SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL PADA KANTOR WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA MEDAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL PADA KANTOR WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA MEDAN

OLEH: NAMA

: PUTRI ADINDA LESTARI

NIM

: 050503013

DEPARTEMEN

: AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi MEDAN 2009 Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yag berjudul “ Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Medan ” adalah benar hasil karya dan saya sendiri dan judul yang dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan, atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi program S-1 Reguler Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Semua sumber data dan informasi yang diperoleh telah dinyatakan dengan jelas, dan benar adanya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Sumatera Utara.

Medan , 3 Desember 2009 Yang membuat pernyataan

Putri Adinda Lestari NIM : 050503013

Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdullilah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena telah memberikan rahmat dan anugrah – NYA, serta senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan bagi penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Sumatera Utara untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Judul Skripsi ini adalah

“Analisis

Penerapan Manajemen Risiko Dalam pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Operasional Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Medan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan berupa moriil, material, spiritual, maupun administrasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Hasan Sakti Siregar, Msi, AK selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Sumatera Utara dan Ibu Dra. Mutia Ismail, Msi, selaku Sekertaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.


3. Bapak Drs. Rustam,Msi, AK selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas semua waktu dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. 4. Bapak Hotmal Ja’far, SE, MM, AK selaku Dosen Pembanding / Penguji I dan Ibu Dra. Salbiah, Msi, AK selaku Pembandig / Penguji II yang telah banyak membantu penulisan melalui saran dan kritik yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini. 5. Kepada Bapak Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Medan Putri Hijau beserta jajarannya. Terima kasih atas kerja sama serta bantuan yang telah diberikan sehingga dapat memudahkan skripsi ini. 6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda OK.Chairuddin Belia, dan Ibunda Masdjuwita Simbolon. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan baik dukungan moriil dan materil, nasehat, serta doanya kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangankekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan krtik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi para pembacanya.

Medan , 3 Desember 2009 Penulis Putri Adinda Lestari NIM : 05050301 Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko kredit dan risiko operasional dalam bidang perkreditan pada PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai hasil interpretasi terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif yang memaparkan bagaimana penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan direksi dan bagian lain yang terkait dan data sekunder berupa action plan dari PT. Bank Rakyat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur serta strategi yang diterapkan bank di dalam penerapan manajemen risiko sebagai upaya pengelolaan risiko kredit dan operasional dalam bidang perkreditan telah mengikuti standar-standar minimal yang ditetapkan Bank Indonesia yang tentunya disesuaikan dengan lingkup usaha bank tersebut.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Risiko Kredit, Risiko Operasional.


ABSTRACT

This research aims to study the implementation of risk management in credit risk management and operational risk in credit process at PT. Bank Rakyat Indonesia as an interpretation of the Regulation of Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 concerning to the implementation of Risk Management at Public Bank. This research applies the case study approach by descriptive method to describe how the implementation of risk management incompany. The required data is primary data such as the interview to direction and secondary data such as Action Plan from PT. Bank Rakyat Indonesia. The results of

research indicates that the policy, procedure and

strategy applied in the bank especially in risk management as credit risk management and operational in credit process is based on minimum standard determined by Bank Indonesia according to the scope of the business activity of the bank.

Keywords: Risk Management, Credit Risk, Operational Risk.


DAFTAR ISI

PERNYATAAN.......................................................................................................i KATA PENGANTAR............................................................................................ii ABSTRAK.............................................................................................................iv ABSTRACT............................................................................................................v DAFTAR ISI..........................................................................................................vi DAFTAR TABEL.................................................................................................ix DAFTAR GAMBAR..............................................................................................x DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................................xi BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.............................................................1 B. Perumusan Masalah...................................................................4 C. Tujuan Penelitian.......................................................................4 D. Manfaat Penelitian.....................................................................5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teoritis........................................................................6 1. Pengertian Bank.....................................................................6 2. Jenis-Jenis Bank.....................................................................7 B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit..............................................8 1. Pengertian Kredit...................................................................8 2. Jenis-Jenis Kredit.................................................................10


C. Pengrtian dan Jenis-Jenis Risiko..............................................12 1. Pengertian Risiko.................................................................12 2. Jenis-Jenis Risiko.................................................................13 D. Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko.................16 1. Pengertian Manajemen Risko..............................................16 2. Ruang Lingkup Manajemen Risiko.....................................18 E. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan risiko Kredit...............26 F. Manajemen Risiko dalm Pengelolaan risiko Operasional.......32 G. Hubungan Manajemen Risiko kredit dan Resiko operasional dengan Pengendalian Intern.....................................................43 H. Tinjauan Penelitian Terdahulu.................................................47 I. Kerangka Konseptual...............................................................49 BAB III

METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian.........................................................................50 B. Jenis Data.................................................................................50 C. Teknik Pengumpulan Data.......................................................50 D. Metode Analisis Data...............................................................51 E. Jadwal dan lokasi Penelitian....................................................51

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Perusahaan………………………………..53 1. Sejarah Singkat Perusahaan………………………….........53 2. Visi dan Misi………………………………………………56


B. Analisis Hasil Penelitian……………………………………..57 1. Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Ri siko Kredit............................................................................57 2. Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Ri siko Operasional.....................................................................68 3. Hubungan Manajemen Risiko Kredit dan Risiko Operasional Dengan Pengendalian Intern................................................79 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan…….…………………………………………….87 B. Saran………………………………………………………….88

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………...…90 LAMPIRAN……………………………………………………………………..92


DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Halaman

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

45

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

52


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

Gambar 2.1

Kerangka konseptual penelitian

49

Gambar 3.1

Mekanisme Risiko Operasional

41


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Lampiran

Judul

Struktur Organisasi Perusahaan

Halaman

92


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Bank di dalam menjalankan fungsi menawarkan jasa-jasa keuangan, harus mengambil atau menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatifnya tidak terjadi. Risiko yang diterima oleh sebuah bank adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau serangkaian peristiwa bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi yang dapat mengakibatkan kegagalan dan bukannya menguntungkan bank. Tetapi tanpa kegiatan usaha yang berisiko, bahwa tidak akan memperoleh return sebagai imbal hasilnya. Situasi

lingkungan

eksternal

dan

internal

perbankan

mengalami

perkembangan pesat yang diikuti semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan tersebut. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola yang sehat dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko bank agar tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Bank merupakan institusi yang paling rentan terhadap kegagalan, tetapi justru tidak boleh gagal. Kegagalan sebuah bank akan berdampak kepada system perbankan dan bahkan system perekonomian. Karena itu otoritas moneter negara sangat berkepentingan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan setiap aktivitas


fungsional bank agar sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko maka bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya. Untuk itu pada tanggal 19 Mei 2003 Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2004. Semua bank nasional, daerah, koperasi dan caban bank asing di Indonesia harus mengimplementasikan peraturan itu dalam menjalankan operasional sehari-hari. Penerapan Manajemen Risiko (Risk Management) bertujuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan terjadinya suatu risiko atau peristiwa. Management Risiko merupakan proses di mana sebuah bank secara metodik menghubungkan risiko yang melekat pada kegiatannya dengan tujuan untuk mempertahankan/memperbesar keuntungan dari setiap aktifitas dan lintas portofolio dari semua kegiatan, Fokus dari Management Risiko adalah mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia) tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan usaha bank. Untuk itu, bank ini juga wajib menerapkan Manajemen Resiko dalam menjalankan operasional seharihari yang bukan hanya untuk memenuhi peraturan dari Bank Indonesia namun juga memberikan nilai tambah bagi bank.


Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum, Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang didalamnya Bank Indonesia telah menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menerapkan Manajemen Risiko. Peraturan dari Bank Indonesia membedakan delapan jenis risiko yang harus dikelola bank sebagai berikut: 1. Risiko Kredit

5. Risiko Hukum

2. Risiko Pasar

6. Risiko Reputasi

3. Risiko Likuiditas

7. Risiko Strategik

4. Risiko Operasional

8. Risiko Kepatuhan

Penelitian yang dilakukan ini difokuskan penerapan Manajemen Resiko dalam mengelolan risiko kredit dan risiko operasional dalam bidang perkreditan pada PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia). Kredit juga merupakan unit usaha yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi yang disebabkan oleh berbagai faktor, yang diantaranya adalah perubahan ekonomi ataupun kondisi lingkungan lainnya, yang pada gilirannya dapat menjadikan sebuah kredit menjadi bermasalah. Risiko kredit masih sangat dominan dibanding risiko lainnya. Risiko Kredit relatif memiliki lebih banyak alat pengaman seperti kolateral, risk premium dalam perhitungan bunga, dan lain sebagainya. Risiko Operasional berbeda dari jenis risiko lainnya, karena risiko ini tidak berhubungan langsung untuk menghasilkan imbal hasil (return). Dalam usaha perkreditan, risiko kredit dan risiko operasionalmerupakan risiko yang saling berhubungan erat.


Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah penerapan Manajemen Risiko dengan PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebagai objek penelitian, yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “ Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Operasional pada PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia) Medan.’’

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah penerapan Manajemen Risiko dalam mengelola risiko kredit dan risiko operasional pada PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia) Medan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 ?

C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ni adalah untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan Manajemen Risiko dalam mengelola risiko kredit dan risiko operasional pada PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia) Medan.


D. Manfaat Penelitian 1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. 2. Bagi perusahaan, untuk memberikan sumbangan penulisan mengenai penerapan Manajemen Risiko. 3. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atau sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis 1. Pengertian Bank Menurut Kasmir (2002:11), “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Sedangkan lembaga keuangan didefinisikan sebagai setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 31 dijelaskan:“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuagan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi kegiatan utama yaitu: a. Menghimpun dana b. Menyalurkan dana c. Memberikan jasa bank lainnya Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah funding. Sedangkan yang dimaksud dengan menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini sering disebut dengan istilah lending. Yang dimaksud dengan jasa bank lainnya adalah jasa bank lainnya adalah jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

2. Jenis-Jenis Bank Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:


a. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank Komersial (commercial Bank). b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit 1. Pengertian Kredit Sebagai salah satu lembaga keuangan, di samping memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, usaha pokok bisnis perbankan adalah memberikan pelayanan kredit kepada para nasabahnya. Kredit berasal dari bahasa Yunani, credere ( yang artinya “kepercayaan” atau “amanat”) atau dari bahasa latin, creditum ( yang artinya hampir sama, “kepercayaan akan kebenaran” atau “ amanat”). Menurut Rivai Veithzal (2007:4),“Kredit adalah Penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang / borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.


