SKRIPSI INTERPRETASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA DI LEMBANG ANGIN-ANGIN KECAMATAN KESU KABUPATEN TORAJA UTARA

SKRIPSI INTERPRETASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA DI LEMBANG ANGIN-ANGIN KECAMATAN KESU’ KABUPATEN TORAJA UTARA

ELNI ALLO LINGGI

DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017

i

SKRIPSI INTERPRETASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA DI LEMBANG ANGIN-ANGIN KECAMATAN KESU’ KABUPATEN TORAJA UTARA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh ELNI ALLO LINGGI A31112016

kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017

ii

SKRIPSI INTERPRETASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA DI LEMBANG ANGIN-ANGIN KECAMATAN KESU’ KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh

ELNI ALLO LINGGI A31112016

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 15 April 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc.,Sc., CA NIP. 19630210 199002 1 001

Drs. Muh Natsir Kadir, Ak., M.Si., CA NIP. 19530812 198703 1 001

Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA NIP. 19650925 199002 2 001

iii

SKRIPSI INTERPRETASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA DI LEMBANG ANGIN-ANGIN KECAMATAN KESU’ KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh ELNI ALLO LINGGI A31112016

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 18 Mei 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui, Panitia Penguji

No. Nama Penguji

Jabatan

Tanda Tangan 1………………

1.

Dr. Syarifuddin, S.E., Ak.,M.Soc.,Sc., CA Ketua

2.

Drs. Muh Natsir Kadir, Ak., M.Si., CA

Sekertaris 2………………

3.

Prof. Dr. Mediati, S.E., M.Si., Ak., CA

Anggota

3………………

4.

Dr. Darwis Said, S.E.,Ak.,M.SA

Anggota

4………………

5.

Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA

Anggota

5………………

Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA NIP 19650925 199002 2 001

iv

PERNYATAAN KEASLIAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama

: Elni AlloLinggi

NIM

: A31112016

departemen/program Studi

: Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Interpretasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bagi Aparat Desa di Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 17 Mei 2017 Yang membuat pernyataan,

Elni Allo Linggi

v

PRAKATA “karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang – Amsal 23:18

Salam sejahtera bagi kita, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Pemurah dan Pengasih, oleh karena berkat dan kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Interpretasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bagi Aparat Desa di Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Hasanuddin. Selama masa pendidikan dan dalam proses penyusunan Skripsi penulis telah mendapatkan banyak bantuan, motivasi, dukungan doa dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1. Kedua orang tua penulis Bapak Semuel Allo Linggi dan Ibu Mariani Dettumaya Tallukaraeng untuk seluruh cinta, kasih sayang, doa, nasehat, dan pengorbanan yang tulus dan tak habis-habisnya kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi orang tua kami. 2. Kakak dan Adik penulis, Niel Fandi Allo Linggi dan Sri Allo Linggi, terima kasih sudah bersedia menjadi tempat curahan hati selama menghadapi tantangan-tantangan selama proses penyusunan skripsi. 3. Daniel Pata Saung, terima kasih sudah bersedia

menemani berjuang

mulai dari awal proses penyusunan skripsi sampai selesai, dukungan doa dan motivasi

serta pemikiran-pemikiran yang sangat membantu

penulis dalam penyelesaian skripsi. Tuhan kiranya mengembalikan

vi

segala kebaikanmu berkali-kali lipat. 4. Pimpinan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya untuk segala fasilitas, arahan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi serta sarana dan prasarana yang sangat mendukung penulis dalam masa pendidikan dan penyusunan skripsi. 5. Ibu Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Departemen Akuntansi dan juga Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA, selaku Sekertaris

Departemen

Akuntansi

Fakultas

Ekonomi

dan

Bisnis

Universitas Hasanuddin atas arahan-arahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi. 6. Bapak Drs. H. Harryanto, Pgd., Acc., M.Com., Ph.D selaku Penasehat Akademik terima kasih atas bimbingannya selama masa pendidikan. 7. Bapak Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc.,Sc., CA, dan Bapak Drs. Muh. Natsir Kadir, Ak., M.Si., CA, selaku dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua terima kasih atas arahan, waktu, dorongan, dan pemikiran yang telah diberikan kepada penulis dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan motivasinya. 8. Ibu Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, Bapak Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA., dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA, selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 9. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama proses pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. 10. Seluruh staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Aso, Pak Ical, Pak Burhan, Pak Sapar, Ibu Sahari Bulan, Pak Tarru dan staf lainnya

vii

yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas arahan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis untuk kelancaran proses penyusunan skripsi. 11. Seluruh aparat Lembang angin-angin Kepala Lembang, Sekertaris Lembang, Bendahara Lembang dan staf-staf yang telah membantu penulis selama proses penelitian 12. Teman-teman seperjuangan

Akuntansi Angkatan 2012 “PE12NNIAL“

sebagai teman bertukar pikiran dan bekerja sama selama proses pendidikan. Maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. sukses selalu buat kita. 13. Kawan-kawan sepergerakan di GMKI Kom.Ekonomi Unhas yang tidak bisa disebutkan satu per satu terima kasih atas pengalaman dan pelajaran kehidupan selama berproses di “rumah” ini. Terima kasih sudah menjadi keluarga baru untuk berbagi suka dan duka. Semoga pertumbuhan rohani dan persaudaraan kita senantiasa berlanjut . 14. Kawan-kawan sepergerakan di GMKI Cabang Makassar secara khusus kawan-kawan BPC atas kesempatan menambah ilmu dan melayani di markas benang biru Makassar. Ut Omnes Unum Sint. 15. Keluarga besar PMKO FE-UH terima kasih untuk pengalaman dan masamasa yang indah yang telah diberikan. Terima kasih atas dukungan Doa dan motivasi kepada penulis. 16. Sahabat-sahabat penulis, Titik, Luvita, Ruman, Ika, Irna, Aron, Ricky, Ian, Patra, Boy, Maniata, Johan, Gappar terima kasih atas pertemanan selama sepuluh tahun kita. Perjuangan belum selesai masih banyak orang yang menunggu untuk dibahagiakan. See you on top.. 17. Wanita Karier tersayang, Widar, Asra, Rahma, Vita, Gusti, Ika,Yuli, Ria,

viii

Ana, Ani, Ria, Ayu, Abon, Ratna

terima kasih untuk pertemanan kita

selama menjadi mahasiswi akuntansi dan terima kasih atas dorongan untuk mengerjakan skripsi ketika penulis mulai putus asa dan jenuh serta bantuan-bantuan lainnya selama proses pendidikan dan penyusunan skripsi. 18. Mace-mace kolong, mama Aji, Mama Mala, kak Mia, mace foto copy, kak Shanty dan mace-mace lainnya yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan penulis serta candaan dan nasehat yang menjadi penambah semangat bagi penulis. 19. Tukang ojek BTP dan kampus yang selama proses pendidikan dan penyusunan skripsi telah bersedia memberikan jasanya kepada penulis. 20. Semua pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindingan, berkat dan karuniaNya atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini masi jauh dari sempurna oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca. Makassar, Februari 2017

Elni Allo Linggi

ix

ABSTRAK INTERPRETASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA DI LEMBANG ANGIN-ANGIN KECAMATAN KESU’ KABUPATEN TORAJA UTARA INTERPRETATION OF FINANCIAL VILLAGE RESPONSIBILITY TO ANGIN-ANGIN VILLAGE APPARATUS, SUBDISTRICT OF KESU’, NORTH TORAJA REGENCY Elni Allo Linggi Syarifuddin Natsir Kadir Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi pertanggungjawaban keuangan Desa bagi aparat Lembang Angin-angin Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutik. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam, pengamatan secara langsung dan dokumentasi. Penelitian ini menyajikan data mengenai proses pertanggungjawaban dan interpretasi yang dilakukan oleh Aparat Lembang Angin-angin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aparat Lembang Angin-Angin cukup memahami pertanggungjawaban yang dilakukan. Aparat lembang melakukan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan format-format yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat secara luas belum terlaksana, hal ini dikarenakan kurangnya media penyampaian informasi di Lembang Angin-angin. Selain itu laporan bulanan bendahara kepada kepala lembang juga belum dilaksanakan. Kata Kunci: Interpretasi, Aparat Lembang, Pertanggungjawaban Keuangan

