PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN OPERASI CAESAR DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM OLEH: NAILA NABILLA NIM: 10340069 PEMBIMBING: 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum. 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum. ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2014
ABSTRAK Operasi caesar merupakan tindakan medis yang harus dilakukan terhadap pasien ibu hamil yang memiliki indikasi tidak dapat melakukan persalinan secara normal. Untuk bisa melaksanakan tindakan operasi caesar tersebut, maka sebelumnya harus dilakukan persetujuan baik dari pasien maupun yang mewakilinya. Seperti adanya beberapa pasien yang akan melakukan operasi caesar karena bayi yang meninggal dalam kandungan, perdarahan sebelum hari perkiraan lahir, ketuban pecah dini dan sebagainya yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. Pihak Rumah Sakit menawarkan metode operasi caesar dengan beberapa prosedur yang harus dilakukan pihak pasien yakni dengan memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent). Dari latar belakang tersebut maka penyusun akan meneliti terkait pelaksanaan informed consent dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien operasi caesar dalam persetujuan tindakan medis (informed consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan yang berupa data yang didapat melalui wawancara dengan narasumber dan responden yang diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambaran, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang penyusun temukan di lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan informed consent terhadap pasien operasi caesar di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan meliputi pemberian informasi dari pihak pasien, dokter menjelaskan tindakan medis yang akan dilakukan beserta isi dari informed consent, penandatanganan formulir informed consent dan pelaksanaan tindakan medis. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak Rumah Sakit terhadap pasien operasi caesar ada dua yaitu Perlindungan Hukum Preventif yakni pihak Rumah Sakit menjamin dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medis sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) agar tidak menimbulkan kesalahan tindakan medis dalam menangani pasien, dan Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa melalui fasilitasi, mediasi dan arbitrasi. Apabila dalam penyelesaian oleh pihak Rumah Sakit tidak ditemukan jalan damai, maka pasien dapat melaporkan sengketa tersebut ke Dinas Kesehatan dan/atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pekalongan dan/atau Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) dan/atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). ii
MOTTO
”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5 )
“Selalu ada yang istimewa dalam sebuah citacita, bahkan untuk yang paling sederhana” (Doy)
“The day will not be beautiful without the dawn and dusk, so did the life that will not be beautiful without goals, expectations and challenges” (Abink)
vii
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan skripsi ini untuk: Abah, Ibu, Kakak dan Adikku yang selalu Memberikan Semangat dan Do’anya
Serta Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
viii
KATA PENGANTAR
من ال َّر ِح ْي ِم ْ ِب ِ س ِم هللاِ ال َّر ْح َََأَشَهَد.َىَودَيَنََالَحَقََلَيَظَهََرهََعَلَىَالدَيَنََكَلَه َ َاَلَحَمَدََلَلَهََالَذَيََأََرسَلَََرسَ َولَهََبَالَهَد َََاَللَهَمََصَل.ََوأَشَهَدََأَنََمَحَمَدَاَعَبَدَهََ َوَرسَ َولَه. َ َأَنََلََاَلَهََاَلََالََ َوحَدَهََلَشََريَكََلَه ََأَمَاَبَعَد,ََوسَلَمََعَلَىَسَيَدَنَاَمَحَمَدََ َوعَلَىَأَلَهََ َوصَحَبَهََأَجَمَعَيَن Kami memuji-Mu, duhai Dzat yang memang telah terpuji sebelum dipuji oleh para pemuji. Kami mengharapkan ampunan-Mu, duhai Dzat yang ampunan-Nya diharapkan oleh para pendosa. Kami memohon perlindungan-Mu, duhai Dzat yang menjadi tempat perlindungan orang-orang yang takut. Puji syukur untuk-Mu atas limpahan karunia-Mu yang begitu besar dan curahan anugerah-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, sampaikan shalawat dan salam kepada hamba dan rasul-Mu yang mulia, Muhammad ibnu Abdullah, sang revolusioner sejati yang syafa’atnya senantiasa kami nanti. Penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pasien Operasi Caesar dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan” menjadi tugas akhir dalam menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penyusunan skripsi ini dan selama belajar di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan
ix
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.
Prof. Dr. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2.
Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3.
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ach. Thahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4.
Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5.