Menurut

Undang-Undang

RI

Nomor

10

Tahun

1998

tentang

Perbankan:“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pijak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Dalam pengertian kredit di atas terkandung unsure-unsur kredit itu sendiri yaitu : a.Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. b.Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak. c. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. d. Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya. e. Persetujuan/Perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjjanjian


2. Jenis-Jenis Kredit Secara umum, jnis-jenis kredit yang disalurkan oleh pihak bank dapat dilihat dari segi: a. Dilihat dari segi kegunaan, kredit dapat dibedakan menjadi: 1. Kredit Investasi Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau proyek membangun pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. 2. Kredit Modal Kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. b. Dilihat dari segi tujuan kredit, kredit dapat dibedakan menjadi: 1. Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa. 2. Kredit Konsumtif Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak adapertambahan barang dan jasa


yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. 3. Kredit perdagangan Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. c. Dilihat dari segi jangka waktu, kredit dapat dibedakan menjadi: 1. Kredit dengan jaminan Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. 2. Kredit Jangka Menengah Jangka waktunya berkisar antara 1 sampai dengan 3 tahun. 3. Kredit Jangka Panjang Merupakan kredit yang pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. d. Dilihat dari segi jaminan, kredit dapat dibedakan menjadi: 1. Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.


2. Kredit tanpa Jaminan Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. e. Dilihat dari segi sektor usaha, kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis kredit sesuai dengan sektor usaha, antara lain: ● Kredit Pertanian

●

Kredit Pendidikan

● Kredit Peternakan

●

Kredit Profesi

● Kredit Industri

●

Kredit Perumahan

● Kredit Pertambangan

●

Sektor usaha lainnya

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Risiko 1. Pengertian Risiko Tampubolon (2004:19): “Risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya”. Sedangkan Eddie Cade dalam Tampubolon (2004:20) menyatakan bahwa risiko adalah:“ Exposure to uncertainty of outcome’’. Dengan definisi yang dirumuskan oleh code ini mencoba menegaskan bahwa “outcome”tidak selalu berupa kerugian, di mana dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana diharapkan,“outcome” dapat saja berupa keuntungan (gain). Dengan kondisi yang diuraikan diatas, Cade mengarahkan bank untuk Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

membedakan risiko yang diambilnya menjadi 2, yaitu: risiko murni (pure or static risk) yang hanya mempunyai satu arah yaitu kebawah (rugi), dan risiko spekulatif (speculative oor dynamic risk) yang mempunyai dua arah yaitu ke bawah (rugi) dan atas (untung), namun dalam hal ini risiko tidak mengenal satu arah yang bersifat untung saja. Risiko tidak hanya berkenaan dengan hal buruk yang tejadi namun juga hal buruk yang tidak terjadi. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003: “Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank”. Secara ringkas, dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko bank adalah kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi (dampak) dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi/dampak yang memberi peluang untuk untung (upside) atau mengancam sebuah kesuksesan (downside)

2. Jenis-Jenis Risiko Di dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 risiko di dalam bank dibagi menjadi delapan jenis risiko, yaitu: a. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam trading book maupun dalam banking book’’. b. Risiko pasar Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar yang dimaksud dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar. Sedangkan menurut Idroes (2008: 22):“Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban diluar neraca (on-and off-balance sheet) yang timbul dari pergerakan harga pasar (market prices) c. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Menurut Tampubolon (2004:26),“Krisis pembiayaan dapat timbul karena pertumbuhan bank atau ekspansi kredit di luar rencana, adanya peristiwa tidak terduga seperti penghapusan (charge off) yang signifikan, hilangnya kepercayaan dari masyarakat sehingga mereka menarik dana mereka dari bank, atau bencana nasional seperti devaluasi mata uang yang sangat besar’’.

d. Risiko Operasional Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Karena proses internal risiko operasional dikenal dengan istilah“risiko transaksi’’. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

e. Risiko hukum Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan tidak sempurna. f. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang antara laindisebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif tentang bank. g. Risiko Strategik Risiko Strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penerapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. h. Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui ppenerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.


D. Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko 1. Pengertian Manajemen Risiko Sukarman dalam Tampubolon (2004:33) Manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen ( termasuk kewenangan dan sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam corporate plan atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan yang berlaku. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003: “Manajemen risiko adalah serangkaian proses dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank”. Dalam Lampiran I, Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP dijelaskan lebih lanjut latar belakang perlunya penerapan manajemen risiko di perbankan: Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun kepada otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan stockhol der value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai ke mungkinan kerugian bank dimasa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis, yang didasarkan pada ketersediaan informasi, digunakan sebagai alat pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan focus pengawasan bank. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko pada bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (inherent) maupun yang mungkin timbul dari suatu binis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. . Menurut Idroes (2008:5) :“Manajemen risiko adalah suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen risiko adalah: pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/ perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/ mengkoordinir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.


2. Ruang Lingkup Manajemen Risiko Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 menguraikan bahwa penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup: a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Wewenag dan tanggung jawab dewan komisaris sekurangkurangnya: 1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Evaluasi kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh dewan komisaris sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan. 2. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh dewan komisaris sekurangkurangnya secara triwulanan. 3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan direksi. Transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris adalah transaksi

yang

telah

melampaui

kewenangan

direksi

untuk


memutuskan transaksi dimaksud sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank yang bersangkutan. Kewenangan dan tanggung jawab direksi: 1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Termasuk dalam kebijakan dan strategi manajemen risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (composite), perjenis risko, maupun per aktivitas fungsional. Kebijakan dan strategi manajemen risiko disusun sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinngi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan. 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemene risiko adalah: a.

Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko.

b.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan komisaris secara triwulanan.

3. Mengevaluasi

dan

memutuskan

transaksi

yang

memerlukan

persetujuan direksi


Transaksi yang memerlukan persetujuan direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat bank satu tingkat di bawah direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku. 4. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi Pengembangan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif. 5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan manajemen risiko. 6. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen Yang dimaksud dengan pengertian independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja manajemen risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. 7.

Melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. Keakuratan metodologi penilaian risiko. 2. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen. 3. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.


Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko bank.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko Kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat: 1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. 2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. 3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko Toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank. 4. Penetapan penilaian peringkat risiko. Penetapan penilaian peringkat risiko merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Hasil pengukuran risiko dapat dikategorikan menjadi tiga peringkat, yaitu: a. Rendah (low) b. Moderate (moderate) c. Tinggi (high) 5. Penyusunan rencana darurat (Contigency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario) Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap risiko bank. Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurangnya memuat: a. Akunttabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan risiko secara berkala Pengertian secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau frekuensi yang lebih tinggi sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan bank. c. Dokumentasi dan prosedur penetapan limit secara memadai Pengertian dokumentasi yang memadai ialah dokumentasi yang tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) untuk keperluan tujuan pengendalian intern bank. Penetapan limit risiko wajib mencakup: a.

Limit secara keseluruhan

b.

Limit perjenis risiko.

c.

Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

c. Kecukupan

Proses

Identifikasi,

Pengukuran,

Pemantauan

dan

Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

Pelaksanaan proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian risiko wajib didukung oleh: 1. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu. 2. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko bank. Pelaksanaan proses identifikasi risiko, yang antara lain dapa didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi sekurang-kurangnya dengan melakukan analisis terhadap: 1. Karakteristik risiko yang melekat pada bank. 2. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurangkurangnya melakukan: 1. Evaluasi secara berkala terhadap kessesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. 2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terjadi perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan factor risiko, yang bersifat material. Pelaksanaan proses pengendalian intern wajib digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko dan penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

Sistem informasi manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai: 1. Eksposur risiko Laporan atau informasi eksposur risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (composite) maupun rincian per jenis risiko per jenis aktivitas. 2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit. 3. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang diharapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada direksi.

d. Sistem Pengendalian Intern yang Menyuluruh Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank yang sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan: 1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern bank. 2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. 4. Efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup: 1. Kesesuaian system pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. 2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit. 3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. 4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. 5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. 6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketenttuan dan perundang-undangan yang berlaku. 7. Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap sistem informasi manajemen. 8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. 10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan

pengurus

bank

untuk

memperbaiki

penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi.

E. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Risiko Kredit Risiko kredit (credit risk) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, counterparty-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Singkat kata, credit risk adalah kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya (plus bunga).( Ali,2006:199) Bank for International Settlement (BIS) memberikan definisi tentang Credit Risk sebagai berikut: “ Credit risk is most simply defined as the potential that a bank borrower or counterparty will fail to meet its obligation in accordance with agreed terms”. Kepentingan bank dalam kaitannya dengan risiko kredit sebagaimana didefinisikan di atas adalah, bank berusaha agar rate of return dari kredit yang diberikan bank adalah maksimum. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk maksimalisasi tingkat pengembalian kredit bank dengan menjaga credit ris kexposure dalam batas ukuran yang akseptabel. Untuk Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

mencapai itu diperlukan kepiawaian bank dalam mengelola perkreditannya. Manajemen bank dalam mengelola risiko kredit haruslah berdasarkan prinsipprinsip manajemen risiko yang telah teruji. Bank for international Settlement mengemukakan prinsip-prinsip manajemen untuk risiko kredit sebagai acuan dalam melakukan review terhadap risiko kredit yang dikelola bank. Prinsip-prinsip untuk manajemen risiko kredit antara lain mencakup: 1. Membentuk

Lingkungan

yang

serasi

untuk

Manajemen

Risiko

(Establishing an Appropriate Credit Risk Environment) Prinsip Nomor 1 Dewan komisaris bank bertanggung jawab untuk menyetujui dan melakukan kaji ulang secara periodik (minimal sekali setahun) strategi risiko kredit dan pokok-pokok kebijakan risiko kredit bank. Strategi harus mencerminkan toleransi bank terhadap risiko dan tingkat kemungkinan pencapaian yang diharapkan dari adanya berbagai risiko kredit. Prinsip Nomor 2 Direksi bank harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan strategi risiko kredit yang telah disetujui oleh dewan komisaris serta pengembangan kebijakan dan prosedur dalam identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit. Kebijakan dan prosedur tersebut harus diarahkan pada risiko kredit pada setiap kegiatan bank baik secara individual debitur maupun portofolio. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

Prinsip Nomor 3 Bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit serta setiap kegiatan dan produk yang berkaitan bank harus menyadari bahwa risiko terhadap kegiatan dan produk baru merupakan subjek dari prosedur dan pengendalian manajemen yang cukup. Sebelum dilaksanakan/diluncurkan harus disetujui lebih dahulu oleh dewan komisaris atau komite manajemen risiko yang bersangkutan. 2. Beroperasi dalam Suatu Proses Pemberian Kredit yang Sehat (Operating under A Sound Credit Granting Process) Prinsip Nomor 4 Bank harus beroperasi dalam kriteria pemberian kredit yang sehat yang didefinisikan dengan jelas. Kriteria harus meliputi target indikasi pasar bank yang jelas dan melalui pemahaman terhadap debitur/calon debitur mencakup struktur kredit, tujuan serta sumber pembayaran kembali kredit tersebut. Prinsip Nomor 5 Bank harus menetapkan over all limit kredit pada nasabah perseorangan, perusahaan, atau grup perusahaan yang saling terkait/berhubungan, dalam suatu jumlah atau eksposur yang dapat diperbandingkan, baik dalam trading book maupun dalam banking book pada neraca maupun non neraca (off balance sheet) .