This research aims to knowing interpretation of financial village responsibility to Angin-angin Village Apparatus, Subdistrict of Kesu’, North Toraja Regency. The method which used is qualitative method with hermeneutics approach. The method that used to collect data are in-depth interview, direct observation and documentation. This research showed that Angin-angin Apparatus understand about the responsibility which done. Village apparatus do the financial responsibility appropriate with format that decided by center government and region government. But, delivery of financial report to society is yet implemented extensively cause by less of information delivery media in Angin-angin village. In addition, the monthly report of village treasure to village chief was not held. Keywords: Interpretation, Village Apparatus, Financial Responsibility

x

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL ......................................................................................... i HALAMAN JUDUL ............................................................................................ ii HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. iii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................. v PRAKARTA ...................................................................................................... vi ABSTRAK ......................................................................................................... x DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiv BABI PENDAHULUAN...................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2 Fokus Penelitian .............................................................................. 10 1.3 Tujuan Penelitian............................................................................. 10 1.4 Kegunaan Penelitian ....................................................................... 10 1.4.1 Kegunaan Teoretis ................................................................ 10 1.4.2 Kegunaan Praktis .................................................................. 10 1.5 Definisi Istilah .................................................................................. 11 1.5.1 Interpretasi ............................................................................ 11 1.5.1 Aparat Desa .......................................................................... 12 1.5.3 Pertanggungjawaban Keuangan Desa .................................. 12 1.6 Sistematika Penulisan ..................................................................... 13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................................ 14 2.1 TinjauanTeori dan konsep ............................................................... 14 2.1.1 Teori Interpretasi .................................................................... 14 2.1.2 Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Desa ...................... 19 2.2 Tinjauan Empirik.............................................................................. 28 2.3 Kerangka Pemikiran ........................................................................ 31 BAB III METODE PENELITIAN ........................................................................ 33 3.1 Rancangan Penelitian ..................................................................... 33 3.2 Kehadiran Peneliti ........................................................................... 36 3.3 Lokasi Penelitian ............................................................................. 36 3.4 Sumber Data ................................................................................... 35 3.5 Metode Pengumpulan Data ............................................................. 37 3.6 Teknik Analisis Data ........................................................................ 38 3.7 Pengecekan Validitas Data.............................................................. 40 3.8 Tahap-tahap Penelitian ................................................................... 41 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................... 43 4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian ............................................................. 43 4.2 Penyajian dan Analisis Data ............................................................. 49 4.2.1 APB Desa: Proses Penyusunan Mengikut sertakan Masyarakat dan Pemerintah Berwenang ............................... 49 4.2.2 Pendapatan dan Belanja: Wajib disertai Bukti Pendukung ...... 51

xi

4.2.3 Pertanggungjawaban Keuangan Desa ................................... 58 4.2.3.1 Laporan Pertanggungjawaban ............................................. 58 4.2.3.2 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban: Harus Tepat Waktu .............................................................. 61 4.2.3.3 Implementasi Interpretasi Aparat Desa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa ................... 63 BAB V PENUTUP ............................................................................................. 72 5.1 Kesimpulan ....................................................................................... 72 5.2 Saran ................................................................................................ 74 DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 75 LAMPIRAN

xii

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

2.1 Perbandingan Pemahaman Menurut Schleiermacher, Dilthey dan Heidegger ..................................................................................................... 14

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

2.1 Momen Teori Interpretasi ............................................................................. 17 2.2 Flowchart Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semesteran ................................................................................................ 23 2.3 Alur Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Desa ...................................... 26 2.4 Pelaporan Dana Desa.................................................................................. 27 2.5 Skema Kerangka Pemikiran ........................................................................ 31 3.1 Teknik Analisis Interaktif (Model 1) .............................................................. 38 3.2 Komponen dalam Analisis Data (Flow Model) .............................................. 38

xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang PokokPokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini berjumlah sekitar 73.000 desa dan 8.000 kelurahan. Selain itu pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan

dan

pemerataan

pembangunan

1

sehingga

menimbulkan

2 kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat menggangu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini kementerian yang menangani desa adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini kementerian dalam negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan

desa,

pembinaan

masyarakat

desa

dan

pemberdayaan masyarakat desa yang semuanya telah diatur dan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam UndangUndang ini sangat jelas mengatur mengenai sumber pendapatan desa. Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang mineral

3 bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya. Bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa. Alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari belanja pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai

tujuan

pembangunan

nasional

ataupun

sebagai

lembaga

pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia (Heriyanto, 2015). Desa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam tenyata desa adalah lapis pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat (Syahyadi, 2014). Desa merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaya 1993:19). Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah

4 desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan penyelenggara pemerintahan desa yakni pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lain. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa tetapi bukan merupakan perangkat desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Penatausahaan; d. Pelaporan; dan e. Pertanggungjawaban Perwujudan sistem manajemen keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sangat perlu didukung oleh penyelenggaraan yang merata sampai pada

tingkat

pemerintahan

terendah.

Sesuai

dengan

pengertian

asas

desentralisasi, pemerintahan desa sebagai pemerintah tingkat terendah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Berbagai masalah dalam otonomi daerah sekurang-kurangnya masih ada tiga yang masih saling berkaitan, yaitu: (1) melebarnya tingkat kemajuan pembangunan, kesejahteraan, dan kemampuan keuangan antar daerah; (2) masih minimnya kemampuan daerah dalam mengelola diri sendiri; (3) politisasi isu (otonomi daerah), terutama dalam kasus pemekaran wilayah yang cenderung berlebihan dan hanya memboroskan uang negara; (4) merebaknya korupsi di daerah yang memunculkan fenomena “desentralisasi korupsi”. Pengetatan kontrol pusat oleh berbagai kalangan dikritik karena dianggap merupakan wujud

5 dari “resentralisasi” yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah (Basri, 2009:484) Pelaksanakan

pengelolaan

keuangan

desa

khususnya

pada

pertanggungjawaban keuangan terdapat banyak desa yang masih belum lengkap dalam hal keuangan sehingga diperlukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi (Subroto: 2009). Hasil penelitian Oktaviyah (2013) menyatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di Kabupaten Sinjai ditemukan banyak perbedaan dari segi bentuk pelaporan maupun proses penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan berkala setiap bulan tidak dilaksanakan semua bendahara. Demikian pula dengan proses penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Peraturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara desa setiap bulannya kepada kepala desa saat ini juga diatur dalam pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa setiap tahun berjalan di setiap semester dan juga akhir tahun anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dilaporkan setiap akhir Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua paling lambat pada akhir bulan

Januari

pelaksanaan

tahun APB

berikutnya.

Desa,

kepala

Selain desa

penyampaian juga

laporan

realisasi

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dijelaskan dalam pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

6 Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan desa. Ada lima persoalan yang ditemukan dari segi pelaksanaan pengelolaan dana Desa (Johan Budi, 2015 dalam Pramesti, 2015) yaitu, (1) kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, (2) belum tersedianya satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APB Desa, (3) masih rendahnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa. Selain itu laporan pertanggungjawaban yang dibuat Desa belum mengikuti pedoman penyusunan dan rawan manipulasi. Serta APB Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa (Pramesti, 2015). Yasinta (2013) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa harus disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun namun pada kenyataannya Kepala Desa Tirta Kencana menyerahkan laporan pelaksanaan tugas yang telah dijalankannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau seringkali terlambat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Lembang, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menetapkan nama lain dari Desa yang selanjutnya disebut Lembang. Pemerintah Lembang adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembang Angin-angin, Kecamatan Kesu’, Kabupaten Toraja Utara memiliki luas wilayah 164,3 Hektoare dengan jumlah penduduk 1919 jiwa. Meskipun bukan merupakan daerah yang terluas di Kecamatan Kesu’ namun Lembang ini mendapatkan

7 bantuan dana desa pada tahun 2015 dengan jumlah yang terbanyak di Kecamatan Kesu’ yaitu sebesar Rp 716.989.424 yang diharapkan dapat membantu keuangan pemerintah desa disamping mengandalkan pendapatan asli desa demi meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Adanya bantuan dana desa ini menimbulkan kewajiban bagi pemerintah desa untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Pasal 37 Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 2014 menyatakan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kesa ini menuntut kepala desa dan perangkat desa untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan yang mengikat dalam proses pertanggungjawaban tersebut. Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan, dalam pengelolaan keuangan desa asas pengelolaan keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD yang dimaksud adalah sekertaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekertaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan

desa

salah

satu

tugasnya

yaitu

menyusun

pelaporan

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti

penerimaan

dan

pengeluaran

APB

Desa.

Bendahara

desa

8 mempunyai

tugas

menerima,

menyimpan,

menyetorkan/membayar,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kepala desa, sekertaris desa dan bendahara desa sebagai aparat desa yang memiliki wewenang dan tugas dalam pertanggungjawaban keuangan desa dihadapkan pada keharusan untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang

keuangan

secara

khusus

dan juga

peraturan-peraturan terkait.

Interpretasi mereka dalam aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh pada hasil laporan pertanggungjawabannya. Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas ekonomi atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan tenaga-tenaga akuntansi yang terampil.

Berhasil

atau

tidaknya

suatu

sistem

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban keuangan desa sangat bergantung dari pihak yang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Pemahaman aparat desa dalam melaksanakan laporan pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan prinsipprinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan aturanaturan pemerintah daerah dapat mendorong perekonomian desa menjadi lebih kuat, mandiri dan sinergi dalam pembangunan. Pemberian dana ke

desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang

beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Salah satu titik kritis yang menjadi perhatian dalam pertanggungjawaban keuangan desa adalah pemahaman mengenai jumlah laporan yang harus dibuat dan standar pelaporannya. Selain itu yang juga menjadi titik kritis yang perlu

9 diperhatikan adalah sumber daya manusia kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village government), (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2015). Salah satu resiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu penyusunan laporan yang tidak tepat waktu dan tidak tepat kualitas, (Badan Pengawas

Keuangan

dan

Pembangunan,

2015).

