IMPLEMENTASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) TAHUN 2015 UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan)
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara (S.AP) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo
GUSTI AYU PUTU PARIASTI C1A1 12056
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016
ABSTRAK Gusti Ayu Putu.P (C1A1 12 056), Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo. Dengan judul Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2015 Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan). di bawah bimbingan Bapak H. Eka Suaib selaku Pembimbing I dan Ibu Suriyani BB selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2015 Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan meliputi : kewenagan dan tanggungjawab, kemampuan koordinasi, pemahaman program, penentuan jenis kegiatan, peran aparatur pemerintah desa serta monitoring sedangkan indikator kesejahteraan sosial meliputi: kebutuhan pokok masyarakat, kebutuhan rasa aman, meningkatkan aktivitas organisasi sosial. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jati Bali, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa Jati Bali dan masyarakat Desa Jati Bali sebanyak 10 orang. Datadata yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2015 Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat sudah terealisasi tetapi belum secara keseluruhan,dan hasil dari pembangunan sudah tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kata kunci: implementasi, pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat.
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rakhmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2015 Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan)”. Penulis mengakui banyak terdapat kendala, kesulitan dan hambatan dalam penyelesaian skripsi ini namun berkat bimbingan dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, masukan dari berbagai pihak serta tekad dan kemauan yang keras sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menyampaiakan ucapan terima kasih kepada Dr.H. Eka Suaib,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Suryani BB,M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan sejak awal sampai dengan penyelesaian skripsi ini dan semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya. Melalui kesempatan ini, dengan penuh rasa syukur penulis juga mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tercinta Ayahanda (Gusti Ketut Yasa) dan Ibunda (Ni Nyoman Parti) atas semua curahan kasih sayang, ketulusan, kesabaran, keikhlasan dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta segenap doa yang dipanjatkannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat bagi keduannya. Selanjutnya ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yaitu kepada: v
1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S. selaku Rektor Universitas Halu Oleo. 2. Bapak Dr. Arifin Utha, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo 3. Bapak Dr. Adrian Tawai, S.Sos, M.Si., selaku ketua Jurusan/program studi Ilmu Administrasi. 4. Bapak Sahrun, SE. M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi. 5. Bapak Dr.H. Muh. Basri M.Si, selaku Penasehat Akademik. 6. Bapak/Ibu, selaku Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah selama dibangku Kuliah, serta para staf yang telah banyak berjasa dalam memberikan pelayanan administrasi 7. Ibu Dewa Ayu Rai Utari selaku kepala Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan atas izinnya memperbolehkan penulis melakukan penelitian. 8. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga Desa Jati Bali yang telah meluangkan waktunya menjadi informan dalam penelitian ini; 9. Adikku tercinta Gusti Kade Aryadi serta Gusti Komang Arya Wardana terima kasih atas doa dan dukungannya hingga saat ini; 10. Buat keluarga besar bapak Gusti Ketut Rahmantika S.Sos serta Ibu beserta anakanaknya terima kasih atas kebaikan hatinya telah mengijinkan saya tinggal di rumah beliau dari awal saya kuliah hingga saya menyelesaikan pendidikan kuliah, serta doa dan dukungannya yang terbaik buat saya;. vi
11. Teman-teman Administrasi Negara angkatan 2012 Luh fitriyani dan yuliati teman sekaligus sahabat yang selalu setia menemani, dan juga elsa, nina, riska, agus, ciman, kasrun, yusuf, ima, putu mare, made mudana yang kesemuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu telah menjadi teman senasib dan seperjuangan penulis yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian serta canda tawa selama penulis meyelesaikan skripsi ini;. 12. Mudah-mudahan segala amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat mendapatkan ridho dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis yakin bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan almamater tercinta.
Kendari,
Februari 2016
Penulis,
vii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................ ...i LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ................................................................... ..ii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI................................................................. .iii ABSTRAK ............................................................................................................. ....iv KATA PENGANTAR.............................................................................................. ..v DAFTAR ISI.......................................................................................................... ..viii DAFTAR TABEL ......................................................................................................x DAFTAR GAMBAR.................................................................................................xi DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................... ..1 B. Rumusan Masalah .......................................................................................... ..6 C. Tujuan Penelitian ........................................................................................... ..6 D. Manfaat Penelitian ......................................................................................... ..7 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Konsep Implementasi..................................................................................... ..8 B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik ............. 10 C. Konsep Pembangunan Desa........................................................................... 13 D. Perencanaan Pembangunan Desa ................................................................... 22 E. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) ……………….25 F. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).............................................. 26 G. Konsep Kesejahteraan Masyarakat ................................................................ 36 H. Kerangka Pikir ............................................................................................... 39 BAB III METODE PENELITIAN
viii
A. . Lokasi penelitin……………………………………………………………...41
B. Informan penelitian ........................................................................................ 41 C. Tehnik pengumpulan data .............................................................................. 42 D. Tehnik analisis data........................................................................................ 43 E. Definisi konseptual......................................................................................... 43 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................................. 45 A. Sejarah Desa............................................................................................. 45 B. Sejarah Pemerintahan Desa...................................................................... 46 C. Keadaan Geografis Desa .......................................................................... 47 D. Keadaan Umum Demografis.................................................................... 49 E. Kondisi Ekonomi ..................................................................................... 54 F. Sarana Dan Prasarana............................................................................... 55 G. Kondisi Pemerintahan Umum .................................................................. 56 B. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa.................................................58 C. Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (Rkpdes) Tahun 2015 Di Desa Jati Bali.................................................................................................. 58 A. Mengorganisir .......................................................................................... 59 B. Menginterpretasi ...................................................................................... 64 C. Menerapkan.............................................................................................. 67 D. Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat........................................................ 72 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................................... 78 B. Saran............................................................................................................... 79 DAFTAR PUSTAKA
ix
LAMPIRAN DAFTAR TABEL Table 1. Sejarah Pemerintah Desa ............................................................................. 46 Tabel 2.Keadaan Geografis Desa............................................................................... 48 Tabel 3 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Dusun .................. 49 Tabel 4. Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........... 50 Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ...................................... 51 Tabel 6. Perkembangam Penduduk Berdasarkan Agama .......................................... 52 Tabel7. Perkembangan Penduduk Berdasarkan Kesehatan Masyarakat.................... 52 Tabel 8. Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Keluarga Berencana.......... 53 Tabel 9. Sarana Dan Prasarana Desa yang telah tersedia di desa Jati Bali ................ 54 Tabel 10. Saran Adan Prasarana Desa ....................................................................... 55 Tabel 11. Pemerintahan Umum ................................................................................. 56
x
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Skema kerangka piker............................................................................. 40 Gambar 2. Skema struktur organisasi pemerintahan desa jati bali........................... 57
xi
DAFTAR LAMPIRAN 1. Lampiran 1. Pedoman Wawancara 2. Lampiran 2. Surat Izin Penelitian 3. Lampiran 3. Surat Izin Penelitian BALITBANG
xii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Desa memiliki hak untuk mengatur/mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus/mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa,tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan keseluruhan dari kegiatan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan semangat swadaya berupa gotong-royong yang didukung organisasi dan partisipasi masyarakat (Adisasmita, 2006). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa dengan cara memanfaatkan kemampuan dan potensi sumberdaya yang ada melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan prakarsa masyarakat. 1
Pembangunan desa juga dimaknai sebagai upaya membangun kehidupan masyarakat di pedesaan secara wajar dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh programprogram pembangunan makro. Sejalan dengan pembangunan desa tersebut, kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sangat mendukung karena dengan kebijakan ini penyerahan kewenangan secara luas kepada pemerintah daerah telah diatur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk daerah pedesaan. Dalam upaya menjalankan amanat undang-undang tersebut, pemerintah daerah dituntut
untuk
menerapkan
kebijakan
pembangunan
yang
tepat
agar
pembangunan berjalan secara merata, khususnya di daerah pedesaan yang masih mengalami kesenjangan pembangunan dibandingkan wilayah perkotaan. Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara. Pembangunan desa di Indonesia merupakan masalah sosial ekonomi dan politik dalam negeri yang mendapat sorotan dan perhatian dari berbagai kalangan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga mendapat perhatian dari pihak-pihak luar negeri. Pembangunan desa di Indonesia masih lemah dari berbagai aspek 2
pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi, maupun pendanaan. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riel masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membumi dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa ke depan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat. . Berdasarkan pemikiran tersebut pemerintah desa Jati Bali beserta masyarakat juga berusaha untuk membangun desa. Desa Jati Bali adalah salah satu desa di Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan yang secara administratif kecamatan ini terbagi atas 9 desa, diantaranya adalah Abeko, Ambekuning,
Boro-Boro,
Jati
Bali,
Lameuru,
Laikandonga,
Opaasi,
Sindangkasih, Tunduno. 3
Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan adalah merupakan desa persawahan dengan jumlah penduduk 366 kepala keluarga (KK) (Data tahun 2014/2015) yang pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan pekerja industri kecil. Program atau kegiatan pembanguan Desa Jati Bali yang sebagian telah terealisasikan melalui pembiayaan APBDes. dan Swadaya tahun 2015 yaitu : I.
Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik : 1. Pengadaan sarana prasarana kantor desa : -
Pengadaan laptop+ printer
-
Pengadaan kursi future
-
Pengadaan kursi plastik
2. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu : -
Pengadaan bangku/kursi panjang
-
Pengadaan buku-buku untuk kelengkapan administrasi PKK
3. Gotong Royong : -
Kerja bakti membersihkan lingkungan desa dan lokasi tempat ibadah/pura
-
Kerja bakti membersihkan saluran irigasi masing-masing kelompok tani
II.
Rukun agama dan kematian
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia : 1. Kegiatan Pasraman 2. Pembinaan anak-anak karang taruna
4
III.
Membangun Infrastruktur Wilayah : 1. Rehabilitas Tempat Ibadah/Pura - Melantai halaman pura dalem - Rehabilitas slambyangan pura desa
Dengan melihat kondisi obyektif perkembangan pembangunan desa jati bali serta pembangunan infrastruktur yang terlihat banyak membawa perubahan lingkungan, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2015 Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan)”. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RJPMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya,prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satusatunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan. Adapun yang menjadi landasan hukum dari RKPDes ini
adalah :
5
1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 4. Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa. 5. Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Kepala Desa. 6. Perda Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. 7. Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.
