SITUASI ENERGI DI INDONESIA Presented by: HAKE
Potensi Dan Pemanfaatan Energi Fosil Dan Energi Terbarukan No 1 2 3
No 1 2 3 4 5 6
Energi Fosil Minyak (milliar barel) Gas (TSCF) Batubara (miliar ton)
Energi Terbarukan Hydro Panas Bumi Biomass Tenaga Surya Tenaga Angin Samudera
Sumber Daya (Sd) 7,408 150,70 161,3
Cadangan Terbukti (CT) 3,741 103,35 28,17
Sumber Daya (Sd) 75.000 MW 29.164 MW 49.810 MW 2 4,80 kWh/m /day 3 – 6 m/s ***) 49 GW
Produksi 0,314 2,98 0,317
Kapasitas Terpasang (Kt) 6.848,46 MW 1.341 MW 1.644,1 MW 27,23 MW 1,4 MW ****) 0,01 MW
Rasio Ct/Produksi (Tahun) 12 35 89
Rasio Kt/Sd 9,13% 4,6% 3,3% -
Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Nasional Penyediaan energi primer nasional pada tahun 2011 sebesar 1.237 juta BOE, BOE didominasi oleh energi fosil yaitu sebesar 96%, sedangkan sisanya sebesar 4% dipenuhi dari energi terbarukan. Energi fosil meliputi minyak sebesar 594 juta BOE atau 48% dari total penyediaan energi nasional
KONSUMSI ENERGI FINAL
Pertumbuhan pemanfaatan energi setiap tahun terus meningkat yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pertumbuhan penduduk
STANDAR DAN PERATURAN
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.
• Tercapainya elastisitas energi sebesar kurang dari 1 (satu) pada tahun 2025; • Terwujudnya energi mix (primer) yang optimal pada tahun 2025, dengan peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional yaitu : – – – – – – –
Batubara lebih dari 33% Gas bumi lebih dari 30% Minyak bumi kurang dari 20% Bahan bakar nabati (biofuel) lebih dari 5%, Panas bumi lebih dari 5%, Nuklir dan energi baru terbarukan lainnya sebesar 5%, dan batubara yang dicairkan sebesar 2%.
UU No. 30/2007 tentang Energi Pasal 25: Konservasi Energi • Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. • Konservasi energi nasional sebagaimana mencakupi seluruh tahap pengelolaan • Pengguna dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan/insentif oleh pemerintah • Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh pemerintah • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi distur dengan peraturan pemerintah dan/atau pemerintah daerah
PP NO. 70/2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI Merupakan turunan dari UU No. 30/70 tentang energi
L E G A L
UU NO. 30 / 2007 TENTANG ENERGI
Ditandatangani pada tanggal 16 Nopember 2009
B A S I S
Terdiri dari 8 Bab, 31 Pasal PP No.70/2009 Tentang Konservasi Energi ISI
1 Tanggung Jawab Pemerintah Pusat/ Daerah, Pengusaha dan Masyarakat
2 Pelaksanaan Konservasi Energi
3
Standar dan label
4 Kemudahan, Insentif dan Disinsentif
5 Pembinaan dan Pengawasan
Peraturan Pemerintah No. 70/2009 tentang Konservasi Energi Pelaksanaan Konservasi Energi
• • • • •
Menunjuk manajer energi; Menyusun program konservasi energi; Melaksanakan audit energi secara berkala; Melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan Melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya masingmasing
Inpres No. 13/2011 Tentang Penghematan Energi Dan Air Merupakan penyempurnaan dari Inpres No. 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air. MENGINSTRUKSIKAN kepada pimpinan lembaga pemerintahan baik di pusat dan daerah untuk melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air Membentuk GUGUS TUGAS di lingkungan masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air. Membentuk Tim Nasional Penghematan Energi dan Air Menyampaikan LAPORAN setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada UKP-PPP
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.13/2012 tentang Penghematan Listrik.
• Peraturan Menteri ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 13/20011 tentang Penghematan Energi dan Air yang menetapkan target penghematan energi sebesar 20% dihitung dengan membandingkan pemakaian tenaga listrik rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral No.14/2012 tentang Manajemen Energi.
• Permen ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No 70/2009 tentang Konservasi Energi dan mengatur kewajiban pengguna energi yang konsumsi energinya sama dengan atau lebih besar dari 6000 ton oil equivalent (TOE) untuk melakukan manajemen energi
Peraturan lainnya • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.6/2011 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi pada Lampu Swabalast. • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 321 and 323/XII/MEN/2011 mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Manajer Energi untuk Industri dan Bangunan Gedung. • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 614 Tahun 2012 mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Auditor Energi untuk Industri dan Bangunan Gedung.
TERIMA KASIH