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I, dan Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6.
Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
7.
Segenap karyawan TU Fakultas Syari’ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Pekalongan dan para staf yang banyak membantu penyusun dalam mencari seluruh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
x
9.
Abah H. Mas Syafrudin Chudhori Al-Jayani dan Ibunda Hj. Rodhiyah tercinta, yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu mengiringi keluarga kita. Amin.
10. Kakakku tersayang Eni Arofa, adikku tercinta Ahmad Abdillah Mandi Mandeghani dan semua keluarga besarku yang telah memberikan doa, kasih sayang, suport, dan pengorbanan kalian. I Love You 11. KH. Ahmad Warson Munawwir (alm) selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta serta KH. Muhammad Fairuz Warson selaku pengasuh Madrasah Tahfidzil Qur’an Al Munawwir Krapyak Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, doa dan kesabaran kepada penyusun. 12. Teruntuk “Jejaka-ku”, terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan kesabaran dalam memberi semangat dan inspirasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Menggenggammu adalah harapan untuk menuju pada keabadian, karena engkau pilihan yang terbaik untukku dan masa depanku. Amin. 13. Sosok “Yudistira” yang selalu ada untukku, terima kasih atas ada-mu. 14. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2010 khususnya Lina, Alfi, Momo, Faiq, Siti, para sahabatku dari awal merasakan bangku kuliah, terima kasih atas ketulusan kalian, kebersamaan dalam suka dan duka, tertawa dan menangis bersama, semoga kebersamaan dalam kekeluargaan ini senantiasa terjaga sampai kelak. Amin
xi
15. Saudara terbaikku, Novi, Nova, Icha, Idut, Liza, A’yun, Nida, Teh Inna, Nur, Heni, Nia, Mba Lutfi dan Mba Ubed serta keluarga di penjara suciku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua kebaikan yang telah kalian berikan, kalian yang selalu memberi motivasi untuk senantiasa menatap masa depan dengan penuh optimis. Kalian adalah saudara yang telah kupilih. 16. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Perdata pada khususnya.
Yogyakarta, 21 Mei 2014
Naila Nabilla NIM: 10340069
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i ABSTRAK ........................................................................................................... ii SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................. iii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I ................................................................ iv SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II ............................................................... v HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. vi HALAMAN MOTTO ......................................................................................... vii HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... viii KATA PENGANTAR ......................................................................................... ix DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiii BAB I
PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ......................................................................... 4 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................................................. 5 D. Telaah Pustaka .............................................................................. 5 E. Kerangka Teoretik ......................................................................... 8 F. Metode Penelitian .......................................................................... 16 G. Sistematika Pembahasan ............................................................... 23
BAB II
TINJAUAN
UMUM
PERLINDUNGAN
HUKUM,
PERJANJIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK, OPERASI CAESAR DAN INFORMED CONSENT ....................... 25 A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum ............................ 25 1. Pengertian Perlindungan Hukum ............................................. 25 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien .................................... 27
xiii
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .............................................. 28 1. Pengertian Perjanjian ............................................................... 28 2. Syarat Sah Perjanjian ............................................................... 30 3. Asas-Asas Perjanjian ............................................................... 33 4. Unsur-Unsur Perjanjian ............................................................ 35 5. Akibat Perjanjian ...................................................................... 37 6. Berakhirnya Perjanjian ............................................................. 42 C. Hak dan Kewajiban Para Pihak ...................................................... 43 1. Hak dan Kewajiban Pasien....................................................... 43 2. Hak dan Kewajiban Dokter ...................................................... 44 3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit ............................................ 46 D. Tinjauan Umum Tentang Operasi Caesar .................................... 49 1. Pengertian Caesar .................................................................... 49 2. Jenis Tindakan Operasi Caesar................................................ 51 3. Alasan Perlunya Operasi Caesar ............................................. 52 4. Risiko dan Keuntungan Operasi Caesar .................................. 52 5. Hukum dan Etika Operasi Caesar ........................................... 54 E. Tinjauan Umum Tentang Informed Consent.................................. 55 1. Pengertian Informed Consent ................................................... 55 2. Bentuk dan Isi Informed Consent............................................. 57 3. Syarat Sahnya Informed Consent ............................................. 60 4. Tujuan dan Manfaat Informed Consent.................................... 61 5. Konsep Baku Persetujuan Tindakan Medis ............................. 62
xiv
BAB III
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN ........................................ 65 A. Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan ..................................................................................... 65 B. Sumber Daya Manusia ..................................................................