B. Rumusan Masalah Berdasarkaan latar belakang kondisi obyektif mengenai Implementasi Rencana Kerja Pembagunan Desa (RKPDes) tahun 2015 di Desa Jati Bali, maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini antara lain : Bagaimana Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2015 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan? C. Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2015
untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di Desa Jatibali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan.
6
D. Manfaat Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis di antaranya adalah : 1. Manfaat praktis, menilai Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2015, sehingga dapat memberi masukan dan saran bagi pemerintah setempat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) dimasa-masa yang akan datang. 2. Manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian di bidang rencan kerja pembangunan desa dan secara umum bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan rencana kerja pembangunan desa di Indonesia.
7
BAB II KAJIAN TEORI A. Konsep Implementasi Kata Pelaksanaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai penggerak suatu keberhasilan dalam menanggulangi segala persoalan yang ada untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin yang sudah direncanakan untuk dapat menjadikan suatu rencana itu bisa digerakan atau memberikan hasil yang maksimal. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2005: 64) adalah “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam Widodo (2010:86) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan: ”Policy implementation encompasesses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policyyy decision” Dan Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan : “To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the isuing of outhoritative public policy directives, wich included both the effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event”
8
Sehingga Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa: Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Menurut Salusu (2005: 405) implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. Syaukani dkk (2005) mendefinisikan implementasi adalah salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam suatu negara dimana implementasi merupakan suatu bentuk intervensi atau tindakan tertentu organisasi pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Pada dasarnya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijaksanaan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Sedangkan Gordon (dalam Pasolong 2007: 58), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan,
dan
menerapkan
kebijakan
yang
telah
diseleksi.
Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat 9
diterima secara layak (feasible). Menerapkan berarti menggunakan instrumeninstrumen
mengerjakan
atau
memberikan
pelayanan
rutin,
melakukan
pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan dan tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas melaksanakan program. B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Teori-teori implementasi kebijakan sebagaimana dikutip dari buku analisis kebijakan publik oleh Subarsono (2005). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) adalah: a. Komunikasi Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuantujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber 10
informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar
implementasi
berjalan
efektif,
siapa
yang
bertanggungjawab
melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. b. Sumberdaya Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila
implementor
kekurangan
sumberdaya
untuk
melaksanakan,
implementasi tidak akan berjalan efektif Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompentensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi, sumberdaya dan kebijakan hanya menjadi dokumen saja. c. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan 11
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif d. Struktur Birokrasi Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: 1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 2. Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; 3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif); 4. Vitalitas suatu organisasi; 5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; 6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.
12
C. Konsep Pembangunan desa a. Desa Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahir 2006) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa desa-desa tersebut atau dengan nama asli yang setingkat dengan satu kesatuan hukum dengan karakteristik sebagai berikut : b. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan dan menurut peraturan yang diatur oleh negara atau peraturan daerah yang berlaku. c. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah. d. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut kepala desa atau Pemerintahan Desa dapat memberikan bantuan atau sumbangan.
Keberadaan desa secara yuridis formal juga diakui dalam Peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014, desa diberi pengertian sebagai berikut :
13
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jadi desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja, 2012). Jadi otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa juga bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Sejalan dengan ketentuan tersebut Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa: “Desa saat ini ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis dan administrative memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asalusul dan adat istiadat yang dimilikinya”. Jika dulu peraturan tentang desa dalam Undang-Undang No 5 tahun 1979 yang terkesan sentralistis dan didominasi oleh pemerintah pusat, dengan birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan 14
kemajemukan masyarakatnya, adat istiadat dan pemerintahan yang asli, maka pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 24 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintah
desa
pemerintahan,
berasaskan
tertib
kepastian
kepentingan
hukum,
umum,
tertib
penyelenggaraan
keterbukaan,
proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,
kearifan local,
keberagaman dan partisipatif. Sehingga jelas dapat dikatakan bahwa desa saat ini telah memberikan keleluasaan untuk berkreasi dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan adatistiadat, kebutuhan, dan aspirasi warganya. Dengan kata lain secara legalitas peraturan perundang-undangan saat ini telah memberikan otonomi kepada desa. Konsekuensi dari pemberian otonomi kepada desa maka, desa memiliki kewenangan yang berhak untuk melaksanakan, adapun kewenangan tersebut nantinya dijalankan oleh pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dibantu perangkatnya (Kepala Urusan) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang dianalogikan sebagai representasi masyarakat untuk perwujudan demokratisasi didesa yang berfungsi sebagai penyeimbang (checks and balances) dalam pemerintahan. Selain pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa, di desa juga terdapat lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi
membantu
pemerintahan
desa
dan
merupakan
mitra
dalam
memberdayakan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No 72 tentang Desa, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa diperkenankan dibentuk oleh 15
Pemerintahan Desa yang dalam pembentukannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri. b. Pembangunan Desa Pembangunan desa merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, oleh karena itu pengertian pembangunan desa tidak terlepas dari pengertian
Pembangunan
Nasional.
Sebelum
diuraiakan
tentang
pembangunan desa maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari pembangunan itu sendiri. Menurut Effendi (2002: 9) pembangunan adalah "upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan". Selanjutnya menurut Siagian (dalam Riyadi 2004: 4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)". Menurut Soekanto (2005: 437) pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan dikehendaki. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi prosesnya perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 16
Ginanjar (dalam Riyadi 2005: 4) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan pengertian pembangunan desa mencakup aspek yang sangat luas dimana mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa. Dalam kerangka pemikiran Ismani (1995) pembangunan desa adalah : “sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat kearah yang lebih baik, sudah tentu memerlukan kepemimpinan, arah pembangunan dalam perkembangannya juga mendapat usaha membangun dari masyarakat dan bangsa lain. Di dalam praktek rumusan kebijaksnaaan dan program-program dasar pembangunan harus pula melihat kenyataan yang hidup dalam dinamika pembangunan masyarakat”. Pembangunan desa menempatkan dirinya ke dalam 3 (tiga) sifat, seperti ditegaskan oleh Soewignyo (1986), yaitu : a. Sebagai metode pembangunan, dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan pedesaan karena sebagian besar masyarakat adalah tinggal dan berusaha di desa. Masyarakat adalah subyek pembangunan. b. Sebagai program yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di desa dan memerlukan keikutsertaan masyarakat desa. 17
c. Sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan
sebagai
gerakan
maka
diperlukan
kemampuan
untuk
menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik. Khairuddin (1992) mengutip pendapat dari para ahli tentang pengertian pembangunan desa yaitu : 1. Betten ; suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertamatama mendiskusikan dan menentukan kegiatan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan untuk memenuhi keinginan mereka. 2. Jhokrowinoto ; pembangunan masyarakat merupakan suatu bentuk tindakan korektif masyarakat desa yang bertujuan untuk memenuhi taraf hidup masyarakat desa dalam arti material dan spiritual. Lebih lanjut Tjokkrowinoto mengatakan bahwa pembangunan desa adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan yang meliputibseluruh aspek kehidupan dari seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, pengertian di atas mengandung hal-hal pokok antara lain : 1. Pembangunan desa merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan 2. Pembangunan desa merupakan aktivitas kebersamaan dari warga masyarakat 18
3. Pembangunan desa lebih menekankan pada swadaya dan kemampuan masyarakat. 4. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berkelanjutan. Hakikat pembangunan desa merupakan usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sehingga partisipasi masyarakat desa itu sendiri. Yang bisa melahirkan swadaya masyarakat adalah jika suatu komunitas masyarakat diserahi kesempatan dan sumberdaya untuk membangun atau memelihara pembangunan. A, W.Widjaja (2003) mengungkapkan bahwa untuk melaksanakan pembangunan desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan sehinga untuk tahap awal pembangunan, ketiga potensi tersebut perlu diidetifikasikan terlebih dahulu, baik dari segi kualitas maupun dari sei kunatitas. Ketiga potensi tersebut saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Potensi alam yang besar dan bernilai tidak akan bertahan jika tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Untuk itu dituntut sumberdaya
manusia
yang
terampil
dan
inovatif
sehingga
dapat
memanfaatkan potensi tersebut. Melihat definisi tersebut di atas, maka pembangunann desa harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan keseimbangan kewajiban 19
antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pembangunan pedesaan harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkesinambungan (suistanable) dalam situasi dan kondisi serta kemampuannya yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan terutama menyangkut potensi sumber daya manusia dan daya dukung alamnya. Bintoro Tjokromidjojo (1993) mengemukakan bahwa ada tiga unsur utama yang harus diperhatikan bagi keberhasilan pembangunan yaitu : 1. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan 2. Timbulnya gagasan baru dimasyarakat mengenai kehidupan mereka di masa yang akan datang 3. Diterapkannya teknologi yang tepat guna dan padat karya Berbagai pernyataan di atas menunjukan pembangunan desa pada dasarnya dilaksanakan oleh masyrakat desa itu sendiri. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah suatu proses perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa kearah yang lebih baik, dengan memenfaatkan potensi-potensi desa setempat dan dalam prose situ masyarakat diharapkan berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya
Ndraha
(1990)
mengemukakan
dimensi
dari
pembangunan desa yaitu sebagai proses, metode, program dan gerakan sosial. Sebagai metode, pembangunan masyarakat dibagi menjadi dua cara yaitu : 1) partisipasi masyarakat, 2) pengorganisasian masyarakat. Sebagai program, 20
pembangunan masyarakat merupakan bagian intergral pembangunan nasional yang titik beratnya pada pencapaian tujuan organisasi. Pembangunan desa merupakan upaya untuk mewujudkan suatu ideology sebagai gambaran sistematis dari cita-cita yang hendak dicapai oleh suatu bangsa. a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Adisasmita (2006:17) mengemukakan pendapat bahwa dalam pembangunan desa harus dilihat sebagai : 1. Upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat. 2. Upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang
ektif dan
kokoh Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu dianalisis secara lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sektor, dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud dan non spasial). Selanjutnya Adisasmita (2006:18) mengemukan bahwa tujuan pembangunan pedesaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tujuan pembangunan jangka panjang dan tujuan pembangunan jangka pendek. 1. Tujuan pembangunan jangka panjang Adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina 21
manusia dan secara tidak langsung adalah melalui dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional 2. Tujuan pembangunan jangka pendek Adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. b. Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa Menurut Adisasmita (2006:19) bahwa pelaksanaan pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu : 1. Transparansi (keterbukaan) 2. Partisipatif 3. Dapat dinikmati masyarakat 4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) 5. Berkelanjutan (sustainable) Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat, oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk mewujudkan. D. Perencanaan Pembangunan Desa Perencanaan desa merupakan suatu kegiatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk. Perencanaan pedesaan (Rural Planning) merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kehidupan desa yang aman, menyenangkan aman dan ekonomis. 22
Perencanaan pedesaan pentig dilakukan Karena sebagian penduduk Indonesia tinggal dipedesaan sedangkan perhatian terhadap pembangunan pedesaan relative sangat kurang dibanding dengan pembangunan di perkotaan. Secara umum perencanaan meliputi kegiatan pengaturan, Astuti (1997) mengemukakan bahwa : 1. Perencanaan merupakan pemikiran hari kedepan 2. Perencanaan merupakan pengelolaan 3. Perencanaan adalah pembuatan keputusan 4. Perencanaan adalah pembuatan keputusan yang terintegrasi 5. Perencanaan adalah suatu prosedur formal untuk memperoleh hasil yang nyata, dalam bentuk keputusan yang terintegrasi. Sedangka menurut Wilson perencanaan adalah suatu proses yang mengubah proses lain,atau mengubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau orang/badan yang diwakili ole perencanaan itu. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan 23
oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
adalah
upaya
mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan
24
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b.
Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
E. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, (Pasal 63 ayat 1 PP No 72/2005). RPJM Desa dapat dimaknai sebagai dokumen ”cetak biru” (blue print) desa selama rentang waktu lima (5) tahun. Dokumen ”cetak biru” ini memuat arah dan orientasi pembangunan desa selama lima tahun. Secara konsepsional capaian pembangunan desa selama lima tahun dituangkan ke dalam visi dan misi desa. 25
RPJM Desa juga merumuskan permasalahan desa, strategi dan kebijakan yang hendak ditempuh, serta program dan kegiatan yang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana
Kerja
Pembangunan
desa
(RKP-Desa)
sekaligus
dengan
penganggarannya yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Kedua dokumen ini, RKP Desa dan APB Desa merupakan hasil (output) dari musrenbang tahunan. F. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai pengertian dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan suatu rencana kerja penjabaran dari RPJM Desa yang dimana disusun 5 tahun sekali dan dalam masa 5 tahun itu terhitung dari tiap tahun itulah yang disebut RKP Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
26
Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung jawab kepada public menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Dalam proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah : 1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa. Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan 27
seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya. 2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa. Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil analisis keadaan darurat/kerawanan desa, membahas draft
RKP
Desa,
menyepakati
kegiatan
prioritas
termasuk
alokasi
anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKPDes berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. 3. Tahap Sosialisasi. Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya. Dalam penyusunan dokumen RKP Desa terdapat beberapa langkah. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RKPDes, yaitu: 1. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa. Penyusunan RKP Desa merupakan kelanjutan dari proses penyusunan RPJM Desa, dan pelaksanaan kegiatannya tetap dijalankan oleh Pokja (Tim) 28
Perencana Desa yang sama. Beberapa istilah sering dipergunakan untuk tim ini, yaitu Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa atau Tim Penyusun RKP Desa. Istilah apa pun yang digunakan, intinya adalah tim yang bertugas menyelenggarakan dan memandu proses sejak dari persiapan, pelaksanaan musrenbang sampai paska musrenbang. Hasil atau keluaran (output) dari tahap ini adalah: a. SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen RKP Desa. b. Pokja (Tim) Perencana desa yang siap menjalankan tugasnya setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan. Susunan tim perencana desa biasanya sebagai berikut: a. Kepala Desa selaku pembina dan pengendali kegiatan; b. Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan (Ketua Tim); c. Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, termasuk membentuk tim pemandu (tim pemandu bertugas
untuk
mengelola
proses
dan
memfasilitasi
pertemuan/musyawarah seperti kegiatan kajian/analisis data, lokakarya desa, dan pelaksanaan musrenbang desa). Tugas-tugas tim RKP Desa ini antara lain: melakukan pertemuan/rapat panitia, membentuk Tim Pemandu, mengidentifikasikan peserta dan mengundang peserta, menyusun jadwal dan agenda, dan menyiapkan logistik. 29
2.
Mereview (mengkaji ulang) Dokumen RPJM Desa. Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan review terhadap dokumen RPJMDesa dan dokumen RKP Desa tahun lalu sebagai tahap awal pelaksanaan tugasnya. Bagi desa-desa yang sudah mempunyai RPJM Desa. Penyusunan RKPDesa dilakukan dengan merujuk pada program dan kegiatan indikatif yang sudah disusun dalam dokumen rencana 5 tahun tersebut. Sedang bagi desa yang belum mempunyai RPJM Desa, pada tahap pra musrenbang RKP Desa harus dimulai dari penggalian kebutuhan dan permasalahan masyarakat melalui musyawarah dusun/RW.
3. Analisis Data Kerawanan Desa. Untuk penyusunan RKP Desa, kajian desa bersama masyarakat (Participatory Rural Appraisal/PRA dengan proses yang cukup panjang yaitu musyawarah dusun/RW dan kajian kelompok sektoral) tidak perlu dilakukan. PRA cukup dilakukan setiap penyusunan RPJM Desa. Walau dokumen RPJM Desa sudah menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun,namun data/informasi terkini perlu dicek kembali. Analisis data yang dilakukan disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa”. Hasil analisis ini akan menjadi salah satu materi yang dipaparkan saat pelaksanaan musrenbang. Kegiatan ini melibatkan kepala dusun, pemuda dan perempuan. Hasilnya didampingkan dengan data tahun lalu, untuk dianalisa dan dicari 30
program apa yang lebih baik dilanjutkan, ditambah, dikurangi, dan sebagainya. Jadi, sifat dokumen RPJM Desa tidaklah “harga mati” tetapi juga bukan berarti dengan mudah diubah/diganti program maupun kegiatannya. Analisis data kerawanan ini digunakan untuk mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, khususnya mengenai prioritas masalah dan kegiatan yang akan disusun untuk RKP Desa tahun berikutnya. Data-data kerawanan desa meliputi: 1. Berapa jumlah KK miskin sekarang; 2. Berapa warga yang menganggur sekarang; 3. Berapa anak yang putus sekolah dan yang rawan putus sekolah sekarang; 4. Berapa jumlah kematian ibu, bayi dan balita selama setahun terakhir; 5. Berapa orang (terutama ibu, bayi, balita) yang mengalami kuranggizi; 6. Berapa kasus wabah penyakit yang terjadi selama setahun terakhir; 7. Dan sebagainya yang dianggap isu-isu darurat/rawan terkait kemiskinan, gangguan kesejahteraan atau gangguan pemenuhan 10 hak dasar. 4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa. Sama seperti cara penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa, draft RKP Desa bisa dilakukan dengan Lokakarya Desa yang melibatkan warga masyarakat, bisa juga dilakukan dengan rapat Pokja (Tim) Perencana desa. Secara umum, langkah-langkah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sama saja, hanya penyusunan RKP Desa lebih ringkas/sederhana. Untuk RKP Desa dilakukan lokakarya desa. Peserta lokakarya adalah berbagai komponen desa 31
(terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan),biasanya juga melibatkan unsure kecamatan dan unsur UPTD atau SKPD. Proses lokakarya penyiapan RKP Desa adalah sebagai berikut: a. Persiapan. Menyusun jadwal dan agenda, mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat
mengenai
agenda
lokakarya
desa,
membuka
pendaftaran/mengundang calon peserta, menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen. b. Pelaksanaan. 1) Pendaftaran peserta lokakarya. 2) Pemaparan tujuan, metode serta keluaran lokakarya oleh Tim Perencana Desa. 3) Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program desa. Narasumber dari Desa: tokoh masyarakat, pengurus Kelembagaan Masyarakat Desa,
LSM
yang
bekerja
di
Desa
tersebut.
