nahdliyin. Dalam jumlah suara setiap tahun PKB Karawang terjadi penyusutan baik ketika konflik maupun sedang tidak terjadi konflik, ini karena keberuntungan Partai PKB karena sistem pemilu menggunakan sistem pemilu Proporsional, konflik internal di tubuh PKB yang menjadikan simpatisan PKB pecah itu berdampak pada pemilu 2009 yang lalu.

dan dianggap adil karena golongan kecilpun mempunyai kesempatan untuk menduduki wakil dalam departemen. Kekurangannya ialah banyaknya partai yang bersaing menyulitkan suatu partai untuk meraih mayoritas, wakil yang terpilih merasa tidak terikat kepada partai daripada daerah yang diwakilinya. Lawan dari sistem proporsional adalah sistem pemilu distrik, sistem pemilu distrik didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis mempunyai satu wakil dalam parlemen. Demi keperluan pemilihan, negara dibagi dalam jumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam parlemen ditentukan oleh jumlah distrik. Sistem distrik juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan kelebihan sistem distrik adalah; wakil lebih dikenal oleh pemilih, lebih mendorong integrasi parpol karena hannya memperebutkan satu kursi dalam setiap distrik, sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Untuk kekurangan sistem distrik ialah; kurang menguntungkan bagi partai kecil dan golongan minoritas, kurang representatifes, calon yang kalah dalam satu distrik bisa kehilangan semua suara, bisa terjadi kesenjangan jumlah suara dan kursi yang didapatkan di Parlemen.9 Proporsional juga ialah sistem yang memberikan kursi legislatif kepada parpol berdasarkan proposi suara tiap parpol dalam sebuah daerah pemilihan, agar kursi-kursi dapat didistribusikan kepada parpol secara proporsional, maka caranya menggunakan DP Wakil Jamak, namun idealnya secara empirik antara 6-9 kursi per DP. Oleh karena itu, kalaulah sistem ini berubah menjadi distrik kemungkinan PKB Karawang mengalami kekalahan. 9

Rumidan Rabi’ah, Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia, (Jakarta, PT. Raja

Grafindo Persada, 2009), h. 64-67.

DP. Oleh karena itu, kalaulah sistem ini berubah menjadi sistem distrik kemungkinan PKB Karawang mengalami kekalahan. Konflik internal PKB Karawang terjadi karena pengaruh konflik internal ditingkat pusat atau bisa dikatakan efek domino yang mana sudah ketahui bersama baik dari media elektronik atau media cetak, bahwa konflik di DPP PKB sangat ironis dan akan berimbas pada DPW,DPC sampai ke PAC sehingga mengalami berbagai benturan antara dua kubu antara lain kubu Gusdur dan kubu Muhaimin, atau antara kubu Parung dengan kubu Ancol. Dan Toleng juga mengatakan kubu Gusdur kelompok tua yaitu H. Uba Ruba’i dan Enjang Ya’kub, dan kubu Muhaimin kelompok muda yang dipelopori oleh Ahmad Zamakhsyari ketua sekarang, dan segenap pengurus lainnya. Pertikaian dan perbedaan pendapat selalu ada dalam suatu intansi atau suatu organisasi. Oleh karena itu untuk lebih jelas kronologisnya tentang konflik PKB Karawang pembahasan akan dilanjutkan pada BAB berikutnya. B. Perumusan dan Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, jelaslah bahwa Konflik bukan terjadi hanya pada suatu etnis atau suatu golongan saja, akan tetapi partai politik pun bisa terjadi konflik karena disebabkan oleh faktor – faktor tertentu, apalagi kaitannya dengan politik dan umat, maka pembahasan skripsi ini akan dirumuskan pada persoalan sebagai berikut: 1. Apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Karawang? 2. Seperti apa Faksionalisme politik yang terbentuk akibat konflik tersebut? 3. Apa Dampak dan Pengaruhnya terhadap warga Nahdliyin di Karawang?

Kemudian, agar penelitian ini bisa lebih fokus , maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan diatas pada permasalahan Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Karawang, sumber serta dampak pada pemilu 2009.

C. Metodelogi Penelitian Dalam penelitian ini diaplikasikan model penelitian empiris. Dilihat dari sudut pandang sifat yang dihimpunnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sementara metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif

analisis yakni dengan cara

penulisan yang menggambarkan

permasalahan yang didasari pada data-data yang ada, lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. sumber lainya yang relevan dengan penelitian ini, seperti jurnal yang terkait dengan penelitian, surat kabar, majalah dan sumber tertulis lainya. Adapun sistematika atau teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Skripsi, Tesis dan Disertasi yang disusun oleh Tim Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.10 D. Tujuan dan Manfaat Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Penelitian 1. Ingin mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya konflik Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang. 10

Hamid Nasuhi, Tim. Dkk, Pedoman Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta:CeQDA. 2007.

2. Ingin mengetahui sejauh mana Partai Kebangkitan Bangsa Karawang dalam menghadapi konflik tersebut. 3. Ingin mengetahui apa dampak dan pengaruhnya terhadap pemilu dan masyarakat sekitar. 4. Ingin mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan perannya. 2. Manfaat Penelitian 1. Untuk memberikan kontribusi berupa gagasan dan buah fikiran sebagai hasil penelitian berdasarkan prosedur, ilmiah serta melatih kepekaan penulis terhadap masalah-masalah yang ada dilingkungan. 2. Penelitian ini diharapkan menambah referensi tentang masalah-masalah politik yang ada dilingkungan. 3. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran atau pemasukan tentang konflik pada partai politik PKB dan mampu memberikan solusi atau jalan keluar bagi pengurus partai PKB dan para simpatisan dalam menyikapi kelebihan dan kekurangan akan peranannya menanggulangi perselisihan kepengurusan partai politik serta dapat menjadi motivasi bagi peneliti-peneliti lain untuk mengetahui fenomena atau suatu konflik yang terjadi di setiap partai politik, baik partai politik nasionalis maupun islamis yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah. E. Sistematika Penulisan Dalam skripsi ini pembahasannya akan terbagi menjadi lima bab dan masing-masing bab akan terbagi lagi menjadi sub-sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Memuat tentang pendahuluan yang mengutarakan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, kajian teori, metode penelitian, sistematika penulisan, tujuan dan manfaat penelitian. Bab II: Memuat tentang tinjauan teoritis menjelaskan tentang Pengertian partai politik, Model partai politik, dan Fungsi partai Politik, serta Pengertian Konflik, dan bentuk Konflik. Bab III: Memuat tentang Deskripsi Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang yang mengutarakan Latar belakang berdirinya partai, Struktur kepengurusan partai, Program kerja partai, perbandingan hasil pemilu, dan Perkembangan partai dari setiap tahun. Bab IV: Memuat tentang Dinamika konflik Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang yang menjelaskan konflik PKB tingkat Nasional antara lain: latar belakang konplik, pelaku yang terlibat dalam konflik, dampak dan pengaruh pada pemilu 2009. Dan konflik PKB di tingkat daerah Karawang antara lain yaitu: sumber dasar konflik, pelaku yang terlibat dalam konflik, dampak pada pemilu 2009, dan pengaruh konflik terhadap masyarakat. Bab V : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Partai Politik Dalam kekuasaan suatu negara baik yang konservatif maupun yang revolusioner dan yang didukung oleh elit politik atau oleh massa, baik pemerintahan yang menganut sistem demokrasi pluralis maupun yang mengikuti sistem demokrasi diktatoris. Pada umumnya partai politik dianggap sebagai alat atau kendaraan dari suatu sistem yang sudah berkembang, sehingga di negaranegara yang sedang berkembang pesat partai politik sudah menjadi lembaga serta arah tersendiri. Peletakan batu pertama awal munculnya partai politik terletak di negaranegara Eropa Barat, dengan alasan yang cukup jelas bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta dikaitkan pada persoalan politik. Dan partai politik menjadi ciri penting dalam dunia politik modern, bahkan sudah masuk kedalam sistem politik baik yang demokratis maupun otoriter.11 Oleh karena itu partai politik telah muncul secara spontan sebagai bahan atau alat penghubung antara rakyat dan penguasa sehingga diantaranya terjadi chak and balance yang sama-sama saling menguntungkan, karena di negara yang demokratis, dengan partai politik rakyat bisa menentukan seorang pemimpin. Dalam perkembangannya seperti di dunia barat partai politik hanya dilakukan atau dijalankan oleh orang-orang parlemen yang mempunyai kekuatan 11

Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Jakarta, Media Pressindo,

2007), h. 97.

dalam suatu negara, dalam aktivitasnya menjaga dan mementingkan kaum bangsawan demi kepentingan raja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya roda perpolitikan partai politik mulai merambah dan berkembang di luar parlemen diawali dengan membentuk panitia-panitia pemilihan umum dengan tujuan mengakomodir suara pemilih. Bahkan menurut Huntington, stabilitas kekokohan partai, dan sistem kepartaian sangat tergantung pada kelembagaan dan partisipasinya, artinya partisipasi yang kuat dan derajat yang lemah akan menghasilkan politik anomik serta kekerasan.12 Partai politik yang mampu mengakomodir dan mampu menyalurkan aspirasi masayarakat pada umumnya akan mempermudah perjalanan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik perlu dibentuk dengan berbagai dukungan baik pemerintah, masyarakat, golongan, dan organisasi massa lainnya. Karena tidak lain partai politik adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai institusi yang menjalankan kekuasaan, dan fungsi ini dijalankan baik ketika membentuk pemerintahan maupun berposisi sebagai oposisi.13 Ada beberapa pengertian tentang partai politik yang sesuai dengan teori politik, pengertian tersebut sudah terealisasikan di berbagai negara khususnya negara yang menggunakan sistem demokrasi, karena partai politik akan tumbuh berkembang hanya di negara yang demokratis. Partai politiklah sebuah alat atau cara untuk menentukan seorang pemimpin dalam pemerintahan yang demokratis.

12

Ibid. h. 98 Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik Indonesia, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007,) h. 95. 13

I. Pengertian Partai Politik Terdapat banyak sekali tentang definisi atau pengertian partai politik dengan bermacam-macam pemikiran yang kontribusinya sangat berpengaruh sekali terhadap para ilmuwan lainnya. Namun, disini penulis akan mencoba menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan semua dengan partai politik, agar semuanya dapat memahami apa itu partai politik dan apa fungsi dan tujuannya. Dalam bahasa al-Qur’an partai atau Hizb adalah tanah kasar yang keras, tetapi juga digunakan untuk menunjukan sebuah kelompok yang mempunyai kekuatan dan keyakinannya. Karena itu, Lexicographer al-Qur’an terkenal, alAshfahani, mendefinisikan Hizb sebuah kelompok yang didalamnya terdapat keyakinan yang dijadikan sebuah dasar pemikiran (jama’ah fiha ghalazh). Karena, dengan keyakinan atau dengan ideologi akan menjadi sumber kekuatan partai secara praktis.14 Definisi atau pengertian partai politik adalah suatu alat yang paling ampuh untuk digunakan bagi manusia atau demi mencapai tujuan politik masing masing. Dari urgensi partai politiklah muncul pemeo atau bahasa istilah dalam masyarakat yaitu politisi tanpa partai politik bagaikan ikan yang hidup tanpa air. Artinya, partai politik berfungsi sekali dalam mengontrol pemerintahan, menentukan seorang penguasa, dan juga sarana pengatur atau pengontrol terjadinya konflik, sehingga partai politik ini benar-benar berfungsi sebagai alat politik.15

14

Rifyal Ka’bah, Politik dan Hukum dalam Al-qur’an, (Jakarta, Khairul Bayan,, 2005,) h.

58, Cet. I. 15

Muhammad Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret

Pasang Surut, (Jakarta, CV. Rajawali, 1983), h. 1, Cet. I.

Partai politik adalah organisasi yang tetap berpegang teguh terhadap ideologi, visi-misi dan tujuan dengan cara tampil dalam pemilihan. Kelompok tersebut mencari dan menentukan kedudukan kekuasaan dengan negara.16 Partai politik juga bisa diartikan sekelompok orang yang terorganisir, bertujuan untuk mendapat kedudukan melalui cara pemilihan umum serta bisa juga dengan menggunakan cara yang lain, partai politik juga bisa menyusahkan kelompok tertentu yang menjadi perbedaan antara partai politik dan kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan. Oleh karena itu, terdapat ada beberapa karakteristik yang membedakan antara partai politik dengan kelompok lain diantaranya:17 a. Partai politik bertujuan memperoleh kekuasaan atau jabatan politik dalam pemerintahan dengan cara melalui pemilihan umum. b. Partai politik terorganisasi atau terkoordinir secara resmi dan formal, dalam pemilihan menggunakan kartu pemilih, dan kelompok tertentu menggunakan berbagai macam cara. c. Partai politik secara formal menggunakan fokus permasalahan yang lebih luas, yang ditempatkan di kawasan politik pemerintahan, partai kecil bagaimanapun lebih fokus terhadap permasalahan kecil atau sedikit. d. Bermacam-macam kekuasaan partai politik tergabung dalam pembagian politik, secara fakta partai politik menggunakan identitas ideologi. Karena dengan ideologi tersebut bisa menarik perhatian masyarakat.

16

Rod Hague, Comparative Government and Politics An Introduction, (United State,

Macmillan Press LTD, 1982), h. 131. 17

Andrew Heywood, Politic Third edition, (New York, Pearson, 2010), h. 272.