67
C. Sarana dan Prasarana...................................................................... 70 D. Kinerja Rumah Sakit ...................................................................... 73 E. Operasi Caesar dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan ...................................................................................... 75 BABIV
ANALISIS PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN OPERASI CAESAR
DALAM
PERSETUJUAN
TINDAKAN
MEDIS
(INFORMED CONSENT) DI RSUD KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN ................................................................................. 78 A. Pelaksanaan Informed Consent Operasi Caesar di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan ................................................................... 78 B. Perlindungan Hukum terhadap Pasien Operasi Caesar dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan ................................................................... 95 BAB V
PENUTUP ........................................................................................... 103 A. Kesimpulan ..................................................................................... 103 B. Saran-saran ..................................................................................... 105
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 106 LAMPIRAN-LAMPIRAN
xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kesehatan merupakan sebuah urgensi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan setiap insan di dunia ini, kesehatan tidak kalah penting dengan kebutuhan manusia akan sandang, pangan maupun papan, karena tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan hidup sehat. Hal tersebut juga berlaku bagi seorang ibu yang sedang mengandung, yang mana pasti menginginkan sang buah hati terlahir dengan selamat dan sehat. Dalam sebuah persalinan terdapat dua macam persalinan yakni persalinan secara normal (alamiah) dan persalinan yang dilakukan dengan tindakan medis. Persalinan yang dilakukan dengan tindakan medis ini dilakukan dalam situasi dan kondisi di mana sang ibu tidak mungkin melakukan persalinan secara alamiah, dalam artian ada indikasi medik untuk dilakukannya operasi caesar. Dalam kurun waktu inioperasi caesar sudah sedemikian familiar dalam kehidupan masyarakat kita.Salah satu jenis intervensi medis di bidang persalinan ini muncul seiring dengan semakin majunya teknologi, khususnya teknologi di bidang kedokteran. Kemajuan teknologi ini sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, terutama para wanita yang mengalami masalah dalam proses persalinan. Jadi pada intinya operasi caesar dilakukan sebagai tindakan penyelamatan terhadap kasus-kasus persalinan normal yang berbahaya.1
1
M.T. Indiarti, Caesar, Kenapa Tidak? (Cara Aman Menyambut Kelahiran Buah Hati Anda), (Yogyakarta: elMATERA, 2007), hlm. 43
1
2
Informed consent pada dasarnya adalah persetujuan tindakan yang diwajibkan untuk dibuat terlebih dahulu sebelum dokter melakukan tindakan medis terhadap pasiennya. Persetujuan ini dilaksanakan setelah sebelumnya pasien diberikan informasi yang cukup mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya yang mencakup risiko, fakta-fakta penting maupun efek samping. Persetujuan tindakan tersebut biasanya dilakukan secara tertulis dan bisa menjadi dokumen medis maupun alat bukti yang sah secara hukum. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (3)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, sekurang-kurangnya mencakup: 1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis; 2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan; 3. Alternatif tindakan lain dan risikonya; 4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; 6. Perkiraan pembiayaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pemahaman secara serius terhadap isi dari informed consent itu sendiri, bagaimana hak-hak serta kewajiban, dari sisi dokter mungkin sudah benar-benar memahaminya, akan tetapi dari sisi pasien ada kemungkinan besar tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, karena beban pikiran yang dimiliki tercurah pada permasalahan
3
kesehatannya, selain itu juga kemungkinan dikarenakan pengetahuan tentang kesadaran hukumnya masih kurang. Mungkin memang mudah membicarakan apa saja isi dari suatu informed consent, akan tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut menjadi sulit. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang harus dihadapi. Misalnya kendala dari segi penjelasan, karena pada faktanya seringkali bahasa kedokteran terlalu tinggi atau sulit untuk dimengerti oleh masyarakat awam. Pertanyaan baru kemudian timbul di benak kita, jika terjadi kerugian yang dialami pasien akibat operasi caesar tersebut. Seperti gagalnya operasi yang bisa mengakibatkan sang ibu atau bayi mengalami luka, cacat atau bahkan kematian. Sedangkan dalam tindakan medis
tersebut
telah
menggunakan informed consent sebagai bukti persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien terhadap dokter yang akan menanganinya. Masalahmasalah yang timbul dalam pelaksanaan informed consent inilah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dalam hal ini penyusun bermaksud untuk membahas tentang pelaksanaan informed consent dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien operasi caesar dalam persetujuan tindakan medis (informed consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. Yang mana dalam penelitian ini, informed consentakan dikaitkan dengan tindakan intervensi medis dalam persalinan yaitu operasi caesar. Hal tersebut dilakukan karena kembali kepada yang diutamakan terhadap tindakan-tindakan medis yang