Topik-topik
pembahasannya adalah: Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya (RKP Desa sebelumnya),Pemaparan dan analisa kegiatan di dalam dokumen RPJM Desa dan Pemaparan dan analisa keadaan darurat desa. 4) Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program supra desa. Narasumber: dari Kecamatan (Camat/yang mewakili, Kasi PMD, 32
Kepala UPTD/yang mewakili) dan Kabupaten (DPRD dari Dapil yang bersangkutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat). 5) Pengembangan draft rancangan awal RKP Desa:Penentuan draf prioritas pembangunan tahun yang akan datang dan Penyusunan draf matrik program dan kegiatan RKP Desa. 6) Penandatanganan berita acara dan penutupan lokakarya. 5. Persiapan Teknis/logistik Musrenbang. Setelah dokumen draft RKP Desa tersusun, panitia pendukung bertugas untuk menyiapkan logistik (tempat, alat dan bahan/materi) untuk kegiatan pelaksanaan musrenbang. Undangan disebarkan kepada warga masyarakat dan pemangku kepentingan serta kegiatan diumumkan secara terbuka. Jadwal dan agenda disusun oleh tim pemandu. Tim pemandu dan tim notulen mengadakan persiapan teknik memandu dan mendokumentasikan hasil musrenbang. 6. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (tahun yang direncanakan). Peserta Musrenbang RKP Desa adalah berbagai komponen desa (terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris danberanggotakan LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan), 33
unsurKecamatan, unsur SKPD, ditambah unsur DPRD dari daerah pemilihan (dapil) bersangkutan. Tujuan musrenbang RKP Desa: a. Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sbb : Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat, dan Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN. b. Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD); c. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) tahun berikutnya. 7. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa. Draft RKP Desa kemudian diperbaiki berdasarkan hasil musrenbang di dalam rapat Pokja (Tim) Perencana Desa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen RKP Desa oleh Kades. 8. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa. 34
Penyusunan draf Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa dilakukan oleh sekretaris desa. Draft Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa. 9. Sosialisasi. Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Materi Sosialiasasi adalah Lampiran SK RKP Desa yang memuat program dan kegiatan tahun bersangkutan.media sosialisasi RKP Desa sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing – masing desa. Beberapa alternatif media sosialisasi yang bisa digunakan antara lain forum masyarakat baik formal maupun non formal, poster RKP Desa dan APB Desa, papan informasi desa, papan informasi dusun/RW/RT, dan sebagainya. Sasaran sosialisasi di tingkat desa adalah warga masyarakat pada umumnya, toga (tokoh agama),tomas (tokoh agama),lembaga masyarakat desa (LKMD, PKK, RW, RT, dsb), kelompok-kelompok kepentingan (kelompok tani, kelompok pedagang, nelayan, perempuan pedagang kecil, dsb.). Sasaran sosialisasi di tingkat supra desa adalah: Pemerintah (kecamatan, BAPPEDA, SKPD terkait), DPRD (Komisi DPRD terkait, anggota DPRD dari perwakilan daerah pemilihan bersangkutan). Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut : 1. Tujuan 35
a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap. b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa. c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 2. Manfaat a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat desa. b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. c. Pemberi arah kegiatan tahunan di desa. d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa. e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat. G. Konsep Kesejahteraan masyarakat Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal inii secara nyata tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :
36
“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut meaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia”. Menurut undang-undang No. 11 Tahun 2009 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nugroho (2006:17) mengemukakan bahwa indicator kesejahteraan berkaitan dengan kemiskinan karena seseorang digolongkan miskin atau tidak jika seberapa jauh indicator-indikator kesejahteraan tersebut telah di penuhi. Indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi moneter yaitu pendapatan dan pengeluaran. Di samping itu kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi non moneter misalnya kesehatan, pendidikan dan partisipasi social. Nugroho (2004 : 18) mengemukakan bahwa pengukuran kemiskinan dapat dilakukan melalui pendapatan dan konsumsi sebagai indicator kesejahteraan. Diantara pendekatan pendapatan dan konsumsi, konsumsi adalah indicator yang lebih baik jika dibandingkan dengan pendapatan dengan beberapa alasan sebagai berikut :
37
a) Konsumsi adalah indikator yang lebih baik jika dibanding dengan pendapatan. Konsumsi saat ini lebih erat hubungannya dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. b) Konsumsi adalah ukuran yang lebih baik dari pendapatan sebagai indicator karena pendapatan lebih sering berfluktuasi untuk beberapa mata pencaharian tertentu. c) Konsumsi lebih mencerminkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Pengeluaran untuk konsumsi tidak hanya mencerminkan
barang
dan
jasa
yang
dapat
diperoleh
dengan
pendapatannya, tetapi kemampuannya untuk memperoleh kredit dan menabung pada saat pendapatannya rendah di baewah rata-rata. Nugroho (2004: 20) kesejahteraan juga diukur melalui dimensi non moneter. Hal ini terjadi karena kesejahteraan tidak hanya mencakup dimensi ekonomi saja tetapi juga dimensi non ekonomi yaitu social, budaya dan politik, misalnya kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan social kemasyarakatan, hak suara, tingkat melek huruf dan lain-lain. a) Indikator nutrisi dan kesehatan. Status kesehtan anggota rumah tangga dapat dijadikan indicator kesejahteraan. Selain kesehatan anggota rumah tangga, indicator kesehatan itu dapat diperoleh melalui pusat-pusat kesehatan, akses terhadap kesehatan, vaksinasi dan lain-lain. Indicator kesehatan itu juga berkaitan dengan kebutuhan dasar yang telah dipenuhi
38
oleh seseorang yang tidak hanya meliputi kebutuhan dasar lain yaitu kebutuhan terhadap rumah sehat, akses terhadap air bersih dan lain-lain. b) Indikator pendidikan dapat diukur melalui tingkat melek huruf. Lamanya pendidikan yang ditempuh, pendidikan terakhir anggota rumah tangga, dan lain-lain. Pendidikan ini berkaitan dengan human capital yang merupakan nilai tambah bagi orang tersebut untuk terlibat aktif dalam perekonomian. c) Indikator partisipasi social. Peran serta anggota rumah tangga dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan cermin dari kesejahteraan rumah tangga dan merupakan aktualisasi dalam masyarakat. H. Kerangka Pikir Untuk konsep implementasi penulis lebih cenderung mengacu pada pendapat Menurut Gordon (dalam Pasolong 2007: 58), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sedangkan untuk konsep kesejahteraan mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Undang-Undang No 11 tahun 2009 kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
39
Gambar 1. Skema Kerangka Pikir: RKPDes Jati Bali Tahun 2015
Implementasi : 1. Mengorganisir
Kesejahteraan sosial : 1. Terpenuhinya
kebutuhan
material 2. Menginterpretasikan 3. Menerapkan kebijakan
2. Terpenuhinya
kebutuhan
spiritual 3. Terpenuhinya
kebutuhan
sosial warga negara Gordon (dalam pasolong 2007: 58)
UU No. 11 Tahun 2009
40
BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilakukan di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2015 di Desa Jati Bali adalah kebijakan pembangunan desa yang merupakan suatu rencana kerja penjabaran dari RPJMDesa yang dimana disusun 5 tahun sekali sehingga perlu adanya peningkatan pembangunan untuk dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penduduk. B. Informan Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini menggunakan informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari: 1. Kepala Desa Jati Bali 2. Sekretaris Desa Jati Bali 3. Ketua BPD Desa Jati Bali 4. Ketua LPM desa Jati Bali 5. Tokoh agama desa Jati Bali sebanyak 1 orang
41
6. Kepala dusun III sebanyak 1 orang 7. Kepala dusun II sebanyak 1 orang 8. Masyarakat desa Jati Bali sebanyak 3 orang C. Tehnik Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari responden penelitian. Sementara data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumendokumsen yang memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Baik data primer maupun data sekunder diperoleh melalui tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Penelitian kepustakaan (Library research), yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai informasi dan data melalui tulisan-tulisan ilmiah, seperti buku-buku, makalah, dan yang lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dikaji/diteliti 2. Penelitian lapangan (field research) yaitu metode pengumpulan data secara langsung pada objek yang diteliti. Untuk memperoleh data lapangan dalam penelitian ini, digunakan tehnik kuesioner, wawancara, dan penelusuran dokumen. a. Wawancara (interview) digunakan untuk pengumpulan data dan informasi melalui wawancara langsung dengan informan. b. Pengamatan (observasi) teknik pengumpulan data melalui pengamatan di lokasi yang diteliti secara langsung. Adapun pengamatan yang dilakukan 42
berhubungan
hasil-hasil
kegiatan
serta
dengan
proses
kegiatan
implementasi. a. Dokumentasi, yaitu menelaah dan mempelajari berbagai laporan tertulis pada kantor Desa Jati Bali , yang dianggap relevan dengan penelitian. D. Tehnik Analisis Data Data yang diperoleh dari penelitian ini baru berupa data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara deskriftif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan secara sistematis variable penelitian untuk menarik kesimpulan, sebelum dideskripsikan terlebih dahulu dilakukan simulasi data dalam bentuk analisis persentase. E. Definisi Konseptual. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Rencana kerja pembangunan desa adalah yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
43
2. Mengorganisir, berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metodemetode untuk melaksanakan program. 3. Melakukan interpretasi, berarti berkenaan dengan mendefinisikan istilahistilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima secara layak (feasible). 4. Menerapkan, berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. 5. Kebutuhan material yaitu dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat seperti, sandang, pangan dan papan. Merupakan kebutuhan yang sangat penting yang harus dipenuhi. 6. Kebutuhan spiritual yaitu berkaitan dengan kebutuhan rasa aman, penghargaan diri, kepercayaan terhadap sang pencipta. 7. Kebutuhan social yaitu berkaitan dengan, meningkatkan aktivitas organisasi social, dan kerukunan antar warga masyarakat.
44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian a. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian Sebelum terbentuknya menjadi sebuah desa, maka asal mula desa Jati Bali adalah sebuah desa eka transmigrasi perintis di provinsi Sulawesi Tenggara yang di tempatkan di Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 21 Nopember 1968 dengan jumlah Kepala Keluarga saat itu adalah ; 150 KK, dan jumlah Jiwa 729 jiwa, yang di pimpin Oleh
Gusti Ketut Sumitra. Desa Jati Bali adalah desa yang salah satu
penduduknya berasal dari provinsi Bali yang ditempatkan pada tahun 1968 dan menjadi desa definitif pada tahun 1975. Kemudian desa Jati Bali ini merupakan tanah daratan yang cocok untuk areal pertanian terutama untuk persawahan dengan ketinggian 17 meter dari permukaan laut. Dengan adanya perkembangan penduduk desa Jati Bali yang bermula pada waktu berdiri menjadi suatu wilayah desa yang definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara No. 85/1975 tanggal 9 mei 1975 mempunyai tingkat perkembangan sebagai berikut: 1. Pada tahun 1968-1974 sebagat Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh Dapertemen Transmigrasi provinsi Sulawesi Tenggara.
45
2. Pada tahun 1975 penyerahan desa Unit Pemukiman Transmigrasi, Depertemen Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah Tinggkat II Kendari. b. Sejarah Pemerintahan Desa Tabel 1. Sejarah pemerintahan desa dan Nama – Nama Kepala Desa Semenjak Berdirinya Desa Jati Bali No Periode
Nama Kepela Desa
Ket.
1
1968-1972
Gusti Ketut Sumitra
2
1972-1973
P. Darmo
PELAKSANA
3
1973-1974
Gusti Putu Mastra
PELAKSANA
4
1975-1980
P. Nurati
KEPALA DESA
5
1980-191985
Nyoman Rana
KEPALA DESA
6
1985-1995
Ketut Sutarma K.
KEPALA DESA
7
1995-2007
I Wayan Cangker
KEPALA DESA
8
2007-2008
I Nyoman Parsa
PELAKSANA
9
2009 -2010
I Wayan Suargama
KEPALA DESA
10
2011-2012
I Made Sunarta
PELAKSANA
11
2013 - .........