Prinsip Nomor 6 Bank harus mempunyai proses yang jelas dan teratur tentang persetujuan kredit-kredit baru, begitu pula untuk pembaharuan/perpanjangan kredit, atau pembiayaan (refinancing) kredit yang telah ada. Prinsip Nomor 7 Semua perpanjangan kredit harus dilakukan secara lugas tanpa membedakan apakah debitur pihak terafiliasi atau pihak tidak terafiliasi dengan bank (arm’s length basis). Khusus kredit kepada perusahaan dan individu yang merupakan pihak terafiliasi dengan bank, persetujuannya harus dilakukan tersendiri, dipantau (dimonitor) secara khusus dan diambil langkah yang diperlukan untuk pengendalian atau pengurangan risiko kredit yang tidak bersifat umum (non arm’s length credit). 3. Memelihara Administrasi Kredit, Pengukuran dan Proses Pemantauan yang

Sesuai

(Maintaining

an

Appropriate

Credit

Administration,

Measurement and Monitoring Process) Prinsip Nomor 8 Bank harus mempunyai system administrasi kredit yang sedang berjalan dalam berbagai portofolio risiko kredit. Prinsip Nomor 9 Bank harus mempunyai system untuk memantau keadaan masig-masing individual kredit, termasuk kecukupan PPAP.


Prinsip Nomor 10 Bank harus mendorong pengembangan dan memfasilitasi “internal risk rating system”

dalam mengelola risiko kredit. Rating system harus konsisten

dengan sifat, ukuran dan kompleksitas dari kegiatan bank. Prinsip Nomor 11 Bank harus mempunyai sistem informasi dan teknik analisis yang memungkinkan manajemen untuk mengukur risiko kredit baik kegiatan pada rekening neraca maupun dalam rekening administratif (off balance sheet). Sistem informasi manajemen harus menyajikan informasi yang cukup pada komposisi portofolio kredit, termasuk identifikasi dari konsentrasi setiap risiko. Prinsip Nomor 12 Bank harus mempunyai sistem monitoring yang menyeluruh tentang komposisi dan kualitas dari portofolio kredit. Prinsip Nomor 13 Bank harus memasukkan sebagai pertimbangan potensi perubahan keadaan ekonomi yang akan datang apabila hendak memberikan kredit kepada seseorang serta portofolio kreditnya harus memperkirakan risiko kredit tersebut dalam kondisi terburuk. 4. Pengendalian yang Cukup terhadap Risiko Kredit


Prinsip Nomor 14 Bank harus membentuk system asesmen yang independen terhadap proses manajemen risiko kredit bank, dan hasil kaji ulang dikomunikasikan langsung kepada dewan komisaris dan direksi bank. Prinsip Nomor 15 Bank harus meyakini bahwa fungsi pemberian kredit dikelola sebagaimana mestinya dan bahwa eksposur kredit secara konsisten berada dalam tingkatan standar kehati-hatian dan batasan-batasan internal. Bank harus membentuk dan melaksanakan pengendalian intern dan praktek lainnya untuk meyakini bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limitasi yang ditetapkan dilaporkan pada waktunya kepada tingkatan manajemen yang sesuai untuk ditindaklanjuti. Prinsip Nomor 16 Bank harus mempunyai system untuk melakukan tindakan koreksi nilai terhadap kredit-kredit yang menyimpang, mengelola kredit-kredit bermasalah dan pekerjaan-pekerjaan serupa lainnya. 5. Peranan Otoritas pengawasan Bank (The Role of Supervisor) Prinsip Nomor 17 Otoritas pengawasan bank harus mewajibkan bank mempunyai system yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko sebagai bagian dari suatu manajemen risiko yang menyeluruh. Otoritas pengawasan bank harus melaksanakan penilaian yang independen terhadap Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

strategi, kebijakan, prosedur dan praktek pemberian kredit dan pengelolaan portofolio kredit berjalan. Otorittas pengawasan bank dapat menetapkan perlakuan khusus dalam rangka prinsip kehati-hatian untuk membatasi eksposur kredit kepada suatu debitur dan suatu debitur grup.

F. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Risiko Operasional Risiko operasional merupakan fungsi dari pengendalian intern, sistem informasi, integritas pegawai, dan berbagai proses operasional bank dalam kaitannya dengan service or product delivery. Oleh karena itu risiko ini juga merembet ke produk dan jasa perbankan, situs operasional, pasar dan jalur distribusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko operasional sebagaimana yang dipaparkan Robert Tampubolon dalam Risk Management (2004:193) antara lain: 1. Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi Dalam kaitannya dengan risiko operasional, dewan komisaris dan direksi bertanggung jawab untuk menciptakan iklim atau budaya organisasi yang sehat dimana terdapat prioritas tinggi baggi manajemen risiko operasional serta ketaatan kepada pengendalian operasional (Operational Controls) yang efektif. Basel Accord II mengharuskan manajemen risiko operasional suatu bank melakukan hal-hal sebagai berikut:


a. Peningkatan budaya operasional yang menuntut adanya integritas dari seluruh pegawai, dalam melaksanakan kegiatan usaha bank, baik dengan perkataan maupun perbuatan. b. Memahami

risiko

operasional

dan

membangun

serta

memperkuat

sekurangnya lima elemen pengendalian, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian 2. Penaksiran risiko 3. Aktifitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan c. Mmeberi persetujuuan (approval) bagi penerapan sebuah kerangka kerja pengelolaan risiko operasional bank secara keseluruhan yang terpisah dari pengelolaan risiko lainnya. Kerangka kerja yang dimaksud sekurangnya mencakup strategi, proses, infrastruktur yang dibutuhkan, pedoman dan pengarahan yang jelas yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mendasari kerangka kerja dan pengelolaan risiko yang ada. Kerangka Kerja ini harus dapat mengartikulasikan proses kunci yang tersedia untuk mengelola risiko operasional. d. Bertanggung jawab untuk menetapkan struktur manajemen dan mampu menerapkan manajemen risiko operasional. Menggambarkan secara jelas garis pertanggungjawaban, akuntabilitas dan pelaporan. Harus ada pemisahan antara garis pertanggungjawaban dan pelaporan dari fungsi yang menjalankan Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

fungsi pengendalian dengan fungsi yang menjalankan kegiatan usaha (profit taking unit) e. Melakukan pengkajian ulang secara berkala terhadap kerangka kerja di atas agar dapat memastikan bahwa bank telah mengelola risiko operasional yang timbul dari perubahan pasar serta faktor lingkungan lainnya, sebagaiman risiko operasional yang terkait dengan produk, kegiatan atau system baru. Proses pengkajian ini harus bertujuan untuk mengintegrasikan inovasi yang ada ke dalam pengelolaan risiko operasional yang memadai. f. Mendukung internal audit (SKAI) agar memiliki coverage yang luas, dan mampu menilai kebijakan dan prosedur operasional yang diterapkan secara efektif. Serta mampu secara berkala memvalidasi bahwa kerangka kerja manajemen risiko operasional bank telah diimplementasikan secara efektif di seluruh perusahaan. g. Dewan komisaris dan direksi wajib memastikan scope dan frequency audit cukup memadai untuk mengaudit semua risiko yang ada. Tindakan ini dapat dilakukan baik secara langsung atau melalui komite audit. h. Memastikan bahwa manajemen senior telah mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko operasional ke dalam kebijakan, proses dan prosedur yang khusus. Kemudian dapat dilaksanakan dan dinilai dalanm satuan kerja operasional

yang

berbeda.

Kebijakan

ini

harus

dipastikan

telah

dikomunikasikan secara jelas kepada semua pegawai semua tingkatan dalam satuan kerja operasional yang mengandung risiko operasional yang material. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

i.

Memastikan bahwa staf dan pegawai yang akan menjalankan kerangka kerja memenuhi syarat. Mereka memiliki pengalaman dan kemampuan teknis yang memadai, di mana staf atau pegawai yang berwenang untuk memantau dan memberdayakan kebijakan risiko juga memiliki kewenangan yang independen dari satuan kerja operasional yang dinilainya.

j. Memastikan bahwa tidak terdapat celah (gap) atau tumpang tindih (overlap) dalam mengelola seluruh risiko perusahaan. Pejabat penanggung jawab yang menangani

risiko

operasional

diwajibkan

untuk

mengkomunikasikan

pengelolaan risiko operasional kepada pejabat yang menangani risiko kredit, risiko pasar, dan risiko lainnya. Juga termasuk satuan kerja yang berhubungan dengan pihak luar seperti perusahaan asuransi dan lain-lain yang ada kaitannya dengan manajemen risiko. 2. Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit Bank harus dapat menetapkan limit dan menerapkan kebijakan cukup untuk secara berkala menilai, memantau, mengendalikan atau memitigasi risiko operasional serta mencegah kerugian karena melakukan aktivitas fungsional utama. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengelola risiko operasional adalah sebagai berikut: a. Proses Proses yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur dalam rangka mengelola risiko secara sehat antara lain:


1.