Berdasarkan definisi diatas, maka terdapat kesimpulan bahwa partai politik adalah kelompok atau kumpulan orang yang terlatih, terorganisir dan mempunyai visi dan misi serta tujuan yang sama yaitu untuk mencapai atau mendapatkan kekuasaan dengan cara bersaing dengan lawan kelompok atau organisasi yang berbeda, sehingga dengan adanya lawan politik atau lawan main pertarungan politik ini akan semakin rasional dan bersifat mutlak. Berbeda dengan movement atau gerakan, gerakan hanya mengandalkan fundamental dan politik yang terbatas serta ideologi yang kuat, walaupun pada inti tujuannya baik menurut mereka masing-masing. 2. Model Partai Politik Partai politik salah satu lembaga yang memiliki kekuatan politik dalam rangka menyalurkan dan mengakomodir aspirasi rakyat baik ketika diadakan pemilu maupun kegiatan diluar pemilu, dan partai politik yang bisa menentukan seorang menjadi pemimpin atau penguasa dalam suatu pemerintahan, selain mempunyai tujuan, visi dan misi yang sesuai dengan ideologi dari masing-masing partai, partai politik juga terdapat beberapa model atau tipe partai politik yang tertera dalam teori politik diantaranya:18 a.

Partai masa dan partai kader, partai masa yang menitik beratkan kepada individu, setiap individu dalam suatu partai mempunyai jiwa perjuangan yang kuat mengorbankan seluruh kemampuan yang dimilikinya, kemudian melakukan pengkaderan serta pendidikan politik tertentu. Sedangkan partai kader lebih memfokuskan kualitas individu atau anggota partai, karena dalam model partai ini setiap individu berlomba

18

Ibid. h. 273.

dan bersaing dalam mendapatkan kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Karena, dengan anggota yang berkualitas partai kan semakin berkembang dengan baik. b. Partai perwakilan dan partai gabungan, partai perwakilan yaitu partai yang memiliki aspirasi masyarakat dan tampil karena adanya dukungan dari masyarakat karena dianggap mampu. Sedangkan partai gabungan yaitu partai-partai yang sudah tidak mampu atau menjadi oposisi untuk ikut dalam tujuan tertentu, sehingga partai-partai tersebut berkoalisi dengan partai yang dilihat bagus dan mampu menarik simpati masyarakat. c. Partai lembaga hukum dan partai pembaharuan, partai yang didasari atas lembaga hukum, segala bentuk kegiatannya sesuai dengan lembaga hukum yang berlaku. Sedangkan partai pembaharuan partai yang terbentuk karena adanya kejenuhan atau kekecewaan kelompok, sehingga kelompok tersebut menganggap adanya perubahan. d. Partai sayap kanan dan partai sayap kiri, partai ini ialah partai yang tergantung kepada keadaan, bisa dikatakan sayap kanan kalau partai itu mendukung partai yang sedang memimpin, dan bisa dikatakan partai sayap kiri kalau partai itu melawan partai lain yang sedang berkuasa. Mengenai model partai politik sudah jelas bahwa apa yang dimaksud dengan model partai politik, baik partai kader, partai masa, partai sesuai dengan lembaga hukum, partai pembaharuan, partai perwakilan, partai gabungan, partai sayap kanan dan partai sayap kiri semuanya mempunyai alasan dan tujuan masing-masing. Namun semuanya itu tidak menutup kemungkinan bahwa 8 partai

tersebut sudah berkembang diberbagai negara kecuali, negara yang menganut sistem kerajaan. 3. Fungsi Partai Politik Di pentas panggung politik, partai politik selain sebagai organisasi yang terlatih dan mempunyai dasar kekuatan dan tujuan yang sama yaitu mencapai atau merebut kekuasaan maka, partai politik mempunyai beberapa fungsi, yaitu: a. Sebagai sarana komunikasi politik, yang mana fungsi ini sangat dibutuhkan oleh setiap kelompok organisasi partai politik, khususnya ketika menghadapi pemilu. b. Sebagai sarana sosialisasi politik, seorang calon akan mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakat kalau mampu bersosialisasi dengan baik, begitupun dengan kelompok atau anggota partai yang lain, dan ini salah satu cara menuju kekuasaan. c. Sebagai sarana pengangkatan anggota politik, yaitu membentuk kaderkader politik yang militant. d. Sebagai sarana pengatur konflik, yaitu menyelesaikan segala bentuk konflik yang terjadi di sebuah negara atau daerah.19 Fungsi partai sebagai rekrutmen elit politik, sebagai penarik simpati kelompok masyarakat, sebagai pengontrol pemerintahan.20

19

Rumidan Rabi’ah, Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia, (Jakarta, PT. Raja

Grafindo Persada, 2009), h. 29. 20

Rod Hague, Comvarative Government and Politics An Introduction, h. 131

Fungsi partai politik juga dikatakan sebagai peran atau aktor yang paling utama dalam menghubungkan antara kewarga negaraan dengan proses pemerintahan. Dengan adanya partai politik, suatu pemerintahan akan lebih mudah dalam menentukan seorang pemimpin melalui cara pemilihan umum.21 Bahkan ada beberapa fungsi tentang partai politik yang sering diamati dan selalu dikaji oleh para pemikir diantaranya:22 1.

Sosialisasi politik, dalam hal ini partai partai berfungsi sebagai pembentuk sikap dan orientasi politik para anggota atau kelompok masyarakat, dan kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan cara mendidik masyarakat agar memahami politik baik dengan pendidikan formal maupun non formal, agar masyarakat mempunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai yang dipilih.

2.

Komunikasi politik, mengenai komunikasi politik ini adalah proses pemberitahuan tentang politik dari pemerintah kepada rakyat dan dari rakyat kepada pemerintah agar sama-sama saling mengetahui, sehingga pada konteks ini partai politik yang menjadi komunikator.

3.

Rekrutmen politik, fungsi ini berarti partai melakukan upaya rekrytmen atau merekrut baik dalam rangka mendudukan kader ke dalam parlemen yang menjalankan peran legislasi dan koreksi maupun ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan, dan ketika merekrut atau menarik individu masyarakat untuk menjadi kader partai tersebut.

21

Hans Diester Klingemann, Partai Kebijakan dan Demokrasi, (Yogyakarta, Pustaka

Pelajar, 2000), h. 8. 22

Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana

Indonesia 1992), h. 117-121.

4.

Partisipasi politik, fungsi ini adalah kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan atau penentuan kebijakan serta ikut serta dalam penentuan pemimpin negara, dan kegiatan tersebut berupa tuntutan, kritik, menentang serta mendukung pemimpin tersebut.

5.

Pemadu kepentingan, partai sebagai pemadu dan penampung dari kepentingan yang berbeda-beda melalui analisis, dan perbedaan kepentingan tersebut menjadikan jalan alternatif guna kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pelaksanaan keputusan politik.

6.

Pengendalian konflik, partai sebagai pengendalian sebuah konflik dengan cara menampung dan memadukan dari kedua belah pihak, berdialog dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, kemudian menampung dan memadukan serta berdialog dengan pelaku konflik, lalu masalah tersebut diproses di dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk menentukan atau menghasilkan keputusan politik.

7.

Kontrol politik, dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai pengontrol pemerintah bilamana suatu saat pemerintah melakukan kesalahan serta penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dan terdapat beberapa fungsi partai politik yang lainnya namun tetap sama antara lain yaitu: a.

Agregasi Kepentingan, yaitu berfungsi sebagai pemadu atau pembanding aspirasi masyarakat, serta dirumuskan sebagai bahan untuk program kepentingan politik.

b.

Sosialisasi Politik, yaitu berfungsi sebagai cara melalui nama seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap perkembangan politik yang terjadi di masyarakat dimanapun tempatnya.

c.

Partisipasi Politik, yaitu berfungsi sebagai pendorong agar masyarakat ikut aktif dalam kegiatan politik dengan cara menggunakan ideologi, platform serta visi dan misi partai.

d.

Komunikasi Politik, yaitu berfungsi sebagai penyalur pendapat serta aspirasi masyarakat.

e.

Pembuat Kebijakan, yaitu berfungsi sebagai pengontrol dan pembuat kebijakan partai yang sedang berkuasa.23

Dari beberapa fungsi tersebut telah diambil kesimpulan bahwa partai politik itu sangat berfungsi pada suatu pemerintahan, dan bisa dikatakan sebagai tangan kanan pemerintah, karena semua bentuk kegiatannya bersifat membangun bangsa dan negara, dan partai politik mempunyai beberapa fungsi yang bermacam-macam yang semuanya itu tidak lain adalah membangun bangsa dan negara walaupun fungsi itu terkadang kurang berjalan dengan baik karena adanya faktor-faktor tertentu 4.

Tujuan Partai Politik Selain mempunyai fungsi, partai politik juga memiliki tujuan tertentu dan

tujuan ini dibagi atas dua bagian yakni secara umum dan secara khusus sebagaimana yang tertera dalam buku undang-undang tentang partai politik yang terdapat pada bab IV Pasal 6. 1. Secara Umum:

23

A. Rahman H.I. Sistem Politik Indonesia. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). h. 104.

Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Secara Khusus: Memperjuangan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkannya secara konstitusional, dan mencapai kekuasaan yang sah secara mutlak.24 Tujuan partai politik merebut kekuasaan dengan melalui pemilu yang sah dan benar, mempermudah serta menentukan seorang pemimpin. Karena partai politik sejatinya cara atau alat yang digunakan dalam pemilu baik secara teoritis maupun realistis. Dalam negara demokratis partai politik sangat penting dalam menentukan penguasa yang pantas memipin suatu negara.25 Dan bisa artikan juga bahwa tujuan utama dari partai adalah memperoleh kekuasaan atau mengambil bagian dalam kekuasaan; mereka berusaha memperoleh kursi dalam pemilihan umum, mengangkat wakil dan menteri, dan mengontrol pemerintah.26 Dalam hal ini mengenai tujuan partai politik mungkin penulis tidak menjelaskan dengan apa yang sudah dipaparkan, karena tujuan partai politik sudah jelas meraih gelar pemimpin atau merebut kekuasaan, dengan menjalankan roda perpolitikan yang sesuai dengan aturan partai politik yang berlaku.

24 25 26

Partai politik, (UU RI No. 31Tahun 2002) Pemilihan Umum, (Jakarta, 2003), h. 7. Dikutip dari majalah GATRA 21 Mei 2005, h. 30 edisi 27. Maurice Duverger, Sosisologi Politik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.42

B. Konflik Kalimat konflik sering muncul di setiap penjuru baik internal maupun eksternal, dan nasional maupun internasional. Namun konflik ini juga bisa mengakibatkan kerusuhan dan kehancuran, dan bisa juga menjadi bahan renungan untuk masa depan. Sehingga konflik bisa menjadi boomerang bagi kehidupan, dan konflik bisa terjadi karena ada faktor dan sebab pertentangan atau permasalahan dua kelompok atau orang. I. Pengertian Konflik Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah pertentangan, perselisihan antara dua anggota. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih.27 Menurut Nader seorang ilmuwan barat di International Encyclopaedia of The Social Sciences menjelaskan tentang pengertian konflik dari aspek antropologi. Yakni, konflik ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara dua pihak dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu.28

27

Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta, Media Centre, 2002), h. 323.

28

Nader, Arti Konflik Dilihat dari Segi Antropologi, diakses dari Wikipedia tanggal 8

Oktober 2010.

Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain itu dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia. Kehidupan sosial kalau dicermati komponen utamanya adalah interkasi antara para anggota. Sehubungan dengan interaksi antaranggota itu ditemukan berbagai tipe. Tipe-tipe interaksi sosial secara umum meliputi: cooperative (kerjasama), competition (persaingan) dan conflict (pertikaian). Dalam kehidupan sosial sehari-hari tampaknya selain diwarnai oleh kerjasama, senantiasa juga diwarnai oleh berbagai bentuk persaingan dan konflik. Bahkan dalam kehidupan sosial tidak pernah ditemukan seluruh warganya sepanjang masa kooperatif. Konflik sosial antar anggota masyarakat, artinya konflik politik itu konflik yang terjadi antar politikus atau penguasa. Menurut George Simmel dan Lewis Coser konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia, karena konflik memiliki fungsi positif. Menurut Karl Marx dan Ibnu Khaldun konflik menjadi dinamika sejarah manusia, dan menurut Maslow, Max Neef, dan John Burton konflik adalah bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia.29 Bartos dan Paul Wehr mendefinisikan konflik adalah situasi saat para aktor atau pelaku menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain dengan

29

Susan Novri, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, (Jakarta, Kencana

Prenada Media Group, 2009,) h. 4. Cet I.

tujuan yang berlawanan atau mengekspresikan naluri permusuhan.30 Maswadi Rauf, mengatakan konflik adalah pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua orang atau kelompok. Konflik ini disebut konflik nonfisik atau lisan. Pada umumnya konsep konflik didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih sehingga semuanya sama-sama saling memperjuangkan argumenya sampai meyakini bahwa dia atau kelompok tersebut adalah yang benar. Dan bahkan pertentangan yang tadinya nonfisik bisa menjadi bentuk fisik sehingga timbul yang dinamakan kekerasan.31 Taquiri berpendapat bahwa konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Menurut Gibson hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing -masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri - sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.32 Dari semua definisi diatas jelaslah bahwa pada umumnya konflik terjadi akibat adanya perbedaan diantara dua kelompok atau perorangan, dan konflik juga mengakibatkan dampak yang bisa merugikan keduanya baik menurut Maswadi, Gibson, Taquiri. Akan tetapi, konflik juga bisa dianggap positif bila bisa mengatasinya dengan baik, karena konflik bisa dijadikan sebuah pengalaman dan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. 30 31

Ibid, h. 57. Kang Young Soon, Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama,

(Jakarta, UI-Press, 2007,) h. 51. 32

“Definisi Konflik”, diambil dari www. Wikipedia.org, tanggal 8/08/10.