Dewa Ayu Rai Utari
KEPALA DESA
Sumber Data: Kantor Desa Jati Bali tahun 2015 c. Keadaan geografis desa a. Letak dan Luas Wilayah Desa Jati Bali merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Desa di Wilayah Kecamatan Ranomeeto Barat
yang terletak 3 km kearah Selatan dari
46
ibukota Kecamatan Ranomeeto Barat, Desa Jati Bali mempunyai luas ± 426 Ha. adapun batas-batas wilayah desa : - Sebelah Barat berbatasan dengan .Desa Sindangkasih - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Amoito Siama - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lameuru - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ambaipua b. Iklim Seperti pada umumnya iklim diwilayah Indonesia merupakan iklim tropis dengan 2 (dua) musim yakni
Musim penghujan pada bulan
Desember – Juni dan Musim Panas terjadi pada bulan Juli – Nopember
47
Tabel 2. Keadaan Geografis Desa No Uraian
Keterangan
1
Luas Wilayah
2
Jumlah Dusun : 3 (tiga ) 1) Dusun I 2) Dusun II 3) Dusun III
3
Batas Wilayah a. Utara b. Selatan c. Barat d. Timur
4
Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata ) 1. Datar 395,75 Ha 2. Lahan Miring 30,25 Ha c. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 75m
5
Hidrologi: Irigasi berpengairan Tehnis dan 1/2 tehnis. Klimatologi : a. Suhu 27-30°C b. Curah Hujan 2000/3000 mm c. Kelembapan Udara d. Kecepatan Angin
6
: 426
: : Lameuru : Amoito Siama : Sindang Kasih : Ambaipua dan Amoito
7
Luas Lahan Pertanian a. Sawah Teririgasi : 245 Ha b. Sawah Tadah Hujan : c. Luas perkebunan/Ladang: d. Luas Rawa : 5ha
8
Luas Lahan Permukiman
9
Kewasan Rawan Bencana : a. Banjir : -Ha
: 48 Ha
Sumber Data: Kantor Desa Jati Bali tahun 2015
48
d) Keadaan Umum Demografis a. Jumlah Penduduk Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Jati Bali
yang tersebar
dalam 4 (empat) dusun dengan perincian sebagai berikut : Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Jati Bali Tahun 2015 Nama Dusun
KK
Frekuensi L P
Persentase (%) Total
Dudun I
91
182
192
374
26,75
Dusun II
83
162
164
326
23,32
Dusun III
87
194
182
376
26,89
Dusun IV
74
155
167
322
23,02
Total 335 693 705 1398 Sumber Data: Kantor Desa Jati Bali tahun 2015
100
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk desa Jati Bali yang tersebar dalam empat dusun dimana jumlah penduduk terbesar berada diwilayah dusun III dengan jumlah 376 jiwa dengan presentase 26,89%, sedangkan jumlah penduduk terrendah berada di wilayah dusun IV dengan jumlah 322 jiwa dengan persentase 23,02%.
49
b. Tingkat Pendidikan Perkembangan Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Jati Bali adalah: Tabel 4. Perkembangan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jati Bali Tahun 2015 Jenjang pendidikan
Frekuensi
Persentase (%)
Belum Sekolah
93
17,45
Taman Kanak-kanan (TK)
22
4,13
Sekolah Dasar (SD)
193
36,21
Sekolah Menegah Pertama (SMP)
96
18,01
Sekolah Menegah atas (SMA)
85
15,95
Sarjana (S1)
44
8,26
Total
533
100
Sumber Data: Kantor Desa Jati Bali tahun 2015 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat pendidikan masyarakat desa Jati Bali jumlah tertinggi yaitu yang masih mengenyam pendidikan Sekolah Dasar dengan persentase 36,21% 193 atau 93 orang dan yang terendah yang masih mengenyam pendidikan sarjana dengan persentase 8,26% atau 44 orang.
50
c. Jumlah Penduduk dirinci Menurut Mata Pencaharian Tabel 5. Perkembangan Menurut Mata Pencaharian Desa Jati Bali Tahun 2015 No
Jenis Mata pencaharian
Frekuensi
1. Petani 612 2. Peddagang Keliling 18 3. PNS 77 4. Pengrajin Industri RT 1 5. Perawat Swasta 6. TNI/Polri 12 8. Pensiunan PNS/TNI/Polri 3 9. Wiraswasta 68 10. Karyawan Swasta 18 11. Peternak 12 12. Pertukangan 24 13. Bengkel 2 JUMLAH 847 Sumber Data: Kantor Desa Jati Bali tahun 2015
Persentase (%) 72,26 2.13 9,09 0,12 1,42 0,35 8,03 2,13 1,42 2,83 0,24 100
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk desa Jati Bali yang pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani jumlahnya sangat besar yaitu 612 orang dengan persentase 72,26% sedangkan yang bekerja sebagai pengerajin industri rumah tangga hanya 1 orang dengan persentase 0,12%. d. Kondisi Sosial a. Keagamaan Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
51
Tabel 6. Perkembangan Berdasarkan Pemeluk Agama Desa Jati Bali Tahun 2015 Agama Tahun 2015 Presentase (%) Islam Kristen Protestan Katolik Budha Hindu 1.398 100 Total 1.398 100 Sumber Data: Kantor Desa Jati Bali tahun 2015 Dari tabel diatas menunjukan bahwa seluruh penduduk desa jati bali mayoritasnya adalah pemeluk agama Hindu. b. Kesehatan Rincian data kesehatan penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 7. Perkembangan Berdasarkan Kesehatan masyarakat Desa Jati Bali Tahun 2015 Persentase Kesehatan Frekuensi (%) Kader Posyandu 5 33,34 Juml Bayi Lahir Hidup 10 66,67 Juml Kematian Bayi (Umur 0 – 1 th) Jumlah Kematian Bayi (umur 1 – 5 th) Jumlah Kematian Ibu Total 15 100 Sumber Data: Kantor Desa Jati Bali tahun 2015 Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah bayi yang lahir pada tahun 2015 adalah sebanyak 10 orang dengan persentase 66,67%
52
e. Keluarga Berencana Rincian data Keluarga berencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 8. Perkembangan Berdasarkan Keluarga Berencana Desa Jati Bali Tahun 2015 Kesehatan
Frekuensi
Pasangan Usia Subur 226 Wanita Usia Subur 230 Peserta KB MOP Peserta KB MOW/seteril 24 Peserta KB IUD/ Spiral 13 Peserta KB Kondom 2 Peserta KB Implan/ Susuk 59 Peserta KB PIL 47 Peserta KB Suntik 40 Total 185 Sumber Data: Kantor Desa Jati Bali tahun 2015
Persentase (%)
12,97 7,02 1,08 31,89 25,40 21,62 100
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 185 peserta KB di desa Jati Bali jumlah terbanyak adalah menggunakan KB PIL sebanyak 47 orang dengan persentase 25,40%.
53
f. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang telah tersedia di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat sampai dengan tahun 2015
adalah sebagai berikut :
Tabel 9. Sarana dan prasarana yang telah tersedia di desa Jati Bali No. Nama bangunan
Frekuensi
1. Balai desa 2. Kantor desa 3. Kantor BPD 4. Kantor LPM 5. Sarana air bersih/sumur 6. Bangunan sekolah dasar 7. Deker plat 8. Gedung TK 9. Gedung Posyandu 10. Jalan desa 11. Masjid/musolah 12. Gereja 13. Pura 14. Wihara Sumber data: Kantor Desa Jati Bali tahun 2015
1 unit 1 unit 212 unit 2 unit 12 unit 1 unit 1 unit 4000 meter 9 unit -
e. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Desa
Desa Jati Bali memiliki beberapa potensi unggulan yang bisa dikembangkan sebagai berikut: a. Pertanian, Yakni : Padi, palawija dan ternak sapi. b. Pertumbuhan Ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi desa dalam kurung waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral. Hal ini ditimbulkan oleh berbagai sektor
Pertanian. Dengan demikian
54
perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa periode tertentu. f. Sarana Dan Prasarana Desa Table 10. Sarana Dan Prasarana Desa No.
Jenis Prasarana Dan Sarana Desa
Jumlah
1 Kantor Desa 1 2 Balai Desa 1 3 Gedung SD 2 4 Gedung TK 1 5 Pura 7 6 Sanggar PKK 1 7 Poskamling 5 8 Jembatan 2 9 Sanggar Tari 1 10 Puskeswan ( Puskesmas Hewan ) 11 Bendungan Irigasi 3 12 Jalan Desa 4KM Sumber Data: Kantor Desa Jati Bali tahun 2015
Keterangan Baik Baik Baik Baik Baik Sementara Rehab 1baik, 4rusak Baik Baik 2baik 1rusak
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Gedung SLTP dan SLTA tidak diperlukan di Desa Jati Bali, karena jumlah siswa yang hanya sedikit sudah terakomodasi dalam SLTP dan SLTA terdekat. 2. Pasar Desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang kepasar tradisional yang ada dikecamatan Ranomeeto. 3. Secara umum prasarana
dan sarana yang ada di Desa sudah cukup
lengkap mengingat jumlah penduduk hanya 1.389 jiwa.
55
g. Kondisi Pemerintahan Desa a. Pemerintahan Umum Pemerintahan umum adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam suatu pemerintahan terkait pelayanan terhadap masyarakat. Table 11. Pemerintahan Umum NO. 1 2 3 4 5
Uraian Pelayanan Kependudukan Pemakaman Perijinan Pasar Tradisional Kantipmas
Keberadaan Ada Tidak √ √ √ √ √
Keterangan
Sumber Data: Kantor Desa Jati Bali tahun 2015 Dari Tabel Tersebut diatas Dapat disimpulkan Bahwa : 1. Pelayanan kependudukan di laksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari , hal ini bias dimaklumi karena mayoritas Penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian. Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang. 2. Ada 1 (satu) lokasi pemakaman di Desa Jati Bali tidak ada tim khusus yang menangani hal ini prosesi pemakaman dipimpin Oleh mangku setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga . 3. Pasar tradisional tidak ada warga biasa datang ke pasar tradisional yang ada di kecamatan Ranomeeto 4. Satuan linmas Memiliki anggoporsonil aktip dan siap sewaktu-waktu jika kegiatan yang bersifat lokal
atau
sekala kecil. Untuk
56
pengamanan sekala sedang dan besar dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.