Kegagalan

ini

akan

mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah desa dalam melaporkan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang telah diterima tidak hanya melaporkannya kepada pemerintah di kabupaten/kota namun juga menginformasikannya kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Pasal 41 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan media informasi itu antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui bagaimana aparat desa khususnya

aparat

Lembang

Angin-angin

dalam

menginterpretasikan

pertanggungjawaban keuangan desa maka peneliti mengajukan judul penelitian “Interpretasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa bagi Aparat Desa di Lembang Angin-Angin, Kec.Kesu’, Kab. Toraja Utara”.

10 1.2 Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah mengenai interpretasi pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan oleh aparat Lembang Angin-angin. Aparat desa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kepala Lembang Angin-angin dan perangkat lembang yang menyusun langsung pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanyaan peneliti yang terkait fokus tersebut adalah apakah kepala desa dan aparat desa lainnya sudah memahami betul pertanggungjawaban Keuangan desa dan pentingnya melakukan pertanggungjawaban keuangan yang telah dikelolanya? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan

penelitian

ini

adalah

untuk

mengetahui

Interpretasi

pertanggungjawaban keuangan desa bagi aparat Lembang Angin-angin sebagai lembang yang memperoleh bantuan keuangan terbanyak tahun 2015 di Kecamatan Kesu’,Kabupaten Toraja Utara. 1.4

Kegunaan Penelitian

1.4.1

Kegunaan Teoretis Kegunaan teoretis, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya atau menambah wawasan pembaca

mengenai

pelaksanaan

pertanggungjawaban

dana

desa

di

pemerintahan desa. 1.4.2

Kegunaan Praktis Kegunaan praktis bagi peneliti, penelitian ini menjadi media untuk

mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari dan sebagai sarana dalam menambah wawasan mengenai pertanggungjawaban keuangan desa bagi aparat desa yang menangani langsung pengelolaan keuangan desa

11 Kegunaan bagi instansi adalah kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan aturan mengenai pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan masukan dalam peningkatan sumber daya manusia di pemerintahan desa khususnya kepala desa yang memiliki kuasa untuk memilih perangkat desa dalam membantu mengelola dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

1.5

Definisi Istilah Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1.5.1

Interpretasi Interpretasi atau hermeneutika merupakan upaya menjelaskan dan

menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dan kontradiktif, yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembaca, (Faiz, 2003 dalam Wachid, 2006). Kata “hermeneutika”(hermeneutics) merupakan kata benda yang mengandung tiga arti: 1) ilmu penafsiran, 2) ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, 3) penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran kitab suci, ( Faiz, 2003 dalam Wachid, 2006). Soleh (2011) dalam pandangan hermeneutika subjektif, teks bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapapun, sebab begitu sebuah teks dipublikasikan dan dilepas, ia telah berdiri sendiri dan tidak lagi berkaitan dengan si penulis. Karena itu, sebuah teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang melainkan berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri.

12 1.5.2

Aparat Desa Aparat desa dalam hal ini adalah pemerintah desa. Pemerintah desa yaitu

kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa yaitu sekertaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Kekuasan tertinggi pemerintahan desa ada pada kepala desa yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

1.5.3

Pertanggungjawaban Keuangan Desa Sumber keuangan desa terdiri atas empat, yaitu: (1) paling kurang 10%

bagian dari pajak daerah dan retribusi; (2) Alokasi Dana Desa yaitu 10% dari dana transfer dikurangi dana alokasi khusus; (3) bantuan keuangan provinsi kabupaten atau kota; (4) pendapatan asli desa. Demi mengoptimalkan jalannya roda pemerintahan maka dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa desa sejak tahun 2015 akan mendapatkan dana paling kurang 10% dari APBN tanpa perantara. Adanya alokasi APBN ini maka penerimaan desa pun akan meningkat. Meningkatnya penerimaan desa ini tentu diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari Desa. Pertanggungjawabannya dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati/wakil bupati berupa laporan realisasi pelaksanaan APB Desa setiap tahun berjalan setiap semester dan juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran.

13 1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisi tentang tinjauan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori interpretasi, konsep pertanggungjawaban dana desa, tinjauan empirik serta kerangka pemikiran. BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini menjelaskan metode penelitian, mencakup rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis, pengecekan validitas data dan tahaptahap yang dilakukan dalam penelitian. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi wilayah penelitian dan analisis penyajian data. BAB V PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilaksanakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 2.1.1 Teori Interpretasi Sejarah mencatat bahwa istilah “hermeneutika” dalam pengertian sebagai “ilmu tafsir” mulai muncul di abad ke-17, istilah ini dipahami dalam dua pengertian, yaitu hermeneutika sebagai seperangkat prinsip metodologis penafsiran, dan hermeneutika sebagai penggalian filosofis dari sifat dan kondisi yang tidak dihindarkan dari kegiatan memahami, (Palmer, 2003 dalam Wachid, 2006). Hermeneutik diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, terutama proses ini melibatkan bahasa sebab bahasa merupakan mediasi paling sempurna dalam proses, (Palmer, 2003 dalam Wachid, 2006). Hermeneutika yang pada awalnya lebih sebagai gerakan eksegesis di kalangan gereja, kemudian berkembang menjadi “filsafat penafsiran” yang dikembangkan oleh F.D.E Schleirmacher. Ia dianggap sebagai “Bapak Hermeneutika Modern” sebab membakukan hermeneutika menjadi metode umum interpretasi yang tidak terbatas pada kitab suci saja. Hermeneutika Schleimeher telah mengembangkan konsep pemahaman yang bertautan erat dengan kenyataan hidup manusia yang sekonkretnya, (Poespoprodjo,2004: 63). Hermeneutika adalah studi pemahaman teks, (Palmer, 2003 dalam Anshari, 2009).

Wilhem Dilthey seorang tokoh hermeneutika metodis,

berpendapat bahwa proses pemahaman bermula dari pengalaman, kemudian mengekspresikannya. Pengalaman hidup manusia merupakan sebuah neksus struktural yang mempertahankan kehadiran masa kini, (Lutfi, 2007). Heidegger

14

15 menjelaskan tentang pemahaman sebagai sesuatu yang muncul dan sudah ada mendahului kognisi. oleh sebab itu pembaca atau penafsir selalu merupakan pembaca ulang atau penafsir ulang, (Lutfi, 2007). Heidegger melanjutkan secara mendasar perbedaan antara ilmu alam dan ilmu-ilmu humanities/ilmu-ilmu sosial yang dibuat oleh Dilthley. Ciri-ciri benda alami disebut kategori, sedangkan ciriciri keberadaan manusia disebut eksistensial. Tabel 2.1 : Perbandingan Pemahaman menurut Schleiermacher, Dilthey dan Heidegger PEMAHAMAN menurut SCHLEIERMACHER

DILTHEY

HEIDEGGER

Bersauh di dalam filsafatnya bahwa terdapat identitas kenyataankenyataan batin. Pemahaman mencakup fase komparatif dan divinatorik/ intuitif

Pemahaman tidak universal: Terdapat pemahaman kesejarahan dan pemahaman rasio murni dari ilmu-ilmu alam.

Pemahaman adalah struktur ontologis eksistensial keberadaan manusia.

Pemahaman adalah sama orisinalitasnya Berkat kenyataan dengan eksistensi hidupnya maka manusia dan dasar bagi pemahaman terhadap semua interpretasi. kenyataan hidup orang lain termungkinkan. Pemahaman senantiasa bekerja di dalam keseluruhan yang bertautan. Sumber: Poepoprodjo (2004: 66) Selanjutnya hermeneutika lebih jauh dikembangkan oleh para filosof seperti Paul Ricoeur, Jurgen Habermas, dan Jacques Derrida. Dalam teori interpretasi Paul Ricoeur, teori ini lebih mengarahkan hermeneutika ke dalam kegiatan penafsiran dan pemahaman terhadap teks (textual exegesis). Interpretasi dalam perspektif Paul Ricoeur, adalah karya pemikiran yang terdiri

16 atas penguraian makna tersembunyi dari makna yang terlihat, pada tingkat makna yang tersirat di dalam makna literer (Wachid, 2006). Hermeneutika menurut

