IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN KEPALA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2011 (Studi Kasus Di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)
SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (Sl) Ilmu Hukum
Oleh : Nama
: NURIKHA
NIM
: 127010636
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 2016
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: NURIKHA
NIM
: 127010636
Jurusan /Program Studi
: Ilmu Hukum
Fakultas
: Hukum
Judul Skripsi
:
Implementasi Keuangan
Program
Kepala
Pengelolaan
Desa
Menurut
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal). Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Semarang, 15 Januari 2016
NURIKHA
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pengelolaan Keuangan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran dan segala bentuk bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada: 1. Bapak Dr. Suparmin, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. 2. Bapak Mastur SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai. 3. Bapak Dr. M. Shidqon Prabowo, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 5. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. 6. Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi iniyang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.
Semarang, 15 Januari 2016 Penulis
ABSTRAK
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 butir (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan mengenai program pengelolaan keuangan kepala desa mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2011. Dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yang harus dikemukakan yaitu: 1) bagaimana Implementasi Pengelolaan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal setelah diberlakukannya Perda no.1 tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ? 2) hambatan apakah yang timbul dengan diberlakukannya Perda No.1 tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dan bagaimanakah upaya untuk mengatasinya? Tujuan penelitian ini, yakni: 1) untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Kepala Desa beserta Perangkatnya setelah diberlakukannya Perda No.1 tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal; 2) untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam diberlakukannya Perda No.1 tahun 2011 dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan tersebut. Sedangkan, untuk metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan yuridis-normatif. Kemudian, mengenai hasil penelitian dan pembahasan diketahui dengan berlakunya Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan hak atas penghasilan tetap yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup yang layak, dan diharapkan konsentrasi atau tugas dan fungsi dalam penyelanggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat lebih maksimal. Hambatan yang timbul adalah proses pencairan yang tidak pasti, karena perbedaan kondisi dan situasi masing-masing desa di Kabupaten Kendal. Pada akhirnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Program Pengelolaan Keuangan Kepala Desa Kabupaten Kendal sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2014. Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Kepala Desa, Perda No.1 Tahun 2014.
DAFTAR lSI
Halaman HALAMAN JUDUL......................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN ...............................................
iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................................................
iv
KATA PENGANTAR ...................................................................................
v
ABSTRAK .....................................................................................................
vii
DAFTAR ISI ..................................................................................................
viii
BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................
1
A. Latar Belakang ............................................................................
1
B. Perumusan Masalah.....................................................................
5
C. Tujuan Penelitian.........................................................................
6
D. Kegunaan Penelitian ...................................................................
6
E. Sistematika Penulisan..................................................................
7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................
8
A. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ................................................................ B. Pelaksanaan Otonomi Daerah .....................................................
8 13
C. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 ..................................................................
18
D. Perangkat Desa ............................................................................
25
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....................................................
36
A. Metode Pendekatan ....................................................................
37
B. Spesifikasi Penelitian .................................................................
37
C. Metode Pengambilan Populasi dan Sampling .............................
37
D. Bahan Penelitian/Sumber Data....................................................
38
E. Metode Analisis Data ................................................................
40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................
41
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kendal...........................
41
B. Pengelolaan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal Setelah Diberlakukannya Perda No.1 Tahun 2011..................................................................................
42
C. Hambatan-hambatan yang Timbul Pidana Bersyarat dalam Permberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2011 dan Upaya untuk Mengatasinya...............
54
BAB V. PENUTUP ........................................................................................
58
A. Kesimpulan..................................................................................
58
B. Saran-saran ..................................................................................
59
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
61