Confirmation Process Setelah sebuah transaksi dilakukan, maka transaksi tersebut umumnya dikaji ulang, misalnya oleh bagian back office. Proses konfirmasi bertujuan untuk memverifikasi setiap transaksi dengan pihak luar (counterparty) yang harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengurangi tingkat (kemungkinan) terjadinya kecurangan (fraud) atau kesalahan (human error), proses konfirmasi ini harus dilakukan secara terpisah dari satuan kerja yang mengambil risiko (risk taking unit).

2.

Settlement Process Proses pembayaran dan penerimaan uang harus ditangani secara hatihati. Dalam hal penyelesaian transaksi berasal dari akibat negatif kondisi likuiditas bank, maka bank harus menyediakan prosedur darurat agar melibatkan semua pihak yang terkait, khususnya bagian tresuri, agar masalah pendanaan yang menyebabkan terjadinya gap dapat segera diatasi dengan biaya yang relatif tidak mahal.

3.

Rekonsiliasi Untuk memastikan bahwa semua data yang kritis telah dimasukkan ke dalam system dan database yang seharusnya, beberapa data dan laporan tertentu perlu direkonsiliasi. Petugas yang melakukan rekonsiliasi harus terpisah dari petugas yang bertanggung jawab untuk memasukkan data transaksi ke dalam system.


4.

Dokumentasi Bank harus memelihara semua file seperti file transaksi yang masih harus diselesaikan, sampai kepada file transaksi yang telah diselesaikan dalam bentuk rincian rekening (accounts), buku besar (general ledgers), buku tambahan (subsidiary ledgers), dokumen pembentukan provisi, yang keseluruhannya memberikan jejak audit (audit trail). Penyimpanan dokumen-dokumen harus sesuai dengan jadwal retensi, artinya dokumen yang lewat batas waktu penyimpanan harus dimusnahkan (weeding).

5.

Valuasi dan Akunting Setiap metode dan parameter yang digunakan untuk menilai transaksi harus dikaji ulang secara berkala apakah memadai dan dalam hal keterkaitan dan kesesuaian prosedur akunting dengan tujuan pengamanan, pelaksanaan kehati-hatian, dan standar akunting yang berlaku.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk memenuhi prinsip kualitas sumber daya manusia, semua pegawai harus memiliki integritas, pengalaman dan kompetensi yang cukup memadai untuk melaksanakan program pengendalian risiko operasional. Batasan mengenai pemisahan tugas harus tegas dan jelas agar pegawai tidak diberi tanggung jawab yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan. Penilaian kinerja dan insentif harus dikaitkan dengan keberhasilan mereka dalam mendeteksi, Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

mengidentifikasi dan menilai risiko dari kegitan yang menjadi tanggung jawab staf dan pegawai. c. Kinerja Sistem / Teknologi Informasi Salah satu aspek penting dalam penilaian teknologi informasi adalah sejauh mana berbagai system diintegrasikan. Bank yang memiliki sebuah database yang memuat file nasabah dan transaksi, akan memiliki pengendalian terhadap integritas data yang lebih kuat dibandingkan dengan bank yang file nasabah dan transaksinya tersebar di berbagai sistem. Untuk menghasilkan manajemen risiko yang sehat dibutuhkan juga fungsi audit teknologi informasi yang mampu mengkaji aplikasi keuangan dan kapasitas sistem informasi. Pengendalian dan rekonsiliasi untuk mengurangi potensi kesalahan atau kehilangan data, harus digunakan dalam hal konsolidasi data dihasilkan dari berbagai database. d. Contingency Planning Sebuah rencana darurat harus disiapkan dan selalu tersedia untuk memastikan bahwa dokumen operasi dan sistem cadangan akan berjalan dengan baik pada saat terjadi kegagalan pada sistem utama atau bencana alam. Rencana darurat ini harus komprehensif dan mencakup semua fungsi kritis. Oleh karena itu bank harus mengidentifikasi proses atau kegiatan usaha yang kritis termasuk ketergantungan kepada pihak ketiga dalam melakukan pemulihan sistem. e. Prinsip Know Your Customer (KYC) Empat elemen utama dari sebuah program KYC yaitu: Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

1.

Kebijakan untuk mengakseptasi nasabah (customer acceptance policy)

2.

Pengidentifikasian nasabah (customer identification)

3.

Pemantauan yang berkelanjutan atas rekening berisiko tinggi (on-going monitoring of higher risk management)

4.

Pemantauan prinsip KYC ke dalam proses manajemen risiko (consolidated risk management and information sharing)

f. Pelaksanann Audit Cakupan audit lazimnya meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas dari system pengendalian intern (internal control system), serta pengkajian atas: 1.

Aplikasi dan efektivitas dari kecukupan prosedur manajemen risiko dan metodologi penilaian risiko.

2.

Sistem informasi keuangan dan manajemen, termasuk sistem informasi elektronic banking.

3.

Akurasi dan dapat dipercayanya catatan akuntansi dan laporan keuangan.

4.

Alat dan cara-cara pengamanan aktiva.

5.

Sistem penilaian kecukupan modal dalam hubungannya dengan kegiatan mengestimasi risiko.

6

Sistem yang ditetapkan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, kode etik dan kebijakan maupun prosedur yang ada.


7.

Kegiatan usaha yang telah dinilai ekonomis dan efisien.

8.

Pengujian baik transaksi maupun berfungsinya prosedur pengendalian intern yang sifatnya khusus.

9.

Pengujian terhadap kebenaran dan tepat waktunya laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

10.

Pelaksanaan investigasi khusus.

g. Asuransi Tidak semua risiko dapat dikendalikan, misalnya bencana alam atau terorisme, dalam hal ini, asuransi akan berfungsi sebagai salah satu alat mitigasi risiko.

3. Mengidentifikasi, Mengukur dan Memantau Risiko Operasional a.

Identifikasi risiko Faktor penyebab timbulnya risiko operasional dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: 1. Process 2. People 3. Systems 4. External events


Process Factors

Human Factors Events

Losses

Systems Factors

External Factors

Gambar 3.1. Mekanisme Risiko Operasional Sumber : Robert Tampubolon, Risk Management, Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2004, hal. 204 Beberapa

tipe

peristiwa

(events)

yang

mendatangkan

risiko

operasional dan berpotensi mendatangkan kerugian antara lain: 1. Internal fraud, yaitu tindakan-tindakan yang jenisnya menjurus kepada pencurian, penipuan penyalahgunaan hak dan milik perusahaan, menghindari regulasi, ketentuan hokum atau kebijakan perusahaan, yang melibatkan sekurang-kurangnya satu orang dalam. 2. External fraud, yaitu tindakan-tindakan yang sejenisnya menjurus kepada pencurian, penipuan, penyalahgunaan hak dan milik perusahaan, menghindari regulasi, ketentuan hokum atau kebijakan perusahaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

3. Employment practice and workplace safety, tindakan-tindakan yang tidak konsisten

dengan

ketentuan

ketenagakerjaan,

ketentuan

mengenai

keselamatan kerja, atau tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya tuntutan karena adanya kecelakaan, atau tuntutan karena adanya diskriminasi terhadap pegawai. 4. Clients, products, and business practices, yaitu kegagalan memenuhi kewajiban kepada nasabah, baik karena lalai ataupun tidak sengaja, atau memenuhi sifat dan rancangan produk. 5. Damage to physical assets, yaitu hilangnya atau rusaknya asset bank secara fisik. 6. Business disruption and systems failures, yaitu gangguan terhadap kegiatan usaha atau kegagalan sistem. 7. Execution, delivery and process management, yaitu proses transaksi atau manajemen yang gagal termasuk hubungan dagang dengan counterparty. b.

Mengukur Risiko Peristiwa penyimpangan atau pelanggaran di atas dapat dipisahkan ke

dalam kelompok yaitu : 1. Individual, yaitu peristiwa yang frekuensi kemungkinan terjadinya relatf tinggi, tetapi dampak kerugiannya relative rendah. 2. Organizational, yaitu peristiwa yang kemungkinan terjadinya relatif jarang, tetapi dampak kerugian yang ditimbulkannya relatif besar.


c.

Merespon Sesuai debgan proses manajemen risiko, selanjutnya bank harus

menyusun program mitigasi risiko dan memasukkannya ke dalam lembar profil risiko. Program mitigasi risiko disusun berdasarkan tinggi rendahnya rating dari nilai score risiko yang ada. 4. Mengendalikan dan memantau risiko Pengendalian risiko operasional berkepentingan dalam memelihara lingkungan pengolahan infformasi agar integritas data dan pengendalian terhadap semua transaksi tetap terpelihara dengan baik. Empat faktor yang dapat mempengaruhi hal ini adalah: a. Sumber daya manusia b. Infra struktur teknologi informasi c. Struktur organisasi d. Kebijakan dan prosedur

G. Hubungan Manajemen Risiko kredit dan Resiko operasional dengan Pengendalian Intern SA Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan paragraf 06 mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Efektivitas dan efisiensi operasi. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank yang sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. a. Cakupan Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sekurangkurangnya mencakup: 1. Kesesuaian system pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. 2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit. 3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. 4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. 5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.


6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketenttuan dan perundang-undangan yang berlaku. 7. Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap sistem informasi manajemen. 8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. 9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. 10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan

pengurus

bank

untuk

memperbaiki

penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi. b. Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko sekurangkurangnya meliputi: 1. Penerapan manajemen risiko harus dikaji dan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya setiap tahun oleh Risk Manager atau petugas pada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Internal Auditor pada satuan kerja audit intern (SKAI).


2. Frekuensi dan caupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur risiko bank, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. 3. Kaji ulang juga dilakukan oleh auditor eksternal atau pihak lain yang memiliki kualifikasi dan memahami teknik manajemen risiko. 4. Khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran risiko sekurang-kurangnya mencakup: a.

Metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko dan menetapkan limit eksposur risiko.

b.

Perbandingan antara hasil dari metode pengukuran risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi di masa datang dengan hasil aktual.

c.

Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya/aktual.

d. Perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya/aktual. e.

Penentuan kesesuaian antara apengukuran dan limit eksposur risiko dengan kinerja di masa lalu dan posisi permodalan bank saat ini.


H. Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu yang beragam. Penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian & Tahun Penelitian ADITYA PRBOWO 2007

Judul Penelitian

Perumusan Masalah

Hasil Penelitian

Analisis Penerapan Manajemen Risiko di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Bandung

“Apakah penerapan manajemen risiko dapat diketahui trend dari eksposur risiko cenderung naik, stabil atau menurun di Bank Tabungan Pensiunan Negara tersebut?”

Hasil dari analisis penerapan manajemen risiko di BTPN adalah trend dari profil risiko yang relative stabil selama perbandingan 2 tahun terakhir, dan level risiko yang sebagian besar “low”.Penerapan manajemen risiko di BTPN dapatlah terbilang sudah berjalan dengan baik.

FARIDA AFRIYANI 2008

Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pelaksanaan Kredit Multiguna Pada PT.Bank Bumi Putera, Tbk Cabang Iskandar Muda Medan

Apakah variabelvariabel yang ada berpengaruh terhadap pelaksanaan Kredit Multiguna pada PT. Bank Bumi Putera, Tbk Medan?

Kesimpulan yang diperoleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji T (uji parsial), maka dapat diketahui bahwa semua variabel X4 (risiko likuiditas, X6 (risiko strategik) dan X7 (risiko reputasi) karena ketiga variabel tersebut Pengelolaanmempunyai Risiko Kredit Dan nilaiRisiko t

Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

hitung

I. Kerangka Konseptual

PERATURAN BANK INDONESIA NO5 / 8 / PBI / 2003

MANAJEMEN RISIKO

PT.PT. BANK RAKYAT INDONESIA BANK RAKYAT INDONESIA

RISIKO KREDIT

RISIKO OPERASIONAL

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan : Peraturan Bank Indonesia No 5/ 8 / PBI / 2003 mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko ini menurut Bank Indonesia diterapkan pada Bank Rakyat Indonesia mencakup Risiko Kredit dan Risiko Operasional, yang pada dasarnya kemungkinan akan terjadinya risiko khususnya Risiko Kredit dan Risiko Operasional. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif yaitu dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian.. B. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari perusahaan, yang akan diolah lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data primer yang dikunpulkan penulis adalah hasil wawancara dengan direksi dan karyawan bagian-bagian yang terkait dengan penelitian ini. 2. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh sehubungan dengan perusahaan yang telah terdokumentasi, seperti struktur organisasi perusahaan, sejarah perusahaan dan data kelengkapan lainnya. C. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah : 1.

Wawancara


Teknik wawancara yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya pada bagian yang berkaitan dengan penelitian. 2.

Kepustakaan Teknik Kepustakaan yaitu mengumpulkan data mengenai penerapan manajemen risiko dari buku-buku, dan bahan lainnya.

D. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan penulis adalah: 1.

Metode Deskriptif, yaitu metode dimana data yang dikumpulkan diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

2.

Metode Komparatif yaitu membandingkan aturan-aturan BI dengan praktik di perusahaan kemudian disimpulkan serta memberikan saran dari hasil perbandingan tersebut.

E. Jadwal dan Lokasi Penelitian Penelitian dimulai oleh penulis pada bulan September 2009 sampai dengan selesai, yang dilakukan di Kantor Wilayah PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia) Jl. Putri Hijau No.2 A Medan



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Ringkas Perusahaan Pada tanggal 16 Desember 1895 Raden Wiraatmadja dan kawan-kawan mendirikan De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Indlansche Hoofden (Bank Priyayi Poerwokerto). Pada tahun 1898 dengan bantuan pemerintah Hindia Belanda didirikan Volksbanken atau Bank Rakyat, dikota wilayah nusantara atau Hindia Belanda pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1934, didirikan Algemene Volkscrediet Bank (AVB) yang berstatus badan hukum Eropa. Pada zaman pendudukan Jepang, berdasarkan UU No.39 tanggal 3 Oktober 1942 AVB di Pulau Jawa diganti namanya Syamin Ginko (Bank Rakyat). Berdasarkan peraturan pemerintah No. 1-1946 tanggal 22 Februari 1946 tentang aturan “Bank Rakyat Indonesia” ditetapkan berdirinya BRI yang merupakan kelanjutan dari Syamin Ginko. Pada masa pendudukan oleh Nederlan Indie Civil Administration bank ini ditutup, namun setelah perjanjian Roem-Royen, BRI kembali menjadi milik Negara RI 1945. Perkembangan sejarah politik Indonesia ternyata telah mempengaruhi perkembangan Sejarah Bank Rakyat Indonesia. Dengan Surat Keputusan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat tanggal 16 Maret 1950, direksi Bank Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

Rakyat Indonesia. Dengan Surat Keputusan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat tanggal 16 Maret 1950, direksi Bank Rakyat Indonesia Negara Bagian Republik Indonesia 1945 pindah dari Jogjakarta ke Jakarta. Aturan Bank Rakyat Indonesia PP. No. 1-1946 dipengaruhi dengan PP. No.25-1951 tanggal 20 April 1951 sesuai dengan PP Pengganti UU.(Perpu) No. 411960 tanggal 26 Oktober 1960 LN.No. 128-1960 dibentuk Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN) dalam bank mana seharusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan 1. BRI dengan Perpu No.42 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. 2. PT. Bank Tani Nelayan berdasarkan Perpu No. 43 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. 3. Nederlands

Hindel-Mij

(NHM)

setelah

dinasionalisasikan

dengan

PP.No.44/60 dan dengan peraturan Menkeu No.261206/BUM II tanggal 30 November 1960 diserahkan kepada BKTN. Belum sampai integrasi ketiga bank pemerintah ini terlaksana, bank-bank umum negara serta bank tabungan pos dan Penares No. 8- 1965 tanggal 4 Juni 1945 dijadikan satu bank Indonesia. Selanjutnya Bank Negar Indonesia Unit II (ex peleburan Bank Rakyat dengan Bank Tani dan Nelayan) dalam seharihari bekerja dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural, sedangkan exNHM bekerja dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Eksim.


Pada akhir tahun 1968 berdasarkan UU Nomor. 14 tahun 1967 tentang UU Pokok Perbankan dan UU No.13 tahun 1968 tentang UU Bank Sentral yang mengembalikan fungsi BI sebagai Bank Sentral, Bank Unit II Rural/Eksim dipisahkan menjadi bank-bank milik negara dengan nama: ●

Bank Rakyat Indonesia yang menampung seggala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II Bidang Rural dengan UU No.21 tahun 1968.

●

Bank Ekspor-Impor Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II Bidang Eksim dengan UU No.22 tahun 1968.

Setelah beroperasi lebih kurang 103 tahun (16 Desember 1895 s/d 1998) dikeluarkan suatu keputusan yaitu diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal 25 Maret 1992, maka berdasarkan Pasal 21 ayat 1 UU No.7 tahun 1992 tersebut, suatu bank umum di Indonesia harus dibentuk salah satu bentuk hokum tersebut dibawah ini:: a. Perusahaan Perseroan (Persero) b. Perusahaan Daerah c. Koperasi d. Perseroan Terbatas Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Umum yang didirikannya dengan UU No. 21 tahun 1968 harus menyesuaikan bentuk hukumnya menurut UU Perbankan adalah Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1992 Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

tentang penyesuaian bentuk hukun Bank Rakyat Indonesia menjadi perseroan (Persero), dimana perahlian bentuk hokum harus menjadi persero ini berubah statusnya sebagai badan usaha milik Negara. Sesuai dengan penjelasan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S1940/MK.01/1992 tertanggal 31 Juni 1992 penyesuaian bentuk hukum tersebut dilaksanakan dengan akta notaries No. 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh dihadapan Muhani Salim,SH, Notaris di Jakarta. Sejalan dengan bentuk hukum perseroan tersebut, telah ditetapkan modal dasar perseroan sebesar Rp. 5000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) terbagi dalam 5.000.000 (lima juta) lembar saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah diambil atau ditempatkan dalam kas perseroan sebanyak 1.000.000.000 lembar saham, dimana 99,9% saham dimaksud dikuasai oleh Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 akta pendirian No. 133 tertanggal 31 Juli 1992, maka secara yuridis penyebutan Bank Rakyat Indonesia sebagai perseroan adalah perusahaan perseroan (Persero) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero).

2. Visi dan Misi a. Visi Visi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. b. Misi Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah: 1. melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan menggunakan Pelayanan Kepada Usaha Mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, 2. memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional

dengan

melaksanakan

Praktek

Good

Corporate

Governance, 3. memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihakpihak yang berkepentingan.

B. Analisis Hasil Penelitian 1. Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Risiko Kredit Beberapa prinsip yang diterapkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko kredit, yaitu: a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 1. Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala (sekurang-kurangnya setahun, mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit. Strategi dan kebijakan risiko kredit, Strategi dan kebijakan risiko kredit tersebut meliputi: a. Penetapan batas toleransi bank ( bank’s tolerance) terhadap risiko. b. Penetapan tingkat profitabilitas pendapatan yang diharapkan. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

c. Siklus perekonomian domestic dan internasional dan perubahanperubahan yang dapat mempengaruhi komposisi dan kualitas seluruh portpfolio kredit. d. Untuk keperluan jangka panjang dengan penyesuaian yang diperlukan. 2. Direksi bertanggung jawab terhadap implementasi strategi dan kebijakan risiko kredit serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit. Prosedur dan kebijakan risiko kredit yang dikembangkan dan diimplementasikan sebagai berikut: a. Standar pemberian kredit yang sehat b. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit c. Identifikasi dan penanganan kredit bermasalah 3. Seluruh produk dan aktifitas baru sebelum diperkenalkan atau dijalankan harus telah melalui proses pengendalian yang layak, dan harus disetujui oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.

b. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit BRI harus melakukan manajemen Risiko Kredit yang melekat pada seluruh portofolio yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit serta memastikan kecukupan modal sesuai Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

dengan ketentuan yang berlaku. Risiko Kredit dapat bersumber dari aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, serta pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book maupun trading book. Kebijakan dan strategi manajemen risiko

kredit

BRI

harus

mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi dan tingkat keuntungan yang duharapkan dapat diperoleh (risk and return) serta memperhatikan pedoman dan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia dalam hal: 1. Kriteria pemberian kredit yang sehat 2. Seleksi transaksi risiko kredit 3. Analisis, persetujuan, dan pencatatan kredit 4. Penetapan limit Selain memperhatikan persyaratan diatas, prosedur perkreditan BRI juga harus mengacu kepada Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) yang berlaku.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko 1.