4
beresiko tinggi. Dan penyusun mengambil kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan karena ada beberapa kasus terjadinya kematian bayi pasca operasi caesarseperti ibu Sundariyang mengalami perdarahan sebelum hari perkiraan lahir (Anteparta Haemorgic Imatur)yang pada saat itu kandungan baru berumur 24 mingguselain itu juga karena placenta yang menutupi jalan lahir sehingga mengharuskan pasien untuk memilih metode operasi caesar, namun karena adanya dignosis tersebut sang bayi tidak bisa diselamatkan.Selain adanya kasus kematian bayi pasca operasi juga karena adanya keluhan dari pasien pasca operasi caesarseperti pasien merasakan pegal-pegal pada bagian punggung, lemas dan panas di bagian bekas jahitan.
B. Rumusan Masalah Dari serangkaian ulasan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan informed consent operasicaesar di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan? 2. Bagaimanaperlindungan hukum terhadap pasien operasi caesar dalam persetujuan tindakan medis (informed consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan?
5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan informed consent operasi caesar di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. b. Untuk mengetahuiperlindungan hukum terhadap pasien operasi caesar dalam persetujuan tindakan medis (informed consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. 2. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan penelitian ini adalah: a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat memberisumbangan pemikiran atau masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnyaserta dapat menambah bahan refrensi di bidang karya ilmiah. b. Kegunaan Praktis,
diharapkan dapat
memberi wawasan dan
pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya tentang Perlindungan Hukum terhadapPasien Operasi Caesar dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan.
D. Telaah Pustaka Berdasarkan penelusuran kepustakaanyang dilakukan oleh penyusun, terdapat beberapa judul mengenai hukum kesehatan diantaranya sebagai berikut:
6
Annisa Sayyid,“Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah Sakit Bethesda Pusat D.I.Y)”. 2 Dalam skripsi ini penyusun menemukan hasil penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak pasien, yang mana meliputi rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran pasienakan
hak-hak
mereka,
adanya
Consumers
Ignorance
yakni
ketidakmampuan untuk mengakses informasi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba modern dan futuristik. Hepy Diah Susanti,“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pelayanan Kesehatan antara Rumah Sakit dan Pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta”.3 Dalam skripsi ini mengkaji masalah cara penyelesaian wanprestasi dalam hukum perikatan Islam yang terjadi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Hasil penelitiannya, penyelesaian wanprestasi dalam
hukum
perikatan
islam
adalah
melalui
tiga
jalan
yaitu
shulhu(perdamaian), tahkim (menunjuk seseorang untuk memperdamaikan) dan al-qadha (penyelesaian melalui lembaga peradilan). M. Lazuardi Redha Anugrah, “Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Terapeutik Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo
Annisa Sayyid, “Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di RS. Bethesda Pusat D.I.Y), Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003 2
3 Hepy Diah Susanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pelayanan Kesehatan antara Rumah Sakit dan Pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
7
Jakarta Timur”.4 Dalam Skripsi ini penyusun memaparkan dari hasil penelitian bahwa upaya penyelesaian wanprestasi dokter di RSUD Pasar Rebo dilakukan dengan prosedur tertentu yang berujung pada suatu mediasi. Dan pihak RSUD Pasar Rebo juga akan bertanggung jawab penuh apabila memang terjadi suatu kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang berada dibawah naungan RSUD Pasar Rebo. Ratih Kusuma Wardhani,“Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di RSUP Dr. Kariadi Semarang”.5Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa pelaksanan persetujuan tindakan medis yang diteliti disimpulkan bahwa terdapat antara informasi yang diberikan oleh dokter mengenai tindakan medis yang akan dilakukan dengan pengertian yang didapat oleh pihak pasien. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan pengetahuan yang dimiliki dokter dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak pasien. Penelitian yang dilakukan penyusun memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yang terletak di Rumah Sakit Umum Daerah yang bertempat di Jl. Karangsari Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan, yang mana di Rumah Sakit ini belum pernah ada penelitian terkait informed consent operasi caesar dari segi hukum. Selain pada lokasi, skripsi ini juga membahas tentang M. Lazuardi Redha Anugrah, “Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Terapeutik Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011 4
5 Ratih Kusuma Wardhani, “Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di RSUP Dr. Kariadi Semarang”, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009
8
perlindungan hukum terhadappasien operasi caesar dalam persetujuan tindakan medis (informed consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan.Dalam penelitian ini informed consent akan dikaitkan dengan tindakan intervensi medis dalam persalinan yaitu operasi caesar.