II. Bentuk Konflik Dalam teori tentang konflik terdapat beberapa bentuk konflik, dan semuanya tertuju pada permasalahan konflik, seperti yang dikemukakan oleh para Ilmuwan barat, masalah konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi dan bersifat universal. Menurut Duverger ada tiga bentuk konflik yang berkaitan dengan kekuasaan atau politik antara lain yaitu: a. Konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar yang prinsipiil, bentuk konflik ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan dengan masalah ideologi yang dilakukan baik oleh individu maupun golongan atau kelompok. b. Konflik yang lebih menitikberatkan kepada perbedaan pandangan baik individual maupun kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik atau yang berhubungan dengan kepentingan partai politik, masyarakat yang dianggap mewakili rakyat.

c. Konflik yang lebih menitikberatkan kepada permasalahan perbedaan ideologi, masing-masing memeperjuangkan ideologi partainya yang semuanya merasa benar.33 Menurut Coser ada dua bentuk dasar konflik, yaitu konflik realistis dan konflik non realistis. Konflik realistis adalah konflik yang mempunyai sumber konkrit atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan, dan konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut tanpa perkelahian atau pertikaian.34 Konflik non realistis adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi-organisasi masyarakat, dan konflik nonrealistis salah satu cara mempertegas atau menurunkan ketegangan suatu kelompok.35 Dalam sejarah Indonesia baik pada masa kolonial maupun pada masa pasca kemerdekaan bentuk konflik dapat dibedakan menjadi dua bagian antara lain yaitu: konflik vertikal dan konflik horizontal. 1. Konflik Vertikal adalah konflik yang terjadi antar negara atau aparat Negara dengan warga negara baik secara individual maupun secara kelompok,

seperti

pemberontakan

bersenjata

yang

bertujuan

memisahkan diri dari RI. 2. Konflik Horizontal adalah konflik yang terjadi antar kelompokkelompok masyarakat di berbagai lokasi, biasanya konflik di landasi 33

Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan

Pembangunan, (Jakarta: Rajawali Press, 1982,) h. 47. 34

Lewis Coser, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, (Jakarta, PT. Raja

Grafindo Persada, 2009), h. 54. 35

Ibid. h. 55.

oleh suatu sentimen subyektif yang sangat mendalam yang diyakini warganya seperti sentimen kesukuan atau sentimen organisasi.36 Bentuk konflik kalau dipandang dari segi pendekatan konflik komunal dalam konteks Indonesia pada masa Orde Baru terdapat tiga bentuk konflik antara lain yaitu: a. Pendekatan Primordial, adalah yang menganggap konflik sebagai akibat dari pergeseran kepentingan kelompok identitas, seperti identitas berbasis etnis dan keagamaan, dan juga teori ini menganggap konflik sebagai sebab bertemunya antara budaya, ras, dan geografis yang melahirkan suatu identitas. Menurut Isaacs bentuk pendekatan konflik primordial melihat identitas etnis, ras, budaya, agama, bahasa adalah kuat atau stabil dan sesuai. b. Bentuk Pendekatan Instrumental, adalah pendekatan yang mempunyai gagasan tentang adanya dorongan yang kuat oleh kepentingan politik, dan kemunculan provokator baik dalam masyarakat maupun dalam kelompok-kelompok tertentu yang memiliki tujuan dalam suatu keadaan masyarakat atau kelompok yang sedang bermasalah. c. Bentuk Pendekatan Konstruksi Sosial,

bentuk pendekatan ini

memandang konflik sebagai dialektika kenyataan dalam masyarakat, individu dan kelompok-kelompok sosial menyadari bahwa konflik itu eksis dalam kehidupan sehari-hari.37

36

Moh. Soleh Isre, Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Depag RI,

2003), h. 52. 37

Ibid, h. 84.

Dari beberapa definisi tentang bentuk konflik di atas tadi sudah jelas bahwa, bentuk konflik merupakan sebuah bagian dari teori konflik, dan dari tiaptiap bentuk mempunyai arti dan peranan masing-masing, baik menurut Coser maupun Duverger, dan dalam sejarah Indonesia sendiri sudah terbukti dengan bentuk konflik tersebut.

BAB III DESKRIPSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KARAWANG

A. Latar Belakang Berdirinya Partai Indonesia adalah negara yang sering disebut sebagai negara paling majemuk di dunia. Di negara dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 238 juta jiwa ini, berdiam tidak kurang dari 300 etnis dengan identitas kulturalnya masingmasing yang berbeda, namun negara Indonesia ini belum bisa mencapai kejayaan yang sesungguhnya, sudah terbukti dimana ketika rezim otoriter Soeharto telah membabibutakan negara membuat bangsa Indonesia semakin tidak jelas dan keadaannya semakin terpuruk. Orde Baru menandakan perlawanan terhadap gelombang reformasi, terbukti dengan banyaknya kerusuhan diberbagai daerah, benturan para elit politik kian memanas, krisis moneter yang selalu menghantui, teror terhadap masyarakat sipil sering terjadi. Dengan kondisi yang demikian masyarakat atau warga Indonesia tidak tenang dan tidak nyaman, maka dari berbagai kalangan, baik organisasi-organisasi masyarakat, gerakan mahasiswa, dan para simpatisan masyarakat melakukan sebuah gebrakan atau gerakan melalui demonstrasi besarbesaran menginginkan agar Soeharto segera turun dari kursi panasnya, dan gerakan tersebut bisa dinamakan “GERAKAN 98”. Negara tidak bisa untuk melawan massa atau masyarakat dengan jumlah yang signifikan, sehingga menimbulkan kekacauan dan negara menjadi tidak

terkendali, akhirnya dengan berjalannya waktu aliran darah rezim Soeharto sudah putus, kediktatoran sudah musnah dan pertarungan politik semakin memanas, maka sempat muncul pertanyaan apa yang akan terjadi pada Indonesia ini yang menandakan bahwa akan muncul suasana baru atau era baru yang juga bisa kita kenal dengan era milenium atau era reformasi. Secara harfiah reformasi berasal dari bahasa latin “re” yang artinya kembali, dan “formare” artinya membentuk, jadi reformasi adalah usaha untuk membentuk kembali.38 Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto yang sudah menguasai bumi Indonesia kurang lebih 32 tahun lengser atau turun dari kursi panasnya sebagai akibat desakan gelombang reformasi yang sangat dahsyat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah para kiyai-kiyai, dan beberapa ormas atau simpatisan partai mulai membuat agenda dan rumusan dalam rangka membangun pondasi era reformasi. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol, ada yang mengusulkan lambang parpol yaitu gambar bumi, ada yang mengusulkan bentuk hubungan politik antara warga Nahdliyin dengan NU, dan ada yang mengusulkan visi-misi serta AD/ART parpol. Akan tetapi diantara banyak usulan, usulan yang

38

Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Yogyakarta, Media Pressindo,

2007), h. 44.

paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai oleh KH. M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Maka hasilnya tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati – hati betul, hal ini didasarkan pada adanya pernyataan bahwa hasil muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang diberikan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU namun demikian, dengan tidak sabar dibeberapa daerah sudah mengusulkan nama – nama partai politik antara lain yaitu: di Purwokerto (Partai Bintang Sembilan), di Cirebon Partai Kebangkitan Umat (Pekanu). Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebuah partai politik di Indonesia, detik-detik deklarasi adalah angan-angan yang dinantikan oleh warga Nahdliyin karena selama rezim Orde Baru NU termarginalkan oleh rezim diktator. Pada jam 15.00 WIB di komplek Pondok Pesantren Wahid Hasyim Ciganjur Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 1998 dideklarasikanlah Partai Kebangkitan Bangsa oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama diantaranya adalah KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Abdurrahman Wahid, KH.

Mustofa Bisri, dan KH. Muhith

Muzadi.39 Karawang Pangkal Perjuang derah yang terkenal dengan lumbung padi yang memiliki basis atau masa Nahdlatul Ulama cukup banyak sekitar 70% NU, 39

Lukmanul Khakim Chozin dan el-kamaludin el-mauludy. Ed. 13 Alasan Memilih

PKB. (Jawa Barat: tim DPW Jawa barat, 2008), h. 31.

Karawang Pangkal Perjuang derah yang terkenal dengan lumbung padi yang memiliki basis atau masa Nahdlatul Ulama cukup banyak sekitar 70% NU,dan latar belakang berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Karawang karena situasi dan tuntutan zaman, seiring dengan berjalannya waktu dan berputarnya roda perpolitikan di Karawang hingga situasi yang merubah keadaan suatu daerah, berawal dari keluh kesah warga, unjuk keprihatinan sampai diadakannya kumpulan Ulama se Kabupaten Karawang mengadakan rapat atau musyawarah di Aula Husni untuk membahas tentang pembentukan partai Nahdliyin Karawang yang selama ini mereka kurang tersalurkan aspirasinya terhadap kepemimpinan Dadang S Muchtar dari partai Golkar. Maka pada tanggal 25 Juli setelah deklarasi PKB pusat di Ciganjur PKB Karawang mendeklarasikan DPC PKB Kabupaten Karawang, KH. Hasan Bisri sebagai ketua atau Dewan Syura, setelah diresmikannya partai, warga Nahdliyin Karawang merasa senang dan gembira karena sudah mempunyai partai yang berbasis NU. Maka artinya peristiwa ini yang mengawali era Reformasi yang menginginkan adanya perubahan di daerah Karawang.40 Awal perjalanan politik dan menghadapi pemilu 1999 warga NU Karawang berbondong-bondong dan berpartisipasi dalam kampanye politik, di tiap pelosok desa banyak atribut atau bendera PKB warga gempar begitu banyaknya simpatisan PKB diantaranya Kecamatan Cikampek, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Klari, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kecamatan Rawa Merta, Kecamatan

40

Wawancara bersama Kang Jaa Maliki. Di Sekretariat DPC PKB Karawang, serta Buku

Agenda DPC PKB Karawang , 1999, h. 2

Cilamaya, dan Kecamatan yang lainya belum ikut langsung meramaikan kampanye pemilu karena ada beberapa faktor. Dukungan serta dorongan dari warga dan simpatisan sangat ramai semua megeluarkan ide serta gagasanya kepada DPC PKB agar selalu benar dan positif dalam perjalanan politik dalam mengikuti pemerintahan atau kekuasaan Dadang S Muchtar atau Dasim, agar sesuai dengan versi kampanye PKB yaitu “Maju Tak Gentar Membela Yang Benar Bersama PKB”, PKB dengan dikendarai oleh KH. Hasan Bisri semakin banyak pendukung dan simpatisan dari luar NU sebagai parpol pembaharuan yang bisa memeriahkan pesat Demokrasi Karawang 1999. Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa semakin gentar dengan melakukan berbagai agenda politik baik yang bersifat internal maupun yang eksternal, yang tidak lain adalah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Karawang yang berbasis NU. Perkembangan PKB itu sampai menghadapi pemilu 2004 walaupu hasil suara tidak sebanyak seperti pemilu 1999 karena disebabkan oleh beberapa factor atau konflik, namun PKB Karawang tetap eksis dan berani menghadapi pemilu 2004. Kemudian perjalanan PKB dari tahun 2004-2005 mengalami kendala yang diakibatkan oleh konflik para elit politik. Sehingga konflik merambah sampai pemilu legislative 2009 yang lalu, kalau penulis amati DPC PKB Karawang sama keadaanya dengan DPP PKB, oleh karena itu bisa diartikan konflik yang terjadi di DPC PKB Karawang dampak dari DPP PKB.41

41

Hasil wawancara bersama Rahmat Toleng di Sekretariat DPC PKB Karawang.

B. Struktur Kepengurusan Partai Berdasarkan surat keputusan nomor: 1304/DPP-02/IV/A.IVIII/2006 susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karawang Periode Tahun 2006-2011 sebelum pemilu 2009 adalah sebagai berikut: 1.

DEWAN SYURA Ketua

: KH. Nasuha Azhari

Wakil Ketua

: H. Uba Ruba’i

Wakil Ketua

: Enjang Ya’kub

Wakil Ketua

: KH. Drs. Ubaedillah Harits

Sekretaris

: H. Ceceng Syarief Husen MS.

Wakil Sekretaris : H. Ali Kamaludin Wakil Sekretaris : Drs H. Abdul Soleh Anggota

: H. Cahrum

Anggota

: H. Isma’il

Anggota

: KH. Endang Hidayat

Anggota

: Drs. Ijang Holil

Anggota

: KH. Zaenudin Soleh

Anggota

: Hj. Zuhroiyah

Anggota

: H. Suyud Alamsyah

Anggota

: Idrus Efendi

Anggota

: KH. Ade Fatahillah

Anggota

: Ust. Hayi Basyari

2.

DEWAN TANFIDZ Ketua

: Drs. Suyanto

Wakil Ketua

: Ahmad Jimy Zamakhsari, S.ag.

Wakil Ketua

: Abdul Halim Sukhaeri

Wakil Ketua

: Memed Humaedi

Wakil Ketua

: H. Adzat Sudradzat

Wakil Ketua

: Hj. Dedi Zaenab Latif

Wakil Ketua

: Cucu Mudzakarudin AK.

Wakil Ketua

: Imam Gozali, S.ag.

Sekretaris

: H. Noorjuman, S.ag.