Identifikasi Risiko Kredit a.

BRI harus mengidentifikasi Risiko Kredit yang melekat pada berbagaiaktivitas fungsional BRI seperti perkreditan (penyediaan


dana), treasury& investasi serta pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book maupun trading book. b.

Proses identifikasi & analisis risiko kredit harus bersifat proaktif , mencakup

seluruh produk & kegiatan BRI dibidang kredit,

menggabungkan & menganalisis probabilitas terjadinya kegagalan (default) kredit serta konsekuensinya. Identifikasi Risiko Kredit harus dilakukan secara cermat, agar pengukuran Risiko Kredit dalam portofolio. BRI dapat mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. c.

BRI harus secara terus-menerus mengembangkan pemahaman &analisis mengenai risiko kredit yang terdapat dalam kegiatan usaha yang terus berkembang.

2.

Pengukuran Risiko a. Pengukuran risiko kredit dilakukan untuk menilai & menganalisis eksposur Risiko Kredit serta mengidentifikasi setiap sensitivitas atau konsentrasi khusus pada portofolio kredit di BRI, BRI harus memiliki prosedur tertulis yang memungkinkan untuk: 1. Konsolidasi eksposur on balance sheet & off balancesheet yang mengandung Risiko Kredit dari setiap individu debitur atau per kelompok debitur atau counterparty tertentu mengacu pada konsep single obligor.


2.

Penilaian

perbedaan

kategori

tingkat

Risiko

Kredit

dengan

menggunakankombinasi aspek kualitatif & kuantitatif data dan pemilihan criteria tertentu. 3.

Disribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.

b.

Sistem

pengukuran

Risiko

Kredit

sekurang-kurangnya

mempertimbangkan: 1.

Karakteristik

setiap

jenis

transaksi

Risiko

Kredit,

kondisikeuangan debitur/ counterparty serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti dalam jangka waktu dan tingkat bunga. 2.

Jangka

waktu

kredit

(maturity

profile)

dikaitkan

denganperubahan potensial yang terjadi di pasar 3.

Aspek jaminan, agunan dan/atau garansi.

4.

Potensi terjadinya kegagalan membayar (default), baik sil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (internal risk rating).

5. c.

Kemempuan BRI untuk menyerap potensi kegagalan(default)

Pengukuran Risiko Kredit harus dilakukan secara berkala dengan metode yang meliputi & memanfaatkan parameter, mark to market


pada transaksi Risiko Kredit tertentu, credit scoringheds yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. d. Dalam hal digunakan teknik pengukuran risiko kredit dengan pendekatan pemeringkatan risiko intern (internal risk rating), maka data yang digunakan harus divalidasi secara berkala. Penyusunan dan penerapan internal risk rating harus sesuai dengan ketentuan yang berl e.

Direksi BRI berwenang menetapkan kebijakan pemeringkatan intern yang diantarnya meliputi metodologi kriteria tang digunakan & penilaian secara berkala terhadap kelayakan, sistem & prosedur peningkatan tersebut

f.

Pengukuran

risiko

secara

individual

dilaksanakan

sesuai

denganketentuan yangberlaku. g. BRI melakukan stress test untuk mengidentifikasi kejadian dan atau faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam menimbulkan kerugian. Stress test mencakup analisis tindakan yang akan diambil oleh manajemen. 3.

Pemantauan dan Laporan Risiko Kredit Pemantauan dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanebijakan, prosedur dan limit Risiko Kredit harus didukung suatu sistem informasi manajemen, yang menyediakan laporan dan data secara dan tepat waktu, serta prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur atau counterparty pada seluruh portofolio kredit BRI.


Sistem pemantauan Risiko Kredit sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka: a.

Memastikan bahwa BRI mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur atau counterparty.

b.

Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi Risiko Kredit.

c.

Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau counterparty.

d.

Mengidentifikasi

ketidaktepatan

pembayaran

dan

mengklasifikasikan kredit bermasalah secara tepat waktu. e.

Menangani dengan cepat kredit bermasalah. Pemantauan eksposur Risiko Kredit harus dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh Divisi Manajemen Risiko dengan cara membandingkan eksposur Risiko Kredit aktual dengan limit Risiko Kredit yang ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau internal risk rating, serta mengidentifikasi pelampauan eksposur limit risiko serta konsentrasi risiko dalam portofolio kredit yang perlu mendapat perhatian Direksi. Divisi Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko Kredit secara berkala, termasuk faktor-


faktor penyebabnya, yang disampaiakan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi. Laporan Risiko Kredit harus disusun dengan format sesuai ketentuan yang berlaku, dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan mengenai seluruh eksposur Risiko Kredit dan potensi kerugian BRI. 4.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit Bank akan mengembangkan sistem informasi manajemen risiko kredit untuk meningkatkan proses pengukuran risiko kredit sehingga data dan laporan dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat. Sistem informaso tersebut harus dapat menyediakan atau menghasilkan laporan atau informasi yang meliputi: a.

Pemantauan eksposur aktual terhadap limit yang ditetapkan dan pelampauan eksposur limit risiko yang perlu mendapat perhatian dari direksi.

b.

Penyediaan data mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjam individual dan counterparties, portofolio kredit serta laporan pengecualian limit risiko kredit.

c.

Memungkinkan

direksi

melakukan

idntifikasi

adanya

konsentrasi risiko dalam portofolio kreditnya.


d. Pengendalian Risiko Kredit Penerapan pengendalian risiko kredit harus memastikan bahwa unit kerja perkreditan dan transaksi Risiko kredit lainnya telah dikelola secara memadai dan eksposur Risiko Kredit tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar dan kehati-hatian. 1. Penetapan Toleransi dan Limit Risiko Kredit a.

Toleransi Risiko Kredit Toleransi Risiko Kredit merupakan jumlah maksimum potensi kerugian akibat kegiatan bisnis perkreditan yang dapat diterima, mencerminkan kemampuan BRI dalam menyerap Risiko Kredit, serta dapat mengurangi pendapatan dan modal BRI.

Toleransi risiko yang ditetapkan merupakan salah satu masukan terhadap perencanaan strategis BRI baik yang berjangka panjang, menengah maupun jangka pendek seperti dituangkan dalam Corporate plan, Business plan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Penetapan toleransi Risiko Kredit harus sejalan dengan filosofi risiko, rencana strategis, kondisi permodalan dan kemampuan manajemen BRI, serta harus didasarkan atas hasil analisis yang komprehensif serta dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Toleransi Risiko Kredit BRI harus disetujui dan ditetapkan oleh Direksi, serta direview secara berkala. b.

Limit Risiko Kredit Limit Risiko Kredit adalah batas maksimum Risiko Kredit yang ditetapkan untuk suatu segmen bisnis (unit kerja dan individu pekerja),


sector industri, nasabah (debitur) atau counterparty, pihak terkait sektor ekonomi, geografis atau bentuk-bentuk penggolongan lainnya. BRI harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah atau counterparty sebelum melakukan transaksi dengan nasabah tersebut, dimana limit tersebut dapat berbeda satu sama lain. Limit Risiko Kredit merupakan penjabaran toleransi risiko dan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) yang telah disetujui Direksi dan pengelolaannya

didelegasikan

kepada

unit

kerja

operasional

perkreditan. Limit Risiko Kredit harus didukung oleh suatu sistem penetapan limit yang sekurang-kurangnya harus mampu 1. Menggambarkan factor-faktor yang dapat mempengaruhi limit Risiko Kredit dan proses pengambilan keputusan / penetapan limit risiko kredit. 2. Menetapkan limit secara individual dan keseluruhan / konsolidasi. 3. Mengintegrasikan limit maupun eksposur Risiko Kredit dari seluruh kegiatan pemberian kredit. 4.

Mendokumentasikan penetapan limit risiko secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit (audit trail) untuk kepentingan auditor intern maupun ekstern. Limit Risiko Kredit secara keseluruhan harus dievaluasi dan direview oleh Divisi Manajemen Risiko secara berkala atau sesuai


kebutuhan, untuk mengakomodasi perubahan toleransi risiko, rencana strategis / bisnis, kondisi perekonomian makro dan mikro, dan ketentuan yang berlaku. 2.

Konsentrasi Kredit Konsentrasi kredit adalah suatu pemberian kredit yang terfokus pada kelompok/ segmen tertentu. Portofolio kredit yang terkonsentrasi akan berpotensi menimbulkan risiko kerugian yang secara signifikan mempengaruhi modal BRI. Sehubungan hal tersebut BRI harus memiliki kebijakan umum perkreditan yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.BRI harus mengendalikan risiko kerugian sebagai akibat kredit yang terkonsentrasi dengan menetapkan pembatasan limit / dalam pemberian kredit, sekurang-kurangnya mencakup limit: a. Eksposur kepada nasabah atau counterparty. b. Eksposur kepada pihak terkait. c. Eksposur berdasarkan sektor ekonomi atau area geografis tertentu. d. Eksposur berdasarkan segmentasi bisnis.

c.

Pencadangan kerugian BRI

harus

mengantisipasi

kerugian

menjamin

kelangsungan

usahanya.

Pembentukan cadangan kerugian didasarkan atas perkiraan jumlah kerugian yang mungkin terjadi dengan menggunakan metode perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


d. Penanganan Kredit Bermasalah BRI harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila terdapat kredit bermasalah yang cukup signifikan, BRI memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Setiap strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan unit kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi kredit.

2. Analisis Penerapan Manajemen Risko dalam PengelolaanRisikoOperasional Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen Risiko operasional bank mencakup seluruh aktivitas/kegiatan yang ada diseluruh unit kerja bank dan bertujuan untuk memberikan kecukupan kontrol yang Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

memadai/reasonable assurance terhadap operasional bank. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko operasional. a. Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi 1.

Komisaris dan Direksi bank harus memahami risiko operasional dansecaraaktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko operasional secara periodik.

2.

Kebijakan dan strategi risiko operasional harus mempertimbangkan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan eksternal dan internal.

3.

Direksi harus menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko operasional kepada seluruh satuan kerja terkait serta mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi dimaksud.

4.

Direksi harus dapat mengidentifikasikan dan mengelola risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko produk dan aktivitas baru serta tersebut telah melalui

proses

pengendalian

risiko

yang

memadai,

sebelum

diperkenalkan atau dijalankan. 5.