E. Kerangka Teoretik 1. Perlindungan Hukum Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.6 Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dibedakan menjadi dua, yaitu:7 a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif tujuannya adalah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran. 6 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3 7
hlm. 5
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988),
9
b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan berkontrak secara cermat. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. 2. Perjanjian Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang
10
lain atau di mana dua orang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 8 Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan membuat suatu perjanjian; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal.
3.
Hak dan Kewajiban Setiap hubungan hukum selalu mempunyai dua sisi yaitu sisi hak dan sisi kewajiban, tidak ada hak tanpa kewajiban, atau sebaliknya. Demikian juga halnya dalam perjanjian yang diadakan antara dokter dan pasien, hak dan kewajiban dibebankan kepada keduanya dan seyogyanya dilaksanakan dengan baik supaya tujuan masing-masing tercapai. Pelanggaran atas hak dan kewajiban dalam hal kedokteran akan mengakibatkan akibat hukum, apabila hal itu dilakukan oleh dokter maka masyarakat kedokteran akan menindak dengan melalui sidang-sidang majelis kode etik dan majelis disiplin kedokteran yang salah satunya dilaksanakan oleh MKEK (Majelis Kode Etik Kedokteran).9
8
Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan XIII ,(Jakarta: PT. Intermassa, 1991), hlm. 1
9 Safitri Hariyani, Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien, (Jakarta, Media, 2005), Hlm. 83-85
11
Hak-hak yang dimiliki pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis. Kewajiban pasien yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasehat dan petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Demikian pula bagi dokter, sebagai pengemban profesi, maka iamemiliki hak dan kewajiban yang melekat pada profesinya tersebut. Dalam menjalankan profesinya, seorang dokter memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Secara khusus hak-hak dokter dalam menjalankan praktik kedokteran diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar
12
prosedur operasional, memberikan pelayanan medis menurut standar professional dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya dan menerima imbalan jasa. Sedangkan kewajiban dokter diatur lebih lanjut dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan standar profesi atau standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien ke dokter yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, rumah sakit juga memiliki hak dan kewajiban yang telah mendapatkan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Adapun hak dari rumah sakit menurut Pasal 30 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan
13
ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan, menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menggugat perlindungan
pihak hukum
yang
mengakibatkan
dalam
melaksanakan
kerugian, pelayanan
mendapatkan kesehatan,
mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Adapun yang menjadi kewajiban dari rumah sakit menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya, berperan aktif dalam memberikan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya, menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dan miskin, melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan, membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu
14
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien, menyelenggarakan rekam medis, menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia, melaksanakan sistem rujukan, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar
profesi
dan
etika
serta
peraturan
perundang-undangan,
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, mengenai hak dan kewajiban pasien, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, melaksanakan etika Rumah Sakit, memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional, membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by law), melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas, memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
4.