b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Skema : SOPD Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan KEPALA DESA DEWA AYU RAI UTARI
KETUA BPD I MADE ARYA MAHARYADI
KETUA LPM I KETUT SUARTIKA
SEKDES I MADE ARNAWA
Kasi Pemerintahan
Kasi Pembangunan
KOMANG SUASTANA
DEWA MADE ALIT
Kasi Kesejahtraan
Kaur Administrasi
Kaur Keuangan
Kaur Umum
I MADE BUDA
NI WAYAN KARIANI
I KETUT SUKARMA
NI NYOMAN SUNATRI
Kadus I Sari Indah
Kadus II Nusa Indah
AGUNG KADE NGURAH WIBAWA
I WAYAN SUKARJA
Kadus III Kembang Indah komang darmadi KOMANG DARMADI
57
B. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa a. Pendapatan Desa Pendapatan desa dimaksud meliputi semua pendapatan desa yang terdiri dari: pendapatan asli desa (PAD), Bagi hasil pajak kabupaten, Bagian dari retribusi, Alokasi dana
desa (ADD), Bantuan keuangan dari
pemerintahan provinsi dan kabupaten serta yang lainnya seperti hibah dan sumbangan pihak ketiga termasuk swadaya Masyarakat. Untuk tahun 2014 sebesar Rp. 729.993.100 b. Belanja Desa Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan pengeluaran desa dalam 1 (satu) tahun anggaran meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung ditahun 2014 sebesar Rp 729.993.100
C. Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Pada bagian ini penulis akan melakukan pembahasan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Rencanan Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) tahun 2015 di Desa Jati Bali. RKPDes Desa Jati Bali ini merupakan rencana strategis Desa Jati Bali untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RKP-Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
58
Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah searangkaian pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa Jati Bali , Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka menjabarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Selanjutnya deskripsi mengenai implementasi rencana kerja pembangunan desa dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda. Selanjutnya hasil penelitian yang diperoleh di lapangan akan diuraikan menggunakan pendapat Gordon (dalam pasolong) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu mengorganisir, menginterpretaskan serta menerapkan kebijakan. a. Mengorganisir Mengorganisir/pengorganisasian
adalah
suatu
upaya
untuk
menetapkan dana menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mempengaruhi pada upaya mewujudkan kebijaksanaan, menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Dimana upaya menetapakan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode dipengaruhi pada upaya untuk mewujudkan kebijaksanaan yang dalam hal ini Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi hasil yang sesuai dengan apa
59
yang menjadi tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Pembangunan Desa Jati Bali. a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Kepala desa dibantu perangkat desa melakukan penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa Jati Bali tahun 2015 serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Jati Bali yang menyatakan bahwa: “Wewenang saya sebagai kepala desa adalah melakukan penyelenggaraan pemerintah desa di bantu oleh perangkat desa lainnya serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa saya selaku kepala desa beserta pemerintah desa lainya telah melakukan penyusunan dokumen RKPDes yang dilakukan melalui musyawarah desa”.(Ibu Dewa Ayu Rai Utari, wawancara 3 Maret 2016) Kemudian di ungkapkan juga oleh Sekretaris desa yang mengatakan bahwa: “Kepala desa sebagai pimpinan kami beliau telah melimpahkan wewenangnya kepada kami melaksanakan rencana kerja pembangunan desa yaitu mempersiapkan dokumen rencana kerja pembangunan desa, melakukan musyawarah desa yang mengikutsertakan masyarakat desa, tokoh agama, tokoh masyarakt, serta pemuda dan wanita.(Bapak I Made Arnawa S,IP, wawancara 3 Maret 2016)
60
Ketua BPD desa Jati Bali juga mengungkapkan hal yang sama yaitu: ”Sudah menjadi kewajiban kami sebagai aparat pemerintah desa melakukan penyusunan rencana kerja pembangunan desa di desa Jati Bali ini karena merupakan penjabaran dari RPJMDes, sebagai dasar dan pedoman dalam kegiatan pembangunan di desa Jati Bali agar arah dan tujuan pembangunan jelas serta menjamin kesinambunagn pembangunan yang ada di desa ini”. (Bapak I Made Arya Mahardika S.Pd, wawancara 4 Maret 2016) Selain itu ketua LPM desa Jati Bali juga mengungkapkan bahwa: “Pemerintah di desa Jati Bali ini telah mengetahui tugas dan kewajiban mereka masing-masing kami saling bekerja sama dalam menyelenggarakan pembangunan desa tujuannya tidak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa jati bali, penyusunan rencana kerja pembangunan desa telah kami laksanakan sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan desa. Semua telah kami laksanakan bersama dengan kepala desa dan pemerintah desa lainnya”.(Bapak I Ketut Suartika S.Kep wawancara 4 Maret 2016) Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan aparat pemerintah desa Jati Bali dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam hal ini pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa Jati Bali tahun 2015 terlaksana dengan baik, mereka melaksanakan wewenang serta bertanggung jawab atas tugas mereka dengan baik dapat dilihat dari kerja sama yang baik antara kepala desa dan aparat pemerintah lainnya dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja pembanguna desa serta sampai proses pelaksanaan pembangunan.
61
b. Kemampuan Koordinasi Hubungan kerjasama sangat dibutuhkan dalam berorganisasi. Begitu juga di dalam pemerintahan. Selain kerjasama koordinasi juga menjadi faktor penting dalam menetapkan tujuan. Dengan adanya koordinasi dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa beserta perangkat desa lainnya diharapkan pekerjaan serta tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan dari Kepala Desa Jati Bali sebagai berikut : “Koordinasi sangat dibutuhkan dalam berorganisasi. Hal ini sangat penting dalam menetapkan keputusan terhadap kebutuhan dalam pemerintahan desa seperti halnya dalam penyusunan dan pelaksanaan RKPDes. Untuk itu saya selaku Kepala Desa sangat menerapkan sekali prinsip koordinasi tersebut di dalam sistem pemerintahan di desa. ” (Ibu Dewa Ayu Rai Utari, wawancara tanggal 3 Maret 2016) Kemudian
diungkapkan
juga
oleh
Sekretaris
desa
yang
berpendapat bahwa : “Koordinasi sangat dibutuhkan dalam menepati tujuan akhir. Hal ini sangat penting dalam menetapkan keputusan terhadap kebutuhan baik itu kebutuhan primer maupun sekunder dalam pemerintahan desa. Untuk itu saya selaku Sekretaris Desa sangat menerapkan sekali prinsip koordinasi tersebut apalagi dengan kepala desa karena beliau adalah atasan saya”. (Bapak I Made Arnawa, wawancara tanggal 3 Maret 2016). Selanjutnya ketua BPD desa Jati Bali juga mengemukakan sebagai berikut :
62
“Koordinasi sangat dibutuhkan dalam pengembangan tujuan dan kegiatan pemerintahan. Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan sangatlah berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan desa ini”. (Bapak I Made Aryamahardika, S.Pd, hasil wawancara tanggal 4 Maret 2016). Hal yang sama juga di kemukakan oleh ketua LPM desa Jati Bali yang mengemukakan bahwa: “Pemerintah desa selalu menerapkan pentingnya untuk saling berkoordinasi agar dapat terwujudnya pekerjaan yang baik dan Kepala Desa juga saya lihat selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretaris Desa, serta aparat pemerintah desa yang lainnya dalam suatu kegiatan yang diadakan baik seperti kegiatan desa, apalagi yang menyangkut pembangunan desa kalau dengan begini akan bisa bersinergi dalam segala kegiatan yang ada”.(Bapak I Ketut Suartika S.Kep, hasil wawancara tanggal 4 Maret 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bahwa koordinasi merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan tujuan akhir. Kepala desa jati bali beserta aparat pemerintah desa selalu mengutamakan koordinasi dalam membicarakan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan desa. Dengan adanya koordinasi tersebut bisa membuat dan mempengaruhi pekerjaan yang akan dilaksanakan terselesaikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
63
b. Menginterpretasikan a. Pemahaman program Pemahaman program dimaksud dengan seberapa besar tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala desa Jati Bali yang menyatakan bahwa: “Sebagian masyarakat desa jati bali telah paham dan mengerti tentang rencana kerja pembangunan desa serta bagaimana prosesnya. Melalui musrenbang desa kami selaku pemerintah desa senantiasa memberikan penjelasan-penjelasan bagiamana arah dan tujuan dari pembangunan desa tahun 2015”.(Ibu Dewa Ayu Rai Utari, wawancara tanggal 3 Maret 2016) Demikian juga hal tersebut di ungkapkan oleh Sekertaris desa Jati Bali: “Sebagai pemerintah desa sudah menjadi tugas kami memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang rencana pembangunan desa ini, karena jika tidak masyarakat akan bertanya-tanya pembangunan ini arahnya kemana dan kami adakanlah pertemuan bersama masyarakat yaitu musywarah desa untuk membicarakan dan menerangkan kepada masyarakat tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan desa”. (Bapak I Made Arnawa, wawancara tanggal 3 Maret 2016) Masyarakat desa jati bali juga mengungkapkan bahwa : “Menurut saya tidak semua masyarakat didesa ini mengetahui RKPDes itu, tapi sebagian besar sudah tahu bagi mereka yang tidak mengerti di karenakan tidak pahamnya dia terhadap alur pembangunan desa minimnya pengetahuan karena tidak ikut sera dalam musrenbang serta kemungkinan besar tidak mengenyam pendidikan dulunya saat masih usia sekolah kan itu tidak bisa di pungkiri karena setiap orang punya kemampuan yang berbedabeda”. ( NI Wayan Deli, Wawancara tanggal 5 Maret 2016) 64
Sedangkan Tokoh agama desa Jati Bali juga berpendapat sebagai berikut: “Saya sendiri paham dengan pelaksanaan pembangunan di desa Jati Bali ini, yaitu pembangunan yang terencana dalam jangka satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes, dan ketika proses perencanaannya masyarakat dilibatkan agar pembanguna terealisasi tepat pada sasarannya”.(Bapak Gusti Ketut Widana S,Ag, wawancara tanggal 5 Maret 2016) Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas dapat kita ketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap rencana kerja pembangunan desa telah dipahami oleh sebagian besar masyarakat desa Jati Bali namun ada juga sebagian yang belum memahami karena alasan tertentu, RKPDes ini merupakan penjabaran dari RPJMDes dimana penetuan jenis kegiatan telah di bicarakan bersama masyarakat dalam forum pertemuan musrenbang desa masyarakat di berikan penjelasan terhadap arah pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya serta menetukan jenis-jenis kegiatan yang prioritas akan dilaksanakan. b. Penentuan jenis kegiatan Penentuan jenis kegiatan merupakan target yang harus diselesaikan pemerintah desa dalam memanfaatkan anggaran desa serta menyeleksi usulan
kegiatan
program
pembangunan
yang
mengutamakan
pembangunan jangka panjang yang nampak jelas di nikmati oleh masyarakat desa Jati Bali.