Wakil Sekretaris : Rony Renaldi Wakil Sekretaris : Muhammad Baliyya, SP. Wakil Sekretaris : E. Khotib Muwahid Wakil Sekretaris : Kamaluddin Abdillah, S.ag. Wakil Sekretaris : Drs. Ja’a Maliki Wakil Sekretaris : Drs. H. M. Solihin Wakil Sekretaris : Aef Saefullah Ahmad, SS. Bendahara

: H. Ayi Khotibul Umam

Wakil Bendahara : Komarudin, SE. Wakil Bendahara : Palahudin Wakil Bendahara : Drs. H. Tatang Tajudin Wakil Bendahara : Ade Hendrik, SH. Wakil Bendahara : Rahmat Toleng

Berdasarkan surat keputusan nomor: 3554/DPP-03/V/A.IVII/2009 susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karawang Periode Tahun 2009-2014 sebagai berikut:

1.

DEWAN SYURA Ketua

: KH. Nasuha Azhari

Wakil Ketua

: KH. Tajudin Zuhri

Wakil Ketua

: KH. Zaenudin Sholeh

Wakil Ketua

: KH. Endang Hidayat

Wakil Ketua

: KH. Drs. Ubaedillah Harits

Wakil Ketua

: KH. Ade Fatahillah

Wakil Ketua

: H. Uba Ruba’i

Sekretaris

: H. Ceceng Syarief Husen MS.

Wakil Sekretaris : H. Ismail Wakil Sekretaris : H. Suyanto Wakil Sekretaris : Asep Jalaludin Bakri M

2.

Anggota

: Idrus Efendi

Anggota

: Ust. Hayi Basyari

Anggota

: Enjang Ya’kub

Anggota

: Drs. Abdul Soleh

DEWAN TANFIDZ Ketua

: Ahmad Jimy Zamakhsari, S.ag.

Wakil Ketua

: Drs. H. M. Solihin

Wakil Ketua

: Abdul Halim Sukhaeri

Wakil Ketua

: Kamaluddin Abdillah, S.ag.

Wakil Ketua

: H. Noorjuman, S.ag.

Wakil Ketua

: Hj. Dedi Zaenab Latif

Wakil Ketua

: Dra. Leni Puspawati

Wakil Ketua

: Imam Gozali, S.ag.

Wakil Ketua

: Memed Humaedi

Sekretaris

: Drs. Ja’a Maliki

Wakil Sekretaris : Aef Saefullah Ahmad, SS. Wakil Sekretaris : Muhammad Baliyya, SP. Wakil Sekretaris : E. Khotib Muwahid Wakil Sekretaris : Rahmat Toleng Djati Wakil Sekretaris : Komarudin, SE Bendahara

: H. Ayi Khotibul Umam

Wakil Bendahara : Jajang Sulaeman S.sos. Wakil Bendahara : Palahudin Wakil Bendahara : Drs. H. Tatang Tajudin Wakil Bendahara : Ade Hendrik, SH. Mengenai pengurus DPC PKB Kab. Karawang terjadi dua kepengurusan sama seperti yang terjadi di tingkat pusat, dan masing-masing membenarkan adanya kepengurusan itu walaupun dalam keputusan MK tentang hak kepengurusan dipegang oleh Muhaimin dan di DPC dipegang oleh Ahmad Zimmy Zamakhsari. Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam kepengurusan DPC PKB terjadi dua kepengurusan kubu Muhaimin dan kubu Gus Dur.

C. Program Kerja Partai Di Negara yang demokratis dalam rangka mengikuti perkembangan politik Nasional yang sesuai dengan UU kepartaian

maka PKB Karawang dalam

mengikuti program negara mempunyai program sama seperti yang diagendakan pada Simposium Nasional - Kebangkitan Indonesia

DPP PKB, terdapat 13

program kerja yaitu:42 KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN EKONOMI 1.

Program Sumber Daya Alam dan Energi. Yaitu mendorong kebijakan politik pengelolaan sumber daya alam dan energi yang berpihak kepada kepentingan nasional, dan mengembangkan berbagai sumber energi alternatif untuk menjamin kedaulatan energi nasional.

2.

Program Kewilayahan, Tata Ruang dan Lingkungan. Mengembangkan perencanaan pembangunan yang memperhatikan tata ruang dan tata wilayah yang saling terhubung dalam lingkup Negara kepulauan, serta selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim.

3.

Program Ketahanan Pangan dan Pembangunan Pedesaan. Melakukan penelitian, transfer teknologi, penyediaan modal dan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, serta memberdayakan sektor perikanan dan peternakan.

4.

Program Infrastruktur Penunjang Kegiatan Ekonomi. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur transfortasi, telekomunikasi, kelistrikan dan pengelolaan air yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dengan biaya yang terjangkau. 42

Artikel DPP PKB, dalam acara “Simposium Nasional Kebangkitan Indonesia, 13

agenda kemandirian dan kedaulatan bangsa, 16 Mei 2008.

5.

Program Ekonomi dan Industri. Memperjuangkan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan untuk meningkatkan pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas ekonomi jangka panjang, serta mendorong industri yang berorientasi kepada ekspor.

6.

Program Perburuhan dan Perumahan. Menyediakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan buruh, dan menyediakan kebutuhan papan yang memadai dan terjangkau. KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN POLITIK, HUKUM DAN HAM

7.

Program Reformasi Birokrasi. Melakukan reformasi untuk membentuk birokrasi yang memiliki sikap melayani, professional, netral didalam politik, dan tidak melakukan korupsi dalam menjalankan tugas, dan menjadikan birokrasi sebagai public service (memberikan pelayanan kepada masyarakat).

8.

Program Penegakan Hukum dan HAM. Melakukan reformasi hukum berbasis penghormatan kepada tata nilai masyarakat dan hak asasi manusia serta penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas dan konsisten, termasuk pembersihan lemabaga-lembaga penegak hukum dari mafia peradilan.

9.

Program Reformasi Sistem Politik. Mendorong penyederhanaan dalam sistem kepartaian dan pemilihan umum untuk lebih memperkuat demokrasi dan mempermudah kontrol publik terhadap lembaga politik.

10. Program

Petahanan,

Menuntaskan

reformasi

Keamanan, TNI

dan

dan

Hubungan

POLRI

dengan

Internasional. meningkatklan

profesionalisme dibidangnya masing-masing, serta menjalankan diplomasi internasional yang cerdas namun tetap berpegang pada prinsip bebas aktif.

KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN SOSIAL BUDAYA 11. Program Kemandirian dan Kedaulatan Pendidikan dan Kesehatan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menjamin semua warga Negara mampu mendapatkannya, serta memperjuangkan pengembangan seni budaya yang memperkuat karakter bangsa. 12. Program Perempuan, Anak-anak, Pemuda, dan Kelompok Marjinal. Memberdayakan kelompok perempuan, anak, pemuda, dan kelompok terpinggirkan dengan menyediakan wahana untuk pengembangan mereka. 13. Program Kehidupan Beragama dan Pluralisme. Menguatkan semangat kebangsaan dan keagamaan yang didasari dengan kepercayaan sesama umat, dan menyatukan umat pada kebangsaan dan kenegaraan, adanya kerjasama sesama umat baik islam maupun luar islam (netral) serta memberikan kebebasaan dalam beragam, bersosial dan bernegara. Mengenai 13 program diatas yang sesuai dengan No. urut partai telah diambil kesimpulan bahwa, baik DPP, DPW maupun DPC itu mengenai program kerja semuanya sama menggunakan 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa, baik dari kedaulatan ekonomi sampai kedaulatan sosial dan budaya yang mencakup semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengenai hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Karawang sudah melaksanakan agenda tersebut walaupun belum terealisasikan sepenuhnya, karena ada beberapa faktor atau masalah

yang harus diselesaikan, namun semua itu, tidak mempengaruhi semangat pengurus DPC PKB Kab. Karawang. D. Perkembangan Partai dari 2004 - 2009 Karawang salah satu Kabupaten yang mempunyai basis masa Nahdaltul Ulama yang exis, itu di buktikan dengan keragaman dan budaya kaum Nahdliyin di Karawang, dan banyak berdirinya pondok pesantren salafi bahkan Partai Kebangkitan Bangsa Karawang partainya kaum santri sebagaimana yang tertera dalam Koran Radar Karawang bahwa santri di pondok pesantren itu mayoritas mendukung karena Partai Kebangkitan Bangsa bisa mengakomodir dan pengurusnya mayoritas warga Nahdliyin. Selama pemilu 2004 PKB Karawang masih tetap menjalankan visi dan misi partai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat khsusnya dibagian pelosok desa, mengadakan sosialisasi kepetani-petani dan para nelayan yang ada di karawang, dan tidak lupa pula sebagaimana sudah kita ketahui Karawang sudah menjadi kota Industri. Menurut Jaa Maliki PKB telah melakukan kegiatan bekerja sama dengan PT atau Pabrik yang berada di Kabupaten Karawang.43 Dalam kegiatan agenda partai Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Karawang, mengikuti Training of Trainer, di aula Wisma Asih. Narasumber yang dihadirkan dari Polres dan Kejaksaan Negeri. Selain pengurus teras di internal PKB sendiri. Dikatakan Ketua DPC PKB Akhmad Zimmy Jamakhsari, bahwa pelaksanaan Training of Trainer tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada para pengurus hingga tingkat

43

Catatan kang Jaa Maliki di Sekretariat DPC PKB Karawang.

kecamatan terkait penggunaan bantuan sosial dari Pemkab. Karena dari sekian aspirasi yang diperjuangkan fraksinya di DPRD, di antaranya banyak kader-kader PKB mendapatkan bantuan sosial tersebut.44 Bantuan sosial yang dianggarkan APBD biasanya diarahkan ke pembangunan atau rehab sarana ibadah. Dari mulai masjid, majelis taklim, hingga pondok pesantren. Untuk tahun 2010 sudah mengupayakan memperoleh kembali, khawatir nanti salah dalam memenuhi persyaratan administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka perlu didatangkan para aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini. Selain itu, materi hukum secara umum juga diulas di acara Training of Trainer tersebut. Sehingga, diharapkannya, kedepan para pengurus hingga kader PKB dapat memahami betul bagaimana substansi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diharapkan kegiatan Training of Trainer ini menjadi langkah lanjut dari pengkaderan makin cerdas berpikir maupun berpolitik, lebih tumbuh dan berkembang dalam kemandirian. Karena jangan sampai terjadi kader PKB seperti anak kecil yang bisanya hanya sekedar minta sama orang tua.45 Ditambahkan oleh salah seorang pengurus DPC PKB Rahmat Tolenk, kegiatan Training of Trainer adalah untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa sistem kepartaian di lingkungan PKB tetap terus berjalan, tanpa harus terjebak pada moment-moment tertentu, seperti menjelang Pemilu legislatif, Pemilu Presiden atau Wakil Presiden, Pilgub, hingga Pilkada. Ini juga perintah DPP agar pengurus PKB di semua jenjang menyelenggarakan Training of Tainer. 44

Buku besar Agenda DPC PKB Karawang.

45

Hasil wawancara bersama Rahmat Toleng di secretariat DPC PKB Karawang.

Masalahnya, PKB kedepan akan dikembangkan sebagai partai ahli sunnah wal jama’ah. Menghadapi Pilkada 2010 yang tinggal menunggu waktu, jelas Tolenk, bagi PKB baru akan mengambil sikap maupun langkah dukungan setelah mendengar secara resmi pernyataan Dadang S. Muchtar, bisa atau tidaknya yang bersangkutan mencalonkan kembali sebagai calon Bupati periode 2010-2015. “PKB berencana menggelar musyawarah daerah dengan para alim ulama. direncanakan akhir Pebruari atau awal Maret. Disana kita siap meminta masukan dari para Ustadz di kampung-kampung atau desa, termasuk pengurus ranting PKB.46 Namun, pada kenyataanya PKB kubu Gus Dur telah merambah ke berbagai parpol lain kebanyakan mendukung Dadang S.M yang dicalonkan sebagai wakil bupati, dan yang lain masuk ke lawan partai. Dalam perkembangan partai untuk menghadapi pemilu 2009 DPC PKB menurut Jaa Maliki, telah melakukan dua kali pertemuan dengan agenda rapat koordinasi calon legislatif. Pada tanggal 31 Januari 2009 mengadakan rapat kerja Lembaga Pemenang Pemilu (LPP) Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Karawang yang dihadiri oleh pengurus DPC, DPAC dan seluruh calon legislatif yang membahas program kerja.47 Bahkan Jaa mengatakan walaupun sedang mengalami konflik PKB Karawang tetap menjalankan aktivitasnya sebagai partai politik, bahkan Jaa

46

Dikutip dari Radar Karawang pada tanggal 06 Januari 2010, DPC PKB Karawang dan

Training of Trainer, Training of Trainer ini diikuti oleh Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Anak Cabang dengan tujuan pembekalan pengurus PKB. 47

Artikel Lembaga Pemenang Pemilu DPC PKB Kab. Karawang 2009.

menyebutkan secara riil keberadaan PKB di daerah seperti di Karawang relatif kondusif tidak ada faksi-faksi politik yang mengemuka sehingga tidak perlu khawatir berpengaruh pada kalangan masyarakat akar rumput simpatisan dan pendukung PKB, dan tidak ada persoalan satu atau dua namun PKB tetap no 13, dengan dibuktikan pada pemilu Legislatif 2009 yang lalu jatah kursi PKB bertambah menjadi empat kursi.48 Namun dalam perjalanannya partai tersebut mengalami beberapa rintangan dan cobaan karena dipengaruhi konflik di tingkat pusat, sehingga untuk saat ini partai tersebut kurang berjalan dengan baik, artinya kepengurusan partai dan program partai kurang begitu berjalan, masih ada mis communication antar pengurus partai sehingga ini menyebabkan kehancuran atau kekeliruan bagi warga Nahdliyin khususnya dan bagi para simpatisan umumnya. Bahkan sejak terjadinya konflik atau perbedaan pendapat antara dua kubu yaitu kubu Muhaimin dan kubu Gus Dur, dan juga DPC PKB sering menerima informasi atau berita yang kurang baik bagi perkembangan partai. Dengan demikian, telah diambil kesimpulan baik keterangan dari Jaa Maliki dan Rahmat Toleng, bahwa DPC PKB Kab. Karawang memang sedang mengalami konflik yang bersumber dari konflik DPP PKB, namun konflik yang bersumber dari konflik DPP PKB, namun konflik yang terjadi tidak mempengaruhi perolehan suara karena memang dari dulu PKB Karawang dalam pemilu tidak mengalami perubahan, walaupun dalam jumlah kursi bertambah menjadi empat kursi.