Ricoeur

(1985

dalam

Kaelan,

2009:308)

adalah

“suatu

teori

pengoperasian pemahaman dalam hubungannya terhadap interpretasi suatu teks”. Apa yang kita ucapkan atau yang kita tulis mempunyai makna lebih dari satu bila mana kita hubungkan dengan konteks yang berbeda. Ricoeur, (2012:47) menyebut istilah ini sebagai “polisemi”, yaitu ciri khas yang menyebabkan kata-kata mempunyai makna lebih dari satu apabila digunakan dalam konteks yang bersangkutan. Kontribusi Ricoeur adalah dalam teori yang dikembangkannya untuk memahami teks, yaitu menggabungkan antara pemahaman (verstehen) dan penjelasan (ekleren) yang telah menjadi perdebatan lama para hermeneut. Ricouer (Ricoeur, 2012:150) berargumen bahwa dialektika peristiwa dan makna menghasilkan sebuah dialektika korelatif dalam membaca antara pemahaman dan perluasan (makna) (verstehen dalam tradisi hermeneutika Jerman) dan eksplanasi (erklaren). Tanpa adanya pemaksaan korespondensi mekanis antara struktur dalam teks sebagai wacana dari penulis dan proses interpretasi sebagai wacana dari pembaca dapat dikatakan bahwa pemahaman merupakan pembacaan terhadap apa itu peristiwa wacana. Bila hermeneutik didefinisikan sebagai interpretasi terhadap simbolsimbol, mungkin dianggap terlalu sempit. Ricoeur memperluas definisi tersebut dengan menambahkan perhatian pada dunia teks untuk mempersempit budaya oral (ucapan), (Mahdi, 2007). Hermeneutika dalam pengertian ini hanya akan berhubungan dengan kata-kata yang tertulis sebagai pengganti kata-kata yang diucapkan. Ricoeur menegaskan bahwa defenisi yang tidak terlalu luas justru memiliki suatu intensitas, (Kaelan, 2009: 308).

17 Paul Ricoeur (1981 dalam Saidi 2008) mendefinisikan hermeneutika sebagai berikut. Hermeneutics is the theory of the operations of understanding in their relation to the interpretation of the text. So the key idea will be the realisation of discourse as a text; and elaboration of the categories of subsequent study.

Ricoeur, (2012: 227) dengan istilah discourse Ricoeur merujuk kepada event, yaitu bahasa yang membicarakan tentang sesuatu. Pengertian ini diambil Recoeur dari filsuf bahasa seperti Austin dan Beardsley yang membagi bahasa kedalam dua sifat yaitu bahasa sebagai meaning, dan bahasa sebagai event. Gampangnya, discourse adalah bahasa ketika digunakan untuk berkomunikasi. dan dalam hal ini ada dua jenis artikulasi discourse yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Tugas hermeneutika adalah menafsirkan makna dan pesan se objektif mungkin sesuai dengan yang diinginkan teks (Saidi, 2008). Secara sederhana, dalam teori interpretasi Ricoeur ( Ricoeur, 2012) ada tiga momen, yaitu sebagai berikut. 1. Momen pertama adalah menebak-nebak makna teks. Pada momen awal ini, teks kemungkinan menyuguhkan beragam makna. 2.

Momen kedua adalah eksplanasi teks dan pemahaman wacana. Dalam dialektika

verstehen

dan

erkleren

menebak

atau

memperkirakan

berhubungan dengan apa yang disebut Schleimeher dengan validasi ’divinatoris’ terhadap apa yang disebut dengan ‘gramatikal. Kedua hal ini penting sebagai proses pembacaan suatu teks. Salah satu slogan terkenal dalam menginterpretasi adalah “memahami pengarang lebih baik dari memahami dirinya sendiri. 3. Momen ketiga adalah apa yang disebut appropriation yaitu proses memahami diri sendiri di hadapan dunia yang diproyeksikan teks dan

18 merupakan puncak dari proses penafsiran di mana seseorang menjadi lebih memahami dirinya sendiri. Pada momen ini terjadi dialog antara pembaca dan teks. Gambar 2.1 : Momen Teori Interpretasi Pengarang

Dunia Pengarang Teks

1. Menganalisa teks (menebak makna teks)

Proses pemahaman dunia pengarang 2. Eksplanasi teks pemahaman wacana

dan

Validasi

Pembaca

3.Proses memahami diri sendiri di hadapan dunia yang di proyeksikan (perluasan makna)

diolah dari Ricoeur (2012) Ketiga momen tersebut erat kaitannya dengan langkah pemahaman bahasa yakni langkah semantik, refleksif dan eksistensial atau ontologis. Langkah semantik merupakan pemahaman pada tingkat bahasa yang murni; pemahaman refleksif tingkat lebih tinggi, mendekati ontologis; sedangkan pemahaman eksistensial atau ontologis adalah pemahaman pada tingkat keberadaan makna itu sendiri (Wachid, 2006). Atas dasar pemahaman langkahlangkah tersebut maka Ricoeur menyatakan bahwa pemahaman itu pada hakikatnya adalah “cara berada” atau “cara menjadi”. Kita tidak dapat secara sewenang-wenang mengetengahkan pengertian tentang pemahaman pada

19 tingkat ontologis, sebab cara pemahaman kita selalu mendapat bantuan dari sketsa-sketsa, peninggalan purbakala, salinan atau copy dan lain sebagainya (Kaelan, 2009:311). Tujuan pemahaman menurut Ricoeur (Ricoeur, 2012:156) yaitu: pertama perenggutan makna yang bersifat naif terhadap teks secara keseluruhan. Kedua, perluasan makna akan menjadi sebuah model pemahaman yang sophisticated, yang didukung prosedur eksplanatoris. Pada permulaan tersebut, pemahaman hanya bersifat tebakan belaka. Namun pada akhirnya ia memenuhi konsep apropriasi

sebagai

gambaran

atas

bentuk

ditansiasi

dikaitkan

dengan

objektivikasi sepenuhnya akan teks. Setiap interpreter harus membuat pembedaan dan penekanan yang tegas terhadap pemahaman, penjelasan, dan interpretasi. Kaelan (2009:310) juga mengemukakan bahwa setiap interpreter juga berbicara mengenai sirkularitas ketiga hal tersebut sedemikian rupa sehingga seakan-akan ketiganya saling berinteraksi dengan yang lainnya. Interpreter harus menggumuli interpretasinya sendiri, ia harus memulai dengan suatu pengertian yang seakan-akan ‘masih mentah’, sebab jika tidak demikian maka ia tidak akan memulai melakukan interpretasi. 2.1.2 Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Desa Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi (Kartikahadi et al. 2012:118)

20 Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan (Nordiawan, 2010:125). Mardiasmo (2009:161) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik secara umum sebagai berikut. 1. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and retrospective reporting) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan

keuangan

digunakan

untuk

memonitor

kerja

dan

mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun

waktu,

pencapaian

atas

tujuan

yang

telah

ditetapkan,

dan

membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi

biaya

atas

barang

dan

jasa

yang

telah

diterima,

serta

memungkinkan mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 3. Perencanaan dan informasiotorisasi (planning and authorization information)

21 Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 4. Kelangsungan organisasi Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa mendatang. 5. Hubungan masyarakat (public relation) Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak lain yang berkepentingan. 6. Sumber fakta dan gambaran ( source of facts and figures) Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik oleh pihak-pihak

yang

berkepentingan.

Laporan

keungan

untuk

mendukung

pembuatan keputusan ekonomi, politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap perturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas (Mardiasmo 2009:162).

22 Governmental Accounting Standard Board (GASB) dalam Concept Statement No.1 tentang Objektive of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. GASB dalam Mardiasmo (2009: 162) menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut. “…accountability requires governments to answer to citizenry to justify the raising of public resources and the purpose for which they are used. Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has a “right to know,” a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government’s duty to the publicly accountable in a democratic society (par.56)”.

Pernyataan

tersebut

menunjukkan

bahwa

akuntabilitas

meliputi

pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktifitas finansialnya saja. Concepts Stetements No. 1 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan

keuangan

desa,

kepala

desa

memiliki

kewajiban

untuk

menyampaikan laporan. laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati /walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa. Sujarweni (2015:124) menyebutkan tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut: 1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.

23 2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan timbul transaksi, kemudian berdasarkan transaksi ini diicatat dalam jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, Neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan Desa. 3. Selain

menghasilkan

neraca

bentu

pertanggungjawaban

pemakaian

anggaran dibuatllah laporan realisasi anggaran Desa. Laporan

relalisasi

pelaksanaan

APB

Desa

semester

pertama

menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir tahun menggambarkan ralisasi pendapatan belanja dan pembiayaan sampai dengan semester akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa dalam rangka mewujdkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu pemerintah dam kabupaten/kota juga dapat memberikan saksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua bulan).

