KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANJUT (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:132/Pid.Sus/2010/PN. Pwt.)
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Oleh : ELIZABETH LYSTIA WIBISANA E1A009184
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013
ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANJUT (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:132/Pid.Sus/2010/PN. Pwt.)
Oleh : ELIZABETH LYSTIA WIBISANA E1A009184 Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Diterima dan disahkan Pada tanggal..........................................
Para Penguji/Pembimbing Penguji I Pembimbing I
Penguji II Pembimbing II
Penguji III
Dr. HibnuNugroho, S.H., M.H. NIP. 19640724 199002 1 001
Pranoto, S.H.,M.H. NIP.195403051989011001
Handri Wirastuti.S., S.H.,M.H. NIP.19581019 198702 2 001
Mengetahui Dekan,
Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum. NIP. 19640923 198901 1 001
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : KEKUATAN PEMBUKTIANALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANJUT (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:132/Pid.Sus/2010/PN. Pwt.) Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber data serta informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenaranya. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh. Purwokerto, 18 Februari 2013
Elizabeth LystiaWibisana E1A009184
iv
PRAKATA Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM
TINDAK
PIDANA
KORUPSI BERLANJUT (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:132/Pid.Sus/2010/PN. Pwt.) Berbagai kesulitan dan hambatan Penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa terselesaikan nya skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan, dorongan, bantuan materiil dan moril serta pengarahan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Dr.
Angkasa,
S.H.,M.Hum.,
selaku
Dekan
Fakultas
Hukum
Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan izin dan bimbingannya terhadap penelitian ini. 2. Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, kritik, arahan, dan saran yang sangat membangun skripsi ini,
serta banyak menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup Hukum Acara Pidana bagi penulis. 3. Pranoto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, kritik, arahan, dan saran yang sangat membangun serta ilmu pengetahuan dan wawasan yang berguna dalam pengembangan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
v
4. Handri Wirastuti Sawitri, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi yang memberi masukan dan bimbingan bagi kesempurnaan skripsi penulis. 5. Sukirman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dari semester awal hingga akhir. 6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 7. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah banyak membantu dalam proses menuju kelulusan. 8. Kedua orang tua tercinta, yang tidak pernah habis memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dorongan dan semangat dari kecil hingga dewasa dan sepanjang penulisan skripsi ini. Penulis dalam penulisan skripsi ini telah berusaha dengan sebaikbaiknya, namun mengingat keterbatasan yang ada pada diri penulis, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritikdan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan. Purwokerto, Februari 2013
Penulis
vi
KEKUATAN PEMBUKTIANALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANJUT (TinjauanYuridisPutusanPengadilanNegeriPurwokerto Nomor:132/Pid.Sus/2010/PN. Pwt.)
Oleh: ELIZABETH LYSTIA WIBISANA
ABSTRAK
Seorang terdakwa di dalam persidangan, akan dibuktikan apakah dia bersalah atau tidak. Pembuktian tersebut dilakukan dengan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang secara limitative dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu alat bukti tersebut adalah keterangan terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Berlanjut (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 132 /Pid.Sus./2010/PN.Pwt.). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang pertama, apakah yang menjadi dasar Ysm Bin Pty dijadikan sebagai terdakwa pada Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2010/PN.Pwt?, bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa dalam tindak pidana korupsi berlanjut pada Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2010/PN.Pwt.? Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui yang menjadi dasar Ysm Bin Pty dijadikan sebagai terdakwa dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa pada Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2010/PN.Pwt. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa yang menjadi dasar Ysm dijadikan sebagai terdakwa adalah alat bukti keterangan saksi yang saling bersesuaian baik dengan keterangan saksi maupun dengan keterangan terdakwa dan yang telah dihubungkan dengan barang bukti setelah diteliti ternyata tidaklah tepat hanya Ysm yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini. DKKB seharusnya ikut bertanggung jawab. Sedangkan alat bukti keterangan ahli tidak memenuhi ketentuan untuk dijadikan alat bukti keterangan ahli. Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa yaitu alat bukti keterangan terdakwa memiliki kekuatan pembuktian dan hakim menerima alat bukti keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah). Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Terdakwa, Tindak Pidana Korupsi Berlanjut
vii
ABSTRACT A defendant in trial, will be proved whether he is guilty or not. Verification is carried out by an examination of the evidence in detail defined Article 184 paragraph (1) of law Number 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure. One of such evidence is testimony defendant. Based on the description the authors are interested in performing the research and the result are set forth in as thesis titled: The Power of Proof of Evidence Description Accused in Crime Corruption Continues (Judicially Review Decision of The District Court Purwokerto Number: 132/Pid.Sus/2010/PN.Pwt.). Based on the description above, it can be formulated the problems; first, what is the basis of Ysm Bin Pty defendants used by decision of Number: 132/Pid.Sus/2010/PN.Pwt? Second, how is the power of proof of evidence description accused in crime corruption continues by decision of Number: 132/Pid.Sus/2010/PN.Pwt? The purpose of the research is to know the basis of Ysm Bin Pty defendants and to know the power of proof of evidence description accused in crime corruption continues used by decision of Number: 132/Pid.Sus/2010/PN.Pwt. Based on this research can be concluded that the basis Ysm Bin Pty defendants is witness testimony evidence that each customized either by withness testimony or the defendant’s testimony and has been associated with exhibit right after scrunity only barely made Ysm as defendant in this matter, DKKB also must be responsible about this case. While the expert evidence did not meet the requirements to be used as evidence expert testimony. Strength of evidence proving defendant’s testimony that defendant’s testimony as basis for legal reasoning of judges in decisions imprisonment for one year ad fine of Rp. 50.000.000,00 (fifty million rupiah). Keyword: Evidence, Testimony Defendants, Corruption Continues
viii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL..........................................................................
i
HALAMAN JUDUL ............................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN ..............................................................
iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..............................................
iv
PRAKATA ...........................................................................................
v
ABSTRAK............................................................................................
vii
ABSTRACT .........................................................................................
viii
DAFTAR ISI ........................................................................................
ix
BAB I PENDAHULUAN ..................................................... ............
1
A. Latar Belakang Masalah ...................................................
1
B. Perumusan Masalah .........................................................
5
C. Tujuan Penelitian .............................................................
5
D. Kegunaan Penelitian.........................................................
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................
7
A. Hukum Acara Pidana .......................................................
7
1. Pengertian Hukum Acara Pidana ................................
7
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana ....................
10
3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana ................................
12
B. Tindak Pidana ..................................................................
22
1. Tindak Pidana ............................................................
22
2. Tindak Pidana Korupsi ...............................................
25
ix
C. Pembuktian ......................................................................
31
1. Pengertian Pembuktian ...............................................
31
2. Teori Pembuktian .......................................................
34
3. Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP ..............................
41
4. Kekuatan
Pembuktian
Alat
Bukti
Keterangan
Terdakwa ...................................................................
57
BAB III METODE PENELITIAN ....................................................
66
1. Metode Pendekatan ..........................................................
66
2. Spesifikasi Penelitian .......................................................
66
3. Jenis dan Sumber Data .....................................................
67
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ...............................
67
5. Metode Penyajian Bahan Hukum .....................................
68
6. Metode Analisis Bahan Hukum ........................................
68
7. Spesifikasi Penelitian Terdahulu.......................................
68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................
83
A. Hasil Penelitian ................................................................
83
B. Pembahasan .....................................................................
138
BAB V PENUTUP ............................................................................
182
A. Simpulan ..........................................................................
182
B. Saran ................................................................................
183
DAFTAR PUSTAKA
x