48

Kutipan dari Radar Karawang yang diakses pada tanggal 27 september 2009, tentang

target pemilu PKB Karawang 15%, Petani dan Pondok Pesantren menjadi basis utama.

E. Perbandingan Hasil Pemilu 2004 dan 2009 Menurut Undang-Undang No.12 tahun 2003 bahwa pemilu tahun 2004 adalah pemilu yang menggunakan sistem proporsional, sistem ini berdasarkan atas perbandingan representasi wakil rakyat dengan jumlah pemilihnya. Maka dibuat kelompok-kelompok kota dan kabupaten sebagai satu basis perebutan suara yang biasa disebut daerah pemilihan. Dan pada umumnya pemilu 2004 dirancang untuk melakukan rekruitmen anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, anggota DPR dengan jumlah 550 orang dan DPD dengan jumlah 120 orang, dan populasi jumlah penduduk Indonesia menurut P4B berjumlah 214,787,016 jiwa. Berdasarkan proporsionalitas jumlah penduduk jatah kursi untuk wilayah Jawa memperoleh porsi 303 buah atau sekitar 55.09%, dan luar Jawa sebesar 247 buah atau sekitar 44.91%.49 Dengan ini, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Karawang merasakan betul tantangan yang di hadapi ketika memasuki arena pemilu 2004, mulai dari soal keabsahan di KPUD, penyusunan Caleg, sampai pada tahap konsolidasi dengan membentuk ranting-ranting yang selama ini terbengkalai. Seiring dengan itu DPC melakukan komunikasi politik dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang yang secara terus menerus dilakukan dengan istiqomah. Bahkan setiap kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karawang selalu dihadiri oleh ketua Tanfidziyah NU dan memberikan tausiyah kepda kader - kader partai serta menyatakan dukungan politik kepada PKB. 49

Nadhif Alawi, Proyeksi Perolehan Kursi DPR Partai Kebangkitan Bangsa Pada

Pemilu 2004, (Jakarta, Lembaga Pemenang Pemilu DPP PKB, 2003), hal. 6, cet ke-3.

a. Pemilu 2004 DPC PKB Karawang Dalam hasil pemilu tahun 2004 DPC Partai Kebangkitan Bangsa Karawang mengalami penetapan, artinya tidak turun dan tidak juga naik. Ini menandakan Partai Kebangkitan Bangsa Karawang tidak berkembang seperti yang dikatakan oleh Rahmat Toleng pengurus DPC PKB Kabupaten Karawang dalam perkembangan hasil pemilu mengatakan bahwa, pada Pemilu tahun 2004 Partai Kebangkitan Bangsa Karawang dari populasi 1,765,263 jumlah kursi 3 pemilih yang sah berjumlah 1,006,533 suara PKB mendapat 60,884 suara atau sekitar 6,05% dari jatah kursi 5,83 proyeksi suara 100.50 Ini yang membuktikan semakin merosotnya perolehan suara dari tiap tahun karena dampak dari keadaan PKB Karawang yang mulai berkurangnya simpatisan dan pendukung khususnya warga NU, karena semakin lama partai ini tidak berpihak kepada warga Nahdliyin. Berbeda dengan partai Golkar walaupun bukan partai Nahdliyin, akan tetapi bisa mengakomodir dan membawa sebagian warga NU ke jalan yang pasti, karena Golkar memang dari dulu sudah menyebar dan mendarah daging di Kab. Karawang.51

50

Artikel DPC PKB Karawang tahun 2004

51

Catatan Wahyudi pengurus PAC PKB Karawang

Oleh karena itu wajar kalau perolehan suara pada pemilu dari tiap tahun, baik 2004 bahkan sampai 2009 sudah dipastikan tidak akan naik, apalagi kalau sering terjadi konflik dan tidak mempunyai sepak terjang politik yang mutakhir. Karena kalau melihat kembali pada pemilu tahun 1999 dimana partai baru ini cukup bagus dalam gerakan dan permainan politiknya, sehingga Pada pemilu 1999 perolehan suara berjumlah 61.000 mendapat 2 kursi, dan pemilu 2004 memperoleh suara 53.000 mendapat 3 kursi.52 Toleng menyatakan bahwa setiap tahun dalam pemilu PKB Karawang tidak ada perubahan, walaupun ada perubahan cuma sedikit tapi dalam kursi selalu meningkat ini tidak lain karena sistem pemilu yang mendukung keadaan PKB Karawang yaitu pada tahun 2004 menggunakan sistem pemilu proporsional, yang berbeda atau berubah kembali menjadi sistem distrik yaitu pada pemilu 2009.53 b. Pemilu 2009 DPC PKB Karawang Dalam pemilu 2009 yang lalu dengan menggunakan sistem distrik, berbeda dengan pemilu tahun 2004 yang menggunakan sistem proporsional, maka langkah-langkah DPC PKB Karawang dalam menghadapi pemilu 2009 semakin gencar dengan melakukan berbagai konsolidasi dan komunikasi politik ke berbagai kalangan, khususnya yang mendukung PKB umumnya para simpatisan partai politik. Maka hasil pemilu tahun 2009 Sesuai dengan keputusan KPUD Kab. Karawang pada sidang Pleno Penghitungan hasil suara yang dilaksanakan Rabu, 21 April 2009 Sidang Pleno tersebut memutuskan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 di Kab. Karawang dan keputusan tersebut disetujui oleh para saksi 52

Radar Karawang,, pesta pemilu raya Karawang , tanggal 27 juli 2004 h. 4

53

Hasil wawancara bersama Rahmat Toleng di Sekretariat DPC PKB Karawang

Politik peserta Pemilu Legislatif 2009, kecuali dari saksi PKB H. Soleh merasa keberatan karena menganggap pada saat penghitungan suara di PPK Batujaya Dapil 4 terdapat kekeliruan salah penulisan, yang seharusnya TPS 11 Ds. Segarjaya Kec. Batujaya jumlah suara PKB : 175 suara, namun ditulis menjadi 174 suara selisih 1 suara, dan mengakibatkan keresahan warga NU Batu Jaya khususnya dan warga NU Karawang pada umumnya.54 Namun ditingkat PPK Batujaya menurut saksi PKB selisih 21 suara, adapun hasil perolehan Dapil 4 PKB : 8381 suara dan PPP : 8383 sehingga PPP berhak mendapat 1 kursi, KPUD Kab. Karawang tetap menetapkan perolehan suara berdasarkan hasil di PPK yang telah ditandatangani oleh para saksi Partai Politik termasuk saksi PKB dan bagi saksi PKB di KPUD jika tidak puas dipersilahkan menuntut sesuai jalur hukum. Sidang Pleno tersebut merupakan sidang lanjutan guna untuk memutuskan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 di Kab. Karawang. Secara umum hasil keputusan rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 di Kab. Karawang disetujui oleh masing-masing saksi dari masing-masing Parpol, walaupun ada ketidakpuasan dari saksi PKB yaitu H. Soleh. H. Soleh dalam keterangannya menyatakan bahwa dalam pemilu legislatif 2009 Partai Kebangkitan Bangsa telah dicurangi dan suara dipermainkan oleh para lawan politik atau saksi dari berbagai partai politik, karena secara jelas dalam penulisan angka suara dikurangi satu suara, bagi PKB satu suara adalah sangat

54

Hasil wawancara bersama Rahmat Toleng, di sekretariat DPC PKB Karawang.,

berharga bagi penentuan anggota legislatif di Kabupaten Karawang. Akan tetapi, dalam penghitungan suara situasi tetap kondusif dan berjalan lancar.55 Ketidakpuasan dari saksi PKB mengenai perolehan suara di Dapil 4 apabila ditindak lanjuti akan menimbulkan konflik dengan PPP berkaitan dengan perolehan kursi di DPRD Kab. Karawang. Konflik atau ketidakpuasan PKB walaupun disarankan melalui jalur hukum dimungkinkan tidak akan terjadinya permasalahan yang berkepanjangan, karena ketua PKB dan KPUD Kab. Karawang masih mempunyai ideologi yang sama dan masih ada hubungan persaudaraan yang erat. Akan tetapi, perlu di antisipasi kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan permasalahan ketidakpuasan PKB terhadap KPUD Kab. Karawang. Karena kalau lengah sekejap saja bisa menimbulkan kekacauan dan suara pasti akan diamputasi oleh para lawan politik, dan jelas PPP telah membayangi dan memanfaatkan keadaan PKB yang sedang konflik, dengan berbagai cara mereka lakukan agar PKB kalah dalam pemilu legislatif, karena dari partai islam yang bersaing dalam politik PKB di Kab. Karawang adalah PPP.56 Hasil akhir dari penghitungan suara pada sidang pleno DPC PKB Karawang dengan jumlah suara 48.300 serta mendapatkan 4 kursi pada pemilihan legislatif ini yang membuktikan perbandingan pemilu dari 2004-2009, dan keputusan ini mutlak dari KPUD Karawang. Ini sudah jelas terbukti bahwa untuk

55

56

Dikutip dari Radar Karawang, 23/04/2009.h. 3. Artikel Polres Karawang pada Radar Karawang. Keputusan hasil pemilu Selasa

21/04/2009, pada Pemilu 2009.

hasil pemilu setiap tahun berkurang tapi jumlah kursi semakin bertambah yaitu mendapat 4 kursi, dan ini karena ada perubahan sistem dari proporsional 2004 menjadi sistem distrik pada pemilu 2009 yang lalu. Mengenai perbandingan pemilu baik tahun 2004-2009 yang telah dipaparkan diatas tadi telah diambil kesimpulan bahwa, pemilu baik 2004 atau pemilu 2009 DPC PKB Karawang mengalami perubahan, yang mana pemilu 2004 mendapatkan kursi 3 dengan menggunakan sistem proporsional, dan pemilu 2009 yang lalu mendapatkan kursi 4 dengan menggunakan sistem pemilu distrik. Namun jelas, bahwa PKB Karawang mengalami perubahan dan kenaikan dalam jumlah kursi karena sistem pemilu yang selalu berubah, dan menjadikan keberuntungan bagi partai PKB Karawang.

BAB IV DINAMIKA KONFLIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KARAWANG

A. Konflik Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat Nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa seakan tidak pernah lepas dari konflik, sebagaimana telah diketahui bahwa konflik di tubuh PKB berawal dari tahun 2001 yang dilakukan oleh Matori Abdul Jalil yang tidak mengikuti intruksi DPP PKB K.H Abdurrahman Wahid, pada waktu itu Gus Dur pernah membekukan MPR atau DPR, dengan segala resiko Matori pasang badan yang penuh percaya diri hadir dalam sidang MPR dan sekaligus secara resmi mengakui pemecatan Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai Presiden, akhirnya Matori dipecat dari DPP PKB.57 Konflik terus mengalir sampai tahun 2005 konflik terjadi kembali yang dilakukan oleh Alwi Sihab dan Saifullah Yusuf karena diakui telah melanggar kebijakan partai, kasus ini sampai ke meja hijau dan pada waktu itu tanggal 16-18 DPP PKB mengadakan Muktamar II di Semarang yang melahirkan PKB antar kubu, kemudian dalam ranah hukum MA memutuskan bahwa secara prosedur pemecatan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf tidak sah sehingga, keputusan MA ini membatalkan DPP PKB untuk memberhentikan Alwi dan Yusuf, dengan berbagai upaya DPP PKB menyelesaikan masalah yang akhirnya menghasilkan

57

Denny J.A, Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia,

(Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2006), h. 114 Cet I

keputusan bahwa Gus Dur dan Muhaimin sebagai Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz.58 1. Latar Belakang Konflik Setelah konflik 2001 selesai, konflik di DPP PKB terjadi kembali pada tahun 2005, konflik ini hampir sama kejadiannya dengan konflik 2001, akan tetapi yang terlibat yaitu Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf sebagai ketua umum dan sekjen DPP PKB alasannya karena sudah melanggar kebijakan partai. Selanjutnya konflik babak ke tiga yaitu pada tahun 2009 menjelang pemilu yang berawal dari ditunjuknya kader terbaik yakni Ir. Lukman Edy menjadi salah satu anggota kabinet Indonesia bersatu, kepercayaan yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Akan tetapi, penunjukan Presiden ini tidak disambut baik oleh para pengurus PKB, yang timbul hanya rasa kekecewaan terhadap keputusan Presiden karena mereka menganggap masih banyak yang lebih layak selain Lukman Edy, kemudian didalam kekecewaanya itu mereka melakukan gebrakan atau gerakan dengan menyebar isu dan pengumuman bahwa Muhaimin Iskandar membuat serta membangun kekuatan dalam rangka menjatuhkan Dus Dur dari PKB.59 Kubu Gus Dur yang didalangi oleh Yeny Wahid dan Sigit Haryono tidak hanya sampai disitu, dengan berbagai cara melakukan pemecatan terhadap beberapa pengurus DPP yang dianggap menjadi pilar Muhaimin diantaranya yaitu: Ir. Lukman Edy, Moh. Hanif Dhakiri, Eman Hermawan, Marwan Jakfar, Imam Nahrowi, Abdul Kadir Karding. Pemecatan ini menggunakan prosedur yang 58