Informed Consent Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor
290/MENKES/PER/III/2008
Tindakan Kedokteran (Informed Consent) berbunyi:
tentang
Persetujuan
15
“Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.” Appelbaum seperti dikutip Guwandi (1993) menyatakan bahwa informed consent bukan hanya formulir persetujuan. Melainkan juga suatu proses komunikasi. Formulir ini hanya sebagai bukti atau dokumentasi atas apa yang telah disepakati. Pengertian informed consent juga disampaikan oleh Komalawati: “informed consent adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.”10 Isi informed consent diatur di dalamPasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) sekurang-kurangnya informasi yang diberikan oleh dokter mencakup: a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis; b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. Alternatif tindakan lain dan risikonya; d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; f. Perkiraan pembiayaan. 10 D. Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam TransaksiTerapeutik, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 86
16
Informed consent merupakan persetujuan tindakan medis yang mana digunakan untuk suatu tindakan medis yang beresiko tinggi, seperti operasi caesar. Operasi caesar dikatakan memiliki resiko yang cukup tinggi karena operasi caesar merupakan operasi besar yang hanya menjadi pilihan ketika kesehatan ibu dan anak terancam atau pada gawat janin dan gawat ibu. Bedah Sesar (Bahasa Inggris: Caesarean Section atau Cesarean Section), disebut juga dengan seksio sesarea (disingkat SC) adalah suatu persalinan buatan, di mana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 2500 gram.11
F. Metode Penelitian Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Sifat Penelitian Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Deskriptif-Analitis yaitu, menggambarkan gejala atau fenomena yang diteliti dimana pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi data.12 2. Sumber Penelitian
11
Hanifa Wiknjosastro dkk, Ilmu Bedah Kebidanan, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1989), hlm. 14 12 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 45
17
a. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini akan diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. b. Data Sekunder Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. 13 Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer adalah: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; c) Undang-UndangNomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; d) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; e) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Men.Kes/Per/III/2008
tentang
Persetujuan
Tindakan
Kedokteran; 2) Bahan Hukum Sekunder
13
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52
18
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.
14
Bahan hukum
sekunder dalam penelitian ini adalah: a) Buku-buku tentang hukum perjanjian; b) Buku-buku tentang hukumkedokteran; c) Buku-buku tentang kesehatan; d) Buku-buku tentang informed consent; e) Buku-buku tentang operasi caesar; f) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik dalam bentuk mekanik (hard file) maupun elektronik (soft file). 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan bahan hukum primer dan sekunder. 15 Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan Ensiklopedi Hukum. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil tempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Jl. Karangsari Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. 4. Teknik Pengambilan Sampel 14 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12 15
Ibid, hlm. 12
19
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara non random sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel.16 Cara yang digunakan dalam pengambilan sample penelitian adalah dengan purposive sampling. Purposive samplingini diterapkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk ke dalam sample yang ditariknya. 17 Untuk itu maka diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih sample penelitian. Kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur pengambilan sampel adalah: a. 1 Dokter Obsgyndengan kriteria: 1) merupakan dokter kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan 2) telah memiliki masa praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan selama lebih dari 1(satu) tahun; 3) Dokter Obsgynyang menangani pasien operasi caesar diRumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. b. 4 Pasien dengan kriteria: 1) Pasien yang menjalani persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan dan memilih metode operasi caesar;
16 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 106 17
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 196
20
2) Pasien yang bayinya meninggal; 3) Pada tahun 2013; 4) Berusia antara 21- 40 tahun. 5. Narasumber dan Responden Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.18 Dan narasumber yang penyusun jadikan acuan dalam penelitian ini adalah : a. Dokter Obsgyn Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan b. Kabag Pelayanan Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan c. Kabag Kepegawaian, Hukum dan Humasdi Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan Responden adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.19 Dan responden dalam penelitian ini, adalah: a.
4 Pasien yang memilih metode operasi caesardan bayi mengalami kematian pasca operasi caesar di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan
7. Metode Pengumpulan Data 18
Kbbi.web.id/narasumber
19 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 12
21
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: a. Metode Observasi Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan dengan mata kepala saja, melainkan semua jenis pengamatan yang baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.20 Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan gambaran umum meliputi letak geografis, keadaan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan.
b. Metode Interview/ Wawancara Metode interview/wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertayaan kepada responden.21 Dalam
penelitian
ini,
penggunaan
metode
interview/
wawancara digunakan dengan cara bertatap muka secara face to face untuk menggali secara mendalam data-data terkait perlindungan hukum terhadap pasien operasi caesar dalam persetujuan tindakan 20
Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid III, (Jakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 137
21 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003), hlm. 100
22
medis (informed consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. c. Dokumentasi Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (obyek penelitian), dalam hal ini adalah dokumen arsip-arsip, buku, artikel, dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. 8. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data secara deskriptif dan menganalisa secara kualitatif.