Direksi harus dapat memastikan penempatan dan peningkatan kompetensi serta integritas sumber daya manusia yang memadai pada seluruh aktivitas fungsional bank.


b. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit 1. Umum a. Melakukan review dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan risiko operasional yang sesuai dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan dan kecukupan sumber daya manusia. b. Bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur untuk menilai risiko operasional dan memantau eksposur risiko operasional secara berkala pada beberapa aktivitas fungsional utama. c. Bank harus melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko operasional sesuai dengan eksposur risiko operasional, profil risiko dan budaya risiko bank. d.

Bank

harus

menetapkan

limit

risiko

operasional

dengan

mempertimbangkan eksposur risiko dan pengalaman kerugian masa lalu yang diakibatkan oleh risiko operasional, serta harus di-review dan disesuaikan dalam hal terjadi perubahan eksposur risiko operasional yang signifikan. e.

Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko operasional harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan dilakukan jejak audit (audit trail).

2. Penyelesaian Transaksi (settlement) Bank akan menyusun prosedur penyelesaian transaksi yang meliputi:


a. Prosedur untupengukuran eksposur risiko penyelesaian transaksi khususnya

penyelesaian

transaksi

valuta

asing

dan

kegiatan

pembiayaan perdagangan. b. Penilaian terhadap tahapan proses penyelesaian transaksi khususnya mengenai batas akhir perintah pembayaran, batas akhir penerimaan dan waktu pencatatan pembayaran dana. c. Pemantauan penyelesaian transaksi baru apabila terdapat transaksi yang belum diselesaikan pembayarannya. d. Prosedur penyelesaian transaksi yang disebabkan kondisi likuiditas bank yang memburuk. e. Melakukan konfirmasi transaksi secara tepat waktu dan memantau transaksi tersebut secara konsisten. 3. Akuntansi Bank akan memastikan bahwa penggunaan metode akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Melakukan review secara berkala guna memastikan ketepatan metode yang digunakan untuk menilai transaksi. b. .Melakukan review secara berkala terhadap kesesuaian metode akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. c. Melakukan rekonsiliasi data transaksi secara berkala. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

d. Mengidentifikasikan dan menganalisa setiap ketidakwajaran transaksi yang terjadi. e. Memelihara seluruh dokumen dan arsip (file) yang berkaitan dengan rincian rekening (accounts), sub-ledger, buku besar (general ledgers), administrasi klasifikasi aset dan dokumentasi pembentukan provisi, guna memudahkan proses jejak audit (audit trail). 4. Inventarisasi Aset dan Kustodian a.

Bank harus memelihara data akuntansi dan rincian aset pihak ketiga yang

b.

dipelihara/dititipkan (kustodian).

Bank harus memperoleh informasi yang memadai mengenai keaslian penyimpanan/penitipan asset dalam rangka memastikan bahwa aset yang dititipkan tidak memiliki permasalahan hokum.

c.

Bank harus melakukan pengecekan secara berkala antara data aset yang dititipkan dengan perjanjian/kontraknya.

5. Profil Nasabah dan Prinsip Mengenal Nasabah a.

Bank harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) secara konsisten sesuai dengan eksposur risiko operasional. KYC harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif, khususnya upaya pencegahan bank terhadap kejahatan internal (internal fraud).

b.

Dalam penerapan KYC tersebut, bank wajib memenuhi seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).


6. Profil Karyawan (Employee’s Profile) Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan tentang tanggung jawab, kewenangan dan akses pegawai terhadap sistem informasi tertentu. Kebijakan tersebut didukung oleh prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, pengamanan di dealing room, dan ruang pemrosesan data.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional. 1. Identifikasi Risiko Operasional a. Proses identifikasi terhadap risiko operasional yang terkandung dalam seluruh produk dan aktivitas/kegiatan operasional harus meliputi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1.

Proses internal (kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur

serta prasarana dan sarana), berupa risiko operasional akibat kegagalan atau ketidakcukupan pengendalian intern yang meliputi kebijakan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang dibuat untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi operasional bank. 2.

Sumber daya manusia, berupa risiko operasional akibat human

error dan atau fraud dalam menjalankan operasional sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

3.

Sistem dan teknologi informasi, berupa risiko operasional akibat

kegagalan atau tidak berfungsinya sistem dan teknologi informasi secara memadai dalam mendukung bisnis bank. 4.

Problem eksternal, berupa risiko operasional akibat kejadian-

kejadian diluar kendali bank, yang umumnya bersifat force majeur. b. Proses identifikasi merupakan salah satu dasar dalam penyusunan suatu data kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional. Berdasarkan proses identifikasi risiko dihasilkan profil Risiko Operasional yang merupakan hasil kajian yang mendalam terhadap karakteristik dan kategori risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas /kegiatan operasional bank. c. Bank harus secara terus menerus mengembangkan pemahaman dan anlisis mengenai risiko operasional yang terdapat pada produk dan aktivitas kegiatan operasional. 2. Pengukuran Risiko Operasional Proses pengukuran risiko operasional bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan (vurnerabilities) Risiko Operasional yang dihadapi oleh Bank. Proses pengukuran Risiko Operasional harus dapat dilaksanakan secara efektif terhadap parameter-parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko Operasional, sehingga memungkinkan pemahaman profil Risiko Operasional bank dengan lebih baik, serta penetapan target tindak lanjut yang paling efektif. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

Proses pengukuran risiko operasional dapat dilakukan secara kualitatif dan atau kuantitatif dan didukung oleh metodologi pengukuran operasional yang tepat, sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur sistem yang memadai dalam rangka mengidentifikasi dan mengumpulkan data risiko operasional. Bank melakukan stress test untuk mengidentifikasi kejadian stress test mencakup analisis tindakan yang diambil oleh manajemen. 3. Pemantauan dan Laopran Risiko Operasional Pemantauan dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan Limit Risiko Operasional dan sekaligus untuk proses penyempurnaannya. Kegiatan pemantauan Risiko Operasional harus didukung suatu sistem informasi manajemen yang tepat waktu, akurat, benar, dan memadai. Laporan Risiko Operasional harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mudah dipahami dan dalam format yang benar untuk didstribusikan kepada pihak yang berkepentingan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pemantauan dan pelaporan Risiko Opersional antara lain: a.

Melakukan

pemantauan

secara

berkala

terhadap

seluruh

jeniskejadianRisiko Operasional sesuai ketentuan bank dan ketentuan lain yang berlaku. b.

Melakukan pengkajian secara berkala terhadap factor-faktor penyebab Risiko Operasional serta kaitannya dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.


4. Sistem Informasi Manajemen Risiko a.

Bank akan menerapkan sistem dan teknologi informasi yang memadai, sesuai dengan sifat dan volume transaksi.

b.

Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat yang dugunakan untuk pemantauan risiko dalam rangka mendeteksi dan mengkoreksi penyimpangan secara tepat waktu guna mengurangi potensi terjadinya loss events.

c.

Sistem informasi manajemen harus menyediakan laporan eksposur risiko operasional secara lengkap, akurat dan tepat waktu dalam rangka proses pengambil keputusan oleh Direksi.

d. Pengendalian Risiko Operasional Pengendalian Risiko Operasional dirancang dan dilaksanamemperhitungkan biaya dan manfaat dari bebrapa pilihan strategi yang tersedia, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar pelaksanaan pengendalian Risiko Operasional berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: 1.

Penetapan toleransi dan limit Risiko Operasional disasarkan pada filosofi risiko bank.

2.

Manajemen harus mengalokasikan SDM, keuangan dan lainnya secara optimal untuk mendukung operasional, pengamanan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem yang dibutuhkan.


3.

Memiliki kapasitas sistem dan prosedur yang dapat mengakomodasi seluruh aktivitas usaha, yang antara lain mencakup: a.

Menyediakan input yang akurat dan tepat waktu

b.

Mengidentifikasi error secara dini

c.

Melakukan pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat dan tepat waktu.

d.

Menjamin pelaksanaan SPI.

e.

Menjamin kerahasiaan, kebenaran serta keamanan transaksi.

f.

Melakukan rekonsiliasi secara efisien.

g.

Memungkinkan pemantauan eksposur risiko.

h.

Menjamin kepatuhan atas ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

i.

Menjamin pengamanan terhadap gedung-gedung dan fasilitas operasional bisnis bank( termasuk software, hardware, data warehuse, disaster recovery center, dan lain-lain).

4.

Memiliki system informasi yang akurat sehingga pemimpin Unit Kerja Operasional dan UKMR dapat memantau eksposur Risiko Operasional secara tepat waktu.

5.

Pengendalian terhadap sistem informasi bank harus disusun sesuai ketentuan yang berlaku, yang diantaranya meliputi ketersediaan prosedur back-up dan rencana darurat (contingency plan) yang dikaji secara berkala.


6.

Memiliki sistem dan prosedur yang dapat memastikan efektivitas proses pengendalian intern, konsistensi pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Menetapkan kebijakan dan mekanisme untuk mengatasi komplain nasabah atau counterparty.

8.

Melakukan proses konfirmasi secara memadai atas setiap transaksi yang dilakukan.Bank juga harus memantau konsistensi terminologi yang digunakan pada saat melakukan kesepakatan dan konfirmasi suatu transaksi.

9.

Memastikan rekonsiliasi antara database mencakup verifikasi data pada posisi waktu tertentu, laporan rugi/laba, dan rincian transaksi yang dilakukan oleh fungsi yang ditetapkan.

10.

Memastikan bahwa metode dan asumsi yang digunakan dalam penilaian posisi keuangan telah memadai dan dapat diterima. Prosedur dan model penilaian harus digunakan secara konsisten dan didokumentasikan. Model dan analisa statistik pendukung harus divallidasi sebelum digunakan dan dikaji ulang secara berkala.

11.

Menetapkan kebijakan mengenai persyaratan dokumentasi, serta prosedur untuk menyimpan dan melindungi dokumen penting.

12.

Menetapkan kebijakan pengendalian risiko keamanan (security risk management)

yang diantaranya meliputi penanganan terhadap


ancaman-ancaman pencurian, fraud, keamanan informasi (core system dan data warehose) protective security dan kerusakan aset bank. 13.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14.

