SKP sebagai pengganti DP3 oleh Suriaty* Tulisan ini disusun berdasarkan Bimbingan Teknis
hasil keikutsertaan penulis pada
PP Nomor 46 Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juni 2014 di Hotel Banua Makassar. Selama ini penilaian prestasi kerja masih terjebak pada formalitas belaka. Penilaian prestasi kerja tidak menggambarkan secara nyata prestasi kerja seorang PNS sehingga tidak bersifat transparan. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah berusaha melakukan pembenahan penilaian prestasi kerja yang lebih terukur sesuai target kinerja PNS. Dengan adanya PP Nomor 46 Tahun 2011 diharapkan PNS akan semakin profesional dan akuntabel, sehingga pelayanan akan semakin mendekati harapan Sistem penilaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam PP No 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disingkat DP3, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan dalam pembinaan PNS
karena lebih mengutamakan penilaian perilaku. Permasalahan – permasalahan yang ditemukan pada DP3 tersebut karena proses
penilaian DP3 terkesan
terjebak proses formalitas dan lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior) serta tidak adanya sanksi yang diberikan. Hasil penilaian DP3 tidak dapat dikomunikasikan secara terbuka karena bersifat rahasia dan tidak menggambarkan target kinerja PNS. Selain itu
Atasan
langsung sebagai pejabat penilai, sekedar menilai, belum/tidak member klarifikasi hasil penilaian dan tindak lanjut penilaian. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan kinerja
PNS. PP ini merupakan penyempurna dari PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum. Di dalam PP 46/2011 prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan 2 (dua) unsur penilaian, yaitu: 1. SKP (Sasaran Kerja Pegawai), yaitu: rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dengan bobot penilaian 60%, dan 2. Perilaku kerja, yaitu: setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perilaku Kerja memiliki bobot 40%. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan menggabungkan antar unsur SKP dan Perilaku Kerja dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Secara perhitungan matematis
untuk mendapatkan Nilai Prestasi Kerja
dituliskan sebagai berikut : Nilai Prestasi Kerja (NPK)
= (TOTAL SKP X 60%) + (TOTAL PK X 40%)
Hasil Nilai Prestasi Kerja dinyatakan dengan angka dan sebutan : a. 91 - ke atas
:
b. 76 - 90
Baik
:
c. 61 - 75 d. 51 - 60
Sangat Baik
Cukup :
e. 50 ke bawah
Kurang :
Buruk
dapat
Gambar 1. Skematis Penilaian Kinerja PNS
Berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja, maka pejabat penilai dapat memberikan
rekomendasi
kepada
pejabat
yang
secara
fungsional
bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier terhadap PNS yang dinilai, misalnya untuk diklat, penyegaran dalam bidang pekerjaan, sekolah, dan promosi, dan lain – lain. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai disiplin PNS (PP 53 Tahun 2010). Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang telah disusun dan disetujui bersama antara atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan, ditetapkan sebagai kontrak prestasi kerja, selanjutnya pada akhir tahun SKP tersebut digunakan sebagai standar/ ukuran penilaian prestasi kerja. Penilaian tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan dan palingh lambat akhir Januari tahun berikutnya.
Berikut ini penulis melampirkan contoh formulir Sasaran Kerja Pegawai
Penutup Sebagai Pengganti DP3, Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi pada bulan Januari setiap tahun. Adapun perbedaan DP3 dengan SKP adalah DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 tahun yang dilakukan pada setiap akhir desember pada tahun yang bersangkutan. * Staff Umum dan Kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sulawesi Selatan Sumber : Buletin Peternakan Disnak Keswan Sul Sel, 2014