22
Data yang diperoleh lewat penelitian
lapangan dan kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Secara kualitatif maksudnya adalah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi, dikelompokkan secara sistematis, dan dikaji untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.
G. Sistematika Pembahasan Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun mengenai sistematikanya adalah sebagai berikut: 22
Tatang M Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Bandung: Rajawali, 1986), hlm. 98-
99
23
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan isi skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua, bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum perlindungan hukum terhadap pasien. Tinjauan umum tentang perjanjian yang melingkupi pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, akibat perjanjian dan berakhirnya perjanjian. Tinjauan Hak dan Kewajiban Para Pihak, Sertatinjauan umum tentang operasi caesar yang meliputi istilah dan pengertian operasi caesar, jenis tindakan operasi caesar, alasan perlunya operasi caesar, risiko dan keuntungan operasi caesar, hukum dan etika operasi caesar. Dan juga sebagai pengantar untuk mengetahuai apa sebenarnya informed consent yang meliputi pengertianinformed consent, bentuk dan isi informed consent, syarat sahnya informed consent, tujuan dan manfaat informed consent, dan juga konsep baku persetujuan tindakan medis. Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan, yang meliputi sejarah singkat RSUD Kajen, Sumber Daya Manusia RSUD Kajen, sarana dan prasarana RSUD Kajen, Kinerja di RSUD Kajen dan Operasi Caesar dalam Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. Bab keempat, analisis data yang sudah diperoleh pada bab ketiga, yaitu:
24
a. Pelaksanaan informed consent operasi caesar di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. b. Perlindungan hukum terhadap pasien operasi caesar dalam persetujuan tindakan medis (informed consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan. Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saransaran
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa persetujuan tindakan medis (informed consent) yang terjadi diantara dokter dan pasien pada dasarnya adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dapat ditinjau dari sudut hukum perdata. Pelaksanaan dari persetujuan tindakan medis tersebut telah penyusun teliti di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Pelaksanaan informed consent operasi caesar di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan Pelaksanaan informed consent operasi caesar, pihak pasien dipersilahkan memberikan informasi terkait keluhannya yang kemudian dokter memberi saran tindakan medis yang akan dilakukan dengan memberi penjelasan terlebih dahulu terkait isi formulir informed consent meliputi diagnosa, tujuan tindakan dilakukan, resiko, alasan dan perkiraan pembiayaan, yang mana formulir informed consent tersebut akan menjadi alat bukti terjadinya persetujuan tindakan medis. Dokter juga memberi penjelasan dengan bahasa yang bisa dimengerti pasien. Apabila pasien menyetujui tindakan medis yang disarankan dokter, maka pasien harus
103
104
menandatangani formulir informed consent yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan medis. 2. Perlindungan hukum terhadap pasien operasi caesar dalam persetujuan tindakan medis (informed consent) di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan Perlindungan hukum yang diberikan pihak RSUD Kajen adalah Perlindungan hukum preventif yakni Rumah Sakit menjamin dokter atau tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan tindakan medis dalam menangani pasien dengan menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Selain itu, pihak rumah sakit juga memberikan perlindungan represif yang betujuan untuk menyelesaikan masalah dengan proses di luar pengadilan (alternative dispute resolution), penyelesaian tersebut dicapai dengan pembicaraan kedua belah pihak secara langsung (konsiliasi atau negosiasi), ataupun melalui fasilitasi, mediasi dan arbitrase. Proses penyelesaian sengketa di RSUD Kajen diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung berdasarkan pemahaman kepentingan kedua belah pihak (interest-based, win win solution). Apabila dalam penyelesaian oleh pihak Rumah Sakit tidak ditemukan jalan damai, maka pasien dapat melaporkan sengketa tersebut ke Dinas Kesehatan dan/atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pekalongan dan/atau Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) dan/atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
105
B. Saran 1.
Untuk pihak RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan sudah seharusnya mempublikasikan peraturan Rumah Sakit yang berisikan mengenai hak dan kewajiban rumah sakit, dokter dan pasien yang mudah dilihat oleh para pihak agar masing-masing pihak dapat membacanya sehingga faham dan
mengerti
akan
hak
dan
kewajibannya,
misalnya
dengan
menempelkannya di dinding pada setiap ruang inap dan ruang dokter. Saran tersebut ditujukan karena dari beberapa pasien yang penyusun wawancara tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai pasien, sedangkan hak dan kewajiban tersebut sangat penting dalam sebuah perjanjian. 2.