Melakukan

kaji

ulang

secara

berkala

terhadap

prosedur,

dokumentasikan pemrosesan data contingency plan, dan praktek operasional lainnya. Kaji ulang ini dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia (human error) dan kegagalan dalam pengendalian.

3. Hubungan Manajemen Risiko Kredit dan Risiko Operasional dengan Pengendalian Intern Pelaksanaan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko BRI harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif, untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu, sesuai dengan pendelegasian wewenang dan penilaian fungsi, yang diwujudkan dalam sistem dan prosedur operasional. Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi BRI secara berkesinambungan dan efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Sistem pengendalian intern wajib dievaluasi dan dinilai oleh Audit Intern dan disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

Sistem Pengendalian Intern BRI wajib memastikan: 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan internal. 2. Ketersediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. 3. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional BRI, antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumberdaya BRI lainnya dari risiko terkait. 4. Efektivitas budaya risiko (Risk Culture) pada organisasi BRI secara menyeluruh, sehingga memungkinkan pengidentifikasian kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan dapat menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada secara berkesinambungan. A.

Pihak-Pihak Dalam Sistem Pengendalian Intern Penyelenggaraan SPI BRI merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam organisasi BRI antara lain :

1.

Komisaris Komisaris BRI mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap SPI secara umum termasuk kebijakan-kebijakan Direksi yang mengatur sistem tersebut berjalan dengan baik.


2.

Direksi Direksi BRI mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan dan memelihara SPI yang kuat dan efektif serta menjamin bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang telah ditetapkan.

3.

Audit Intern Audit

Intern harus

mengevaluasi dan

berperan aktif dalam

meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional BRI yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Direksi. 4.

Pekerja `Setiap pekerja BRI memiliki tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas masing-masing dan wajib memahami serta melaksanakan SPI yang telah ditetapkan Direksi.

B. Elemen Utama Sistem Pengendalian Intern Proses pengendalian intern BRI

pada dasarnya merupakan suatu mekanisme

untuk mengurangi kejadian kecurangan, ketidakwajaran dan kesalahan-kesalahan dalam kegiatan usaha BRI termasuk risiko bisnis yang dihadapi. Pengendalian intern terdiri dari 5 elemen utama yang sangat diperlukan untuk membangun SPI yang efektif dan efisien, yaitu Pengawasan oleh Direksi dan Budaya Pengendalian, Identifikasi dan Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi, Akuntansi, Informasi dan Komunikasi Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

1. a. Pengawasan oleh Direksi Pengawasan secara aktif yang dilakukan oleh direksi melalui penetapan dan pengembangan kebijakan pengendalian intern, organisasi dan pendelegasian wewenang, serta pemantauan terhadap kecukupan dan efektivitas SPI yang telah ditetapkan b. Budaya Pengendalian Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menunjukkan dan menekankan kepada semua pegawai BRI mengenai pentungnya pengendalian intern yang berlaku. 2. Identifikasi dan Penilaian Risiko Untuk membangun suatu sitem pengendalian yang efektif BRI harus secara terus-menerus melakukan identifikasi dan penilaian risiko-risiko yang melekat pada kegiatan BRI, baik secara individual maupun keseluruhan (composite) yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. 3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan fungsi a. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian harus melibatkan Direksi dan pekerja

di BRI,

sehingga harus direncanakan dan diterapkan untuk mengendalikan risikorisiko yang telah teridentifikasi. b. Pemisahan Fungsi


Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap pekerja dalam jabatannya tidak punya kemungkinan untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada semua tingkatan organisasi serta menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 4. Akuntansi, Informasi dan Komunikasi Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi manejemen risiko BRI harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan a. Kegiatan Pemantauan Efektivitas keseluruhan dari SPI BRI harus dipantau dan dievaluasi secara terus-menerus sejalan dengan perubahan-perubahan kondisi intern dan ekstern. BRI harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern tersebut agar efektifitasnya dapat dipertahankan / ditingkatkan. b. Tindakan Koreksi Penyimpangan Kelemahan-kelemahan dan pengendalian intern, baik yang diidentifikasikan oleh unit kerja yang menjalankan kegiatan, Audit Intern maupun pihak lainnya, harus dilaporkan dan dimintakan perhatian kepada pejabat yang berwenang, untuk segera dilakukan tindakan perbaikan.


C. Pengendalian Intern Dalam Penerapan Manajemen Risiko 1. Cakupan Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen manajemen risiko di BRI harus mencakup: a.

Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha BRI.

b.

Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit risiko.

c.

Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari unit kerja operasional kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian (unit kerja audit intern).

d.

Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BRI.

e.

.

Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.

f.

Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BRI terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

. g.

Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional BRI.

h.

Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sitem informasi manajemen.


i.

Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan Pemimpin Unit Kerja BRI untuk memperbaiki hasil audit.

j.

Verfikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan BRI yang bersifat material dan tindakan manajemen BRI untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

2. Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko Kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko merupakan salah satu aktivitas pengendalian intern yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko di BRI meliputi: a.

Proses manajemen risiko harus dikaji dan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya setiap tahun oleh Pemimpin Unit

Kerja

Manajemen Risiko atau petugas pada unit kerja Manajemen Risiko dan internal auditor pada Audit Intern BRI. b.

Frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bank tertentu serta perkembangan perubahan pasar dan inovasi baru yang muncul dalam metode pengukuran dan pengelolaan risiko.


c.

Kaji ulang oleh intern BRI dapat dilengkapi dengan kaji ulang oleh auditor eksternal atau pihak lain yang memiliki kualifikasi dan memahami teknik manajemen risiko.

d.

Khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran risiko, harus mencakup: 1.

Metode, asumsi dan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko dan menetapkan limit eksposur risiko.

2.

Perbandingan antara hasil dari metode pengukuran risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi dimasa datang dengan hasil yang sebenarnya atau aktual.

3.

Perbandingan limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya atau aktual.

4.

Perbandingan limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya atau aktual.

5.

Penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit risiko eksposur risiko dengan kinerja di masa lalu dan posisi permodalan BRI.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko kredit pada PT. BankRakyat Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Hal ini didukung oleh beberapa prosedur, kebijakan dan strategi yang telah di susun oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang juga disesuaikan dengan linhkup usahanya, yaitu : a.

Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi Tindakan-tindakan korektif yang diambil pengurus bank adalah: 1. Memberi persetujuan dan peninjauan secara berkala mengena strategi dan kebijakan manajemen risiko. 2. Melakukan implementasi terhadap strategi dan kebijakan manajemen risiko kredit.

b. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manaje Tindakan-tindakan korektif yang diambil oleh bank adalah: 1. Melakukan identifikasi risiko kredit. 2. Menyusun prosedur pengukuran risiko kredit. 3. Melakukan pemantauan dan meyusun laporan risiko kredit. 4. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko. c. Pengendalian risiko kredit Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

Penerapan pengendalian risiko kredit harus memastikan bahwa unit kerja perkreditan dan transaksi risiko kredit lainnya telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko kredit tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar dan kehati-hatian. 2. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko operasional dalam bidang perkreditan pada PT. Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yang diadaptasi sesuai dengan lingkup usaha bank. Hal ini didukung oleh prosedur, kebijakan dan strategi yang telah diterapkan oleh bank. 3. Menciptakan sebuah manajemen risiko yang kokoh ke dalam seluruh jenjang organisasi adalah salah satu utama yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah manajemen risiko yang efektif.

B. Saran 1. Untuk membangun sebuah budaya manajemen risiko pada seluruh organisasi dari tingkatan paling bawah, beberapa praktek yang hendaknya diterapkan adalah : a.

Membentuk suatu satuan kerja manajemen risiko yang mempunyai kompetensi yang memadai.

b.

Menyusun suatu manual kode etik yang dikomunikasikan dengan baik.


c.

Merekrut pegawai yang memiliki sikap (attitude) yang baik, bukan hanya penampilan saja, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada calon nasabah dan nasabah.

d.

Mendefinisikan manajemen risiko sebagai bahan syarat untuk menduduki semua posisi manajemen.

e.

Memeperkenalkan dan menerapkan pengenaan sanksi apabila ada pihak lain yan menemukan kesalahan atau potensi kerugian terlebih dahulu daripada pengambil risiko.

f.

Menyusun insentif berupa penghargaan atau pemberian bonus yang akan mendorong pegawai untuk mengelola risiko dan memperoleh imbal balik yang sesuai dengan yang diharapkan dari pengambilan risiko tersebut.

g.

Menerapkan seperangkat peraturan yang membuat pegawai berhatihati di dalam pengambilan risiko.

h.

Memasukkan penilaian kinerja mengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai.

2. Bank perlu menerapkan risk based audit yang bertujuan untuk mengurangi risiko, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan bank, serta melindungi bank, serta melindungi bank dari kejadian tidak terduga yang diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi.


DAFTAR PUSTAKA

Ali, Masyhud, 2006, Manajemen risiko:Strategi Perbankan dan Dunia Usaha MenghadapiTtantangan Globalisasi Bisnis, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Afriyani, Farida.2008. Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pelaksanaan Kredit MultiGuna Pada PT. Bank Bumi Putera, Tbk Cabang Iskandar Muda Medan. Bastian, Indra dan Suhardjono. 2006, Akuntansi Perbankan, Buku 1, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Bank Indonesia, Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, SE. No. 5/21/ DPNP Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Jurusan Akuntansi, 2004. Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, Medan. Ikatan Akuntan Indonesia, 2001. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat. Jakarta. Idroes, Ferry N, Sugiarto 2006 ,Manajemen Risiko Perbankan ; Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel III Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Kasmir, 2002. Manajemen Perbankan, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta. Prabowo, Aditya. 2007. Analisis Penerapan Manajemen Risiko di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Bandung. Rivai, Veithzal, 2007. Credit Management Handbook : teori, konsep, prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, banker, dan nasabah, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sugiono, 1999. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ketujuh, CV Alfabeta. Bandung. Putri Adinda Lestari : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, 2010.

Tampubolon, Robert, 2004. Risk Management, Cetakan Kedua, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Tampubolon, Robert, 2005. Risk and systems-Based Internal Auditing, Cetakan Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Umar, Husein, 2002. Research Method in Finance and Banking, Cetakan Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998


SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL PADA KANTOR WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA MEDAN

Recommend Documents