Helmi Faisal Zaini. Ed. Khidmat kami bagimu negeri; laporan kerja fraksi

Kebangkitan Bangsa DPR-RI 2005-2006. h. 123. 59

Dikutip dari Wikipedia tanggal 23 Agustus 2010.

tidak sah yang terbukti di Pengadilan bahwa proses pemecatan ini tidak sesuai dengan aturan partai. Tujuan pemecatan ini hanya satu yaitu untuk menggulingkan Muhaimin dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKB secara tidak sah, Muahimin Iskandar yang terpilih secara demokratis dalam Muktamar II PKB di Semarang dipecat melalui prosedur yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB. Setelah melakukan berbagai gebrakan pemecatan, kemudian kelompok ini melakukan pengesahan kudeta yang dilaksanakan di Parung. Setelah mengalami berbagai gebrakan dan rintangan dalam menghadapi konflik keputusan Menkumham mengakui hasil keputusan atau hasil akhir muktamar luar biasa di Ancol oleh H. A. Muhaimin Iskandar dan mengikuti Pemilu 2009 dengan tuntas dan mendapatkan suara yang signifikan walaupun tidak sebanyak ketika awal munculnya partai.60 2. Pelaku yang Terlibat Dalam Konflik Konflik babak ketiga ini menjelang pemilu 2009

yang berawal dari

ditunjuknya kader terbaik yakni Ir. Lukman menjadikan konflik lanjutan bagi PKB karena beberapa faktor yang menjadikan konflik, namun itu semua tidak terlepas dari pemain lama. Oleh karena itu dalam konflik ini terdapat beberapa aktor penting yang membintangi terjadinya konflik antara lain yaitu: KH. Abdurrahman Wahid, Yeny Wahid, Sigit Haryono (kubu Gus Dur), dan Muhaimin Iskandar, Ir. Lukman Edy, Moh. Hanif Dhakiri, Eman Hermawan, Marwan Jakfar, Imam Nahrowi, Abdul Kadir Karding (kubu cak Imin).61

60

Bebal sejarah PKB dalam pusaran konflik dan konflik, (Jakarta: Lembaga Pelatihan dan

Pengembangan Pemuda Bangsa. 2008), h. 69 61

Buku Peta Konflik PKB 2009, (Jakarta, Tim DPP PKB, 2009), h. 5.

Dari semua pelaku tersebut yang sama-sama mempunyai misi dan tujuan yang berbeda walaupun pada akhirnya, tetap memimpin dan membina Partai Kebangkitan Bangsa seutuhnya. B. Konflik DPC PKB Karawang Dampak dari Konflik DPP PKB Pusat Konflik disetiap kalangan atau golongan itu pasti terjadi baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan konflik bisa merubah keadaan bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Organisasi atau kelompok bisa menjadi rukun atau hidup kembali ketika mengalami konflik kalau diantara kedua belah pihak bisa mengatasi dengan baik, akan tetapi konflik bisa berdampak buruk ketika suatu organisasi atau golongan tidak mengatasinya dengan baik, artinya kurang memahami pentingnya kedamaian. Dalam kasus PKB baik yang terjadi di DPP, DPW, DPC maupun PAC itu merupakan kesalahan PKB yang berdampak pada masa atau pendukung PKB sendiri, karena menurut penulis konflik di tubuh PKB itu sering terjadi yang diawali tahun 2001 yang didalangi Matori dan Gus Dur, dan berkembang pada tahun 2005 yang menjadi pemicu konflik perebutan hak kekuasaan partai yang dilakukan oleh Alwi dan Gus Dur, kemudian konflik terjadi kembali di tahun 2009 permasalahannya sama yaitu perebutan hak kekuasaan partai, sehinnga konflik merambah ke DPC PKB Karawang dan konflik tersebut dampak atau imbas dari konflik DPP PKB yang memanas.

1.

Sumber Konflik Seperti yang dikatakan Jaa salah seorang pengurus DPC PKB Karawang,

bahwa Konflik yang terjadi di Karawang itu karena dampak dari Konflik DPP PKB, sehingga muncul berbagai pemikiran dan pendapat bahwa sebelum terjadi konflik DPC sampai PAC kepengurusan PKB sudah berjalan baik sehingga menimbulkan keharmonisan dalam kekeluargaan antar pengurus, masa pendukung dan warga Nahdliyin Karawang.62 Namun tidak demikian, DPP PKB terjadi konflik kembali antar dua kubu Gus Dur dan Muhaimin berimbas kepada DPC PKB Karawang. Dengan terjadinya konflik dari DPC sampai ke PAC sehingga para Ulama atau Kiyai dan segenap tokoh masyarakat Karawang mengadakan rapat atau musyawarah untuk membahas masalah yang terjadi di DPC PKB Karawang. Dalam rapat tersebut masing-masing mengeluarkan pendapat dan gagasan, dari kubu Gus Dur Suyanto angkat suara bahwa PKB ciptaan Gus Dur maka Gus Durlah yang berhak memimpin, Gus Dur yang pantas menjadi tokoh sentral bagi warga NU. Perkataan itu lalu dibantah oleh Jaa dari kubu Muhaimin, dalam bantahanya mengatakan PKB bukan milik Gus Dur tapi milik warga NU dan milik bangsa, masih banyak ulama PKB tidak hanya Gus Dur saja, dan jangan hanya melihat serta simpati tokoh seorang Gus Dur saja yang penting bagaimana partai ini akan ikut serta dalam pemilu demi menyalurkan aspirasi rakyat dan

62

Buku catatan Jaa Maliki tentang PKB Karawang yang dikutip pada 21 Juli 2009 di

kantor DPC PKB Karawang.

warga NU. PKB bisa maju tanpa Gus Dur dan pasti bisa mengikuti pemilu, karena PKB bukan ciptaan seorang Gus Dur saja melainkan ciptaan para Alim Ulama.63 Kemudian dibantah lagi oleh kubu Gus Dur yaitu Enjang Ya’kub, dalam bantahanya mengatakan bahwa PKB tidak sah tanpa seorang Gus Dur sebenarnya Gus Dur ini telah di kjianati oleh Muhaimin yang ingin merebut kepemimpinan Gus Dur istilah kasarnya kalau dalam bahasa sunda (Ngalunjak ka kolot), yang jelas Muhaimin tidak pantas untuk memimpin PKB ke depan, dan sampai kapanpun kami tidak ridho kalau PKB dipimpin oleh Muhaimin, lebih baik mendirikan partai baru daripada ikut kepemimpinan Muhaimin. Karena, sudah jelas Muhaimin dan Lukman Edy anteknya SBY, sudah terpikirkan dan terealisasikan bahwa Muhaimin dan Lukman Edy kurang perhatian terhadap warga NU diberbagai daerah pada umumnya dan warga NU Karawang pada khususnya.64 Kemudian Rahmat Toleng dari kubu Muhaimin angkat bicara sudah kita jangan banyak memperdebatkan Gus Dur dan Muhaimin karena kalau tetap didebatkan tidak akan selesai, yang jelas mari sama-sama membangun PKB jangan melihat pemimpinya siapa dan pengikutnya siapa, yang harus kita pikirkan bagaimana DOC PKB kedepanya nanti supaya bisa mengikuti pemilu guna menyalurkan aspirasi warga NU di Karawang. Perkataan rahmat Toleng dibantah oleh Uba Rubai’ yang mengatakan bahwa kami tidak akan pernah ikut pemimpin yang tidak pantas bagi

63

Dikutip dari buku besar DPC PKB Kab. Karawang, Kejadian Penting DPC PKB

Karawang, 21 Juli 2009. 64

Hasil wawancara bersama Rahmat Toleng di Sekretariat DPC PKB Karawang tanggal

25 September 2010.

kepemimpinan warga NU, yang kami inginkan pemimpin yang menjadi tokoh sentral dan kharismatik yang nantinya bisa menjadi panutan para pengurus DPC PKB Karawang, dan bisa menjadi figur bagi pemimpin PKB Karawang. Setelah terjadi perdebatan yang sangat sengit dan suasana rapat atau musyawarah menjadi tidak kondusip dan keadaan sudah tidak terkendali. Akhirnya KH. Hasan Bisri mantan Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Karawang angkat bicara dalam pembicaraanya mengatakan kalau kalian masih tetap pada pendirian dan kepercayaan masing-masing tidak apa-apa. Namun, yang jelas bagaimana dan kemana PKB ini demi menyalurkan aspirasi warga NU Karawang, karena tidak dipungkiri lagi karena PKB ini adalah partai politik warga NU dan partai sayap kanan NU.65 Jangan saling memperebutkan tentang pemimpin partai, yang mau ikut bergabung dalam kepemimpinan Ahmad Zimy Zamakhsari sebagai ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Karawang dan H. Muhaimin Iskandar sebagai ketua DPP PKB silahkan, dan yang tidak mau bergabung yaa tidak apa-apa. Setelah Hasab Bisri mengambil kesimpulan, kemudian para peserta rapat satu persatu meninggalkan rapat yang dilakukan oleh kubu Gus Dur yaitu Enjang Ya’kub, Uba Ruba’i diikuti oleh yang lainnya. Telah diketahui konflik memang dampak dari DPP PKB pusat, sehingga dalam rapat tersebut menjadi dua kubu antara lain kubu Gus Dur atau Yeni dan kubu Muhaimin, atau kubu yang di Parung dan kubu yang di Ancol. Dan Toleng juga mengatakan kubu Gus Dur kelompok tua yaitu H. Uba Ruba’i dan Enjang

65

Dikutip dari Artikel rapat DPC PKB

Ya’kub, dan kubu Muhaimin kelompok muda yang dipelopori oleh Ahmad Zamakhsyari ketua sekarang, dan segenap pengurus lainnya.66 Konflik terjadi dari pusat merambah ke wilayah serta daerah, mengenai konflik yang terjadi di Kab. Karawang penulis mengambil kesimpulan bahwa konflik di DPC PKB Kab. Karawang itu sama seperti yang terjadi di berbagai daerah yaitu konflik yang bersumber dari konflik DPP PKB yang bermarkas di Kali Bata. Namun semua itu, tergantung kepada yang menghadapi konflik tersebut apakah bisa diselesaikan atau tidak. 2. Pelaku yang terlibat dalam konflik Terjadi konflik pasti karena ada dua kubu yang saling memperebutkan suatu permasalahan tertentu, sehingga tidak terpikirkan akibat dari konflik tersebut, yang ada malah memikirkan golongan atau kelompoknya sendiri, dan ada juga kepentingan pribadi atau keluarga. Konflik dianggap baik kalau para pelaku bisa mengatasi dan saling mengintropeksi diri masing-masing atau pribadi diri sendiri. Seperti yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa Karawang pelaku yang terlibat dalam konflik tersebut sama seperti kejadian yang terjadi di tingkat nasional atau DPP PKB, seperti apa yang dikatakan Toleng bahwa golongan muda dan golongan tua sama-sama mempunyai argumen dan pemikiran yang berbedabeda, sehingga timbul pergolakan dan pertarungan antara kelompok Gus Dur dan kelompok Muhaimin.

66

Hasil wawancara bersama Rahmat Toleng Sekertaris DPC PKB Karawang di kantor

Sekretariat DPC PKB Karawang.

Golongan muda yaitu yang mendukung kelompok Muhaimin dengan alasan Partai Kebangkitan Bangsa tanpa pemilu tidak ada gunanya dan tidak aktif dalam pemerintahan sama saja tidak jelas tentang keadaan partai, dan golongan tua tidak mau kalah dalam membela Gus Dur mereka beralasan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tanpa Gus Dur tidak ada gunanya seperti suatu pendidikan tidak ada guru dan kurang sempurna, bahkan ada sebagia mereka mengatakan kepengurusan PKB Karawang saat ini kurang syah kurang dukungan dan persetujuan dari warga Nahdlatul Ulama Karawang sepenuhnya.67 Kelompok tua atau pendukung mayoritas mereka berada di Pengurus Anak Cabang (PAC), antara lain yaitu: H. Uba Ruba’i, H. Suyanto, Ust. Hayi Basyari, Enjang Ya’kub, Abdullah Halim Sukhaeri, H. Noorjuman, S.Ag, Imam Gozali S.Ag, Komarudin SE, E. Khotib Muwahid, dan golongan muda berada di Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang sekarang menjadi pengurus di DPC Kabupaten Karawang antara lain yaitu: KH. Nasuha Azhari, KH. Tajudin Zuhri, H. Ceceng Syarif Husen MS, Ahmad Zamakhsyari, S.Ag, Drs. H.M Solihin, Kamaludin Abdullah, S.Ag, Drs. Ja’a Maliki, Aef Saefullah Ahmad SS, Rahmat Toleng Djati, H. Ayi Khotibul Umam. 68 Oleh karena itu pada waktu musyawarah yang membahas masalah partai terjadi dua kelompok atau dua golongan antara lain yaitu: kelompok Gus Dur dan kelompok Muhaimin, masing-masing kubu mempunyai komitmen dan tujuan yang berbeda walaupun pada intinya sama membangun partai Nahdliyin.

67 68

Artikel DPC PKB Karawang Hasil wawancara bersama Rahmat Toleng di Sekretariat DPC PKB Karawang.