Untuk dokter tetap harus mengawasi pelaksanaan tindakan medis yang ia instruksikan dan mengontrol tindakan perawatan yang dilakukan oleh perawat karena dari pihak dokter tidak selalu mengontrol tindakan perawatan yang dilakukan perawat terhadap pasien.
3.
Untuk pasien diharapkan lebih aktif bertanya dalam proses penyampaian penjelasan tindakan medis apabila belum faham atau belum jelas dengan penjelasan yang diberikan dokter. Karena kebanyakan pasien hanya akan menjawab apabila ditanya oleh dokter, dan pasien hanya menuruti apa yang disarankan oleh dokter. Selain itu pasien juga disarankan turut aktif untuk memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga diharapkan Rumah Sakit tersebut dapat menjadi lebih baik dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk kedepan.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku dan Karya Ilmiah Amirin, Tatang M, Menyusun Rencana Penelitian, Bandung: Rajawali, 1986. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Anugrah, M. Lazuardi Redha, “Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Terapeutik Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011. Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: PT. Alumni, 1993. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Dewi, Alexandra Indriyanti, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher: 2008. Fuady, Munir, Sumpah Hipocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2005. Guwandi, J., Informed Consent, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004. Hadi, Sutrisno, Metodologi Research Jilid III, Jakarta: Andi Offset, 1994. Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Surabaya: Bina Ilmu, 1988. Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 1999. Hariyani, Safitri, Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien Jakarta: Media, 2005. HS, Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
106
107
Indiarti, Caesar, Kenapa Tidak? (Cara Aman Menyambut Kelahiran Buah Hati Anda), Yogyakarta: elMATERA, 2007. Komalawati, D. Veronica, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Mahdi, Dinajani S. Abidin, Quo Vadis Kliniko Mediko Legal Indonesia, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2008. Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986. Muljadi, Kartini dan Widjaya, Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Panduan Aspek Hukum Praktek Swasta Dokter, (Jakarta: Yayasan Penerbitan IDI, 1994. Purwodarminto, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1983. Rahmawati, Siti, Clinical Pathway dan Aplikasi Activity Based Costing Bedah Sesar di RS Undata Provinsi Sumatra Selatan, Yogyakarta: Gedung Program S3 FK UGM, 2012. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Satrio, J, Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 1992. Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian-Buku I, Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2001. Sayyid, Annisa, “Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di RS. Bethesda Pusat D.I.Y), Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.
108
Soeroso, R, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan XIII , Jakarta: PT. Intermassa, 1991. Supriadi, Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, Bandung: Mandar Maju, 2001. Surahmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, Bandung: Tarsito, 1994. Susanti, Hepy Diah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pelayanan Kesehatan antara Rumah Sakit dan Pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta”, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Wardhani, Ratih Kusuma, “Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di RSUP Dr. Kariadi Semarang”, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009. Wiknjosastro, Hanifa, dkk, Ilmu Bedah Kebidanan, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1989.
Sumber Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent Lain - lain Kbbi.web.id/narasumber
CURRICULUM VITAE
Nama
:
Naila Nabilla
Tempat Tanggal Lahir
:
Pekalongan, 2 Maret 1990
Agama
:
Islam
Alamat
:
Kertijayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, RT: 13, RW: 05, Jawa Tengah
No. HP
:
085729919767
Email
:
[email protected]
Riwayat Pendidikan Formal: 1. MI Kertijayan Buaran Pekalongan, (1996-2002) 2. MTs Hidayatul Athfal Banyurip Alit Buaran Pekalongan, (2002-2005) 3. MA Matholi’ul Falah Kajen Margoyoso Pati, (2006-2009) 4. Kuliah Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010- sekarang).
Yogyakarta 21 Mei 2014 Penyusun,
Naila Nabilla