24 Gambar 2.2: Flowchart penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semesteran TAHAP PELAPORAN (Dalam Rangka Penyusunan LRA Semester I Dan Semester Akhir Tahun)

Pelaksana Kegiatan

Sekertaris Kepala Desa

Bendahara

Bupati/ W. Kota

Desa Arsip SPP

Laporan Kegiatan

Arsip SPP, Laporan Kegiatan, Rincian Pendapatan

Rincian Pendapatan

Penyusunan LRA LRA

LRA

Persetujuan LRA LRA

LRA

Sumber :Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015 Kepala desa merupakan pemegang keuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala

25 desa mempunyai kewenangan: 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 2) menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); 3) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; 4) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; 5) melakukan tindakan yang melibatkan pengeluaran dan beban. Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan sekertaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas yaitu: 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan APB Desa; 2) menyusun rancangan peraturan desa

tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan

dalam

APB

Desa;

4)

menyusun

pelaporan

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Pasal 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 bendahara

desa

mempunyai

menyetorkan/membayar,

tugas

menatausahakan

yaitu dan

menerima,

menyimpan,

mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa, selain itu pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 juga mengatur penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban bulanan yang harus dilakukan oleh bendahara desa dalam membantu kepala desa.

Bendahara desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara

tertib

dan

mempertanggungjawabkan

uang

melalui

laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri juga mengatur standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh kepala desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, yaitu: a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan. b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa yang disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Alur sistem pertanggungjawaban keuangan dana desa digambarkan pada bagan berikut:

27 Gambar 2.3: Alur Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Bupati Laporan Semester Pertama

Sumber keuangan Desa (APBD, ADD, Pendapatan Asli Desa) dan penggunaan anggaran

Kepala Desa Laporan Semester Akhir

Sumber: diolah dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan

dan

pertanggungjawaban

yang

keluar

dari

ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Nomor 6 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 48 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, hak dan kewajibannya, kepala desa wajib: 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada

bupati/walikota;

pemerintahan desa

2)

menyampaikan

laporan

penyelenggaraan

pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; 3)

menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa paling sedikit memuat pertanggungjawaban

penyelenggaraan

pemerintahan

desa;

pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pelaporan dana desa digambarkan sebagai berikut:

28 Gambar 2.4 : Pelaporan Dana Desa

Sumber: Direktorat Penelitian dan Pengembangan, KPK 2015. 2.2 Tinjauan Empirik Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, akan tetapi laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan, kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut dipahami oleh pemakai. Oktaviyah

(2013)

menyatakan

dalam

hasil

penelitiannya

bahwa

pertanggungjawaban keuangan desa masih ditemukan banyak perbedaan dari segi pelaporan maupun proses penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban bulanan yang berupa laporan berkala juga tidak dilaksanakan semua bendahara. Implikasi interpretasi bendahara desa pada penyajian laporan pertanggungjawaban penatausahaan keuangannya masih

29 memiliki banyak kendala. Pemahaman bendahara desa mengenai kelengkapan pembukuan pun tidak diikuti dengan aplikasinya dalam penatusahaan keuangan. Syachbrani (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas lembaga desa perlu ditingkatkan sebagai institusi yang paling bersentuhan dengan rakyat. Apabila desa tidak melakukan fungsinya dengan baik, maka dengan tegas melakukan kritik secara langsung. Pola tersebut menunjukkan sistem demokrasi yang sudah terbangun di desa sejak masa lampau. Pemerintah desa secara umum harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan berwawasan publik. Akuntabilitas, profesionalitas, akomodatif dan prinsip-prinsip lainnya dalam good governance dapat menjadi acuan pemerintah desa dalam melakukan fungsinya. Rahmawati (2015) dalam hasil penelitiannya mengenai kesiapan desa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa-desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor

6 Tahun

2014 tentang Desa, ada beberapa hal yang dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan pemerintah desa dikarenakan aturan yang lebih terperinci. Tetapi selain

mempermudah

dalam

pelaksanaan

pemerintahan

desa,

dengan

berlakunya Undang-Undang Desa tersebut juga dianggap lebih mempersulit desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dianggap sebagai faktor utama yang menghambat dalam kesiapan perangkat desa terhadap implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dikarenakan Undang-Undang desa serta peraturan pendukung lainnya terlambat sampai kepada pemerintah desa. Faktor penghambat lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.

30 Surya (2013) dalam hasil penelitiannya mengenai Evaluasi Penerapan Kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan mengemukakan bahwa penyampaian laporan penggunaan APB Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Pertanggungjawaban APB Desa baik secara teknis maupun administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan asas umum pengelolaan keuangan desa disebabkan beberapa hal antara lain: a) kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kebupaten terhadap pengelolaan APB Desa di tingkat desa, b) rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APB Desa, c) belum adanya pemberitahuan secara fisik tentang penggunaan dana APB Desa kepada masyarakat. Faridah (2015) dalam hasil penelitiannya mengenai Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pelaporan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sidogedungbatu Kabupaten Gresik telah menerapkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel. Pelaporan alokasi dana desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program alokasi dana desa dan APB Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat desa sudah dapat melaporkan anggaran secara lebih baik, karena dari laporan Alokasi Dana Desa semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh kabupaten tetapi masih ada kekuarangan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik namun dalam hal

31 pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola

merupakan

kendala

utama,

sehingga

masih

memerlukan

pendampingan dari aparat pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahunnya. 2.3 Kerangka Pemikiran Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mewajibkan pemerintah desa untuk menyusun dan melaporkan realisasi penggunaan APB Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asasasas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel dimaksudkan agar informasi-informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dapat memberikan petunjuk untuk pengambilan keputusan. Keberhasilan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel sangat bergantung pada penerapan peraturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penyusunannya. Selain itu interpretasi dari peraturan itu dalam hal ini oleh kepala desa, sekertaris desa dan bendahara desa sebagai pihak yang terkait langsung dengan pengelooan hingga pertanggungjawaban keuangan desa menjadi faktor penunjang keberhasilan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kepala desa yang mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. kepala desa berwenang untuk menetapkan petugas pelaksana teknis dalam membantu pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari sekertaris, bendahara dan kepala seksi. Kepala desa dan pelaksana teknis memiliki tugas masing-masing dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa. Oleh karena

32 itu, kepala desa, sekertaris desa dan bendahara desa diharapkan memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan peraturan-peraturan yang diterapkan dan menjadi pedoman dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Hasil interpretasi tersebut akan terlihat dalam penyajian laporan pertanggungjawaban desa. Keberhasilan aparat desa dalam menyusun dan melaporkan realisasi penggunaan APB Desa akan berdampak pada kelanjutan bantuan dari pemerintah pusat. Gambar 2.5 Skema Kerangka Pemikiran Kewajiban melaporkan realisasi penggunaan anggaran

Interpretasi aparat Desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri 113 tahun 2014

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Anggaran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai kegiatan terencana untuk menangkap praktik penafsiran responden dan informan terhadap dunia. Istilah kualitatif menunjukkan penekanan terhadap proses-proses dan makna-makna yang tidak diuji atau diukur dari segi kuantitas, intensitas, atau frekuens. Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sutopo, 2010:1). Dari sisi peranan peneliti, paradigma penelitian kualitatif menempatkan peneliti terlibat secara pribadi dalam keseluruhan proses penelitian, dalam sebuah relasi yang bersifat empatik. Dari sisi desain, paradigma penelitian kualitatif meyakini bahwa perencanaan penelitian sifatnya umum, garis besar saja, fleksibilitas, dan mungkin berubah atau mengalami perkembangan dan penyempurnaan bersamaan dalam proses penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (1975 dalam Tohirin, 2012: 2), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. “Gaya” penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami

maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Atas dasar pertimbangan itulah banyak yang

33

34 memaknai bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Beragam istilah penelitian kualitatif yang muncul antara lain: penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif ke dalam, etnometodologi, the Chicago School , fenomenologis, studi kasus, interpretatif, ekologis dan deskriptif, Bogdan dan Biklen (1982 dalam Tohirin 2012:1) Daymon dan Holloway (2008 dalam Tohirin, 2012:3) mengemukakan karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut: 1)

Berfokus pada kata

2)

Menuntut keterlibatan peneliti

3)

Dipengaruhi sudut pandang partisipan (orang yang menjadi sumber data)

4)

Fokus penelitan yang holistik.

5)

Desain dan penelitiannya bersifat fleksibel

6)

Lebih mengutamakan proses daripada hasil

7)

Menggunakan latar alami

8)

Menggunakan analisis induktif baru deduktif

Lebih rinci lagi Moleong mengemukakan karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut: 1)

Latar alamiah

2)

Manusia (peneliti) sebagai alat atau instrumen utama.

3)

Menggunakan metode kualitatif

4)

Analisis data secara induktif

5)

Teori dari dasar ( grounded theory)

6)

Bersifat deskriptif

7)

Lebih mementingkan proses daripada hasil

8)

Adanya batas yang ditentukan oleh fokus

35 9)

Adanya kriteria khusus untuk kebenaran data (validitas, reliabilitas, dan objektivitas)

10) Desain yang bersifat sementara (fleksibel) 11) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antara peneliti dan peserta penelitian. Penelitian kualitatif digunakan karena adanya beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan model kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama serta pola-pola nilai yang dihadapi di lapangan. Tujuan penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks untuk memperoleh pemahaman makna (interpretatif). Jelasnya apa yang disebut sebagai paradigma penelitian kualitatif adalah sekumpulan kepercayaan, konsep, cara pandang dan asumsi-asumsi terhadap realitas yang diteliti dan cara kerja penelitian yang bersifat alamiah (naturalistic), subjektif dan menyeluruh ( holistic). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini berupaya memahami sebuah fenomena secara sistematis, ketat dan mendalam bukan hanya pada kulitnya saja. kajian pendekatan hermeneutik didasarkan atas kajian teologi, filsafat ilmu, dan sastra kritis. kajian ini lebih mengarah pada permasalahan suatu kondisi tertentu yang menyebabkan manusia bertindak untuk menghasilkan sesuatu dan menginterpretasikan makna dan tindakannya itu, (Rokhmah, 2014).