3. Pengaruh Konflik Terhadap Masyarakat Dampak dari konflik sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat, banyak bukti akibat dari konflik tersebut, antaranya timbulnya kekerasan, putusnya tali persaudaraan, pecahnya keharmonisan kelompok atau golongan. Namun perlu diketahui konflik yang terjadi di tubuh Parta Kebangkitan Bangsa bukan hanya sekali atau dua kali ini sering terjadi sama halnya dengan Nahdlatul Ulama yang sering terjadi konflik. Masyarakat adalah golongan atau sekelompok orang yang mempunyai naluri dan pemikiran yang berbeda-beda, dan mempunyai kedudukan serta derajat atau pangkat yang berbeda pula, bahkan ada yang disebut masyarakat awam, artinya masyarakat yang tidak tahu dan kurang mengerti terhadap sesuatu (kurang pengetahuan). Mereka manut dan patuh saja terhadap keputusan pemerintah atau penguasa, dalam artian masyarakat tidak mampu melawan ketika negara melakukan sebuah kebijakan yang kurang baik bagi masyarakat. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun tentang masyarakat menurutnya adalah perjalanan proses pemikiran, yang pendapatnya manusia pada awalnya memerlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan diri. Manusia pada saat itu lah membentuk sebuah masyarakat dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terbangun sebuah interaksi sosial antar manusia dalam berbagai bentuk, seperti dalam perniagaan dan lain sebagainya.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa manusia memiliki sifat dasar yang agresif untuk selalu menciptakan keributan, perang dan konflik. Masyarakat sebagai instrumen manusia untuk mengimbangi kelemahannya dan memperbesar peluang-peluangnya untuk mempertahankan diri, egoisme manusia mendorong untuk berbuat dengan caranya sendiri dan sesuai dengan hatinya,namun manusia mempunyai peluang sedikit untuk mempertahanan hidupnya. Kalau penulis amati dari pemikiran Ibnu Khaldun sangat berkaitan sekali dengan kasus atau konflik yang terjadi di PKB, karena manusia atau masyarakat mempunyai sifat agresif dan egois untuk berbuat dengan caranya sendiri. Konflik PKB sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat khususnya di wilayah Karawang yang hampir 70% NU tulen dan para simpatisan, sehingga masyarakat bosan dengan keadaan PKB yang selalu di kerumuni konflik. Menurut Rahmat Toleng konflik di DPC PKB Karawang tidak terlalu mempengaruhi pada pemilu 2009 yang lalu, karena buktinya PKB pada pemilu 2009 mendapat jatah kursi empat dan ini membuktikan bahwa walaupun terjadi konflik tidak ada pengaruh. Karena pada saat pemilu kelompok pendukung Gus Dur akhirnya sebagian ikut berpartisipasi dalam pemilu.69

69

Buku agenda DPC PKB Kab. Karawang, tentang pemilu dan kejadian penting

Oleh karena itu, faksionalisme yang terbentuk setelah terjadinya konflik, pengurus DPC PKB Kab. Karawang terbentuk menjadi dua kelompok sampai saat ini masih terjadi mis communication antar dua kubu, karena dari kubu Dus Dur atau Yeni Wahid tetap pada pendiriannya yang tidak mau PKB dipimpin oleh Muhaimin, begitupun Muhaimin tidak mau PKB dipimpin oleh Gus Dura atau Yeni Wahid.70 Bahkan Wahyudin Sag. Salah seorang dari kubu Gus Dur mengatakan bahwa, kelompok pendukung Gus Dur tidak akan mendukung kepemimpinan Muhaimin atau ketua DPC PKB Karawang Ahmad Zimmy Zamakhsari, dengan alasan bagaimanapun Gus Dur adalah pelopor dan pencetus Partai Kebangkitan Bangsa tidak bisa digantikan oleh siapapun kecuali oleh seorang yang mempunyai kharisma seorang kiyai dan berjiwa pemimpin, masalahnya bukan Muhaimin.71 Dampak konflik bukan hanya pada pemilu legislatif 2009 yang lalu saja. Akan tetapi sampai saat ini saat akan diadakan pemilihan Bupati Karawang tanggal 14 November konflik masih berpengaruh dengan terpecahnya suara PKB dari berbagai basis dan PAC.

70

Hasil wawancara besama Rahmat Toleng di Sekretariat DPC PKB Kab. Karawang

71

Wahyudin, salah satu anggota PAC DPC PKB dari kubu Gus Dur mengatakan bahwa

kubu Gus Dur tidak akan pernah bersatu kalau DPP PKB masih dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, walaupun Gus Dur sudah tidak ada, masih ada yang lebih layak selain Muhaimin, wawancara dikediaman Wahyudin tanggal 13 Oktober 2010.

Seperti apa yang tertera pada Radar Karawang tanggal 18 Oktober yang lalu yang mana kubu Gus Dur mendirikan gerakan yang dinamakan Gerakan Kebangkitan Rakyat (GATARA). Gerakan ini muncul dari kubu Gus Dur yang kecewa terhadap kepemimpinan Muhaimin sebagai ketua DPP PKB dan Ahmad Zimmy Zamakhsari seabagai ketua DPC PKB Karawang. Sehingga mereka menyebar ke berbagai partai yang berkoalisi yang sesuai dengan visi dan misi partai PKB kubu Gus Dur dalam menghadapi pemilihan Bupati yang akan dilaksanakan pada bulan November.72 Dari pemaparan di atas tadi penulis mengambil kesimpulan bahwa konflik yang terjadi di DPC PKB Karawang imbas atau pengaruh dari DPP PKB sehingga mengakibatkan perselisihan atau berbeda pendapat antar pengurus dan keresahan warga NU Karawang, dan sampai sekarang menghadapi pemilihan Bupati belum menyatu kembali sepenuhnya. PKB yang berkoalisi dengan HANURA, PBR, dan PPP mendukung calon no 1 yaitu Eli Amalia sebagai Calon Bupati Karawang, DPC PKB harus bekerja keras merangkul kembali dari PKB kubu Gus Dur atau Yeny Wahid yang ada di PAC. C. Dampak Konflik PKB pada pemilu 2009 Konflik sejatinya mempunyai dampak dan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap lembaga dan individu masing-masing, dan tentunya kalau partai politik akan berpengaruh pada pemilu dari tingkat nasional sampai ke daerah, sehingga partai politik yang menjadi sebuah power atau penyalur aspirasi amsyarakat dalam suatu negara kurang efektif.

72

Dikutip dari Radar Karawang 18 Oktober 2010, h. 5.

1. Dampak pada pemilu 2009 di tingkat Nasional Konflik sering terjadi di kalangan elit politik maupun di kalangan bawah, bahkan sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata konflik karena sudah sering terjadi dan menjadi hal yang biasa dalam suatu intansi atau suatu lembaga. Karena konflik ini bisa mengakibatkan adanya kekerasan, permusuhan dan ada hubungan yang kurang baik di antara kedu belah pihak. Pada pemilu 2009 seperti apa yang telah dikatakan oleh Lukman Edi dalam pidatonya sangat jelas mengatakan bahwa akibat dari konflik sudah jelas terbukti yaitu pengunduran sejumlah calon dari berbagai daerah walaupun itu bersifat Daftar Caleg Sementara, Muhyiddin Arubusman untuk Dapil Jawa Timur IV Kab Jember dan Lumajang nomor urut 4, Maman Imanul Haq untuk Dapil Jawa Barat VII Kab Bekasi, Karawang dan Purwakarta, nomor urut 3. Keduanya adalah Dewan Syuro DPP PKB kubu Gus Dur. H. Muhammad Arsa Suthisna untuk Dapil Banten II Kabupaten dan Kota Serang dan Kota Cilegon, nomor urut 3, anggota DPR RI dan Wakil Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Banten. Alasan kemunduran orang Gus Dur terkait dengan komposisi caleg PKB yang tidak didominasi oleh kader Nahdlatul Ulama.73 PKB masih menerapkan penentuan caleg terpilih dengan nomor urut. Artinya, nomor urut caleg sangat menentukan keterpilihan seorang menjadi anggota legislatif. Nama seperti Muhyidin Arubusman, Maman Imanul Haq, serta Arsa Suthisna termasuk nama-nama yang getol berada di barisan kubu Gus Dur. Ada juga caleg yang terlempar dari Dapil dibanding Pemilu 2004 lalu, yaitu

73

Kutipan pidato Lukman Edy di INILAH.COM, pada Selasa (21/10/09) di Lampung, dalam pidato, Lukman Edy mengatakan bahwa ada beberapa calon yang mundur dalam pemilu dengan alasan yaitu karena bukan PKB Gus Dur, dan alasan kedua, komposisi caleg PKB tidak didominasi oleh kader Nahdlatul Ulama.

Abdullah Azwar Anas, dari Dapil Jatim III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo) dipindah ke Dapil Jatim VII (Pacitan, Ponorogo, dan Magetan). Padahal, Abdullah yang pendukung Gus Dur itu, empat tahun lalu mencapai bilangan pembagi pemilih (BPP) selain Hidayat Nur Wahid. Selanjutnya pengunduran calon di Dapil Papua Barat, Tony Wardoyo yang kini menjadi anggota DPR RI harus rela di nomor urut tiga. Sedangkan nomor urut pertama diduduki oleh Sugiyono, yang selama ini dikenal sebagai staf ahli anggota FKB Marwan Djafar, loyalis Muhaimin. Menururt Lukman dalam pidatonya, membantah jika penyusunan daftar caleg masih terimbas konflik PKB beberapa waktu lalu. Karena menurut Lukman, proses rekrutmen sudah sesuai aturan main. Bahkan untuk nomor urut, melibatkan usulan struktur PBNU pusat. Nomor urut tiga yang diraih oleh Tony Wardoyo cukup wajar, karena masih dalam konflik PKB selama ini. tersebut.74 Beberapa nama pimpinan Badan Otonom NU, mendapat nomor urut signifikan. Ketua PP IPNU Idy Muzayad menempati nomor urut satu untuk dapil Banten II (Kota Cilegon, dan Kabupaten atau Kota Serang). Sekjen GP Ansor, A Malik Haramain menempati nomor urut tiga dapil Jatim II (Kabupaten atau Kota Probolinggo, dan Kabupaten atau Kota Pasuruan). Nama-nama ini diyakini, disodorkan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi.75 Dalam perolehan suara menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), PKB diperhitungkan hanya memperoleh 5,7% suara. Padahal bila merujuk hasil Pemilu 2004 lalu, PKB meraih 10,57% atau menduduki peringkat ketiga setelah Golkar dan PDIP. Semua hasil survei ini benar dan tidak ada rekayasa dalam mengambil 74

www.Inilah.Com. Diakses tanggal 26 September 2010

75

Kutipan Koran Tempo “konflik dan pemilu PKB, tanggal 05/06/09.

keputusan hasil suara karena, dari hasil rekavitulasi Lembaga Survei bisa diketahui sebelum penghitungan nasional final. Tampaknya Pemilu 2004 lalu hanya akan jadi catatan sejarah manis bagi PKB. Apalagi dalam kondisi konflik yang masih belum reda. Harusnya ada pemahaman bersama di elit PKB dalam menyelesaikan konflik partai berlambang bola dunia tersebut.76 Menurut penghitungan cepat LP3ES dampak dari sebuah konflik Partai Kebangkitan Bangsa perolehan suara pada pemiliu 2009 PKB berada di urutan ke 6 yang jumlah suaranya 5.50 % setelah PKS dan PAN, dalam kelompok partai Islam PKB berada di urutan ke 3. Berbeda dengan pemilu 2004 PKB berada di urutan ke 3, bahkan dalam kelompok partai Islam PKB berada di urutan pertama.77 Dampak dari sebuah konflik bukan hanya pengunduran diri para calon saja. Akan tetapi, lebih kepada keharmonisan masyarakat atau warga Nahdliyin dan PBNU sendiri. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Ahmad Bagja mantan anggota Tim lima PBNU dalam pembentukan PKB bahwa, konflik PKB telah merusak keutuhan PBNU dan merusak Ukhuwah warga NU. Dampak yang sangat besar yang dirasakan PBNU dan warga Nahdliyin beberapa tahun ini akibat dari terjadinya konflik menurut Bagja sebagai berikut:

76

Lembaga Survei Indonesia (LSI), meginformasikan bahwa perolehan suara PKB 5,7%,

yang berbeda dengan pemilu 2004 yang memperoleh suara 10,57%. 77

Artikel LP3ES, Penghitungan Cepat Pemilu 2009.

1. Banyak tokoh dari kalangan NU berpaling muka pindah ke partai lain, sehingga membuat rusaknya tali persaudaraan dan mengurangi persatuan di tubuh NU. 2. Semakin meningkatnya kekecewaan warga NU terhadap PKB yang dikatakan sebagai partai sayap kanan NU. 3. Kurangnya rasa kepercayaan simpatisan terhadap warga NU umumnya dan kepada PKB khususnya. Menurut Bagja PKB dilahirkan oleh NU karena warga Nahdliyin ingin punya sayap politik yang bisa memperjuangkan kepentingan NU. Akan tetapi, PKB tidak mencerminkan sayap politik NU karena tidak memperjuangkan kepentingan warga Nahdliyin, PBNU akan membawa masalah PKB ini ke Muktamar ke 32 di Makasar 22-27 Maret 2010. Melalui forum tertinggi di NU yang nantinya akan diambil sebuah keputusan bahwa PKB tidak ada hubungan apapun dengan NU, dan warga Nahdliyin bebas memilih partai apapun.78 Dari semua penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa dampak dari konflik pada pemilu sudah jelas sekali, yang diawali dengan pengunduran beberapa calon dari berbagai daerah dan hasil pemilu 2009 baik dari lembaga survei maupun lembaga pemilu yang sah terbukti bahwa PKB pada pemilu 2004 urutan ke 3 sedangkan pada pemilu 2009 yang lalu berada di urutan ke 6, dan kondisi PKB saat ini masih kurang jelas walaupun sudah diambil keputusan tentang hak kepengurusan yang diputuskan oleh MK kepada Muhaimin, Lukman Edy dan kawan-kawan.