65
Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa Jati Bali yang menyatakan bahwa: “Mengenai penentuan jenis kegiatan, kami memprioritaskan pembangunan yang belum terealisasi ditahun sebelumnya dan kembali kami usulkan lagi di tahun 2015 misalnya saja seperti pengaspalan jalan yang menghubungkan kecamatan Ranomeeto Barat dengan desa jati bali dan juga pengaspalan jalan desa”.(Ibu Dewa Ayu Rai Utari, wawancara tanggal 3 Maret 2016) Hal yang lain juga di ungkapkan oleh Sekertaris desa Jati Bali bahwa: “Penentuan jenis kegiatan dalam pelaksanaan musrenbang desa dilakukan bersama masyarakat beserta pemerintah desa yang ada di desa jati bali, kegiatan yang direncanakan itu diantaranya adalah jenis kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas SDM, Pembangunan infrastruktur wilayah, serta peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasisi pedesaan”.(Bapak I Made Arnawa, wawancara tanggal 3 Maret 2016) Masyarakat desa jati bali juga mengungkapkan bahwa: “prioritas pembangunan yang ditentukan adalah pembangunan jangka panjang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur desa dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, peningkatan kualitas SDM an peningkatan ekonomi masyarakat desa”. (ibu Ni Wayan Deli, wawancara 5 Maret 2016), Tokoh Agama desa Jati Bali juga mengatakan bahwa: “Keputusan final masyarakat desa jati bali pada rapat musrenbang desa yaitu Dana Desa (DD) Jati Bali harus dimanfaatkan dalam membangun infrastruktur desa yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat desa Jati Bali dalam waktu yang cukup lama.(Bapak Gusti Ketut Widana S,Ag, wawancara 5 Maret 2016)
66
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan
bahwa
dalam
penentuan
jenis
kegiatan/program
pembangunan desa ada beberapa jenis kegiatan yang direncanakan yaitu seperti kegiatan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas SDM, membangun infrstruktur wilayah, serta kegiatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan masyarakat desa Jati Bali beratusias agar program pembangunan infrastruktur desa
adalah
pembangunan jangka panjang yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam waktu yang lama. c. Menerapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa dikelola melalui swakelola Desa,yaitu kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. a. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan RKPDes Berdasarkan hasil penelitian pengamat, bahwa pemerintah desa jati bali telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan desa di Jati Bali. Serta Dalam pelaksanaan program yang
67
sudah dibuat dilaksanakan secara swakelola dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut hasil wawancara yang diungkapkan oleh Kepala Desa Jati Bali: “Saya sebagai pemegang kebijakan dan sekaligus pemimpin di desa Jati Bali ini berusaha mewujudkan pembangunan bersamasama masyarakat desa Jati Bali kearah dan tujuan yang telah ditetapkan bersama, kami senantiasa selalu mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat desa ini. Untuk RKPDes tahun 2015 rencana kegiatan yang anggarannya telah tersedia yang bersumber dari ABPDes telah kami laksanakan, namun kegiatan yang bersumber dari anggaran dari pemerintah pusat dan daerah belum dapat terlaksana semua disebabkan belum turunnya dana tersebut kepada desa”. (Ibu Dewa Ayu Rai Utari, wawancara tanggal 3 Maret 2016) Sekretaris Desa Jati Bali juga mengungkapkan bahwa: “RKP Desa tahun 2015 secara keseluruhan belum terealisasi, kegiatan yang telah terealisasi itu adalah kegiatan yang anggarannya berasal dari APBDes desa Jati Bali yang memang anggarannya telah ada, sedangkan untuk sebagian yang belum terealisasi karena belum tersedianya anggaran yang turun ke desa.(bapak I made arnawa, wawancara 3 Maret 2016) Kemudian Pernyataan dari ketua BPD desa Jati Bali mengnyatakan bahwa: “Kami sebagai pelaksana tugas kami adalah menyediakan segala keperluan pembangunan desa dalam hal ini pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan mempertimbangkan asas efesiensi, akuntabilitas dan dapat dipertanggung jawabkan serta disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada di desa sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa,”rencana kerja pembangunan
68
tahun 2015”. (Bapak I Made Arya Mahardika, S.Pd, wawancara 4 Meret 2016) Selain itu Masyarakat desa Jati Bali juga mengatakan bahwa: “Dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintah desa melibatkan kami sebagai tenaga kerja dalam pembangunan ada beberapa orang yang di tunjuk karena keahlian kami dalam kerja banguanan”. ( Bapak I made Buda, wawancara 6 maret 2016) Hasil wawancara tersebut diperkuat lagi dengan observasi di lapangan oleh peneliti yang menunjukan bahwa memang benar rencana kerja pembangunan di desa Jati Bali belum terealisasi semua, namun jenis kegiatan yang bersumber dari anggaran APBDes sudah terlaksana karena anggaran tersebut telah pasti tersedia untuk desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan dan observasi di lapangan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah desa Jati Bali belum merealisasikan semua rencana kegiatan pembangunan namun ada beberapa kegiatan yang telah terlaksana, dan pelaksannannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengadaan barang dan jasa secara swakelola pemerintah desa yang diawasi pemerintah desa dan masyarakat. b. Pemantauan Dan Pengawasan Salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan adalah pemantauan dan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dilaksanakan secara mendalam pada semua tahap pelaksanaan rencana
69
kerja pembangunan desa agar setiap proses berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Pemantauan dan pengawasan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan termasuk peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dan pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan serta perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Berikut hasil wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Desa Jati Bali bahwa: “Pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa itu dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk bersikap transparan kepada masyarakat agar tidak terkesan menutup-nutupi proses dan pelaksanaan pembangunan desa”.(Ibu Dewa Ayu Rai Utari, wawancara tanggal 3 Maret 2016) Sekertaris Desa Jati Bali juga menambahkan bahwa: “Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.Hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan
70
pembangunan Desa”.(Bapak I Made Arnawa S.IP, wawancara tanggal 3 Maret 2016) Pernyataan Lebih lanjut dari ketua BPD Desa Jati Bali menyatakan bahwa: “Selain masyarakat pengawasan dan pemantuana perencanaan dan pembangunan desa dilakukan oleh Bupati, untuk mengetahui sejauhmana desa jati bali ini mampu melaksanakan perencanaan dan pembangunan desa, serta mengevaluasi perkembangan dan kemajuan pembangunan yang ada di desa Jati Bali”(Bapak I Made Arya Mahardika S.Pd, wawancara tanggal 4 Maret 2016) Pernyataan di atas juga di ungkapkan oleh Ketua LPM Desa Jati Bali bahwa: “Bupati yang melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, menerima mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa, dan memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa”.(Bapak I Ketut Suartika S.Kep, wawancara tanggal 4 Maret 2016) Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemantauan dan pengawasan rencana kerja pembangunan desa Jati Bali melibatkan masyarakat secara partisipatif, dan aparatur pemerintah desa yang bersikap transparan kepada warganya, selain itu pemantauan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah kabupaten yaitu Bupati melalui laporan-laporan yang telah diterima untuk mengevaluasi pekembangan dan kemajuan pembangunan desa Jati Bali.
71
D. Terpenuhinya Kesejahteraan Masyarakat a. Terpenuhinya Kebutuhan Material Masyarakat Kebutuhan material adalah kebutuhan yang berbentuk benda material atau terwujud benda-benda yang nyata (dapat dilihat dan diraba) misalnya seperti kebutuhan akan makanan, rumah, bangunan, pakaian dan lain-lain. Dalam hal ini masyarakat membutuhkan bangunan penunjang kesejahteraan dalam kehidupan sehari-harinya. Berikut hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Jati Bali yang beranggapan bahwa: “Sejauh ini kegiatan yang telah kami laksanakan dalam RKPDes tahun 2015 sudah dapat kami katakan dapat memenuhi kebutuhan material masyarakat, meskipun tidak semua rencana tersebut terealisasi, karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk desa, sehingga yang kami prioritaskan adalah kegiatan yang pendanaanya memang telah ada dalam APBDes seperti pembangunan deker, pembangunan drainase, pembangunan sumur gali, pemasangan talang air, pengadaan sarana dan prasarana kantor desa, pengadaan sarana dan prasarana pos yandu, serta kegiatan-kegiatan yang bersumber dari swadaya masyarakat” Sejalan dengan hal tersebut kepala Dusun III juga mengatakan bahwa: “Hasil dari pembangunan tahun 2015 sudah dapat kami rasakan seperti pembangunan deker di dusun 3 sehingga tadinya kami sulit untuk melewati jalur tersebut karena masih menggunakan batang pohon kelapa sekarang sudah tidak lagi, tapi harapan saya sebagai masyarakat kedepannya menginginkan jalan untuk di perbaiki meskipun saat ini belum ada perbaikan setidaknya kami bersyukur pembangunan telah berjalan tahun 2015 kemarin”. ( Komang darmadi wawancara 3 februari 2016)
72
Masyarakat Desa Jati Bali menyatakan bahwa: “untuk tahun 2015 ini menurut saya belum semua rencana itu terlaksana misalnya saja pengaspalan jalan dari tahun sebelumnya desa jati bali ini selalu mengusulkan adanya pengaspalan jalan desa dan sampai saat ini belum ada realisasi karena dari pihak pemerintah daerah belum menurunkan anggaran untuk desa kami sehingga sampai sekarang pemerintah desapun belum dapat melaksanakan kegiatan itu, melihat kondisi jalan yang saat ini sangat butuh sentuhan perbaikan dari pemerintah” ”.(Ibu I wayan Deli, wawancara tanggal 5 Maret 2016) Masyarakat desa Jati Bali yang mengatakan bahwa: “menurut saya sudah dapat memenuhi kebutuhan kami, pos yandu sudah di rehab dan dulu itu sebelum dibangunnya sumber air di posyandu ini kami sedikit merasa kerepotan kamar mandinya tersedia tapi airnya tidak ada, setelah sekarang telah di bangun dapat membantu kami dan kami merasa nyaman ketika datang ke pos yandu membawa anak-anak kami ” (wayan kariani wawancara 1 februari 2016). Berdasarkan hasil wawancara bersama informan di atas dapat disimpulkan bahwa dari realisasi rencana kerja pembangunan Desa Jati Bali tahun 2015 kebutuhan material masyarakat sudah dapat terpenuhi dengan hasil pembangunan tahun 2015, meskipun dari pihak pemerintah desa menyatakan bahwa belum semua rencana kegiatan dapat dilaksanakan karena keterbatasannya anggaran yang tersedia di desa untuk tahun 2015 dan masyarakat berharap kedepannya perbaikan jalan akan terlaksana di tahun yang akan datang.