36

3.2 Kehadiran Peneliti Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung.

3.3 Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti memilih Lembang Angin-Angin, Kecamatan Kesu’, Kabupaten Toraja Utara sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan berdasarkan pernyataan dari salah satu aparat Lembang Angin-angin bahwa lembang ini merupakan lembang yang mendapatkan dana terbanyak di Kecamatan Kesu’ pada tahun 2015, oleh karena itu interpretasi aparat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atas dana desa yang diperoleh akan sangat mempengaruhi bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diterima kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.

3.4 Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah

sumber data yang

langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2011:225). Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung mengenai interpretasi pertanggungjawaban dana desa bagi aparat desa Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2011:225). Peneliti menggunakan sumber sekunder ini untuk

37 memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan mengenai pertanggungjawaban keuangan desa.

3.5 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang pertama yaitu observasi atau pengamatan, yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro, 2013:157). Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejalagejala

yang

tampak

dari

aktivitas

proses

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban keuangan desa di aparat desa. Metode pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial sehingga kemungkinan jika digunakan dengan teknik kuisioner akan kurang memperoleh tanggapan responden. Maksud mengadakan wawancara antara lain untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian serta memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah kepala desa, sekretraris desa, dan bendahara desa. Metode

pengumpulan

data

yang

ketiga

adalah

dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

38 Penelusuran data dari dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai profil Lembang Angin-Angin, Kecamatan

Kesu’,

Kabupaten

Toraja

Utara

dalam

pelaksanaan

pertanggungjawaban dana desa yang dilaksanakan oleh aparat desa.

3.6 Teknik Analisis Data Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah dikumpulkan tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data. Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang fokus yang dikaji dan menjadikan sebagai temuan bagi orang lain, mengedit dan, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya, (Muhadjir, 1998 dalam Tohirin, 2012: 141) Miles dan Huberman (1994 dalam Tohirin, 2012: 141) menjelaskan bahwa analisis data merupakan langkah-langkah untuk memproses temuan penelitian yang telah ditranskripsikan melalui proses reduksi data, yaitu data disaring, dan disusun lagi, dipaparkan diverifikasi atau dibuat kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara mengatur secara sistematis pedoman wawancara, data kepustakaan, memproses data dengan tahap reduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan data.

39

Gambar 3.1 Teknik Analisis Interaktif (Model 1)

Sumber: Miles dan Hubberman dalam Ibrahim 2015: 111

Analisis data pada penelitian kualitatif tidak dimulai ketika pengumpulan data telah selesai, tetapi sesungguhnya berlangsung sepanjang penelitian dikerjakan (Ibrahim, 2015: 112). Komponen analisis data model Miles dan Hubberman juga sesungguhnya dilaksanakan dalam tahapan-tahapan yang bukan saja disebut model interaktif melainkan juga disebut model tahapan (flow model).

Gambar 3.2 Komponen dalam Analisis Data (flow model)

PERIODE PENGUMPULAN DATA REDUKSI DATA SELAMA ANTISIPASI DISPLAY DATA SELAMA

SETELAH

ANALISIS SETELAH

VERIFIKASI /KESIMPULAN SELAMA SETELAH

40 Sumber: Sugiyono 2011:246

Untuk memudahkan dalam memahami peneliti melakukan langkahlangkah yaitu sebagai berikut, Sugiono ( 2011: 247) : 1.

Reduksi data. Data yang telah dikumpulkan dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang memiliki kesamaan. Data tersebut kemudian diorganisasikan untuk mendapatkan simpulan data sebagai bahan penyajian data.

2.

Penyajian data. Setelah data diorganisasikan data disajikan dalam uraianuraian naratif yang disertai dengan bagan atau label untuk memperjelas penyajian data.

3.

Penarikan kesimpulan. Setelah disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3.7 Pengecekan Validitas Data Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian. Keabsahan data (trustworthiness of data) adalah bagian yang penting (elementary) dalam penelitian. Moleong (2006 dalam Ibrahim, 2015:120), ada empat kriteria keabsahan data pada suatu penelitian, yakni: derajat keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Penjelasan kriteria-kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menurut Ibrahim (2015:120) yaitu:

41 1. Derajat keterpercayaan (credibility) dapat ditunjukkan dengan melihat hubungan antara data dan sumber data (kredibilitas sumber) antara data dengan teknik penggalian data (kredibilitas teknik) dan pembuktian data di lapangan (kredibilitas informasi) 2. Keteralihan (transferability) bermakna bahwa kebenaran (peristiwa) empiris dipercayai memiliki keterkaitan dengan konteks. Karena itu peneliti kualitatif bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya sebagai bentuk pengalihan (transferbilitas) makna (empiris) dan konteks (peristiwa). 3. Kebergantungan (dependability) dalam penelitian kualitatif sebagai ciri keabsahan data dimaknai sebagai adanya faktor-faktor yang saling terkait yang harus dihubungkan oleh seorang peneliti, baik data, sumber data, teknik penggalian data atau instrumen yang digunakan, hingga konteks setiap peristiwa yang ditemui dalam penelitian. 4. Kriteria kepastian (confirmability) bermakna adanya kepastian terhadap setiap data yang didapatkan yaitu setiap data yang diperoleh dapat diterima, diakui dan disetujui kebenarannya terutama oleh sumber data.

3.8 Tahap-tahap Penelitian Danim (2012: 85) mengemukakan bahwa kegiatan penelitian secara kasar dapat dibagi dalam enam tahap (steps) tertentu, keenam tahapan ini tidak diikuti secara formal melainkan dapat tumpang tindih. Adapun tahapan yang dimaksud yaitu memilih masalah, mengumpulkan bahan yang relevan, menentukan strategi dan mengembangkan instrumen, mengumpulkan data, menafsirkan data, dan melaporkan hasil penelitian, (Tohirin, 2012: 55) mengemukakan tiga tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu: tahapan pra-

42 lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis atau interpretasi data. Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut: 1. Tahap pra-lapangan, meliputi kegiatan penentuan konsentrasi penelitian, penyusunan rancangan penelitian, penyesuaian paradigma dan teori, memilih lapangan penelitian, observasi lapangan dan permohonan izin kepada subjek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian dan penyusunan usulan penelitian. 2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi pengumpulan data-data yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dana desa. Data tersebut diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada aparat desa. 3. Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh baik dari dokumen-dokumen, observasi dan wawancara mendalam dengan aparat desa mengenai bagaimana aparat desa menginterpretasikan peraturanperaturan tertulis, sosialisasi dan pelatihan yang telah diikuti, mengenai pertanggungjawaban keuangan yang mereka laksanakan. Selanjutnya dilakukan penafsiran data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benarbenar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti. 4. Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Hasil penelitian mengenai interpretasi pertanggungjawaban keuangan Desa bagi aparat Desa di Lembang Angin-angin Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1.

Kepala Lembang Angin-angin sangat memahami mengenai pentingnya laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dilakukan oleh aparat lembang, hal ini disebabkan pihak aparat lembang mendapatkan sosialisasi yang

baik

dalam

hal

penyusunan

dan

penyampaian

laporan

pertanggungjawaban. Selain itu kepala lembang juga memahami bahwa laporan pertanggungjawaban penting karena dapat mengontrol administrasi dan manajemen pemerintahan lembang. Untuk setiap bukti belanja dan pendapatan yang terjadi dalam pemerintah lembang harus mendapatkan persetujuan dan harus sepengatahuan kepala lembang, hal ini diungkapkan kepala lembang sebagi bentuk pengawasan keuangan lembang. 2.