78

Diambil dari www.INILAH.COM, Kamis 14 Januari 2009.

2. Dampak pada pemilu 2009 di Kabupaten Karawang Konflik sejatinya mempunyai pengaruh dan dampak terhadap pelaku yang terlibat dalam konflik tersebut, dan berpengaruh sekali terhadap suatu organisasi atau organisasi partai politik. Perjalanan konflik PKB seakan tidak pernah usai yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pada pemilu, seperti yang telah terbukti di DPC PKB Karawang pada pemilu Legislatif 2009 yang lalu. Menurut Rahmat Toleng, Sidang Pleno tersebut memutuskan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2009 di Kab. Karawang yang diikuti oleh para peserta partai politik sudah final, dan keputusan tersebut disetujui oleh para saksi dari Partai Politik peserta Pemilu Legislatif 2009 dan segenap simpatisan pemilu baik masyarakat maupun kepolisian.79 Ketua KPUD Karawang Emay Ahmad Maehi mengatakan dalam sambutannya bahwa hasil penghitungan suara secara hokum dan aturan pemilu sudah sah tidak bisa diganggu gugat dan tidak diperbolehkan dari masing-masing partai politik untuk tidak menyetujui, karena keputusan ini mutlak dari hasil perolehan pemilu yang diadakan bersama. Pada masalah suara PKB yang kurang 1 sudah diselesaikan dengan baik sehingga tidak terjadi kekacauan dan keributan pada saat penghitungan suara.80 Dampak konflik terhadap pemilu legislatif 2009 yang lalu tidak berpengaruh, Namun, ada kejadian yang sangat penting pada saat siding Pleno

79

Wawancara bersama Rahmat Toleng di Sekretariat DPC PKB Karawang

80

Artikel DPC PKB Karawang diambil dari Radar karawang, tanggal 19 Oktober 2009.

tentang kekeliruan hasil suara di Batu Jaya yang terletak di Dapil 4 yang seharusnya PKB mendapat 175 tetapi, ditulis 174 suara.81 Seperti yang dikatakan Jaa Maliki yaitu dengan izin Allah keadaan PKB di daerah seperti di Karawang relatif kondusif dan berjalan lancar. Namun, ada sebagian dari PKB kubu Gus Dur tang mengatakan tidak akan pernah menang dan tentang PKB kalau masih terjadi konflik, ada dan tidk ada faksi-faksi politik yang bermasalah sehingga tidak perlu takut dengan terjadinya konflik yang akan berpegaruh pada kalangan masyarakat NU, dan pendukung PKB, bukti yang paling kongkrit pada pemilu legislative 2009 yang lalu kursi PKB bertambah menjadi emapat kursi.82 Bukti dari konflik terhadap pemilu legislative 2009 yang lalu yaitu hasil jatah kursi dari tiga kursi menjadi empat kursi walaupun dari hasil suara sedikit menurun yaitu mendapatkan 48.300 suara. Dalam perbandinganya pemilu tahun 2004 Partai Kebangkitan Bangsa Karawang dari populasi 1.765.263. mendapat kursi 3 serta pemilu yang sah berjumlah 60,884 suara. Mengenai pemilu 2009 yang telah dipaparkan diatas tadi telah diambil kesimpulan bahwa, pemilu legislative 2009 DPC PKB Karawang tidak berpengaruh, Cuma ada sedikit perbedaaan yaitu bertambahnya kursi dari 3 kursi pada pemilu legislaif 2004 yang lalu menjadi 4 kursi. Pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional, dan pemilu 2009 yang lalu menggunakan sistem pemilu distrik. Namun jelas, bahwa PKB Karawang mengalami perubahan dan kenaikan

81

Artikel KPUD Karawang, keputusan hasil pemilu 2009 bertempat di KPUD Kab.

Karawang, penghitungan suara pemilihan umum Calon legislatif tahun 2009 yang dipimpin oleh ketua KPUD Kab. Karawang Emay Ahmad Maehi, S.Ag. 82

Kutipan dari Radar Karawang yang diakses pada tanggal 27 september 2009, tentang target pemilu PKB Karawang 15% petani dan pondok pesantren menjadi basis utama.

dalam jumlah kursi karena sisten pemilu yang selalu berubah, dan menjadikan keberuntungan bagi partai PKB Karawang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Konflik adalah merupakan fenomena atau kejadian yang sangat merugikan atau menjadikan dua kubu atau kelompok dan dua lawan yang saling berjuang berpecah belah, dan konflik juga membuat putusnya tali silaturahmi dan juga menjadikan kurang baiknya kinerja dalam suatu organisasi atau lembaga tertentu. Sehingga kata konflik ini kurang disenangi oleh semua intansi yang terkait khsusunya dalam masalah ini yaitu konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang yang sebenarnya ini pengaruh dari konflik yang terjadi di DPP PKB pusat. 2. Melalui pengamatan yang penulis lakukan di DPC PKB Kab. Karawang, bahwa konflik yang terjadi di daerah Karawang ini yang mana melibatkan semua anggota dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Karawang, khususnya warga Nahdliyin sudah merusak dan memecah belah menjadikan dua kepengurusan atau dua kekuatan antara golongan muda dan golongan tua. Sehingga pada pemilu pertama pada tahun 1999 Partai Kebangkitan Bangsa Karawang menjadi partai pembaharuan yang jumlah suaranya cukup signifikan, karena memang dari dasarnya Karawang masih kental dan kuat oleh partai lama yaitu Golkar dan PDIP, kemudian pemilu kedua pada tahun 2004 partai tetap menjadi partai yang

solid masih dalam urutan walaupun tetap tidak naik dan tidak turun, kemudian pemilu tahun 2009 yang lalu partai masih mendapatkan jatah kursi dan ini karena sistem pemilu distrik. 3. Penyebab terjadinya konflik di DPC Partai Kebangkitan Bangsa di Karawang sama seperti di daerah lin yaitu dampak dari konflik yang terjadi di DPP, antara kubu Muhaimin Iskandar dan kubu KH. Abdurrahman Wahid atau Yeni Wahid. 4. Faksionalisme yang terbentuk setelah tejadinya konflik, pengurus DPC PKB Kab. Karawang terbentuk menjadi dua kubu sampai saat ini masih menjadi miss comunication antara dua kubu, karena dari kubu Gus Dur atau Yeni Wahid tetap pada pendirianya yang tidak mau PKB dipimpin oleh Muhaimin, begitupun kubu Muhaimin tidak mau PKB dipimpin oleh Gus Dur atau Yeni Wahid. 5. Dampak serta pengaruh dari konflik itu dialami atau dirasakan oleh masyarakat Nahdliyin Karawang, dimana ketika awal lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa warga Nahdliyin Karawang sangat bersyukur sekali karena selama bertahun-tahun tidak ada partai yang bisa sepenuhnya menyalurkan aspirasi warga Nahdliyin di Karawang kegiatan warga Nahdliyin yang bersifat sosial maupun politik berjalan dengan baik, adanya hubungan persaudaraan yang kuat baik antara pengurus DPC PKB maupun warga Nahdliyin. Namun, setelah terjadi konflik warga Nahdliyin menjadi pecah, putusnya tali persaudaraan, dan rasa kekecewaan warga Nahdliyin terhadap PKB baik yang di DPP maupun di DPC Karawang.

B. Saran 1. Agar tidak terulang kembali kejadian atau konflik internal maka, hendaknya warga Nahdliyin khususnya di Karawang harus bisa membangun kembali dan melihat ke depan karena kalau kita amati konflik di tubuh NU sudah sering sekali terjadi baik internal maupun eksternal. Ini membuktikan bahwa NU masih belum bisa membangun hubungan yang harmonis ditubuh NU sendiri karena sudah jelas dan diakui bahwa NU dan Muhamadiyah adalah organisasi yang tertua di Indonesia. Maka kalau itu sudah berjalan dengan baik akan menghasilkan sebuah suasana dan keadaan yang berbeda menjadi Organisasi NU dan Partai Kebangkitan Bangsa yang sejati bisa membangun bangsa dan negara. 2. Pemerintah dan lembaga-lembaga negara hendaknya juga berperan aktif dengan memperhatikan semua kejadian atau konflik dari setiap partai yang itu ada kaitanya dengan pembangunan negara, agar nantinya partai atau suatu organisasi tidak merasa dibebankan dan diasingkan, karena visi dan misi semua partai sangat baik sekali walaupun tidak semuanya berjalan namun sedikit banyak partai politik dan organisasilah yang mendukung berjalanya roda pemerintahan. 3. Dalam upaya meningkatkan dan kemajuan Partai atau Organisasi dan lembaga-lembaga yang ada di negara ini harus saling mendukung dan memotivasi khususnya Partai Kebangkitan Bangsa harus bisa membangun kembali dan harus bangkit kembali supaya sesuai dengan nama dan visimisi partai, dan bersatu kembali baik konflik di tingkat pusat (Nasional) maupun ditingkat cabang (daerah)

DAFTAR PUSTAKA

Alawi, Nadhif, Proyeksi Perolehan Kursi DPR Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilu 2004, (Jakarta, Lembaga Pemenang Pemilu DPP PKB, 2003. Anshari, Saifuddin Endang, Wawasan Islam, Jakarta, Rajawali, 1986. Andrew Heywood, Politic Third edition, New York, Pearson, 2010. Coser, Lewis, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada, 2009. Chozin, Lukmanul Khakim dan el-kamaludin el-mauludy. Ed. 13 AlasanMemilih PKB. Jawa Barat: tim DPW Jawa barat, 2008. CV.Eko Jaya, Partai politik, (UU RI No. 31Tahun 2002) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (UU.RI.Nomor 12 tahun 2003), Jakarta, CV.Eko Jaya, 2003 Denny, Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2006. Duverger, Maurice, Sosisologi Politik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Haryanto, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah;mengenal teori-teori politik, Depok, 2005. Hans Diester Klingemann, Partai Kebijakan dan Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000. Isre, Mohammad Soleh, Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer, Jakarta: Depag RI, 2003. Iskandar Muhaimin, Gusdur yang saya Kenal catatan transisi Demokrasi kita, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2004. Ka’bah Rifyal, Politik dan Hukum dalam Al-qur’an, Jakarta, Khairul Bayan,2005. Karim, Muhammad Rusli, Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut, Jakarta, CV. Rajawali, 1983. Lidlle, William, Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1992.

Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Pemuda Bangsa Bebal sejarah PKB dalam pusaran konflik dan konflik, Jakarta: Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Pemuda Bangsa. 2008. Miftah, Thoha, Birokrasi dan Politik Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Munawir, Sadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI-Press, 1990. Novri, Susan, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009. Rais Dhiauddin, Teori Politik Islam, Jakarta, Gema Insani Press, 2001. Rabi’ah, Rumidan, Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009. Rahman, Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007. Rod Hague, Comparative Government and Politics An Introduction, (United State, Macmillan Press LTD, 1982). Soon, Kang Young, Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama, Jakarta, UI-Press, 2007. Sanit, Arbi, Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan, Jakarta: Rajawali Press, 1982. Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 1992. Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta, Media Centre, 2002. Winarno, Budi, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Jakarta, Media Pressindo, 2007.

Surat Kabar dan Internet

Koran: Radar Karawang,, Pesta Pemilu Raya Karawang , tanggal 27 juli 2004 h. 4 Radar Karawang yang diakses pada tanggal 23 september 2009, tentang target pemilu PKB Karawang 15%, Petani dan Pondok Pesantren menjadi basis utama. Radar Karawang,, Pesta Pemilu Raya Karawang , tanggal 21 juli 2004 h. 4 Radar Karawang, 23/04/ 2009, h. 3. Radar Karawang, Training of Trainer, tanggal 06 Januari 2010, DPC PKB Karawang Radar Karawang, 18 Oktober 2010, h. 5. Koran Tempo “konflik dan pemilu PKB, tanggal 05/06/09. Radar Karawang yang diakses pada tanggal 27 september 2009, tentang target pemilu PKB Karawang 15%, Petani dan Pondok Pesantren menjadi basis utama. Majalah dan Artikel majalah GATRA 21 Mei 2005, h. 30 edisi 27. Artikel DPC PKB Kab. Karawang, Lembaga Pemenang Pemilu DPC PKB Kab. Karawang 2009. Artikel Polres Karawang pada Radar Karawang. Keputusan hasil pemilu Selasa 21/04/2009, pada Pemilu 2009. Dikutip dari buku besar DPC PKB Kab. Karawang, Kejadian Penting DPC PKB Karawang, 21 Juli 2009. Lembaga Survei Indonesia (LSI), meginformasikan bahwa perolehan suara PKB 5,7%, yang berbeda dengan pemilu 2004 yang memperoleh suara 10,57%. Artikel LP3ES, Penghitungan Cepat Pemilu 2009. Artikel KPUD Karawang, keputusan hasil pemilu 2009 bertempat di KPUD Kab. Karawang, Emay Ahmad Maehi, S.Ag. Internet Dikutip dari Wikipedia tanggal 23 Agustus 2010. “Definisi Konflik”, diambil dari www. Wikipedia.org, tanggal 8/08/10.

INILAH.COM, pada Selasa (21/10/09) di Lampung, Buku agenda DPC PKB Kab. Karawang, tentang pemilu dan kejadian penting www.INILAH.COM, Kamis 14 Januari 2009. www.Inilah.Com. Diakses tanggal 26 September 2010