73
b. Terpenuhinya Kebutuhan Spiritual Masyarakat Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai menjalin hubungan dengan rasa percaya dengan Tuhan (Carson, 1989). Terpenuhinya kebutuhan spiritual masyarakat ini di tandai dengan adanya rasa aman, penghargaan diri serta kepercayaan terhadap sang pencipta. Masyarakat desa jati bali yang mayoritas penduduknya beragama hindu telah membangun tempat-tempat ibadah baik secara swadaya maupun bantuan dari pemerintah. Dengan demikian kebutuhan akan spiritual mereka telah terpenuhi dengan telah dibangunnya tempat-tempat ibadah sebagai penunjang kegiatan keagamaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala desa jati bali yang menyatakan bahwa: “RKPDes tahun 2015 ini sdah dapat memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat desa ini, kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan seperti kerja bakti untuk membersihkan lingkungan desa dan tempat ibadah, melaksanakan rukun agama dan kematian tujuannya adalah melestarikan adat desa, serta merehabilitasi tempat-tempat ibadah untuk kenyamanan masyarakat dalam beribadah” ”.(Ibu Dewa Ayu Rai Utari, wawancara tanggal 3 Maret 2016) Tokoh Agama Desa Jati Bali menyatakan bahwa: “untuk tempat ibadah tahun-tahun sebelumnya ada bantuan namun kami lebih banyak menggunakan dana swadaya masyarakat untuk pembangunannya, kami telah memiliki 9 tempat ibadah yang umum, sesuai dengan perayaan hari suci hindu masyarakat di Desa Jati Balipun
74
antusias melaksanakan ibadah”.(Bapak Gusti ketut widana, wawancara tanggal 5 Maret 2016) Selain itu masyarakat desa jati bali juga mengatakan bahwa: Tempat ibadah sangat mendapat perhatian penting dalam pembangunan di desa ini, untuk menunjang kenyamanan warga dalam beribadah, seperti di tahun 2015 halaman pura dalem sudah dilantai sepanjang 60 meter hasilnya ini berdampak bagus karena ketika belum dilantai halaman pura ini ditumbuhi rumput dan kami harus membersihkanya terlebih dahulu ”.(ibu Ni wayan Deli, wawancara tanggal 5 Maret 2016) Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan spiritual masyarakat dsa Jati Bali
dapat
dikatakan sudah terpenuhi, dengan adanya beberapa kegiatan yang masuk dalam Rencana kerja pembangunan desa yang dilaksanakan secara swadaya serta rehabilitasi tempat ibadah untuk kenyamanan umat beragama dalam melaksanakan ibadah. c. Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Masyarakat Kebutuhan social adalah kebutuhan akan saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan manusia, karena hanya manusia saja yang dapat hidup bermasyarakat yaitu hidup bersama-sama manusia lain dan saling memandang sebagai penanggung jawab hak dan kewajiban. Sebaliknya manusia juga tidak dapat dipisahkan
75
dari masyarakat sebab seorang manusia tidak dapat melakukan segala aktivitasnya dengan sendiri tanpa adanya masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat dapat dilihat dari pernyataan kepala desa Jati Bali dibawah ini: “Sudah dapat memenuhi kebutuhan social, seperti kegiatan gotong royong yang diadakan setiap satu bulan sekali untuk mempererat semangat persatuan masyarakat di sini”.(Dewa Ayu Rai Utari wawancara, 25 januari 2016) Sekretaris Desa Jati Bali juga menyatakan bahwa: ”Masyarakat di desa ini berinteraksi dengan baik satu sama lain, organisasi social seperti karang taruna aktif, kegiatan pesraman untuk anak-anak tingkat SD untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka sejak dini dan kami dari aparat pemerintah desa sudah menyediakan gedung untuk kegiatan mereka”(I made arnawa, wawancara, 25 januari 2016) Ketua LPM desa Jati Bali mengatakan: “Hasil pembangunan pastinya membawa dampak yang positif bagi masyarakat desa ini, interaksi sosial mereka bagus antar masyarakat tidak ada kecemburuan, karena pembangunan yang telah terlaksana itu sudah di bicarakan sebelumnya dengan warga dalam musyawarah desa ”. (Bapak I Ketut Suartika S. Kep, wawancara tanggal 4 maret 2016) Selain itu masyarakat desa Jati Bali juga mengatakan bahwa: “Meskipun belum semua kegiatan RKPDes terlaksana kami menghargai hasil kerja pemerintah desa, dan tahun kedepannya realisasinya kami harapkan terlaksana, namun kegiatan yang telah dilaksanakan sudah dapat memenuhi kebutuhan social warga salah sastunya seperti pengadaan sarana prasarana kantor desa seperti penyediaan kursi plastik untuk kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan rapat, pengadaan sarana dan prasarana pos yandu agar kegiatan posyandu berjalan lancar sehingga masyarakat dapat
76
berinteraksi dengan baik satu sama lainya”. ( I Made Buda, wawancara 26 januari 2016). Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk untuk pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat di desa Jati Bali sudah dapat terpenuhi oleh sebagian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam RKPDesa, masyarakat beranggapan meskipun belum semua kegiatan terlaksana mereka menerima hasil kerja pemerintah desa, dan harapannya untuk tahun depan realisasi rencana kerja pembangunan desa dapat ditingkatkan agar masyarakat merasa puas dengan pembangunan desa Jati Bali.
77
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi rencana kerja pembangunan desa Jati Bali tahun 2015 telah berjalan cukup baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan lagi agar pelaksanaan RKPDes dapat terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari berbagai indikator yang di gunakan untuk melihat implementasi RKPDes yaitu : 1. Implementasi dilihat dari indiator cara pemerintah desa mengorganisir yaitu menetapkan sumber daya dan unit-unit pelaksana kegiatan yang sudah baik sehingga implementasinya berjalan lancar, Implementasi dilihat dari indicator meninterpretasikan yaitu menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat sudah baik, tetapi perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak acuh mengenai
perencanaan pembangunan, Implementasi dilihat dari indikator
menerapkan kebijakan sudah cukup baik, pemerintah desa telah berupaya merencanakan dan melaksanakan pembangunan namun pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak dapat terlaksana semua disebabkan karena terbatasnya anggaran desa untuk tahun 2015.
78
B. Saran 1. Sebaiknya pemerintah desa jati bali lebih mengedepankan perbaikan jalan desa untuk kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi. 2. Agar Kepala Desa dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Jati Bali senantiasa bersinergi menjadi teladan bagi masyarakat dalam memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan yang dicapai di Desa Jati Bali. 3. Gotong royong yang sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Jati Bali sebaiknya selalu di pupuk dengan berbagai kegiatan yang dimana setiap warga dapat berpartisipasi dalam bentuk swakelola padat karya, sehingga warga atau masyarakat dapat lebih menghargai apa yang sudah dibangun bersama dan dipelihara bersama.
79
DAFTAR PUSTAKA
A.W, Widjaja. 1993. Pengantar Pembangunan Nasional. Jakarta: CV Haji Mes Agung Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara Adisasmita. Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu Adisasmita, Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipasif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Anonim, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga), Balai Pustaka,Jakarta Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan local di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bungin, Burhan. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT.Raja Persada.
Grafindo
Edwards III, George C, 1980, Implementing Public Policy, Conggressional Quarterly Press, Washington DC. Effendi, Bachtiar. 2002, pembangunan daerah otonom berkeadilan, kurnia kalam semesta, yogyakarta Eko, Sutoro dkk. 2005. Manifesto Pembaharuan Desa. Yogyakarta: APMD Press. Miles, Mathew.B, dan A.Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia. Harbani, Pasolong. 2007. Teori admisnitrasi Publik. Bandung: Alfabeta Kessa, Wahyudin. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Khaeruddin, H. 1992. Pembangunan Masyarakat, Ekonomi Dan Perencanaan. Jakarta: Ghalia Indonesia Moloeng.J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja
Rosdkarya. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta. PT Rineka Cipta Ndraha, T. 1984. Pembangunan Desa Dan Administrasi Pembangunan Desa. Jakarta: ghalia indonesia Nugroho, Riant. 2004. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Riyadi, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi menggali potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Salusu, J. 2005. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi NonProfit. Jakarta : Gramedia Widiasurana Soekanto,Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tjokrominoto. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo. Widodo, Joko. 2010. Analisis kebijakan publik. Malang: CV. Banyumedia Publishing Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Wasistono Sadu dan Tahir Irawan. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media. Dokumen : Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2006 Bandung Fokus: Media. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.2006 Bandung: Fokus Media. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007 Tentang
Perencanaan Pembangunan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Desa
Sumber Internet : http://pnpmlmp.blogspot.com/2011/10/menyusun-rencana-kerja-pembangunandesa. html http://babehmardiadi.blogspot.com/2014/03/monitoring-dan-evaluasi-rpjmdesadan. html
L A M P I R A N
PEDOMAN WAWANCARA I. Pengantar Melalui pertanyaan ini kami ingin mengetahui bagaimana implementasi rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) desa Jati Bali tahun 2015 untuk kepentingan skripsi. Oleh karena itu di harapkan kepada Bapak/Ibu kesediaannya untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
Keterangan dan jawaban dari Bapak/Ibu akan di jaga
kerahasiaannya serta tidak akan mengancam posisi atau kedudukan Bapak/Ibu dalam bermasyarakat atau apapun.
II. PETUNJUK 1. Berikan jawaban atau keterangan menurut pengetahuan Bapak/Ibu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 2. Pertanyaan akan berlanjut bila jawaban atau keterangan Bapak/Ibu ada yang belum jelas. 3. Terimakasih atas partisipasinya dan kerjasamanya.
III. Identitas informan 1. Nama
:
2. Umur
:
3. Jenis kelamin
: laki-Laki/ Perempuan
4. Pendidikan terakhir
:
5. Pekerjaan
:
6. Pangkat/golongan
:
7. Jabatan
:
8. Alamat
:
Tahun
IV. Pedoman Wawacara A. Implementasi rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) tahun 2015 di Desa Jati Bali Untk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan: 1. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai wewang dan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengorganisir rencan kerja pembangunan desa Jati Bali tahun 2015? 2. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai kemampuan koordinasi pemerintah desa dalam rencana kerja pembangunan desa di desa Jati Bali tahun 2015? 3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang pemahaman masyarakat mengenai rencana kerja pembangunan desa Jati Bali tahun 2015? 4. Bagaima tanggapan bapak /ibu, mengenai penentuan jenis kegiatan pembangunan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang peran pemerintah desa dalam menerapkan rencana kerja pembangunan desa Jati Bali tahun 2015? 6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan RKPDesa Jati Bali tahun 2015? 7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah hasil pembanguanan tahun 2015 sudah dapat memenuhi kebutuhan material masyarakat? 8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah hasil pembangunan tahun 2015 sudah dapat memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat? 9. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah hasil pembangunan tahun 2015 sudah dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat?