Bentuk laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh aparat Lembang Angin-angin mengikuti format penyusunan yang terlampir dalam Perturan Menteri dalam Negeri Nomor 113. Format penyusunan dan format buku pembantu serta hal-hal penting lainnya sangat lengkap dilampirkan dalam peraturan ini. Pihak dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Lembang (BPMPL) juga memberikan penjelasan kepada aparat lembang jika ada yang tidak dipahami. Penyampaian ke laporan pertanggungjawaban keuangan lembang kepada bupati sebelumnya harus melalui BPMPL, pihak BPMPL memberikan koreksi atas laporan pertanggungjawaban yang 72

73 disusun oleh aparat lembang, dan menerima laporan pertanggungjawaban setelah diperbaiki oleh aparat lembang. 3.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparat Lembang Angin-angin yaitu sebanyak 10 kali setiap tahun anggaran terdiri atas: Laporan pertanggungjawaban atas dana yang bersumber dari APBD (ADL, PAL, bagi hasil)

yaitu

setiap

triwulan,

semester,

dan

tahunan;

laporan

pertanggungjawaban atas dana yang bersumber dari APBN (Dana Lembang) yaitu setiap realisasi tahap pertama dan kedua, setiap semester dan setiap akhir tahun. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan lembang selalu disampaikan aparat Lembang Angin-angin secara tepat waktu agar tidak mendapatkan sanksi berupa penundaan pencairan dana pada tahap selanjutnya. 4.

Sekretaris lembang bersama dengan bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan lembang, dalam bukti penerimaan dan bukti belanja sekretaris lembang yang berwenang memverifikasi bukti-bukti tersebut sebelum diketahui dan disetujui oleh kepala lembang.

5.

Bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan lembang. Bendahara memahami dengan baik administrasi dan pengelolaan keuangan lembang sampai pada penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan lembang kepada bupati, namun laporan pertanggungjawaban bulanan bendahara kepada kepala lembang tidak dilaksanakan.

6.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai salah satu stake holder melalui media informasi baik secara tertulis maupun secara lisan belum dilakukan oleh aparat lembang angin-angin. Hal ini salah satunya disebabkan tidak adanya papan informasi di kantor Lembang Anginangin. Meskipun demikian aparat Lembang Angin-angin bersifat terbuka

74 kepada masyarakat apabila ada yang meminta laporan pertanggungjawaban keuangan Lembang Angin-angin. 5.2 Saran Dari beberapa kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut. 1.

Perlunya

pengadaan

media

informasi

mengenai

laporan

pertanggungjawaban yang mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan media sosial, media cetak misalnya spanduk atau giant banner di tempattempat strategis yang dapat di lihat oleh masyarakat luas. 2.

Perlunya sosialisai mengenai pentingnya laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak hanya terbatas pada aparat Lembang supaya masyarakat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan Lembang.

3.

Perlunya pelaporan bulanan pengelolaan keuangan oleh bendahara Lembang kepada Kepala Lembang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 agar memperlancar dan memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban semester dan triwulan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Slide. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. Kawal Keuangan Desa. Vol.XXII/Edisi HUT 70 NKRI 2015. Jakarta: Warta Pengawasan Basri, Faisal dan Haris Munandar. 2009. Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia. Jakarta: Kencana Darmin, Sudarman. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa, dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. Bandung: Pustaka Setia Faridah. 2015. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. STIESIA Surabaya Hartono, Jogiyanto. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman Pengalaman. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Heriyanto, Anas. 2015. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Ibrahim. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Idriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Kaelan. 2009. Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermenutika. Yogyakarta: Paradigma Kartikahadi, Hans. Rosita Uli Sinaga. Merlyana Syamsul. Sylvia Veronica Siregar. 2012. Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jakarta: Salemba Empat Kasiram, Moh. 2010. Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKSES Offset Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Slide. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan

75

76 Lutfi, Mochtar. 2007. Hermeneutika: Pemahaman Konseptual dan Metodologis. Jurnal Vol.20 - No 3/2007-07. Surabaya. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Airlangga Mahdi, Lathifatul lzzah El. 2007. Hermeneutika – Fenomenologi Paul Ricoeur: dari Pembacaan Simbol hingga Pembacaan Teks Aksi Sejarah. Jurnal Hermeneia/Vol-6 No 1 2007. UIN Sunan Kalijaga Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Nordiawan, Deddi. Hertianti, Ayuningtyas. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat Oktaviyah, Nurafni. 2013. Interpretasi Bendahara Desa terhadap Penatausahaan Keuangan dan Implikasinya pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan Desa di Kabupaten Sinjai. Skripsi. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penetapan Lembang, Penataan Lembang dan Kewenangan Lembang. 2014. Rantepao: Sekretaris Daerah Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Lembang pada Setiap Lembang Tahun Anggaran 2016. 2015. Rantepao: Sekretaris Daerah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014 Jakarta: Menteri dalam Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2014. Jakarta: M enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pramesti, Siwi. 2015. KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa. (http://nasional.sindonews.com/read/1012030/13/kpk-temukan-14-potensimasalah-pengelolaan-dana-desa-1434116438) diakses pada 15 Maret 2016 Poespoprodjo, W. 2004. Hermenutika. Bandung: Pustaka Setia Rahmawati, Hesti Irna. 2015. Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). Jurnal/the 2nd University Research Coloquium. Fakultas Ekonomi. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Ricoeur, Paul. 2012. Teori Interpretasi: Memahami Teks, Penafsiran, dan Metodologinya. Jogjakarta: IRCiSod

77 Rokhmah, Dewi. Iken Nafikadini. Erdi Estiaji. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jember: Jember University Press Soleh, Achmad Khudori. 2011. Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir. Malang. Jurnal Volume 7 Nomor 1. Universitas Islam Negeri Maliki Sugihastuti. 2001. Proses Kreatif dan Teori Interpretasi. Jurnal Humaniora 2001, XIII(2). Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Saidi, Acep Iwan. 2008. Hermeneutika, sebuah cara untuk memahami teks. Jurnal. Bandung: Intitut Teknologi Bandung. Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Sujarweni, V.Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. Terampil Mengola Data Kualitatif dengan NVivo. Jakarta: Kencana Surya, Ketrin. 2013. Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. Artikel Penelitian. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Tanjungpura Pontianak Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik. Program Magister Sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada Syahyadi. 2014. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Skripsi. Makassar: Program Studi Ilmu Pemerintahan Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data. Jakarta: Rajawali Pers Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wachid, Abdul. 2006. Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur dalam Memahami Teks-teks Seni. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto

78 Wijaya, H.A.W . 1993. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU Nomor 5 tahun 1979 (Sebuah Tinjauan). Jakarta: Raja Grafindo Persada Yasinta, Selviana. 2013. Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Tirta Kencana Kec.Bengkang Kab.Bengkang. Jurnal. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura

79 LAMPIRAN I BIODATA PENELITI Data Pribadi Nama

Elni Allo Linggi

Jenis Kelamin

Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir

Palu, 20 Nopember 1993

Kewarganegaraan

Indonesia

Status Perkawinan

Belum Menikah

Agama

Kristen Protestan

Alamat

Jalan Kebahagiaan Utara 2, Nomor 239a, Makassar

Telepon/Hp

-/082345316017

Email

[email protected]

Riwayat Pendidikan 2000-2006

SD Negeri 1 Rantepao

2006-2009

SMP Negeri 1 Rantepao

2009-2012

SMA Negeri 1 Rantepao

2012-2017

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

Pengalaman organisasi Organisasi

Jabatan

Tahun

PPGT Jemaat Bua Tallulolo

Wakil sekertaris

2011-2012

PMKO FE-UH

Anggota

2012-2017

GMKI Komisariat Ekonomi Unhas

Bendahara

2013-2014

GMKI Makassar

Anggota BPC

2015-2017

80 LAMPIRAN II FORM DATA INFORMAN Nama

:

Tempat Tanggal Lahir

:

Jenis Kelamin

:

Alamat Rumah

:

Telp/Hp

:

Pendidikan terakhir

:

Alamat Kantor

:

Jabatan

:

Masa Jabatan

:

PELATIHAN YANG DI IKUTI: NAMA KEGIATAN

TAHUN

PELAKSANA

81 LAMPIRAN III DATA INFORMAN Nama

Ariston Sempang Rumengan, S.Kom

Alamat Rumah

Panglion

Tempat, Tanggal Lahir

Rantepao, 09 Desember 1970

Jenis Kelamin

Pria

Pendidikan Terakhir

SI

Alamat Kantor

Panglion, Lembang Angin-angin

Jabatan

Kepala Lembang

Masa Jabatan

2013-2019

Nama Kegiatan Yang Pernah Diikuti

Sosialisasi UU Desa oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota pada tahun 2015

Nama

Antonius Pali’ Sarungallo

Alamat Rumah

Rantepao

Tempat, Tanggal Lahir

Rantepao, 25 Nopember 1981

Jenis Kelamin

Pria

Pendidikan Terakhir

SI

Alamat Kantor

Panglion, Lembang Angin-angin

Jabatan

Sekretaris Lembang

Masa Jabatan

2006-2017

Nama Kegiatan Yang Pernah Diikuti

Bimbingan Teknis tentang Profil Desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Lembang Kabupaten Toraja Utara tahun 2015

82

Nama

Rante Linggi’

Alamat Rumah

Bamba bo’ne angin-angin

Tempat, Tanggal Lahir

Angin-angin, 03 Nopember 1972

Jenis Kelamin

Pria

Pendidikan Terakhir

SPMA

Alamat Kantor

Panglion, Lembang Angin-angin

Jabatan

Bendahara

Masa Jabatan

2005-2017

Nama Kegiatan Yang Pernah Diikuti

- Pelatihan Sistem Keuangan Desa Oleh

Departemen

Dalam

Negeri

pada tahun 2016 - Bimbingan

Teknis

Tentang

Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintah Lembang pada tahun 2016 Kabupaten Toraja Utara

83 LAMPIRAN PERTANYAAN DAFTAR PERTANYAAN 1. Bagaimana bentuk struktur APB Desa? 2. Dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa pada proses mana Anda terlibat? 3.

Menurut Anda dari mana saja sumber pendapatan Desa?

4. Bagaimana pendapat Anda mengenai semua pendapatan Desa harus disertai dengan bukti yang sah? 5. Bagaimana pendapat Anda mengenai belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang sah? 6. Menurut Anda siapa yang berwenang mengesahkan bukti adanya belanja Desa? 7. Menurut Anda kapan laporan pertanggungjawaban APB Desa disampaikan kebupati/walikota? 8. Menurut

Anda

kapan

bendahara

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban? 9. Bagaimana

peran

Anda

dalam

pertanggungjawaban

penatausahaan

pendapatan dan pengeluaran keuangan Desa? 10. Bagaimana proses pelaksanaan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa? 11. Menurut Anda apakah masyarakat perlu mengetahui realisasi penggunaan keuangan Desa? 12. Bagaimana format laporan pertanggungjawaban keuangan Desa? 13. Menurut

Anda

apakah

pentingnya

penyampaian

pertanggungjawaban keuangan Desa yang tepat waktu?

laporan

84 14. Menurut Anda apakah pentingnya pertanggungjawaban penatausahaan keuangan Desa? 15. Bagaimana pendapat Anda mengenai kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan APBDesa? 16. Menurut

Anda

berapa

kali

seharusnya

bendahara

melaporkan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa? 17. Dalam

setahun

pertanggungjawaban?

berapa

kali

Desa

menyampaikan

laporan

LAMPIRAN V PERTANYAAN I AS I AP 1. Bagaimana bentuk struktur strukturnya sesuai dengan Sesuai dengan peraturan. APB Desa? yang ditetapkan Pemda

2. Dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa pada proses mana Anda terlibat?

Pelaksanaan dan penyusunan saya lakukan pengawasan dan pengesahan bukti-bukti dan laporannya.

3. Menurut Anda dari mana APBN, APBD, dan saja sumber pendapatan Pendapatan Asli Lembang. Desa? pendapatan asli lembang ini termasuk swadaya dari masyarakat, pajak tambang golongan C, pajak potong hewan. 4. Bagaimana pendapat Anda Ya harus. mengenai semua pendapatan Desa harus disertai dengan bukti yang sah?

I RL Isinya belanja dan pendapatan, pendapatan ini seperti pendapatan asli lembang, dana bagi hasil Proses pelaksanaan dan Semuanya penyusunannya.pelaksanaanya seperti periksa bukti-bukti penyusunannya bersama dengan bendahara.

Dana Lembang, APBD, Dari APBD, APBN, bagi hasil pendapatan Asli Lembang, retribusi potong hewan, ada Swadaya masyarakat, juga juga Badan usaha lembang. dana bagi hasil dari Pemda.

Ya memang harus ada bukti yang sah. Kalau pendapatan kan dari bank sudah pasti ada bukti sah.

Ya. Bagus kalau ada karena ada bukti pendukung. pendapatan ini semuanya di transfer dari Bank, jadi buktibukti penarikan ini dijadikan bukti pendukung

85

5. Bagaimana pendapat Anda mengenai belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang sah?

Ya sama dengan pendapatan memang bukti-bukti yang sah itu harus ada dan sangat penting.

6. Menurut Anda siapa yang Belanja Lembang harus atas berwenang mengesahkan sepengetahuan Kepala bukti adanya belanja Desa? Lembang dan buktinya harus ditandatangani oleh Kepala Lembang dan Bendahara Lembang 7. Menurut Anda kapan Setiap Triwulan kalau dana laporan pertanggungjawaban Lembang setiap realisasi, APB Desa disampaikan semester dan tahunan. kebupati/walikota?

Penting. karena jadi bukti pendukung. Nota atau kuitansi belanja itu saya lihat jumlah dan nominalnya setelah cocok baru ditandatangani kepala Lembang.

Sama dengan belanja. ada nota, faktur belanja dan nota pesananyang disetujui kepala lembang, ada juga suratnya di tanda tangani penanggungjawabnya

Kepala Lembang, tapi Kepala Lembang sebelumnya saya periksa apa sudah cocok.

Laporan triwulan, semester dan Setiap tiga bulan setelah tahunan. pencairan. Kan bertahap ini pencairan, jadi dilaporkan per triwulan. Ada memang aturannya. kalau sudah cair kita langsung laporkan pertanggungjawabannya. 8. Menurut Anda kapan Sebelum triwulan berikutnya Setiap triwulan, pokoknya Setiap triwulan dan setiap bendahara menyampaikan harus disampaikan memang, sudah cair dibuatkan lagi selesai pencairan. kalau laporan karena masih harus diperiksa laporannya. pembangunan fisik di buatkan pertanggungjawaban? kepala lembang. laporannya kalau sudah selesai pembangunan.

86

9. Bagaimana peran Anda Pemantauan apakah dana dalam pertanggungjawaban sudah tersalur sesuai tujuan. penatausahaan pendapatan dan pengeluaran keuangan Desa? 10. Bagaimana proses pelaksanaan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa? 11. Menurut Anda apakah masyarakat perlu mengetahui realisasi penggunaan keuangan Desa?

12. Bagaimana format laporan pertanggungjawaban keuangan Desa? 13. Menurut Anda apakah pentingnya penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa yang tepat waktu?

Penyusunannya saya buat tapi Semua prosesnya saya bersama dengan bendahara, terlibat, sampai pemeriksaaan kan bukti-bukti dan pencatatan dari inspektorat. semuanya sama bendahara.

Disusun oleh Sekretaris Setelah saya susun, diperiksa Lembang dan dikonsultasikan dulu sama kepala lembang ke Kepala Lembang lalu baru dibawa ke BPMPL. disahkan.

Disusun, diverifikasi BPMPL, kalau sudah betul baru dijilid. lalu di bawa ke Bupati, Camat, BPMPL, BPL, dan arsip di Lembang. Ya, karena sebelumnya Perlu, selama ini belum ada Ya perlu, karena ini dana ini sudah di musyawarahkan. yang datang minta laporan tapi tranparan tidak ada yang kalau ada yang minta sudah disembunyikan. pasti kami berikan, papan informasi juga akan segera kami adakan biar masyarakat bisa lihat disitu mengenai laporan keuangan Lembang Sesuai Permendagri 113 Sesuai Permendagri 113, ada Ada Juknis (petunjuk teknis) tahun 2014 juga aturan Bupati dari kabupaten kita ikuti.

Ketepatan waktu Penting, karena kalau Penting karena tidak penyampaian laporan terlambat, dana selanjutnya menghalangi pencairan dana pertanggungjawaban juga di tunda pencairannya. selanjutnya. memperlancar pencairan dana selanjutnya.

87

14. Menurut Anda apakah pentingnya pertanggungjawaban penatausahaan keuangan Desa? 15. Bagaimana pendapat Anda mengenai kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan APBDesa?

Transparansi ke masyarakat dan disiplin dalam manajemen pemerintahan Lembang.

Selain transparansi ke masyarakat ini juga jadi alat untuk memperbaiki pelayanan dan semangat untuk membangun Lembang. Wajib, kerena administrasi Ikut aturan saja, karena menjadi bukti atas realisasi memang dananya kegiatan. direalisasikan pemerintah dan digunakan di Lembang.

Penting karena

Kalau ada aturannya untuk melaporkan kita ikuti saja, yang penting di arahkan bagaimana penyusunannya.

16. Menurut Anda berapa kali APBD setiap triwulan APBN seharusnya bendahara setiap realisasi, semester dan melaporkan tahunan. pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa?

untuk pelaporan kita ikuti aturan Bupati, kalau sudah waktunya pelaporan kita laporkan lagi, karena kalau terlambat nanti menghalangi pencairan tahap selanjutnya

Setiap waktunya melaporkan bendahara laporkan, untuk pembangunan fisik tergantung berapa banyak pembangunannya.

17. Dalam setahun berapa kali Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban?

Kalau untuk APBN 4 kali, laporan semesteran dan tahunan, dan laporan realisasi untuk 2 kali tahap. kalau APBD setiap triwulan.

4 kali kalau operasional APBN 1 kali untuk 100 %. Kalau pembangunan fisik itu tergantung dari pembangunannya kalau ada empat pembangunan kita buat juga 4 laporan.

10 kali. APBD 6 kali: setiap triwulan dalam satu tahun anggaran berarti 4 kali itu, ada juga laporan semester sama tahunannya. APBN 4 kali: realisasi tahap 1, realisasi tahap 2, laporan semester dan tahunan.

88